KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 96 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
: a. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 1998 yang mengatur organisasi dan tata kerja satuan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan satuan pelaksana penanggulangan bencana Kotamadya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini khususnya berkaitan dengan penanganan pengungsi; b. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan penanganan secara terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi. c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan kembali pembentukan, organisasi dan tata kerja satuan koordinasi pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartadengan Keputusan Gubernur.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 53, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3039);
2.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, tamgahan Lembaran Negara Nomor : 3839);
3
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia jakarta;
5.
Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
6.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Keputusan Gubernur Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketenteraman & Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya di singkat bakornas PBP adalah Badan Koordinasi Tingkat Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi; 4. Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disingkat Ketua Bakornas PBP adalah Ketua Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan pengungsi Tingkat Nasional; 5. Gubernur adalah Gubernur Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang untuk selanjutnya disingkat Satkorlak PBP adalah Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana can Penanganan Pengungsi yang untuk selanjutnya disingkat Satlak PBP adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
12. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan Pra terjadinya bencana serta penyelamatan pada Saat terjadi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pada Pasca bencana; 13. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terusir dan atau atas dasar kemauan sendiri meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan oleh karena ancaman dari kelompok/golongan sosial tertentu sebagai akibat dari konflik atau kekerasan lain yang menyebabkan kekacauan dimasyarakat lingkungan; 14. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya penyelamatan, perlindungan serta pemberdayaan pengungsi akibat konflik sosial, yang meliputi kegiatan pemberian bantuan darurat, pembinaan, pengembalian, pemindahan/relokasi dan rekonsiliasi; 15. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian atau seluruh bencana yang terjadi; 16. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibatakibat yang ditimbulkan oleh bencana; 17. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni para korban, mengamankan harta benda, mengamankan sarana, prasarana dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana; 18. Rehabilitas adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban serta kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali; 19. rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakuakn untuk membangun kembali sarana, prasarana dan fasilitas umum agar terhindar dari bencana sehingga menjamin berfungsi kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang semakin meningkat.
Pasal 2 Dengan keputusan ini dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BAB II SATKORLAK PBP Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1) Satkorlak PBP adalah sebagai lembaga koordinasi di bidang penanggulanganbencana penanganan pengungsi; (2) Satkorlak PBP dipimpin oleh seorang Ketua Satkoorlak PBP yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bakornas PBP; (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Satkorlak PBP dibantu oleh lima orang Wakil Ketua Satkorlak PBP yang bertanggung jawab kepada Ketua Satkorlak PBP.
Pasal 4 Satkorlak PBP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di daerah dengan berpedoman kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PBP, pada tahap Pra, Saat dan Pasca bencana, yang mencangkup kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pasal 5 Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Satkorlak PBP mempunyai fungsi;
a. Pengkoordinasian, petunjuk, pengarahan, pembinaan dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana yang mencangkup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah; b. Pengkoordinasian, pengendalian teknis dan administrasi dalam penanggulangan bencana baik yang dilakukan oleh onstansi vertikal, dinas maupun masyarakat; c. Pengkoordinasian, pengendalian penerimaan dan penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Walikotamadya selaku Ketua Satlak PBP yang wilayahnya terkena bencana.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Satkorlak PBP terdiri dari : Ketua
: Gubernur Propinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua I
: Pangdam Jaya
Wakil Ketua II
: Kapolda Metro Jaya
Wakil Ketua III
: Panglima Armada Marinir Barat
