KATA PENGANTAR Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara Laporan Kinerja BNN Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2014 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun Anggaran 2014 telah menyelesaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 20102014, Renstra BNN tersebut memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan Program

dan

Penyalahgunaan

Kegiatan dan

BNN

dibidang

Peredaran

Gelap

Pencegahan Narkoba

dan

(P4GN),

Pemberantasan dalam

upaya

peningkatan kinerja BNN untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi prasyarat terciptanya good governance and clean governance. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BNN atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan P4GN di Indonesia. Azas akuntabilitas yang dipedomani BNN seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang– Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat. Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNN selaku penyelenggara negara di bidang P4GN, wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN dalam tahun 2014 yang meliputi kinerja Satker di Lingkungan BNN dengan 21 Indikator Kinerja Utama

yang

disusun

dengan

berpedoman

pada

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara

Laporan Kinerja BNN Tahun 2014

i

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh Satker BNN, secara umum berbagai target dapat berhasil dicapai dengan cukup baik, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang dapat dilampaui yaitu dibidang pemberantasan narkoba berkat kesungguhan para penyidik dalam mengungkap sel jaringan kejahatan narkoba. Tanpa mengabaikan bidang operasional lainnya yang ada saat ini, BNN sangat berupaya keras menempatkan korban penyalahguna narkoba ke tempattempat rehabilitasi, hal tersebut dimaksudkan untuk memutus rantai peredaran narkoba

yang

setiap

tahun

menunjukkan

peningkatan

yang

sangat

mengkawatirkan. Kebijakan tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal 127 (ayat 3), untuk itu Pemerintah telah menetapkan Tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan bagi korban penyalahguna narkoba dengan semboyan: Pengguna Narkoba lebih baik direhabilitasi dari pada di penjara. Upaya tersebut seiring sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Laporan

ini

dapat

menjadi

acuan

yang

berkesinambungan

dalam

merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, saya berharap agar Laporan Kinerja BNN Tahun 2014 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN secara keseluruhan. Sekian dan terimakasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati usaha kita semua Amin.

Jakarta,

Februari 2015

Kepala Badan Narkotika Nasional

Anang Iskandar

Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


ii

RINGKASAN LAPORAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2014

Untuk implementasi Program P4GN, telah ditetapkan dalam Rencana Stategis (Renstra) BNN Tahun 2010-2014, sebanyak 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama, berikut ringkasan capaian dari setiap sasaran, sebagai berikut: 1.

Bidang Pencegahan terdiri dari 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja utama, dengan uraian sebagai berikut: a.

Sasaran pertama terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian 100%, target tercapai sebesar 91,7%.

b.

Sasaran kedua, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian 100%, target dapat tercapai sebesar 90,7%.

c.

Sasaran ketiga terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan target rata-rata sebesar 15%, Indikator pertama mencapai 52,8%, sedangkan Indikator kedua mencapai 229,1%.

2.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja utama, sebagai berikut: a.

Sasaran pertama terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian 15%, Indikator pertama tercapai sebesar 14,%, sedangkan Indikator kedua tercapai 14,5%.

b.

Sasaran kedua terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Target pada Indikator pertama adalah 75 orang, tercapai sebesar 54 orang (72%), sedangkan target Indikator kedua adalah 5 Lingkungan, tercapai 2 lingkungan (40%).



iii

3.

Bidang Rehabilitasi terdiri dari 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja utama sebagai berikut : a.

Sasaran pertama terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian 250 orang, tercapai sebesar 466 orang (186%).

b.

Sasaran kedua terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Target pada Indikator pertama adalah 33 LRIP, tercapai sebesar 33 LRIP (100%), sedangkan target Indikator kedua adalah 40 LRKM, tercapai 40 LRKM (100%).

c.

Sasaran ketiga terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Target pada Indikator pertama adalah 800 orang, tercapai sebesar 963 orang (120%), sedangkan target Indikator kedua adalah 70%, tercapai 60%.

d.

Sasaran keempat terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian 528 orang, tercapai sebesar 532 orang (100,75%).

4.

Bidang Pemberantasan terdiri dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama sebagai berikut: a.

Sasaran pertama terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama. Target pada Indikator pertama adalah 111 kasus, tercapai sebesar 398 kasus (358,5%), target Indikator kedua adalah 221 tersangka, tercapai 585 tersangka (264,7%), pada target Indikator ketiga adalah 53 sel jaringan, tercapai 55 sel jaringan (103,7%), sedangkan target Indikator keempat adalah

Rp.

35.800.000.000,-

dapat

terealisasi

sebesar

Rp. 77.584.753.378,- dengan capaian sebesar 216,7%. b.

Sasaran kedua terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian 63.000.000.000 jumlah nilai narkoba ilegal yang disita di bandara, pelabuhan dan border land. Untuk realisasi indikator ini tidak dapat dinilai. Tidak diniliainya narkotika ilegal yang disita supaya tidak menimbulkan persepsi yang salah dimasyarakat, oleh karena narkoba ilegal tersebut semuanya dimasukan ke dalam incenerator untuk dimusnahkan.



iv

5.

Bidang Hukum dan Kerjasama terdiri dari 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut: a.

Sasaran pertama terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian 75 orang, tercapai sebesar 466 orang (621,3%).

b.

Sasaran kedua, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian 50%, target dapat tercapai sebesar 91,3%.

Untuk mengukur sasaran tersebut dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke penerima program serta melalui pembukaan layanan pengaduan langsung ke BNN melalui website. Hingga berakhirnya tahun anggaran 2014, BNN tidak menerima laporan pengaduan dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh penerima program dari BNN. Berdasarkan capaian dari 13 (tiga belas) sasaran strategis BNN tahun 2014, maka capaian ini sudah menunjukkan keberhasilan dalam implementasi program P4GN dan hal ini mendukung hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslit Kesehatan UI tahun 2014, yang menunjukkan hasil secara nasional telah terjadi penurunan prevalensi penyalahgunaan Narkoba dari proyeksi 2,68% menjadi 2,18%. Pagu anggaran BNN tahun 2014 untuk mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) diatas

sebanyak

Rp.

735.051.825.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp. 702.935.390.255,- prosentase realisasi keuangan sebesar 95,63%.



v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………..

i

RINGKASAN SINGKAT LAPORAN KINERJA BNN TAHUN 2014 …………..

iii

DAFTAR ISI …………………………….……………………………………………

vi

DAFTAR GRAFIK……………………………………………………………………

viii

PENDAHULUAN ………………………………………………………..

1

A. Latar Belakang ……………………………………………………...

1

B. Dasar Hukum ……………………………………………………….

3

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan …………………..

4

D. Struktur Organisasi …………………………………………………

7

E. Sistematika Penyajian ……………………………………………..

8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA …………………....................................

9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BNN …………………………………….

14

A. Capaian Kinerja Organisasi …………………..............................

14

B. Realisasi Anggaran ………….....................................................

86

PENUTUP ………………………………………………………………..

88

BAB I

BAB IV

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja ………………………………………………………………….

91

2. Prevalensi penyalahguna narkoba berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI TA. 2014 …………………………………..

97

3. Hasil monitoring evaluasi program dan kegiatan BNN pada elemen siswa, mahasiswa, dan pekerja TA. 2014 ……………………………………...

98



vi

DAFTAR GRAFIK Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

1

2

3

4

% siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang telah mengikuti penyuluhan memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ……………....

20

% kader siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang telah mengikuti pelatihan memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ……...............

23

% peningkatan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Implementasi Inpres 12/2011) ……………………......................

27

% peningkatan lingkungan pendidikan (sekolah menengah dan kampus) bebas narkoba ………..........................................

33

Grafik

5

% peningkatan lingkungan kerja bebas narkoba ……………

38

Grafik

6

% penurunan jumlah penanam ganja beralih ke usaha legal produktif …………………………….....................................

40

Jumlah lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan yang bebas narkoba ...

46

Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program wajib lapor di BNN (Pusat Rehabilitasi BNN dan Kantor BNN Pusat) ….................................................

49

Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang beroperasi sesuai Standar Pelayanan Minimal/SPM …….......

53

Jumlah LRKM yang beroperasi sesuai SPM Tahun 2013 dan 2014 …...................................................................................

63

Jumlah Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba (Teratur Pakai dan Pecandu) yang Mengikuti Program Terapi dan Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi BNN ………

68

% penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang menyelesaikan seluruh program terapi dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN ……………………………………....

70

Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program pascarehabilitasi …………………………...

72

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

7

8

9

10

11

12

13



vii

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

Grafik

14

15

16

17

18

19

20

Jumlah capaian pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika dan prekursor narkotika tahun 2013 – 2014 ……....

73

Capaian jumlah tersangka tindak kejahatan narkotika dan prekursor narkotika yang tertangkap tahun 2013 – 2014 ……

76

Capaian sel jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terungkap tahun 2013 – 2014 ……..........................................................................

77

Persentase jumlah nilai aset yang disita dari tersangka kejahatan peredaran gelap narkotika yang terungkap tahun 2013 – 2014 ……..........................................................................

79

Jumlah orang yang mendapat pelayanan hukum di bidang P4GN ……....................................................................................

82

% tindak lanjut pelaksanaan MoU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah Dalam dan Luar Negeri ……..........................................................................

85

Realiasi anggaran BNN Tahun 2014 ……..................................

87



viii

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air dan perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan, dan narkoba sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan serta telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyatakan bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Puslitkes

UI

Tahun

2014,

tentang

Survei

Nasional

Perkembangan

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 4.022.702 orang dari total populasi penduduk (berusia 10 - 59 tahun). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penurunan prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia dari 2,23% pada tahun 2011 menjadi 2,18% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program P4GN yang telah dilaksanakan selama ini. Saat ini di Indonesia ditemukan 35 (tiga puluh lima) zat baru yang mengandung Narkoba dan belum diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan kondisi tersebut di atas, BNN sebagai sebagai lembaga yang menangani penanggulangan narkoba ditanah air, dituntut untuk semakin gigih melakukan berbagai upaya strategis untuk menggerakkan partisipasi aktif seluruh

komponen

masyarakat,

bangsa

dan

negara

dalam

upaya

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


1

Penguatan dimaksud yaitu dengan pembentukan BNNP di tingkat Provinsi dan BNNK/Kota di tingkat Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional telah terbentuk di 33 Provinsi dan 100 BNN Kabupaten/Kota. Sedangkan

Kabupatan/Kota

lain,

yang

belum

terbentuk

organisasi

BNNK/Kota nya, para kepala daerah setempat sangat mengharapkan agar segera dilakukan percepatan pembentukan organisasi BNNK/Kota diwilayah kerjanya, oleh karena penanganan permasalahan narkoba harus ditangani secara serius, karena telah menimbulkan banyak korban jiwa yang kehilangan nyawa akibat terjerat narkoba. Strategi yang dilakukan oleh BNN dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan narkoba yaitu dengan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, Pemberantasan serta Hukum dan Kerjasama. Pencegahan melalui Diseminasi Informasi dan Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Alternative dan Peningkatan Peranserta Masyarakat, Rehabilitasi melalui Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Komponen

Masyarakat

dan

melakukan

pembinaan

Pascarehabilitasi,

Pemberantasan melalui pelaksanaan Intelijen berbasis Teknologi, penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika alami, penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika sintetis, penyidikan jaringan peredaran gelap psikotropika dan prekursor, pelaksanaan interdiksi wilayah udara, laut, darat dan lintas darat, pelaksanaan penindakan dan pengejaran serta perawatan tahanan, barang bukti, penyidikan dan pengelolaan aset serta bidang Hukum dan Kerjasama melalui peningkatan kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri serta melaksanakan penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum. Disamping

diperkuat

dengan

Undang-Undang

dan

Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Presiden, untuk melibatkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program P4GN, didukung dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) Tahun 2011 – 2015. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


2

Inpres tersebut menugaskan kepada seluruh pimpinan kementerian/ lembaga/instansi pusat dan daerah, berperan serta melakukan program P4GN sesuai dengan fungsi yang ada pada kementerian/lembaga/instansi masing-masing. Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014, BNN sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Kinerja ke Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

ini

disusun sebagai

akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. B.

Dasar Hukum. 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

6.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

8.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.



3

9.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan. 1.

Kedudukan. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

2.

Tugas. a.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

b.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

c.

Berkoordinasi Indonesia

dengan dalam

Kepala

Kepolisian

pencegahan

Negara

dan

Republik

pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. d.

Meningkatkan kemampuan

lembaga

rehabilitasi

medis

dan

rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. e.

Memberdayakan

masyarakat

dalam

pencegahan

dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; f.

Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

g.

Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun

internasional,

guna

mencegah

dan

memberantas

peredaran gelap Narkoba. h.

Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.



4

i.

Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

j.

Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3.

Fungsi. Dalam melaksanakan tugasnya, BNN menyelenggarakan fungsi: a.

Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.

b.

Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria P4GN.

c.

Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.

d.

Penyusunan dan

perumusan kebijakan teknis pencegahan,

pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN e.

Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama.

f.

Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.

g.

Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

h.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.

i.

Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.

j.

Pelaksanaan

penyelidikan

dan

penyidikan

penyalahgunaan

peredaran gelap Narkoba; k.

Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba;



5

l.

Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke

dalam

masyarakat

serta

perawatan

lanjutan

bagi

penyalahgunaan dan / atau pecandu Narkoba. m.

Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis

dan

rehabilitasi

sosial

pecandu

Narkoba

yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. n.

Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya.

o.

Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

p.

Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.

q.

Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.

r.

Pelaksanaan

koordinasi

pengawasan

fungsional

instansi

pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN. s.

Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN.

t.

Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

u.

Pelaksanaan pengujian Narkoba.

v.

Pengembangan laboratorium uji Narkoba.

w.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

4.

Kewenangan. Kewenangan BNN secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.



6

D.

Struktur Organisasi. Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut: 1.

Kepala BNN.

2.

Sekretariat Utama.

3.

Deputi Bidang Pencegahan.

4.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

5.

Deputi Bidang Pemberantasan.

6.

Deputi Bidang Rehabilitasi.

7.

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.

8.

Inspektorat Utama.

9.

Instansi Vertikal. STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL



7

E.

Sistematika Penyajian. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan.

Bab II

Perencanaan Kinerja.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja.

Bab IV

Penutup.

Lampiran 1.

Perjanjian Kinerja

2.

Lain-lain yang dianggap perlu



8

BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti : analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. BNN sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun 2010 -2014. Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2010-2014 (reviu). Renstra (reviu) BNN tahun 2010-2014 menjadi

pedoman

dilaksanakan oleh

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

BNN

yang

seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN. Pedoman

pelaksanaan program dan kegiatan BNN tahun 2014 dituang dalam Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2014. Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan sasaran strategis (outcome), indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Adapun Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2014 sebagaimana tabel di bawah ini : Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


9

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2014 Kementerian/Lembaga

: Badan Narkotika Nasional

Tahun Anggaran

: 2014

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target 2014

1

2

3

4

1.

Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Meningkatnya siswa, mahasiswa, dan pekerja sebagai kader anti narkoba yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

% siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang telah mengikuti penyuluhan memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

100%

% kader siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang telah mengikuti pelatihan memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba % peningkatan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Impelementasi Inpres12/2011) % peningkatan Instansi Swasta yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Impelementasi Inpres12/2011)

100%

2.

3.

Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba


15%

15%


10

No.

Sasaran Strategis


Target 2014

1

2

3

4

4.

5.

Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja bebas narkoba

Terciptanya lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan dan pedesaan bebas narkoba

6.

Meningkatnya Pelayanan Wajib Lapor Pecandu Narkoba

7.

Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai standar pelayanan minimal (SPM)

% peningkatan lingkungan pendidikan (sekolah menengah dan kampus) bebas narkoba % peningkatan lingkungan kerja bebas narkoba Jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif

15%

15%

70 Orang

Jumlah lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan yang bebas narkoba

5 Lingkungan Masyarakat Perkotaan

Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program Wajib Lapor di BNN (Pusat Rehabilitasi BNN dan Kantor BNN Pusat) Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM

250 Orang

Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM

40 LRKM


33 LRIP


11

No.

Sasaran Strategis


Target 2014

1

2

3

4

8.

Meningkatnya penyalah guna dan/atau pecandu

Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu

narkoba yang mengikuti terapi dan rehabilitasi

narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN % Penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang menyelesaikan seluruh program terapi dan rehabilitasi di lembaga

930 Orang

60%

rehabilitasi BNN 9.

10.

Meningkatnya pelaksanaan

Jumlah penyalah guna

program pascarehabilitasi

dan/atau pecandu

penyalah guna dan/atau

narkoba yang mengikuti

pecandu narkoba

program pascarehabilitasi

Meningkatnya

Jumlah kasus peredaran

pengungkapan tindak kejahatan peredaran gelap narkoba

gelap narkoba yang terungkap

500 Orang

111 Kasus

Jumlah tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba yang ditangkap

221 Tersangka

Jumlah sel jaringan peredaran gelap narkoba yang terungkap

53 Sel Jaringan

Jumlah nilai aset yang disita dari tersangka

35,38 Milyar

kejahatan peredaran gelap narkoba



12

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2014

1

2

3

4

11.

Meningkatnya penyitaan narkoba illegal di pintu masuk (bandara, pelabuhan, dan border land)

Jumlah nilai narkoba ilegal yang disita di bandara, pelabuhan, dan border land

63 Milyar

12.

Meningkatnya pemberian bantuan hukum di Bidang

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan

75 Orang

Penyalahgunaan Narkoba

hukum di bidang P4GN

Meningkatnya tindaklanjut pelaksanaan MOU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan nonpemerintah Dalam dan Luar

Persentase tindaklanjut pelaksanaan MOU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan nonpemerintah Dalam dan

Negeri

Luar Negeri

13.


50%


13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN

A.

Capaian Kinerja Organisasi. Penetapan Kinerja BNN tahun 2014 menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja utama sebanyak 21 (dua puluh satu) indikator. Dari 21 (dua puluh satu) indikator utama tersebut dapat disimpulkan : 1.

12 (dua belas) indikator melebihi target yang ditetapkan.

