Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta KEPUTUSAN GUBERNUR PR0PINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pejabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan keputusan Gubernur; b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undangundang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang di maksud dengan: 1.
Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Kbusus Ibukota Jakarta;
3. 4.
Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.
Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Kecamatan adalah Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Camat adalah Camat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Suku Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Suku Peternakan dan Perikanan di Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Seksi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Seksi Dinas Peternakan dan Perikanan Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pusat, Jakarta Sarat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Kotamadya Jakarta Utara; 17. Kepala Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Kotamadya Jakarta Utara; 18. Seksi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan adalah Seksi Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan di Kotamadya Jakarta Utara; 19. Kebaharian adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan jasa lingkungan pesisir, pantai, laut dan pulau-pulau kecil; 20. Pelestarian adalah segata upaya memperpanjang usia lingkungan berbentuk tindakan perlindungan dan pemeliharaan melalui restorasi peningkatan revitalisasi dan rehabilitasi; 21. Konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan nilainya;
22. Rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan kemampuan daya produktifitas sumberdaya perikanan dan kelautan yang kritis serta membahayakan kondisi lingkungan dan pemeliharaan kemampuan berproduksi usaha perikanan di daerah-daerah rawan dan perairan kritis dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan perairan; 23. Perairan umum adalah perairan berupa situ, waduk, rawa dan sungai; 24. Pesisir adalah wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh pasang surut dan ke arah taut sampai ke batas yuridiksi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 25. Pantai adalah suatu daerah yang terbentuk oleh genangan air laut pada daratan baik pengangkatan daratan, penurunan daratan maupun campuran keduanya; 26. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan pulau yang secara fungsional saling berintegrasi dari sisi ekologis, ekonomi, sosial dan budaya baik secara induvidual maupun secara sinergis dapat meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumberdayanya dengan karakteristik: - Luasnya < 10.000 Km2 dengan jumlah penduduk < 200.000 orang; - Secara ekologis terpisah dari pulau induknya, memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk sehingga bersifat insulen; - Mempunyai sejumlah besar jenis indemik dari keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; - Daerah tangkapan air relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk kelaut; - Dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya. 27. Peternakan adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi usaha pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran serta kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan hewan, keamanan dan kehalalan pangan asal hewan; 28. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfatan sumberdaya ikan; 29. Kelautan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan laut baik eksplorasi, eksploitasi, pelestarian. konservasi dan rehabilitasi; 30. Sumberdaya hayati ternak adalah semua jenis ternak termasuk hewan kesayangan; 31. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya; 32. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak; 33. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman; 34. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat oleh suatu lembaga sertifikasi yang legal dan terakreditasi; 35. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium, telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu; 36. Sistem jaminan keamanan pangan (food safety) adalah suatu sistem yang dirancang secara sistematik dan terintegrasi untuk memberikan kepastian bahwa produk aman, sehat, utuh, halal dan higienis; 37. Pasca produksi atau pasca panen adalah semua kegiatan peternakan, perikanan dan kelautan sejak saat produksi/panen, penanganan, pengolahan, distribusi, pemasaran sampai ke konsumen; 38. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan
merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul dan kultivar; 39. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan unluk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia; 40. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau; 41. Pemasaran hasil peternakan, perikanan dan kelautan adalah kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian hasil peternakan, perikanan dan kelautan dalam bentuk hidup, segar, beku dan atau olahan; 42. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar; 43. Hewan piara adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu; 44. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya, yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia; 45. Usaha peternakan/perikanan adalah kegiatan mengelola peternakan/perikanan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu, baik dalam bentuk perusahaan peternakan/perikanan maupun dalam bentuk peternakan/perikanan rakyat; 46. Perusahaan peternakan adalah suatu kegiatan yang dijalankan secara terus menerus pada suatu tempat dan jangka waktu tertentu untuk tujuan komersiai yang meliputi kegiatan pemeliharaan ternak yang menghasilkan lemak (ternak bibit/ternak potong), telur dan susu serta usaha menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengeluarkan dan memasarkan yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat; 47. Peternakan rakyat adalah suatu kegiatan yang dijalankan secara teratur pada suatu tempat sebagai usaha sampingan yang meliputi kegiatan pemeliharaan ternak yang menghasilkan ternak, telur dan susu serta menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan; 48. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat; 49. Rumah Pemotongan Unggas (RPU) adalah bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat; 50. Kesejahteraan hewan adalah usaha manusia dalam memelihara hewan yang meliputi kelestarian hidup hewan, pemeliharaan dan perlindungan yang wajar;
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Peternakan, Periksnan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan, perikanan dan kelautan. (2) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian. Pasal 3 (1) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang peternakan, perikanan dan kelautan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan; b. penyelenggaran usaha-usaha peningkatan peternakan, perikanan dan kelautan; c. pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia di bidang peternakan, perikanan dan kelautan; d. pengendalian atas usaha pencegahan dan perlindungan terhadap organisme pengganggu ternak dan perikanan; e. penyelenggaraan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; f. pemberian pelayanan perizinan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan; g. pengumpulan dan penelitian serta penyajian informasi bidang peternakan, perikanan dan kelautan; h. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan; i. pengawasan terhadap peredaran benih, komoditas dan olahan hasil perikanan dan kelautan; j. pengawasan pengelolaan dan peredaran pestisida dan obat-obatan peternakan, perikanan dan kelautan; k. pengendalian dan pengawasan sarana produksi ternak, hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan; l. perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan; m. perlindungan kesehatan hewan dan sumber hayati peternakan dan perikanan serta membantu mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup akibat dari usaha di bidang peternakan dan perikanan; n. pengelolaan dukungan teknis dan administratif; o. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.
Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha; Subdinas Bina Program; Subdinas Produksi; Subdinas Usaha, Pemasaran dan Pengendalian Mutu; Subdinas Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; Subdinas Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi, Rehabilitasi dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan; Subdinas Pembinaan Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan; Subdinas Prasarana Perikanan; Suku Dinas Peternakan dan Perikanan di Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Barat, Kotamadya Jakarta Selatan dan Kotamadya Jakarta Timur; Suku Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara; Seksi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan; Unit Pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan usunan organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 keputusan ini; b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian, Subdinas, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 6 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. b. c. d.
pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan; pengelolaan administrasi keuangan; pengelolaan administrasi kepegawaian; pengelolaan administrasi perlengkapan.
(3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 7 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. b. c. d.
Subbagian Umum; Subbagian Keuangan; Subbagian Kepegawaian; Subbagian Perlengkapan.
(2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Pasal 8 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f.
menyiapkan dan menyajikan data administrasi umum; mencatat dan meneliti surat masuk dan surat keluar; mengerjakan, menggandakan dan mendistribusikan surat; menghimpun, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan dan mengarsipkan surat; mengalur penyelenggaraan rapat dinas dan keprotokolan; mengurus perpustakaan.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
menghimpun, meneliti dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran; menyusun rencana anggaran; mengurus pengajuan anggaran; mengatur pelaksanaan anggaran; mengerjakan pertanggungjawaban penggunaan keuangan;
f. memungut, membukukan dan menyetorkan retribusi. (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menyajikan data kepegawaian; b. menyusun rencana kebutuhan pegawai; c. mengurus, menyiapkan bahan mutasi, promosi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, izin belajar, pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; d. menyusun peta kebutuhan pendidikan dan diploma; e. mengurus, menyiapkan bahan pelatihan dan melaksanakan peningkatan kemampuan pegawai; f. memantau dan memproses pelaksanaan disiplin pegawai; g. melaksanakan pembinaan mental/rohani pegawai; h. mengurus kesejahteraan pegawai dan keluarganya. (4) Subbagian Pertengkapan mempunyai tugas: a. menyediakan, menerima, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan kantor; b. mengurus, merawat dan mengadministrasikan barang inventaris, termasuk kendaraan dinas; c. menyusun rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana kebutuhan perawatan barang unit (RKPBU); d. menyusun dan mengajukan konsep standarisasi barang dan harga barang; e. menginventarisasi perlengkapan kantor dan peralatan operasional; f. membuat kartu barang dan kartu perawatan peralatan kantor; g. menata dan merawat gedung kantor, menjaga tata tertib, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor.
