Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
b.
bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
5.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
8.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Darah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3.
Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.
Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Kecamatan adalah Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Camat adalah Camat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Seksi Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Seksi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Pertanian adalah segala kegiatan/usaha pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan jalan membudidayakan, melestarikan, konservasi, rehabilitasi, mengelola serta memasarkan hasil dan segala kegiatan yang berhubungan dengan pertanian; 17. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu; 18. Wisata Agro adalah suatu bentuk kegiatan wisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai obyek wisata, rekreasi dan pendidikan;
19. Standarisasi adalah proses penerapan ukuran baku, evaluasi dan merumuskan yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak; 20. Penerapan standar mutu adalah kegiatan menggunakan Standarisasi Nasional Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional; 21. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Mutu ruang lingkupnya meliputi aspek-aspek pengendalian mutu (quality control), pengawasan mutu (quality inspection) dan jaminan mutu (quality assurance); 22. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat oleh suatu lembaga sertifikasi yang legal dan terakreditasi; 23. Sistem jaminan keamanan pangan (food safety) adalah suatu sistem yang di rancang secara sistematik dan terintegrasi untuk memberikan rasa kepastian bahwa produk aman dan higienis; 24. Pasca panen/produksi adalah semua kegiatan Pertanian dan Kehutanan sejak saat panen sampai setelah panen (lepas panen); 25. Penangan pasca panen/produksi hasil Pertanian dan Kehutanan meliputi semua kegiatan perlakuan dan pengolahan langsung terhadap hasil Pertanian dan Kehutanan yang karena sifatnya harus segera di tangani untuk meningkatkan mutu hasil Pertanian dan Kehutanan agar mempunyai daya simpan dan daya guna lebih tinggi; 26. Usaha tani adalah setiap usaha yang mendayagunakan alam, tenaga kerja yang ditujukan untuk memproduksi hasil pertanian; 27. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok mahluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul dan kultivar baru; 28. Tanaman langka adalah jenis tumbuhan dengan populasi kecil dan jenis tumbuhan khas Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ada pada kedudukan mengandung resiko terancam kepunahan; 29. Hortikultura adalah jenis tanaman meliputi buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan; 30. Pelestarian lingkungan adalah segala upaya memperpanjang usia lingkungan berbentuk tindakan perlindungan dan pemeliharaan melalui restorasi peningkatan revitalisasi dan rehabilitasi; 31. Ruang Terbuka Hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana kota/lingkungan dan atau pengaman, jaringan prasarana dan atau budidaya, pertanian dan kehutanan; 32. Penghijauan adalah penanaman berbagai jenis tumbuhan yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besamya, melalui sifat produktif, konservasi dan fungsi yang diberikannya terhadap kualitas lingkungan; 33. Keamanan Pangan adalah kondisi tercegahnya pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia; 34. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau; 35. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber Daya Alam Hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
36. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; 37. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; 38. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan; 39. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (hewan) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem; 40. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya; 41. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya; 42. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia; 43. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan aiamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami; 44. Suaka Marga Satwa adalah suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya; 45. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam; 46. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan; 47. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistemnya; 48. Hutan Kota (Urban Forest) adalah tegakan vegetasi kayu beserta semak dan tumbuhan bawahnya hingga merupakan satuan ekologi terkecil yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada penduduk kota dalam kegunaan proteksi ekosistem serta rekreasi dan kegunaan-kegunaan lainnya yang terletak di dalam kota maupun disekitar kota; 49. Usaha hasil hutan adalah segala usaha yang bersangkut paut dengan usaha di bidang hasil hutan termasuk penangkarannya.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan kehutanan. (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3) Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian. Pasal 3 (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pertanian dan kehutanan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, dan kehutanan; b. penyelenggaraan usaha-usaha peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta tanaman perkebunan; c. pembinaan, bimbingan, pengembangan usaha produksi dan pasca produksi; d. pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang pertanian dan kehutanan; e. pengawasan terhadap pemasaran dan peredaran hasil hutan, flora dan fauna, termasuk penangkaran ke dan dari wilayah Propinsi DKI Jakarta; f. pengendalian atas usaha pencegahan dan perlindungan terhadap organisme pengganggu tanaman; g. pemberian pelayanan perizinan di bidang pertanian dan kehutanan; h. pengendalian mutu dan ketahanan keamanan pangan; i. pengumpulan dan penelitian serta penyajian informasi bidang pertanian dan kehutanan; j. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pengembangan agribisnis pertanian; k. pengawasan terhadap peredaran benih, bibit, komoditas dan olahan hasil pertanian; l. pengawasan pengelolaan dan peredaran pupuk, pestisida, obat-obatan pertanian; m. pengelolaan dukungan teknis dan administrasi; n. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha; Subdinas Perencanaan; Subdinas Produksi dan Perlindungan Tanaman; Subdinas Mutu dan Pengolahan Hasil; Subdinas Usaha dan Pemasaran; Subdinas Pembinaan Kehutanan; Subdinas Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Hayati; Subdinas Pengawasan dan Pengendalian; Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan; Seksi Pertanian dan Kehutanan Kecamatan; Unit Pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas: a. b.
memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian, Subdinas, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 6 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan urusan surat-menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. b. c. d.
pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan; pengelolaan keuangan; pengelolaan kepegawaian; pengelolaan perlengkapan.
(3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 7 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. b. c. d.
Subbagian Umum; Subbagian Keuangan; Subbagian Kepegawaian; Subbagian Perlengkapan.
(2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 8 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f.
menyiapkan dan menyajikan data administrasi umum; mencatat dan meneliti surat masuk dan surat keluar; mengerjakan, menggandakan dan mendistribusikan surat; menghimpun, mengindentifikasikan, mengklasifikasikan dan mengarsipkan surat; mengatur dan menyelenggarakan rapat dinas dan keprotokolan serta kerumahtanggaan; mengurus perpustakaan.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
menghimpun, meneliti, mengolah dan mengurus pengajuan anggaran; mengelola dan mengerjakan pertanggungjawaban penggunaan keuangan; menerima, membukukan dan menyetorkan retribusi dan penerimaan lainnya; melakukan verifikasi dan menyusun laporan keuangan; pembinaan administrasi keuangan.
(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyiapkan sistem informasi dan menyajikan data kepegawaian;
b. menyusun rencana kebutuhan formasi pegawai; c. mengurus dan menyiapkan bahan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; d. menyusun peta kebutuhan pendidikan; e. mengurus, menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kemampuan pegawai; f. mengatur pelaksanaan pelatihan dan praktek kerja pegawai; g. melaksanakan kegiatan pembinaan mental/rohani pegawai; h. memantau dan memproses pelaksanaan disiplin pegawai; i. mengurus kesejahteraan pegawai dan keluarganya; j. melakukan evaluasi, pengendalian dan menyusun laporan kegiatan kepegawaian. (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas: a. menyusun kebutuhan RKPBU dan RKBU; b. mengurus, menyediakan, memelihara dan mendistribusikan alat perlengkapan kantor serta kendaraan dinas; c. menata dan memelihara gedung kantor, menjaga tata tertib, keamanan lingkungan, kebersihan dan keindahan kantor; d. menyusun konsep dan mengusulkan standarisasi harga barang; e. menerima dan menyimpan perlengkapan kantor peralatan operasional; f. menyusun inventarisasi perlengkapan kantor dan peralatan operasional; g. membuat kartu barang, perawatan peralatan kantor dan operasional.
Bagian Keempat Subdinas Perencanaan Pasal 9 (1) Subdinas Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, penyusunan data dan informasi, hubungan antar lembaga baik vertikal maupun horizontal, penyusunan dan sosialiasi peraturan, pedoman, rancang bangun/desain pertanian dan kehutanan serta pemantauan dan evaluasi. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Perencanaan mempunyai fungsi: a. penyusunan program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang serta menyajikan data dan informasi; b. penghimpunan dan pengolahan bahan penyusunan program; c. penghimpunan dan proses bahan penyusunan produk hukum; d. penyiapan informasi dan pelaksanaan sosialisasi peraturan di bidang pertanian dan kehutanan; e. evaluasi, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan; f. penyusunan desain di bidang pertanian dan kehutanan; g. pelaksanaan koordinasi penyuluhan bidang pertanian dan kehutanan; h. melaksanakan hubungan kerjasama antar lembaga Pemerintah. (3) Subdinas Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas. Pasal 10 (1) Subdinas Perencanaan terdiri dari: a. Seksi Penyusunan Program; b. Seksi Data dan Informasi; c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Perencanaan. Pasal 11 (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas: a. merumuskan bahan kebijakan penyusunan program; b. menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang;
c. d. e. f.
menyusun rencana teknis kegiatan pembangunan pertanian dan kehutanan; menyusun perencanaan anggaran biaya kegiatan; menyusun desain di bidang pertanian dan kehutanan; menyiapkan bahan produk hukum.