2.

2 (dua) indikator sesuai target yang ditetapkan.

3.

7 (tujuh) indikator di bawah target yang ditetapkan.

4.

1 (satu) indikator tidak dapat diukur. Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 21 (dua puluh satu) Indikator

Kinerja Utama (IKU), yang diuraikan sebagai berikut : No

Sasaran Strategis


1

2

3

1.

Meningkatnya siswa

% siswa menengah,

menengah, mahasiswa

mahasiswa dan pekerja yang

dan pekerja yang

telah mengikuti penyuluhan

memiliki pengetahuan,

memiliki sikap menolak

pemahaman, dan

penyalahgunaan dan

kesadaran tentang

peredaran gelap Narkoba

Target 2014 4

Realisasi 2014 5

Capaian (%) 6

100%

91,7%

91,7%

100%

90,7%

90,7%

bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba 2.

Meningkatnya siswa,

% kader siswa menengah,

mahasiswa, dan pekerja

mahasiswa dan pekerja yang

sebagai kader anti

telah mengikuti pelatihan

narkoba yang memiliki

memiliki keterampilan menolak

keterampilan menolak

penyalahgunaan dan

penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba




14

No

Sasaran Strategis


1

2

3

3.

Meningkatnya peranan

% peningkatan Instansi

instansi pemerintah dan

Pemerintah Pusat dan Daerah

swasta dalam

yang melaksanakan kebijakan

mendukung pelaksanaan

pencegahan dan

pencegahan dan

pemberantasan

pemberantasan

penyalahgunaan dan

penyalahgunaan dan



(Impelementasi

Target 2014 4

Realisasi 2014 5

Capaian (%) 6

15%

52,8%

352%

15%

229,1%

1.527%

15%

14,1%

94%

15%

14,5%

96,7%

75

54

72%

orang

orang

Inpres12/2011) % peningkatan Instansi Swasta yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Impelementasi Inpres12/2011) 4.

Terciptanya lingkungan

% peningkatan lingkungan

pendidikan dan

pendidikan (sekolah

lingkungan kerja bebas

menengah dan kampus)

narkoba

bebas narkoba % peningkatan lingkungan kerja bebas narkoba

5.

6.

Terciptanya lingkungan

Jumlah penanam ganja yang

masyarakat rawan

beralih ke usaha legal

penyalahgunaan dan

produktif

peredaran gelap di

Jumlah lingkungan

5 ling-

2

daerah perkotaan dan

masyarakat rawan

kungan

lingkungan

pedesaan bebas narkoba

penyalahgunaan dan

masya-

masyara-

Meningkatnya Pelayanan

peredaran gelap di daerah

rakat

kat

Wajib Lapor Pecandu

perkotaan yang bebas

perko-

perkotaan

Narkoba

narkoba

taan

Meningkatnya Pelayanan


250

466

Wajib Lapor Pecandu

dan/atau pecandu narkoba

Orang

orang

Narkoba

yang mengikuti program Wajib

40%

186%

Lapor di BNN (Pusat Rehabilitasi BNN dan Kantor BNN Pusat)



15

Target 2014 4

Realisasi 2014 5

Capaian (%) 6

33

33 LRIP

100%

40 LRKM

100%

930

963

120%

orang

orang

% Penyalah guna dan/atau

70%

60%

pecandu narkoba yang

(560

(480

menyelesaikan seluruh

orang)

orang)

500

532

Orang

orang

111

398

Kasus

kasus

No

Sasaran Strategis


1

2

3

7.

Meningkatnya

Jumlah lembaga rehabilitasi

kemampuan lembaga

instansi pemerintah yang

rehabilitasi yang telah

beroperasi sesuai standar

sesuai standar pelayanan

pelayanan minimal/SPM

minimal (SPM)

Jumlah lembaga rehabilitasi

40

komponen masyarakat yang

LRKM

LRIP

beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM 8.

Meningkatnya penyalah


guna dan/atau pecandu


narkoba yang mengikuti

(teratur pakai dan pecandu)

terapi dan rehabilitasi

yang mengikuti program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN 86%

program terapi dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN 9.

Meningkatnya


pelaksanaan program


pascarehabilitasi

yang mengikuti program

penyalahguna dan/atau

pascarehabilitasi

100,75%

pecandu narkoba 10.

Meningkatnya

Jumlah kasus peredaran

pengungkapan tindak

gelap narkoba yang

kejahatan peredaran

terungkap

gelap narkoba

Jumlah tersangka kejahatan

221

585


Ter-

tersangka

yang ditangkap

sangka

Jumlah sel jaringan peredaran

53 Sel

55 Sel

gelap narkoba yang terungkap

Jaring-

Jaringan

358,5%

264,7%

103,7%

an Jumlah nilai aset yang disita

35,38

77,58

dari tersangka kejahatan

Milyar

Milyar

63

N/A

216,7%

peredaran gelap narkoba 11.

Meningkatnya penyitaan

Jumlah nilai narkoba ilegal

narkoba illegal di pintu

yang disita di bandara,

masuk (bandara,

pelabuhan, dan border land

N/A

Milyar

pelabuhan, dan border land)



16

No

Sasaran Strategis


1

2

3

12.

Meningkatnya pemberian

Jumlah orang yang

bantuan hukum di Bidang

mendapatkan pelayanan

Penyalahgunaan

hukum di bidang P4GN

Target 2014 4

Realisa-si 2014 5

Capaian (%) 6

75

466

621,3%

orang

orang

50%

91,3%

Narkoba 13.

Meningkatnya

Persentase tindaklanjut

pelaksanaan kerjasama

pelaksanaan MOU antara

Badan Narkotika

BNN dengan organisasi

Nasional dengan

pemerintah dan non-

organisasi pemerintah

pemerintah Dalam dan Luar

dan non-pemerintah

Negeri

182,6%

dalam dan luar negeri

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN selama kurun waktu tahun 2014, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2014 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN. Untuk menggambarkan capaian kinerja BNN Tahun 2014, BNN melakukan survei melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) guna mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan program P4GN di 16 provinsi, dengan pertimbangan karakteristik provinsi yang menjadi lokasi monitoring memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan telah aktif melakukan program P4GN. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibatasi pada data primer. Sedangkan untuk mendapat data primer digunakan kuesioner yaitu pertanyaan tertutup, semi tertutup, dan terbuka dengan menggunakan metode Likert skala 5 (lima).



17

Sampel dalam penelitian ini melibatkan 797 orang yang sebelumnya pernah menerima program dari BNN/BNNP/BNNK/Kota, terdiri dari Siswa, Mahasiswa,

Guru/Dosen,

TNI/PNS,

Polri,

Pegawai

Swasta,

Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama/LSM, dan Pengelola Pusat Rehabilitasi. Data yang didapat sebelum diolah dilakukan editing dan coding, hasil coding dimasukkan dalam program SQL Access Database. Hasil perumusan atas pelaksanaan survei tersebut dijadikan sebagai data pembanding dalam evaluasi capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja utama program P4GN dengan uraian sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa, dan

1.

pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah prosentase siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang telah mengikuti penyuluhan memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan target capaian masing-masing sebesar 100% di tahun 2014. Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama sebagai berikut : No.


Target

Realisasi

%

1.

% siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang telah mengikuti penyuluhan memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

100%

91,7%

91,7%

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang prosentase siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang telah mengikuti penyuluhan memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diukur menggunakan hasil dari monev pengukuran kinerja pelaksanaan program P4GN yang dilakukan pada akhir tahun anggaran 2014 di 16 Provinsi. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


18

Adapun pengukuran siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilihat dari kriteria berikut : a.

Siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja menyadari bahaya narkoba setelah mengikuti penyuluhan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

b.

Siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja melaporkan kegiatan peredaran gelap narkoba kepada pihak yang berwajib. Dari target yang ditetapkan 100% dapat terealisasi sebesar 91,7%

dengan dasar perhitungan adalah sebagai berikut : No. 1. 2.

No. 1.

Capaian (%) 93,9%

Segmen Pengukuran Kineja Pelaksanaan Program P4GN Menyadari bahaya narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN Melaporkan kegiatan peredaran gelap narkoba kepada pihak yang berwajib /terkait untuk segera ditindak Rata – rata capaian Indikator Kinerja Utama % siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang telah mengikuti penyuluhan memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Tidak

tercapainya

89,4% 91,7%

Formula

Hasil Perhitungan

Keterangan

= ∑ % capaian Indikator pengukuran / n

=(93.9% + 89.4%)/2 =91.7%

- ∑ % capaian Indikator pengukuran = Jumlah persentase hasil capaian - n = jumlah indikator pengukuran

target

100%

tersebut

di

atas,

dikarenakan

pengukuran “SIKAP” bersifat abstrak dan tidak dapat diukur dalam waktu relatif singkat. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terjadi peningkatan capaian sebesar 6,7% yaitu dari 85% pada tahun 2013 menjadi 91,7% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa diseminasi informasi melalui berbagai media baik elektronik maupun non elektronik (televisi, radio, media online, media cetak, media luar ruang, media tradisional), dan kegiatan Focus Group Disscussion (FGD) terbukti dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Peningkatan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


19

Grafik 1. % siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang telah mengikuti

penyuluhan

memiliki

sikap

menolak

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba % Peningkatan Capaian 6,7%

91,7%

92 90 85,0%

88 86 84 82 80

2013

2014

Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifakan terhadap organisasi BNN, yang berakitbat terjadi reviu Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Dalam hal penyebarluasan informasi, BNN masih sangat kekurangan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini harus menjadi perhatian untuk tahun-tahun yang akan datang agar program kegiatan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Sasaran : Meningkatnya siswa, mahasiswa, dan pekerja sebagai

2.

kader

anti

narkoba

yang

memiliki

keterampilan

menolak

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah prosentase meningkatnya siswa, mahasiswa, dan pekerja sebagai kader anti narkoba yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan target capaian masing-masing indikator sebesar 100% di tahun 2014. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


20

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama sebagai berikut : No.


Target

Realisasi

%

1.

% kader siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang telah mengikuti pelatihan memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

100%

90,7%

90,7%

IKU tentang prosentase kader siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang telah mengikuti pelatihan memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diukur menggunakan hasil dari monev pengukuran kinerja pelaksanaan program P4GN yang dilakukan pada akhir tahun anggaran 2014 di 16 Provinsi. Adapun pengukuran kader siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang

telah

mengikuti

pelatihan

memiliki

keterampilan

menolak

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilihat dari indikator yaitu: a.

siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja menyadari bahaya narkoba setelah mengikuti pelatihan kader anti narkoba.

b.

siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja menyampaikan bahaya narkoba kepada orang lain.

c.

siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja melaporkan kegiatan peredaran gelap narkoba kepada pihak yang berwajib.

d.

siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja melaporkan kepada pihak yang berwajib/terkait agar korban lahgun/pecandu narkoba mendapat rehabilitasi.

e.

Berkeinginan turut serta mensukseskan Program P4GN. Dari target yang ditetapkan 100% dapat terealisasi sebesar 90,7%

dengan dasar perhitungan adalah sebagai berikut :



21

No.

Segmen Pengukuran Kineja Pelaksanaan Program P4GN

Capaian (%)

1.

Menyadari bahaya narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN

93,9%

2.

Meyampakan bahaya narkoba kepada orang lain setelah mengikuti kegiatan P4GN

90,4%

3.

Melaporkan kepada pihak yang berwajib /terkait agar korban penyalahguna /pencandu narkoba memperoleh layanan rehabilitasi

88,6%

4.

Melaporkan kegiatan peredaran gelap narkoba kepada pihak yang berwajib /terkait untuk segera ditindak

89,4%

5.

Berkeinginan turut serta mensukseskan Program P4GN

91,4%

Rata – rata capaian

No. 1.

Indikator Kinerja Utama % kader siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang telah mengikuti pelatihan memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

90,7%

Formula

Hasil Perhitungan

Keterangan

= ∑ % capaian Indikator pengukuran / n

=(93.9%+90.4%+88.6%+89.4%+91.4%)/5 =90.7%

- ∑ % capaian Indikator pengukuran = Jumlah persentase hasil capaian - n = jumlah indikator pengukuran

Tidak tercapainya target 100% tersebut di atas, diduga oleh karena penunjukan peserta untuk mengikuti pelatihan pembentukan kader anti narkoba bukan atas kemauan sendiri melainkan ditunjuk oleh pimpinan instansi/lembaga masing-masing. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terjadi peningkatan capaian sebesar 16,7% yaitu dari 74% pada tahun 2013 menjadi 90,7% pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Peningkatan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


22

Grafik 2. % kader siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang telah mengikuti

pelatihan

memiliki

keterampilan

menolak

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. % Peningkatan Capaian 16,7%

90,7% 100

74,0%

80 60 40 20 0 2013

2014

Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi reviu Renstra BNN tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Media massa dan kader anti narkoba yang sudah terbentuk sangat berperan dalam mempengaruhi keterampilan para siswa

menengah,

mahasiswa dan pekerja terkait dengan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sasaran : Meningkatnya peranan intansi pemerintah dan swasta

3.

dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sasaran strategis di atas, di implementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut :



23

No.


Target

Realisasi

%

1.

% peningkatan Instansi Pemerintah Pusat

15%

52,8 %

352%

dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan

dan

penyalahgunaan

dan

pemberantasan peredaran

gelap

narkoba (Implementasi Inpres12/2011)

Pentingnya indikator tersebut diatas, disebabkan kebijakan pemerintah terkait dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam upaya mewujudkan 97,8% dari jumlah

penduduk

Indonesia

“IMUN”

terhadap

penyalahgunaan

dan

peredaran gelap narkoba, melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan lingkungan bebas narkoba. Sedangkan 2,2% dari jumlah penduduk Indonesia yang ditengarai telah terlanjur menjadi penyalahguna narkoba, akan diupayakan secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi melalui rawat inap atau rawat jalan serta mencegah kekambuhan dengan program after care (rawat jalan). Kebijakan lainnya adalah menumpas jaringan sindikat narkoba hingga ke akar-akarnya melalui pemutusan jaringan sindikat narkoba dalam dan/atau luar negeri dan menghancurkan kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba dengan cara penyitaan asset yang berasal dari tindak pidana narkotika melalui penegakan hukum yang tegas dan keras. Arah kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan amanat Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jakstranas P4GN Tahun 2010-2015 dan ditingkat Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) juga telah didukung dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


24

Inpres Nomor 12 Tahun 2011, menginstruksikan seluruh Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota,

mengambil

langkah-langkah

yang

diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka

pelaksanaan

Jakstranas

P4GN

Tahun

2011-2015,

dengan

menetapkan rencana aksi yang meliputi bidang: Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi; dan Pemberantasan. Agar amanat Inpres tersebut dapat terlaksana, seluruh penyelenggara negara diminta menetapkan target rencana aksi masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing K/L. Adapun gambaran implementasi rencana aksi Inpres Nomor 12 Tahun 2011 di tingkat K/L, tahun 2014 adalah sebagai berikut: a.

Terdapat 60 K/L yang menetapkan target Rencana Aksi Tahun Anggaran 2014 dengan mendatakan langsung rencana aksinya ke dalam sistem aplikasi pelaporan Inpres Nomor 12 Tahun 2011.

b.

Dari 60 K/L yang menetapkan target rencana aksi, ada 20 K/L yang telah melaporkan realisasi rencana aksi secara langsung kedalam aplikasi

pelaporan

Inpres

12

Tahun

2011

dengan

alamat

inpres12.bnn.go.id, sedangkan 40 K/L lainnya mengirim laporan pelaksanaan secara manual ke BNN (laporan dalam bentuk hardcopy). c.

Selain 60 K/L tersebut di atas, terdapat 30 K/L yang tidak menyusun rencana aksi tetapi melaksanakan amanat Inpres tersebut, dengan cara mengundang

BNN

sebagai

narasumber

untuk

melaksanakan

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di lingkungan instansinya. d.

Total K/L yang telah melaksanakan amanat Inpres No. 12 Tahun 2011 berjumlah 90 K/L. Sementara K/L yang tidak menyusun rencana aksi, disebabkan program P4GN dalam RPJMN tahun 2009-2014 masih dalam klasifikasi prioritas bidang.



25

Pada lingkup daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) yang menyusun dan melaksanakan rencana aksi juga mengalami peningkatan, hal tersebut didorong dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dengan uraian sebagai berikut: a.

Pemda yang melaporkan Rencana Aksi Daerah (RAD) ke BNN adalah sebanyak 97 Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut: Pemda Tingkat 1 = 27, Pemda Kabupaten = 42, dan Pemda Kota = 28.

b.

Pelaporan RAD dapat terpantau melalui perwakilan BNN yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan di Kabupaten/Kota yang belum terbentuk organisasi BNNK/Kota nya, BNN masih mengalami kendala dalam hal pelaksanaan koordinasi.

c.

Terdapat 33 Pemda yang tidak menyusun rencana aksi tetapi melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai amanat Inpres 12 dan Permendagri No. 21 Tahun 2013, dengan cara mengundang BNNP dan BNNK sebagai narasumber untuk melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dilingkungan instansinya.

d.

Total Pemda yang telah melaksanakan amanat Inpres No. 12 Tahun 2011 berjumlah 130 instansi pemerintah daerah.

e.

Semakin lancarnya komunikasi BNNP/BNNK/Kota dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka peningkatan pelaksanaan program P4GN, hal ini ditandai dengan tersedianya bantuan hibah berupa dana, tanah, dan barang melalui APBD setempat, serta meningkatnya kerjasama dalam pelaksanaan P4GN.

f.

Bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh BNNP dengan Pemerintah Daerah yaitu Sosialisasi bahaya narkoba yang dilanjutkan dengan pelaksanaan test urine. Dari target yang ditetapkan sebesar 15% terealisasi sebesar 34,55%

(keberhasilan mencapai 352%). Hal ini menandakan adanya peningkatan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Implementasi Inpres12/2011), dengan dasar perhitungan berikut ini: Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


26

Indikator Kinerja Utama % peningkatan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Implementasi Inpres 12/2011)

No. 1.

