81u;';M"lUM' g7->?'OIU414~' 9.?)cwrah dJau,!i14
~ukh~ KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSU3 IBUKOTA JAKARTA NOMOR
179 TAHUN 2002 TENTANG
I~ETUNJUI< PELAKSANAAN PENYELESAIAN ASET MILlKJDII
PEMERINTAH PROPI~JSI OAERAH KHUSUS IBUJ
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKA~nA,
M(;:~:mbng
:;:, bah\v::l berJ
c
Mengingat
bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebul so'ta dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan baran9 daerah, perlu ditdapkan kembali petunjuk pelaksanaan penyeresaian aset milil,/dlkuasai Pemerintah Propinsi Oaerah KhLISLIS Iblll,ota Jakarta yang torkona pengombangan/ pembebasan· lokasi dongan koputusan GuIJernUL
1, Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitwest Sti'l
2, Undflng-undang NomoI' 22 Tahun 1999 tentang POln8rilltahan Daerah; 3, Und<:1ng-und,mg NomoI' 34 Tahun '1 999 tontang Pemorintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jak,:rta; 4, Peraturiln Pemerintah NornaI' 105 Tahl1n 2000 tentallO ~engelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
.... -;.
;
2
i
5. Keputusan Preslden NomoI' 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum; 6. Keputusan Presiden NomoI' 18 rahun 2000 tentllng Pelal(sanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemel intah;
Pedoman
7. Keputusan Presiden NomoI' 42 Tahun 2002 tontang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Negara; 8. Peraturan Mentarl Delam Nageri NomoI' 5 Tahun 1974 tentang I<etentuan-ketentuan Penyediaan dan Pembinaa rl Tanah untuk Keperluan Perusahaan:
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 1 Tahun '1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
10. Peraturan MenteI'I Dalam Negerl Nomor 2 Talliin '1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daol'ah sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nagel i NomoI' 2 Tahun
1996; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 990-099 tan[!lal 2 April Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Kauangan; 12. Keputusan Mentari Keuangan NomoI' 89/KMI<.0 13/'1 9g·, tontang Pedoman Pemlndahtanganan Aktlva Tetap Badan US8r ,1 Milil( Negara; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 TahLIl 2001 Pedoman Penge/olaan Barang Daerah;
tentang
14. I<eputllsan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tah un 2002 tentang dan Pangawasan Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyuslinan Anggman Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tala Usaha KouanSian Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran PencJapalan dun Be.'lnja Daerah;
15. Peraturan Daerah Daerah KhusLis Ibukota Jakarta Nomer 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wi/ayah Daerah Khusus Ibllkota Jakarta; \
16. Peraturan Daerah Prop/nsf Daerah Khuslis Ibul(ota ,Jakarta NomoI' 3 Tahun 2001 tenlang Bentuk Susunan Organisasi :ian Tata Karja Perangkal Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakil8l1 Hakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 17. Peraturan Daerah Propinsi Dnerah Khusus Ibukota '. akarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kell~Jn!J.:Jn Daerah; 18. Keputusan Gubernur Kopala Daerah KhusUS Ibulcot;J Jjk::lrta NOll1or 540 Tahun 1990 tentang PetunJuk Pelaksanaan Pe "nberian Sural PersetLljuan Prinsip Psmbebasan Lokasi/lahan atas Bidaf 9 Tanah untuk Pembangunan Fisik Kota di DKI Jakarta;
3
19. Keputusan Gubernur Kepala Oaerah Khusus Ibukota Jakarta NomoI' 25 Tahun 1999 lentang Pengelolaan Sarang Oaer
20. I<eputusan Gubernur Propinsi Daerah I
2'1. Koputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus /bukotv' Jakarta NomoI' 70 TZlhun 2002 tentang Organisasi dan TatZl KerjZl ~;ekretarlat Daerah Propinsi OKI Jakarta.
