Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 170 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN PENYEBAB KEBAKARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
: a. bahwa pemeriksaan penyebab kebakaran merupakan tanggung jawab bersama yang penanganannya harus dilakukan secara terkoordinir oleh berbagai instansi dan masyarakat. b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 1165 Tahun 1982 tentang Prosedur Tetap Penyelidikan Sebab-sebab Kebakaran di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut terhadap pemeriksaan penyebab kebakaran perlu menetapkan Peraturar Gubernur tentang Pedoman Pemeriksaan Penyebab Kebakaran.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Keputusan Gubernur Nomor 87 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR PENYEBAB KEBAKARAN.
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Kepolisian adalah Kepolisian Daerah Metro Jaya dan jajarannya dan Puslabfor Polri. 4. Dinas Pemadam Kebakaran adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Dinas
Pemadam
Kebakaran
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Provins Khusus Ibukota Jakarta
Daerah
6.
Suku Dinas Pemadam Kebakaran adalah Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.
Laboratorium Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.
Petugas Penyelidik adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan kebakaran.
9.
Pemeriksaan Kebakaran adalah penyelidikan kebakaran sistematis terhadap lokasi kebakaran dan wawancara terhadap saksi yang dilakukan untuk menentukan penyebab kebakaran.
10. Garis Kebakaran (fire line) adalah garis pembatas kebakaran berwarna merah bertuliskan fire line berwarna putih.
secara saksi-
pemadam
11. Garis Polisi (police line) adalah garis batas polisi berwarna kuning bertuliskan police line berwarna hitam.
BAB lI MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Pemeriksaan kebakaran dimaksudkan dalam rangka untuk menentukan penyebab kebakaran.
Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Pemeriksaan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan sebagai bahan evaluasi terhadap operasi pemadaman kebakaran, menentukan ada tidaknya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta masukan bagi penyempurnaan peraturan keselamatan kebakaran.
BAB III TEKNIS PEMERIKSAAN Bagian Kesatu Pemeriksaan Pendahuluan
Pasal 4 (1)
Pemeriksaan pendahuluan merupakan penyelidikan kebakaran yang dilaksanakan pada saat operasi pemadaman kebakaran berlangsung.
(2)
Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan oleh petugas penyelidik yang ditugaskan di setiap Suku Dinas Pemadam Kebakaran.
(3)
Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
mendapatkan data mengenai operasi pemadamam kebakaran, situasi di lokasi kebakaran, kondisi bangunan yang terbakar proses penyalaan dan penjalaran api, dan informasi awal mengenai penyebab kebakaran.
Pasal 5 (1) Setelah terjadinya kebakaran petugas penyelidik segera : a. mengumpulkan informasi dan keterangan-keterangan sebagai kelengkapan data teknis yang dapat membantu kejelasan sebab sebab kebakaran. b. menemukan dan mengamankan tempat, benda dan bahan penyebab awal kebakaran dan bilamana dipandang perlu petugas penyelidik wajib memasang garis kebakaran (fire line). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur / mekanisme pemeriksaan pendahuluan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
Bagian Kedua Pemeriksaan Ulang Pasal 6 (1) Pemeriksaan ulang dilaksanakan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan belum dapat ditentukan penyebab kebakaran. (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melengkapi data lapangan yang diperlukan. (3) Pemeriksaan ulang dilaksanakan oleh petugas penyelidik dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran yang bersangkutan ditambah dengan petugas penyelidik dari Laboratorium Kebakaran dan petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). (4)
Petugas penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembahasan hasil pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan sebelum melaksanakan pemeriksaan ulang.
Pasal 7 (1) Dalam rangka pemeriksaan ulang PPNS yang tergabung dalam anggota tim berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendapatkan akses masuk ke lokasi kebakaran yang sudah dipasang police line. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur / mekanisme pemeriksaan ulang diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
Bagian Ketiga Pemeriksaan Lanjutan
Pasal 8 (1) Pemeriksaan lanjutan dilaksanakan apabila dari hasil pemeriksaai pendahuluan dan pemeriksaan ulang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium Kebakaran dan laboratorium lainnya yang terkait dengan kebakaran. (2) Pemeriksaan lanjutan dilaksanakan oleh petugas penyelidik dari Laboratorium Kebakaran.
Pasal 9 (1) Pengujian laboratorium dilakukan terhadap contoh barang bukti yang diambil di lokasi kebakaran oleh petugas penyelidik. (2) Tujuan pengujian laboratorium ini adalah untuk mendapatkan fakta yang kuat dan dapat dipergunakan untuk mempertajam analisis penyebab kebakaran. (3) Rekonstruksi kebakaran dapat dilakukan oleh Laboratorium Kebakaran untuk mempertajam analisis penyebab kebakaran. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur / mekanisme pemeriksaan lanjutan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
Bagian Keempat Laporan Hasil Perneriksaan
Pasal 10 (1) Laporan hasil pemeriksaan kebakaran pendahuluan dibuat oleh Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan disampaikan kepada Kepala Dinas. (2) Laporan Hasil pemeriksaan kebakaran pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan ulang.
Pasal 11 (1) Laporan hasil pemeriksaan kebakaran lanjutan dibuat oleh Laboratorium Kebakaran dan disampaikan kepada Kepala Dinas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur / mekanisme laporan hasi pemeriksaan pendahuluan dan laporan hasil pemeriksaan lanjutan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
Pasal 12 (1)
Laporan hasil akhir pemeriksaan kebakaran dibuat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan
disampaikan kepada Gubernur serta tembusannya kepada instansi terkait. (2) Laporan hasil akhir pemeriksaan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dan/atau gabungan dari hasil pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan ulang, dan pemeriksaan lanjutan. (3) Laporan hasil akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. b. c. d. e. f. g.
kebakaran dan operasi pemadaman; karakteristik kebakaran; deskripsi obyek terbakar; analisis area asal api; analisis penyebab kebakaran; ada tidaknya pelanggaran terhadap Perundang-undangan lainnya; dan kesimpulan serta rekomendasi
Peraturan
Daerah
dan
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur / mekanisme laporan pemeriksaan kebakaran diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
Peraturan
hasil akhir
BAB IV
KOORDINASI
Bagian Kesatu Koordinasi dengan Kepolisian
Pasal 13 (1) Koordinasi dengan Kepolisian dalam bentuk kerja sama untuk melakukan penyelidikan guna mendapatkan keterangan dan/atau data hasil penyelidikan yang seteliti mungkin dan bilamana perlu mengadakan pemeriksaan laboratorium. (2) Dalam rangka penyelidikan kebakaran, Kepolisian dapat memberikan izin kepada petugas penyelidik untuk memasuki area police line bersama penyidik/petugas Puslabfor Polri dalam rangka olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Bagian Kedua Koordinasi dengan PLN
Pasal 14 Koordinasi dengan PLN dilaksanakan untuk mendapatkan masukan teknis tentang standar dan mutu peralatan kelistrikan.
BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 15 (1) Pemilik/pengelola obyek yang terbakar dapat memberikan keterangan dan informasi kepada petugas Dinas Kebakaran dalam hal pemeriksaan kebakaran. (2) Masyarakat setempat yang langsung melihat terjadinya kebakaran dapat memberikankan keterangan dan informasi tentang asal terjadinya kebakaran dan dugaan asal api kepada petugas Dinas Pemadam Kebakaran.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1165 Tahun 1982 tentang Prosedur Tetap Penyelidikan Sebab-sebab Kebakaran di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerar Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2007 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
RITOLA TASMAYA NIP 140031657 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 71.
