Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN /ANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi kependudukan yang mencakup Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peningkatan kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; b. ~
bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, maka perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimt na telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Pelaksanaan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 15. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.
PASAL I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 1 Februari 2005 dan diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 11 tanggal 14 Februari 2005, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 43 dan 44 diubah serta angka 39 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.
Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah wilayah kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
6.
Walikotamadya/Bupati adalah Walikotamadya/Bupati Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.
Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. 9.
Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Camat adalah Kepala Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11. Lurah adalah Kepala Kelurahan di di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI maupun Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA, yang bertempat tinggal dalam Provinsi Daerah Khusus Ibu Jakarta sekurang-kurangnya 180 (seratus delapan puluh) hari dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Gubernur. 13. Calon penduduk adalah pendatang yang bertujuan untuk bertempat tinggal tetap dan datang akibat mutasi kepindahan dari luar daerah dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Gubernur. 14. Pendatang adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Provinsi DKI Jakarta yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pendatang yang telah ditetapkan oeh Gubernur. 15. Tamu adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan
Kunjungan singKat bukan untuk bertempat tinggal tetap, yang lamanya tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
16. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga. 17. Kepala Keluarga adalah : a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu. b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri. c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama. 18. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga. 19. Pendaftaran Penduduk adalah seluruh rangkaian kegiatan pendaftaran penduduk pengelolaan data dan informasi kependudukan serta penerbitan dokumen pendaftaran penduduk. 20. Pencatatan Sipil adalah seluruh rangkaian kegiatan pencatatan tentang peristiwa yang menyangkut keperdataan seseorang meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, pengangkatan anak serta kematian. 21. Pengelolaan data dan informasi kependudukan adalah keseluruhan proses perekaman, pemutakhiran dan pemanfaatan data kependudukan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat dan penyajian informasi kependudukan. 22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor induk yang diberikan kepada setiap penduduk. 23. Nomor Induk Pendatang yang selanjutnya disingkat NIP, adalah nomor induk yang diberikan kepada setiap pendatang. 24. Dokumen pendaftaran penduduk adalah keterangan tertulis hasil pendaftaran penduduk yang dapat berupa Kartu Identitas.Surat Keterangan yang dijadikan bukti otentik. 25. Dokumen pencatatan sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catataan sipil yang meliputi akta kelahiran.akta perkawinan akta perceraian akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta pengakuan dan pengesahan anak dan akta kematian. 26. Kartu Identitas adalah keterangan tertulis hasil pendaftaran penduduk
yang terdiri dari Kartu Keluarga, Kartu Tanda PenduduK dan Kartu
Identitas Pendatang. 27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
28. Kartu Tanda Penduduk yang bukti diri bagi setiap penduduk.
selanjutnya
disingkat
KTP
adalah
kartu
29. Kartu Identitas Pendatang yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu bukti diri bagi setiap pendatang. 30. Akta Catatan Sipil adalah catatan autentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta kematian. 31. Akta Kelahiran adalah catatan autentik hasil pencatatan peristiwa kelahiran. 32. Daftar Umum Register Akta Kelahiran adalah Daftar Register hasil pencatatan peristiwa kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja sejak tanggal peristiwa kelahiran. 33. Daftar Tambahan Register Kelahiran adalah Daftar Register hasil pencatatan peristiwa kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan melebihi jangka waktu 60 hari kerja bagi WNI. 34. Daftar Istimewa Register Akta Kelahiran adalah Daftar Register hasil pencatatan peristiwa kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam jangka waktu melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal peristiwa kelahiran bagi WNA. 35. Akta Perkawinan adalah catatan autentik hasil pencatatan tentang peristiwa perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam. 36. Akta Perceraian adalah catatan autentik hasil pencatatan tentang peristiwa perceraian bagi perkawinan selain Agama Islam yang putus berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 37. Akta Pengakuan Anak adalah catatan autentik hasil pencatatan peristiwa pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah dengan persetujuan ibu kandung anak tersebut. 38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri. 39. Dihapus. 40. Pengangkatan Anak (Adopsi) adalah catatan autentik yang dibuat atas terjadinya peristiwa pengangkatan anak yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 41. Akta Kematian adalah catatan autentik hasil pencatatan peristiwa kematian. 42. Daftar Umum Register Akta Kematian adalah Daftar Register hasil pencatatan peristiwa kematian yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja sejak tanggal peristiwa kematian. 43. Daftar Tambahan Register Akta Kematian adalah Daftar Register hasil pencatatan peristiwa kematian yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang disampaikan melebihi jangka waktu 60 hari kerja sampai dengan satu tahun sejak tanggal peristiwa kematian bagi WNI.