Bagian Keempat Subdinas Bina Program Pasal 9 (1) Subdinas Bina Program mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan materi hukum dan perundang-undangan, menyusun data dan informasi, statistik, dokumentasi dan anggaran, hubungan antar lembaga, pemantauan dan evaluasi serta melakukan pengendalian dan penyusunan laporan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Bina Program mempunyai fungsi: a. b. c. d. e. f.
pengkoordinasian penyusunan program; penyiapan materi hukum dan perundangan; penyusunan dan pengolahan data; penyusunan statistik; penyelenggaraan hubungan antar lembaga; pemantauan, evaluasi dan pengendalian.
(3) Subdinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 10 (1) Subdinas Bina Program terdiri dari: a. Seksi Penyusunan Program; b. Seksi Data dan Informasi; c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Bina Program. Pasal 11 (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas: a. merumuskan bahan kebijakan penyusunan program; b. mengumpulkan bahan perencanaan dan informasi dari satuan kerja lingkup dinas peternakan, perikanan dan kelautan maupun instansi lain;
c. d. e. f. g. h. i.
meneliti bahan-bahan perencanaan dan informasi dari satuan kerja; menyusun program Kerja, membuat sasaran dan proyeksi; memberikan pengarahan teknis penyusunan program kerja; menyiapkan rekomendasi penelitian bidang peternakan, perikanan dan kelautan; menghimpun peraturan perundang-undangan; meneliti dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan bidang peternakan, perikanan dan kelautan; menyiapkan materi dan mengurus pembuatan peraturan perundang-undangan.
(2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyusun dan menyajikan data dan informasi; menyusun dan menyajikan statistik; melaksanakan sistem informasi peternakan, perikanan dan kelautan; melaksanakan pengembangan teknologi informasi bidang peternakan, perikanan dan kelautan; menyusun dan mengelola dokumentasi.
(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program; melaksanakan pengendalian pelaksanaan program; menghimpun, menyiapkan dan menyusun laporan; menilai seluruh data informasi kegiatan pengembangan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan; menyusun saran-saran mengenai kelancaran pelaksanaan program kerja.
Bagian Kelima Subdinas Produksi Pasal 12 (1) Subdinas Produksi mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan pembinaan dan pengembangan teknologi produksi, pembinaan dan peningkatan mutu produksi, penerapan teknologi, perbenihan/penangkaran benih/bibit, budidaya, penangkapan ikan, penanggulangan hama dan penyakit, penyediaan sarana produksi, pendayagunaan lahan, pemanfaatan sumberdaya ternak dan ikan, pengawasan produksi peternakan dan perikanan, peredaran obat hewan dan ikan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Produksi mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan pengembangan teknologi budidaya, penangkapan ikan, perbenihan/perbibitan, sarana dan prasarana produksi, pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit, pengawasan produksi dan pemberdayaan lahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan; b. perumusan kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, usaha perbaikan gizi dan pengembangan sarana dan prasarana produksi peternakan, perikanan dan kelautan; c. pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pengendalian teknologi produksi, pembenihan/pembibitan, pendayagunaan lahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan; d. perencanaan penyelenggaraan bimbingan pengembangan produksi, penanganan limbah, penggunaan dan pengendalian sarana produksi serta alat dan mesin peternakan, perikanan dan kelautan; e. pengendalian hama penyakit dan penggunaan sarana produksi peternakan, perikanan dan kelautan; f. pengendalian penyakit reproduksi dan kemajiran pada hewan dan ternak; g. penyusunan pedoman pembinaan masyarakat dalam meningkatkan produksi peternakan dan perikanan untuk pemenuhan konsumsi dan pendapatan masyarakat. (3) Subdinas Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 13 (1) Subdinas Produksi terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Bibit dan Pakan Ternak; Seksi Penangkapan dan Budidaya Perikanan; Seksi Sarana Produksi; Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Subdinas Produksi. Pasal 14 (1) Seksi Bibit dan Pakan Ternak mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan penerapan teknologi produksi peternakan dan kehewanan; b. merencanakan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran mani beku dan mudighah; c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bibit, pakan ternak serta penggunaan mani beku dan mudighah; d. menyiapkan bahan diversifikasi gizi masyarakat melalui budidaya ternak; e. membina penerapan teknologi perbibitan, pakan ternak dan hewan; f. menyiapkan bahan rekomendasi untuk labelisasi bibit ternak dan hewan; g. menyiapkan bahan rekomendasi untuk sertifikasi ransum ternak dan hewan; h. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengembangan kawasan peternakan; i. menyiapkan bahan evaluasi pengawasan dan pengendalian peredaran bibit, pakan ternak dan hewan; j. melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi lahan budidaya ternak dan hewan; k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian budidaya hewan kesayangan; l. menyiapkan materi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang bibit, pakan ternak dan hewan. (2) Seksi Penangkapan dan Budidaya Perikanan mempunyai tugas: a. menyiapkan kebijakan di bidang penangkapan dan budidaya ikan; b. melakukan inventarisasi dan identifikasi teknologi penangkapan dan budidaya, areal penangkapan dan budidaya serta pemanfaatan sumberdaya ikan; c. merencanakan pengembangan penangkapan dan budidaya ikan; d. menyiapkan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan nelayan dan petani ikan serta organisasi profesi; e. menyiapkan materi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemanfaatan sumberdaya ikan, budidaya dan teknologi penangkapan ikan; f. melakukan bimbingan teknis penangkapan dan budidaya ikan serta penanganan hasil perikanan; g. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan penangkapan dan budidaya ikan; h. melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi lahan budidaya ikan; i. menyiapkan perencanaan dan penetapan pola produksi; j. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan unit budidaya ikan air tawar, payau dan laut serta penangkapan ikan; k. mengembangkan pengetahuan dan keterampilan penanganan panen penangkapan dan budidaya ikan; l. melakukan uji coba teknologi budidaya ikan. (3) Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas: a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana produksi peternakan dan perikanan; b. menelaah dan mengolah hasil inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana produksi peternakan dan perikanan; c. menyiapkan materi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembuatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi peternakan dan perikanan; d. menyiapkan kebijakan penggunaan dan pengembangan alat dan mesin peternakan dan perikanan; e. merencanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sarana dan prasarana produksi; f. melakukan pembinaan, pemantuan dan pengawasan sarana dan prasarana produksi; g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran obat hewan dan ikan; h. melaksanakan pengendalian dan penanganan limbah peternakan dan perikanan; i. menyusun standar angkutan ternak, hewan dan ikan; j. mengelola sarana produksi kawasan peternakan dan perikanan. (4) Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit mempunyai tugas: a. melakukan inventarisasi dan identifikasi hama dan penyakit hewan, ternak dan ikan; b. menyusun kebijakan penanggulangan dan pengendalian hama dan penyakit hewan, ternak dan ikan; c. menyiapkan materi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penanggulangan dan pengendalian hama dan penyakit hewan, ternak dan ikan; d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kesehatan hewan, ternak dan ikan; e. melaksanakan pengawasan dan pemberantasan penyakit reproduksi dan kemajiran di kawasan peternakan; f. melakukan pemantauan dan pengawasan hama dan penyakit hewan, ternak dan ikan; g. melakukan pengembangan dan uji coba terhadap teknik penanggulangan penyakit hewan, ternak dan
h. i. j. k. l. m.
ikan; melakukan pembinaan pemberantasan dan penanggulangan hama dan penyakit hewan, ternak dan ikan; menerbitkan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak dan hasil perikanan; memantau lalu lintas ternak dan hasil perikanan; menyiapkan bahan rekomendasi tingkat serangan wabah penyakit hewan dan ikan; menyiapkan bahan pembinaan sanitasi dan higiene usaha budidaya hewan, ternak dan ikan; melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan hewan dan ternak dari rasa sakit, lapar, penyiksaan dan penyalahgunaan.