Formula = ((R t – R t-1) / R t-1 ) * 100%

Hasil Perhitungan = ((220-144)/144)* 100% = (76/144)*100% = 52,8%

Keterangan - R = Realisasi Instansi - t = pada tahun berjalan - (t-1) = pada tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terjadi peningkatan capaian sebesar 50,3% yaitu dari 2,5% pada tahun 2013 menjadi 52,8% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran instansi pemerintah pusat dan daerah terkait dengan Program P4GN. Peningkatan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini. Grafik 3. % peningkatan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Implementasi Inpres 12/2011)

% Peningkatan Capaian 50,3%

52,8%

60 50 40 30 20

2,5%

10 0 2013

2014

Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi reviu Renstra BNN tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


27

Penyebab keberhasilan implementasi Inpres ini ditingkat instansi pemerintah, sebagai pertanda adanya kesadaran pegawai pemerintah terkait arti pentingnya Program P4GN dan kesungguhan dari para pelaksana operasional untuk menggerakkan instansi pemerintah pusat dan daerah berpartisipasi aktif melaksanakan program P4GN. Selain di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, implementasi Inpres di instansi swasta juga dilakukan, dengan uraian berikut ini: No. Indikator Kinerja Utama 2. % peningkatan Instansi Swasta yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Impelementasi Inpres12/2011)

Target 15%

Realisasi 229,1%

% 1.527%

Penetapan IKU ini, sebagai akibat maraknya penyalahgunaan narkoba ditempat kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN untuk sektor pekerja, menunjukkan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di lingkungan pekerja swasta tergolong tinggi. Hal ini sebagai akibat tekanan akan prestasi pekerja yang dibebankan kepada setiap individu karyawan/pekerja,

yang

berakibat individu mencari alternatif penambah semangat kerja, yang berakibat terjadinya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan instansi swasta dalam pelaksanaan program P4GN. Secara kelembagaan BNN mengalami kesulitan mewajibkan instansi swasta menetapkan rencana aksi dibidang P4GN termasuk juga dalam melaksanakan monitoring program P4GN secara langsung, dikarenakan berbagai faktor antara lain faktor geografis yang begitu luas, sifatnya hanya terbatas

pada

menganjurkan

untuk

bersama-sama

pemerintah

mensukseskan program lingkungan kerja bebas narkoba. Untuk mengukur sejauh mana instansi swasta telah berperan aktif melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Impelementasi Inpres12/2011) dilakukan monev. Pelaksanaan monev ini merupakan rangkaian program yang telah disusun sebelumnya, guna mengetahui manfaat dari setiap kegiatan yang telah dilakukan. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


28

Adapun

hasil

capaian

pelaksanaan

program

dilakukan

dengan

membandingkan antara hasil monev P4GN tahun 2014 dan tahun 2013 dengan kriteria sebagai berikut : a.

Instansi

swasta

telah

menunjukan

keseriusan

terkait

dengan

pelaksanaan program P4GN. b.

Instansi swasta telah berperan aktif melaksanakan program P4GN termasuk menjalin kerjasama pelaksanaan P4GN dengan lembaga lain. Hasil pengukuran kinerja perananan instansi swasta melaksanakan

kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Impelementasi Inpres12/2011) adalah sebagai berikut : No. 1.

No. 1.

Segmen Pengukuran Kineja Pelaksanaan Program P4GN Instansi swasta telah berperan aktif melaksanakan program P4GN termasuk menjaliin kerjasama pelaksanaan P4GN dengan lembaga lain Rata – rata capaian Indikator Kinerja Utama % peningkatan Instansi swasta yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Implementasi Inpres 12/2011)

Formula = ((%R t -%R t-1) /% R t-1 ) * 100%

Capaian 2013 (%) 21,3%

Capaian 2014 (%) 70,1%

21,3%

70,1%

Hasil Perhitungan

Keterangan

= ((70,1-21,3)/21,3)* 100% = (48,8/21,3)*100% = 229,1%

- % R = % Realisasi Instansi - t = pada tahun berjalan - (t-1) = pada tahun sebelumnya

Dari target yang ditetapkan sebesar 15% terjadi peningkatan instansi swasta yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

dan

peredaran

gelap

narkoba

(Implementasi

Inpres12/2011), terealisasi sebesar 229,1% atau keberhasilan mencapai 1.527%. Hasil capaian tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dikarenakan terjadi reviu renstra tahun 2012. Persentase peningkatan instansi swasta melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan

dan

peredaran

gelap

narkoba

(Impelementasi Inpres12/2011) tahun 2013 belum dapat diukur dikarenakan data pembanding pada tahun sebelumnya belum tersedia. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


29

Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakitbat terjadi reviu Renstra BNN tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Penyebab keberhasilan implementasi Inpres ini ditingkat instansi swasta, sebagai pertanda adanya kesadaran pegawai swasta terkait arti pentingnya

Program

P4GN

dan

kesungguhan

dari

para

pelaksana

operasional (BNNP dan BNNK/Kota) untuk menggerakkan instansi swasta berpartisipasi aktif melaksanakan program P4GN.

4.

Sasaran : Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja bebas narkoba.

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama sebagai berikut : No.


Target

Realisasi

%

1.

% peningkatan lingkungan pendidikan

15%

14,1%

94%

(sekolah

menengah

dan

kampus)

bebas narkoba

Ada kecenderungan lingkungan pendidikan telah menjadi salah satu sasaran tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, oleh karena itu BNN menjadikan lingkungan pendidikan sebagai salah satu target sasaran yang perlu diperkuat dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan lingkungan

pendidikan

bebas

narkoba

yaitu

dengan

pemberdayaan

lingkungan pendidikan melalui pembentukan satgas anti narkoba di sekolah dan kampus, lomba sekolah dan kampus bersih narkoba (branding, lomba cipta lagu, sajak, website, lomba pantun, karya tulis, pidato dan seminar) serta Focus Group Discussion (FGD). Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


30

Untuk

mengetahui

tingkat

kesungguhan

pelaksanaan

program,

dilanjutkan dengan pelaksanaan test urine kepada siswa dan mahasiswa serta pihak lembaga pendidikan yang berperanserta dalam pelaksanaan program tersebut. Hasil pelaksanaan test urine merupakan indikator keberhasilan

atau

kegagalan

pelaksanaan

program

pemberdayaan

masyarakat di lingkungan pendidikan. Karena keterbatasan anggaran BNN dalam hal penyediaan alat test urine, sehingga pelaksanaan test urine hanya secara acak kepada siswa/mahasiwa dan pihak sekolah/kampus. Sedangkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dilakukan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monev ini merupakan rangkaian program yang telah disusun sebelumnya, guna mengetahui manfaat dari setiap kegiatan yang telah dilakukan. Adapun

hasil

capaian

pelaksanaan

program

dilakukan

dengan

membandingkan antara hasil monev P4GN tahun 2014 dan tahun 2013 dengan kriteria sebagai berikut : a.

Sekolah dan Kampus pernah menerima sertifikat bebas narkoba dari BNN/BNNP dan BNNK/Kota.

b.

Tidak terdapat pecandu narkoba di lingkungan responden. Hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program P4GN dilingkungan

pendidikan adalah sebagai berikut : No. 1. 2.

No. 1.

Segmen Pengukuran Kineja Pelaksanaan Program P4GN Sekolah dan Kampus pernah menerima sertifikat bebas Narkoba dari BNN/BNNP/BNNK Tidak terdapat pecandu narkoba di lingkungan responden Rata – rata capaian Indikator Kinerja Utama % peningkatan lingkungan pendidikan (sekolah menengah dan kampus) bebas narkoba

Formula = ((%R t - %R t-1 / %R t-1)*100%)


Capaian Tahun 2013 (%) 35.6%

Capaian Tahun 2014 (%) 54.8%

74.1%

70.2%

54.8%

62.5%

Hasil Perhitungan

Keterangan

= ((62,5-54,8)/62,5)*100% = (7,7/62,5)*100% = 14,1%

- R = Realisasi - t = pada tahun berjalan - (t-1) = pada tahun sebelumnya


31

Dari target yang ditetapkan sebesar 15% terjadi peningkatan lingkungan pendidikan (sekolah menengah dan kampus) bebas narkoba, terealisasi sebesar 14,1% atau keberhasilan mencapai 94%. Tidak tercapainya target 100% tersebut di atas, disebabkan belum semua lingkungan pendidikan berperan serta menindaklanjuti programprogram yang telah ditetapkan, antara lain : pembentukan satgas anti narkoba, pelaksanaan test urine dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan FGD. Beberapa

indikator

keberhasilan

dalam

mewujudkan

lingkungan

pendidikan yang bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, antara lain: a.

Melalui lomba kampus, sebagai bagian dari pemberdayaan peran serta kampus, civitas akademika mulai bergairah berdiskusi dan mem posting pemberitaan narkoba di dunia maya melalui website kreatifitasnya;

b.

Sepanjang tahun 2014, banyak kampus yang memasang pesan bahaya narkoba di lingkungan dalam kampus, sehingga hal itu mengingatkan mahasiswa akan pentingnya berprestasi dalam belajar dan anti narkoba;

c.

Antusiasme peserta dalam event duta kampus anti narkoba 2014 diminati banyak mahasiswa, artinya mahasiswa pun ingin menjadi role model yang mahir (tidak canggung) berbicara tema narkoba di depan publik;

d.

Materi tentang bahaya telah dijadikan kuliah perdana bagi orientasi mahasiswa baru dan acara-acara di luar perkuliahan di kampus;

e.

Adanya perubahan paradigma kampus bahwa mahasiswa yang menjadi penyalah guna narkoba tidak lagi dipenjara melainkan direhabilitasi dengan ijin orang tuanya.

f.

Saat ini di beberapa lingkungan pendidikan telah menindaklanjuti program P4GN dengan meningkatkan kapasitas lingkungan sekolah dan kampus dalam pembinaan satgas anti narkoba.



32

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terjadi peningkatan capaian sebesar 4,6%, yaitu dari 9,5% pada tahun 2013 menjadi 14,1% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran Lembaga Pendidikan terkait dengan upaya menciptakan lingkungan pendidikan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Peningkatan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini. Grafik 4. % peningkatan lingkungan pendidikan (sekolah menengah dan kampus) bebas narkoba % Peningkatan Capaian 4,6%

14,1%

15 9,5% 10

5

0 2013

2014

Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi reviu Renstra BNN tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Sebagian kesungguhan

besar untuk

lingkungan menjadikan

pendidikan

sudah

lingkungannya

bebas

menunjukkan dari

masalah

penyalahgunaan narkoba, dengan mengaktifkan Satgas anti narkoba dilingkungan sendiri. Hal ini sebagai pertanda adanya kesadaran lingkungan pendidikan terkait arti pentingnya Program P4GN dan kesungguhan dari para pelaksana operasional (BNN, BNNP dan BNNK/Kota) untuk menggerakkan lembaga pendidikan berpartisipasi aktif melaksanakan program P4GN. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


33

Sedangkan indikator kinerja utama kedua adalah lingkungan kerja bebas narkoba dengan uraian sebagai berikut : No.


Target

Realisasi

%

2.

% peningkatan lingkungan kerja bebas narkoba

15%

14,5%

96,7%

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI tahun 2011, diperoleh gambaran bahwa tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilingkungan kerja cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Data tangkapan kasus Narkoba menunjukkan dari tahun ke tahun peredaran Narkoba di kalangan pekerja semakin meningkat, dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dari 204 kasus (2001) menjadi 121 kasus, swasta dari 1.228 kasus (2001) menjadi 13.194 kasus (2006), atau wiraswasta dari 1.228 kasus (2001) menjadi 4.663 kasus (2006). Hasil estimasi tahun 2011 menegaskan penyalahguna Narkoba kelompok pekerja merupakan terbesar jumlahnya di Indonesia. Dari sisi angka prevalensi pekerja berada di urutan keempat setelah WPS, Anak Jalanan dan Pelajar. Pekerja kos prevalensinya lebih tinggi (6,8) dibandingkan pekerja tidak kost (2,1) (BNN & PPKUI, 2011). Hasil penelitian Narkoba dikalangan pekerja menunjukkan bahwa pekerja tidak terbebas dari masalah Narkoba. Hasil estimasi penyalahguna Narkoba di Indonesia diperkirakan sekitar 3,7 juta sampai 4,7 juta orang di tahun 2011 (BNN & PPKUI, 2011). Dari jumlah tersebut, proporsi terbesar adalah kelompok pekerja. Jumlah pekerja yang menyalahgunakan Narkoba bagi mereka yang kost diperkirakan sekitar 963 ribu sampai 1 juta orang atau bagi mereka yang tidak kost sekitar 1,8 juta sampai 2 juta orang. Pekerja kost prevalensinya lebih tinggi (6,8%) dibandingkan pekerja tidak kost (2,1%) (BNN & PPKUI, 2011). Atas pertimbangan kerawanan penyalahgunaan narkoba dilingkungan kerja, BNN menetapkan IKU tentang persentase peningkatan lingkungan kerja bebas narkoba. Lingkungan kerja rawan narkoba dimungkinkan terjadinya proses dinamis akibat akumulasi berbagai faktor yaitu: faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor sosial budaya. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


34

Ketiga faktor tersebut biasanya bergabung jadi satu dilingkungan kerja, terkait dengan semakin kompetitifnya persaingan baik diantara sesama perusahaan sejenis demi memenuhi target untuk kepentingan perusahaan tetap eksis dan unggul dalam pemasaran, persaingan antar individu yang ada di instansi/perusahaan, dan lain sebagainya. Akibat tingginya tingkat persaingan

untuk

meraih

prestasi

menimbulkan

adanya

keinginan

refreshing/rekreasional yang sering dilaksanakan ditempat hiburan yang berakibat terjadinya penyalahgunaan narkoba. Sinyalemen tersebut diperkuat dengan hasil pelaksanaan operasi narkoba yang dilaksanakan BNN diberbagai tempat hiburan, diperoleh masukan dari

para pengunjung, mereka ke tempat hiburan sekedar

menghilangkan kepenatan akibat tekanan dan stres ditempat kerja. Untuk mengatasi permasalahan narkoba dilingkungan kerja, Pemerintah mendorong pimpinan instansi/pimpinan perusahaan untuk berpartisipasi aktif melaksanakan program P4GN, dorongan tersebut didukung dengan adanya Jakstranas P4GN Tahun 2011-2015 yang dituangkan melalui Inpres Nomor 12 Tahun 2011. Atas kerja keras dari pelaksana dilapangan (petugas BNN, BNNP dan BNNK/Kota) diperoleh laporan semakin meningkatnya pelaksanaan program P4GN, baik yang dilaksanakan atas inisiatif dari BNN (ada program kegiatan yang sudah dianggarkan) maupun pelaksanaan kegiatan atas inisiatif pimpinan Instansi/perusahaan/kelompok masyarakat melaksanakan program P4GN. Hal ini mengindikasikan masyarakat menyadari arti pentingnya pelaksanaan program P4GN. Untuk mengetahui gambaran capaian program yang digulirkan, tahun 2014 BNN melakukan 2 hal penting yaitu pelaksanaan penelitian tentang prevalensi penyalahguna narkoba dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program P4GN. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia dari 2,2% menjadi 2,18% atau sekitar 4.022.702 orang dari total populasi penduduk (berusia 10 – 59 tahun).



35

Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program P4GN yang telah dilaksanakan selama ini. Sedangkan pelaksanaan monev P4GN bertujuan untuk melihat sejauh mana peran serta dari instansi/perusahaan dalam pelaksanaan program P4GN. Adapun

hasil

capaian

pelaksanaan

program

dilakukan

dengan

membandingkan antara hasil monev P4GN tahun 2014 dan tahun 2013 dengan kriteria sebagai berikut : a. Pernah menerima sertifikat bebas Narkoba dari BNN/BNNP/ BNNK. b. Tidak terdapat pecandu narkoba di lingkungan responden. Hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program P4GN adalah sebagai berikut :

No.


Capaian Tahun 2013 (%)

Capaian Tahun 2014 (%)

1.

Pernah menerima sertifikat bebas Narkoba dari BNN/BNNP/BNNK

24,0%

49,4%

2.

Tidak terdapat pecandu narkoba di responden

79,7%

69,4%

51,9%

59,4%

lingkungan

Rata – rata capaian

No. 1.

Indikator Kinerja Utama %

peningkatan

lingkungan

kerja

Formula

Hasil Perhitungan

=((%R t - %R t-1) /%R t-1)

= ((59,4-51,9)/51,9)*100%

- R = Realisasi

= (7,5/51,9)*100%

- t = pada tahun

*100%

bebas narkoba

= 14,5%

Keterangan

beralan - (t-1) = pada tahun sebelumnya

Dari target yang ditetapkan sebesar 15% terjadi peningkatan lingkungan kerja bebas narkoba, terealisasi sebesar 14,5% atau keberhasilan mencapai 96,7%. Hal yang mendukung keberhasilan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, antara lain:



36

a.

Adanya Permendagri Nomor 21 tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, satuan kerja pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota terdukung melakukan upaya P4GN.

b.

Pemerintah

daerah

dan

Dinas-dinas

terkait,

banyak

yang

telah

berpartisipasi mendukung pelaksanaan P4GN dan memberikan hibah berubah tanah dan bangunan untuk perkantoran BNN dan tempat rehabilitasi; dan juga bantuan fasilitas pelatihan pada daerah-daerah Binaan BNN. c.

Perusahaan BUMN dan swasta melalui pemanfaatan dana-dana CSR-nya mulai terlihat untuk membantu terselenggaranya kegiatan pendampingan program dan pembinaan P4GN di lingkungan kerjanya;

d.

Semangat dan antusias yang tinggi dari lingkungan kerja yang membuka diri untuk melakukan FGD, penyuluhan dan kampanye anti narkoba serta test urine di lingkungan kerjanya;

e.

Dukungan aparat TNI/Polri dalam mengungkap

narkotika diberbagai

wilayah seperti : di Batam (Kepulauan Riau), pengungkapan ladang Ganja di Jawa Timur, Jawa Barat dan Aceh Utara; f.

