Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 102 TAHUN 2007 TENTANG PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA-BENDA BERHARGA SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 177 Tahun 1998 telah ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemusnahan Benda-benda Berharga sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
b.
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2005 tentang Pengadaan dan Pengendalian Benda-benda Berharga sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah, maka keberadaan Keputusan Gubernur Nomor 177 Tahun 1998 sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan dan Pemusnahan Bendabenda Berharga sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah.
1.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
2.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, 16. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007; 17. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2005 tentang Pengadaan dan Pengendalian Benda-benda Berharga sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah; 18. Peraturan Gubernur Nomor 126 Pemungutan Retribusi Daerah.
Tahun
2006
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDABENDA BERHARGA SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.
Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.
Biro Perlengkapan adalah Biro Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.
Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UK-SKPD adalah SKPD/UK-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan memungut retribusi daerah dari Masyarakat/Wajib Retribusi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.
Benda-benda berharga adalah barang cetakan yang mempunyai nilai nominal antara lain leges, formulir berharga, karcis, kartu, kupon dan sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan retribusi daerah sesuai tarif menurut Peraturan Daerah dan berfungsi sama dengan ketetapan.
10. Pemegang Khusus Barang adalah pegawai pada unit kerja/satuan kerja yang diserahi tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang daerah yang bergerak digudang unit kerja/satuan kerja atau tempat lain yang ditunjuk. 11. Penghapusan adalah tindakan menghapus benda-benda berharga sebagai sarana pemungutan retribusi daerah dari daftar dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna benda-benda berharga sebagai sarana pemungutan retribusi daerah dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 12. Pemusnahan adalah kegiatan dalam rangka penghapusan benda-benda berharga dengan cara dibakar, dikubur, dihancurkan dengan alat penghancur. 13. Panitia Penghapusan dan Pemusnahan Benda-benda Berharga adalah Panitia Penghapusan dan Pemusnahan Benda-benda berharga yang dibentuk dengan keputusan Kepala SKPD sebagai pengguna dan/atau kuasa pengguna benda-benda berharga sebagai sarana pemungutan retribusi daerah.
BAB II TUJUAN DAN DASAR PENGHAPUSAN Pasal 2 Tujuan dilakukannya penghapusan dan pemusnahan benda-benda berharga adalah sebagai berikut. a. Membebaskan pertanggungjawaban Pengurus Barang/Pemegang Khusus barang, baik administrasi maupun fisik terhadap benda-benda berharga yang berada dalam pengurusannya. b. Menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan benda-benda berharga yang sudah tidak dapat digunakan lagi dalam pemungutan retribusi daerah; c. Menghindari biaya penyimpanan yang lebih besar terhadap benda-benda berharga yang sudah tidak berdaya guna. Pasal 3 Dasarnya dilakukannya penghapusan dan pemusnahan benda-benda berharga adalah sebagai berikut: a. Keadaan fisik barang : 1. rusak/cacat sehingga tidak dapat digunakan lagi; 2. hilang; 3. tidak berdaya guna dan berhasil guna. b. Perubahan nilai nominal yang tercantum dalam benda-benda berharga dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Habisnya masa berlaku penggunaan benda-benda berharga.
BAB III PENGHAPUSAN BENDA-BENDA BERHARGA Pasal 4 (1) Penghapusan benda-benda berharga dilakukan oleh Panitia Penghapusan dan Pemusnahan Benda-benda Berharga yang dibentuk dengan keputusan Kepala SKPD/UK-SKPD sebagai Kuasa Pengguna benda-benda berharga. (2) Panitia Penghapusan dan Pemusnahan Benda-benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. Badan Pengawasan Daerah;
b. Biro Perlengkapan; c. Biro Hukum. d. Biro Keuangan e. Dipenda; f.
SKPD/UK-SKPD pemungut Retribusi Daerah sebagai pengguna dan/atau Kuasa Pengguna benda-benda berharga.