(2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas: a. b. c. d.
mengumpulkan data dan menyajikan informasi bidang pertanian dan kehutanan; menyusun data statistik pertanian dan kehutanan; melaksanakan sistem pertanian dan sistem kehutanan; melaksanakan koordinasi penyuluhan, dokumentasi dan kehumasan.
(3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas: a. b. c. d.
melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan; menyusun pedoman pemantauan operasional kegiatan; melakukan penyusunan laporan-laporan kegiatan bulanan dan tahunan; memantau, menghimpun dan menyusun bahan rekomendasi pemanfaatan potensi ruang terbuka hijau dan Sumber Daya Alam; e. pengawasan pelaksanaan program kegiatan.
Bagian Kelima Subdinas Produksi dan Perlindungan Tanaman Pasal 12 (1) Subdinas Produksi dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan produksi tanaman pangan dan perkebunan, produksi tanaman hortikultura, pengembangan benih dan perlindungan tanaman. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Produksi dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi: a. perumusan bahan penetapan kebijakan peningkatan mutu intensifikasi melalui pengembangan teknologi produksi, benih, pemberdayaan lahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman; b. pembinaan dan pengembangan teknologi produksi, penangkaran bibit/benih, pendayagunaan lahan dan pemantauan penerapan teknologi; c. penyelenggaraan bimbingan produksi, rekayasa dan penggunaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian; d. pelaksanaan pengamatan, peramalan dan menetapkan standar operasional pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penanganan bila terjadi eksplosi; e. pemantauan residu pestisida dan bahan berbahaya lainnya dalam produk pertanian serta mengembangkan pestisida nabati dan biopestisida yang ramah lingkungan; f. bimbingan terhadap penggunaan, penyimpanan dan peredaran pestisida serta bahan berbahaya lainnya. (3) Subdinas Produksi dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 13 (1) Subdinas Produksi dan Perlindungan Tanaman terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan; Seksi Produksi Tanaman Hortikultura; Seksi Pengembangan Benih; Seksi Jenis Perlindungan Tanaman.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Produksi dan Perlindungan Tanaman. Pasal 14 (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan di bidang pengembangan teknologi produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan; b. melaksanakan peningkatan mutu intensifikasi tanaman pangan dan perkebunan; c. melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi dan pemantauan teknis produksi tanaman pangan dan perkebunan; d. melakukan pengelolaan tata guna air untuk kegiatan pertanian; e. melaksanakan pengaturan penggunaan air irigasi dan pembinaan petani pemakai air. (2) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang pengembangan teknologi produksi hortikultura; melaksanakan peningkatan mutu intensifikasi tanaman hortikultura; melaksanakan bimbingan teknis pengembangan tanaman hortikultura dan pemanfaatan pekarangan; membina dan mengembangkan sentra produksi tanaman hortikultura; melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pengembangan teknologi produksi hortikulktura.
(3) Seksi Pengembangan Benih mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang pengembangan teknologi produksi benih/bibit; melaksanakan pembinaan penangkaran benih/bibit tanaman; meningkatkan kualitas benih/bibit; melaksanakan penerapan teknologi perbenihan; memasyarakatkan benih/bibit unggul dan teknologi perbenihan.
(4) Seksi Jenis Perlindungan Tanaman mempunyai tugas: a. menyusun bahan kebijakan teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); b. melaksanakan pengamatan, peramalan dan operasional serta menyusun rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman; c. melaksanakan bimbingan terhadap pengawasan, penggunaan, penyimpanan dan peredaran pestisida serta bahan berbahaya lainnya; d. mengembangkan pestisida nabati dan bio pestisida yang ramah lingkungan; e. melakukan pembinaan dan pemantauan mutu pupuk, pestisida dan sarana produksi lainnya.