Antusias kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui wadah Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (FOKAN) dalam membantu memberdayakan lingkungan masyarakat dalam P4GN; dan

g.

Peran aktif yang tak kenal lelah dari kalangan Jurnalis dan pekerja media untuk menyebarluaskan informasi yang mendidik tentang kewaspadaan masyarakat akan ancaman bahaya narkoba yang mengincar setiap saat. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terjadi peningkatan

capaian sebesar 5,6%, yaitu dari 8,9% pada tahun 2013 menjadi 14,5% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran Pimpinan instansi/perusahaan terkait dengan upaya menciptakan lingkungan kerja bebas

dari

penyalahgunaan

narkoba.

Peningkatan

capaian

kinerja

digambarkan pada grafik di bawah ini.



37

Grafik 5. % peningkatan lingkungan kerja bebas narkoba % Peningkatan Capaian 5,6%

14,5% 16 14 12 10 8 6 4 2 0

8,9%

2013

2014

Capaian tahun 2014 terkait

indikator kinerja ini tidak

dapat

dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi reviu Renstra BNN tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Sebagian besar lingkungan kerja baik instansi pemerintah maupun swasta sudah menunjukkan kesungguhan untuk menjadikan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan narkoba, dengan mengaktifkan Satgas anti narkoba. Hal ini sebagai pertanda adanya kesadaran lingkungan kerja terkait arti pentingnya Program P4GN dan kesungguhan dari para pelaksana operasional (BNN, BNNP dan BNNK/Kota) untuk menggerakkan potensi yang ada untuk berpartisipasi aktif melaksanakan program P4GN.

5.

Sasaran

:

Terciptanya

lingkungan

masyarakat

rawan

penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan dan pedesaan bebas narkoba.

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama sebagai berikut : Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


38

No.


Target

Realisasi

%

1.

Jumlah penanam ganja beralih ke usaha legal produktif

75

54

72%

Sasaran penting pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak adalah kawasan rawan penyalahgunaan narkoba. Kawasan ini mencakup area seluas wilayah kecamatan yang harus terus dibina agar tidak lagi menjadi daerah rawan Narkoba. Pada kantong-kantong rawan narkoba ini, umumnya individu dan keluarga berada dalam lingkungan yang rawan terjerat bisnis ilegal narkoba sehingga tidak sedikit dari mereka yang berpotensi awalnya sebagai penyalah guna berubah menjadi pengedar gelap narkoba dan bandar karena iming-iming pendapatan yang besar ilegal dari bisnis narkoba. Oleh karenanya, lingkungan ini harus dibina dan didorong untuk beralih usaha ke legal produktif melalui pola hidup sehat, pembinaan alternatif kewirausahaan, ketrampilan dan budidaya tanaman pertanian. Indikator penting lingkungan masyarakat pedesaan yang dibina oleh BNN untuk dijadikan lingkungan bebas narkoba adalah : (1) Tidak adanya laporan masyarakat maupun aparat setempat terkait kasus penanaman Ganja di lokasi binaan; (2) terjalinnya kerjasama yang sinergi BNN, BNNP dan stakeholder di lokasi, sehingga pola pembinaan alih fungsi dan alih profesi dapat berjalan dan menyasar di lokasi yang telah terpetakan; (3) Masyarakat sudah berani melaporkan ke pihak yang berwajib bila menemukan tanaman ganja di wilayah mereka. Pada tahun 2014, sasaran jumlah penanam ganja beralih usaha legal produktif mencapai prosentase 72% atau 54 orang petani dari yang ditargetkan sebanyak 75 orang petani, hal ini

disebabkan karena (1)

ketidaksesuaian masa tanam dan terjadinya perubahan iklim kemarau yang berkepanjangan sehingga para petani tidak berminat mengikuti program pemberdayaan alternatif; (2) terjadinya penghematan anggaran sehingga target petani yang beralih profesi menjadi berkurang.



39

Capaian kinerja tahun 2014 ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 8%. Penurunan capaian ini dipengaruhi oleh terbitnya Inpres No. 4 Tahun 2014 tentang penghematan dan pemotongan belanja K/L yang tidak disertai dengan penurunan target secara fisik. Capaian kinerja tergambar dalam grafik berikut ini : Grafik 6. % penurunan jumlah penanam ganja beralih ke usaha legal produktif % Penurunan Capaian 8%

80% 80% 78% 76% 74%

72%

72% 70% 68% 2013

2014

Indikator outcome jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif diukur dari beralihnya mantan petani penanam Ganja menjadi petani pada usaha legal produktif. Usaha legal produktif yang dimaksud adalah budidaya tanaman kakao. Tanaman Kakao adalah tanaman perkebunan yang bersifat

tahunan.

Artinya,

dari

mulai

ditanam

hingga

kelak

panen

membutuhkan kurang lebih 3-4 tahun. Kriteria yang harus dimiliki oleh petani yang beralih fungsi adalah : kesediaan petani untuk dibekali, tersedianya lahan milik petani yang diperkuat oleh geucik (kepala desa), imam mukim (kepala dusun) dan camat; tanaman yang ditanam sendiri di lahan milik petani dan hasil panen yang diharapkan

kelak

menjadi

pendapatan

petani

sehingga

meningkat

kesejahteraannya secara berkelanjutan. Hal inilah yang diukur sebagai outcome. Bila proses tersebut tidak terjadi, maka capaian program dan kegiatan dianggap tidak berhasil. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


40

Pada saat proses seleksi pemilihan petani untuk pembekalan tanaman budidaya, teridentifikasi luas lahan milik mereka seluas minimal 0,2 hektar sampai dengan 4 hektar. Kecilnya luas lahan petani tetap menjadi pilihan mengingat kebanyakan petani di lokasi binaan adalah petani gurem, yaitu petani dengan luas lahan sempit. Dengan pembinaan ini diharapkan terangkat kesejahteraannya dan tidak lagi tergiur upah untuk menanam ganja lagi di gunung-gunung. Capaian tahun 2014 terkait

indikator kinerja ini tidak

dapat

dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi reviu Renstra BNN tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Sedangkan pada Indikator kinerja utama kedua adalah lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan yang bebas narkoba dengan uraian sebagai berikut : No.


Target

Realisasi

%

2.

Jumlah lingkungan masyarakat rawan

5

2

40%

penyalahgunaan dan peredaran gelap di

daerah

perkotaan

yang

bebas

narkoba

Yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, menurut

Cetak Biru Pemberdayaan

Masyarakat (BNN, 2012 : 15-17) adalah lingkungan masyarakat yang memiliki kecenderungan tinggi (rawan) dalam : (1) kasus kejahatan Narkoba;(2) aksi kriminalitas;(3) bandar pengedar Narkoba;(4) kegiatan produksi Narkoba; (5) angka pengguna Narkoba; (6) barang bukti Narkoba; (7) entri point Narkoba; (8) kurir Narkoba. Sedangkan daerah/kawasan perkotaan adalah wilayah administrasi kota baik di ibukota negara, ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.



41

Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan bebas narkoba adalah suatu kondisi dimana lingkungan yang semula dianggap rawan menjadi lingkungan yang kondusif dan tidak mudah terjadi tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang diukur melalui 8 (delapan) kriteria sebagai berikut: a.

Menurunnya kasus kejahatan Narkoba

b.

Menurunnya aksi kriminalitas

c.

Menurunnya bandar pengedar Narkoba

d.

Menurunnya kegiatan produksi Narkoba

e.

Menurunnya angka pengguna Narkoba

f.

Menurunnya barang bukti Narkoba yang ditemukan

g.

Menurunnya entri point Narkoba

h.

Menurunnya kurir Narkoba Berdasarkan kriteria tersebut, dilakukan pemberian nilai (skor) atas

capaian keberhasilan dengan ketentuan sebagai berikut : a.

Apabila satu variabel terpenuhi, maka mendapat skor 1 (satu).

b.

Apabila seluruh variabel terpenuhi (jumlah skor mencapai delapan), maka lingkungan yang rawan tersebut dapat dikategorikan menjadi lingkungan yang cenderung bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, BNN melakukan pemetaan

terhadap lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah perkotaan. Untuk tahun 2014 BNN menargetkan 5 (lima) lingkungan perkotaan yang dianggap rawan dan diubah menjadi lingkungan yang bebas narkoba, yang terdiri dari (a) Komplek Permata Jakarta Barat, (b) Kampung Bali, (c) Kampung Bonang Jakarta Pusat, (d) Peninggaran Bendi Jakarta Selatan, dan (e) Kebon Singkong (Kampung Pertanian) Jakarta Timur. Hasil yang dicapai berdasarkan kriteria dan ketentuan penilaian terdapat lingkungan perkotaan tersebut diatas adalah sebagai berikut : Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


42

INDIKATOR RAWAN NARKOBA SETELAH PEMBERDAYAAN

5 LINGKUNGAN KOTA (a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(1) Menurunnya kasus kejahatan Narkoba

1

1

1

0

0

(2) Menurunnya Aksi kriminalitas

1

0

1

0

0

(3) Menurunnya Bandar pengedar Narkoba

1

1

1

0

0

(4) Menurunnya Kegiatan produksi Narkoba

1

1

1

1

1

(5) Menurunnya Angka pengguna Narkoba

1

1

1

1

1

(6) Menurunnya Barang bukti Narkoba

1

1

1

1

1

(7) Menurunnya Entry point Narkoba

1

1

1

0

0

(8) Menurunnya Kurir Narkoba

1

1

1

0

0

Jumlah Skor

8

7

8

3

3

Berdasarkan gambaran diatas lingkungan Komplek Permata, Jakarta Barat

yang

juga

merupakan

pilot

project

pelaksanaan

pemberdayaan alternatif telah dapat dikatakan sebagai

program

lingkungan

yang

bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, hal tersebut dapat tercapai dengan dilakukan beberapa program sinergitas dengan Instansi terkait untuk mempercepat terciptanya lingkungan Komplek Permata yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Beberapa indikator yang menandai keberhasilan lingkungan rawan Kampung Ambon Jakarta Barat menjadi lingkungan hijau bebas Narkoba, antara lain: a.

Terlaksananya kegiatan Analisa dan evaluasi mingguan (Setiap Hari Rabu) yang digagas dan dipimpin oleh Kapolres dan dihadiri jajaran Polsek, aparat Kelurahan, tokoh masyarakat, BNN, BNNP dan stakeholder yang bertujuan memecahkan masalah Narkoba, baik pencegahan dan rehabilitasi;

b.

Terselenggaranya kegiatan Penjangkauan dan Pendampingan Pecandu Narkoba oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN di Komplek Ambon, Warga sebagai wujud penerimaan program P4GN oleh masyarakat yang bertujuan menurunkan jumlah korban dan pecandu narkoba;



43

c.

Meningkatnya jumlah pelaporan jumlah pecandu dan korban narkoba pda IPWL dan peningkatan kapasitas peran serta IPWL di sekitar Komplek Kampung Ambon dalam melayani korban dan pecandu narkoba

d.

Terlaksananya pelatihan security bagi 15 pemuda Kampung Ambon, yang diprakarsai oleh Polres Jakarta Barat, sebagai alternatif ketrampilan yang memberikan lapangan kerja halal menjadi security di perusahaan swasta sehingga tidak lagi berbisnis narkoba

e.

Terlaksananya Pelatihan Bengkel Sepeda Motor, Salon, dan Komputer, yang dimotori oleh Pemerintah Kota yang diikuti oleh 30 Warga Komplek Ambon, sehingga dengan ketrampilan menambah kapasitas usaha dna pendapatannya;

f.

Terlaksananya kebiasaan Rembug rutin diantara warga yang memperkuat modal sosial (ketahanan sosial) sehingga tercipta persepsi dan kebutuhan yang sama menciptakan lingkungan Kampung Ambon bebas narkoba;

g.

Terbukanya lokasi Binaan BNN di Kampung Ambon bagi ajang liputan media berkaitan dengan Indonesia darurat narkoba yang mempromosikan kegiatan P4GN masyarakat dan produk lokal dari hasil Binaan BNN;

h.

Berkembangnya usaha konveksi di dua lokasi masih di Kampung Ambon sebagai hasil binaan BNN dalam program menjahit (tahun 2010) dan pelatihan sablon (tahun 2012) yang memberi lapangan kerja bagi masyarakat di kampung Ambon.

i.

Terlaksananya program door to door system dari Petugas Polisi Sektor (Polsek) yang sedang dalam piket jaga untuk satu demi satu bertatap muka saling menyapa dan berbincang dengan warga yang tinggal di Kampung Ambon guna mendengarkan laporan, aspirasi, pendapat dan masukan terkait keamanan dan ketertiban kampung tersebut dari bahaya Narkoba.

j.

Terbentuknya Perpustakaan Mini dan taman bacaan yang didukung melalui bantuan buku-buku perpustakan dari universitas dan dimotori oleh tokoh-tokoh masyarakat Kampung Ambon.



44

Sedangkan untuk lingkungan Kampung Bali Jakarta Pusat belum dapat dikatakan sebagai lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, meskipun indikator yang lain menyatakan terjadi penurunan. Hal ini terjadi karena luasnya wilayah Kampung Bali dan berdekatan dengan pusat bisnis pakaian jadi Pasar Tanah Abang yang merupakan pasar pakaian jadi terbesar di Asia Tenggara, juga lingkungan masyarakatnya yang heterogen berasal dari berbagai penjuru Indonesia hingga mancanegara turut memberikan pengaruh budaya dan perilaku kehidupan masyarakatnya sehari-hari baik yang positif dan negative. Untuk Kampung Bonang yang terletak di wilayah Tugu Proklamasi Jakarta Pusat telah melakukan berbagai upaya yang melibatkan stakeholder terkait dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas narkoba, seperti dengan Dinas Pertamanan DKI untuk program Jakarta Hijau, Dinas Perpustakaan DKI untuk program Jakarta Cerdas Membaca. Dinas Pendidikan DKI untuk program pembinaan generasi muda melalui kesenian, bahkan dengan kalangan swasta lainnya, termasuk juga program pelatihan bagi masyarakat untuk menjadi pendamping bagi para korban penyalahguna narkoba. Lingkungan Peninggaran Bendi Jakarta Selatan dan Kebon Singkong (Kampung Pertanian) Jakarta Timur belum dapat dikatakan sebagai lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahguna dan peredaran gelap narkoba, karena masih terjadinya tindak kejahatan yang diakibatkan dari narkoba, belum timbulnya kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya narkoba serta belum adanya kepedulinaan stakeholder terkait dalam upaya menanggulangi akibat dampak buruk narkoba yang ada di lingungannya. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terjadi peningkatan capaian sebesar 40%, yaitu dari 0% pada tahun 2013 menjadi 40% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan semakin tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program P4GN Peningkatan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


45

Grafik 7. Jumlah lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan yang bebas narkoba

40 40 35 % Peningkatan Capaian 40 %

30 25 20 15 10 0

5 0

2013 Capaian tahun 2014 terkait

2014 indikator kinerja ini tidak

dapat

dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi reviu Renstra BNN tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Sebagian besar masyarakat di lingkungan rawan penyalahgunaan narkoba sudah menunjukkan kesungguhan untuk menjadikan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan narkoba, dengan ikut mendukung program P4GN dan peran media baik elektronik maupun non elektronik (televisi, radio, media online, media cetak, media luar ruang, media tradisional) terbukti dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program P4GN. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


46

6.

Sasaran : Meningkatnya pelayanan wajib lapor pecandu narkoba.

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika merupakan kegiatan melaporkan diri yang dilakukan pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarga dan atau orang tua wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan medis dan sosial. Dampak dari pelaksaaan wajib lapor adalah semakin meningkatnya penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan medis dan sosial di berbagai tempat rehabilitasi milik pemerintah atau komponen masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai berikut: No. Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program Wajib Lapor di BNN (Pusat Rehabilitasi BNN dan Kantor BNN Pusat)

Target 250 orang

Realisasi 466 orang

% 186%

Dalam upaya peningkatan pelayanan rehabilitasi kepada penyalah guna dan pecandu narkoba, pemerintah telah menetapkan tahun 2014 sebagai “Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba”. Untuk mendukung kebijakan tersebut, telah ditandatangi Peraturan Bersama oleh 7 pimpinan K/L terkait yaitu, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Sebagai tindak lanjut dari kedua kebijakan tersebut, telah dilakukan sosialisasi secara massive mengenai pelayanan rehabilitasi sehingga meningkatkan kesadaran penyalah guna dan pecandu narkoba untuk lapor diri ke IPWL BNN guna mendapat layanan rehabilitasi. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


47

Program wajib lapor dilaksanakan dalam rangka melayani pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika yang melaporkan dirinya untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Layanan wajib lapor di Klinik IPWL BNN terdiri dari layanan wajib lapor bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan

narkotika

yang

sendiri/sukarela

(voluntary)

dan

melaporkan bagi

diri

pecandu

atas

kemauan

dan/atau

korban

penyalahgunaan narkotika yang terkait indikator. Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika yang melaporkan diri tersebut akan menjalani tes urin dan asesmen yang dilaksanakan oleh Tim Asesmen BNN yang terdiri dari penyidik, dokter, psikolog, perawat, dan sarjana kesehatan lainnya. Asesmen dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap penggunaan narkotika meliputi aspek fisik, psikologis, dan indikator sehingga diketahui derajat ketergantungan dan besaran masalah yang ada. Hasil asesmen tersebut merupakan dasar untuk menentukan indikator serta intervensi atau rencana terapi yang sesuai untuk individu yang bersangkutan. Rencana terapi dapat berupa rehabilitasi rawat inap atau rawat jalan. Rehabilitasi rawat inap dilaksanakan ke lembaga rehabilitasi instansi pemerintah atau komponen masyarakat sesuai dengan rujukan, sedangkan rehabilitasi rawat jalan dilaksanakan di Klinik IPWL BNN. Sementara

itu

hasil

asesmen

pecandu

dan/atau

korban

penyalahgunaan narkotika yang terkait indikator akan digunakan sebagai bahan rekomendasi/pertimbangan hakim di pengadilan. Tahun 2014, BNN telah memberikan pelayanan kepada 466 orang penyalah guna atau pecandu narkoba yang terdiri dari 353 orang yang melaporkan diri secara sukarela dan 113 orang yang terkait dengan indikator. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 186%. Adapun formula perhitungan capaian indikator sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Utama Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program Wajib Lapor di BNN (Pusat Rehabilitasi BNN dan Kantor BNN Pusat)

Formula =ΣR


Hasil Perhitungan 466 Orang

Keterangan ΣR = Jumlah Realisasi penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba yang mengikuti program Wajib Lapor di BNN (Pusat Rehabilitasi BNN dan Kantor BNN Pusat)


48

Bila dibandingkan dengan tahun 2013 dimana jumlah penyalah guna dan atau pecandu narkoba yang mengikuti program wajib lapor di BNN meningkat hingga 197 orang atau mengalami peningkatan sebesar 73%. Peningkatan capaian kinerja digambarkan pada grafik berikut ini: Grafik 8. Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program wajib lapor di BNN (Pusat Rehabilitasi BNN dan Kantor BNN Pusat) Peningkatan Capaian 197%

269

500 400

466

250

250

300 200

Realisasi

100

Target

0 2013

2014

Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifakan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi reviu renstra tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Keberhasilan terkait dengan indikator ini didukung dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan bagi pengguna narkoba dan adanya Peraturan Bersama 7 K/L tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahguna ke Dalam Tempat Rehabilitasi. Peran media baik elektronik maupun non elektronik (televisi, radio, media online, media cetak, media luar ruang, media tradisional), dan kegiatan Focus Group Disscussion (FGD) terbukti dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melapor ke IPWL. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


49

7.

