Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara LAKIP BNN Tahun 2013

Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara

LAKIP BNN Tahun 2013

1

KATA PENGANTAR tas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2013. Azas akuntabilitas seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat. Hal ini menyiratkan bahwa

wujud

akuntabilitas

dari

penyelenggara

pemerintahan

adalah

mempertanggung-jawabkan hasil akhir atau manfaat dari suatu program dan kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian setiap penyelenggara

pemerintahan

harus

mampu

memberikan

dan

mempertanggungjawabkan manfaat nyata yang bisa dirasakan masyarakat atas setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (performance indicators). Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik Instansi Pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas

kinerja

organisasi

pemerintah

serta

meminimalkan

peluang

terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme. LAKIP

Tahun

2013

ini

merupakan

media

pertanggungjawaban

keberhasilan dan kegagalan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014, yang dilakukan dalam upaya memenuhi Visi “Menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang profesional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh

komponen

masyarakat

bangsa

dan

Negara

Indonesia

dalam

melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ”. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


2

Selama tahun 2013, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Kinerja Tahunan telah berhasil dicapai dan sejumlah lainnya belum berhasil dicapai yang kemudian dituangkan ke dalam LAKIP Tahun 2013 ini. LAKIP sendiri merupakan salah satu bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Akhirnya, kami berharap agar LAKIP Tahun 2013 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja Badan Narkotika Nasional. Jakarta,

Maret 2014

Kepala Badan Narkotika Nasional

Anang Iskandar



3

Ikthisar eksekutif Amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Selanjutnya dalam struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, menetapkan 5 (lima) satuan kerja sebagai

pilar

utama

dalam

melaksanakan

Program

Pencegahan

dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yaitu Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan serta Bidang Hukum dan Kerjasama. Dalam Rencana Strategis BNN Tahun 2010-2014 (Reviu) Program P4GN ditetapkan13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 21 (duapuluh satu) Indikator Kinerja Utama, dalam laporan ini setiap indikator dianggap berhasil apabila capaiannya di atas 70% dengan uraian sebagai berikut: Bidang Pencegahan mempunyai 3 sasaran stragegis dengan 4 Indikator Kinerja Utama, Dari 4 (empat) indikator utama, ada 2 yang memenuhi target 2 indikator utama lainnya tidak memenuhi target yang ditetapkan. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 2 sasaran strategis dengan 4 Indikator Kinerja Utama. Dari 4 (empat) indikator utama, ada 3 indikator yang mencapai target sedangkan satu indikator lainnya tidak mencapai target. Bidang Rehabilitasi mempunyai 4 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja utama, dari 6 indikator kinerja yang ditetapkan 3 (tiga) indikator mencapai target, dan 3 (tiga) indikator melebihi target. Bidang Pemberantasan mempunyai 2 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja utama, dari 5 indikator kinerja ada 4 (empat) yang melebihi target, sedangkan 1 (satu) target tidak mencapai target.



4

Bidang Hukum dan Kerjasama mempunyai 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja utama. dari 2 indikator kinerja tersebut 1 (satu) indikator melebihi target dan 1 (satu) indikator lainnya tidak tercapai. Kendala tidak tercapaianya target tersebut disebabkan: 1.

Paradigma mengenai pecandu adalah orang sakit dan perlu mendapatkan rehabilitasi masih belum sepenuhnya disepakati oleh lintas aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa, dan Hakim).

2.

Belum maksimalnya penerapan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan masih kurangnya pemahaman lintas aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal khususnya Pasal 54, 55, 127 serta peraturanperaturan pelaksanaan terkait dengan rehabilitasi, baik di tingkat penyidikan, penuntutan sampai kepada putusan pengadilan.

3.

Ego sektoral dari masing-masing lintas instansi penegak hukum yang berkeinginan untuk menghukum pecandu, penyalah guna dan korban penyalahguna dengan hukuman penjara. Adapun langkah-langkah antisipatif untuk memaksimalkan pencapaian target

adalah : 1.

Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait lainnya dengan maksud untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

Meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan lintas aparat penegak hukum dan membuat aturan bersama lintas aparat penegak hukum dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN dalam hal penanganan pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi. Pagu anggaran BNN tahun 2013 untuk mendukung Program Pencegahan

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) diatas

sebanyak

Rp.

809.063.717.000,-

dengan

total

realisasi

sebesar

Rp. 747.090.617.717,- prosentase realisasi keuangan sebesar 92%.



5

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………

i

IKTHISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………….

iii

DAFTAR ISI …………………………….………………………………………….

v

DAFTAR GRAFIK…………………………………………………………………

vi

PENDAHULUAN ……………………………………………………….

1

A. Latar Belakang …………………………………………………….

1

B. Dasar Hukum ………………………………………………………

2

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan …………………

3

D. Struktur Organisasi …………………………………………………

6

E. Sistematika Penyajian ……………………………………………..

7

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA …………………....

8

A. Perencanaan ……………………………………………………….

8

B. Penetapan Kinerja BNN Tahun 2013 ……………………………

13

AKUNTABILITAS KINERJA BNN ……………………………………

17

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 ………………….

17

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2013 …………...

20

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013 …………………………….

73

PENUTUP ………………………………………………………………..

76

LAMPIRAN …………………………………………………………………………...

78

- Pengukuran Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2013 ……………

78

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV



6

DAFTAR GRAFIK Grafik

1

Rencana Aksi Kementerian/Lembaga………………………......

27

Grafik

2

Perbandingan prosentase capaian kinerja Lingkungan Pendidikan (LP) bebas narkoba Tahun 2012 dan 2013……

32

Grafik

3

Perbandingan prosentase Capaian Kinerja Lingkungan Kerja (LK) bebas Narkoba Tahun 2012 dan 2013…………………….

