KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 99 TAHUN 200 2 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DALAM PERIZINAN DAERAH GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah menetapkan, kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha bagi kegiatan yang berdampak besar dan penting serta kewajiban mencantumkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan bagi kegiatan berdampak lainnya di luar kegiatan wajib AMDAL; b. bahwa dalam kenyataan terdapat kegiatan/usaha yang memperoleh perizinan daerah tanpa didukung Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Mekanisme Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam Perizinan Daerah dengan keputusan Gubernur.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 13. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dertgan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2863/2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DALAM PERIZINAN DAERAH.
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Komisi adalah Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 5. Instansi yang berwenang adalah instansi terkait yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan; 6. Instansi yang bertanggung jawab adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup; 7. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan; 8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; 9. Mekanisme pelaksanaan Amdal dan UKL/UPL dalam Perizinan adalah prosedur dan tata cara pelaksanaan Amdal dan UKL/UPL dalam sistem perizinan; 10. Analisis Dampak Lingkungan (Andal) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan; 11. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
12. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan; 13. UKL dan UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting, atau secara teknologi dampak pentingnya dapat dikelola dan bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya; 14. Implementasi RKL/RPL dan UKL/UPL adalah pelaksanaan materi dokumen RKL/RPL dan UKL/UPL di lapangan dan pelaksanaannya wajib disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada instansi yang berwenang, instansi yang bertanggung jawab dan Wafikotamadya/Bupati Administratif setempat; 15. Ketetapan Rencana Kota yang selanjutnya disebut KRK terdiri dari: a.
Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan lokasi/lahan (SP3L);
b.
Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
c.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
d.
Izin Membangun Prasarana (IMP);
e.
Izin Penggunaan Bangunan (IPB).
16. Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa.
Pasal 2 (1) Amdal dan UKL/UPL merupakan bagian perizinan daerah yang disusun bersamaan dengan studi kelayakan rencana usaha/kegiatan, sehingga layak secara teknis, ekonomi dan lingkungan; (2)
Uraian tentang kedudukan dan prosedur Amdal, UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Pasal 3 Pembinaan pelaksanaan Amdal dan UKL/UPL diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang Walikotamadya setempat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Pasal 4 Setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta /pada tanggal 24 J u l i 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal % Agustus 2002
SUTIYOSO
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
LEMBARAM DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 20(72 NOMOR 89
