KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 98 TAHUN 2004 TENTANG WAKTU PENYELENGGARAAN INDUSTRI PARIWISATA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang
:
Mengingat
:
bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan, perlu ditetapkan pengaturan waktu penyelenggaraan industri pariwisata dengan keputusan Gubernur. 1. Undang-undang Kepariwisataan;
Nomor
2. Undang-undang Nomor Pemerintahan Daerah ;
9
Tahun
1990
tentang
22
Tahun
1999
tentang
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Peraturan daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Taun 2004 tentang Ketenagakerjaan; 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Keperiwisataan;
8. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MENGINSTRUKSIKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG WAKTU PENYELENGGARAN INDUSTRI PARIWISATA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; d. Industri Pariwisata adalah kumpulan jenis usaha yang meliputi usaha akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, jasa pariwisata, rekreasi dan hiburan serta kawasan pariwisata; e. Tenaga Kerja Pariwisata adalah tenaga kerja pada usaha pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BAB II WAKTU PENYELENGGARAAN Pasal 2
(1) Usaha akomodasi menyelenggarakan kegiatan setiap hari selama 24 jam. (2) Usaha penyediaan makanan dan minuman dapat menyelenggarakan kegiatan setiap hari selama 24 jam. (3) Usaha jasa pariwisata dapat menyelenggarakan kegiatan setiap hari selama 24 jam (4) Usaha rekreasi dan hiburan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : a. klab malam mulai pukul 19.00 sampai dengan 03.00 setiap hari; b. diskotik mulai pukul 1.00 sampai dengan 02.00 setiap hari; c. musik hidup mulai pukul 19.00 sampai dengan 01.00 setiap hari; d. karaoke setiap hari mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 02.00 setiap hari; e. mandi uap mulai pukul 10.00 sampai dengan 23.00 setiap hari; f. griya pijat mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 setiap hari; g. spa (Sante Par Aqua) mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 setiap hari; h. bioskop pada hari Senin sampai dengan Jum’at mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00, hari Sabtu mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 24.00, hari libur mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00 dan pada malam libur dapat menyelenggarakan pertunjukan tengah malam mulai pukul 24.00 sampai dengan pukul 03.00; i. bola gelinding mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00 setiap hari; j. bola sodok mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00; k. seluncur setiap hari mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00; l.
permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik terdiri dari : 1.
jenis bola ketangkasan dan ketangkasan elektronik (permainan untuk orang dewasa) mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 02.00 setiap hari;
2.
Jenis sarana rekreasi keluarga ( permainan untuk anak-anak ) mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 setiap hari.
m. pusat olahraga dan kesegaran jasmani mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 setiap hari;
n. padang golf mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 18.00 setiap hari; o. Arena latihan golf mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 setiap hari; p. Pangkas rambut mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 setiap hari; q. Gelanggang renang dapat menyelenggarakan kegiatan selama 24 jam setiap hari; r. Taman rekreasi mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.0 setiap hari; s. Taman margasatwa mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00; t. Kolam pemancingan dapat menyelenggarakan kegiatan selama 24 jam setiap hari ; u. Pagelaran kesenian mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 01.00 setiap hari; v. Pertunjukan temporer disesuaikan dengan jenis pertunjukannya. (5) Usaha kawasan pariwisata menyelenggarakan kegiatan menyesuaikan dengan ketentuan jenis usaha yang ada di dalam kawasan dimaksud.
Pasal 3 Pengaturan waktu kerja bagi tenaga kerja pada industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang ketenagakerjaan.
Pasal 4 (1) Untuk menghormati bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha penyelenggaran industri pariwisata harus tutup satu hari sebelum bulan Ramadhan, selama bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, dan satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri, satu hari sebelum Hari Taya Idul Adha dan Hari Raya Idul Adha, yaitu : 1. klab malam; 2. diskotik; 3. mandi uap; 4. griya pijat;
5. permainan mesin keping jenis bola ketangkasan; 6. usaha bar yang berdiri sendiri dan yang terdapat pada klab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keping jenis bola ketangkasan; (2) Usaha karaoke dan musik hidup dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan mulai pukul 20.30 sampai dengan pukul 01.30 (3) Usaha bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan sebagai berikut : 1. yang berlokasi dalam satu ruangan dengan usaha klab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keping jenis bola ketangkasan dan bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tutup; 2. yang berlokasi dalam satu ruangan dengan usaha karaoke dan musik hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai pukul 20.30 sampai dengan pukul 01.30; 3. yang berlokasi tidak dalam satu ruangan dengan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00.
Pasal 5 Usaha rekreasi dan hiburan yang diselenggarakan di hotel berbintang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
Pasal 6 Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan, penyelenggaraan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 5, harus tutup pada : a. satu hari sebelum bulan Ramadhan ; b. hari pertama bulan Ramadhan ; c. Malam Nuzulul Qur’an; d. Satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri / Malam Takbiran; e. Hari pertama dan Kedua Hari Raya Idul Fitri;
f.
Satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri;
g. Satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha; h. Hari Raya Idul Adha.
Pasal 7 Untuk menghormati bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, selain harus menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan, setiap penyelenggaraan industri pariwisata : a. dilarang memasang reklame/poster/publikasi serta pertunjukan film dan pertunjukan lainnya yang bersifat ponografi, pornoaksi dan erotisme; b. dilarang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan; c. dilarang menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun; d. dilarang memberi kesempatan untuk melakukan taruhan.perjudian; e. harus menghormati/menjaga suasana yang kondusif pada bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha; f. mengharuskan setiap karyawan dan mengimbau pengunjung berpakaian sopn (tidak seronok).
BAB III PENGAWASAN Pasal 8 Pengawasan terhadap penyelenggaraan industri pariwisaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
BAB IV SANKSI Pasal 9 Penyelenggaraan terhadap ketentuan dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 43 dan 44 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 (1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan ini akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata. (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua keputusan yang mengatur tentang waktu penyelenggaraan industri pariwisata dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 11
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Oktober 2004 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUTIYOSO
