KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN MANAJEMEN LINGKUNGAN KAWASAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan limbah kegiatan dan/atau usaha; b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah menetapkan kewajiban pemrakarsa rencana kegiataln dan/atau usaha menyusun analisis mengenai dampak lingkungan, meliputi studi terhadap kegiatan tunggal, terpadu ataupun kegiatan di dalam kawasan; c. bahwa manajemen lingkungan kawasan, merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh dengan pendekatan terpadu untuk mengendalikan dampak kegiatan dan/atau usaha di dalam kawasan terhadap lingkungan sekitarnya; d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan pelaksanaari manajemen lingkungan kawasan dengan keputusan Gubernur. Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 3. Undang-undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Penccinaran Udara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Ctc-nom; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1971 tentang Pencegahan Pengotoran Udara, Air dan Lepas Pantai Dalarfi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 139 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; , 11. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2002 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PELAKSANAAN MANAJEMEN LINGKUNGAN KAWASAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Instansi yang membidangi lingkungan hidup adalah instansi pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengendalian dampak lingkungan hidup dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. 3. Instansi terkait adalah instansi yang ada kaitannya dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Biro Administrasi Sarana Perkotaan, Biro Hukum.
4. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat mendapat pengaruh akibat perubahan kualitas lingkungan sekitar kawasan, baik karena faktor jarak maupun intensitas dampak kegiatan; 5. Analisis Mengenai Dampak Lirigkungan Hidup (Amdal) Kawasan adalah kajian mengenai darnpak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan kawasan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan kawasan. 6. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting status rencana usaha dan/atau kegiatan. 7. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pengelolae n dan/atau pemantauan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). 9. Manajemen Lingkungan Kawasan adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dan pemaduselarasan rangkaian kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di dalam kawasan, berdasarkan panduan pengelolaan yang disusun sesuai dengan karakteristik kawasan, sebagai upaya pelayanan pasca jual dan/atau pasca sewa bidang tanahnya kepada mitranya. 10. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. 11. Kawasan adalah bidang tanah skala besar yang dimanfaatkan untuk berbagai uaha dan/atau kegiatan, yang penguasaan, penggunaannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur dan/atau Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah atas dasar permohonan pemilik tanah. 12. Penanggung Jawab Kawasan adalah pihak yang menguasai dan atau memiliki tanah serta mengajukan permohonan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah, yang selanjutnya menjual dan/atau menyewakan bagianbagian bidang tanah untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan tanah dan potensial menimbulkan dampak besar dan penting. 13. Panduan Manajemen Lingkungan Kawasan adalah dokumen yang memuat tata cara penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di daiam kawasan, memuat visHdan misi serta rincian kegiatan utama, rincian interaksi kegiatan terhadap komponen lingkungan, rincian dampak lingkungan (positif dan negatif), kinerja pengendalian dampak lingkungan (pencegahan, penanggulangan, perbvaikan dan pemulihan) dan indikator kualitas lingkungan.
BAB II TUJUAN, KEGUNAAN DAN SASARAN Pasal 2 Pelaksanaan Manajemen Lingkungan Kawasan secara terpadu bertujuan untuk mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung kawasan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Jakarta. Pasal 3 Kegunaan Manajemen Lingkungan Kawasan, baik bagi pengelola kawasan, pemrakarsa kegiatan, instansi pemerintah dan masyarakat yang berkepentingan adalah sebagai alat bantu dalam rangka penerapan ketentuan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 4 Sasaran pelaksanaan Manajemen Lingkungan Kawasan adalah : a. tercapainya keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan kawasan dengan aktivitas dan beban limbah kegiatan mengacu pada peruntukan ruarig dan perizinan yang ditetapkan; b. tercapainya keselarasan dan kese^rasian lingkungan kawasan dengan lingkungan di sekitarnya; c. terkendalinya perubahan kualitas lingkungan terutama limbah cair, limbah padat dan partikel serta,bmisi gas akibat kompleksitas kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan kawasan; d. diperolehnya manfaat yang optimal dan kerugian lingkungan yang minimal, baik bagi komunitas di dalam lingkungan kawasan, masyarakat di sekitar kawasan maupun bagi pemerintah. BAB III PELAKSANAAN MANAJEMEN LINGKUNGAN KAWASAN Pasal 5 (1)
(2)
Unsur yang terlibat di dalam proses pelaksanaan manajemen lingkungan kawasan meliputi pemrakarsa kegiatan dan/ atau usaha di dalam kawasan, penanggung jawab kawasan, instansi yang terkait dan instansi yang membidangi lingkungan hidup. Masyarakat yang berkepentingan di sekitar kawasan mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang kinerja pengelolaan lingkungan kawasan.
