GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN UANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka kelancaran pemberian tunjangan kesejahteraan tunjangan peningkatan penghasilan dan tunjangan khusus bagi Pegawa Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintar-Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur mengena mekanisme pembayarannya.
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib administrasi keuangan, perlu menetapkan Peraturar Gubemur tentang Mekanisme Pemberian Uang Kesejahteraan Pegawa: dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dar Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanc Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propins Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
7.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara;
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Perimbangan Keuangan Antara
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipii; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 17. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 18. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 477/2004 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 19. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38/2005 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 20. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 21. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan Kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Memutuskan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBERIAN UANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.
Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
BKD
adalah
Badan
7.
Kantor Pengelola Teknologi dan Informasi yang selanjutnya disingkat KPTI adalah Kantor Pengelola Teknologi dan Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah yang selanjutnya disingkat KPKD adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kotamadya; Kabupaten Administrasi, Camatdan Lurah; 11. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program; 12. Pimpinan satuan organisasi/satuan kerja adalah pejabat struktural yang memimpin satuan organisasi/satuan kerja; 13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Lainnya serta Pegawai Tidak Tetap yang bekerja/bertugas pada unit organisasi/satuan kerja perangkat daerah dan tercatat pada administrasi kepegawaian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan; 15. Tunjangan Kesejahteraan kepada pegawai yang seianjutnya disingkat Tunjangan Kesra adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai dikaitkan dengan absensi (kehadiran); 16. Tunjangan Peningkatan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai dikaitkan dengan kinerja pegawai; 17. Tunjangan Khusus yang selanjutnya disingkat TK adalah Pemberian tunjangan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
BAB II PENERBITAN SKO DAN PENGAJUAN SPP Pasal 2 Biro Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta segera menerbitkan SKO otomatis triwulan l/semester yang akan ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas DASK yang telah disahkan. Pasal 3 (1)
SKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, maka KPTI segera melakukan pencetakan daftar/listing tunjangan kesra, TPP dan TK secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal 7 setiap awal bulan.
(2)
Selanjutnya dengan dicetaknya daftar/listing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BKD melakukan penelitian, pemilahan dan pendistribusian daftar/listing Tunjangan Kesra TPP dan TK secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal 10 setiap bulan.
(3)
SKPD/Unit/Kerja selanjutnya mengambil daftar/listing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di BKD paling lama 2 (dua) hari sebelum tanggal 13 setiap bulan.
(4)
Berdasarkan SKO dan daftar/listing Kesra, TPP dan Tunjangan Khusus selanjutnya SKPD/Unit Kerja membuat rekapitulasi dan kuitansi serta SPP Kesra, TPP dan Tunjangan Khusus yang telah ditandatangani oleh Pemegang Kas dan Atasan langsungnya untuk disampaikan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi/Walikotamadya;
BAB III PEMBAYARAN KESRA, TPP DAN TK Pasal 4 (1)
KPKD Provinsi/Walikotamadya memproses Penerbitan SPMG paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya SPP, SKPD/Unit Kerja tanggal 15 setiap bulan yang diteruskan ke Bank DKI untuk SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
(2)
Pemegang Kas SKPD/Unit Satuan Kerja setelah menerima SPMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya membuat Surat Perintah transfer ke Bank DKI untuk mentransfer uang kesra, tunjangan peningkatan penghasilan dan tunjangan khusus ke rekening Simpeda masing-masing pegawai setelah diperhitungkan pajak, kehadiran dan kinerja. BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN Pasal 5
Terhadap sisa pembayaran pemberian Uang Kesra, TPP dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemegang Kas SKPD/Unit Kerja menyetorkannya kembali ke KPKD Provinsi/ Walikotamadya. Pasal 6 Pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan kesra, TPP dan tunjangan khusus pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V SANKSI ADMINISTRASI Pasal 7 Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Gubernur ini, dapat dikenakar sanksi adminstrasi di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Gubernur
ini
dengan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2007 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2007 SEKRETARIS DAERAH PROVINS/DAERAH KHUSUS
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 10