Bagiaan Keenam Subdinas Mutu dan Pengolahan Hasil Pasal 15 (1) Subdinas Mutu dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian mutu, pengolahan hasil keamanan pangan dan memberdayakan kelengkapan fasilitas pengolahan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Mutu dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian mutu, pengolahan, keamanan hasil pertanian dan hasil hutan; b. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tempat penampungan/peredaran angkutan hasil pertanian dan kehutanan; c. pemberian rekomendasi izin peredaran, angkutan dan tempat penyimpanan hasil pertanian dan hasil hutan; d. penyiapan rencana petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengendalian mutu, pengolahan dan keamanan pangan; e. melaksanakan pemantauan, pengendalian pangan dan keamanan pangan; f. pelaksanaan pemantauan dan pengusulan bahan standarisasi mutu hasil/ Standar Nasional Indonesia (SNI). (3) Subdinas Mutu dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Subdinas Mutu dan Pengolahan Hasil terdiri dari: a. Seksi Pengendalian Mutu;
b. Seksi Pengolahan Hasil; c. Seksi Keamanan Pangan; d. Seksi Fasilitas Kelengkapan Pengolahan. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Mutu dan Pengolahan Hasil. Pasal 17 (1) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan, pembinaan lembaga sertifikasi mutu hasil pertanian dan hasil hutan; b. melaksanakan labelisasi dan sertifikasi; c. melakukan pembinaan dan pengendalian mutu hasil pertanian dan hasil hutan; d. melakukan pembinaan lembaga sertifikasi mutu hasil pertanian dan hasil hutan; e. melakukan pembinaan labeling dan penyiapan aspek legal dalam pengendalian dan pengawasan mutu (akreditasi, sertifikasi); f. melakukan penyiapan dan pembinaan masyarakat serta pengendalian dan pengawasan mutu (penilai, pembina mutu pemeriksa/pengawas mutu); g. melakukan pembinaan perkarantinaan hasil pertanian; h. melakukan pembinaan dan pengawasan mutu hasil pertanian dan hasil hutan; i. melakukan pemantauan identifikasi dan olahan hasil pertanian dan hasil hutan guna usulan bahan standarisasi mutu/Standar Nasional Indonesia (SNI); j. melakukan pengendalian sanitasi unit peragaan dan pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan; k. melakukan penilaian terhadap unit penanganan dan pengolahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Kemampuan Personil (SKP), Sertifikat Kemampuan Personil Standarisasi Produk (SKPSP) dan sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP); l. melakukan audit penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP); m. melakukan bimbingan dan pembinaan sumber daya manusia unit-unit penanganan dan pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan dalam penguasaan penerapan Hazard Analysis Critical Control Point/Program Manajemen Mutu Terpadu (HACCP/ PMMT). (2) Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f.
menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan usaha pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan; melaksanakan pembinaan pengembangan sarana pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan; memproses penerbitan sertifikasi/izin usaha hasil pertanian dan hasil hutan; memantau ketenagaan, usaha pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan; membina pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan; melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap penggunaan teknologi pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan; g. menelaah, mengolah hasil identifikasi dan pemantauan yang dilakukan guna perbaikan teknologi; h. melakukan pengembangan teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan; i. memperkenalkan teknologi baru dalam penanganan dan pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan. (3) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyelenggaraan, bimbingan, pembinaan sistem jaminan mutu hasil pertanian dan hasil hutan; b. menyusun dan menentukan standar keamanan pangan hasil pertanian dan hasil hutan; c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian standar mutu dan kehalalan pangan hasil pertanian dan hasil hutan; d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tata cara sarana penyimpanan, angkutan, serta peredaran pangan hasil pertanian; e. memproses penertiban izin tempat penyimpanan, peredaran dan angkutan hasil pertanian dan hasil hutan; f. melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap pemakaian bahan pengawet, bahan pewarna yang berbahaya terhadap kesehatan manusia; g. melaksanakan pengambilan contoh terhadap bahan baku, bahan pembantu/bahan tambahan (pengawet), bahan pewarna dan produk akhir hasil pertanian dan hasil hutan; h. menyiapkan naskah rekomendasi terhadap bahan pengawet, bahan pewarna dan produk akhir yang tidak memenuhi standar. (4) Seksi Fasilitas Kelengkapan Pengolahan mempunyai tugas: a. melaksanakan identifikasi dan pemantauan terhadap penggunaan peralatan, penanganan dan pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan;
b. melakukan rekayasa/rancang bangun sarana penanganan dan pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan; c. menyiapkan usul pengembangan dan pembangunan sarana penanganan dan pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan; d. memperkenalkan peralatan baru dalam bidang penanganan dan pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan; e. melaksanakan peragaan/demo pengolahan hasii dan pasca panen; f. melaksanakan sosialisasi dan publikasi pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan.