(3) Panitia Penghapusan dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu Sub Panitia Penghapusan dan Pemusnahan yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD/UK-SKPD pengguna dan/atau kuasa penggguna benda-benda berharga sebagai sarana pemungutan retribusi daerah. (4) Pelaksanaan penghapusan benda-benda berharga dilakukan oleh Panitia Penghapusan Benda-benda Berharga setelah mendapat persetujuan dari Gubernur. Pasal 5 (1) Tugas pokok Panitia Penghapusan dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah: a. Mengadakan penilaian terhadap hasil penelitian dan penilaian keadaan fisik benda benda berharga yang akan dihapus yang dituangkan dalam berita acara hasil penilaian; b. Menyampaikan usulan/saran pertimbangan kepada Kepala SKPD/UK-SKPD pengguna benda-benda berharga sebagai bahan usulan persetujuan penghapusan benda-benda berharga oleh Gubernur; c. Melaksanakan proses penghapusan dan pelepasan pertanggung-jawaban benda benda berharga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, maka Kepala SKPD/UK-SKPD selanjutnya mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan penghapusan dan pemusnahan benda-benda berharga. (3) Berdasarkan persetujuan Gubernur terhadap usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD/UK-SKPD memproses Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur selaku Pengelola Barang Daerah. (4)
Kepala SKPD melakukan kegiatan Penghapusan dengan memerintahkan kepada Pemegang Khusus Barang untuk menyiapkan pelaksanaan penghapusan benda-benda berharga yang berada di bawah pengurusannya sesuai amanat Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)
Tugas pokok Subpanitia Penghapusan dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut. a. Melakukan penelitian dan penilaian teknis keadaan fisik benda-benda berharga yang akan dihapus. b. Melaporkan hasil penelitian dan penilaian serta usulan/saran untuk penghapusan kepada panitia penghapusan dan pemusnahan yang dituangkan dalam bentuk berita cara penelitian dan penilaian. c. Laporan yang dituangkan dalam bentuk berita acara penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus menyebutkan jenis, nomor urut/seri, nilai nominal dan warna serta masa berlakunya benda-benda berharga. d. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, Subpanitia Penghapusan dan Pemusnahan mempunyai tugas menyiapkan dan memroses kegiatan yang bersifat administrasi dan teknis penghapusan dan pemusnahan.
BAB IV PEMUSNAHAN BENDA-BENDA BERHARGA Pasal 6
(1) Pelaksanaan pemusnahan benda-benda berharga yang dipimpin oleh Kepala SKPD/UK-SKPD dan disaksikan oleh Panitia Penghapusan dan Pemusnahan.
(2)
Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap sebagai berikut. a. Menyiapkan/menghimpun benda-benda berharga yang akan dimusnahkan. b. Membakar atau mengubur atau menghancurkan dengan alat penghancur dan lain sebagainya. c. Membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan. d. Membuat berita acara pemusnahan. e. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah.
BAB V PEMBEBASAN DARI PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 7 (1)
Pemegang Khusus Barang atau Kepala SKPD/UK-SKPD Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mencoret dari daftar benda-benda berharga yang telah dihapuskan dari buku dan kartu barang serta membubuhi nomor tanggal berita acara penghapusan.
(2)
Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala SKPD/UK-SKPD sebagai atasan langsung.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 8 Biaya untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan dan pemusnahan benda-benda berharga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing masing SKPD/UK-SKPD pemungut retribusi daerah.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 (1)
Terhadap benda-benda berharga yang telah ada sebelum diberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2005, yang berada pada Dinas Pendapatan Daerah, maka proses penghapusan dan pemusnahan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
(2)
Terhadap benda-benda berharga yang telah ada sebelum diberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 112 tahun 2005, yang berada pada SKPD/UK-SKPD pemungut retribusi daerah, maka proses penghapusan dan pemusnahan dilaksanakan oleh SKPD/UK-SKPD dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 177 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemusnahan Benda-benda Berharga sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Gubernur
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 13 Juli 2007
Diundangkan di Jakarta pada tanggal, 14 Agustus 2007
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 104.
ini
dengan