Bagian Keenam Subdinas Usaha, Pemasaran dan Pengendalian Mutu Pasal 15 (1) Subdinas Usaha, Pemasaran dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha, investasi, permodalan, pemasaran, distribusi, teknologi, pengendalian mutu dan pengawasan peredaran hasil peternakan, perikanan dan kelautan, serta pelayanan perizinan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Usaha, Pemasaran dan Pengendalian Mulu mempunyai fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan usaha, koperasi dan permodalan bidang peternakan, perikanan dan kelautan; b. penyiapan materi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan pemasaran, distribusi dan pengendalian mutu; c. pengumpulan data, analisa usaha peternakan, perikanan dan kelautan, bimbingan permodalan, pengelolaan kerjasama kemitraan usaha peternakan, perikanan dan kelautan; d. penyajian dan penyebaran informasi usaha dan pemasaran hasil peternakan, perikanan dan kelautan; e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan usaha, investasi, permodalan, pemasaran dan distribusi hasil peternakan, perikanan dan kelautan; f. pelayanan dan pengawasan perizinan usaha peternakan, perikanan dan kelautan serta aktifitas pendukung lainnya; g. pelaksanaan koordinasi penyediaan bahan pangan dan non pangan hasil peternakan, perikanan dan kelautan; h. pemantauan penyediaan, distribusi dan pemasaran pangan dan non pangan hasil peternakan, perikanan dan kelautan; i. penyusunan bahan rekomendasi standar mutu bibit hewan/ternak dan ikan; j. penyiapan bahan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu hasil peternakan, perikanan dan kelautan; k. pelaksanaan pengawasan, pengendalian pengembangan teknologi, peredaran dan mutu hasil peternakan dan perikanan. (3) Subdinas Usaha, Pemasaran dan Pengendalian Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Subdinas Usaha, Pemasaran dan Pengendalian Mutu terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Bimbingan Usaha dan Permodalan; Seksi Teknologi, Pengembangan dan Pengendalian Mutu; Seksi Perizinan; Seksi Pemasaran dan Pengawasan Peredaran Produk.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Subdinas Usaha, Pemasaran dan Pengendalian Mutu. Pasal 17 (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Permodalan mempunyai tugas: a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi usaha, melakukan analisis serta menyajikan data ekonomi
usaha peternakan, perikanan dan kelautan; b. menyiapkan bahan pengembangan sarana penanganan dan pengolahan hasil peternakan, perikanan dan kelautan; c. menyiapkan bahan pengembangan usaha di bidang pengolahan hasil peternakan, perikanan dan kelautan; d. menyiapkan data potensi usaha di bidang peternakan, perikanan dan kelautan; e. menyiapkan materi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengembangan usaha peternakan, perikanan dan kelautan; f. melaksanakan pemantauan dan bimbingan usaha, ketenagakerjaan, perkreditan, investasi dan permodalan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan; g. merencanakan pelaksanaan bimbingan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan; h. merumuskan bentuk kerjasama/kemitraan usaha; i. melaksanakan identifikasi, seleksi dan rekomendasi aplikasi kredit dalam rangka pemberian bantuan permodalan; j. melaksanakan pembinaan usaha dan permodalan koperasi peternakan, perikanan dan kelautan; k. menyiapkan bahan penyuluhan di bidang usaha dan permodalan; l. melaksanakan koordinasi bidang usaha dan permodalan dengan lembaga terkait; m. mempromosikan potensi dan membantu pengembangan investasi di bidang peternakan, perikanan dan kelautan. (2) Seksi Teknologi, Pengembangan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas: a. melaksanakan identifikasi dan pemantauan terhadap penggunaan teknologi pra produksi/panen, pasca produksi/panen, pengolahan dan distribusi hasil peternakan, perikanan dan kelautan; b. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan teknologi pengembangan mutu pra produksi/panen, pasca produksi/panen, pengolahan dan distribusi hasil peternakan, perikanan dan kelautan; c. menyiapkan standar dan rekomendasi mutu produk peternakan, perikanan dan kelautan; d. merencanakan pengembangan teknologi pra produksi/panen, pasca produksi/panen, pengolahan dan distribusi hasil peternakan, perikanan dan kelautan; e. melaksanakan uji coba teknologi pra produksi/panen, pasca produksi/panen, pengolahan dan distribusi hasil peternakan, perikanan dan kelautan; f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu mata rantai peredaran pengolahan dan distribusi hasil peternakan, perikanan dan kelautan; g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sanitasi dan higiene dalam proses penanganan pra panen, pasca panen, pengolahan dan distribusi hasil perikanan dan kelautan; h. melaksanakan bimbingan, pembinaan sumberdaya manusia, unit penangkapan, unit pengolahan dan transportasi hasil perikanan dan kelautan dalam penerapan program manajemen mutu terpadu; i. melaksanakan penilaian terhadap unit penanganan, pengolahan dan transportasi hasil peternakan, perikanan dan kelautan dalam rangka penerbitan sertifikasi, validasi dan labelisasi; j. melaksanakan audit penerapan sistem mutu; k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia. (3) Seksi Perizinan mempunyai tugas: a. menyiapkan materi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemberian izin usaha peternakan, perikanan dan kelautan; b. melaksanakan sosialisasi peraturan perizinan usaha peternakan, perikanan dan kelautan; c. meneliti dan mengkaji kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan izin dan rekomendasi usaha peternakan, perikanan dan kelautan; d. memproses penerbitan izin dan rekomendasi usaha peternakan, perikanan dan kelautan; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan usaha peternakan, perikanan dan kelautan; f. melaksanakan inventarisasi pengusaha peternakan, perikanan dan kelautan; g. memberikan pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA), pengangkutan hasil perikanan dan kelautan.
(4) Seksi Pemasaran dan Pengawasan Peredaran Produk mempunyai tugas: a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana distribusi hasil peternakan, perikanan dan kelautan; b. melaksanakan kajian distribusi dan pemasaran hasil peternakan, Perikanan dan kelautan; c. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan kajian suplai demand hasil peternakan, perikanan dan kelautan; d. melaksanakan pemantauan, pengolahan data dan penyebaran informasi pasar; e. menyiapkan bahan penerapan sistem informasi investasi, pasar dan promosi hasil peternakan, perikanan dan kelautan; f. melaksanakan usaha-usaha promosi hasil peternakan, perikanan dan kelautan; g. melaksanakan pemantauan, pengolahan dan penyusunan pedoman harga hasil peternakan, perikanan
dan kelautan; h. menyiapkan bahan pembinaan usaha pemasaran, pengawasan mutu dan peredaran produk peternakan, perikanan dan kelautan; i. menyusun standar sarana pemasaran produk peternakan, perikanan dan kelautan; j. menyiapkan bahan pembinaan usaha pemasaran dan peredaran mutu produk hasil peternakan, perikanan dan kelautan; k. membantu fungsi perkarantinaan nasional dalam distribusi peternakan dan perikanan.