Sasaran : Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut: No.


Target

Realisasi

%

1.

Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM

33 LRIP

33 LRIP

100%

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan pelayanan minimal yang wajib didapatkan oleh pecandu/penyalahguna narkoba, meliputi sistem layanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kesehatan, pemantauan dan evaluasi. SPM yang diterapkan pada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dibuat sebagai acuan bagi unit dan atau lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba. SPM diperlukan untuk melakukan penilaian sistem layanan ketergantungan korban narkoba. Norma pengukurannya dilihat dari kriteria jumlah lembaga yang mengimplementasikan SPM. Penilaian standar pelayanan minimal/SPM dilakukan pada Lembaga Rehabilitasi

Instansi

Pemerintah,

yang

telah

memperoleh

dukungan

penguatan pada tahun 2014 yang berjumlah 233 lembaga. Dari jumlah 233 lembaga hanya 33 lembaga yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM yang telah ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal dibuat sebagai acuan bagi unit dan atau lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi bagi penyalah guna. Diharapkan setiap lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dapat memberikan layanan secara maksimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menilai indikator layanan ketergantungan korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola oleh unit/lembaga rehabilitasi instansi pemerintah diperlukan suatu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


50

Dalam penetapan hasil indikator SPM, pembobotan diperlukan untuk mengetahui kuadran mutu dari masing-masing lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang dinilai. Dalam indikator ini, ada lima hal yang dinilai, yaitu Sistem Layanan, SDM, Sarpras, Kesehatan, serta Pemantauan dan Evaluasi. Target Indikator Kinerja Utama ini ditetapkan sebanyak 33 lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, tercapai 33 lembaga (100%) sesuai dengan standar pelayanan minimal/SPM. Proses penilaian dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: a.

Tahap 1 adalah menjumlahkan seluruh skor yang diperoleh pada setiap standar dibagi nilai maksimal dalam masing-masing standar, kemudian dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan total skor standar (T S), yang dapat dirumuskan sebagai berikut: TS = (Total skor yang diperoleh/Nilai maksimal) x 100% TS = % skor pada masing-masing standar

b.

Tahap 2 adalah menjumlahkan total skor standar (T S) dari masingmasing indikator kemudian dibagi lima (jumlah indikator). Hasil dari tahap 2 menunjukan kuadran mutu dari lembaga tersebut, kuadran mutu dibagi atas dasar keterpenuhan item setiap indikator dengan ketentuan sebagai berikut:

KUADRAN MUTU A

B C

D

INTERPRETASI Unit/lembaga tersebut telah memenuhi 76-100% dari standar yang telah ditetapkan. Unit/lembaga rehabilitasi dapat dijadikan role model bagi unit/lembaga lain Unit/lembaga tersebut memenuhi 51%-75% dari standar yang telah ditetapkan. Unit/lembaga tersebut sudah memenuhi standar pelayanan Unit/lembaga tersebut hanya memenuhi 26% - 50% dari standar yang telah ditetapkan. Unit/lembaga tersebut merupakan prioritas utama yang memerlukan dukungan tergantung dari indikator masing-masing sesuai kebutuhan unit/lembaga tersebut Lembaga tersebut hanya dapat memenuhi 0% - 25% atau kurang dari standar yang telah ditetapkan. Unit/lembaga tersebut merupakan prioritas utama yang memerlukan dukungan tergantung dari indikator masing-masing sesuai kebutuhan unit/lembaga tersebut

Adapun ke-33 lembaga tersebut adalah : Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


51

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

PROVINSI Jateng Bengkulu Kalsel DI Aceh

Jabar

Riau

Jatim

Sumut DI Yogyakarta Sumbar Sumsel Kalbar Kaltim Sulsel NTB Jambi Lampung Bali

LEMBAGA Balai Resos Mandiri Semarang II Lapasustik Nusakambangan RSJ Soeprapto Daerah Bengkulu RSJ Sambang Lihum RSJ Aceh Lapas Banceuy Balai Besar Rehabilitasi BNN Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang Bandung Lapas Narkotika Klas II A Gintung Cirebon RSJ Prov. Jawa Barat Lapas Klas IIA Pekanbaru RSJ Riau Lapas Pamekasan RSJ Menur UPT Rehsos ANKN Surabaya RSJ Lawang Lapas Malang PSPP Insyaf Medan Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta RSJ Padang Dharmapala Palembang RSJ Ernaldi Bahar RSKD Pontianak Lapas Klas IIA Pontianak Lapas Klas II A Samarinda Balai Rehabilitasi Samarinda RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda Balai Rehabilitasi Baddoka RSJ Mataram RSJD Jambi RSJ Provinsi Lampung Lapas Klas IIA Grobokan RSJ Bangli, Bali

Capaian tersebut di atas menggunakan formula perhitungan berikut ini: No. 1.

Indikator Kinerja Utama Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM

Formula

Hasil Perhitungan

=ΣR

33 LRIP

Keterangan ΣR = Jumlah Realisasi lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal / SPM

Sumber Data : Dokumen Deputi Bidang Rehabilitasi BNN



52

Bila dibandingkan capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM yaitu dari 26 lembaga menjadi 33 lembaga (meningkat sebesar 21%). Capaian tersebut tergambar dalam grafik berikut ini: Grafik 9. Jumlah

lembaga

rehabilitasi

instansi

pemerintah

yang

beroperasi sesuai Standar Pelayanan Minimal/SPM Peningkatan Capaian 21% 33 26 40 33

30 26 20

Realisasi

10

Target

0 2013

2014

Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi review renstra tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Keberhasilan terkait dengan indikator ini didukung dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan bagi pengguna narkoba dan adanya Peraturan Bersama 7 K/L tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahguna ke Dalam Tempat Rehabilitasi. Peran media baik elektronik maupun non elektronik (televisi, radio, media online, media cetak, media luar ruang, media tradisional), dan kegiatan Focus Group Disscussion (FGD) terbukti dapat meningkatkan kesadaran pengelola rehabilitasi memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


53

Sedangkan capaian kinerja Indikator Kerja Utama kedua adalah sebagai berikut : No.


Target

Realisasi

%

2.

Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM

40 LRKM

40 LRKM

100%

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerja adalah jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang beroperasi sesuai Standar Pelayanan Minimal/SPM dengan target capaian di tahun 2014 sebanyak 40 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. Dari 80 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang mendapatkan dukungan penguatan pada tahun 2014 dari BNN, ternyata hanya 40 lembaga yang memenuhi persyaratan sesuai dengan indikator yang ditentukan. Adapun skor penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai adalah dengan menetapkan pembobotan pada berbagai aspek dengan uraian berikut ini: a.

Standar Kelembagaan Organisasi

: 10%

b.

Standar Perangkat Program

: 20%

c.

Standar Pelayanan

: 50%

d.

Standar Monitoring Evaluasi

: 10%

e.

Standar Sarana dan Prasarana

: 10%

Aspek pelayanan mendapatkan bobot paling besar (50%) karena dianggap merupakan aspek yang paling dominan dalam menentukan capaian mutu layanan serta merupakan aspek utama dalam pelayanan rehabilitasi. Selanjutnya aspek perangkat program menempati bobot dua kedua terbesar (20%), dimana aspek ini menilai kelengkapan standar prosedur operasional atas semua tindakan yang diterima klien. Selanjutnya aspek organisasi, monitoring evaluasi dan sarana prasarana mendapatkan besaran bobot yang sama yaitu 10%, dimana ketiga aspek tersebut merupakan aspek penunjang layanan yang cukup esensial. Skor atas setiap aspek tersebut didapatkan dari nilai masing-masing indikator yang diperoleh berdasarkan temuan di lapangan dengan nilai tertinggi = 3, sehingga nilai maksimal yang dapat diperoleh dalam setiap aspek/standar adalah sebagai berikut: Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


54

No.

Jumlah Indikator 7 indikator 13 indikator 10 indikator 3 indikator 3 indikator

Nama Standar

1. 2. 3. 4. 5.

Standar Kelembagaan Organisasi Standar Perangkat Program Standar Pelayanan Standar Monitoring dan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana

Nilai Maksimal 21 39 30 9 9

Proses penilaian dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: a.

Tahap 1 adalah total skor standar (T S) yang diperoleh dengan menjumlahkan semua skor yang diperoleh pada setiap standar kemudian dikalikan dengan 100%, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: TS = (Total skor yang diperoleh/nilai maksimal) x 100% TS = % skor pada masing-masing standar

b.

Tahap 2 adalah mengalikan hasil dari tahap 1 dengan bobot dari masing-masing standar untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan standar bobot yang telah ditetapkan. Tahap 2 ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1)

Untuk Standar Kelembagaan SK = TS x 10%

2)

Untuk Standar Perangkat Program Spp = Tpp x 20%

3)

Untuk Standar Pelayanan SP = TS x 50%

4)

Untuk Standar Monitoring dan Evaluasi SME = TS x 10%

5)

Untuk Standar Sarana dan Prasarana SSP = TS x 10%

c.

Tahap 3 merupakan skor total akhir (T A) yang dapat diperoleh setiap lembaga, dimana skor ini dapat digunakan untuk membandingkan dengan skor yang diperoleh lembaga lain. Hasil dari tahap 3 ini juga yang menentukan sebuah lembaga termasuk dalam suatu kategori tertentu (penjelasan detil dalam bagian interpretasi). Tahap 3 ini dapat dirumuskan sebagai berikut: TA = SK + Spp + SP + SME + SSP



55

Hasil akhir dari skor yang diperoleh oleh sebuah lembaga (T A) akan menentukan apakah lembaga tersebut dapat termasuk dalam salah satu kategori-kategori yang telah ditetapkan. Kategori-kategori yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1)

Kategori A jika skor T A yang diperoleh antara 81% - 100% Jika skor yang diperoleh sebuah lembaga berada dalam kategori A, hal ini berarti lembaga tersebut telah memenuhi paling tidak 81% dari standar yang telah ditetapkan ataupun memenuhi semua standar yang telah ditetapkan.

2)

Kategori B jika skor T A yang diperoleh antara 71% - 80% Jika skor yang diperoleh sebuah lembaga berada dalam kategori B, hal ini berarti lembaga tersebut memenuhi 71% - 80% dari standar yang telah ditetapkan.

3)

Kategori C jika skor T A yang diperoleh antara 51% - 70% Jika skor yang diperoleh sebuah lembaga berada dalam kategori C, hal ini berarti lembaga tersebut hanya memenuhi 51% - 70% dari standar yang telah ditetapkan.

4)

Kategori D jika skor T A yang diperoleh antara 0 – 50% Jika skor yang diperoleh sebuah lembaga berada dalam kategori D, hal ini berarti lembaga tersebut hanya dapat memenuhi 50% atau kurang dari standar yang telah ditetapkan.

Kategori A

B

C

D

Interpretasi Lembaga tersebut telah memenuhi paling tidak 81% dari standar yang telah ditetapkan ataupun memenuhi semua standar yang telah ditetapkan. Lembaga tersebut telah menjalankan standar yang ditetapkan dengan baik dan perlu dipertahankan. Lembaga tersebut memenuhi 71% - 80% dari standar yang telah ditetapkan atau lembaga tersebut telah menjalankan sebagian besar dari standar yang ditetapkan dan masih membutuhkan bimbingan dalam beberapa hal. Lembaga tersebut hanya memenuhi 51% - 70% dari standar yang telah ditetapkan atau lembaga tersebut baru menjalankan sebagian kecil dari standar yang ditetapkan dan membutuhkan bimbingan yang lebih besar dalam beberapa hal. Lembaga tersebut hanya dapat memenuhi 50% atau kurang dari standar yang telah ditetapkan atau lembaga tersebut sangat membutuhkan bimbingan dalam mempersiapkan dan menerapkan standar yang telah ditetapkan.



56

Dengan melihat skor yang diperoleh pada setiap standar (T S) maka akan dapat diketahui juga hal-hal yang masih perlu dikembangkan dan halhal yang sudah berjalan dengan baik dengan mengacu pada hal-hal berikut: a.

Jika skor TS antara 81% - 100% maka lembaga tersebut telah memenuhi sedikitnya 81% atau keseluruhan dari standar Kelembagaan atau Pelayanan atau Monitoring dan Evaluasi.

b.

Jika skor TS antara 71% - 80% maka lembaga tersebut telah memenuhi 71% - 80% dari standar Kelembagaan atau Pelayanan atau Monitoring dan Evaluasi.

c.

Jika skor TS antara 51% - 70% maka lembaga tersebut hanya memenuhi 51% - 70% dari standar Kelembagaan atau Pelayanan atau Monitoring dan Evaluasi.

d.

Jika skor TS antara 0 – 50% maka lembaga tersebut hanya dapat memenuhi 50% atau kurang dari standar Kelembagaan atau Pelayanan atau Monitoring dan Evaluasi. Atau dapat juga dikatakan bahwa jika suatu lembaga memperoleh:

a.

Skor 81% - 100% : berarti lembaga tersebut telah menjalankan standar yang ditetapkan dengan baik dan perlu dipertahankan.

b.

Skor 71% - 80% : berarti lembaga tersebut telah menjalankan sebagian besar dari standar yang ditetapkan dan masih membutuhkan bimbingan dalam beberapa hal.

c.

Skor 51% - 70% : berarti lembaga tersebut baru menjalankan sebagian kecil dari standar yang ditetapkan dan membutuhkan bimbingan yang lebih besar dalam beberapa hal.

d.

Skor 0 – 50% : berarti lembaga tersebut sangat membutuhkan bimbingan dalam mempersiapkan dan menerapkan standar yang telah ditetapkan.



57

Kegiatan penilaian terhadap capaian standar pelayanan minimal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan dan menjaga mutu layanan lembaga serta wujud transparansi dan akuntabilitas layanan suatu lembaga kepada indikator. Dengan tujuan tersebut diharapkan lembaga rehabilitasi yang

dikelola

oleh

masyarakat

dapat

termotivasi

untuk

senantiasa

meningkatkan dan menjaga kualitas mutu layanan sesuai SPM yang telah ditetapkan. Selain untuk menilai capaian layanan terhadap SPM, penilaian tersebut juga dimaksudkan sebagai feedback kepada pelaksana (BNN) untuk memetakan kebutuhan lembaga yang perlu dikuatkan secara khusus. Selain itu pada lembaga yang berhasil mendapatkan skor A terhadap capaian SPM, diberikan penghargaan (reward) sebagai lembaga rujukan untuk pelayanan maupun pendidikan. Demikian pula untuk lembaga yang belum dapat mencapai skor yang baik, akan diberikan penguatan dukungan terhadap aspek yang belum berhasil dicapai. Lembaga-lembaga yang telah mencapai SPM A dan B nantinya akan dipublikasikan melalui website BNN sebagai lembaga yang dapat menerima rujukan rehabilitasi. Terkait dengan pelaksanaan penilaian terhadap capaian SPM, pada tahun 2014 ini dilakukan penilaian pada 40 lembaga dari 80 lembaga yang mendapatkan dukungan. Penetapan ke-40 lembaga yang akan dinilai ini berdasarkan hasil evaluasi bimbingan teknis yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun yang sama serta masukan dari penilaian yang dilakukan pada tahun 2013. Komponen yang dinilai dalam bimbingan teknis terdiri dari: a.

Kinerja umum lembaga rehabilitasi dimana didalamnya dinilai tersedia atau tidaknya data base klien, asal sumber pendanaan lembaga, proporsi jumlah klien berdasarkan jenis kelamin, serta pengembangan program lembaga dari tahun ke tahun.

b.

Kinerja umum lembaga rehabiitasi dimana indikator yang dinilai mengenai kegiatan lembaga berdasarkan jenis layanan (OSC, ORC, CBU, TC), jumlah klien selama 3 tahun terakhir, partisipasi dari tokoh masyarakat dalam mendukung kegiatan lembaga.



58

c.

Penatalaksanaan dimana dinilai mengenai pencatatan dan pelaporan kegiatan lembaga sesuai SOP, rujukan layanan serta alur kegiatan (OSC, ORC, CBU, TC).

d.

Sarana dan prasarana, dimana dinilai mengenai ada tidaknya sarana ruangan yang sesuai dengan pedoman standar layanan BNN dan prasarana seperti ATK, tempat penyimpanan data, alat kesehatan dasar dan alat kebersihan.

e.

