KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 158 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN ACARA MENJELANG TAHUN BARU 2003 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
: a. bahwa setiap akhir tahun, sebagai pengusaha tempat tempat hiburan, rumah makan, gedung pertemuan dan tempat-tempat usaha pariwisata lainnya menyelenggarakan acara menjelang tahun baru yang bersifat komersial; b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan acara menjelang tahun baru tahun 2003 agar tidak terjadi persaingan yang kurang sehat pengusaha hiburan serta mengurangi terjadinya pengaruh yang kurang baik bagi masyarakat dari jenis hiburan atau pertunjukan yang disajikan, perlu ditetapkan tata acara menjelang Tahun Baru 2003 dengan keputusan Gubernur.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; 2. Undang-undang Nomor Pemerintahan Daerah;
22
Tahun
1999
tentang
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I; 5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1997 tentang Usaha Pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1784 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Acara Menjelang Tahnu Baru di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN ACARA MENJELANG TAHUN BARU TAHUN 2003 Pasal 1 1. Setiap penyelenggara pertunjukan kesenian/ hiburan dan sejenisnya pada acara menjelang tahun baru 2003, harus mendapat izin penyelenggaraan dari Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus melampirkan : a. fotokopi KTP penanggung jawab/ penyelenggara dan susunan panitia penyelenggara; b. surat penyataan tidak berkeberatan dari pemilik tempat untuk diadakan kegiatan acara; c. daftar susunan acara, jenis pertunjukan dan nama artis pemain;
d. fotokopi izin masuk artis asing dari Komisi Panitia Kegiatan Hiburan (KPKH) untuk kesenian luar negeri. 3. Izin penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah membayar uang jaminan pajak hiburan. Pasal 2 Penyelenggaraan pertunjukan kesenian/ hiburan dan sejenisnya pada acara menjelang tahun baru 2003 yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus mengurus izin keramaian ke Polda Metro Jaya melalui Kepala Direktorat Intelpam.
Pasal 3 (1) Waktu penyelenggaraan pertunjukan pada tanggal 24 dan 31 Desember mulai pukul 21.00 s.d. 04.00; (2) Tempat penyelenggaraan adalah di hotel bintang, hotel non bintang, klab malam, diskotik, bioskop, restora/ rumah makan, bar, pub, kedai kopi, balai pertemuan, Jakarta Hilton Convention Centre, Concert Hall dan tempat-tempat rekreasi lain. Pasal 4 (1) Tanda masuk karcis/ undangan yang dicetak harus dilegalisir/ diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 7 hari sebelum waktu penyelenggaraan. (2) Harga Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiap orang sudah termasuk makan, minum, pajak pelayanan ditetapkan setinggi-tingginmya dengan perincian sebagai berikut : a. hotel bintang 4, hotel bintang 5 Rp. 5.000.000,00 dan balai pertemuan internasional b. hotel bintang 2 dan 3 Rp. 3.000.000,00 c. hotel non bintang Rp. 1.500.000,00 d. klab malam Rp. 1.500.000,00 e. diskotek Rp. 1.500.000,00
f. restoran rumah makan/ Rp. 1.000.000,00 kedai kopi/ bar/ pub/ pertemuan dan tempat-tempat lain sejenisnya g. bioskop untuk 1 film Rp. 300.000,00 (3) Bagi penyelenggara yang akan menggunakan tarif melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pasal 5 Dalam menyelenggarakan acara menjelang tahun baru 2003 tidak diperkenankan menyajikan pertunjukan hiburan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia atau menjurus kepada pornois dan erotis. Pasal 6 Pertunjukan yang ditampilkan oleh artis asing harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Komisi Penilai Kegiatan Hiburan (KPKH) dan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 7 Penyelenggaraan pertunjukan kesenian/ hiburan dan sejenisnya yang merupakan kegiatan rutin dan tidak menaikkan harga tanda masuk serta tidak memperpanjang waktu operasional, agar melaporkan rencana kegiatannya dan tidak perlu mendapatkan izin dari Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 8 1. Bagi penyelenggara acara yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan sementara terhadap kegiatan tersebut paling lama 1 bulan dan penyelenggara tetap harus memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila pada tahun berikutnya masih tetap melakukan pelanggaran maka kegiatan usahanya akan ditutup.
2. Bagi penyelenggara yang menggunakan tanda masuk tetapi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi pajak hiburan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 9 Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan instansi terkait lainnya agar melaksanakan keputusan ini sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 10 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 7 November 2002 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA
Dr. Ing. H. FAUZI BOWO NIP. 470944314
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 147