Bagian Ketujuh Subdinas Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Pasal 18 (1) Subdinas Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan, pembinaan, dan pelayanan kesehatan bahan asal hewan, pelayanan pemerlksaan kesehatan pemotongan hewan dan pengawasan serta pengendalian di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan bimbingan pengamatan penyakit hewan, epidemi, pemetaan penyakit, pengamatan dini dan peramalan dini; b. penyelenggaraan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; c. penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat hewan dan sarana kesehatan hewan; d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sarana kesehatan hewan; e. penyelenggaraan bimbingan pembinaan dan pelayanan kesehatan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan; f. penyelenggaraan bimbingan pembinaan dan pelayanan kesehatan pemotongan hewan; g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemotongan hewan dan peredaran bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan; h. perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh hewan, ikan, bahan cemaran serta bahan asal hewan dan ikan sena hasil bahan asal hewan dan ikan; i. perlindungan kesejahteraan hewan dan sumber hayati peternakan; j. pengembangan dan penerapan system jaminan keamanan pangan dan sistem manjemen mutu pangan asal hewan; k. pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka penyediaan bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (asuh); l. pelayanan rekomendasi dan perizinan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan. (3) Subdinas Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 19 (1) Subdinas Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Pengamatan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan; Seksi Kesehatan Bahan/Hasil Bahan Asal Hewan; Seksi Kesehatan Pemotongan Hewan; Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. Pasal 20 (1) Seksi Pengamatan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas: a. menyusun kebijakan teknis pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; b. menyiapkan materi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; c. menyiapkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan, pos kesehatan hewan dan klinik
hewan keliling; d. melaksanakan pengamatan dini, peramalan wabah penyakit hewan, epidemiologi dan pemetaan penyakit hewan; e. memproses penerbitan izin rumah sakit hewan, klinik hewan, praktek dokter hewan mandiri dan praktek dokter hewan bersama; f. memproses penerbitan rekomendasi/izin impor, ekspor, produsen, distributor dan depo obat hewan serta pakan hewan; g. memproses rekomendasi/izin pemasukan dan pengeluaran hewan kesayangan; h. melaksanakan verifikasi rumah sakit hewan; i. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit anthropozoonosis tingkat propinsi; j. melaksanakan pengamatan dan epidemiologi, pemetaan, pengamatan dini dan peramalan wabah penyakit hewan dan ikan; k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di pos kesehatan hewan dan tempattempat penjualan hewan kesayangan; l. memproses izin tempat penampungan hewan, usaha hewan dan toko hewan kesayangan (pet shop). (2) Seksi Kesehatan Bahan/Hasil Bahan Asal Hewan mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan pelayanan kesehatan dan higiene/sanitasi usaha bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan; b. memproses penerbitan rekomendasi/izin Nomor Kontrol Veteriner (NKV), toko daging/meat shop, pengolahan hasil peternakan dan distributor hasil peternakan; c. menyiapkan standar pedoman dan rekomendasi keamanan mutu pangan hasil peternakan; d. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan di bidang mutu dan keamanan mutu pangan hasil peternakan; e. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat konsumen tentang mutu dan keamanan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan; f. melaksanakan pembinaan dan pelayananan kesehatan lalu lintas bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan; g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian keamanan dan kehalalan pangan hasil peternakan; h. melaksanakan pemantauan terhadap pemakaian bahan pengawet, bahan pewarna yang berbahaya pada bahan asal hewan, ikan dan hasil bahan asal hewan dan ikan terhadap kesehatan manusia; i. memproses penerbitan surat persetujuan pemasukan dan pengeluaran bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan lokal, izin pengelolaan dan penampungan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan dan rekomendasi instalasi karantina hewan; j. memproses penerbitan surat persetujuan impor/ekspor bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan; k. melaksanakan pemeriksaan ulang (heurkeuring) terhadap setiap bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan yang masuk dan beredar di DKI Jakarta; l. menyusun pedoman pengawasan dan pengambilan sampel bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan. (3) Seksi Kesehatan Pemotongan Hewan mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan proses pemotongan ternak dan unggas; b. menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan proses pemotongan hewan, higiene dan sanitasi di rumah pemotongan hewan/unggas dan pemotongan ternak di masyarakat pada hari besar keagamaan; c. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan kesehatan di tempat penampungan dan pemotongan hewan dalam rangka hari besar keagamaan; d. melaksanakan supervisi pelaksanaan pelayanan pemeriksaan dan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan; e. menyusun standar minimal rumah pemotongan hewan/unggas; f. menyusun pedoman pelayanan pemeriksaan kesehatan proses pemotongan hewan, higiene dan sanitasi di rumah pemotongan hewan sapi/kerbau, rumah pemotongan babi dan rumah pemotongan unggas; g. memproses penerbitan izin rumah pemotongan hewan/unggas; h. memproses penerbitan rekomendasi/ijin Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di rumah pemotongan hewan/unggas; i. mengawasi dan mengendalikan pemotongan hewan besar betina bertanduk produktif. (4) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan, pembinaan, pengawasan, pengendalian peredaran bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan; b. mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan keamanan dan kehalalan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan; c. menyusun pedoman lalu lintas bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan; d. menyusun pedoman sarana penjualan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan;
e. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang peternakan; f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana penyimpanan, pengolahan, angkutan serta penjualan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan; g. melaksanakan pengawasan peredaran bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan; h. melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran pemasukkan/pengeluaran, penyimpanan, pengolahan, penjualan dan angkulan khusus bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan; i. melaksanakan penyidikan pelanggaran di bidang peternakan; j. melaksanakan pemberkasan perkara pelanggaran usaha di bidang peternakan; k. mengajukan perkara pelanggaran usaha bidang peternakan; l. membantu jaksa melaksanakan eksekusi Keputusan pengadilan.
Bagian Kedelapan Subdinas Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi, Rehabilltasi dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Pasal 21 (1) Subdinas Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi, Rehabilitasi dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas menyusun kebijakan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengendalian sumberdaya hayati perikanan dan kelautan secara efisien dan berkelanjutan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan melakukan pemanfaatan dengan memperhatikan daya dukung sumberdaya perikanan dan kelautan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Subdinas Eksplorasi, Eksploilasi, Konservasi, Rehabilitasi dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi: a. penyusunan kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara efisien dan berkelanjutan; b. penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara terpadu; c. pengkajian eksplorasi dan eksploilasi, konservasi, rehabilitasi dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan termasuk harta karun/benda berharga; d. pengkajian karakteristik ekosistem sumberdaya perikanan, pesisir dan kelautan; e. perencanaan pembinaan, pengembangan dan pengendalian eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan; f. penyusunan rencana dan pengaturan pemanfaatan ruang kelautan; g. penyusunan kebijakan pengembangan teknologi perikanan dan kelautan; h. pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan; i. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya hayati perikanan dan kelautan. (3) Subdinas Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi, Rehabilitasi dan pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 22 (1) Subdinas Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi, Rehabilitasi dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Eksplorasi dan Pengaturan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan; Seksi Eksploitasi; Seksi Pengendalian dan Pengawasan; Seksi Konservasi, Pelestarian dan Rehabilitasi.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi, Rehabilitasi dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. Pasal 23 (1) Seksi Eksplorasi dan Pengaturan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas: a. menginventarisasi dan mengidentifikasi lokasi budidaya, jalur penangkapan dan pemanfaatan laut; b. membuat pedoman eksplorasi dan pemanfatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara efesien dan berkelanjutan;
c. membuat peta potensi sumberdaya perikanan dan kelautan termasuk harta karun, benda berharga dan benda bersejarah; d. melaksanakan koordinasi fungsional eksplorasi dengan instansi terkait; e. melaksanakan kajian pemanfaatan dan kesesuaian ruang sumberdaya perikanan dan kelautan; f. membuat peta tata ruang sumberdaya perikanan dan kelautan; g. memberikan pelayanan dan menyebarluaskan informasi tata ruang kelautan. (2) Seksi Eksploitasi mempunyai tugas: a. melaksanakan inventarisasi dan mengidentifikasi eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan; b. menyusun pedoman eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan memperhatikan daya dukung; c. menyusun pedoman pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara terpadu; d. melaksanakan pengelolaan eksploitasi laut, jasa kelautan termasuk harta karun, benda berharga dan benda bersejarah lainnya; e. melaksanakan uji coba eksploitasi perikanan dan kelautan; f. mengembangkan teknologi industri perikanan dan kelautan. (3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
melaksanakan inventarisasi, identifikasi sumberdaya perikanan dan kelautan; menyusun pedoman pengawasan dan pengendalian; melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan kelautan; melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan; f. melaksanakan penyidikan pelanggaran di bidang perikanan dan kelautan; g. melaksanakan pemberkasan perkara pelanggaran usaha di bidang perikanan dan kelautan; h. mengajukan perkara pelanggaran usaha bidang perikanan dan kelautan. (4) Seksi Konservasi, Pelestarian dan Rehabilitasi mempunyai tugas: a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi sumberdaya perikanan dan kelautan yang mengalami degradasi atau berpotensi terdegradasi; b. melaksanakan rehabilitasi kawasan pulau-pulau kecil yang telah terdegradasi; c. mengusahakan perlindungan pantai dan pulau-pulau kecil dari bahaya abrasi; d. merencanakan konservasi, pelestarian dan suaka sumberdaya perikanan dan kelautan; e. menyusun pedoman rencana konservasi, pelestarian dan suaka sumberdaya perikanan dan kelautan; f. melaksanakan konservasi, rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan; g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan konservasi, rehabilitasi dan pelestarian dengan instansi terkait.