34

Grafik

4

Perbandingan prosentase jumlah penanam Ganja yang beralih ke usaha legal produktif Tahun 2012 dan 2013………...............................................................................

38

Grafik

5

Perbandingan prosentase jumlah compulsary dan voluntary

53

Grafik

6

Persentase residen selesai program rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN…………………………….............

55

Grafik

7

Jumlah capaian pengungkapan kasus tindak kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2011 – 2013………

61

Grafik

8

Capaian jumlah tersangka tindak kejahatan Narkotika dan

63

Prekursor Narkotika yang tertangkap tahun 2011 – 2013…. Grafik

9

Jumlah capaian sel jaringan penyalahgunaan dan peredaran

64

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terungkap Tahun 2011 – 2013 …………….............................. Grafik

10

Jumlah capaian nilai asset yang disita dari tersangka

66

kejahatan peredaran gelap Narkoba Tahun 2012–2013…. Grafik

11

Perbandingan Mou dan tindak lanjutnya Tahun 2012 – 2013

72

Grafik

12

Realiasi anggaran Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya……………………………………………............

73

Grafik

13

Realiasi

74

Anggaran

Program

Pencegahan

dan

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba…………………… Grafik

14

Realiasi Anggaran BNN Tahun 2013…….................................



75

7

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2011 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,2% atau sekitar 3,7 - 4,7 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10 - 59 tahun). Saat ini di Indonesia ditemukan 26 (dua puluh enam) zat baru yang mengandung Narkoba dan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan kondisi tersebut di atas, BNN melakukan berbagai upaya dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di tingkat Provinsi, Badan Narkotika Nasional telah meningkatkan peran BNNP di 33 Provinsi dan 75 BNN Kabupaten/Kota. Seiring dengan perkembangan situasi permasalahan Narkoba, maka pada tahun 2013 BNN mendapat penambahan 25 satuan kerja baru di tingkat Kabupaten/Kota. Di bidang pencegahan melalui diseminasi informasi dan advokasi, bidang pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan alternative dan peningkatan peran serta masyarakat, bidang rehabilitasi melalui penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, komponen masyarakat dan melakukan pembinaan pascarehabilitasi, bidang pemberantasan melalui pelaksanaan intelijen berbasis teknologi, penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika alami, penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika sintetis, penyidikan jaringan peredaran gelap psikotropika dan prekursor, pelaksanaan interdiksi wilayah udara, laut, darat dan lintas darat, pelaksanaan penindakan dan pengejaran serta perawatan tahanan, barang bukti, penyidikan dan pengelolaan aset serta bidang hukum dan kerjasama melalui hubungan kerja



8

sama baik dalam negeri maupun luar negeri serta melaksanakan penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum. Disamping

diperkuat

dengan

Undang-Undang

dan

Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Presiden, untuk melibatkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program P4GN, diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) Tahun 2011 – 2015. Inpres tersebut menugaskan kepada seluruh pimpinan kementerian/ lembaga/instansi pusat dan daerah, berperan serta melakukan program P4GN sesuai dengan fungsi yang ada pada kementerian/lembaga/instansi masing-masing. Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2013, BNN sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN),

berkewajiban

melaporkan

Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. B.

Dasar Hukum. 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



9

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

6.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

8.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan. 1.

Kedudukan. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

2.

Tugas. a.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

b.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

c.

Berkoordinasi Indonesia

dengan dalam

Kepala

Kepolisian

pencegahan

dan

Negara

Republik

pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.



10

d.

Meningkatkan

kemampuan

lembaga

rehabilitasi

medis

dan

rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. e.

Memberdayakan

masyarakat

dalam

pencegahan

dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; f.

Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

g.

Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun

internasional,

guna

mencegah

dan

memberantas

peredaran gelap Narkoba. h.

Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.

i.

Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

j.

Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3.

Fungsi. Dalam melaksanakan tugasnya, BNN menyelenggarakan fungsi: a.

Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.

b.

Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria P4GN.

c.

Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.

d.

Penyusunan dan

perumusan kebijakan teknis pencegahan,

pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN e.

Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama.



11

f.

Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.

g.

Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

h.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.

i.

Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.

j.

Pelaksanaan

penyelidikan

dan

penyidikan

penyalahgunaan

peredaran gelap Narkoba; k.

Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba;

l.

Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke

dalam

masyarakat

serta

perawatan

lanjutan

bagi

penyalahgunaan dan / atau pecandu Narkoba. m.

Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis

dan

rehabilitasi

sosial

pecandu

Narkoba

yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. n.

Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya.

o.

Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

p.

Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.



12

q.

Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.

r.

Pelaksanaan

koordinasi

pengawasan

fungsional

instansi

pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN. s.

Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN.

t.

Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

u.

Pelaksanaan pengujian Narkoba.

v.

Pengembangan laboratorium uji Narkoba.

w.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

4.

Kewenangan. Kewenangan BNN secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

D.

Struktur Organisasi. Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut: 1.

Kepala BNN.

2.

Sekretariat Utama.

3.

Deputi Bidang Pencegahan.

4.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

5.

Deputi Bidang Pemberantasan.

6.

Deputi Bidang Rehabilitasi.

7.

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.

8.

Inspektorat Utama.



13

9.

Instansi Vertikal.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA SETTAMA

ITTAMA

DEPUTI BIDANG DAYAMAS

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

DEPUTI BIDANG BERANTAS

DEPUTI BIDANG REHABILITASI

DEPUTI BIDANG HUKUM & KERMA

PUS LITDATIN

UPT LAB

UPT T & R

BALAI DIKLAT BNNP

BNNK/KOTA

E.