Pasal 6 Setiap kegiatan individu di dalam kawasan, wajib menyusun RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rnengacu pada dokumen Amdal kawasan. Pasal 7 Pemrakarsa kegiatan Di Dalam Kawasan (1)
(2)
(3) (4)
Pemrakarsa Kegiatan dan/atau Usaha wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan di dalam areal kapling dan/atau batas proyek mengacu peda Rencana Pengelolaan Lingkungan dan/atau dokumen pengelolaan lingkungan yang disusun secara tersendiri. Untuk menunjang kelangsungan pelaksanaan pengelolaan lingkungan sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha menetapkan prosedur tetap pengelolaan lingkungan yang harus ditaati oleh setiap simpul yang terlibat di dalam proses dan atau kegiatan yang ada di dalam kendali pemrakarsa. Pemrakarsa kegiatan wajib menggunakan baku mutu iingkungan hidup yang berlaku sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan limbah kegiatan dan/atau usaha. Pemrakarsa Kegiatan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tentang format laporan dan batas waktu penyampaian laporan bulanan pengelolaan lingkungan. Pasal 8
Penanggung Jawab Kawasan (1) (2) (3)
(4)
(5)
Penanggung Jawab Kawasan memimpin dan bertanggung jawab atas kelangsungan pelaksanaan manajemen lingkungan kawasan. Untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan harian manajemen lingkungan kawasan, Penanggung Jawab Kawasan membentuk Tim Kerja Pengelola Lingkungan Hidup sebagai bagian dari organisasi pengelolaan kawasan. Untuk menjamin keterpadu;an pelaksanaan manajemen lingkungan kawasan, Penanggung Jawab Kawasan membakukan dokumen Panduan Manajemen Lingkungan Kawasan berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Panduan Manajemen Lingkungan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat visi, misi, dampak lingkungan potensial, target pengelolaan lingkungan yang dicapai dan cara-cara praktis pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan para pemrakarsa kegiatan di dalam kawasan. Penanggung Jawab Kawasan mempersiapkan daftar isian, yang rnerupakan penjabaran Panduan Manajemen Lingkungan, yang disesuaikan dengan jenis kegiatan dan/atau usaha yang berlangsung di dalam kawasan.
(6) (7) (8)
(9)
Penanggung Jawab Kawasan mewajibkan setiap pemrakarsa kegiatan mengisi daftar isian dan sebelum tanggal 10 setiap bulan menyampaikannya kepada Tim Kerja Pengelola Lingkungan Hidup tingkat kawasan. Tim Kerja Pengelola Lingkungan Hidup tingkat kawasan mengolah laporan daftar isian dari masing-masing pemrakarsa kegiatan menjadi data dan informasi kualitas lingkungan hidup kawasan. Berdasarkan data bulanan yping diolah oleh Tim Kerja Pengelola Lingkungan Hidup, Penanggung Jawab Kawasan menyampaikan laporan triwulan kinerja manajemen lingkungan kawasan kepada Gubernur melalui instansi yang membidangi lingkungan hidup. Berdasarkan laporan triwulan dan data bulanan yang disampaikan oleh pemrakarsa kegiatan, "Penanggung Jawab Kawasan menyampaikan laporan tahunan kinerja manajemen lingkungan kawasan kepada Gubernur melalui instansi yang rnernbidangi lingkungan hidup. Pasal 9 Instansi Terkait
(1) (2) (3) (4) (5)
Instansi Terkait wa.ib melakukan pembinaan teknis terhadap Pengelola Kawasan dan/atau Pemrakarsa Kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan dan/atau usaha. Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi teknis yang bersangkutan. Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian norma, standar, panduan dan manual yang berlaku. instansi Terkait wajib mendokumentasikan data kegiatan pembinaan yang dilakukan dan melaporkannya kepada Gubernur yang ditembuskan ke instansi yang membidangi lingkungan hidup. Berdasarkan data dan informasi pembinaan terhadap pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha, Instansi Terkait melakukan kegiatan pembinaan sejenis terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) di luar kawasan. Pasal 10 Instansi Yang Membidangi Lingkungan Hidup
(1) Instansi yang membidangi lingkungan hidup wajib mensosialisasikan baku mutu lingkungan hidup, baik kepada para pemrakarsa kegiatan, juga terhadap para pengelola kawasan serta masyarakat yang berkepentingan. (2) Instansi yang membidangi lingkungan hidup wajib melakukan pembinaan tentang cara-cara peningkatan kualitas lingkungan hidup baik terhadap pemrakarsa kegiatan maupun terhadap pengelola kawasan. (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup bersama instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian norma,
standar, panduan dan manual pengelolaan lingkungan hidup yang yang berlaku. (4) Instansi yang membidangi lingkungan hidup wajib mengolah laporan triwulan kinerja pengelolaan lingkungan kawasan, mendokumentasikan, mempuhlikasikan kepada publik dan melaporkannya kepada Gubernur. (5) Instansi yang membidangi lingkungan hidup bersama instansi terkait wajib melakukan pemberdayann Usaha Kecil dan Menengah di dalam dan/atau di luar kawasan. (6) Instansi yang membidangi lingkungan hidup memfasilitasi forum pemaparan dan pembahasan laporan tahunan kinerja pengelolaan lingkungan kawasan baik oleh penanggung jawab kawasan, maupun intansi terkait dan masyarakat yang berkepentingan. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Dalam proses pembinaan pelaksanaan Manajemen Lingkungan Kawasan baik oleh instansi terkait maupun oleh instansi yang membidangi lingkungan sebagaimana dimaksud di dalam keputusan ini, ketentuan administratif dan ketentuan teknis yang berkaitan dengan perizinan pembuangan limbah cair yang diwajibkan dengan Keputusan Gubernur, secara bertahap dialihkan ke dalam prosedur pelaporan Manajemen Lingkungan Kawasan. Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan Kepala Instansi yang membidangi lingkungan hidup, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rr.engetahuinya, memerintahkan, pengundangan keputusan ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2005 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
RITOLA TASMAYA NIP 140091657
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Struktur Keputusan Gubernur No. 11 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lingkungan
