KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 11 TAHUN 2004 TENTANG PENGENDALIAN MEROKOK DI TEMPAT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
:
a. bahwa merokok merupakan salah satu kegiatan yang menghirup zat adiktif, yang bila dilakukan dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengendalian; b. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan perlu ditetapkan Pengendalian Merokok di tempat kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan; 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGENDALIAN MEROKOK DI TEMPAT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.
Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.
Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
4.
Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan;
5.
Pengendalian merokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak pengguna rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan;
6.
Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenega kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
8. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau pengguna rokok;
BAB II PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN ROKOK Bagian Pertama Umum Pasal 2 Penyelenggaraan pengendalian merokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat di lingkungan kerja Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk : a. melindungi kesehatan masyarakat terhadap insidensi penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok; b. melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok; c. meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.
Pasal 3 Penyelenggaraan pengendalian rokok bagi kesehatan dilaksanakan dengan pengaturan : a. b. c.
d.
penetapan kawasan bebas/tanpa rokok; penetapan kawasan/ruangan bagi perokok yang dilengkapi dengan alat sirkulasi udara; membuat slogan baik dalam bentuk gambar maupun tulisan yang menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok dapat merugikan kesehatan bagi diri sendiri maupun orang lain; melakukan larangan berpromosi rokok atau memberikan hadiah berupa rokok ke lingkungan kerja Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Bagian Kedua Perokok Pasal 4 a. b. c.
Pegawai Negeri Sipil; Pegawai non Pegawai Negeri Sipil/honorer; Tamu yang berkunjung ke lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Bagian Ketiga Kawasan Tanpa Rokok Pasal 5 (1)
Pada setiap tempat kerja di Unit/Satuan Kerja dan fasilitas milik Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus merupakan kawasan tanpa rokok;
(2)
Penetapan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap. Pasal 6
Pimpinan unit/satuan kerja menyediakan tempat khusus untuk merokok dan alat penghisap udara sehingga tidak menganggu kesehatan bagi yang tidak merokok;
BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 7 Masyarakat termasuk setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok. Pasal 8 Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengendalian rokok bagi kesehatan. Pasal 9 Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Pasal 10 Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui : a. pemikiran dan pertimbangan berkenan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau pelaksanaan program pengendalian rokok bagi kesehatan; b. penyelenggaraan, pemberi bantuan dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya merokok terhadap kesehatan; c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan penyelenggaraan pengendalian rokok bagi kesehatan;
prasarana
bagi
d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengendalian rokok begi kesehatan; e. kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pengendalian bagi kesehatan.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan Pasal 12 Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Unit/Satuan Kerja dan Pimpinan BUMD melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengendalian rokok bagi kesehatan dengan mendorong dan menggerakkan : a. b.
terwujudnya kawasan bebas rokok; untuk menurunkan jumlah pengguna rokok.
Pasal 13 Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan melalui pemberian dan penyuluhan, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
Pasal 14 Kepala Unit/Satuan Kerja dan Pimpinan BUMD melakukan pembinaan penyelenggaraan upaya pengamanan upaya pengendalian rokok bagi kesehatan dengan cara : a. sendiri atau bekerja sama menyelenggarakan baernagai kegiatan untuk pembinaan dalam penyelenggaraan upaya pengendalian rokok bagi kesehatan; b. bekerja sama dengan badan atau lembaga masyarakat atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengendalian rokok bagi kesehatan; c. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan pengendalian rokok bagi kesehatan.
Pasal 15
(1)
Kepala Unit/Satuan Kerja dan Pimpinan BUMD melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengendalian rokok bagi kesehatan.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit/Satuan Kerja dan Pimpinan BUMD dapat mengambil tindakan administrative terhadap pelanggaran ketentuan dalam keputusan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16 (1)
Produk lain yang mengandung Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintesis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh Nicotiana spesiesnya termasuk dalam ketentuan keputusan ini.
(2)
Produk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Keputusan ini mulai berlaku pada tangga ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 9 Februari 2004 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
Tembusan : 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2. Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta 3. Direktur Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan 4. Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta 5. Para Asisten Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta 6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi DKI Jakarta 7. Kepala Bawasda Propinsi Propinsi DKI Jakarta 8. Para Walikotamadya Propinsi DKI Jakarta 9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta 10. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta 11. Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta 12. Para Kepala Biro Propinsi DKI Jakarta 13. Para Kepala Kantor Propinsi DKI Jakarta 14. Para Kepala Badan/Lembaga Propinsi DKI Jakarta 15. Para Camat Propinsi DKI Jakarta 16. Para Lurah Propinsi DKI Jakarta