Wakil Ketua IV
: Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I
Wakil Ketua V
: Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta Bidang Kesra
Pelaksana Harian
: Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
Sekretaris
: Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta
Anggota
: a. Unsur Instansi Vertikal/TNI-Polri : 1. Aster Kodam Jaya
2. Kadit Binmas Polda Metro Jaya 3. As Ops Koops Angkatan Laut 4. As Ops Koops Angkatan Udara I b. Unsur Pemerintahan Daerah : 1. Ketua Bapeda Jakarta
Propinsi
DKI
2. Kepala Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi DKI Jakarta 3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta 4. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi DKI Jakarta 5. Kepala Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta 6. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta 8. Kepala Dinas PJU Propinsi DKI Jakarta
dan
SJU
9. Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta 11. Kepala Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta 12. Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi DKI Jakarta 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta 15. Kepala Jakarta
BPLHD
Propinsi
DKI
16. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Administrasi Kesmas Propinsi DKI Jakarta 18. Kepala Biro Hukum Propionsi DKI Jakarta 19. Kepala Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta 20. Kepala Biro Humas & Protokol Propinsi DKI Jakarta 21. Kepala Biro Adiministrasi Perekonomian Propinsi DKI Jakarta 22. Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta 23. Kepala Kantor Pengelola Teknologi Informasi Propinsi DKI Jakarta 24. Sekretaris Pusdalgaangsos 25. Direktur Utama PDAM Propinsi DKI Jakarta 26. Kepala PLN Tangerang
Distribusi
Jaya
c. Unsur Organisasi Profesi/Sosial Masyarakat : 1. PMI Propinsi DKI Jakarta 2. Kadin Jaya Propinsi DKI Jakarta
3. Kwarda Gerakan Propinsi DKI Jakarta
Pramuka
4. BLLS Propinsi DKI Jakarta 5. ORARI DKI Jakarta 6. RAPI DKI Jakarta 7. Tokoh Masyarakat Propinsi DKI Jakarta (2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satkorlak PBP, dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas trmtib & Linmas Propinsi DKI Jakarta (3) Bagan Susunan Organisasi Satkorlak PBP tercantum dalam lampiran I keputusan ini
Bagian Ketiga Tugas Pasal 7 (1) Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satkorlak PBP. (2) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Satkorlak PBP. (3) Pelaksana Harian mempunyai tugas membantu Ketua dalam penyelenggaraan kegiatan sehari-hari terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satkorlak PBP; (4)Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dakam penyelenggaraan kegiatan penunjang staf dan teknis Satkorlak PBP; (5) Anggota mempunyai tugas membantu Ketua dengan mengarahkan kemampuan instansinya secara optimal untuk menanggulangi bencana sesuai dengan tugas dan fungsi Satkorlak PBP;
Pasal 8 (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Satkorlak PBP dalam mempersiapkan dan memberikan pelayanan administratip dan teknis; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan, penyusunan program dan pelaporan; b. prngelolaan data dan informasi bencana serta bantuan sosial; c. penyelenggaraan penyuluhan penanggulangan bencana;
penanggulangan
dan
penataran
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua.
Pasal 9 Sekretariat terdiri dari : a. Urusan Keuangan ; b. Urusan Tata Usaha; c. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga; d. Urusan Teknis Pengendalian Operasional; e. Urusan Teknis Pengelolaan Bantuan.
Pasal 10 (1)
Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran belanja rutin, berdasarkan program kerja yang disusun dan disetujui instansi berwenang;
(2)
Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan surat menyurat, kearsipan perjalanan dinas, menyusun program kerja dan pelaporan;
(3)
Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyusun pengadaan, perawatan dan program penghapusan peralatan serta perlengkapan kantor;
(4)
Urusan Pengendalian Operasional mempunyai tugas mengelola ruang pusat koordinasi dan pengendalian operasi penanggulangan bencana;
(5)
Urusan Pengelola Bantuan mempunyai tugas mengusahakan, menerima dan mendistribusikan bantuan.
Pasal 11 (1) Ruang Pusat Koordinasi dan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Rupuskordalops/Crisis Centar) merupakan ruang data dan pusat informasi tentang daerah rawan bencana dan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana yang berada di Balaikota. (2) Rupuskordalops/Crisis Center mempunyai fungsi sebagai Ruang Pusat Koordinasi dan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.
Pasal 12 (1) Tim Reaksi Cepat terdiri dari unsur-unsur Dinas Tramtib dan Linmas, TNI-POLRI, Dinas PU, Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial serta unsur lain yang diperlukan. (2) Tim Reaksi Cepat mempunyai tugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat cepat apabila terjadi bencana.
Pasal 13 (1) Satuan Tugas Satkorlak PBP (Satgas Satkorlak PBP) merupakan organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur Satkorlak PBP.
