Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN, KURANG MAMPU DAN BENCANA Dl PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
Menimbang
: a.
bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jakarta pada umumnya dan Keluarga miskin pada khususnya telah dilakukan Uji Coba Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 sebagaimana ditetapkan dalam Keputuan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2004;
b.
bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih perlu ditingkatkan untuk membantu pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta terhadap penduduk yang terkena bencana yang membutuhkan penanganan segera, terutama dalam pelayanan kesehatan sebagai peran sosial Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilakukan secara berkesinambungan dan bermutu;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta untuk menyempurnakan pengaturan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, Kurang Mampu dan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
: 1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007;
7.
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1374/2002 tentang Penetapan Badan Pembina Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Propinsi Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN, KURANG MAMPU DAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5.
Keluarga Miskin adalah penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang termasuk dalam data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan hasil verifikasi dan konfirmasi lapangan oleh Tim Desa;
6.
Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah institusi penyedia pelayanan kesehatan yang ditunjuk dalam JPK-Gakin berdasarkan pelayanan yang berjenjang untuk Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) menggunakan Puskesmas Kecamatan/Kelurahan terdekat dan untuk Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) dan Rawat Inap (Rl) dapat merujuk ke RSUD/RSUP dan RS Swasta yang telah menandatangani ikatan kerja sama dengan Dinas Kesehatan sebagai provider JPK-Gakin;
7.
Paket Pelayanan Esensial adalah Paket pelayanan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh rumah sakit sebagai standar pelayanan medis (SPM) dalam menangani pengobatan terhadap diagnosa penyakit tertentu bagi keluarga miskin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Fee For Service adalah cara pembayaran dari pihak pembayar (Dinas Kesehatan)
kepada Puskesmas dan rumah sakit (PPK) atas biaya kesehatan yang ditimbulkan dari pemanfaatan peserta JPK-Gakin yang didasarkan atas perhitungan biaya per pelayanan yang dilakukan oleh PPK tersebut kepada peserta, sesuai dengan tarif PPE yang disepakati; 9.
Kapitasi adalah cara pembayaran biaya kesehatan dari pihak pembayar (Dinas Kesehatan) kepada Puskesmas dengan dasar perhitungan angka pemanfaatan (utilisasi) dan unit cost yang ditetapkan dimana Pembayaran Kapitasi kepada Puskesmas didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar pada Puskesmas dimaksud pada waktu itu;
10. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat keterangan tentang tidak mampu secara ekonomi atau miskin yang diterbitkan oleh Lurah berdasarkan rekomendasi dari RT/RW yang mengetahui kondisi warganya, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan selanjutnya akan diverifikasi keberadaannya sebagai keluarga miskin.
BAB II PENYELENGGARA Pasal 2 Dalam melaksanakan fungsi sosial pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dan bencana, Pemerintah Daerah menerapkan prinsip Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM) dengan melibatkan pihak-pihak terkait yaitu Penyelenggara, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan Peserta (keluarga miskin dan bencana). Pasal 3 Dinas Kesehatan berperan sebagai penyelenggara dibantu oleh tenaga kontrak untuk melaksanakan tugas pelayanan jaminan rawat, administrasi klaim dan administrasi pelayanan kesehatan.
BAB III PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN Pasal 4 Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta (keluarga miskin dan bencana) dilaksanakan oleh Puskesmas Kecamatan/Kelurahan dan rumah sakit yang telah melaksanakan ikatan kerjasama dengan Dinas Kesehatan sebagai jejaring Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Pasal 5 Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4: a. bersifat komperehensif dan berjenjang meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), dan Rawat Inap (Rl), Ambulans 118 dan darah/apheresis Palang Merah Indonesia; b. mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
BAB IV SASARAN Pasal 6 Sasaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin dan Bencana adalah: a. penduduk Daerah khnsus Ibukota Jakarta yang termasuk dalam data kemiskinan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi lapangan; b. keluarga/masyarakat yang mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan setempat yang direkomendasikan oleh RT/RW dimana keluarga/masyarakat tersebut berdomisili; c. penghuni panti sosial/rumah singgah (bukan karyawan) yang direkomendasikan oleh Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki sertifikat panti sosial
serta kepesertaannya bersifat kolektif; d. pasien miskin penderita thalasemia Anggota Yayasan Thalasemia yang diusulkan oleh Yayasan Thalasemia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) kepada Dinas Kesehatan; e. pasien miskin dan kurang mampu dalam pelayanan kesehatan ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan (Ambulans 118); f. masyarakat lain yang mengalami kendala biaya dalam pelayanan kesehatan dengan kriteria tertentu sebagai penghargaan atas jasa-jasanya kepada mas/arakat antara lain kader aktif posyandu yang telah bekerja secarj terus menerus selama 5 tahun, anggota fokuswanda ber Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta; g. pasien korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dilayani di Puskesmas dan 17 rumah sakit; h. pasien akibat bencana yang dirawat di Puskesmas dan di 17 rumah sakit. Pasal 7 Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berobat ke Puskesmas Kecamatan/Kelurahan dan rumah sakit yang telah memiliki ikatan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan prosedur yang berlaku.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 8 Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007 pada DPA Dinas Kesehatan dengan Nomor rekening 2.2.02.10.001. Pasal 9 Rincian biaya pelayanan kesehatan keluarga miskin dan bencana sebagai berikut. a. Pembiayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit secara fee for service dan mengacu kepada Paket Pelayanan Esensial (PPE), termasuk pemberian uang muka kerja maksimum 50% (lima puluh persen) dari total Klaim (sebelum diverifikasi) untuk kelancaran operasional rumah sakit; b. Pembiayaan pelayanan kesehatan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan dilakukan secara kapitasi dan non kapitasi yang mengacu kepada tarif Pemerintah Daerah; c. Pembiayaan untuk korban bencana yang mendapat perawatan di Puskesmas maupun di 17 Rumah Sakit yang telah ditunjuk dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Pembiayaan pelayanan kesehatan dengan menggunakan ambulans 118 dan penyediaan darah/apheresis Palang Merah Indonesia bagi keluarga miskin, kurang mampu dan bencana.
BAB VI KETENTUAN LAIN Pasal 10 Proses penagihan dan segala persyaratan pembayaran tagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 (1) Pada saat mulai berlakunya peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2004 tentang Uji Coba Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 5 April 2007 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUTIYOSO
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 57
