KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 92 TAHUN 2000 TENTANG PENATAAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI DI KELURAHAN SRENGSENG SAWAH. KECAMATAN JAGAKARSA KOTAMADYA JAKARTA SELATAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Menimbang : 1. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta yang sangat pesat dan tidak terkendali, berpengaruh terhadap nilai-nilai seni budaya masyarakat Betawi serta tata lingkungannya mulai hilang dan tersingkirnya seni budaya tradisional di pinggiran kota; 2. bahwa seni budaya Betawi sebagai embrio seni budaya masyarakat Jakarta harus dilestarikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan sejarah, budaya, sosial ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kepariwisataan; 3. bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Perkampungan Budaya Betawi, lokasi Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa. Kotamadya Jakarta Selatan dipandang memiliki nuansa Perkampungan Budaya Betawi; 4. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas dipandang perlu menetapkan lokasi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan menjadi Perkampungan Budaya Betawi dengan keputusan Gu,bernur. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan; 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah; 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Degeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah; 7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan; 8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya; 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukdta Jakarta Nomor 1873 Tahun 1987 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pembangunan Kawasan Situ Babakan Wilayah Jakarta Selatan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENATAAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI DI KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, KECAMATAN JAGAKARSA, KOTAMADYA JAKARTA SELATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Instansi terkait adalah unit satuan perangkat organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Perkampungan Budaya Betawi adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta seni budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya; 5. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat; 6. Penataan Lingkungan adalah proses Penataan Lingkungan Binaan dalam rangka Perencanaan pemanfaatan dan pengendalian yang berwawasan lingkungan. 7. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sehingga layak tampil, layak tonton, dan layak jual; 8. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek/sektor pertanian yang mampu menarik wisatawan; 9. Wisata Air adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek olahraga air yang mampu menarik wisatawan. BAB II KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI
Pasal 2 Kawasan Perkampungan Budaya Betawi terletak di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan seluas ± 165 hektar termasuk Situ Babakan dan Situ Mangga Bolong dengan batas fisik sebagai berikut: Utara : berbatasan dengan Jalan Moch. Kahfi II Timur : berbatasan dengan Jalan Desa Putera, Jalan Mangga Bolong Timur Selatan : berbatasan dengan Jalan Tanah Merah, Jalan Srengseng Sawah, Jalan Puskesmas Barat : berbatasan dengan Jalan Moch. Kahfi II sebagaimana dinyatakan dalam peta pada lampiran keputusan ini. BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI Pasal 3 Tujuan Perkampungan Budaya Betawi adalah: 1. berkembangnya lingkungan kehidupan komunitas Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan; 2. terlindungi dan terbinanya secara terus-menerus tata kehidupan, seni budaya tradisional Betawi; 3. berkembang dan termanfaatkannya potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro, dan wisata air dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Pasal 4 Sasaran perkampungan Budaya Betawi adalah: 1. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan, sebagai upaya mempertahankan keberadaan kampung yang bernuansa Betawi; 2. memberi dorongan, motivasi, dan peluang kepada masyarakat di dalam Perkampungan Budaya Betawi dan sekitarnya, untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan Wisata Budaya, Wisata Agro, dan Wisata Air dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Pasal 5
Fungsi Perkampungan Budaya Betawi adalah: 1. Sebagai sarana informasi 2. Sarana penelitian dan pengembangan 3. Sarana seni budaya 4. Sarana edukatif dan rekreasi 5. Sarana pariwisata BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 6 (1) Penataan lingkungan Perkampungan Budaya Betawi termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dengan didukung oleh Pemerintah Daerah. (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus terlebih dahulu mendapat arahan dari instansi terkait Pemerintah Daerah. (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana dan prasarana yang dianggap perlu. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK Pasal 7 (1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan Perkampungan Budaya Betawi dapat diberikan insentif pembangunan yang akan ditetapkan kemudian. (2) Setiap orang, Badan Hukum, atau instansi Pemerintah yang memiliki, menghuni, atau mengelola lahan/bangunan di lingkungan Perkampungan Budaya Betawi wajib menaati segala ketentuan peraturan yang berlaku serta wajib memelihara, melindungi, dan melestarikan lingkungan serta habitatnya. BAB VI PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 8 Pemanfaatan dan pengembangan Perkampungan Budaya Betawi diarahkan kepada pengembangan Wisata Budaya, Wisata Agro, dan Wisata Air yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. BAB VII PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 (1) Pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi dilaksanakan secara fungsional oleh Unit kerja Terkait Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Penataan dan pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan kota Jakarta sebagai kota budaya, kota jasa, dan kota wisata. Pasal 10 Pengawasan penataan lingkungan Perkampungan Budaya Betawi dilaksanakan secara fungsional oleh Walikotamadya Jakarta Selatan dengan memperhatikan masukan masyarakat. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
Pasal 12 Keputusan ini mulai berlaku pada diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Agustus 2000 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2000 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. H. FAUZI BOWO NIP.470044314 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2000 NOMOR 25