MEMUTUSKAN
'-Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI OAERAH I
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini. yang dimaksud dengan : . 1, Pel11Q1'intah Oaerah ada/ah Pemerintah Propinsi Oaerail Khusus Ibukota Ja/(arta; 2. Gubernur ada/ah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibul\ota Jakarta; 3. Panitia Penaksir ada/ah Panitia Penaksir aset yang :Iibentuk dengan Keputusan Gubernur; 4. Asel mil/k Pemerlnlah Daerah adalah semua barang mlllkld/kuasal Pemerintah Oaerah. termasuk fasilitas kepentingan umL m yang berasal dari pembiayaan Pemerintah Oaerah, penyerahZln (Iarl PemerintZlh Pusat, hasil swadaya masyarakat, penyerahan pihak katiga, maupun Yi:lng diperoleh dengan cara lain;
5, Fasilitas I<epentingan Umum ada/ah sarana, prasamna utilitas dan jClringan kelengkapan kota lainnya; 6. Installsi Pemerlntah adalah /nstansi Pemer/ntah Pusat at:lu Daerah;
4
7. Swasta adalah orang pribadi atau badan yang ditunjuk .ntuk melakukan pengembaJ'tgan/pembebasan lokasl;
8. Lokasi adalpl1 bidang/lahan yang dikuasai instansi Pem()rintah dan atau Swasta guna kepentingan pen£ltaan £ll£lu pengembangall k£lwasan/areal ynng didalamnya terdapat aset milil< Pemerintah Dae'-311 dan fasilitas kepenlingan umum;
9. Ponelitlan adalah pemerlksaan secara admlnlstrasl dall fislk terhadap barang-barang yang akan dilakukan penghapusan ,esuai dengan speslfil,asl, jenls, jumlah danl\Ondlsl fislk barang;
10. Penaksiran adalah per!,iraan harga terhadap barang yang akan dihapus bcrdasarkan nilei luker dan harge barang;
11. Pemindahlanganan adalah pengallhan status kepemllikan dan atau penguasaan kekayaan Pemerlntah Daerah kepada piilak ain; '12. Perubahan status hul
14. Relolmsi adalah memindahl,an sarana, prasarana berupa tanah atau bangunan ke lokasi lain dan membangun kembali sUrflna, prasarana dimaksud sesuai dengan fungs; dan peruntukkannya; 15. Sumt Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasillailan yang selanjutnya disinglmt SP3L adalah surat persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Gubernur atas permohonan pengembang (dev"loper) untuk mclaksanakan pembebasan lokasi/iahan yang akan dikembangkan sote/ail pemohon memenuhi persyaratan;
16. Sural Izin Penunjukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPT adalah surat izln yang dikeluarkan oleil Cubernur alas perrnohonan pengembang (developer) setelah pemohJn memenuhi selnua persyaralan.
BAB II
MEKANISME INVENTARISASI DAN PENAI<SIRMJ !\SET Pasal2
(1) SQbap instansi Pemerintah alau Swasla berkewajiban n',~ngganti asel milil( Pemerlntah Daerah yang terkena pengembangarl!pembebasan dalam lokasi tersebut;
5
(2) Din8s Tata Kola mel11beril
Berdil:5arl~an
pengajuan permohonan sebaga!mana dirlaksud pada ayat (2), Pan!t!a Penaksir Aset melakukan inventarisasi da,- perhitungan nilai asel;
(4) SIPPT I
Pasal4 Dasar Oa:;m penal~siran aset sebagaimana dimaksud dalam F'a3al 3 aynt (1) dongan Imtentuan sebagai berikut.