Sistematika Penyajian. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan.

Bab II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja BNN.

Bab IV

Penutup.



14

Lampiran-Lampiran.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A.

Perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti : analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. BNN sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini diuraikan tentang Rencana Strategi (Renstra) BNN Tahun 2010-2014 (reviu) dan Penetapan Kinerja BNN tahun 2013. BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2010-2014 (reviu). Renstra (reviu) BNN tahun 2010-2014 menjadi

pedoman

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

BNN

yang

dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN.



15

Badan Narkotika Nasional sebagai focalpoint dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia memiliki visi, misi, sasaran strategi dan arah kebijakan dan strategi BNN sebagai berikut:

1.

Visi.

“Menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang profesional dan mampu menyatukan dan menggerakan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.” Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Narkotika Nasional menetapkan misi Organisasi sebagai berikut : 2.

Misi.

“Bersama instansi pemeritah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba" Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Badan Narkotika Nasional menetapkan tujuan dalam periode 2010-2014 sebagai berikut : T1

: Peningkatan daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba.

T2

: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan

dan

peredaran

gelap

Narkoba. T3

: Peningkatan angka pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba dan pengurangan angka relapse.

T4

: Peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.



16

T5

: Peningkatan kualitas produk hukum dan kerjasama di bidang pecegahan

dan

pemberantasan

penyalahgunaan

dan

peredaran gelap Narkoba. T6

: Penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

4.

Sasaran Strategis. BNN menetapkan sasaran strategis pada periode 2010 – 2014 sebagai derivasi dari masing-masing tujuan di atas. Sasaran-sasaran strategis tersebut sebagai berikut: a. Sasaran Strategis pada T1 adalah: T1S1

: Meningkatnya

siswa

menengah,

mahasiswa

dan

pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran

tentang

bahaya

penyalahgunaan

dan

peredaran gelap Narkoba. T1S2

: Meningkatnya

siswa

menengah,

mahasiswa

dan

pekerja sebagai kader anti Narkoba yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. T1S3

: Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan swasta dalam

mendukung

pelaksanaan

Pencegahan

dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. b.

Sasaran Strategis tujuan pada T2 adalah: T2S1

: Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja bebas Narkoba.

T2S2

: Terciptanya

lingkungan

penyalahgunaan

dan

masyarakat

peredaran

gelap

rawan di

daerah

perkotaan dan pedesaan bebas Narkoba. c.

Sasaran Strategis tujuan pada T3 adalah:



17

T3S1

: Meningkatnya pelayanan wajib lapor pecandu narkoba.

T3S2

: Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

T3S3

: Meningkatnya

penyalahguna

dan/atau

pecandu

Narkoba yang mengikuti terapi dan rehabilitasi. T3S4

: Meningkatnya pelaksanaan program pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.

d.

Sasaran Strategis tujua pada T4 adalah: T4S1

: Meningkatnya

pengungkapan

tindak

kejahatan

peredaran gelap Narkoba. T4S2

: Meningkatnya penyitaan Narkoba illegal di pintu masuk (bandara, pelabuhan, dan border land).

e.


: Meningkatnya pemberan bantuan hukum di bidang penyalahguna Narkoba.

T5S2

: Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan MoU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah dalam dan luar negeri.

f.


: Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang terpadu,

berbasis

kinerja,

dan

berkerangka

pengeluaran jangka menengah di lingkungan BNN. T6S2

: Terlaksananya layanan sistem komunikasi informasi kelembagaan,

administrasi

kelembagaan,

dan

penyediaan dan pengelolaan barang milik negara/ SIMAK BMN. T6S3

: Terlaksananya

tata

kelola

organisasi

dan

profesionalisme pegawai BNN.



18

T6S4

: Terlaksananya sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan

keuangan

sesuai

Sistem

Akuntansi

Pemerintah/SAP. T6S5

: Terlaksananya

penelitian

dan

pengelolaan

data

informasi. T6S6

: Terlaksananya

pengawasan

dan

pengendalian

akuntabilitas kinerja dan keuangan. T6S7

: Terlaksananya pelayanan pengujian sampel Narkoba untuk kepentingan pro justisia.

4.

Arah Kebijakan dan Strategi BNN Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap II tahun 2010-2014, arah kebijakan dan strategi BNN adalah sebagai berikut: a.

Melakukan

ekstensifikasi

dan

intensifikasi

pencegahan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Strategi yang dilakukan

dengan

cara

membangun

dan

meningkatkan

pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. b.

Melakukan masyarakat

ekstensifikasi dalam

dan

intensifikasi

pencegahan

dan

pemberdayaan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Strategi yang dilakukan dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba. c.

Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba. Strategi yang dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba.

d.

Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba baik dari Luar maupun Dalam Negeri. Strategi yang



19

dilakukan dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan Narkoba. e.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan di Lingkungan Badan Narkotika

Nasional.

Strategi

yang

dilakukan

dengan

cara

membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi Good Governance di lingkungan Badan Narkotika Nasional. B.

Penetapan Kinerja BNN Tahun 2013 Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai

melalui

program

yang

ada

pada

lembaga/instansi

bersangkutan. Adapun Penetapan Kinerja / Perjanjian Kerja

yang

BNN Tahun

2013 sebagaimana tabel di bawah ini : Penetapan Kinerja BNN Tahun 2013 Kementerian/Lembaga

: Badan Narkotika Nasional

Tahun Anggaran

: 2013

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2013

Program/Kegiatan

1

2

3

4

5

1.

Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang bahaya

% siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang telah mengikuti penyuluhan memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

90%


Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba


20

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2013

Program/Kegiatan

1

2

3

4

5

2.

Meningkatnya siswa, mahasiswa, dan pekerja sebagai kader anti narkoba yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

3.

4.

Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja

% kader siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang telah mengikuti pelatihan memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

90%

% peningkatan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Impelementasi Inpres12/2011) % peningkatan Instansi Swasta yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Impelementasi Inpres12/2011) % peningkatan lingkungan pendidikan (sekolah menengah dan kampus) bebas narkoba

10%


10%

10%

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan


21

bebas narkoba

No.

Sasaran Strategis

1

2

5.

Terciptanya lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan dan pedesaan bebas narkoba Meningkatnya Pelayanan Wajib Lapor Pecandu Narkoba

6.

7.

Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai standar pelayanan minimal (SPM)

8.

Meningkatnya penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti terapi dan rehabilitasi

% peningkatan lingkungan kerja bebas narkoba

10%

dan Peredaran Gelap Narkoba

Indikator Kinerja

Target 2013

Program/Kegiatan

3

4

5

Jumlah penanam ganja 65 yang beralih ke usaha Orang legal produktif Jumlah lingkungan 3 masyarakat rawan Lingkungan penyalahgunaan dan Masyarakat peredaran gelap di Perkotaan daerah perkotaan yang bebas narkoba Jumlah penyalah guna 250 Orang Program dan/atau pecandu Pencegahan dan narkoba yang Pemberantasan mengikuti program Penyalahgunaan Wajib Lapor di BNN dan Peredaran (Pusat Rehabilitasi Gelap Narkoba BNN dan Kantor BNN Pusat) Jumlah lembaga 26 LRIP rehabilitasi instansi pemerintah yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM Jumlah lembaga 30 LRKM rehabilitasi komponen masyarakat yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang 700 Orang mengikuti program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN % Penyalah guna 60% dan/atau pecandu (138



22

narkoba yang menyelesaikan seluruh program terapi dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Orang)

Target 2013

Program/Kegiatan 5

1

2

3

4

9.

Meningkatnya pelaksanaan program pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan peredaran gelap narkoba

Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program pascarehabilitasi

660 (Tambling, Sebaru, Makassar, Wakatobi, Samarinda) 100 Kasus (64 Pusat + 30 Prov@1 +3 Prov@2) 206 Tersangka (170 Pusat + 30 Prov @1 + 3 Prov@2 ) 15 Sel Jaringan (18 Pusat + 33 Prov@1) 32,6 Milyar

10.

Jumlah kasus peredaran gelap narkoba yang terungkap Jumlah tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba yang ditangkap

Jumlah sel jaringan peredaran gelap narkoba yang terungkap

11.

12.

13.

Meningkatnya penyitaan narkoba illegal di pintu masuk (bandara, pelabuhan, dan border land) Meningkatnya pemberian bantuan hukum di Bidang Penyalahgunaan Narkoba Meningkatnya tindaklanjut pelaksanaan MOU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah

Jumlah nilai aset yang disita dari tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba Jumlah nilai narkoba ilegal yang disita di bandara, pelabuhan, dan border land Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan hukum di bidang P4GN Persentase tindaklanjut pelaksanaan MOU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah Dalam dan Luar


Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

58 Milyar

60 Orang

50%

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba


23

Dalam dan Luar Negeri

Negeri

Jumlah Anggaran BNN Tahun 2013

: Rp. 1.154.503.064.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN A.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013. Penetapan Kinerja BNN tahun 2013 menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja utama sebanyak 21 (duapuluh satu) indikator. Dari 21 (duapuluh satu) indikator utama tersebut dapat disimpulkan 5 (lima) indikator tidak tercapai, 8 (delapan) indikator tercapai dan 8 (delapan) melebihi target yang ditetapakan. Disamping itu, BNN juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 13 (tiga belas) sasaran strategis tahun 2013, serta penjelasan hasil capaian 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang diuraikan sebagai berikut : No

Sasaran Strategis

1 1.

2 Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Meningkatnya siswa, mahasiswa, dan pekerja sebagai kader anti narkoba yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

2.

3.

Target 2013 4 90%

Realisasi 2013 5 85%

Capaian (%) 6 94%


90%

74%

82%

% peningkatan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Impelementasi Inpres12/2011) % peningkatan Instansi Swasta yang melaksanakan

10%

2,5%

25%

10%

N/A

N/A

Indikator Kinerja Utama 3 % siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang telah mengikuti penyuluhan memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba



24

kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Impelementasi Inpres12/2011) No

1 4.

5.

6.

7.

8.

Sasaran Strategis

2

Indikator Kinerja Utama

3

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian (%)

4

5

6

10%

9,5%

95%

10%

8,9%

89%

65 Orang

52 Orang

80%

3 Lingkungan Masyarakat Perkotaan

0

0%

Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program Wajib Lapor di BNN (Pusat Rehabilitasi BNN dan Kantor BNN Pusat)

250 Orang

263 Orang

105%

Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai standar pelayanan minimal (SPM)

Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM

26 LRIP

26 LRIP

100%

30 LRKM

30 LRKM

100%

Meningkatnya penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti terapi dan rehabilitasi

Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN % Penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang menyelesaikan seluruh program terapi dan rehabilitasi di lembaga

700 Orang

1.184 Orang

121%

60% (138 Orang)

88%

147%

Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja bebas narkoba

% peningkatan lingkungan pendidikan (sekolah menengah dan kampus) bebas narkoba % peningkatan lingkungan kerja bebas narkoba

Terciptanya lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan dan pedesaan bebas narkoba Meningkatnya Pelayanan Wajib Lapor Pecandu Narkoba Meningkatnya Pelayanan Wajib Lapor Pecandu Narkoba

Jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif Jumlah lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan yang bebas narkoba



25

rehabilitasi BNN

No

Sasaran Strategis

1

2

9.