44. Daftar Istimewa Register Akta Kematian adalah Daftar Register hasil pencatatan peristiwa kematian yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam jangka waktu melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal peristiwa kelahiran bagi WNA. 45. Surat Keterangan Kependudukan adalah keterangan tertulis hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi keterangan tentang mutasi data dan mutasi biodata penduduk, pendatang maupun tamu. 46. Data kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk. 47. Mutasi data adalah perubahan data kependudukan sebagai akibat peristiwa kelahiran, kematian, kedatangan, dan kepindahan. 48. Biodata adalah data yang melekat terhadap diri seseorang antara lain: nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, kewarganegaraan, golongan darah dan sidik jari. 49. Mutasi Biodata adalah perubahan data kependudukan akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, perubahan tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga, perubahan alamat tempat tinggal dan perubahan status kewarganegaraan. 50. Warga Negara Indonesia adalah Orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan Orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. 51. Warga Negara Asing adalah Orang-orang yang tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada angka 50. 52. Buku Induk Penduduk dan Suku Induk Pendatang adalah buku yang memuat data awal semua penduduk dan pendatang di masing-masing Kelurahan. 53. Buku Mutasi penduduk dan Buku Mutasi Pendatang adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk dan pendatang masing-masing kelurahan. 54. Buku Register adalah buku yang digunakan untuk mencatat setiap jenis permohonan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan. 55. Kartu Warga Negara Asing adalah kartu yang memuat data penduduk seorang WNA dan keterangan lain yang menyangkut dirinya. 56. Ketentuan Pasal 40 ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi berikut: Pasal 40 (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin dan atau sebelumnya pernah kawin wajib memiliki KTP.
(2) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki satu KTP. (3) Kewajiban untuk memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 tahun atau telah kawin dan atau sebelumnya pernah kawin. (4) KTP yang telah habis masa berlakunya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, yang bersangkutan wajib melaporkan ke Lurah; (5) KTP yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk yang baru. (6) KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 tahun, dan bagi WNA Pemegang KITAP sesuai dengan masa berlaku izin tinggal tetap. (7) KTP yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data/biodata harus diganti dengan yang baru. (8) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih diberikan KTP seumur hidup. 57. Ketentuan dalam Bab IV Bagian Pertama dan Bagian Kedua dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 64 diubah, Ketentuan Bab IV Bagian Pertama dan Bagian Kedua dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 64 berbunyi sebagai berikut: BAB IV PENCATATAN SIPIL Bagian Pertama Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pasal 55 (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan di wilayah tempat peristiwa kelahiran terjadi, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran; (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Daftar Umum Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (3) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilaksanakan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya. Pasal 56 (1) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi WNI atau Penetapan Pengadilan bagi WNA.
(2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatannya dilakukan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi WNI dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi WNA. (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WNI dicatat pada Daftar Tambahan Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WNA dicatat pada Daftar Istimewa Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pasal 57 (1) Dalam hal wilayah tempat peristiwa kelahiran yang berbeda dengan tempat tinggal atau berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta, Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili; (2) Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, dilakukan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan dilengkapi Berita Acara Kepolisian serta bukti-bukti lain yang menguatkan. Pasal 58 Persyaratan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 57 adalah sebagai
berikut: a.
Surat Keterangan Kelahiran dari yang berwenang antara lain Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Dokter, Bidan, Penolong Kelahiran, Nakhoda atau Pilot;
b.
Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dari Lurah;
c.
Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi WNI yang pencatatannya melebihi batas waktu yang ditentukan atau Penetapan Pengadilan bagi yang WNA;
d.
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
e.
Laporan Penemuan Anak dan Berita Acara Kepolisian , bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya;
f.
Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang (SKSKP) dan Kartu Identitas Pendatang; *
g.
Akta Perkawinan/Akta Nikah Orang Tua;
h.
Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan;
i.
Bagi WNA agar melampirkan diperlukan antara lain :
fotokopi
dokumen
Orang
Tua
yang
> > >
Dokumen Imigrasi. Surat Keterangan Lapor Diri dari Kepolisian Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk WNA Pasal 59
Setiap permohonan pencatatan kelahiran dicatat dalam Buku Induk Pencatatan Kelahiran dan sebagai bukti pencatatan kelahiran diberikan Kutipan Akta Kelahiran. Pasal 60 Petunjuk Teknis pencatatan kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bagian Kedua Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran Luar Negeri Pasal 61 (1) Setiap Kelahiran Penduduk WNI yang terjadi di luar negeri dan telah memperoleh Akta Kelahiran dari Lembaga yang berwenang di luar negeri, dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari
kembali
pada
ayat
(1)
dilakukan
kerja sejak yang bersangkutan
ke Indonesia; (3) Pelaporan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Keterangan Keterlambatan (Model OS-18); (4) Pelaporan Kelahiran di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Buku Register Pelaporan Kelahiran Luar Negeri dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Luar Negeri. Pasal 62 Persyaratan untuk pelaporan kelahiran di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) adalah sebagai berikut: a.
Akta Perkawinan orang tua;
b.
Kutipan akta kelahiran penterjemah resmi;
c.
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua;
d.
Pasport orang tua.
luar
negeri
Pasal 63
yang
telah
diterjemahkan
oleh
(1) Setiap permohonan pelaporan kelahiran luar negeri dicatat dalam Buku Induk Pencatatan Pelaporan Kelahiran Luar Negeri. (2) Sebagai bukti pelaporan kelahiran di luar negeri diberikan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Luar Negeri
Pasal 64 Petunjuk Teknis pelaporan kelahiran di luar negeri ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 4.
Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 dihapus
5.
Ketentuan Pasal 68 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 68 berbunyi sebagai berikut: Pasal 68
(1). Setiap Perkawinan yang telah sah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama selain Agama Islam dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penduduk, Pendatang atau Tamu yang tunduk pada Stbld. Tahun 1849 Nomor 25 dan Stbld Tahun 1917 Nomor 130 jo Tahun 1917 Nomor 81 dan pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penduduk, Pendatang atau Tamu yang tunduk pada Stbld. Tahun 1933 No. 75 jo Tahun 1936 Nomor 606. (2). Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak peristiwa perkawinan. (3). Pencatatan Perkawinan yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Keterangan Keterlambatan (Model OS-18 ) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penduduk, Pendatang atau Tamu yang tunduk pada Stbld. Tahun 1949 Nomor 25 dan Stbld Tahun 1917 Nomor 130 jo Tahun 1917 Nomor 81 atau dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penduduk, Pendatang atau Tamu yang tunduk pada Stbld. Tahun 1933 Nomor 75 jo Tahun 1936 Nomor 606. (4). Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Perkawinan, dicatat pada bagian pinggir akta dan kutipan akta akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan. 6.
Ketentuan berikut:
Pasal
76
diubah,
sehingga
Pasal
76
berbunyi
sebagai
Pasal 76 (1) Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapat keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi WNI yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo 1917 Nomor 81 dan Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 serta WNA dan pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi WNI yang tunduk pada WNI yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Tahun 1936 Nomor 606.
(2) Pencatatan perceraian perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak tanggal putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Pencatatan Perceraian yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat Surat Keterangan Keterlambatan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penduduk, Pendatang atau Tamu WNA atau dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penduduk, Pendatang atau Tamu WNI. (4) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Perceraian, dicatat pada bagian pinggir akta Perkawinan dan dilakukan pencabutan kutipan akta perkawinan, serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. (5) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan perkawinan, Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah yang mencatat perkawinan tersebut.