Bagian Kesembilan Subdinas Pembinaan Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pasal 24 (1) Subdinas Pembinaan Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan penyuluhan, menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan pesisir pantai dan pulaupulau kecil serta pengembangan kebaharian dan rekreasi perikanan serta jasa kelautan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pembinaan Masyarakat Peternakan. Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan masyarakat di bidang peternakan, perikanan dan kelautan; b. penyusunan rencana dan penyiapan bahan penyuluhan peternakan, perikanan dan kelautan; c. penyusunan rencana, metode dan sistem kerja penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat; d. penyusunan pedoman pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil; e. perencanaan dan pelaksanaan bimbingan serta pendayagunaan tenaga dan sarana penyuluh peternakan dan perikanan; f. pembinaan dan pengembangan kelompok peternak, petani ikan dan nelayan; g. perencanaan, pengadaan, penyebaran dan pengembangan materi penyuluhan;
h. penyusunan rencana pengembangan kebaharian, rekreasi perikanan dan jasa kelautan; i. penyelenggaraan pameran peternakan, perikanan dan kelautan. (3) Subdinas Pembinaan Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 25 (1) Subdinas Pembinaan Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari: a. Seksi Pembinaan Masyarakat Perikanan, Pesisir dan Pantai; b. Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil; c. Seksi Pelatihan, Penyuluhan dan Kelembagaan; d. Seksi Pengembangan Kebaharian, Perikanan dan Jasa Kelautan. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pembinaan Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Pasal 26 (1) Seksi Pembinaan Masyarakat Perikanan, Pesisir dan Pantai mempunyai tugas: a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi masyarakat perikanan pesisir dan pantai; b. menyusun rencana dan metoda pemberdayaan masyarakat perikanan pesisir dan pantai; c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat perikanan pesisir dan pantai melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan lingkungan; d. mengembangkan ternak unggas air di wilayah pesisir dan pantai; e. membina masyarakat untuk memanfaatkan limbah hasil peternakan dan perikanan untuk pengembangan sumberdaya wilayah pesisir dan pantai; f. menyelenggarakan temu peternak, petani ikan, nelayan dan masyarakat pesisir dan pantai; g. melaksanakan promosi potensi peternak, petani ikan, nelayan dan masyarakat pesisir dan pantai. (2) Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas: a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi sumberdaya pulau-pulau kecil; b. menyusun pedoman pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil; c. melaksanakan pemanfaatan, pemberdayaan dan pembangunan pulau-pulau kecil berwawasan konservasi; d. melindungi masyarakat pulau-pulau kecil dari bahaya penyakit yang berasal dari hewan dan produk peternakan. (3) Seksi Pelatihan, Penyuluhan dan Kelembagaan mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
menyusun rencana dan metoda penyuluhan peternakan, perikanan dan kelautan; menyusun program dan sistem kerja penyuluhan dan pelatihan; mempersiapkan dan menggandakan bahan/materi penyuluhan peternakan, perikanan dan kelautan; melaksanakan penyuluhan peternakan, perikanan dan kelautan melalui media cetak dan elektronik; menyusun rencana kebutuhan, mempersiapkan dan mendayagunakan tenaga penyuluh; merencanakan pengadaan dan pengelolaan sarana penyuluhan; mengembangkan sarana penyuluhan dan kelembagaan; melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelembagaan masyarakat di bidang peternakan, perikanan dan kelautan; menetapkan pola pengembangan kelembagaan; memfasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan dan kerja-sama antar lembaga; membina dan mengembangkan kelembagaan peternak, petani ikan dan nelayan; membuat pedoman penilaian kelas kelompok peternak, petani ikan dan nelayan; melaksanakan supervisi penyelenggaraan pembinaan kelembagaan peternak, petani ikan, nelayan, kelompok kegiatan, lintas sektoral dan masyarakat; melaksanakan supervisi dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan; melaksanakan supervisi pelaksanaan tugas tenaga penyuluh.
(4) Seksi Pengembangan Kebaharian, Perikanan dan Jasa Kelautan mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
mengidentifikasi, menginventarisasi potensi kebaharian, rekreasi perikanan serta jasa kelautan; menyusun rencana dan metoda pengembangan kebaharian, rekreasi perikanan serta jasa kelautan; melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan kebaharian dan perikanan serta jasa kelautan; mengembangkan dan mempromosikan kawasan kebaharian dan rekreasi perikanan serta jasa kelautan; menyusun pedoman pemanfaatan kawasan kebaharian, rekreasi perikanan dan jasa kelautan;
f. membina pengelolaan kawasan kebaharian dan rekreasi perikanan serta jasa kelautan; g. mengkoordinasikan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan pemasangan rambu-rambu laut.
Bagian Kesepuluh Subdinas Prasarana Perikanan Pasal 27 (1) Subdinas Prasarana Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana perikanan dan kelautan, pelabuhan perikanan/pangkaIan pendaratan ikan, pembudidayaan ikan, pemasaran ikan, permukiman nelayan serta fasilitas penunjang lainnya; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Prasarana Perikanan mempunyai fungsi: a. penginventarisasian, pengidentifikasian, dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan; b. perumusan pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan tata laksana serta pengelolaan pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan; c. penginventarisasian, pengidentifikasian dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya ikan dan kelengkapannya serta merumuskan pola tata laksana pengelolaannya; d. penginventarisasian, pengidentifikasian dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan permukiman nelayan dan lingkungannya. (3) Subdinas Prasarana Perikanan dipimpin oleh seorang kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 28 (1) Subdinas Prasarana Perikanan terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Prasarana Pelabuhan dan Pangkalan Pendaratan ikan; Seksi Prasarana Budidaya Perikanan; Seksi Tata Permukiman Nelayan; Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Pangkalan Pendaratan ikan.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Prasarana Perikanan. Pasal 29 (1) Seksi Prasarana Pelabuhan dan Pangkalan Pendaratan ikan mempunyai tugas: a. menyusun rencana pengembangan prasarana pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan; b. melaksanakan pengembangan prasarana pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan; c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan prasarana pelelangan ikan, pemasaran/disthbusi ikan (pasar grosir dan pengecer), pergudangan ikan, pengepakkan ikan, perbengkelan kapal ikan (docking), stasiun pengisian bahan bakar, pabrik es, coldstorage, gudang garam, perkantoran usaha, fasilitas air bersih dan fasilitas pendukung lainnya; d. melaksanakan pengembangan jalan lingkungan, jalan akses, pelataran parkir, saluran drainase di kawasan pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan. (2) Seksi Prasarana Budidaya Perikanan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan serta pembinaan pengelolaan prasarana budidaya ikan air tawar; b. menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan serta pembinaan pengelolaan prasarana budidaya ikan air laut; c. menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan serta pembinaan prasarana budidaya ikan air payau; d. melaksanakan pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya. (3) Seksi Tata Permukiman Nelayan mempunyai tugas: a. menyusun rencana pengembangan permukiman nelayan;
b. menyiapkan ketentuan tentang penghunian dan pemanfaatan fasilitas pemukiman nelayan serta melakukan pengawasan pelaksanaannya; c. melakukan pembinaan dan pengembangan permukiman nelayan dan fasilitas penunjang lainnya; d. melaksanakan koordinasi pengawasan, penertiban dan pembinaan permukiman nelayan. (4) Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas: a. menyusun pola tata operasional dan tata laksana pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan; b. menginventarisasi, mengindentifikasi dan membina serta mengembangkan kegiatan jasa pelayanan pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan; c. melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi perikanan melalui telekomunikasi/stasiun radio; d. merencanakan dan melaksanakan pemasangan rambu-rambu di kawasan pelabuhan perikanan/ pangkalan pendaratan ikan.
Bagian Kesebelas Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Pasal 30 (1) Di Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur dibentuk Suku Dinas Peternakan dan Perikanan. (2) Suku Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan. Pasal 31 (1) Suku Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan. penyuluhan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan/penertiban dan pengembangan di bidang produksi, kesehatan hewan/ikan, kesehatan masyarakat veteriner, pembinaan mutu dan pengolahan, usaha dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan berdasarkan kebijakan teknis Kepala Dinas dan kebijakan operasional Walikotamadya. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Suku Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; b. penyelenggaraan usaha peningkatan produksi, produktifitas dan investasi di bidang peternakan dan perikanan; c. penyelenggaraan usaha pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit serta organisme pengganggu; d. pembinaan di bidang peternakan dan perikanan, pendayagunaan dan pengawasan perairan umum untuk kegiatan usaha perikanan; e. pemberdayaan peternak, petani ikan, nelayan, pedagang, pengolah, lembaga peternakan dan perikanan serta pelaku usaha peternakan dan perikanan lainnya; f. pembinaan dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan petani, pedagang, dan pengolah perikanan; g. pembinaan dan pengawasan mutu, pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan; h. pembinaan usaha produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan perikanan; i. pemantauan ketersediaan, mutu, distribusi, pemasaran produk, dan perlengkapan yang digunakan; j. pengoperasian sarana/fasilitas produksi dan pemasaran; k. pemenuhan kebutuhan pangan hewani yang berasal dari hasil peternakan dan perikanan; l. pengoperasian balai benih ikan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan untuk pembenihan dan produksi; m. penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan pelayanan bidang produksi, kesehatan hewan dan ikan, kesehatan masyarakat veteriner, bidang usaha dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan; n. penyelenggaraan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan perikanan.