(2) Satgas Satkorlak PBP mempunyai tugas membantu pelaksanaan penanggulangan bencana apabila Satlak PBP tidak mampu mengatasinya.
BAB III Satlak PBP Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 14 (1) Satlak PBP adalah unsur pelaksanaan penanggulangan bencana di Kotamadya; (2) Satlak PBP dipimpin oleh seorang Ketua Satlak PBP yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Satkorlak PBP; (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Satlak PBP dibantu oleh tiga orang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua Satkorlak PBP;
Pasal 15 Satlak PBP mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bakornas PBp dan atau petunjuk Ketua Satkorlak PBP yang meliputi tahap-tahap Pra, Saat dan Pasca bencana serta mencangkup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Satlak PBP mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan penanggulangan bencana secara langsung di wilayhanya dengan menggunakan aparat, sarana dan prasarana;
b.
Perwujudan kerja sama penanggulangan bencana dengan Pemerintaha Kotamadya yang terdekat;
c.
Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, penataran, gladi dan pembinaan; Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawabn bantuan penanggulangan bencana;
d.
e.
Kegiatan lain sesuai petunjuk Ketua Satkorlak PBP dan Ketua Bakornas PBP.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 17 (1) Satlak PBB terdiri dari : Ketua
: Walikotamadya Propinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua I
: Komandan distrik Militer
Wakiil Ketua II
: Kepala Kepolisian Resort
Pelaksana Harian
: Sekretaris Kotamadya
Sekretaris
: Kepala Suku Dinas Tramtib dan Linmas Kotamadya
Anggota
: a. Teritorial 1. Kasdim 2. Wakapolres b. Unsur Pemerintah Daerah : 1. Kepala Bapekodya 2. Kepala Bagian Wilayah Kodya
Administrasi
3. Kepala Bagian Kemas Kodya
Administrasi
4. Kepala Bagian Hukum Kodya 5. Kepala Bagian Keuangan Kodya
6. Kepala bagian Umum, Humas dan Protokol Kodya 7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kodya 8. Kepala Suku Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Kodya 9. Kepala Suku Dinas Pelayanan Lesehatan Kodya 10. Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kodya 11. Kepala Suku Dinas Kebersihan Kodya 12. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kodya 13. Kepala Suku Dinas PU Jalan Kodya 14. Kepala Suku Dinas PU Tata Air 15. Kepala Suku Dinas PJU dan SJU Kodya 16. Kepala Suku Dinas Tata Kota Kodya 17. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya 18. Kepala Suku Dinas Kebakaran Kodya
Pemadam
19. Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Kodya
20. Kepala Cabang PDAM Kodya c. Unsur Organisasi Profesi/Sosial Masyarakat : 1. Ketua Cabang PMI 2. Ketua Kwarcab Pramuka 3. Ketua ORARI 4. Ketua KKKS Kodya 5. Tokoh Masyarakat/Pakar
(2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, satlak PBP dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Suku Dinas Ketenteraman & Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kotamadya; (3) Bagan Susunan Organisasi Satlak PBP tercantum dalam lampiran II
Bagian Ketiga Tugas Pasal 18 (1)
Ketua Satlak PBP mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
(2)
Wakil Jetua mempunyai tugas membantu Ketua Satlak PBP dalam pelaksanaan penanggulangan pengungsi dengan menggerakkan jajaran instansinya;
(3)
Pelaksanaan Harian mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan tugas dan fungsi Satlak PBP sehari-hari;
(4)
Sekretariat mempunyai tugas membantu Ketua Satlak PBP dalam menyusun dan merumuskan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta penyelenggaraan kegiatan penunjang staf dan teknis.
(5)
Anggota mempunyai tugas membantu Ketua Satlak PBP dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan menggerakkan jajaran instansi masingmasing. Pasal 19
(1)
Sekretariat mempunyai tugas membantu Satlak PBP dengan mempersiapkan dan memberikan pelayanan administrasi dan teknis;
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, ketata usahaan penyusunan program, dan pelaporan; b. Pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana serta pemberian bantuan sosial; c. Pelaksanaan penyuluhan penanggulangan bencana pengungsi;
(3)
dan dan
penataan penanganan
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Satlak PBP.