7. Ketentuan Pasal 86 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 86 berbunyi sebagai berikut: Pasal 86 (1) Setiap permohonan pencatatan pengakuan anak dicatat dalam Buku Induk Pencatatan Pengakuan Anak. (2) Sebagai bukti pencatatan pengakuan anak diberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan. 8.
Ketentuan Pasal 98 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 98 berbunyi sebagai berikut: Pasal 98
(1) Setiap peristiwa Pengangkatan Kependudukan dan Catatan Sipil.
Anak
(adopsi)
dicatatkan
di
Dinas
(2) Pencatatan Pengangkatan Anak (adopsi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan atau pengukuhan Pengadilan Negeri diterima. (3) Pencatatan Pengangkatan Anak (adopsi) yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Keterangan Peringatan Keterlambatan (Model OS-18). (4) Pencatatan Pengangkatan Anak (adopsi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada bagian pinggir Akta dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan 9.
Ketentuan BAB IV Bagian Ketujuh Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 diubah, sehingga BAB IV Bagian Ketujuh Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketujuh
Pencatatan, Penerbitan Kutipan Akta Kematian dan Pelaporan Kematian Luar Negeri Pasal 106 (1) Setiap peristiwa kematian dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah peristiwa kematian terjadi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian. (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Daftar Register Akta Kematian, dicatat pada bagian pinggir Register Akta Kelahiran yang bersangkutan dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Kutipan Akta Kematian yang pelaporannya dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya. Pasal 107 (1) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependuduhan dan Catatan sipil bagi WNI atau Penetapan Pengadilan bagi WNA. (2) Pencatatan kematian yang terlambat pencatatannya dilakukan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi WNI dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi WNA. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WNI dicatat pada Daftar Tambahan Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WNA dicatat pada Daftar Istimewa Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Pasal 108 (1) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan tempat tinggal atau berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta, Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili. (2) Pencatatan kematian bagi yang tidak diketahui asal-usulnya, dilakukan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat ditemukannya mayat, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan dilengkapi Berita Acara Kepolisian serta bukti-bukti lain yang menguatkan.
Pasal 109 Persyaratan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
a.
Surat Keterangan Pelaporan Kematian dari Lurah;
b.
Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bagi WNI yang pencatatannya melebihi jangka waktu yang ditentukan atau Penetapan Pengadilan bagi WNA;
c.
Surat keterangan pemeriksaan mayat dari rumah sakit/rumah bersalin, puskesmas, atau visum dokter;
d.
Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
e.
Fotokopi akta perkawinan/akta nikah;
f.
Fotokopi akta kelahiran;
g.
Laporan orang yang menemukan dan Berita Acara Kepolisian serta bukti-bukti lain yang menguatkan, dalam hal yang meninggal tidak diketahui asal usulnya.
10. Pasal 110 sampai dengan Pasal 113 dihapus. 11. Ketentuan Pasal 135 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 135 berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan wajib dilaporkan ke Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal memperoleh penetapan dari Instansi yang berwenang. (2) Pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Penduduk WNA menjadi Penduduk WNI; b. Penduduk WNI menjadi Penduduk WNA; c. Pendatang WNA menjadi Penduduk WNI. 12. Diantara ayat (1) dan ayat 2 Pasal 146 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), sehingga keseluruhan Pasal 146 berbunyi sebagai berikut: (1) Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; (1a) Dokumen yang dikelola meliputi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan persyaratan akta catatan sipil. (1b) Pengelolaan dokumentasi akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register akta catatan sipil. (1c) Dokumen akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan. (1) Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan Koordinasi dan Kerja Sama dengan Instansi
terkait; 13. Ketentuan dalam Lampiran, khususnya bentuk dan isi blanko Kartu Tanda Penduduk diubah menjadi sebagai berikut.
PASAL II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2007 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 7 F e b r u a r i 2 0 0 7 SEKRETARIS DAERAH BROVINS/DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 3 7 .