Tenaga terlatih, dimana dinilai mengenai jumlah konselor adiksi, petugas penjangkau, manajer kasus, psikolog, perawat, dokter umum, psikiater, dan petugas administrasi yang membantu penyelenggaraan kegiatan lembaga. Terdapat 40 Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang telah

melaksanakan proses rehabilitasi sesuai Standar Pelayanan Minimal/SPM yaitu: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Lembaga Sibolangit Centre Yayasan Galatea Yayasan Medan Plus Caritas PSE Ar-Rahman Wisma Ataraxis Yayasan Siklus Yayasan Sikok Yayasan Kipas Rumah Singgah PEKA Yayasan Adiksifitas Yayasan Penuai Indonesia Yayasan Pelayanan Agape Yayasan Sekar Mawar Rumah Cemara Bandung Breakthrough Missions Indonesia FAN Campus Klinik Medika Antapani RSI Karawang


Provinsi

Sumatera Utara

Sumatera Selatan Lampung Riau Jambi Bengkulu

Jawa Barat


59

No. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Lembaga Yayasan Al Jahu Yayasan Kapeta Kambal Care Yayasan Karisma Yayasan Mitra Alam Yayasan Rumah Damai Yayasan Bina Hati Pondok Pesantren Inabah XIX Yayasan Doulos Jatim Yayasan Bambu Nusantara Lembaga Rehabilitasi Kunci Griya Pemulihan Siloam Yayasan Galilea Yayasan Laras NOID Kendari Yayasan Doulos Makassar YKP2N Yayasan Dua Hati Bali Yakita Bali Aksi NTB Rumah Dampingan Lentera

Provinsi

DKI Jakarta

Jawa Tengah

Jawa Timur

DI Yogyakarta Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Bali NTB

Dari hasil penilaian di 40 lembaga rehabilitasi pada tahun 2014 didapatkan hasil sebagai berikut: a.

Lembaga yang mendapatkan kategori A berjumlah 10 lembaga;

b.

Lembaga yang mendapatkan kategori B berjumlah 12 lembaga;

c.

Lembaga yang mendapatkan kategori C berjumlah 18 lembaga;

d.

Lembaga yang mendapatkan kategori D berjumlah 0 lembaga. Capaian tahun 2013 terkait dengan indikator ini adalah sebanyak 30

lembaga rehabilitasi komponen masyarakat (100%), sedangkan capaian tahun 2014 juga sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 40 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. Capaian tahun 2014 ini terdapat lembaga yang sama, ini artinya lembaga tersebut secara konsisten dapat mempertahankan mutu layanan. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


60

Hasil perbandingan lembaga rehabilitasi pada tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut: No.

Nama Lembaga

1. 2. 3.

Yayasan Sekar Mawar Yayasan Penuai Indonesia Breakthrough Missions Indonesia Yayasan Adiksifitas Rumah Cemara Bandung Fan Campus Yayasan Pelayanan Agape Rumah Singgah Peka Klinik Medika Antapani Rumah Sakit Islam Karawang Cbu Kamboja Yayasan Kasih Indonesia Yayasan Mahakasih Inabah XV Rumah Cemara Sukabumi Yayasan Getsemani Anugerah Yayasan Gideon Victory Outreach Yayasan Mitra Alam Yayasan Rumah Damai Rs H.A. Djunaid Rsi Sultan Agung Yayasan Bina Hati Yayasan Bambu Nusantara Pondok Pesantren Inabah Xix Doulus Jatim Yayasan Corpus Christi Mojokerto Copenham Lembaga Rehabilitasi Kunci Griya Pemulihan Siloam Yayasan Charis Ponpes Al Islami Yayasan Galilea Elkana Kapeta Kambal Care Yayasan Karitas Sani Madani Yayasan Al Jahu Yayasan Doulus Yayasan Rumah Sebaya Klinik Sunter Natura Sahabat Rekan Sebaya Yayasan Mutiara Maharani Bina Muda Gemilang Yayasan Bani Syifa

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Tahun 2013 KateNilai gori


79,47 65 -

95 69 69,4

A C C

86,72 86,3 87,92 71,05 89,99 62 72,3

A A A B A C B

60,23 61,84

C C

64,9 68,5 69,6 71

C C C B

92 69

A C

B C -

78,1 B 83,33 A 88 A 84,1 A 56,3 C BIMTEK SAJA BIMTEK SAJA 77,01 B 51,9 C 67,1 C 62,44 C 64,95 C 58,1 C BIMTEK SAJA BIMTEK SAJA 78,61 B 69,7 C 57,79 C 64,8 C 83,3 A 80 B 62,1 C 57 C 86

A

BIMTEK SAJA 60,34 C BIMTEK SAJA 55 C 40,04 D


Provinsi

Jabar

Jateng

Jatim

DIY

92,22 76,2 77,3 65,32

A B B C DKI Jakarta

Banten


61

No.

Nama Lembaga

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Sibolangit Centre Yayasan Galatea Yayasan Caritas Pse Yayasan Medan Plus Yayasan Keris Sakti Yayasan Narwastu Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa Yayasan Ar Rahman Yayasan Intan Maharani Yayasan Suci Hati Yayasan Sinar Jati Yayasan Galilea Laras Kelima Rumah Kasih Serambi Salomo LSM Merah Putih Kota Singkawang No Inject & Drugs (Noid) Sultra Lembaga Family Rekan Sebaya YKP2N Yayasan Doulos Perwakilan Makassar Amanat Muda Sulbar LKK NU Sulawesi Utara Yayasan Siklus Klinik Rehabilitasi Narkoba Ummi Medika Yayasan Lintas Nusa Yayasan Sikok Yayasan Kipas Yayasan Dua Hati Bali Yayasan Kasih Kita Bali Aksi NTB Rumah Dampingan Lentera Yayasan Tanpa Batas Lembaga Rehabilitasi Ataraxis Klinik Intan Medika Pelayan Metanoia

53. 54. 55. 56. 57. 58.

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.



75,94 77,6 80,51 76,7

B B B B

75,77 68,69 84,84 76,47

B C A B

-

-

-

-

82,9 80,27 98,1 64,23 84,8 81,39 76,42

A B A C A A B

73,3

B

66,4

C

64,74

C

56,63

C

80,3

81,43 69,6

A C

Provinsi

Sumut

Sumsel Sumbar Lampung Kalteng Kaltim Kalbar

73,6

B

Sultra

B

71,9

B

Sulsel

90,9

A

71,7

B

76,9 81,9 73,7

B A B

Sulbar Sulut 61

C

BIMTEK SAJA BIMTEK SAJA 49,61 D 70,17 C 66,6 C 64,71 C 71,14 B 70,9 C 71,5 B 55,5 C 34,95 D

Riau 57,72 66,1 68,54 67,4 78,77 67,67 92,59

C C C C B C A

Kepri Jambi Bengkulu BALI NTB NTT Lampung Babel Papua

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 lembaga yang mengalami peningkatan kategori sebagai berikut: a.

Dari kategori B – menjadi kategori A= 3 Lembaga (Yay. Sekar Mawar, Yay. Adiksifitas, Yay. Caritas PSE).



62

b.

Dari kategori C – menjadi kategori B = 1 Lembaga (Noid Sultra).

c.

Dari kategori D – menjadi kategori C = 1 Lembaga (Yay. Sikok).

d.

Dari kategori C – menjadi kategori A = 1 Lembaga (Rumah Singgah Peka). Sedangkan lembaga yang mengalami penurunan kategori berjumlah 9

lembaga, dengan rincian sebagai berikut: a.

Dari kategori A – menjadi kategori B = 4 Lembaga (Yay. Agape, Kambal Care, Yay. Ar Rahman, Yay. Doulos Makasar)

b.

Dari kategori B – menjadi kategori C = 4 Lembaga (Yay. Bina Hati, Griya Pemulihan Siloam, Yay. Galatea, Yay. Siklus)

c.

Dari kategori A – menjadi kategori C = 1 Lembaga (Laras) Sedangkan

lembaga

yang

tidak

mengalami

kenaikan

maupun

penurunan kategori berjumlah 16 lembaga dan lembaga yang baru dinilai pada tahun ini berjumlah 9 lembaga. Adapun perbandingan target dan realiasasi dengan tahun 2013 dan 2014 dapat di lihat dalam grafik dibawah ini. Grafik 10. Jumlah LRKM yang beroperasi sesuai SPM Tahun 2013 dan 2014 Peningkatan Capaian 21% 40

30 40

40

30

35 30

25 20 15

Realisasi

10 5

Target

0 Tahun 2013

Tahun 2014



63

Penurunan hasil capaian SPM pada lembaga yang sama di tahun 2014 disebabkan oleh berbagai kendala baik internal maupun eksternal lembaga yang

bersangkutan.

Kendala

internal

umumnya

disebabkan

oleh

permasalahan internal lembaga rehabilitasi itu sendiri baik dari sisi SDM, sumber pendanaan, sarana prasarana, manajemen; seperti kaderisasi yang tersendat, informasi yang tidak menyebar, pergantian petugas yang terlalu cepat, fungsi indikator yang tidak berjalan, pendokumentasian yang tidak sistematis dan lain-lain. Sedangkan

kendala

eksternal

umumnya

dikarenakan

adanya

perubahan indikator pada indikator SPM yang digunakan pada tahun 2013. Indikator penilaian yang digunakan pada tahun 2014 tidak mengakomodir kebutuhan layanan rawat jalan yang dijalankan lembaga, sehingga pada settingan rawat jalan banyak indikator yang tidak mendapatkan nilai. Selain itu adanya interpretasi yang berbeda atas item dari tim penilai yang menyebabkan hasil penilaian menjadi bias. Selain penurunan, terdapat pula peningkatan hasil capaian SPM pada tahun 2014. Peningkatan ini dapat terjadi karena selama tahun 2014 telah dilakukan bimbingan secara intensif kepada petugas rehabilitasi dalam aspek kelembagaan maupun pemberian layanan rehabilitasi kepada pecandu dalam bentuk pelatihan atau capacity building dan bimbingan teknis secara langsung di lembaga rehabilitasi. Selain itu komitmen yang tinggi dari pimpinan yayasan dan jajarannya dalam menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Terhadap lembaga yang telah menunjukkan capaian kinerja yang baik dalam capaian SPM tersebut diberikan reward berupa sosialisasi sebagai lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang layak menjadi tempat rujukan rehabilitasi IPWL dan direkomendasikan sebagai lembaga rehabilitasi yang dapat didukung oleh Kementerian Sosial dan KPAN (Komisi Penanggulangan AIDS Nasional). Hasil penilaian tersebut nantinya akan dipublikasikan dalam website BNN untuk diketahui masyarakat umum dan secara khusus juga dikirimkan ke lembaga yang bersangkutan sebagai bentuk feedback untuk perbaikan layanan ke depan. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


64

Penilaian ini memberikan penilaian terhadap layanan rehabilitasi dalam rangka menjaga mutu layanan yang akuntabel dan transparan kepada indikator. Dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat melaksanakan program rehabilitasi korban penyalah guna narkoba sesuai dengan standar pelayanan minimal dan melakukan penilaian mengenai program layanan rehabilitasi di masing-masing tempat rehabilitasi komponen masyarakat. Di samping menilai berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, tim komite penilai juga menilai kepuasaan klien dengan menggunakan kuesioner. Tujuan dari penilaian kepuasaan klien ini adalah untuk mengetahui persepsi keinginan dan harapan klien mengenai program dan layanan yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi review renstra tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Keberhasilan pencapaian target ini merupakan upaya pembinaan yang dilakukan

secara

berkesinambungan

dan

adanya

kerjasama

antara

pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan komponen masyarakat penerima program. Peran media baik elektronik maupun non elektronik (televisi, radio, media online, media cetak, media luar ruang, media tradisional), dan kegiatan Focus Group Disscussion (FGD) terbukti dapat meningkatkan kesadaran pengelola rehabilitasi memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal.



65

8.

Sasaran : Meningkatnya penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti terapi dan rehabilitasi.

Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut: No.


Target

Realisasi

%

1.

Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN

800 orang

963 orang

120%

BNN terus berupaya memaksimalkan lembaga rehabilitasi yang sudah ada dan meningkatkan pelayanan rehabilitasi sehingga dapat menjangkau penyalah guna narkoba di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Saat ini Badan Narkotika Nasional mempunyai 4 (empat) balai rehabilitasi yang melayani program terapi dan rehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dengan metode berbasis terapeutik komunitas (TC). Balai tersebut berada di Lido – Bogor, Baddoka – Makassar, Tanah Merah – Samarinda dan yang baru saja diresmikan di Nongsa – Batam. Pada tahun 2014 jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program terapi dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN sebanyak 963 orang atau melebihi target yang telah ditetapkan atau sebesar 120%. Hal ini didukung oleh meningkatnya penyalah guna yang melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebagai institusi yang merujuk penyalah guna narkotika ke Balai Rehabilitasi BNN untuk mendapatkan rehabilitasi. Selain itu, berfungsinya peran BNNP serta BNNK/Kota di bidang rehabilitasi juga mendukung banyaknya penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program terapi dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


66

Pada 3 (tiga) balai rehabilitasi BNN berbasis komunitas terapeutik (therapeutic community), rehabilitasi dilaksanakan selama 6 bulan dengan beberapa tahapan yang harus dijalani. Tahap pertama dikenal dengan fase induksi atau orientasi di fase ini penyalah guna menjalani program detoksifikasi, medikasi dan layanan kesehatan lain yang mungkin dibutuhkan residen (penyalah guna). Setelah dilaksanakannya detoksifikasi atau fase induksi, residen masuk ketahapan selanjutnya yaitu fase primary. Hal utama di fase ini berfokus kepada pemulihan pribadi serta diharapkan residen mempunyai perubahan cara berpikir, perubahan perilaku dan meningkatnya fungsi indikator, proses pemulihan ditetapkan selama 6 bulan. Di Loka Rehabilitasi Batam, proses rehabilitasi dilaksanakan selama 3,5 bulan dengan tahapan detoksifikasi/ medical psychiatric examination unit selama 1 minggu, tahap primary 10 minggu, dan tahap re-entry 2 minggu dengan total 14 minggu (3,5 bulan). Penerapan rawat inap jangka pendek di Loka Rehabilitasi Batam merupakan uji coba bidang rehabilitasi dalam mengembangkan program rehabilitasi jangka pendek (TC modifikasi). Hal ini terkait dengan kasus yang saat ini terbanyak adalah pengguna Amphetamine Type Stimulants (ATS) yang umumnya tingkat penggunaannya masih rekreasional. Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba yang menyelesaikan seluruh program terapi dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN pada tahun 2014 sebanyak 480 orang atau 60% dengan capaian 86%. Ketidaktercapaian dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 560 orang atau 70%, disebabkan oleh penyalah guna yang dipulangkan atas permintaan keluarga, split (melarikan diri dari program karena belum bersedia atau tidak mau untuk direhabilitasi), meninggal atau dirujuk ke rumah sakit karena penyakit penyertanya. Bila dibandingkan dengan tahun 2013 dimana Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program terapi dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN meningkat sebanyak 626 orang atau meningkat hingga 65%. Peningkatan tersebut digambarkan sebagaimana grafik berikut ini: Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


67

Grafik 11. Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program terapi dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN 963

Peningkatan Capaian 65%

1000

800

900 800 700

337

600 500 400

230

300

Realisasi

200 100

Target

0

2013

2014

Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi review renstra tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Keberhasilan pencapaian target ini merupakan upaya pembinaan yang dilakukan

secara

berkesinambungan

dan

adanya

kerjasama

antara

pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan komponen masyarakat penerima program. Peran media baik elektronik maupun non elektronik (televisi, radio, media online, media cetak, media luar ruang, media tradisional), dan Focus Group

Disscussion

(FGD)

terbukti

dapat

meningkatkan

kesadaran

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di tempat rehabilitasi.



68

Sedangkan capaian kinerja Indikator Kerja Utama kedua adalah sebagai berikut : No.


2.

% penyalah guna dan /atau pecandu narkoba yang menyelesaikan seluruh program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN

Target

Realisasi

%

70% (560 orang)

60% (480 orang)

86%

Balai Rehabilitasi BNN memberikan pelayanan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik (therapeutic community), rehabilitasi dilaksanakan selama 6 bulan dengan beberapa tahapan yang harus dijalani. Tahap pertama dikenal dengan fase induksi atau orientasi di fase ini penyalah guna menjalani program detoksifikasi, medikasi dan layanan kesehatan lain yang mungkin dibutuhkan residen (penyalah guna). Setelah dilaksanakannya detoksifikasi atau fase induksi, residen masuk ke-tahapan selanjutnya yaitu fase primary. Hal utama di fase ini berfokus kepada pemulihan pribadi serta diharapkan residen mempunyai perubahan cara berpikir, perubahan perilaku dan meningkatnya fungsi pasca, proses pemulihan ditetapkan selama 6 bulan. Penerapan rawat inap jangka pendek di rehabilitasi BNN dilakukan melalui pengembangan program rehabilitasi jangka pendek (TC modifikasi). Hal ini terkait dengan kasus yang saat ini terbanyak adalah pengguna Amphetamine Type Stimulants (ATS) yang umumnya tingkat penggunaannya masih rekreasional. Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba yang menyelesaikan seluruh program terapi dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN pada tahun 2014 sebanyak 480 orang atau 60% dengan capaian 86%. Ketidaktercapaian dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 560 orang atau 70%, disebabkan oleh penyalah guna yang dipulangkan atas permintaan keluarga, split (melarikan diri dari program karena belum bersedia atau tidak mau untuk direhabilitasi), meninggal atau dirujuk ke rumah sakit karena penyakit penyertanya.