Meningkatnya pelaksanaan program pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan peredaran gelap narkoba

10.


3 Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program pascarehabilitasi



11.

12.

13.

Meningkatnya penyitaan narkoba illegal di pintu masuk (bandara, pelabuhan, dan border land) Meningkatnya pemberian bantuan hukum di Bidang Penyalahgunaan Narkoba Meningkatnya tindaklanjut pelaksanaan MOU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan nonpemerintah Dalam dan Luar Negeri

Jumlah nilai aset yang disita dari tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba Jumlah nilai narkoba ilegal yang disita di bandara, pelabuhan, dan border land

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan hukum di bidang P4GN

Persentase tindaklanjut pelaksanaan MOU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan nonpemerintah Dalam dan Luar Negeri

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian (%)

4

5

6

660 (Tambling, Sebaru, Makassar, Wakatobi, Samarinda) 100 Kasus (64 Pusat + 30 Prov@1 + 3 Prov@2) 206 Tersangka (170 Pusat + 30 Prov @1 + 3 Prov@2) 15 Sel Jaringan (18 Pusat + 33 Prov@1) 32,6 Milyar

660 Orang

100%

165 Kasus

165%

420 Tersangka

204%

34 Sel Jaringan

66,7%

49.466.401 .122

152%

262.870.02

453,2%

58 Milyar

2.500

60 Orang

35 Orang

58%

50%

84%

168%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN selama kurun waktu tahun 2013, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


26

tahun 2013 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BNN. B.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2013. Guna mengetahui lebih jauh terkait dengan capaian kinerja BNN Tahun 2013, BNN melakukan pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program P4GN ke 15 provinsi dengan pertimbangan karakteristik provinsi yang menjadi lokasi monitoring memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan telah aktif melakukan program P4GN. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibatasi pada data primer. Sedangkan untuk mendapat data primer digunakan kuesioner yaitu pertanyaan tertutup, semi tertutup, dan terbuka. Sampel dalam penelitian ini melibatkan 838 orang, ini artinya semua populasi diteliti dengan menggunakan sensus. Mereka yang menjadi sampel mewakili Pelajar, Mahasiswa, Guru/Dosen, TNI/PNS, Polri, Pegawai Swasta, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/LSM, dan Pengelola Pusat Rehabilitasi. Data yang didapat sebelum diolah dilakukan editing dan coding, hasil coding dimasukkan dalam program SPSS-16. Hasil perumusan atas pelaksanaan survey tersebut dijadikan sebagai data pembanding dalam evaluasi capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja utama program P4GN dengan uraian sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa, dan

1.

pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama berikut ini : No.


Target

Realisasi

%

1.

% siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang telah mengikuti penyuluhan memiliki

90%

85%

94%



27

sikap menolak penyalahgunaan peredaran gelap narkoba

dan

Yang dimaksud dengan sikap menolak mencoba menyalahgunakan narkoba adalah setelah para peserta mengikuti penyuluhan, selanjutnya mereka

mempunyai

perilaku

yang

mengarah

tidak

mencoba

menyalahgunakan narkoba dengan norma pengukurannya dilihat dari kriteria sebagai berikut: a.

Perbandingan antara hasil pre test dan post test yang diberikan kepada peserta kegiatan.

b.

Peserta

berkeinginan

menyebarluaskan

informasi

bahaya

penyalahgunaan narkoba kepada keluarga dan lingkungan terdekat. Hasil yang diperoleh berdasarkan norma di atas adalah sebagai berikut: a.

Secara kelembagaan BNN mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan hasil pre test dan post test yang dilakukan oleh perwakilan BNN di daerah, dikarenakan kurang lengkapnya Satuan Kerja (Satker) pelaksana BNN di kewilayahan mengirimkan data laporan hasil pre test dan post test, meskipun BNN telah menyediakan sarana pelaporan melalui aplikasi pelaporan rencana aksi. Data yang tersedia merupakan hasil pelaporan dari Satker BNN tingkat pusat yaitu dari 22.139 orang yang mengikuti penyuluhan tentang P4GN menghasilkan 18.700 orang (84%) dari seluruh peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. (Sumber : rekapitulasi hasil pre test dan post test).

b.

Sedangkan untuk mengukur capaian kinerja BNN di daerah difokuskan pada segmen siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja

sesuai

dengan target dan dilakukan penilaian atas hasil pelaksanaan survey terhadap 493 orang yang pernah mengikuti sosialisasi P4GN dengan hasil

475

orang

(96,35%)

memiliki

sikap

menolak

terhadap

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hasil survey belum merupakan ukuran mutlak terkait dengan capaian tersebut, tetapi bila dikaitkan antara hasil pre test dan post test telah menggambarkan adanya keberhasilan capaian indikator ini. Kemudian hasil capaian tersebut belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2012, LAKIP BNN Tahun 2013 Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara 28

dikarenakan terjadinya perbedaan indikator kinerja antara Renstra BNN 2010-2014 dengan Renstra Reviu di tahun 2012). c.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program P4GN diperoleh gambaran dari 493 orang responden terdapat 475 orang (96,35%) diantaranya mengatakan telah menyampaikan materi bahaya narkoba kepada keluarga dan teman. Oleh karena data belum diperoleh secara lengkap terkait dengan

capaian kinerja sesungguhnya, maka langkah berikutnya, BNN perlu melakukan pendataan secara lengkap dan menyeluruh dari tingkat pusat hingga kewilayah. Adapun formula perhitungan capaian indikator sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Utama % siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang telah mengikuti penyuluhan memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Formula = (Σ tolak/Σ Peserta)*100%

