KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 99 TAHUN 2002 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANALSIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DALAM PEPIZINAN DAERAH GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah menetapkan, kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha bagi kegiatan yang bendampak besar dan penting serta kewajiban mencantumkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan bagi kegiatan berdampak lainnya di luar kegiatan wajib AMDAL; b. bahwa dalam kenyataan terdapat kegiatan/usaha yang memperoleh perizinan daerah tanpa didukung Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Ungkungan (UPL); c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Mekanisme Pelaksanaan Anaiisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Ungkungan (UPL) dalam Perizinan Daerah dengan keputusan Gubemur.
Mengingat: 1. 2. 3. 4.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
5. 6.
7.
8. 9. 10.
11.
12.
13.
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2863/2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Keputusan Gubemur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189/2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) SERTA UPAYA PEMAIMTAUAN UNGKUNGAN (UPL) DALAM PERIZINAN DAERAH. KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. 2.
Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Gubemur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3.
4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Komisi adalah Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Instansi yang berwenang adalah instansi terkait yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan; Instansi yang bertanggung jawab adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup; Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan; Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; Mekanisme pelaksanaan Amdal dan UKL/UPL dalam Perizinan adalah prosedur dan tata cara pelaksanaan Amdal dan UKL/UPL dalam sistem perizinan; Analisis Dampak Lingkungan (Andal) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan; Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan; Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan; UKL dan UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting, atau secara teknologi dampak pentingnya dapat dikelola dan bersifat spesifik bag! masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya; Implementasi RKL/RPL dan UKL/UPL adalah pelaksanaan materi dokumen RKL/RPL dan UKL/UPL di lapangan dan pelaksanaannya wajib disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada instansi yang berwenang, instansi yang bertanggung jawab dan Walikotamadya/Gupati Adminlstratif setempat; Ketetapan Rencana Kota yang selanjutnya disebut KRK terdiri dari : a. Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Ickasi/lahan (SP3L); b. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT); c. Izin Mendirikan Bangunan (1MB); d. Izin Membangun Prasarana (IMP); e. Izin Penggunaan Bangunan (IPB). Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa. Pasal 2
(1) Amdal dan UKL/UPL merupakan bagian perizinan daerah yang disusun bersamaan dengan studi kelayakan rencana usaha/kegiatan, sehingga layak secara teknis, ekonomi dan lingkungan;
(2) Uraian tentang kedudukan dan prosedur Amdal, UKL/UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Pasal 3 Pembinaan pelaksanaan Amdal dan UKL/UPL diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, Walikotamadya setempat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pasal 4 Setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
H. FAUZI BOWO NIP. 470044314
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 89
Lampiran I: Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 TAHUN 2002 Tanggal 24 Juli 2002 MEKANISME PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK UNGKUNGAN (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DALAM PERIZINAN DAERAH
I. Pendahuluan Ketentuan-ketentuan tentang pencegahan dampak dan atau kerugian lingkungan akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sudah sejak lama ditetapkan tetapi pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan. Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang sekaligus meminimalkan gangguan terhadap lingkungan, maka Pemerintah menetapkan Amdal sebagai salah satu pendekatan pengelolaan lingkungan. Perbedaan sudut pandang yang bertanjut ke perbedaan tafsir tentang pembangunan dan perlindungan lingkungan berakibat pada kerugian lingkungan. Apabila hal seperti ini bsrlangsung berkepanjangan, maka Jakarta yang memiliki daya tampung terbatas ini akan segera tiba pada kondisi yang tidak layak huni. Untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan tersebut maka perlu disusun panduan pelaksanaan Amdal untuk kegiatan berdampak besar dan penting, serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk kegiatan berdampak lainnya, dikaitkan dengan proses perizlnan dan kemitraan pembangunan fisik Kota Jakarta. II. Maksud, Tujuan dan Kegunaan. 1. Maksud: Panduan ini akan menjelaskan posisi Amdal dan UKL/UPL di dalam mekanisme perizinan daerah. 2. Tujuan: Tujuan pembuatan panduan ini adalah: a. terwujudnya sinergi instansi yang terkait di dalam pelayanan perizinan daerah; b. diperolehnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dunia usaha di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang potensial menimbulkan dampak; c. meningkatkan jumlah kegiatan wajib Amdal yang melaksanakan kewajibannya dan menghindari keterlambatan dalam penyusunan Amdal. 3. Kegunaan. Kegunaan panduan ini adalah sebagai alat bantu bagi aparat yang bertugas menangani perizinan yang berkaitan dengan Amdal dan UKL/UPL. Selain itu panduan ini bermanfaat juga bagi investor yang mengikat kerja sama dengan Pemda Prop. DKI Jakarta di bidang
