KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufiq dan
hidayah-Nya
sehingga
Rencana
Strategis
(Renstra)
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 dapat tersusun tepat waku. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo disusun sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang
mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program
Prioritas RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018. Tujuan dari Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo ini adalah : 1. Sebagai kerangka dan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo untuk jangka waktu
5 ( Lima ) tahun kedepan;
2. Sebagai dokumen yang menyelaraskan dan mengintegrasikan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo dengan program yang ada pada RPJM Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018; 3. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA–SKPD) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo selama periode 5 ( Lima ) tahun kedepan. 4. Sebagai tolok ukur akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo selama 5 ( Lima ) tahun kedepan. Semoga memenuhi tujuannya. Amin.
Probolinggo,
Desember 2013
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ir. DEWI KORINA, MMA Pembina Utama Muda Nip. 19640503 199003 2 006
DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
iii
DAFTAR TABEL BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN
I/ 1
1.1
Latar Belakang
I/ 1
1.2
Landasan Hukum
I/ 3
1.3
Maksud dan Tujuan
I/ 4
1.4
Sistematika Penulisan
I/ 5
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
II/
1
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda
II/
1
2.2
Sumber Daya Bappeda
II/
8
2.3
Kinerja Pelayanan Bappeda
II/ 10
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
II/ 17
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III/
1
3.1
III/
1
III/
2
3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
BAB IV
BAB V
3.3
Telaahan Renstra Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur
III/
4
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
III/
5
3.5
Penentuan Isu-isu Strategis
III/
6
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
IV/
1
4.1
Visi dan Misi BAPPEDA
IV/
1
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
IV/
3
4.3 Strategi dan Kebijakan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
IV/ 10 V/
1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
VI/
1
VII/
1
DAFTAR TABEL Hal Tabel 3.1
Tabel 3.2
Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 5.1 Tabel 6.1
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Probolinggo berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Penentuan Strategi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan Bappeda Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
III/
5
III/
6
IV/ 8 IV/ 12 IV/ 13 IV/ 14 V/ 2 VI/
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah diwajibkannya bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Rencana
Strategis
(Renstra)
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo disusun dengan periode Tahun 2013-2018 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo.
Terkait dengan kewajiban SKPD dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut : 1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2); 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3); 3. Kepala
Bappeda
menyusun
rancangan
RPJM
Daerah
dengan
menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4); 4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 16 Ayat 4); 5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2); 6. Kepala
Bappeda
menyusun
rancangan
akhir
RPJM
Daerah
berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2); 7. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3); 8. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah (Pasal 19 Ayat 4). 1.2
Landasan Hukum
Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Probolinggo disusun atas dasar: 1.
Landasan Konstitusional : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan
Tata
Kerja Lembaga
Teknis Daerah
Kabupaten Probolinggo; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Kabupaten
Probolinggo Tahun 2005 – 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 7 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Probolinggo.
Landasan Operasional : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
2.
050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
1.3
Maksud dan Tujuan 1. Maksud penyusunan Renstra BAPPEDA adalah memberikan arah penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu
5
(lima)
tahun
mendatang,
dalam
rangka
kelanjutan
pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita (visi) yang telah ditetapkan. 2. Selanjutnya
Renstra-BAPPEDA
ini
menjadi
pedoman
dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikenal dengan sebutan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan BAPPEDA untuk periode 1 (satu) Tahun.
1.4
Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Probolinggo disusun
dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2
Sumber Daya SKPD
2.3
Kinerja Pelayanan SKPD
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan SKPD
3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3
Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5
Penentuan isu-isu Strategis
BAB IV
VISI,
MISI,
TUJUAN
DAN
SASARAN
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi SKPD
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3
Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