Bagian Ketujuh Subdinas Usaha dan Pemasaran Pasal 18 (1) Subdinas Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usahausaha promosi dan analisa pasar, kewirausahaan dan kemitraan, sarana usaha dan investasi dan ketahanan pangan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Usaha dan Pemasaran mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penetapan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha promosi dan analisa pasar, kewirausahaan dan kemitraan, sarana usaha dan investasi dan ketahanan pangan; b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha promosi dan analisa pasar, kewirausahaan dan kemitraan, sarana usaha dan investasi dan ketahanan pangan dan penyajian informasi pemasaran hasil pertanian dan hasil hutan; c. pemberian rekomendasi/perizinan di bidang usaha dan pemasaran hasil pertanian dan hasil hutan; d. perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana usaha dan pemasaran hasil pertanian dan hasil hutan; e. pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan; f. pengembangan minat investasi di bidang usaha pertanian dan kehutanan. (3) Subdinas Usaha dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 19 (1) Subdinas Usaha dan Pemasaran terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Promosi dan Analisa Pasar; Seksi Kewirausahaan dan Kemitraan; Seksi Sarana Usaha dan Investasi; Seksi Ketahanan Pangan.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Usaha dan Pemasaran. Pasal 20 (1) Seksi Promosi dan Analisa Pasar mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan pembinaan dan kebijakan di bidang promosi, informasi, dan analisa pasar hasil pertanian dan hasil hutan; b. melakukan promosi, pameran, display dan publikasi hasil pertanian dan hasil hutan di dalam dan luar negeri; c. melakukan riset/survey/penelitian, analisa dan pelayanan informasi pasar hasil pertanian dan hasil hutan; d. melakukan pembinaan pemasaran hasil pertanian dan hasil hutan; e. melakukan analisa kelayakan usaha, evaluasi dan pemantauan pemasaran hasil pertanian dan hasil hutan; f. melakukan pemantauan penyediaan dan kebutuhan, serta ekspor dan impor hasil pertanian dan hasil hutan. (2) Seksi Kewirausahaan dan Kemitraan mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan pembinaan dan kebijakan di bidang kewirausahaan dan kemitraan;
b. melakukan bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan kewirausahaan dan kemitraan usaha pertanian dan kehutanan; c. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan kelompok/organisasi, asosiasi dan profesi pertanian dan kehutanan; d. melakukan pengembangan usaha dan kemitraan melalui kerjasama antar daerah/lembaga/negara; e. menyelenggarakan temu usaha/temu karya pertanian dan kehutanan. (3) Seksi Sarana Usaha dan Investasi mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan pembinaan dan kebijakan di bidang sarana usaha dan investasi; b. melaksanakan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana usaha; c. memberikan pelayanan rekomendasi/perizinan terhadap pengembangan di bidang pertanian dan kehutanan; d. membina, mengembangkan dan memasyarakatkan minat investasi di bidang usaha pertanian dan kehutanan; e. melaksanakan pengembangan teknologi di bidang sarana usaha pemasaran; f. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan monitoring permodalan. (4) Seksi Ketahanan Pangan mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
menyiapkan bahan penetapan kebijakan ketahanan pangan; melaksanakan pemasyarakatan penganekaragam pangan dan pengembangan produk pangan Daerah; melaksanakan koordinasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan; melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerjasama antar daerah produsen dan konsumen; melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi ketahanan pangan dan menyusun peta situasi pangan.
Bagian Kedelapan Subdinas Pembinaan Kehutanan Pasal 21 (1) Subdinas Pembinaan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan pemangkuan hutan dan hutan kota, melaksanakan legalisasi dan sertifikasi hasil hutan serta pembinaan pemanfaatan hasil hutan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pembinaan Kehutanan mempunyai fungsi: a. pembinaan pemangkuan hutan dan hutan kota/hutan buatan; b. pembinaan, pengamanan, perlindungan terhadap kawasan lindung, hutan kota, hasil penghijauan dan ruang terbuka hijau lainnya; c. pembinaan dan pemantauan terhadap peredaran hasil hutan; d. pembinaan, pemantauan terhadap usaha di bidang kehutanan; e. pelayanan, rekomendasi, perizinan, legalitas dan sertifikat di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. pelaksanaan kegiatan di bidang provisi sumberdaya hutan, dana reboisasi dan retribusi di bidang kehutanan; g. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan mitra kerja; h. pengamanan kawasan hutan, hutan kota dan kawasan hijau binaan lainnya bekerjasama dengan unit/instansi lain. (3) Subdinas Pembinaan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 22 (1) Subdinas Pembinaan Kehutanan terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Pemangkuan Hutan; Seksi Hutan Kota; Seksi Legalisasi dan Sertifikasi; Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pembinaan Kehutanan.
Pasal 23 (1) Seksi Pemangkuan Hutan mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f.
melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan kawasan hutan dan kawasan mangrove; meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan kawasan mangrove; mengusulkan dan mengadakan pemeliharaan tata batas hutan; melaksanakan pembinaan pembibitan tanaman mangrove/pelindung; melaksanakan pengawasan dan pengamanan kawasan hutan; membuat laporan kejadian pelanggaran dalam kawasan hutan.