Hasil Perhitungan

Keterangan

=(19.175/22.632)*100% =85%

-Σ Tolak = Jumlah peserta yang memiliki sikap menolak menolak penyalahgunaan & peredaran gelap narkoba -Σ Peserta = Jumlah peserta keseluruhan

Sumber Data : Dokumen Deputi Bidang Pencegahan BNN dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan P4GN Tahun 2013

Sasaran : Meningkatnya siswa, mahasiswa, dan pekerja sebagai

2.

kader

anti

narkoba

yang

memiliki

keterampilan

menolak

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.



Target

Realisasi

%

1.

% siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang telah mengikuti pelatihan memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

90%

74%

82%

Sasaran strategis tersebut di atas dengan indikator kinerjanya adalah prosentase siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang telah mengikuti pelatihan memiliki ketrampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan target capaian di tahun 2013 sebesar 90%. Target Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


29

yang ditetapkan merupakan keseluruhan peserta yang mengikuti pelatihan kader anti narkoba. Yang dimaksud dengan ketrampilan menolak penyalahgunaan narkoba adalah para kader yang terbentuk melalui pelatihan anti narkoba memiliki pengetahuan dan pemahaman serta terampil menolak ajakan orang lain melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun norma pengukurannya dapat dilihat dari kriteria sebagai berikut: a.

Perbandingan antara hasil pre test dan post test yang diberikan kepada peserta kegiatan.

b.

Peserta yang mengikuti kegiatan P4GN menyadari bahaya narkoba.

c.

Kader menindaklanjuti dengan cara mensosialisasikan bahaya dan kebijakan penanganan narkoba kepada anggota masyarakat terdekat.

d.

Kader menindaklanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan yang mensosialisasikan bahaya dan kebijakan penanganan narkoba.

Hasil yang diperoleh berdasarkan norma di atas adalah sebagai berikut: a.

Berdasarkan data rekapitulasi hasil pre test dan post test pada kegiatan pelatihan kader anti narkoba yang dilakukan oleh BNN Pusat, menunjukkan dari 6.378 orang kader yang mengikuti pembentukan kader anti narkoba terdapat 4.847 orang (76%) mengalami peningkatan pemahaman. Sedangkan hasil pre test dan post test pembentukan kader anti narkoba yang dilakukan oleh BNN di kewilayahan tidak terdata secara lengkap. Untuk mengukur capaian kinerja, data pembanding adalah hasil survey pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan P4GN terhadap

493 orang resonden, 248 orang (50%)

menyatakan sangat mudah memahami materi P4GN. b.

Pengukuran

kesadaran

akan

bahaya

narkoba

ditandai

dengan

responden berkeinginan menjadi penyuluh narkoba, datanya diperoleh dari hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dari 493 orang peserta yang mengikuti kegiatan P4GN yang diundang dan memberikan pendapat sebanyak 452 orang (91,68%) yang menyatakan sikap Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


30

menolak penyalahgunaan narkoba dan berkeinginan menjadi penyuluh narkoba. c.

Data hasil monitoring dan evaluasi program P4GN menunjukkan bahwa para kader yang telah dibentuk, telah menyampaikan materi P4GN kepada keluarga dan teman. Responden yang mengisi kuesioner sebanyak

493 orang responden terdapat 475 orang (96,35%)

diantaranya mengatakan telah menyampaikan materi bahaya narkoba kepada keluarga dan teman. Data tersebut menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan program P4GN telah berhasil, ini artinya bahwa responden tidak hanya sekedar menyatakan prihatin akan

bahaya

penyalahgunaan

narkoba

tetapi

mereka

sudah

melaksanakan upaya yang diharapkan dari pelaksanaan program ini. Bukti kepedulian masyarakat akan pentingnya pelaksanaan program P4GN, dari tahun ke tahun, semakin meningkat bila dilihat dari permintaan masyarakat maupun lembaga pemerintah lainnya ke BNN untuk menjadi narasumber sosialisasi maupun fasilitasi kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di berbagai tempat. Dalam tahun 2013, di tingkat pusat saja terdapat 108 permintaan dari kader anti narkoba dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 19.835 orang. Sebagai upaya untuk mengatasi belum adanya mekanisme pendampingan yang terprogram, dilakukan kontak dengan para kader melalui sosial media pasca pelatihan kader. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ikatan dan upaya menjaga kader-kader yang telah dilatih agar tetap saling menjaga komunikasi antar BNN dengan para kader anti narkoba. Berdasarkan penyajian data tersebut di atas, maka BNN menyadari perlunya diambil langkah-langkah sebagai berikut: 1)

Perlu dilakukan pendataan terhadap seluruh peserta yang mendapatkan program P4GN dari tingkat pusat hingga ke wilayah dengan memanfaatkan aplikasi pelaporan yang sudah tersedia.



31

2)

Pengajuan adanya program pendampingan yang berkelanjutan untuk memonitor tindak lanjut dari para kader anti narkoba pasca pelatihan.

Adapun formula perhitungan capaian indikator sebagai berikut : No.


Formula

1.

% siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang telah mengikuti pelatihan memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

= (Σ Paham/Σ Peserta)*100%

Hasil Perhitungan

Keterangan -Σ Paham = Jumlah peserta yang memiliki peningkatan pemahaman dan keterampilan menolak menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba -Σ Peserta = Jumlah peserta keseluruhan

=(5.095/6.871)*100% =74%

Sumber Data : Dokumen Deputi Bidang Pencegahan BNN dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan P4GN Tahun 2013

Sasaran : Meningkatnya peranan intansi pemerintah dan swasta

3.

dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu : No.


Target

Realisasi

%

1.

% peningkatan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Implementasi Inpres 12/2011) % peningkatan Instansi Swasta yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Implementasi Inpres 12/2011)

10%

2,5%

25%

10%

N/A

N/A

2.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan keterkaitan antara kebijakan pemerintah dengan indikator kinerja utama berikut capaiannya : Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


32

1.

Persentase peningkatan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Implementasi Inpres 12/2011). Kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015. Yang menugaskan seluruh Menteri/Kepala Lembaga pemerintah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 – 2015. Hal ini dilakukan karena masalah narkoba merupakan ancaman yang sangat serius baik di tingkat dunia maupun di tingkat nasional, yang penanganannya harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu diupayakan peningkatan peranan instansi pemerintah dan swasta dalam upaya membasmi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kaitan antara Inpres dengan Indikator Kinerja, karena dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2011, telah ditetapkan kewenangan Kepala BNN yaitu: Kepala BNN melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011-2015 dan mengkompilasi laporan untuk disampaikan kepada Presiden. Pentingnya pendataan rencana aksi tersebut untuk mengetahui peran dari K/L bersama komponen masyarakat lainnya melakukan perlawanan terhadap kejahatan narkoba. Di sisi lain ada beberapa instansi yang sudah melaksanakan P4GN di instansi masing-masing tetapi belum menyusun rencana aksi. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya permintaan narasumber dari K/L ke BNN untuk pelaksanaan P4GN.

Implementasinya berupa sosialisasi, kampanye, peraturan-

peraturan internal untuk mencegah pegawai/karyawan melakukan penyalahgunaan narkoba. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


33

Berdasarkan kompilasi data Tahun 2013 diperoleh data capaian implementasi baik di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) maupun di tingkat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut: 1.

Dari 119 instansi K/L di tingkat pusat, 49 K/L di antaranya telah menyusun dan melaksanakan rencana aksi,

2.

Dari 33 pemerintah provinsi, 26 di antaranya telah menyusun dan melaksanakan rencana aksi,

3.

Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota (Pemda Tk.II), yang telah menyusun dan melaksanakan rencana aksi terdapat 69 Kabupaten/Kota.

Grafik 1.

Rencana Aksi Kementerian/Lembaga/Pemda

Jika dilihat dari lahirnya kebijakan tersebut telah memasuki tahun ke-3, namun K/L dan Pemerintah Daerah Tk.I dan Tk.II yang telah menyusun dan melaksanakan rencana aksi baru mencapai 22,19%. Ini artinya target penyusunan dan melaksanakan rencana aksi baik di tingkat K/L, maupun Pemda TK.I dan Pemda Tk.II, kurang sesuai bila dikaitkan dengan jadual pelaksanaan Jakstranas yang ditetapkan 2011-2015. Setelah dicermati, ternyata K/L terkendala dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi oleh karena program P4GN dalam RPJMN masih prioritas bidang, sehingga K/L mengalami kesulitan dalam penyusunan anggaran mendukung implementasi Inpres Nomor 12 Tahun 2011.



34

Demikian

juga

halnya

pemerintah

daerah

Tk.I

dan

Tk.II,

mengalami kesulitan menyusun dan melaksanakan rencana aksi oleh karena program P4GN dalam RPJMN masih prioritas bidang, namun demikian Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Dalam peraturan tersebut Mendagri menugaskan para Gubernur dan

Bupati/Walikota

melakukan

fasilitasi

pencegahan

dan

penanggulangan narkotika yang dikoordinasikan oleh kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik. Untuk fasilitasi pelaporan terkait dengan rencana aksi, BNN telah menyediakan aplikasi pelaporan online Inpres Nomor 12 Tahun 2011 dengan halaman website www.inpres12.bnn.go.id. Terkait dengan aplikasi, di tingkat pusat BNN telah melakukan beberapa kali sosialisasi yang melibatkan seluruh Kementerian /Lembaga dan memberikan hak akses masuk ke dalam website tersebut. Sedangkan indikator kedua adalah upaya menggerakkan instansi swasta melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Implementasi Inpres 12/2011) sebagai berikut : 2.

Persentase peningkatan Instansi Swasta yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Implementasi Inpres 12/2011). Arti pentingnya instansi swasta melaksanakan program P4GN dikarenakan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di lingkungan pekerja swasta tergolong tinggi. Hal ini diduga sebagai akibat tekanan akan prestasi pekerja yang dibebankan kepada setiap individu karyawan/pekerja. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan instansi swasta dalam pelaksanaan program P4GN.



35

Secara

kelembagaan

BNN

mengalami

kesulitan

memonitor

pelaksanaan program P4GN di lingkungan instansi swasta, dikarenakan faktor geografis yang begitu luas (dari Sabang sampai Merauke). Namun, telah banyak para pimpinan perusahaan yang mengundang BNN untuk memfasilitasi pelaksanaan P4GN di lingkungan kerja instansi swasta. Untuk mengetahui gambaran implementasi Inpres Nomor 12 Tahun 2011 di lingkungan instansi swasta, BNN melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program P4GN ke 13 provinsi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut diikuti oleh berbagai tingkatan di perusahaan seperti : manager, HRD, security, karyawan, dosen, wartawan, dan wiraswata dengan jumlah responden sebanyak 61 orang. Dari 61 orang responden (100%) menyatakan kesadaran arti pentingnya program P4GN, antara lain keinginan mereka menjadi kader anti narkoba dan ikut berpartisipasi melaksanakan penyuluhan P4GN. Capaian-capaian tersebut di atas menggunakan formula perhitungan berikut ini: No.