Pasal 32 (1) Suku Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari: a. b. c. d. e. f.
Subbagian Tata Usaha; Seksi Produksi; Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan; Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan; Seksi Usaha dan Pemasaran; Seksi Pengawasan dan Penertiban.
(2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas; Pasal 33 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w.
menyiapkan dan menyajikan data administrasi umum; mencatat dan meneliti surat masuk dan surat keluar; menggandakan dan mendistribusikan surat; menghimpun, mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mengarsipkan surat; mengatur penyelenggaraan rapat dan keprotokolan; menghimpun, meneliti dan mengoiah bahan penyusunan rencana anggaran; mengurus pengajuan anggaran; mengelola dan mengerjakan pertanggungjawaban penggunaan keuangan; memungut, membukukan dan menyetorkan retribusi; melakukan evaluasi, pengendalian dan menyusun laporan keuangan; menyiapkan sistem informasi dan menyajikan data kepegawaian; menyusun rencana kebutuhan pegawai; menyiapkan bahan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai; melaksanakan kegiatan pembinaan mental rohani pegawai dan keluarganya; memantau dan memproses pelaksanaan disiplin pegawai; mengurus kesejahteraan pegawai dan keluarganya; mengurus, menyediakan, memelihara dan mendistribusikan alat perlengkapan kantor serta kendataan dinas; menata dan memelihara gedung kantor, menjaga tata tertib, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor; menyiapkan bahan rencana kebutuhan barang unit dan rencana kebutuhan perawatan barang unit; menerima, menyimpan dan merawat perlengkapan kantor dan peralatan operasional; menginventarisasi perlengkapan kantor dan peralatan operasional; melakukan pengumpulan, analisa dan penyiapan data statistik; merumuskan rencana, program kerja dan pola operasional kegiatan.
(2) Seksi Produksi mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g. h.
i. j. k. l. m. n. o. p. q.
melaksanakan identifikasi bibit ternak dan ikan; melaksanakan inseminasi buatan pada ternak dan alih mudighah; melaksanakan bioteknologi perikanan; melaksanakan bimbingan dan pembinaan perbibitan dan perbenihan; melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan produksi, pengadaan dan penggunaan pakan serta sarana dan prasarana produksi; melaksanakan bimbingan dan pembinaan penggunaan alat dan mesin peternakan dan perikanan; melaksanakan bimbingan dan penyuluhan produksi; melaksanakan bimbingan, pembinaan kepada penyuluh peternakan dan perikanan dalam penyusunan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan dan identifikasi faktor penentu serta teknologi terapan; mengelola, mendistribusikan dan membimbing penggunaan sarana penyuluhan; melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penanganan limbah peternakan dan perikanan; melaksanakan pembinaan dan pengendalian peredaran obat-obatan hewan dan ikan dan pestisida; melaksanakan pembinaan dan pengendalian peredaran pakan ternak dan ikan; melaksanakan pengendalian penyakit reproduksi dan kemajiran pada ternak, hewan dan ikan; melaksanakan pembinaan dan pengendalian peredaran bibit ternak/hewan dan benih ikan; melaksanakan pengembangan teknis budidaya ternak, hewan dan ikan; melaksanakan usaha pencegahan, penanggulangan dan pengendalian hama penyakit serta organisme pengganggu; melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan sumberdaya waduk/danau/situ/rawa dan sungai untuk
r. s. t. u.
budidaya peternakan dan perikanan; melaksanakan penataan ruang untuk usaha budidaya peternakan dan perikanan; melaksanakan kaji terap untuk pengembangan potensi sumberdaya peternakan dan perikanan; melaksanakan pembinaan dan pengembangan kawasan rekreasi peternakan dan perikanan; melaksanakan produksi benih dan pendistribusiannya.
(3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas: a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kesehatan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan dan higiene/sanitasi usaha bahan asal hewan/ hasil bahan asal hewan; b. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, proses pemotongan hewan, higiene dan sanitasi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH); c. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging dalam rangka pemotongan hewan pada hari besar keagamaan dan keperluan adat; d. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan pemotongan unggas di Rumah/tempat Pemotongan Unggas (R/TPU); e. memproses penerbitan Kartu Tanda Berjualan Daging (KTBD) dan Kartu Tanda Pengenal Loper Susu (KTPLS); f. menetiti dan mengevaluasi permohonan Izin Usaha Pemotongan Kambing/Domba dan Unggas; g. melaksanakan penyuluhan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan; h. melaksanakan pengamatan dini, epidemiologi, pemetaan dan peramalan wabah penyakit hewan dan ikan; i. melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan; j. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan usaha sarana kesehatan hewan dan ikan; k. memproses rekomendasi izin usaha kesehatan hewan/petshop; l. melaksanakan pelayanan klinik hewan dan ikan keliling; m. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan terhadap hewan, ternak dan ikan; n. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan di tempat penampungan hewan, ternak dan ikan termasuk hari besar keagamaan; o. melaksanakan pembinaan bimbingan dan pelayanan kesehatan pada hewan kesayangan dan ikan hias; p. melaksanakan pembinaan dan memproses rekomendasi izin praktek dokter hewan; q. memproses rekomendasi usaha penampungan hewan kesayangan, ternak dan ikan; r. memproses rekomendasi izin penampungan daging dan ikan, pasar swalayan, toko daging dan ikan dan distributor daging dan ikan. (4) Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
melaksanakan pembinaan mutu hasil peternakan dan perikanan; melaksanakan pemantauan mutu produk olahan hasil peternakan dan perikanan; melaksanakan pembinaan diversifikasi pengolahan produk peternakan dan perikanan; melaksanakan kemitraan terhadap usaha pengolahan produk peternakan dan perikanan; melaksanakan identifikasi dan pemantauan penggunaan teknologi pengolahan; melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi penanganan dan pengolahan produk peternakan dan perikanan; mengembangkan sarana pengolahan; menyusun rencana dan pelaksanaan program penyuluhan; merencanakan dan melaksanakan pelatihan keterampilan teknis pengolahan hasil peternakan dan perikanan; melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan kelompok dan assosiasi/kelembagaan peternak, petani ikan, nelayan, pedagang dan pengolah hasil peternakan dan perikanan serta hobies; melaksanakan pengelolaan sarana penyuluhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh peternakan dan perikanan; melaksanakan pembinaan mutu hasil peternakan dan perikanan; menginventarisasi dan menyebarluaskan hasil uji lapang teknologi pengolahan hasil peternakan dan perikanan; melaksanakan kerjasama dengan media massa dalam pelaksanaan pembinaan mutu hasil peternakan dan perikanan serta promosi dan publikasi melalui media cetak dan elektronik; menyelenggarakan forum fasilitasi pembentukan kemitraan melalui usaha peternakan dan perikanan.