69

Sementara capaian kinerja % penyalah guna dan /atau pecandu narkoba yang menyelesaikan seluruh program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN dibandingkan tahun 2013 menurun dari 104% menjadi 86% atau sebesar 18%, seperti pada grafik berikut: Grafik 12. % penyalah

guna

dan/atau

pecandu

narkoba

yang

menyelesaikan seluruh program terapi dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN Penurunan Capaian 44%

104%

60%

120% 100% 80% 60%

70%

60%

Realisasi

40% 20%

Target

0% 2013

2014

Total penyalah guna yang telah menyelesaikan program rehabilitasi semenjak tahun 2012 adalah 624 orang atau sebesar 60% dari target yang ditetapkan. Reviu renstra yang dilakukan juga merubah indikator kinerja di atas. Namun, perubahan indikator kinerja ini hanya dalam penetapan target dan capaian. Dalam indikator kinerja sebelum reviu, penetapan target dan capaian dilakukan dengan menghitung target dan capaian dari penguatan lembaga rehabilitasi yang dimiliki instansi pemerintah dan yang dikelola oleh komponen masyarakat yang memperoleh penguatan, dorongan atau fasilitasi. Setelah dilakukan reviu atas indikator ini, penetapan target dan capaian hanya berdasarkan dari target dan capaian yang dilakukan oleh Balai Besar Rehabilitasi BNN dan Balai Rehabilitasi milik BNN lainnya. Namun, bukan berarti capaian dari pelaksanaan penguatan lembaga-lembaga tersebut tidak dihitung lagi, hasil pencapaian tersebut hanya sebagai lampiran dari hasil pelaksanaan kegiatan saja. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


70

Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi review renstra tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Peran media baik elektronik maupun non elektronik (televisi, radio, media online, media cetak, media luar ruang), dan Focus Group Disscussion (FGD) terbukti dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan rehabilitasi.

9.

Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan program pascarehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba.

Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai berikut: No. 1.

Indikator Kinerja Utama Jumlah penyalahguna pecandu narkoba yang program pascarehabilitasi

dan/atau mengikuti

Target

Realisasi

%

528 orang

532 orang

100,75%

Pasca rehabilitasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses rehabilitasi

berkelanjutan.

Pentingnya

pelaksanaan

program

pasca

rehabilitasi adalah untuk membantu mantan penyalahguna narkoba untuk kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara normatif, produktif dan mandiri dan dapat berfungsi secara sosial, sehingga dapat mengurangi stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan penyalahguna narkoba dan menambah dukungan masyarakat terhadap proses pemulihan. Dari 626 orang yang telah selesai mengikuti program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN, terdapat 532 orang yang berhasil melanjutkan pada program pasca rehabilitasi. Capaian 532 tersebut telah melampaui dari target yang direncanakan pada tahun 2014 sebanyak 528 orang (100,75%). Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


71

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terjadi peningkatan capaian sebesar 0,75% yaitu dari 100% pada tahun 2013 menjadi 100,75% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa program pasca rehabilitasi sudah dipahami masyarakat sebagai satu proses yang sifatnya berkelanjutan untuk pemulihan korban penyalahguna narkoba. Peningkatan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini. Grafik 13. Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program pascarehabilitasi

100,75% Peningkatan Capaian 0,75% 100.80 100.60 100.40

100%

100.20 100.00

100%

100%

Realisasi

99.80

Target 99.60 2013

2014

Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifakan terhadap organisasi BNN, yang berakitbat terjadi reviu Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Keberhasilan program ini didukung dengan tersosialisasinya arti pentingnya pasca rehabilitasi. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


72

10.

Sasaran : Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut : No.


Target

Realisasi

%

1.

Jumlah kasus peredaran gelap narkoba

111 kasus

398 kasus

358,5%

yang terungkap

Dari indikator di atas diketahui bahwa secara keseluruhan target yang telah ditetapkan sebanyak 111 kasus, dengan rincian 70 kasus menjadi target BNN pusat dan 41 kasus menjadi target BNN Provinsi se-Indonesia. Target untuk BNN pusat sebanyak 70 kasus dapat direalisasikan sebanyak 103 kasus (147,1%) atau mengalami peningkatan sebesar 33 kasus (47,1%). Sementara untuk target yang ditetapkan di BNN Provinsi sebanyak 41 kasus tercapai 295 kasus atau 719,5% atau secara keseluruhan jumlah kasus yang terungkap mengalami peningkatan sebesar 258,5%. Capaian target kinerja yang sudah baik tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui berbagai upaya dalam penyelidikan, penyidikan dan pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika dan indikator narkotika. Grafik 14. Jumlah capaian pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika dan prekursor narkotika tahun 2013 – 2014 398 400 350 300 250 200 150 100 50 0

165

2013 Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara

2014 Laporan Kinerja BNN Tahun 2014

73

Grafik capaian kinerja BNN di atas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Tahun 2013 sebanyak 165 kasus menjadi 398 kasus pada tahun 2014 atau sebesar 141,2%. Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi review renstra tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika dan indikator narkotika tersebut karena kecepatan menindaklanjuti informasi dari masyarakat baik yang langsung maupun melalui call center dan SMS center BNN, adanya dukungan peralatan teknologi intelijen, keakuratan analis dalam menganalisa informasi intelijen, sudah berfungsinya bidang pemberantasan di BNNP serta pemberian informasi dari BNNK/Kota untuk proses tindak lanjut dan adanya kerja sama yang optimal antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015. Sedangkan capaian kinerja indikator kinerja utama kedua diuraikan sebagai berikut : No. 2.

Indikator Kinerja Utama Jumlah tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba yang

Target Pusat: 180 tersangka Daerah: 41 tersangka

Realisasi

%

Pusat: 198 tersangka Daerah: 387 tersangka

Pusat: 110 Daerah: 943,9

585 tersangka

264,7%

ditangkap Jumlah

221 tersangka



74

Target indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah sebesar 221 tersangka dapat terealisasi sebesar 585 tersangka dengan capaian sebesar 264,7%. Capaian tersebut diperoleh atas kerja keras petugas dalam kegiatan operasi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh BNN dan semakin tumbuhnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut di atas perlu dilakukan upaya-upaya : a.

meningkatkan kemampuan sumber daya Penyelidik dan Penyidik yang ada di BNN melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri;

b.

menambah

dan

melengkapi

peralatan

intelijen

sesuai

dengan

perkembangan teknologi; c.

menambah atau meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pemberantasan

penyalahgunaan

narkotika dan

menekan supply

narkotika dan indikator narkotika illegal yang masuk ke Indonesia. Perolehan capaian penangkapan tersangka kasus narkotika secara signifikan pada tahun 2014 didukung semakin berperannya satuan kerja BNN di kewilayahan terutama dengan penambahan tenaga penyidik Polri yang dipekerjakan di BNN. Meskipun BNN dihadapkan pada keterbatasan sarana prasarana pendukung seperti : ruang tahanan (sebagian besar BNNP belum mempunyai ruang tahanan karena kantor masih berstatus kontrak, sehingga harus menitipkan tahanan ke kantor kepolisian setempat), peralatan teknologi belum tersedia, terutama di wilayah pelabuhan tidak resmi dan tidak terjaga (masih banyak jalur tikus yang ditenggarai raan peredaran gelap narkotika) tidak menyurutkan semangat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika.



75

Grafik 15. Capaian jumlah tersangka tindak kejahatan narkotika dan prekursor narkotika yang tertangkap tahun 2013 – 2014 585

600 500 400 260

300 200 100 0 2013

2014

Grafik capaian kinerja BNN di atas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Tahun 2013 sebanyak 260 tersangka menjadi 585 tersangka pada tahun 2014 atau sebesar 125%. Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi review renstra tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Untuk capaian kinerja indikator kinerja utama ketiga diuraikan sebagai berikut : No. 3.


Target

Realisasi

%

Jumlah sel

Pusat: 20 Sel jaringan

Pusat: 22 Sel Jaringan

110%

jaringan peredaran

Daerah: 33 Sel jaringan

Daerah: 33 Sel Jaringan

100%

53 Sel Jaringan

55 Sel Jaringan

103,7%

gelap narkoba yang terungkap Jumlah

Target indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah sebesar 53 sel jaringan dapat terealisasi sebesar 55 sel jaringan dengan capaian sebesar 103,7%. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


76

Faktor pendukung dalam pengungkapan sel jaringan adalah sebagai berikut : 1.

Dukungan peralatan Teknologi Inteljen (TI) yang dimiliki oleh BNN.

2.

Adanya informasi yang akurat dari masyarakat baik melalui call center dan SMS center BNN dan juga ada yang melapor langsung ke petugas BNN.

3.

Kerja sama antar lembaga penegak hukum dalam negeri dan luar negeri melalui tukar menukar (sharing) informasi.

4.

Kerja sama dengan instansi terkait yang selama ini berjalan dengan sangat baik. Untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut di atas perlu dilakukan

upaya-upaya mengefektifkan database yang ada saat ini untuk pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan indikator narkotika, meningkatkan keakurasian hasil analisis oleh personel analis jaringan, dan mengoptimalkan koordinasi dengan Polri, Bea Cukai, penyedia jasa telekomunikasi, dan instansi terkait lainnya. Grafik 16. Capaian sel jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terungkap tahun 2013 – 2014. 60

55

50 40 30

21

20 10 0 2013

2014

Grafik capaian kinerja BNN di atas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Tahun 2013 sebanyak 21 sel jaringan menjadi 55 sel jaringan pada tahun 2014 atau sebesar 162%. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


77

Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi review renstra tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Sedangkan capaian kinerja indikator kinerja utama keempat diuraikan sebagai berikut : No. 4.

Indikator Kinerja Utama Jumlah nilai aset yang disita

Target

Realisasi

%

35.800.000.000

77.584.753.378

216,7

dari tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba

Target indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah sebesar Rp. 35.800.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 77.584.753.378,dengan capaian sebesar 216,7%. Peningkatan keberhasilan capaian target di atas disebabkan kecepatan dalam melakukan penelusuran aset para tersangka atau aset yang dikuasai oleh pihak lain yang terkait dengan kejahatan narkotika, aset tersangka kejahatan narkotika terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu juga adanya peningkatan kerja sama antara BNN dengan instansi pemerintah lainnya dalam penelusuran aset tersangka. K/L yang selama ini melaksanakan kerja sama dengan BNN dalam penelusuran aset tersangka seperti : PPATK, Bank Indonesia, Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Penyedia Jasa Keuangan lainnya. Hasil penelusuran aset tersangka merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan

Pemberantasan

Tindak

Pidana

Pencucian

Uang

(TPPU).



78

Grafik 17. Persentase jumlah nilai indikator yang disita dari tersangka kejahatan peredaran gelap narkotika yang terungkap tahun 2013 – 2014. 250.0%

216.7%

200.0% 151.7% 150.0% 100.0% 50.0% 0.0% 2013

2014

Grafik capaian kinerja BNN di atas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Tahun 2013 sebanyak 151,7% aset yang disita menjadi 216,7% aset yang disita pada tahun 2014 atau sebesar 42,8%. Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi review renstra tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan.

11.

Sasaran : Meningkatnya penyitaan narkoba ilegal di pintu masuk (Bandara, Pelabuhan dan Border Land).

Sasaran strategis di atas memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai berikut: No.


Target

Realisasi

%

1.

Jumlah nilai narkoba ilegal yang disita di bandara, pelabuhan dan border land

63.000.000.000

N/A

N/A



79

Indikator kinerja ini menetapkan jumlah nilai narkoba ilegal yang disita. Terkait dengan nilai capaian untuk indikator ini tidak dinilai secara harapiah, tetapi berdasarkan barang bukti narkotika ilegal yang disita terdiri dari : NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

BARANG BUKTI Shabu Kristal Ekstasi Heroin Ganja (Daun) Ganja (Pohon) Ganja (Biji) Cairan Toluene Cairan HCL Ephedrine bubuk Asetone Cair Cairan Lain

JUMLAH 377.416,42 14.914 7.894,68 8.156.827,69 60 102 5.810 700 1,9 5.980 6.763

SATUAN gram butir gram gram batang gram ml ml gram ml ml

Tidak dinilainya narkotika ilegal yang disita dalam nilai rupiah supaya tidak menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, oleh karena narkoba ilegal

tersebut

semuanya

dimasukan

ke

dalam

incenerator

untuk

dimusnahkan. Berdasarkan amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 92 paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan penyitaan oleh pengadilan, maka barang bukti harus dimusnahkan. Dengan banyaknya barang bukti narkotika yang disita menandakan bahwa Indonesia telah menjadi pangsa pasar yang menjanjikan bagi para jaringan sindikat narkotika internasional. Untuk pengendalian wilayah Indonesia dari masuknya narkoba ilegal perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi pengawasan di berbagai wilayah baik di bandara, pelabuhan laut/perairan, dan lintas batas darat, dengan dilengkapi personel, sarana prasarana termasuk perlu dilakukan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Angkasa Pura, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri serta kerja sama antar penegak hukum baik regional maupun internasional. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


80

Tingkat keberhasilan penyitaan narkotika ilegal tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi BNN, yang berakibat terjadi review renstra tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan.

12.

Sasaran : Meningkatnya pemberian bantuan hukum di bidang penyalahgunaan narkoba.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas adalah : No.


Target

Realisasi

%

1.

Jumlah orang yang mendapat

75 orang

466 orang

621,3%

pelayanan hukum di bidang P4GN

Berangkat dari adanya kesepakatan bersama pada tanggal 26 Januari 2014 antara Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Kapolri, Kepala BNN dan Menpora RI yang menyatakan bahwasannya tahun 2014 adalah tahun penyelamatan bagi pengguna narkoba. Sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah disepakati pada tanggal 11 Maret 2014 bertempat di Istana Wakil Presiden ditandatangani Peraturan Bersama 7 K/L tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahguna ke Dalam Tempat Rehabilitasi. BNN sebagai focalpoint dalam pelaksanaan P4GN melaksanakan pilot project di 13 Provinsi dan 16 Kabupaten/Kota di Indonesia. BNN melakukan monitoring dan evaluasi dan bimbingan teknis terhadap provinsi yang tidak termasuk dalam pilot project, sehingga sesuai dengan keinginan masyarakat pada tahun 2015 kegiatan rehabilitasi ini dilaksanakan di seluruh provinsi se Indonesia. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


81

Berdasarkan

uraian

di

atas,

maka

kegiatan

bantuan

hukum

dilaksanakan secara berkesinambugan terhadap aparat hukum, instansi terkait, dan masyarakat sehingga paradigma aparat penegak hukum berubah dari pemenjaraan kepada proses rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalah guna narkotika. Selain daripada itu bantuan hukum yang dilakukan juga berupa sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses rehabilitasi, melakukan dialog interaktif melalui media cetak dan elektronik. Terhadap uraian-uraian tersebut di atas dapat disampaikan pada tahun 2014, BNN telah memberikan pelayanan kepada 466 orang penyalah guna atau pecandu narkoba yang terdiri dari 353 orang yang melaporkan diri secara sukarela dan 113 orang yang terkait dengan hukum. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 621,3%. Bila dibandingkan dengan tahun 2013 dimana jumlah orang yang mendapatkan pelayanan hukum di bidang P4GN sebanyak 35 orang meningkat hingga 466 orang atau mengalami peningkatan sebesar 1.231,4%. Peningkatan capaian kinerja digambarkan pada grafik berikut ini : Grafik 18. Jumlah orang yang mendapat pelayanan hukum di bidang P4GN

500

466

400 300 200 100

35

0 2013 Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


82

Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifakan terhadap organisasi BNN, yang berakitbat terjadi reviu Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung dengan kebijakan penetapan tahun 2014 sebagai

tahun

penyalamatan narkoba

yang

dilanjutkan dengan penandatangan Peraturan Bersama oleh 7 pimpinan K/L dan pelaksanaan pilot project di 13 Provinsi dan 16 Kabupaten/Kota di Indonesia serta pelaksanaan advokasi ke aparat penegak hukum. Sasaran : Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan MoU

13.

antara

BNN

dengan

organisasi

pemerintah

dan non-

pemerintah Dalam dan Luar Negeri.

Untuk mencapai indikator kinerja utama dari sasaran strategis tersebut di atas memiliki indikator kinerja utama sebagai berikut: No.


Target

Realisasi

%

1.

% tindak lanjut pelaksanaan MoU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah Dalam dan Luar Negeri

50%

91,3%

182,6%

Dalam pelaksanaan program P4GN dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara sangat menentukan keberhasilan program. Menyadari hal tersebut BNN menggalang dukungan kerjasama

dengan

berbagai

elemen/kelompok/organisasi

pemerintah

maupun non pemerintah baik dalam maupun luar negeri. Agar pelaksanaan kerjasama tersebut dapat terlaksana dengan baik, perlu didukung dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari elemen/kelompok/organisasi pemerintah maupun non pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang mau melaksanakan kerjasama dengan BNN. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


83

MoU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah dalam dan luar negeri tersebut berdasarkan atas kriteria kesepakatan bersama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak di bidang P4GN berdasarkan prinsip efisiensi,

efektivitas,

sinergi,

itikad baik,

mengutamakan kepentingan nasional, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum dalam mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selain undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaksanaan program P4GN juga didukung dengan adanya Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jakstranas P4GN Tahun 2011 – 2015. Berdasarkan laporan dari satuan kerja BNN di kewilayahan (provinsi dan kabupaten/kota) pelaksanaan P4GN oleh instansi pemerintah telah terlaksana dengan baik, hal ini didukung dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan

Narkotika

ditandai

dengan

banyaknya

permintaan

narasumber untuk pelaksanaan kerjasama di bidang P4GN. Ditingkat daerah pelaksanaan kerjasama BNN dengan Kementerian Dalam Negeri ikut mendorong pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program P4GN dengan memberikan bantuan hibah baik materi maupun non materi, sedangkan di tingkat pusat para pengelola rumah sakit telah memberikan alokasi tempat untuk penanganan pecandu narkotika serta kerjasama pelaksanaan program P4GN. Di tingkat internasional BNN melaksanakan kerjasama dengan berbagai Negara antara lain Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Portugal dan Peru. Hasil dari tindak lanjut MoU antara BNN dengan RRT adalah dalam hal pengungkapan kasus penyelundupan shabu, dengan Portugal adalah koordinasi masalah penangkapan Anak Buah Kapal (ABK) WNI yang tertangkap di Portugal dan study banding masalah IPWL dan dengan Peru adalah membahas peredaran gelap narkotika dan adanya pelatihan bagi para penegak hukum di Peru yang narasumbernya perwakilan dari BNN.



84

Dari target yang ditetapkan 50% dapat terealisasi sebesar 90,3% dengan dasar perhitungan adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4

No. 1.