Pasal 20 Sekretariat terdiri dari : a. Urusan Keuangan; b. Urusan Tata Usaha; c. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga; d. Urusan teknis Pengendalian dan Operasional; e. Urusan Pengelolaan Bantuan;
Pasal 21 (1)
Urusan Keuangan mempunyai penyusunan dan pengelolaan berdasarkan program kerja;
tugas melakukan anggaran belanja
(2)
Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, perjalanan dinas, menyusun program kerja dan pelaporan;
(3)
Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengadaan, Perawatan dan penghapusan peralatan serta perlengkapan kantor;
(4)
Urusan Teknis Pengendalian Operasional mempunyai tugas mengelola ruang pusat koordinasi dan pengendalian opeasional penanggulangan bencana.
(5)
Urusan Pengelola Bantuan mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengaturan dan penyaluran serta pertanggung jawaban bantuan.
Pasal 22 (1) Pusat Pengendalian Operasional Penanggukangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Rupusdalops/Crisis Center PBP) merupakan pusat data dan informasi tentang daerah rawan bencana dan potensi penanggulangan bencana yang berada di kantor Walikotamadya. (2) Rupusdalops/Crisis Center mempunyai fungsi sebagai Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
Pasal 23 (1) tim Reaksi Cepat terdiri dari anggota-anggota yang bersifat khusus. (2) Tim Reaksi Cepat mempunyai tugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan secara cepat apabila terjadi bencana.
Pasal 24 (1) Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas PBP) merupakan organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi; (2) Satgas PBP dipimpin oleh seorang petugas yang ditetapkan oleh Ketua Satlak PBP (3) Satgas PBP bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana atas petunjuk Ketua Satlak PBP sesuai dengan fungsinya; (4) Pembentukan serta rincian tugas dan fungsi Satgas PBP ditetapkan dengan keputusan Ketua Satlak PBP.
BAB IV Unit Operasional PBP Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 25 (1)
Unit Operasional PBP adalah untuk penanggulangan bencana di Kecamatan;
pelaksanaan
(2)
Unit Operasi PBP dipimpin oleh seorang Ketua Unit Opeasional PBP yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Satlak PBP;
(3)
Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Unit Operasional PBP dibantu oleh dua orang Wakil Ketua yang bertanggung Jawab kepada Ketua Satlak PBP;
Pasal26 Unit Operasional PBP mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di Kecamatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bakornas PBP dan atau petunjuk Ketua Satlak PBP dan Satlak PBP yang meliputi tahap-tahap Pra, saat dan Pasca bencana serta
mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Pasal 27 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Unit Operasional PBP mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan penanggulangan bencana secara langsung di Kecamatan dengan menggunakan aparat, sarana dan prasarana;
b.
Perwujudan kerja sama penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kecamatan yang terdekat;
c.
Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, penataran, gladi dan pembinaan;
d.
Penerimaan dan penyaluran serta pertanggung jawaban bantuan penanggulangan bencana;
e.
Kegiatan lain sesuai petunjuk Ketua Satkorlak PBP dan Ketua Satlak PBP.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 28 (1) unit Operasional PBP tediri dari : Ketua
: Camat Propinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua I
: Komandan Ramil
Wakil Ketua II
: Kapolsek
Pelaksana Harian
: Sekretaris Camat
Sekretaris
: Kasi Tramtib dan Linmas Kecamatan
Anggota
: a. Unsur Pemerintah Daerah
1. Para Lurah 2. Kasi P2K Kecamatan 3. Kasi Tata Kota Kecamatan 4. Kasi Kebersihan Kecamatan 5. Kasi PJU Kecamatan 6. Kasi PU Kecamatan 7. Kasi Pertamanan Kecamatan 8. Kasi P dan P Kecamatan b. Unsur Organisasi Profesi/Sosial Masyarakat 1. Ketua Ranting Kecamatan
Pramuka
2. Tokoh Masyarakat (2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Unit Operasional oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kasi Ketenteraman & Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan; (3) Bagan Susunan Organisasi Operasional PBP tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;
Bagian Ketiga Tugas Pasal 29 (1)
Ketua Operasional bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kecamatan;
(2)
Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua Unit Operasional PBP dalam Penanggulangan bencana dan menggerakkan jajaran instansinya;
(3)
Pelaksanaan Harian mempunyai tugas memimpin dan mengkoorinasikan kegiatan tugas dan fungsi Unit Operasional PBP sehari-hari;
(4)
Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua Unit Operasional PBP dalam menyusun dan merumuskan legiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta penyelenggaraan kegiatan penunjang staf dan teknis.