(5) Seksi Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas: a. melaksanakan bimbingan, pembinaan usaha dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan; b. melaksanakan penyuluhan usaha peternakan dan perikanan; c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan usaha, pemasaran dan pengembangan agribisnis di bidang peternakan dan perikanan; d. memberikan pelayanan usaha dan pemasaran di bidang peternakan dan perikanan;
e. melaksanakan pembinaan usaha peternakan dan perikanan dalam mencukupi kebutuhan bahan pangan asal hewan dan ikan; f. melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin/tanda daftar usaha tempat penampungan unggas dan tempat pemotongan unggas; g. melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP); h. melaksanakan pemantauan dan menyebarluaskan informasi harga komoditi peternakan dan perikanan; i. melaksanakan pemantauan kebutuhan dan pengadaan komoditi peternakan dan perikanan; j. melaksanakan pembinaan permodalan, perkreditan, investasi dan kemitraan usaha di bidang peternakan dan perikanan; k. melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap masyarakat penerima bantuan; l. melaksanakan supervisi dan monitoring perkreditan dan investasi usaha peternakan dan perikanan; m. melaksanakan promosi hasil peternakan dan perikanan; n. memproses izin/rekomendasi kelayakan usaha peternakan dan perikanan; o. memberikan rekomendasi permodalan dan perkreditan usaha peternakan dan perikanan; p. melaksanakan pengembangan sarana usaha; q. melaksanakan pembinaan dan pemantauan distribusi dan pemasaran produk peternakan dan perikanan; r. menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan dan pengoperasian fasilitas distribusi dan pemasaran produk peternakan dan perikanan; s. melaksanakan pembinaan dan pengembangan rumah makan hasil peternakan dan perikanan serta swalayan. (6) Seksi Pengawasan dan Penertiban mempunyai tugas: a. melaksanakan pengawasan dan penertiban peredaran bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan hasil perikanan; b. melaksanakan pengawasan dan penertiban peredaran ikan hidup; c. melaksanakan pengawasan dan penertiban pemotongan hewan di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH); d. melaksanakan pengawasan dan penertiban pemasukkan dan pengeluaran serta peredaran ikan/hasil perikanan; e. melaksanakan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sumberdaya perikanan; f. melaksanakan pengawasan dan penertiban pemotongan dan peredaran ayam bangkai; g. melaksanakan pengawasan dan penertiban sarana kesehatan hewan, obat hewan dan ikan; h. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap penampungan ternak dan ikan serta pemotongan ternak; i. melaksanakan pengawasan dan penertiban peredaran bibit/benih, pakan ternak dan ikan; j. melaksanakan pengawasan perizinan dokter hewan praktek; k. melaksanakan pengawasan pencemaran limbah usaha peternakan dan perikanan; l. melaksanakan pengawasan dan penertiban hewan rentan rabies; m. melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka pelanggaran di bidang peternakan dan perikanan; n. melaksanakan pemberkasan perkara dan mengajukan tersangka kepengadilan; o. membantu jaksa melakukan eksekusi keputusan pengadilan.
Bagian Keduabelas Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pasal 34 (1) Di Kotamadya Jakarta Utara dibentuk Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. (2) Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas dan secara taktis operational kepada Walikotamadya yang bersangkutan. Pasal 35 (1) Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan, pembinaan, pelayanan, pengawasan/penertiban dan pengembangan di bidang produksi, kesehatan hewan/ikan, kesehatan masyarakat veleriner, pembinaan mutu dan pengolahan, usaha dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan pemberdayaan masyarakat peternakan, perikanan, pesisir dan pantai, peningkatan eksplorasi, ekspolilasi dan rehabilitasi kelautan berdasarkan Kebijakan teknis Kepala Dinas dan kebijakan operasional Walikotamadya. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; b. penyelenggaraan usaha peningkatan produksi, produktifitas dan investasi di bidang peternakan dan perikanan; c. penyelenggaraan usaha pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit serta organisme pengganggu; d. pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan perairan umum untuk kegiatan usaha perikanan; e. pemberdayaan peternak, petani ikan, nelayan, pedagang, pengolah, lembaga peternakan dan perikanan serta pelaku usaha peternakan dan perikanan lainnya; f. pembinaan dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan petani, pedagang, dan pengolah perikanan; g. pembinaan dan pengawasan mutu, pengembangan pasca panen dan pengolahan hasii peternakan dan perikanan; h. pembinaan dan pendayagunaan pesisir, pantai dan perairan umum; i. pengendalian dan pengawasan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan; j. pelaksanaan ekplorasi, ekploitasi, rehabilitasi dan perlindungan sumberdaya perikanan dan kelautan; k. pemetaan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan; l. pembinaan usaha produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan perikanan; m. pemantauan ketersediaan, mutu, distribusi, pemasaran produk, dan perlengkapan yang digunakan; n. pengoperasian sarana/fasilitas produksi dan pemasaran; o. pemenuhan kebutuhan pangan hewani yang berasal dari hasil peternakan dan perikanan; p. pengoperasian balai benih ikan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan untuk pembenihan dan produksi; q. penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan pelayanan bidang produksi, kesehatan hewan dan ikan, kesehatan masyarakat veteriner, bidang usaha dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan; r. penyelenggaraan pengawasan dan penertiban lerhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan. Pasal 36 (1) Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g.
Subbagian Tata Usaha; Seksi Produksi; Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan; Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan; Seksi Usaha dan Pemasaran; Seksi Pengawasan dan Penertiban; Seksi Pembinaan, Kelembagaan Pesisir dan Pantai.
(2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Pasal 37 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.
menyiapkan dan menyajikan data administrasi umum; mencatat dan meneliti surat masuk dan surat keluar; menggandakan dan mendistribusikan surat; menghimpun, mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mengarsipkan surat; mengatur penyelenggaraan rapat dan keprotokolan; menghimpun, meneliti dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran; mengurus pengajuan anggaran; mengelola dan mengerjakan pertanggungjawaban penggunaan keuangan; memungut, membukukan dan menyetorkan retribusi; melakukan evaluasi, pengendalian dan menyusun laporan keuangan; menyiapkan sistem informasi dan menyajikan data kepegawaian; menyusun rencana kebutuhan pegawai; menyiapkan bahan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai; melaksanakan kegiatan pembinaan mental rohani pegawai dan keluarganya; memantau dan memproses pelaksanaan disiplin pegawai; mengurus kesejahteraan pegawai dan keluarganya; mengurus, menyediakan, memelihara dan mendistribusikan alat perlengkapan kantor serta kendaraan dinas;
r. menata dan memelihara gedung kantor, menjaga tata tertib, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor; s. menyiapkan bahan rencana kebutuhan barang unit dan rencana kebutuhan perawatan barang unit; t. menerima, menyimpan dan merawat perlengkapan kantor dan peralatan operasional; u. menginventarisasi perlengkapan kantor dan peralatan operasional; v. melakukan pengumpulan, analisa dan penyiapan data statistik; w. merumuskan rencana, program kerja dan pola operasional kegiatan. (2) Seksi Produksi mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g. h.
i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.
melaksanakan identifikasi bibit ternak dan ikan; melaksanakan inseminasi buatan pada ternak dan alih mudighah; melaksanakan bioteknologi perikanan; melaksanakan bimbingan dan pembinaan perbibitan dan perbenihan; melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan produksi, pengadaan dan penggunaan pakan serta sarana dan prasarana produksi; melaksanakan bimbingan dan pembinaan penggunaan alat dan mesin peternakan dan perikanan; melaksanakan bimbingan dan penyuluhan produksi; melaksanakan bimbingan, pembinaan kepada penyuluh peternakan dan perikanan dalam penyusunan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan dan identifikasi faktor penentu serta teknologi terapan; mengelola, mendistribusikan dan membimbing penggunaan sarana penyuluhan; melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penanganan limbah peternakan dan perikanan; melaksanakan pembinaan dan pengendalian peredaran obat-obatan hewan dan ikan; melaksanakan pembinaan dan pengendalian peredaran pakan ternak dan ikan; melaksanakan pengendalian penyakit reproduksi dan kemajiran pada ternak, hewan dan ikan; melaksanakan pembinaan dan pengendalian peredaran bibit ternak/hewan dan benih ikan; melaksanakan pengembangan teknis budidaya ternak, hewan dan ikan; melaksanakan usaha pencegahan, penanggulangan dan pengendalian hama penyakit serta organisme pengganggu; melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan sumberdaya waduk/danau/situ/rawa dan sungai untuk budidaya petemakan dan perikanan; melaksanakan penataan ruang untuk usaha budidaya peternakan dan perikanan; melaksanakan kaji terap untuk pengembangan potensi sumberdaya peternakan dan perikanan; melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, rehabilitasi dan perlindungan sumberdaya perikanan dan kelautan; melaksanakan pembinaan dan pengembangan kawasan rekreasi peternakan dan perikanan; melaksanakan produksi benih dan pendistribusiannya.
