Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka mengembangkan profesionalisme, pembinaan karier dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil khususnya pejabat fungsional Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, periu mengatur penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka kepastian dan tertib administrasi kepegawaian perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional.
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil;
6.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.
Asisten Tata Praja dan Aparatur adalah Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.
Dinas Pendidikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah dan tinggi di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.
Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.
Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bidang tertentu.
9.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
10. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Wilayah Kerja Walikota/Bupati Administrasi yang terdiri atas Kecamatan dan Kelurahan. 11. Walikota/Bupati Administrasi adalah Kepala Pemerintahan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur. 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 13. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang dijabat PNS dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu dan bersifat mandiri. 14. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. 15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menerima pelimpahan wewenang dari Gubernur dalam penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Penempatan adalah penempatan tempat tugas pejabat fungsional dalam Satuan Organisasi Perangkat Daerah. 17. Pemindahan adalah penetapan perpindahan tempat tugas pejabat fungsional dalam dan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah. BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 1)
Penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan asas: a. b. c. d. e. f. g.
2)
profesionalisme; loyalitas; kepastian; penyegaran; kebutuhan organisasi; tertib administrasi; pembinaan.
Makna dari asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. profesionalisme merupakan sikap mengedepankan panggilan profesi dalam menjalankan setiap penugasan; b. loyalitas adalah kecintaan, tanggung jawab dan kemitraan yang tinggi pada diri pejabat fungsional terhadap Pemerintah Daerah; c. kepastian adalah ketetapan dan kejelasan hukum dalam pelaksanaan penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional; d. penyegaran adalah penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional merupakan bagian dari upaya penyegaran terhadap pegawai dalam pelaksanaan tugas; e. kebutuhan organisasi adalah penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi; f. tertib administrasi adalah dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka tertib administrasi kepegawaian dalam penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional dapat diwujudkan; g. pembinaan adalah pelaksanaan penempatan dan pemindahan pejabat fungsional merupakan bagian dari upaya pembinaan karier pegawai pejabat fungsional.
3)
Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disikapi pejabat fungsional dan pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan penempatan, pemindahan penugasan pejabat fungsional. Pasal 3
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional. Pasal 4 Penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional bertujuan antara lain: a. b. c. d.
memenuhi kebutuhan organisasi; mewujudkan dan meningkatkan kesegaran pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas; meningkatkan pemerataan penugasan pejabat fungsional secara proporsional; meningkatkan pelayanan organisasi.
BAB III RUANG LINGKUP DAN MEKANISME Pasal 5 Pengaturan penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional dalam Peraturan Gubernur ini meliputi seluruh jenjang jabatan fungsional pada setiap jenis jabatan fungsional yang sudah ditetapkan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 6 Penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan formasi kebutuhan jabatan fungsional Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau dalam Unit Kerja Perangkat Daerah. Pasal 7 1)
Penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional dilakukan melalui: a. mekanisme umum; b. mekanisme khusus.
2)
Mekanisme umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dengan prosedur sebagai berikut: a. pengelola kepegawaian Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional; b. rencana penempatan dan pemindahan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat disusun berdasarkan prakarsa pengelola kepegawaian, usul unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau atas perintah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah; c. pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaan penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional kepada pejabat fungsional oleh pengelola kepegawaian dan/atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk; d. untuk pelaksanaan penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, pimpinan menetapkan keputusan penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana disebut dalam lampiran I, II dan III Peraturan Gubernur ini; e. untuk pelaksanaan penempatan dan pemindahan pejabat fungsional antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan usul tertulis kepada Gubernur melalui Kepala BKD, dan Kepala BKD memproses penetapan penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional sesuai dengan kewenangannya berdasarkan lampiran I, II dan III Peraturan Gubernur ini; f. pengajuan usul penempatan dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf e disertai dengan penjelasan/keterangan yang menyatakan bahwa rencana penempatan dan pemindahan pejabat fungsional yang diusulkan telah disampaikan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan; g. penyampaian keputusan penetapan penempatan dan pemindahan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan; h. pejabat fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan penempatan dan pemindahan pejabat fungsional yang diterima.
3)
Mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan permohonan dari pejabat fungsional yang bersangkutan, dengan prosedur sebagai berikut:
a. pejabat fungsional yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis penempatan dan pemindahan penugasannya kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. b. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a ayat (3) sekurang-kurangnya menyebutkan hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama; NIP/NRK; Pangkat/Ruang Golongan/Jabatan Fungsional; Tempat tugas saat mengajukan permohonan; Tempat tugas yang dituju; Alamat tempat tinggal; Alasan pengajuan permohonan.
c. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah melakukan penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b untuk memutuskan menyetujui atau menolak permohonan penempatan dan pemindahan penugasan dari pejabat fungsional; d. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat disetujui pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah menetapkan penempatan dan pemindahan pejabat fungsional untuk penempatan dan pemindahan dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, sesuai ketentuan dalam lampiran I, II dan III Peraturan Gubernur ini; e. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat disetujui pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah meneruskan permohonan tersebut kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk permohonan penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional antar Unit Kerja Perangkat Kerja Daerah dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional; f. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat disetujui, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, meneruskan permohonan tersebut kepada Gubernur melalui Kepala BKD, untuk permohonan penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Kepala BKD menetapkan penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional; g. penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional antar Satuan Kerja Perangkat Daerah atas permohonan pejabat fungsional sendiri dilakukan setelah ada persetujuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disetujui; h. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditolak, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah memanggil pejabat fungsional yang mengajukan permohonan untuk diberi penjelasan mengenai belum dapat dikabulkan permohonan yang bersangkutan, sehingga dicapai kesepakatan atas penolakan tersebut; i. keputusan penetapan penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud huruf d, e dan f disampaikan kepada yang bersangkutan; j. pejabat fungsional yang bersangkutan melaksanaan keputusan penetapan penempatan dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf i. Pasal 8 Pelaksanaan penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional dilakukan berdasarkan mekanisme umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib ditaati dan dipatuhi setiap pejabat fungsional sebagai wujud loyalitas terhadap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 9 Penolakan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terhadap permohonan penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, dan disampaikan langsung kepada pejabat fungsional yang bersangkutan.
BAB IV PEJABAT YANG MENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN Pasal 10 1)
Penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
2)
Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang menerima pelimpahan wewenang dalam penempatan dan pemindahan penugasan pejabat fungsional Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan Gubernur ini. BAB V SANKSI Pasal11
Terhadap setiap pejabat fungsional yang menolak dan/atau tidak melaksanakan keputusan penetapan penempatan dan pemindahan pejabat fungsional berdasarkan mekanisme umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PENUTUP Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2008 Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Fauzi Bowo Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2008 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Muhayat NIP 050012362 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 57