(2) Seksi Hutan Kota mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g.
melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota dan kawasan hijau binaan lainnya; memaksimalkan pengembangan hutan kota; meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja; mengusulkan tata batas hutan kota; memungut retribusi pengunjung hutan kota; melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengamanan kawasan hutan kota; memelihara sarana dan prasarana hutan kota.
(3) Seksi Legalisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
melaksanakan pembinaan di bidang tertib peredaran hasil hutan; melaksanakan legalisasi dan sertifikasi ekspor hasil hutan; melaksanakan pembinaan pengujian hasil hutan; melaksanakan pelayanan surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen angkutan hasil hutan; mengkoordinasikan kegiatan penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan retribusi hasil hutan.
(4) Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas: a. melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang pemanfaatan hasil hutan; b. membina dan melaksanakan pengendalian usaha/kegiatan di bidang pemanfaatan hasil hutan, bahan baku, limbah, diversifikasi produk dan pemenuhan bahan baku industri perkayuan; c. membina pemenuhan bahan baku kayu dan hasil hutan lainnya; d. memberikan rekomendasi usaha di bidang pemanfaatan hasil hutan; e. mengembangkan pemasyarakatan kayu awet dan kayu yang telah dikeringkan.
Bagian Kesembilan Subdinas Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Hayati Pasal 24 (1) Subdinas Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Hayati mempunyai tugas melaksanakan pelestarian sumberdaya alam hayati, pengelolaan lingkungan, pemberdayaan dan penghijauan lingkungan, pengembangan dan penataan kawasan agro. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Hayati mempunyai fungsi: a. b. c. d. e.
penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelestarian dan perlindungan, sumber daya alam hayati; pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan penataan kawasan wisata alam dan wisata agro; pembinaan, pengembangan, penataan dan peningkatan penghijauan tanaman produktif dan pelindung; peningkatan manajemen mutu lingkungan usaha di bidang pertanian dan kehutanan; pembinaan, pengelolaan habitat dan kawasan bagi pelaksanaan upaya konservasi sumber daya alam hayati; f. pemantauan dan evaluasi terhadap upaya konservasi sumber daya alam hayati, penghijauan serta pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan di bidang pertanian dan kehutanan; g. pengendalian dan pengawasan terhadap bahan pencemaran, residu dan limbah atau usaha/kegiatan di bidang pertanian dan kehutanan. (3) Subdinas Perlindungan dan Pelestraian Sumber Daya Hayati dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 25 (1) Subdinas Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Hayati terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Pelestarian Sumber Daya Alam dan Hayati; Seksi Pengelolaan Lingkungan; Seksi Pemberdayaan dan Penghijauan Lingkungan; Seksi Pengembangan dan Penataan Kawasan Agro.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Hayati. Pasal 26 (1) Seksi Pelestarian Sumber Daya Alam dan Hayati mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati; b. melaksanakan pemeliharaan, pengelolaan habitat/kawasan bagi upaya konservasi sumber daya alam hayati; c. melaksanakan pemanfaatan flora, fauna dan ekosistemnya secara lestari dan bijaksana; d. melaksanakan kegiatan usaha pelestarian tanaman langka khas Jakarta dan satwa langka; e. melakukan eksplorasi dan pemanfaatan sumber plasma nuthfah; f. membina, mengembangkan, menata dan memanfaatkan kawasan wisata alam; g. menyusun bahan pembinaan dan informasi di bidang peredaran tumbuhan dan satwa liar; h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar; i. memberikan pelayanan dan rekomendasi terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar. (2) Seksi Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas: a. memantau tata lahan dan lingkungan usaha pengelolaan di bidang pertanian dan kehutanan; b. melaksanakan pemantauan bahaya limbah produksi dan pengelolaan di bidang pertanian, dan kehutanan; c. melaksanakan identifikasi, pemantauan dan penyusunan rekomendasi pemanfaatan dan pengelolaan limbah pertanian dan kehutanan; d. melaksanakan monitoring dan audit lingkungan usaha pertanian dan kehutanan; e. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; f. melaksanakan bimbingan peningkatan kualitas fungsi penghijauan produktif dan pelindung bagi habitat satwa; g. melaksanakan kegiatan terhadap usaha pelestarian lingkungan perkotaan; h. menyusun rekomendasi pelestarian keseimbangan lingkungan secara menyeluruh; i. melaksanakan identifikasi, pemantauan dan evaluasi residu bahan pencemaran pada produk hasil pertanian dan kehutanan; j. meningkatkan daya kreasi masyarakat kepada kecintaannya terhadap lingkungan; k. melaksanakan peningkatan manajemen mutu lingkungan usaha pertanian dan kehutanan; l. melaksanakan penyaluran pohon-pohon produktif dan pelindung untuk penghijauan di lingkungan masyarakat. (3) Seksi Pemberdayaan dan Penghijauan Lingkungan mempunyai tugas: a. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi iahan-lahan ruang terbuka hijau; b. melaksanakan penghijauan produktif dan pelindung; c. menyusun pedoman dan rekomendasi pemiiihan penghijauan produktif dan pelindung yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, ekologis dan estetis; d. memberikan perlindungan dan rekomendasi perlindungan lahan yang tercatat sebagai ruang terbuka hijau. (4) Seksi Pengembangan dan Penataan Kawasan Agro mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f.
menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penataan kawasan agro; melaksanakan pemetaan dan penataan potensi kawasan wisata agro; melaksanakan peningkatan kawasan agro sebagai kawasan wisata; merencanakan, mengembangkan dan mengelola kawasan wisata agro; mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana pada kawasan agro; meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata agro.
Bagian Kesepuluh Subdinas Pengawasan dan Pengendalian Pasal 27 (1) Subdinas Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran bahan pangan dan non pangan hasil pertanian, peredaran hasil hutan serta penyelesaian pelanggaran. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian kegiatan pertanian dan kehutanan; b. penyiapan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dalam bidang pengawasan dan pengendalian kegiatankegiatan pertanian dan kehutanan; c. pengawasan dan pengendalian, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida; d. pengawasan dan pengendalian hasil hutan serta bahan pangan dan non pangan hasil pertanian; e. pengawasan dan pengendalian peredaran flora dan fauna; f. pelaksanaan penyidikan, pemberkasan perkara dan penertiban; g. pengkoordinasian dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum. (3) Subdinas Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 28 (1) Subdinas Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari: a. Seksi Pengawasan Peredaran Bahan Pangan dan Non Pangan Hasil Pertanian; b. Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan; c. Seksi Penyelesaian Pelanggaran. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pengawasan dan Pengendalian. Pasal 29 (1) Seksi Pengawasan Peredaran Bahan Pangan dan Non Pangan Hasil Pertanian mempunyai tugas: a. melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pengawasan dan pengamanan peredaran di bidang perencanaan bahan pangan dan non pangan hasil pertanian; b. melaksanakan pengendalian terhadap tindak pidana di bidang peredaran bahan pangan dan non pangan hasil pertanian; c. melaksanakan pemantauan, penelaahan, penerapan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang peredaran bahan pangan dan non pangan hasil pertanian; d. membuat laporan kejadian pelanggaran peredaran bahan pangan dan non pangan hasil pertanian. (2) Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas: a. melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pengawasan dan pengamanan di bidang peredaran hutan ke dan dari wilayah Propinsi DKI Jakarta; b. melaksanakan pengendalian terhadap tindakan pidana di bidang peredaran hasil hutan; c. melaksanakan pemantauan, penelaahan penerapan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang peredaran hasil hutan; d. membuat laporan kejadian pelanggaran peredaran hasil hutan. (3) Seksi Penyelesaian Pelanggaran mempunyai tugas: a. menghimpun laporan kejadian pelanggaran peredaran bahan pangan, non pangan, pupuk, pestisida dan hasil hutan; b. melaksanakan penyidikan pelanggaran di bidang pertanian dan kehutanan; c. melaksanakan pemberkasan perkara pelanggaran di bidang pertanian dan kehutanan; d. melaksanakan pemberian pertimbangan hukum dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangundangan dan penyampaian bahan penanganan hukum dl bidang peredaran bahan pangan dan non pangan hasil pertanian dan hasil hutan;
e. mengajukan perkara pelanggaran/tindak pidana bidang pertanian dan kehutanan; f. melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran bidang pertanian dan kehutanan.
Bagian Kesebelas Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Pasal 30 (1) Di setiap Kotamadya dibentuk Suku Dinas Pertanian dan kehutanan. (2) Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan. Pasal 31 (1) Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan di tingkat Kotamadya di bidang pertanian dan kehutanan berdasarkan kebijakan teknis Kepala Dinas dan kebijakan operasional Walikotamadya. (2) Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi: a. b. c. d. e.
pembinaan dan pengembangan produksi dan perlindungan tanaman; pembinaan dan pengembangan usaha dan pemasaran pertanian; pembinaan dan pengembangan mutu dan keamanan pangan; pembinaan dan pengembangan kehutanan; pengawasan dan penertiban komoditas pertanian dan kehutanan. Pasal 32
(1) Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari: a. b. c. d. e. f.
