KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 98 TAHUN 2004
TENTANG WAKTU PENYELENGGARAAN INDUSTRI PARIWISATA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan, perlu ditetapkan pengaturan waktu penyelenggaraan industri pariwisata dengan Keputusan Gubernur.
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan: 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2 0 0 1 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta; 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2 0 0 4 tentang Ketenagakerjaan; 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2 0 0 4 tentang Kepariwisataan; 8. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 T a h u n 2 0 0 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi D a e r a h Khusus Ibukota Jakarta. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG WAKTU PENYELENGGARAAN INDUSTRI PARIWISATA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
/
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Ibukota Jakarta;
Khusus
c. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; d. Industri Pariwisata adalah kumpulan jenis usaha yang meliputi usaha akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, jasa pariwisata, rekreasi dan hiburan serta kawasan pariwisata; e. Tenaga Kerja Pariwisata adalah tenaga kerja pada usaha pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
BABU WAKTU PENYELENGGARAAN Pasal 2 (1) Usaha akomodasi menyelenggarakan kegiatan setiap hari selama 24 jam. (2) Usaha penyediaan makanan dan minuman dapat menyelenggarakan kegiatan setiap hari selama 24 jam. (3) Usaha jasa pariwisata dapat menyelenggarakan kegiatan setiap hari selama 24 jam. (4) Usaha rekreasi dan hiburan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: , a. klab malam mulai pukul 19.00 sampai dengan 03.00 setiap hari; b. diskotik mulai pukul 19.00 sampai dengan 02.00 setiap hari; c. musik hidup mulai pukul 19.00 sampai dengan 01.00 setiap hari; d. karaoke setiap hari mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 02.00 setiap hari; e. mandi uap mulai pukul 10.00 sampai dengan 23.00 setiap hari. f. griya pijat mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 setiap hari;
g. spa (Sante Par Aqua) mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 setiap hari; h. bioskop pada hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00, hari Sabtu mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 24.00, hari libur mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00 dan pada malam libur dapat menyelenggarakan pertunjukan tengah malam mulai pukul 24.00 sampai dengan pukul 03.00; i. bola gelinding mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00 setiap hari; j.
bola sodok mulai pukul. 10.00 sampai dengan pukul 24.00;
k. seiuncur setiap hari mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00; I. permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik terdiri dari: 1. jenis bola ketangkasan dan ketangkasan elektronik (permainan untuk orang dewasa) mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 02.00 setiap hari; 2. Jenis sarana rekreasi keluarga (permainan untuk anak-anak) mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 setiap hari. m. pusat olahraga dan kesegaran jasmani mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 setiap hari; n. padang golf mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 18.00 setiap hari; o. arena latihan golf mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 setiap hari. p. pangkas rambut mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 setiap hari; q. gelanggang renang dapat menyelenggarakan kegiatan selama 24 jam setiap hari;
r s
taman rekreasi mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 setiap hari; taman margasatwa mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22 00.
t.
koiam pemancingan dapat menyelenggarakan kegiatan selama 24 jam setiap hari ; u. pagelaran kesenian mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 01.00 setiap hari; v pertunjukan temporer disesuaikan dengan jenis pertunjukannya.
(5) usaha kawasan pariwisata menyelenggarakan kegiatan menyesuaikan dengan ketentuan jenis usaha yang ada di dalam kawas.?n dimaksud. Pasal 3 Pengaturan waktu kerja bagi tenaga kerja pada industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus sesuai dengan Peraturan Daerah Proomsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Pasal 4
( 1 ) . Untuk menghormati bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha penyelenggaraan industri pariwisata harus tutup satu hari sebelum bulan Ramadhan, selama bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, dan satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri, satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Adha, yaitu: 1. klab malam; 2. diskotik; 3. mandi uap; 4. griya pijat; 5. permainan mesin keping jenis bola ketangkasan; 6. usaha bar yang berdiri sendiri dan yang terdapat pada klab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keping jenis bola ketangkasan; Usaha karaoke dan musik hidup dapat menyelenggarakan kegiatan (2)
pada bulan Ramadhan mulai pukul 20.30 sampai dengan pukul 01.30.
(3)
Usaha bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan sebagai berikut :
D
2)
3)
yang berlokasi dalam satu ruangan dengan usaha klab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keping jenis bola ketangkasan dan bar'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tutup, yang berlokasi dalam satu mangan dengan usaha karaoke dan musik hidup sebagaimana dimaksud pada ayal (2) mulai pukul 20.30 sampai dengan 01.30; yang berlokasi tidak dalam satu ruangan dengan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00. Pasal 5
Usaha rekreasi dan hiburan yang diselenggarakan di hotel berbintang b e r l a k u f i a n sebagaimana dimaksud dalam Pasa, 2 ayat (4).
Pasal 6
Berdasarkan ketentuan
n „ | o Pasal e
a
n
~ w f ' (2) Peraturan Daerah Propinsi 30 ayat ^) ' 2 0 0 4 tentang f l
b. hari pertama bulan Ramadhan; c. Malam Nuzulul Our'an; d. satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri/Malam Takbiran; e. hari pertama dan kedua Hari Raya Idul Fitri; f.
satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri;
g. satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha; h. Hari Raya Idul Adha. Pasal 7 Untuk menghormati bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, selain harus menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan, setiap penyelenggaraan Industri pariwisata: a. dilarang memasang reklame/poster/publikasi serta pertunjukan film dan pertunjukan lainnya yang besifat pornografi, pornoaksi dan erotisme; b. dilarang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan; c. dilarang menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun; d. dilarang memberi kesempatan untuk melakukan taruhan/perjudian; harus menghormati/menjaga suasana yang kondusif pada bulan e Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha; f.
mengharuskan setiap karyawan berpakaian sopan (tidak seronok).
dan
mengimbau
pengunjung
BAB III PENGAWASAN Pasal 8
ditetapkan dengan keputusan Gubernur. BAB IV SANKSI Pasal 9
£ £ £ J a k a n i Nomor 10Tahun2004tentang Kepar ,sataan. W
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 (1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan ini akan ditetapkan obh Kepala Dinas Pariwisata. (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua keputusan yang mengatur tentang waktu penyelenggaraan industri pariwisata dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 11 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal n Oktober 2004 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS ^ B U K O T A JAKARTA
—" [ Tembusan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta Para Wakil Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta Kepala Kepolisian Daerah Propinsi DKI Jakarta Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi DKI Jakarta Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta Para Asisten Sekda Propinsi DK! Jakarta Kepala Bapeda Propinsi DKi Jakarta Kepala Bawasda Propinsi DKI Jakarta Para Walikotamadya Propinsi DKI Jakarta Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta Para Kepala Biro Setda Propinsi DKI Jakarta Para Camat Para Lurah
SUIIYOSO