(5)
Anggota mempunyai tugas membantu Ketua Unit Operasional PBP dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan menggerakan jajaran instansi masing-masing.
Pasal 30 (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu ketua Unit Operasional PBP dengan mempersiapkan dan memberikan pelayanan administrasi dan teknis; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan penyusunan program, dan pelaporan; b. Pengelolan data dan informasi penanggulangan bencana serta pemberian bantuan sosial; c. Pelaksanaan penyuluhan penanggulangan bencana;
dan
(3) Sekretariat terdiri dari : a. Urusan Keuangan; b. Urusan Tata Usaha; c. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga; d. Urusan Teknis Pengendalian Operasional; e. Urusan Pengelolaan Bantuan;
penataran
Pasal 32 (1)
Urusan Keuangan mempunyai penyusunan dan pengelolaan berdasarkan program kerja;
tugas melakukan anggaran belanja
(2)
Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, perjalanan dinas, menyusun program kerja kantor;
(3)
Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengadaan, perawatan dan penghapusan peralatan serta perlengkapan kantor.
(4)
Urusan teknis Pengendalian Operasional mempunyai tugas mengelola ruang pusat koordinasi dan pengendalian operasional penanggulangan bencana.
(5)
Urusan Pengelola Bantuan mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengaturan dan penyaluran serta pertanggung jawaban bantuan
Pasal 33 (1) Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Crisis Cebter PBP) merupakan pusat data dan informasi tentang daerah rawan bencana dan potensi penanggulangan bencana yang berada di kantor Kecamatan. (2) Crisis Center mempunyai fungsi sebagai Ruang Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
Pasal 34 (1) Tim Reaksi Cepat terdiri dari anggota-anggota yang bersifat khusus. (2) Tim Reaksi cepat mempunyai tugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan secara cepat apabila terjadi bencana.
Pasal 35 (1) Unit Operasional Tugas Penanggulangan Bencana (PBP) merupakan organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi; (2) Unit Operasional PBP dipimpin oleh seorang petugas yang ditetapkan Ketua Unit Operasional PBP; (3) Unit Operasional PBP bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana atas petunjuk Ketua Operasional PBP sesuai dengan fungsinya; (4) Pembentukan serta rincian tugas dan fungsi Unit Operasional Satlinmas PBP ditetapkan dengan keputusan unit operasional PBP.
BAB V Satlinmas PBP bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 36 (1) Satlinmas PBP adalah unsur pelaksana penanggulangan bencana di Kelurahan; (2) Satlinmas PBP dipimpin oleh seorang Ketua Satlinmas PBP yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Satlinmas PBP; (3) Dalam melaksanakan tugas Ketua Satlinmas/PBP dibantu oleh dua orang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua Unit Operasional PBP; Pasal 37 Satlinmas PBP mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di Kelurahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Satlak PBP dan atau petunjuk Ketua Unit Operasional yang meliputi tahap-tahap Pra, Saat dan Pasca bencana serta mencangkup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Satlinmas PBP mempunyai fungsi : (a) Pelaksanaan penanggulangan bencana secara langsung di Kelurahan dengan Menggunakan aparat, sarana dan prasarana; (b) Perwujudan kerja sama penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kelurahan yang terdekat; (c) Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, penataran, gladi dan pembinaan; (d) Penerimaan dan penyaluran serta pertanggung jawaban bantuan penanggulangan bencana; (e) Kegiatan lain sesuai petunjuk Ketua Satlak PBP dan Ketua Unit Operasional PBP.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 39
(1) Satlinmas PBP terdiri dari : Ketua
: Lurah
Wakil Ketua I
: Binmas
Wakil Ketua II
: Babinsa
Pelaksana Harian
: Sekretaris Kelurahan
Sekretaris
: Kaur Tramtib dan Linmas Kelurahan
Anggota
: a. Unsur Pemerintah Daerah b. Unsur Teritorial d. Unsur Masyarakat
(2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Satlinmas PBP di bantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kaur Ketenteraman & Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan; (3) Bagan Susunan Organisasi Satlak PBP tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.