Subbagian Tata Usaha; Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman; Seksi Usaha dan Pemasaran Pertanian; Seksi Mutu dan Keamanan Pangan; Seksi Kehutanan; Seksi Pengawasan dan Penertiban Komoditas Pertanian dan Kehutanan.
(2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Pasal 33 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f.
melaksanakan kegiatan ketatausahaan; menyiapkan rencana dan program kegiatan menyajikan data/statistik pertanian dan kehutanan; menyelenggarakan administratif kepegawaian; mengurus, menyediakan, memelihara dan mendistribusikan alat perlengkapan kantor; menyusun, mengolah dan mengerjakan pertanggungjawaban laporan keuangan; melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan.
(2) Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas: a. b. c. d.
melaksanakan pembinaan peningkatan produksi pertanian; melaksanakan pembinaan terhadap usaha penangkar benih/bibit' melaksanakan penghijauan dan pelestarian tanaman langka; melaksanakan inventarisasi, peramalan, pengawasan dan pemantauan terhadap perkembangan organisme pengganggu tanaman; e. melaksanakan pengawasan, penyimpanan dan peredaran penggunaan pestisida serta pupuk; f. mengumpulkan dan menyajikan bahan informasi di bidang produksi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Seksi Usaha dan Pemasaran Pertanian mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
melaksanakan kegiatan pelayanan usaha tani dan pemasaran pertanian; menyiapkan bahan rekomemdasi kegiatan usaha di bidang pertanian; melaksanakan pendataan, inventarisasi dan penyajian informasi pemasaran hasil pertanian; melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan di bidang usaha pertanian; melaksanakan pameran, promosi, temu usaha/temu karya, sarasehan dan pembinaan kelembagaan pertanian; f. melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan jasa alat mesin pertanian. (4) Seksi Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f.
melaksanakan pembinaan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian; melaksanakan pemasyarakatan standar mutu dan keamanan pangan hasil pertanian; melaksanakan pemantauan, pengendalian mutu dan keamanan pangan; melakasanakan bimbingan dan pembinaan usaha perbaikan gizi keluarga; melaksanakan pendataan dan penyajian data ketersediaan dan kebutuhan pangan; menyiapkan bahan rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan.
(5) Seksi Kehutanan mempunyai tugas: a. melaksanakan pembangunan hutan kota; b. membina dan melaksanakan pengendalian usaha/kegiatan di bidang pemanfaatan hasil hutan (bahan baku, limbah, pengolahan hasil hutan, diversifikasi produk dan pemenuhan bahan baku industri hasil hutan; c. menyiapkan bahan rekomendasi atas usaha di bidang pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan; d. melaksanakan monitoring hasil hutan dan pemantauan harga pasar; e. meningkatkan pembinaan usaha kecii dan menengah serta koperasi di bidang kehutanan. (6) Seksi Pengawasan dan Penertiban Komoditas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas: a. b. c. d.
melaksanakan pengamanan dan pengawasan hutan kota hasil pertanian dan hasil hutan; melaksanakan penertiban atas perambahan hutan kota; melaksanakan peiaporan atas pelanggaran/tindak pidana di bidang pertanian dan kehutanan; melaksanakan koordinasi dengan intansi terkait dalam hal upaya pengamanan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian dan kehutanan.
Bagian Keduabelas Seksi Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Pasal 34 (1) Di setiap Kecamatan tertentu dapat dibentuk Seksi Pertanian dan Kehutanan. (2) Seksi Pertanian dan Kehutanan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Suku Dinas dan secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Camat yang bersangkutan. Pasal 35 (1) Seksi Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas: a. melaksanakan penyuluhan dan pelayanan informasi di bidang pertanian dan kehutanan; b. melaksanakan inventarisasi, pendataan, penyajian informasi dan peiaporan kegiatan pertanian dan kehutanan tingkat Kecamatan; c. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok tani/binaan dan usaha kehutanan; d. memantau pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dan kehutanan.
Bagian Ketigabelas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 36 (1) Di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
Bagian Keempatbelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 37 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan keahliannya masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah subkelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 38 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian dan Kehutanan menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berhubungan dengan fungsinya. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan maupun dalam hubungan dengan instansi lain baik Pemerintah maupun swasta. Pasal 39 (1) Tiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (3) Tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 40 Kepegawaian Dinas Pertanian dan Kehutanan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KEUANGAN Pasal 41 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 43 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Propinsi Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. H. FAUZI BOWO NIP 470044314 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 33