1. Tana\'\ 8.
Perhitungan nilai tanah ditetapkan berdasarkan ni,ai rata-rata dari nilai tabel NJOP tertinggi dengan harga umllm/pll~l1r tertinggij
6
b. Nilai NJOP PBB berdasarkan surat dari Kepala Kantor KP·PBB seleli1pat, seclangl
Tat" car" pen"ksir"n "sel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan rLlmLlsan sebagal berlJ
1. Rumusan penal<siran harga tanah - In/ormasi harga tertinggi dari nilai label NJOP PBS sotempal per m2 - Infonnasi harga tertinggi dari Call1atlLurah dan ataLl PPAT setempat per 1112 Jumlah - Harga tanah per m2 ( A + B) : 2 =y - l.Llas Tanah =Xxy - Nilai Penaksiron Tonali
,: B
,: A+ 8
=x
2. F~ul11usan penaksiran harga bangunan : • Luas bangunan x harga satuan m2 '" A - Penyusutan bangunan x A = B-
=c Niiai tukar menukar
" C + Nilai l<e1ennkapan bangunan
3. Nilai kclengkapan bangunan antara lain seperti pompa air, PAM, menara air, lislrik, telepon, pengeras halaman, tanaman dan ';elengkapan lain sejenisnya dinilai berdasarkan harga pCl11belian/pernasangan barLl. Pasal6 Inventarisasi dan penaksiran aset sebagaimana dimaksuo dalam Pasal 3, dilukswnwl<;)n oloh Panitia Pcnaksir Aset Milik POl11erin!J h Propinsi 01<1 Jakarta dengan cara :
1. Tan<1h: a. Mengatlakan penlnJauan dan pengamatan lokasl lIl'tuk mengetahul kondisifisik lokasi tanah dan peruntukkannya; .
7
b. Mengumpulkan informasi harga tanah dari Ka')I:or PBB setempat, Carnat/Lurah dan atau PPAT seternpat; C.
Delam rnenentukan luas tanahdipakai hasil ul(Ur gambar situasi yang dikeluarkon oleh i~stonsi yang berwenang.
2. Sangunan: Penelltian dan penaksJran memperhltungkan bobot I(ornponen bangunan, ponyusutan bangunan, kOl1disi. bangunan, l1arg.,· satuan rata-rata bangunan bertlngkat dan harga satuan rata-rata tidak t,'ertingkat.
3. Barang inventaris lainnya : Barang inventaris lainnya berupa meubelair dan alat-alat kantor lainnya, ditetapkan berdasarl(an harga pembelian baru sesuai dengan spes/fikas! barang dimaksud. Pasal
7
CI) HaDil InventarlDaDi dan penaksiran aset sebagaiman~ dimaksud dalam Pasal 3, dituangkan da/am Berita Acara Inventarisasi dan Penaksiran Aset yang masa berlakunya 1 tahun takwim dan merupakan dasar untuk menetapkan besarnya penggantian yang ditetapkan lillilgan Keputusan C:;ubernur. (2) Serita Acara Inventarisasi dan Penaksiran Aset dinyatal
BAB III PENGGANTIAN ASET Palla I 8 Penggantian aset dapat dilakukan dalam bentuk :
a.
Relokas/; b. Tukar rnanukar (ruislag) dengan barang sasual. kabutLll1an Pemarintah Daerah; c. Uang/barang.
(1) Penggantian aset dalam bentuk relokasi sebagaimana dimaksud da/Olm
Pasal 5 huruf:l dapat dilaksanakan
apabila sesuai dE,ngan Rencana Tata Ruang Wllayah (RTRW) dan mendapat Izin tertu!i~, darl GUbernur, sedangkan standar barang pengg,mti disesuaikar: der!1on hlbutuhan lingkungan s"ltcmpat.
?
b. Mengumpulkan informasi harga tanah dar! Kantor PSS setempat, Camat/Lurah dan atau PPAT setempat; C.
Dalam menentukan tuas tanahdipakai hasH ulcur gambar situasi yang dikeluorkan oleh i~stonsi yang berwenang.
2. Bangunan: Penelltian dan penakslran memperhltungkan bobot kornponen bangunan. p"lI1yusutan bangunan, kondisi bangunan, harga' satuan rata-rata bangunan bertingkat dan harga satuan rata-rata tidak t,ertingkal.
3. Sarong inventoris loinnya : Barang inventaris lainnya berupa meubelair dan 8lat·alat kantor lainnya, ditetapkan berdasarkan harga pembelian baru sesliai dengclll spesifikasi b
(2) Berila Acara Invenlarisasi dan Penaksiran Aset dinyatal
SAS III PENGGANTIAN ASET Pasal8 Penggantian ase! dapa! dilakukan dalam bentuk :
a. Relol
(1) Penggantian ase! dalam bentuk relokasi sebagaimana dimaksud dalam
PaJal 5 huruf a dapal
dilaksanakan apabila sesuai C 8ngan Rencana Tata RU8ng Wllayah (RTRW) dan mendapat izin tertul!:, darl Gubernur, sGdangkan standar barang penggan!i disesuaikan dr,in9an kebutuhan Jingkungan setempat.