(3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas; a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kesehatan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan dan higiene/sanitasi usaha bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan; b. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, proses pemotongan hewan, higiene dan sanitasi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH); c. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging dalam rangka pemotongan hewan pada hari besar keagamaan dan keperluan adat; d. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan pemotongan unggas di Rumah/Tempat Pemotongan Unggas (R/TPU); e. memproses penerbitan Kartu Tanda Berjualan Daging (KTBD) dan Kartu Tanda Pengenal Loper Susu (KTPLS); f. melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan Izin Usaha Pemotongan Kambing/Domba dan Unggas; g. melaksanakan penyuluhan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan; h. melaksanakan pengamatan dini, epidemiologi, pemetaan dan peramalan wabah penyakit hewan dan ikan; i. melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan; j. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan usaha sarana kesehatan hewan dan ikan; k. memproses rekomendasi izin usaha kesehatan hewan/petshop; l. melaksanakan pelayanan klinik hewan dan ikan keliling; m. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan terhadap hewan, ternak dan ikan; n. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan di tempat penampungan hewan, ternak dan ikan termasuk hari besar keagamaan; o. melaksanakan pembinaan bimbingan dan pelayanan kesehatan pada hewan kesayangan dan ikan hias; p. melaksanakan pembinaan dan memproses rekomendasi izin praktek dokter hewan; q. memproses rekomendasi usaha penampungan hewan kesayangan, ternak dan ikan; r. memproses rekomendasi izin penampungan daging dan ikan, pasar swalayan, toko daging dan ikan dan
distributor daging dan ikan. (4) Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
melaksanakan pembinaan mutu hasil peternakan dan perikanan; melaksanakan pemantauan mutu produk olahan hasil peternakan dan perikanan; melaksanakan pembinaan diversifikasi pengolahan produk peternakan dan perikanan; melaksanakan kemitraan terhadap usaha pengolahan produk peternakan dan perikanan; melaksanakan identifikasi dan pemantauan penggunaan teknologi pengolahan; melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi penanganan dan pengolahan produk peternakan dan perikanan; mengembangkan sarana pengolahan; menyusun rencana dan pelaksanaan program penyuluhan; merencanakan dan melaksanakan pelatihan keterampilan teknis pengolahan hasil peternakan dan perikanan; melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan kelompok dan asosiasi/kelembagaan peternak, petani ikan, nelayan, pedagang dan pengolah hasil peternakan dan perikanan serta hobies; melaksanakan pengelolaan sarana penyuluhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh peternakan dan perikanan, melaksanakan pembinaan mutu hasil peternakan dan perikanan; menginventarisasi dan menyebarluaskan hasil uji lapang teknologi pengolahan hasil peternakan dan perikanan; melaksanakan kerjasama dengan media massa dalam pelaksanaan pembinaan mutu hasil peternakan dan perikanan serta promosi dan publikasi melalui media cetak dan elektronik; menyelenggarakan forum fasilitasi pembentukan kemitraan melalui usaha peternakan dan perikanan.
(5) Seksi Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas: a. melaksanakan bimbingan, pembinaan usaha dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan; b. melaksanakan penyuluhan usaha peternakan dan perikanan; c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan usaha, pemasaran dan pengembangan agribisnis di bidang peternakan dan perikanan; d. memberikan pelayanan usaha dan pemasaran di bidang peternakan dan perikanan; e. melaksanakan pembinaan usaha peternakan dan perikanan dalam mencukupi kebutuhan bahan pangan asal hewan dan ikan; f. melaksanakan pembinaan dan penelitian serta evaluasi terhadap permohonan izin/tanda daftar usaha tempat penampungan unggas dan tempat pemotongan unggas; g. melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP); h. melaksanakan pemantauan dan menyebarluaskan informasi harga komoditi peternakan dan perikanan; i. melaksanakan pemantauan kebutuhan dan pengadaan komoditi peternakan dan perikanan; j. melaksanakan pembinaan permodalan, perkreditan, investasi dan kemitraan usaha di bidang peternakan dan perikanan; k. melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap masyarakat penerima bantuan; l. melaksanakan supervisi dan monitoring perkreditan dan investasi usaha peternakan dan perikanan; m. melaksanakan promosi hasil peternakan dan perikanan; n. memproses izin/rekomendasi kelayakan usaha peternakan dan perikanan: o. memberikan rekomendasi permodalan dan perkreditan; p. melaksanakan pengembangan sarana usaha; q. melaksanakan pembinaan dan pemantauan distribusi dan pemasaran produk peternakan dan perikanan; r. menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan dan pengoperasian fasilitas distribusi dan pemasaran produk peternakan dan perikanan; s. melaksanakan pembinaan dan pengembangan rumah makan hasil peternakan dan perikanan serta swalayan. (6) Seksi Pengawasan dan Penertiban mempunyai tugas: a. melaksanakan pengawasan dan penertiban peredaran bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan hasit perikanan; b. melaksanakan pengawasan dan penerliban peredaran ikan hidup; c. melaksanakan pengawasan dan penertiban pemotongan hewan di luar Rumah Pemolongan Hewan (RPH); d. melaksanakan pengawasan dan penertiban pemasukkan dan pengeluaran serta peredaran ikan/hasil perikanan; e. melaksanakan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sumberdaya perikanan; f. melaksanakan pengawasan dan penertiban pemotongan dan peredaran ayam bangkai; g. melaksanakan pengawasan dan penerliban pendaratan ikan;
h. melaksanakan pengawasan dan penertiban penangkapan ikan; i. melaksanakan pengawasan dan penertiban sarana kesehatan hewan, obat hewan dan ikan; j. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap penampungan ternak dan ikan serta pemotongan ternak; k. melaksanakan pengawasan dan penertiban peredaran bibit/ benih, pakan ternak dan ikan; l. melaksanakan pengawasan perizinan dokter hewan praktek; m. melaksanakan pengawasan pencemaran limbah usaha peternakan dan perikanan; n. melaksanakan pengawasan dan penertiban hewan rentan rabies; o. melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka pelanggaran di bidang peternakan, perikanan dan kelautan; p. melaksanakan pemberkasan perkara dan mengajukan tersangka ke pengadilan. (7) Seksi Pembinaan, Kelembagaan, Pesisir dan Pantai mempunyai tugas: a. menyusun rencana pemberdayaan masyarakat peternakan dan perikanan serta pemanfaatan pesisir dan pantai; b. melaksanakan pemberdayaan sumber daya peternakan, perikanan dan kelautan; c. mengusulkan dan melaksanakan pelatihan keterampilan teknis perikanan dan kelautan; d. mengelola sarana penyuluhan, membimbing kelembagaan nelayan, petani ikan dan pengolah ikan, serta mendayagunakan penyuluh Perikanan; e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan sumberdaya pesisir dan kelautan; f. menyebarluaskan informasi teknologi perikanan dan kelautan.
Bagian Ketigabelas Seksi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Pasal 38 (1) Di kecamatan tertentu dibentuk Seksi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. (2) Seksi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara teknis administrasi kepada Kepala Suku Dinas dan secara taktis operasional kepada Camat yang bersangkutan. Pasal 39 (1) Seksi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan mempunyai tugas: a. melaksanakan bimbingan dan pengembangan sumberdaya manusia di bidang produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran; b. melaksanakan pendataan dan pemantauan potensi peternakan dan perikanan; c. melaksanakan pemantauan dan penyampaian informasi pasar, usaha dan kelembagaan masyarakat peternakan dan perikanan; d. melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pengusahaan peternakan dan perikanan berdasarkan perizinan usaha dan tanda daftar usaha yang telah diterbitkan; e. menampung dan mengusulkan aspirasi dari masyarakat; f. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat peternakan, perikanan serta pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pantai berkerjasama dengan unit/instansi lain.
Bagian Keempatbelas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 40 (1) Di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Bagian Kelimabelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 41 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan daiam menunjang tugas dan fungsi Dinas, Peternakan, Perikanan dan Kelautan sesuai dengan keahliannya masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah sub kelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 42 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berkaitan dengan fungsinya. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan maupun dalam hubungan dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta. Pasal 43 (1) Tiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (3) Tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan.
BABV KEPEGAWAIAN Pasal 44 Kepegawaian Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KEUANGAN Pasal 45 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dinyalakan tidak berlaku lagi. Pasal 47 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. H. FAUZI BOWO NIP 470044314 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 36