Tingkat MoU Instansi Pemerintah Komponen Masyarakat BNN di Kewilayahan Internasional Total Indikator Kinerja Utama Persentase lanjut

tindak

pelaksanaan

MOU

antara

dengan

Jumlah MoU 5 6 90 2 103

Mou Ditindaklanjuti 4 6 85 2 94

Formula

Hasil Perhitungan

Keterangan

= (Σ Mou TL / Σ Mou)*

= (94/103)*100

Σ Mou TL=Jumlah Mou

= 91,3%

Yang ditindaklanjuti

100%

Σ Mou =Jumlah Total

BNN

organisasi

Mou

pemerintah dan nonpemerintah

Dalam

dan Luar Negeri Sumber Data :

Dokumen Deputi Bidang Hukum dan Kerja sama BNN

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terjadi peningkatan capaian sebesar 7,3% yaitu dari 84% pada tahun 2013 menjadi 91,3% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya Narkoba yang mengancam dan merasa perlunya ikut berpartisipasi dalam program P4GN. Peningkatan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini : Grafik 19. % tindak lanjut pelaksanaan MoU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah Dalam dan Luar Negeri % Peningkatan Capaian 7,3% 91,3%

95

90

84,0%

85 80 2013 Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


85

Capaian tahun 2014 terkait indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan yang signifakan terhadap organisasi BNN, yang berakitbat terjadi reviu Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2012, sehingga nomenklatur pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan. Dengan telah ditandatanganinya MoU antara BNN dengan Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam dan Luar Negeri diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BNN dikarenakan banyaknya stakeholder serta luasnya jaringan dan jangkauan yang bisa diakses oleh organisasi tersebut sehingga memberikan pengaruh yang signifikan dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. B.

Realisasi Anggaran. Tahun

2014

BNN

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

735,051,825,000,- (tujuh ratus tiga puluh lima milyar lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

SISA (Rp)

%

51 Belanja Pegawai

223,994,354,000

217,255,647,413

6,738,706,587

96.99%

52 Belanja Barang

474,431,180,000

448,930,976,088

25,500,203,912

94.63%

36,626,291,000

35,060,132,429

1,566,158,571

95.72%

-

1,688,634,325

(1,688,634,325)

735,051,825,000

702,935,390,255

32,116,434,745

53 Belanja Modal - Transaksi Kas 53 Belanja Modal - Transaksi Non Kas Total

95.63%

Dari segi penyerapan anggaran, BNN telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja anggaran yang tersedia. Tidak terserapnya seluruh anggaran BNN disebabkan sisa anggaran dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Penghematan anggaran dilakukan

melalui

efisiensi

penggunaan

langganan

daya

dan

jasa,

pelelangan barang /jasa serta kegiatan dilakukan seefisien mungkin. Terbitnya Inpres No. 4 Tahun 2014 tentang penghematan dan pemotongan belanja K/L memasuki periode semester II, berdampak pada konsistensi pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada satuan kerja di BNN. Hal ini mempengaruhi kinerja pencapaian target secara fisik, karena penghematan dan pemotongan anggaran tidak disertai dengan penurunan capaian target output. Meskipun demikian realisasi anggaran dapat tercapai di atas target nasional seperti gambar grafik di bawah ini. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


86

Grafik 20. Realiasi Anggaran BNN tahun 2014

Realisasi 702.935.390.255 (95,63%)

Sisa 32.116.434.745 (4,37%)

Realisasi

Sisa



87

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan program P4GN tahun 2014, ditandai dengan Pencanangan Tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan penyalahguna narkoba. Ini merupakan pertanda keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan perlawanan terhadap kejahatan narkoba.

Sebagai tindak

lanjut

dari kebijakan tersebut, telah

dilaksanakan penandatanganan Peraturan Bersama (Perber) oleh 7 (tujuh) orang pimpinan K/L yaitu: Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum & HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Capaian yang disajikan dalam Laporan Kinerja BNN ini secara umum mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dan laporan capaian ini merupakan realisasi kinerja dari 5 (lima) pilar BNN yaitu: 1) Bidang Pencegahan BNN 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3) Bidang Rehabilitasi 4) Bidang Pemberantasan, dan 5) Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, yang melaksanakan 1 Program yaitu Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN). Meski BNN masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan sarana dan prasarana, namun semua rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana, bahkan indikator kinerja utama terkait dengan pemberantasan, target capaiannya jauh melebihi dari target yang direncanakan. Capaian target yang menonjol antara lain: Pengungkapan tindak kejahatan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang mencapai 358,5%, capaian jumlah tersangka kejahatan peredaran gelap narkotika mencapi 264,7% dan penyitaan aset tersangka kejahatan peredaran gelap narkotika yang mencapai 216,7% dari target yang direncanakan. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


88

Terkait dengan aset yang disita dari tersangka kejahatan peredaran gelap narkotika, dalam pasal 101 ayat 3. UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009, telah diatur berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Namun perintah UU tersebut hingga saat ini belum dapat terlaksana, meskipun sudah sangat banyak aset tersangka kejahatan narkotika yang sudah disita oleh BNN. Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslit Kesehatan UI tahun 2014, yang menunjukkan hasil secara nasional telah terjadi penurunan prevalensi penyalahgunaan Narkoba dari proyeksi 2,32% menjadi 2,2%. Meskipun penurunnya relatif kecil, tetapi upaya yang dilakukan selama ini sudah menunjukkan adanya keberhasilan pelaksanaan program. Selain melalui penelitian, dalam upaya meningkatkan mutu pelaksanaan program P4GN oleh seluruh Satker BNN yang sudah terbentuk di 33 Provinsi dan 100 Kabupaten/Kota, BNN juga melaksanakan Monev program P4GN, guna mendapatkan masukan dari masyarakat penerima program terkait dengan pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan oleh BNN/BNNP/BNNK/Kota. Hasil masukan masyarakat sangat bermanfaat, sebagai bahan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2014 ini, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN sebagai pelayan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN, telah dapat merealisasikan berbagai capaian melalui implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 20102014. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


89

Tugas mulia yang diemban BNN adalah mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tugas tersebut merupakan pekerjaan besar yang mustahil mampu dilakukan oleh BNN sendiri. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut. Hal ini disebabkan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan penyakit masyarakat yang

penanganannya pun harus melibatkan seluruh komponen

masyarakat bangsa dan negara. Secara kualitas capaian kinerja BNN tahun 2014, sudah lebih meningkat dibanding dengan Tahun 2013, kenaikan kualitas kinerja ini, dipengaruhi tingkat kematangan secara organisasi yang telah menginjak tahun ke 5, pasca pemberlakuan UU Nomor 35 Tahun 2009. Langkah kedepan untuk meningkatkan kinerja organinasi yaitu dengan melakukan perbaikan dimulai dengan perbaikan sistem dan metode temasuk memperkuat organisasi dan juga peningkatan kemampuan personil melalui pendidikan dan pelatihan serta perlunya peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke organisasi pelaksana mulai dari tingkat pusat hingga ke provinsi dan kabupaten/kota. Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja BNN Tahun 2014 ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran BNN sepanjang tahun 2014.



90

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA BNN TAHUN 2014



91



92



93



94



95



96

LAMPIRAN 2 PREVALENSI PENYALAHGUNA NARKOBA BERDASARKAN HASIL PENELITIAN BNN BEKERJASAMA DENGAN PUSLITKES UI TA. 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Provinsi DKI Jakarta Kaltim Sumut Kepri DI Yogya Jabar Maluku Bali Sulut Sulteng Sulbar NAD Sulsel Banten Jatim Kalbar Kalsel Riau Kalteng Jambi Bengkulu Jateng Babel Malut Sumbar Sumsel Gorontalo Sultra Irjabar Kaltara Lampung NTB NTT Papua

INDONESIA

Jumlah Penyalah guna 364.174 59.195 300.134 41.767 62.028 792.206 27.150 66.785 38.307 43.591 18.887 73.201 125.643 177.110 568.304 69.164 57.929 90.453 35.811 47.064 25.784 452.743 18.574 14.988 65.208 98.329 13.885 27.328 9.952 16.165 89.046 51.519 51.298 28.980

Prevalensi (%)

Rangking

4,74 3,07 3,06 2,94 2,37 2,34 2,32 2,22 2,19 2,11 2,09 2,08 2,08 2,02 2,01 2,01 2,01 1,99 1,95 1,89 1,88 1,88 1,85 1,85 1,80 1,69 1,68 1,59 1,57 1,54 1,52 1,50 1,49 1,23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

4.022.702


2,18

Populasi (10-59) 7.688.600 1.930.936 9.808.600 1.421.800 2.621.600 33.905.400 1.169.800 3.008.900 1.745.500 2.065.100 903.800 3.525.900 6.052.100 8.770.800 28.271.400 3.446.100 2.888.300 4.552.500 1.835.300 2.491.900 1.370.000 24.131.300 1.002.500 810.100 3.622.500 5.828.800 824.800 1.720.000 634.300 1.051.364 5.853.100 3.423.300 3.440.900 2.358.200 184.175.500


97

LAMPIRAN 3 HASIL MONITORING EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN BNN PADA ELEMEN SISWA, MAHASISWA, DAN PEKERJA TA. 2014 No.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ketepatan waktu penyelenggaraan acara P4GN Materi P4GN yang disampaikan mudah dipahami Penyampaian materi P4GN menarik Narasumber menguasai materi yang disampaikan Materi yang disampaikan bermanfaat Menyadari bahaya narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN Meyampakan bahaya narkoba kepada orang lain setelah mengikuti kegiatan P4GN Berkeinginan menjadi penyuluh narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN Berkeinginan menjadi kader anti narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN BNN/BNNP/BNNK pernah melakukan test urine di lingkungan responden Pernah menerima sertifikat bebas Narkoba dari BNN/BNNP/BNNK Kinerja pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh BNN/BNNP/BNNK meningkat Tidak terdapat pecandu narkoba di lingkungan responden Melaporkan kepada pihak yang berwajib /terkait agar korban penyalahguna /pencandu narkoba memperoleh layanan rehabilitasi Melaporkan kegiatan peredaran gelap narkoba kepada pihak yang berwajib /terkait untuk segera ditindak Kemudahan memperoleh informasi layanan penanganan korban penyalahguna narkoba Peningkatan kapasitas (capacity building) yang diberikan sesuai kebutuhan Pernah menjalin kerjasama P4GN dengan lembaga lain Berkeinginan turut serta mensukseskan Program P4GN Tingkat kepercayaan masyarakat bahwa BNN bersama instansi terkait mampu mewujudkan Indonesia Bebas Penyalahgunaan Narkoba Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja BNN secara keseluruhan Eksistensi BNN sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia Rata – rata capaian

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


Capaian Capaian Likert (%) Skala 5

Kriteria

3.9 4.3 4.1 4.3 4.6 4.7

78.3% 85.7% 82.4% 86.7% 92.7% 93.9%

(Cukup) (Baik) (Baik) (Baik) (Sangat Baik) (Sangat Baik)

4.5

90.4%

(Sangat Baik)

4.2

84.1%

(Baik)

4.3

86.0%

(Baik)

3.0

60.9%

(Cukup)

2.7

53.6%

(Kurang)

4.0

79.2%

(Cukup)

3.5

69.4%

(Cukup)

4.4

88.6%

(Baik)

4.5

89.4%

(Baik)

3.8

75.9%

(Cukup)

-

-

3.7 4.6

73.7% 91.4%

(Cukup) (Sangat Baik)

4.4

88.5%

(Baik)

4.0

80.0%

(Cukup)

4.7

94.9%

(Sangat Baik)

4.1

82.2%

(Baik)

-


98

HASIL MONITORING EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN BNN PADA ELEMEN INSTANSI PEMERINTAH TA. 2014 No.


1. 2. 3. 4. 5.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


Capaian Capaian Likert (%) Skala 5

Kriteria

3.9 4.2 4.1 4.3 4.5

78.1% 84.3% 81.9% 85.5% 89.8%

(Cukup) (Baik) (Baik) (Baik) (Baik)

4.6

91.9%

(Sangat Baik)

4.5

89.9%

(Baik)

4.1

81.8%

(Baik)

4.2

84.1%

(Baik)

3.4

67.8%

(Cukup)

2.4

48.6%

(Sangat Kurang)

4.1

81.6%

(Baik)

3.4

68.2%

(Cukup)

4.2

84.8%

(Baik)

4.3

85.9%

(Baik)

3.7

74.7%

(Cukup)

-

-

4.0 4.6

80.0% 91.1%


4.4

88.6%

(Baik)

3.9

79.0%

(Cukup)

4.7

93.9%

(Sangat Baik)

4.1

81.5%

(Baik)

-


99

HASIL MONITORING EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN BNN PADA ELEMEN INSTANSI SWASTA TA. 2014 No.


1. 2. 3. 4. 5.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


Capaian Likert Skala 5

Capaian (%)

Kriteria

4.0 4.3 4.2 4.3 4.7

79.5% 85.1% 83.7% 85.6% 93.1%

(Cukup) (Baik) (Baik) (Baik) (Sangat Baik)

4.7

94.9%

(Sangat Baik)

4.6

91.2%

(Sangat Baik)

4.1

81.9%

(Baik)

4.2

84.5%

(Baik)

3.0

59.5%

(Kurang)

2.7

54.4%

(Kurang)

4.0

80.0%

(Cukup)

3.4

68.0%

(Cukup)

4.5

90.1%

(Sangat Baik)

4.4

87.7%

(Baik)

4.0

80.0%

(Cukup)

-

-

3.5 4.6

70.1% 91.5%


4.3

86.9%

(Baik)

3.9

78.4%

(Cukup)

4.8

96.5%

(Sangat Baik)

4.1

82.0%

(Baik)

-


100

HASIL MONITORING EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN BNN PADA ELEMEN LINGKUNGAN PENDIDIKAN TA. 2014 No.


1. 2. 3. 4. 5.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.



Capaian (%)

Kriteria

3.9 4.3 4.1 4.4 4.7

78.2% 86.4% 82.3% 87.5% 93.8%


4.7

94.5%

(Sangat Baik)

4.5

90.5%

(Sangat Baik)

4.3

85.5%

(Baik)

4.4

87.0%

(Baik)

3.0

59.4%

(Kurang)

2.7

54.8%

(Kurang)

3.9

78.1%

(Cukup)

3.5

70.2%

(Cukup)

4.5

89.3%

(Baik)

4.5

90.7%

(Sangat Baik)

3.8

75.6%

(Cukup)

-

-

3.5 4.6

69.4% 91.5%


4.4

88.8%

(Baik)

4.0

80.7%

(Baik)

4.8

95.0%

(Sangat Baik)

4.1

82.3%

(Baik)

-


101

HASIL MONITORING EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN BNN PADA ELEMEN LINGKUNGAN KERJA TA. 2014 No.


1. 2. 3. 4. 5.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.



Capaian (%)

Kriteria

4.0 4.3 4.1 4.3 4.6

79.9% 85.7% 82.4% 86.1% 91.9%


4.7

93.8%

(Sangat Baik)

4.6

91.7%

(Sangat Baik)

4.2

84.0%

(Baik)

4.2

84.7%

(Baik)

3.1

62.0%

(Cukup)

2.5

49.4%

(Sangat Kurang)

4.0

79.9%

(Cukup)

3.5

69.4%

(Cukup)

4.4

88.2%

(Baik)

4.4

88.2%

(Baik)

3.8

75.6%

(Cukup)

0.0

0.0%

3.7 4.6

73.7% 92.0%


4.4

88.0%

(Baik)

4.0

79.4%

(Cukup)

4.7

94.7%

(Sangat Baik)

4.1

81.9%

(Baik)


102

HASIL MONITORING EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN BNN KOMPILASI SELURUH ELEMEN TA. 2014

No.


1. 2. 3. 4. 5.

Ketepatan waktu penyelenggaraan acara P4GN Materi P4GN yang disampaikan mudah dipahami Penyampaian materi P4GN menarik Narasumber menguasai materi yang disampaikan Materi yang disampaikan bermanfaat Menyadari bahaya narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN Meyampakan bahaya narkoba kepada orang lain setelah mengikuti kegiatan P4GN Berkeinginan menjadi penyuluh narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN Berkeinginan menjadi kader anti narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN BNN/BNNP/BNNK pernah melakukan test urine di lingkungan responden Pernah menerima sertifikat bebas Narkoba dari BNN/BNNP/BNNK Kinerja pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh BNN/BNNP/BNNK meningkat Tidak terdapat pecandu narkoba di lingkungan responden Melaporkan kepada pihak yang berwajib/terkait agar korban penyalahguna/pencandu narkoba memperoleh layanan rehabilitasi Melaporkan kegiatan peredaran gelap narkoba kepada pihak yang berwajib/terkait untuk segera ditindak Kemudahan memperoleh informasi layanan penanganan korban penyalahguna narkoba Peningkatan kapasitas (capacity building) yang diberikan sesuai kebutuhan Pernah menjalin kerjasama P4GN dengan lembaga lain Berkeinginan turut serta mensukseskan Program P4GN Tingkat kepercayaan masyarakat bahwa BNN bersama instansi terkait mampu mewujudkan Indonesia Bebas Penyalahgunaan Narkoba Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja BNN secara keseluruhan Eksistensi BNN sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia Rata – rata capaian

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.



Capaian (%)

Kriteria

3.9 4.3 4.1 4.3 4.6

78.6% 85.3% 82.6% 86.0% 91.5%


4.7

93.4%

(Sangat Baik)

4.5

90.4%

(Sangat Baik)

4.2

84.9%

(Baik)

4.3

86.8%

(Baik)

2.9

57.4%

(Kurang)

2.6

51.7%

(Kurang)

4.0

79.7%

(Cukup)

3.5

69.4%

(Cukup)

4.4

88.3%

(Baik)

4.4

88.1%

(Baik)

3.8

76.6%

(Cukup)

3.7

73.7%

(Cukup)

3.7 4.6

74.7% 91.3%


4.4

87.3%

(Baik)

4.0

79.9%

(Cukup)

4.7

94.7%

(Sangat Baik)

4.1

81.5%

(Baik)


103

KATA PENGANTAR Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara Laporan Kinerja BNN Tahun 2014

Recommend Documents