8
(2) Pelaksanaan penggantian dalam bentuk tukar menukar sebagaimana dlmalesud dalam Pasal 8 huruf b dllaksanakan sesual dengan peraturan perundang-undangan dan tarlabih dahulu harus mandapat eilrsatujuan DPRO ,Propinsi OKI Jakal1a. (3) Pengganti,m aset dalam bentuk uang/barang harus memiliki nilai lebih.
dengan ketentuan : a. apabila dalam bentuk uang, nilal lebihnya minimal ~ darl harga pGnaksiran dan disetorkan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerall.
b. apabila dalam bentuk barang harus merupakan fasilitas yang dibutuhk,lrJ oleh Pemerintah Daerah dan musyamkal alau berupa sarana pelayanan umul1l dengan standar Pemerin+ah Daerah.
Pasal10 (1) Besarnya nilai aset pengganli selelah ditetapl,an d(~ngan kepulusan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayEl1 1, Kepala Biro Perlongkapan rnenerbitkan Surat Perintah Selor kepada Instansi Pemerinlah alau Swasta yang melakukan pengemb,mganipembE.• basan lokasi.
(2) Tombusan Sural Porinlah Selor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada : a. b. c. d.
Asisten Keuangan Sekda Propinsi DKI Jakarta: Kopala Biro Kouangan; Kepala Kanlor Perbendaharaan dan Kas Oaerah; Unillain yang lerkai\.
Pasal11 Setelah Instansi Pemcrintah atau Swasta yang melakukEln pengembangan/ pombebasan lokasi ll1enyelesaikan penyetoran biayn g"nti rugi ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah selanjutnya B m Perlengkapan menyinpkan Kepulusan Gubernur mer1genai penyerah~ln dan Pelepasan Hale alas Aset yang terl,ena pengembangan/pembebas,an oleh Instansl PemGrintah atau Swasta. Pasal12 Berdasarkan bukti sah pembayaran lunas peng:~tlntian kerugian sebagaill1ana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perlenglcapan memproses ", p6i1gt!apusan asat Pemerintah Oaerah sesuai dengan per~1:uran perundangundangan yang bQrlaku.
,/
9
BABIV PANITIA PENAKSIR ASET MlliK PEMERINTAH DAERAH Pasal13 Susunan keanggotaan Panitia Penaksir adalah sebagai borikut. Pongarah
: 1. Gublarnur Pl'opinsi DI
I
: Asisten Keuangan Sekda PI'OP OKI Jakarta
Iilerangkap anggota Waldll(dua moranglcap anggota Sclcrotaris merangkap <:1nggoto
: Kepala Biro Perlengkapan Prop'lnsi OKI Jakarta
: Kepala Bagian Penghapus'ln Biro Perlengl
Anggota Tetap
: 1. 2. 3. 4. 5.
Anggota Tidak Tetap
: Unit/instansi lain/lernbaga/ten:3ga ahli yang dianggap perlu
Selcretarlat
: Unsur Biro Perlengkapan
Pasal14 Tligas Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud dalam i"asal 13 sebagai
bel'ikut. a. Membantu Gubernur untuk Illanginventarisasi, l11
meni/al, dan l11enetapkan penggantian aset; b. fvlelaksanakan penaksiran harga; C.
Membuat Berita Acma Inventarisasi dan penaksiran asd;
d. Monyi<:lpkan sum! perrnohonan persetujuan kepada DPf~b Prop/ns; OKI Jakarta;
';
,.
,
10
e. Menyampal\
f.
