Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Biro Hukum dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, perlu menata jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk menjamin karier kepangkatan dan pembinaan pegawai di lingkungan Biro Hukum perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik indonesia;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Rangkap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005;
7.
Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 /KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangah dan Angka kreditnya;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Keputusan Gubernur Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta; 12. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pengusuian dah Penerapan Jabatan Fungsionai d lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Keputusan Gubernur Nomor 748 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penilaian Jabatan Fungsional di Lingkungan Pernerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
FUNGSIONAL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan: 1.
Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Provinsi DKI Jakarta
3.
Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5.
Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6.
Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7.
Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah.
8.
Rancangan adalah naskah hasil penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya.
9.
Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Perancang dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat Perancang.
10. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur. 11. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim Penilai yang membantu pejabat yang berwenang dalam rangka penetapan angka kredit bagi pejabat fungsionai Perancang Peraturan Perundang-undangan. 12. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional. BAB II JENIS DAN KEDUDUKAN Pasal 2 Jabatan Fungsional Perancang termasuk dalam Rumpun Hukum dan Peradilan Pasal 3 Jabatan Fungsionai Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsionsi Perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya BAB III JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN Pasal 4 Jenjang jabatan fungsionai Perancang dan pangkat/golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: a. b. c. d.
Perancang Pettama (golongan Ill/a dan golongan lll/b); Perancang Muda (goiongan Ill/c dan golongan lll/d); Perancang Madya (golongan IV/a, golongan IV/b dan golongan IV/c); Perancang Utama (golongan IV/d dan golongan IV/e). BAB IV PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 5
1)
Penghitungan formasi jabatan fungsional dilakukan dengan cara volume masingmasing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.
2)
Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
3)
Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
4)
Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. BAB V KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6
1)
Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Perancang sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
jenjang
jabatan
2)
Formasi Jabatan Fungsionai Perancang akan ditinjau ulang setiap lima tahun sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3)
Pengisian formasi jabatan fungsionai Perancang diusulkan oleh Kepala Biro Hukum selaku koordinator kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah. Pasal 7
1)
Terhadap Pengisian formasi jabatan fungsional Perancang yang diusulkan oleh Kepala Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), selanjutnya dilakukan penilaian prestasi kerja oleh Badan Kepegawaian Daerah.
2)
Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BAB VI PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8
Syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional Perancang adalah sebagai berikut: a.
Persyaratan Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Perancang adalah: 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana lain di bidang Hukum; 2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a; 3. Lulus pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perancang peraturan perundangundangan; 4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
b.
Persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Perancang adalah : 1. Serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang; 2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a; 3. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan fungsional Perancang; 4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 5. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang diduduki; 6. Memiliki pengalaman di bidang kegiatan Perancang Peraturan Perundangundangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
7. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir yang didudukinya. c.
Pegawai Negeri Sipil yang tiiangkat dalam jabatan fungsionai Perancang dapat menduduki jabatan rangkap dengan jabatan struktuial yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan. BAB VII PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9
Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsionai Pegawai Negeri Sipil daiam dan dari jabatan fungsionai Perancang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 10 1)
Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsure penunjang.
2)
Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah setelah ada penetapan angka kredit Pasal 11
Pejabat fungsionai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jenjang jabatan yang diatur dengan keputusan Presiden. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, dan perigembangan karier, pejabat fungsionai perancang dapat dipindahkan ke jabatan struktural dan jabatan fungsionai lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Gubernur ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2008 Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Fauzi Bowo
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2008 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Muhayat NIP 050012362 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 58