pembangunan dan sebagai panduan umum bagi masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyusunan Amdal maupun pemantauan pelaksanaan Amdal dan UKL/UPL III. Prosedur Penanganan Amdal. 1. Amdal di dalam proses perizinan Daerah. Amdal rnencakup dokumen Kerangka Acuan, dokumen Analisis Dampak Ungkungan, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan. Apabila penanggung jawab rencana dan/atau kegiatan yang berdasarkan penggolongannya wajib menyusun Amdai, maka aparat yang bertugas di bidang perizinan wajib menjelaskan kedudukan dokumen-dokumen Amdal di dalam mekanisme perizinan di Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh instansi terkait, mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kondisi DKI Jakarta, maka keterkaitan Amdal di dalam mekanisme perizinan dijelaskan sebagai berikut: a. Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan diwajibkan mengurus izin pembebasan lahan dan Izin Penunjukan Penggunaan Tanah maka, pra proposal dan/atau proposal yang menjadi kelengkapan permohonan, Pemrakarsa wajib mencantumkan bukti proses penyusunan Amdal. b. Pada saat penyampaian permohonan izin penunjukan penggunaan tanah, aparat yang bertugas wajib memberitahukan bahwa rencana usaha dan/atau Kegiatan yang izinnya dimohon tergolong sebagai wajib Amdal. Selanjutnya, penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan segera menyusun Kerangka Acuan Andal dan untuk keperluan tersebut, penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan segera menghubungi konsultan bidang Amdal. c. Berita acara pembahasan Kerangka Acuan Andal dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam pengurusan Ketetapan Rencana Kota (KRK), SIPPT, Izin Membangun Prasarana (IMP) dan atau penerbitan Izin Pendahuluan Mendirikan Bangunan (IP-MB). d. Izin Mendirikan Bangunan (1MB) akan diterbitkan oleh instansi yang berwenang apabila Komisi Penilai AMDAL Daerah telah menerbitkan rekomendasi Amdal untuk rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud. e. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Izin Usaha Tetap (IUT) akan diterbitkan oleh instansi yang berwenang apabila RKL/RPL telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang. f. Mekanisme prosedur penanganan Amdal sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini. 2. UKL dan UPL di Dalam Proses Perizinan Daerah.
Penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdasarkan penggolongannya wajib menyusun UKL/UPL, maka aparat yang bertugas dl bidang perizinan, wajib menjelaskan kedudukan dokumen UKL/UPL dalam mekanisme perizinan di Prop. DKI Jakarta. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh instansi terkait, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Prop. DKI Jakarta, maka kegiatan UKL/UPL dalam mekanisme perizinan dijelaskan sebagai berikut: a. Izin Mendirikan Bangunan (1MB) akan diterbitkan oleh instansi berwenang apabila Pemrakarsa usaha/kegiatan telah melengkapi dokumen UKiyUPL. b. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) diterbitkan oleh instansi yang berwenang apabila Pemrakarsa usaha/kegiatan telah melaporkan pelaksanaan UKL/UPL kepada instansi yang bertanggung jawab di tingkat Walikotamadya/Kabupaten Administratif dan di tingkat Propinsi.
3. Amdal dan UKL/UPL di dalam proses kemitraan pembangunan fisik. Pada umumnya, iingkup kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan melalui proses kemitraan adalah pembangunan prasarana dan atau sarana kota. LJngkup kegiatan kemitraan dapat berwujud "BuitOperat/on-Transfer (BOT) maupun Bu/lt-Transfer-Operast/on (BTO)"; ataupun wujud lain melalui kemitraan antara Pemda dengan pihak swasta yang memperjelas lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengclolaan lingkungan akibat suatu kegiatan pembangunan.
Dalam rangka mengoptimalkan tujuan dan kegunaan sarana dan atau prasarana lingkungan yang dibangun, perlu diidentifikasi sejak dini dampak lingkungan yang tergolong besar dan penting yang potensial muncul maupun dampak yang tidak tergolong besar dan penting atau secara teknologi dampak pentingnya dapat dikelola. Identifikasi dimaksud dilakukan melalui pelaksanaan studi AMDAL, yang mencakup penyusunan Kerangka Acuan, Penyusunan Studi ANDAL, dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Jenis rencana kegiatan dan atau usaha yang wajib didukung AMDAL agar mengacu ke Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 2863/2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Propinsi DKI Jakarta dan untuk jenis rencana kegiatan dan atau usaha yang wajib didukung UKL/UPL agar mengacu ke Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189/2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Instansi yang terkait di dalam proses administrasi kemitraan pembangunan tersebut, wajib menjelaskan Amda! UKL/UPL dalam Mekanisme Perizinan di Propinsi DKI Jakarta. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