Melakulmn koordinasi dengan Pemerintah Puoat, dalam hal pengombangan/pcmbcbasan lokasi apabila terdapat aset Pemerintah Pusat;
g, Melaporkan hasil polaksanaannya kopada Gubornur dan monyiapkan !<eputusan Gubernur mengenai bentul< dan besarnya nital penggantian,
Pasal 15 Arabila dalam pelaksanaannya salah satu diantam anggotJ Panitia Penaksir /carena sesuatu hal tidak dapat menandatangani Serita AC'JI'a karena alasan yang dapat dlpcrtlmbangl(an mal
BABV TATA CARA PENERIMAAN PEMBA YARAI~ GANTI RUGI Pasal 16 (1) Instansi Pemerintah atau Swasta yang mela\
1.2,4.001.01. (3) Berdasarkan pembayaran penggantian sebagalmana dimaksud pada ctyat (2), Kantor Perbendaharaan dan Kas Oaerah ,ltau Bank OKI 1110nerbitkan Surat Tanda Terima Setoran penggantian sebanyak lima rangl(ap dengan rincian sebagal berUM, • -
Lcmbar kesatu untuk penyetor Lcmbm kedua untul< Kantor Perbendaharaan dan Kfl:l Dflerflh Lernbar ketiga untuk Biro Keuangan Propinsi OKI Jakarta Lembar Keernpat LlntLII< Biro Perlengkapan LQIYlb:lI' kQlima untuk Arsip
.. \
. ...
~;
11
Pasal!? Tor-hadap ~;otiap koterlambatan fX1mbayaran pon; qantian asot sebagaimana , dirnal<sud dalam Pasal 16, dikenakan denda kek!am.Jatan sebesar 1 (:sulu f,lclinil) perhar-i dan jumlal1 denda seluruhny,1 ,nalls.imal 5 % dari nilai gnnti rugi.
%0
BABV! SANKSI Pasal18 Instansi Pemerintal1 ata!' swasta y;JI1g melakukan pengembanganl pembebasan lokasi tidak dapat melak~:anakan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 0 maka di"JI1aknn sanksi adminlstrasi berllpa :
a. penllndaan perizinan I..'aerah, atau b. pencabutan dan atau pemhntalan segala periZinilrl yang berkaitan dengan lekasi pengemb.ingar· ,Jimaksud.
BABVII PELAPORAN Pasal 19 I<etua Panltia Penaksir wajib melaperkan hasil kegiatannya setiap akhir tahun anggaran kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta e.q. Sekda Propinsi OKI Jakarta,
BAS VII' PEMBIAYAAN Pasal20 (1) Siaya Pelaksanaan kegiatan keputusan inl dibebankan kepada instans! Pemerintah dan atau Swasta yang melaksanakan pengembanganl pembebasan lokasi, sebesar 3 % dari reaHsasi pcmb,lyaran ganti rugi yang terdiri dari : a. 1 ,5 % untuk honorarium Panitia Penaksir b, ",5 % untuk biaya administrasi (2) PengalLiran lebih lanjut Illengenal ponggunaan biiJ\ CI sebagalrnana dimol<sud pada ayat (1) ditetJpkan oloh Sokda Propinsi ;}I
",
12
BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal21
(1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesalan Aset Mlilk/Dlkuasal Pemerlntah Proplnsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi dan sel11U
Tembusan: 1. Menteri Dalam Negeri 2. Ketua DPRD Propinsi OKI Jakarta 3. Wakil Gubernur Propinsi OKI Jakarta 4. Sekda Proplnsl OKI J?karta 6. Kopala Bawasda Propinsi OKI Jakarta 5. Para Asisten Sefcda Propinsi DKI Jakarta 7. Kepala BPKP Perwakilan Propinsi OKI Jakarta 8. Kepala Bapeda Propinsi OKI Jakarta 9. Para Walikotamadya Propinsi OKI Jakarta 10. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi OKI Jakarta 11. Kepala Kanwll BPN OKI Jakarta 12. Kopala Dinas Tata Kota Propinsi OKI Jakarta 13. Kepala Biro Hul(um Proplnsl OKI Jalcarta 14. Kepala Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta 15. Kepala Biro ASP Propinsi OKI Jakarta 16. Kopala Biro I<cuangElI1 Propinsi OKI Jakarta 17. Kepala K<:lntor Perbendaharaan dan Kas Oaerah Propinsi OKI Jakarta