Bagian Ketiga Tugas Pasal 40 (1) Ketua PBP bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kelurahan; (2) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua Satlinmas PBP dalam Penanggulangan bencana dan menggerakkan jajaran instansinya; (3) Pelaksana Harian mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan tugas dan fungsi Satlinmas PBP sehari-hari; (4) Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua Satlinmas PBP dalam menyusun dan merumuskan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta penyelenggaraan kegiatan penunjang staf dan teknis; (5) Unsur anggota mempunyai tugas membantu Ketua Satlinmas PBP dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan menggerakkan jajaran instansi masing-masing.
Pasal 41 (1) Sekretariat Satlinmas PBP bertugas dengan mempersiapkan dan memberikan pelayanan administrasi dan teknis; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sekretariat mempunyai fungsi :
a.
Pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan penyusunan program, dan pelaporan;
b.
Pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana serta pemberian bantuan sosial;
c.
Pelaksanaan penyuluh dan penataran penanggulangan bencana;
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Satlinmas PBP. (a) Urusan Keuangan; (b) Urusan Tata Usaha; (c) Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga; (d) Urusan teknis Pengendalian Operasional; (e) Urusan Pengelolaan Bantuan;
Pasal 43 (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengelolaan anggaran belanja berdasarkan program kerja; (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, perjalanan dinas, menyusun program kerja dan pelaporan; (3) Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengadaan, perawatan dan penghapusan peralatan serta perlengkapan knator; (4) Urusan teknis Pengendalian operasional mempunyai tugas mengelola mempunyai tugas mengelola ruang pusat koordinasi dan pengendalian operasional penanggulangan bencana; (5) Urusan Pengelola Bantuan mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengaturan dan penyaluran serta pertanggung jawaban bantuan;
Pasal 44 (1) Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan pengungsi ( Crisis Center PBP) merupakan pusat data dan informasi tentang daerah rawan bencana dan potensi penanggulangan bencana yang berada di kantor Kelurahan. (2) Crisis Center mempunyai fungsi sebagai Ruang Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
Pasal 45 (1) Tim Reaksi Cepat terdiri dari anggota-anggota yang bersifat khusus. (2) Tim Reaksi Cepat mempunyai tugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan secara cepat apabila terjadi bencana.
Pasal 46 (1)
Satlinmas bertugas Penanggulangan bencana dan Penanganan pengungsi (PBP) merupakan organisasi kerangla yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi;
(2)
Satlinmas PBP dipimpin oleh seorang petugas yang ditetapkan oleh Ketua Satlinmas PBP;
(3)
Satlinmas PBP bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana atas petunjuk Ketua Operasional Satlinmas PBP sesuai dengna fungsinya;
(4)
Pembentukan serta rincian tugas dan fungsi Satlinmas PBP ditetapkan dengan Keputusan Ketua Satlinmas PBP.
BAB VI PEMBIAYAAN DAN BANTUAN Pasal 47 Sumber pembiayaan penanggulangan bencana berasal dari : a. Anggaran Pendapatan dan belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. Bantuan yang tidak mengikat; d. Sumber pendapatan lain yang sah.
Pasal 48 (1) Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanggulangan bencana yang disampaikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana dikoordinasikan oleh Ketua Satkorlak, Ketua Satlak, Ketua Unit Operasional dan Ketua Satlinmas PBP untuk pendayagunaannya; (2) Ketua Satlak, Ketua Unit Operasional dan Ketua Satlinmas PBP mempertanggung jawabkan penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterima, kepada Ketua Satkorlak PBP yang tembusannya disampaikan kepada Ketua bakornas PBP.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 (1) Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 195 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kotamadya Daerah Khusus Penanggulangan Bencana Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kotamadya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sserta semua
ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 50 Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Juli 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 1 Agustus 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
H. FAUZI BOWO NIP 470044314 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 88