1.

% peningkatan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Implementasi Inpres 12/2011) % peningkatan Instansi Swasta yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Implementasi Inpres 12/2011)

2.

Formula

Hasil Perhitungan

Keterangan

=(TLI t /PI t* 100%) – (TLI t-1 /PI t-1*100%)

=(144/649*100%)(128/649*100%) =22,2% - 19,7% =2,5%

- TLI = Tindak Lanjut Instansi - PI = Populasi Instansi - t = pada tahun berjalan - (t-1) = pada tahun sebe-lumnya

=(TLI t /PI t * 100%) – (TLI t-1 /PI t-1*100%)

N/A

- TLI = Tindak Lanjut Instansi - PI = Populasi Instansi - t = pada tahun berjalan - (t-1) = pada tahun sebel-umnya

Sumber Data : Dokumen Deputi Bidang Pencegahan BNN dan Kompilasi Data Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN Tahun 2011 – 2015



36

4.

Sasaran : Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja bebas Narkoba



Target

Realisasi

%

1.

% peningkatan lingkungan pendidikan (sekolah menengah dan kampus) bebas narkoba % peningkatan lingkungan kerja bebas narkoba

10%

9,5%

95%

10%

8,9%

89%

2.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan capaian indikator kinerja utama sebagai berikut : 1.

Persentase

peningkatan

lingkungan

pendidikan

(sekolah

menengah dan kampus) bebas narkoba Yang

dimaksud

dengan

lingkungan

pendidikan

(sekolah

menengah dan kampus) bebas narkoba adalah berdasarkan hasil test urine/rambut yang dilakukan terhadap sejumlah sample tidak ditemukan penyalahguna narkoba dan ikut berperan menciptakan lingkungan pendidikan bebas dari penyalahgunaan narkoba melalui kegiatankegiatan bersama satuan tugas anti narkoba yang dibentuk. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bila dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN tahun 2011 bekerja sama dengan Puslitkes UI, diperoleh gambaran bahwa tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan pendidikan cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, BNN menetapkan indikator utama sasaran ini yaitu

persentase

peningkatan

lingkungan

pendidikan

(sekolah

menengah dan kampus) bebas narkoba. Hal tersebut dimungkinkan karena di lingkungan pendidikan terjadi proses yang begitu dinamis sebagai akibat berbagai faktor yaitu : faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor sosial budaya. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


37

Berdasarkan pelaporan dari seluruh satuan kerja BNN, diperoleh data

lingkungan

pendidikan

yang

berperan

serta

menciptakan

lingkungan pendidikan bebas narkoba tahun 2013 sejumlah 1.313 lingkungan. Kriteria lingkungan pendidikan bebas narkoba diukur dengan norma berikut : a.

Perbandingan antara hasil sebelum dan sesudah test urine dan test rambut

yang

dilakukan

secara

random

terhadap

siswa/

mahasiswa, guru/dosen, dan pekerja tidak ditemukan ada yang positif penyalahguna narkoba. b.

Membentuk dan memberdayakan satuan tugas anti Narkoba di lingkungan pendidikan.

c.

Satuan Tugas anti narkoba yang terbentuk berperan serta secara aktif menjaga lingkungannya dari penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan norma di atas, dilakukan perhitungan capaian

sebagai berikut : a.

Hasil test urine yang dilakukan di lingkungan pendidikan oleh BNN menunjukkan peningkatan dari tahun 2012 yaitu dari 176 lembaga pendidikan yang negatif dari penyalahgunaan narkoba sebanyak 168 lembaga, sedangkan di tahun 2013 dari 220 lembaga pendidikan yang negatif dari penyalahgunaan narkoba sebanyak 184 lembaga pendidikan.

b.

Terkait dengan pembentukan satuan tugas anti narkoba di lingkungan pendidikan, BNN belum memiliki data secara lengkap lingkungan pendidikan yang telah memberdayakan satuan tugas anti narkoba di lingkungan pendidikan, meskipun BNN telah menyediakan aplikasi pelaporan rencana aksi.

c.

Peran satuan tugas anti narkoba di lingkungan pendidikan belum terdata secara lengkap.



38

Data capaian kinerja tahun 2013 ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012, maka terlihat terjadi peningkatan sebesar 9,5%, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini : Grafik 2. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Lingkungan Pendidikan (LP) Bebas Narkoba Tahun 2012 dan 2013

2.

Persentase peningkatan lingkungan kerja bebas narkoba Yang dimaksud dengan lingkungan kerja bebas narkoba adalah berdasarkan hasil test urine/rambut yang dilakukan terhadap sejumlah sample tidak ditemukan penyalahguna narkoba dan ikut berperan menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan-kegiatan bersama satuan tugas anti narkoba yang dibentuk. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bila dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN tahun 2011 bekerja sama dengan Puslitkes UI, diperoleh gambaran bahwa tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja cukup tinggi dan mengkhawatirkan.



39

Oleh karena itu, BNN menetapkan indikator utama sasaran ini yaitu persentase peningkatan lingkungan kerja bebas narkoba. Hal tersebut dimungkinkan karena di lingkungan kerja terjadi proses yang begitu dinamis sebagai akibat berbagai faktor yaitu : faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor sosial budaya. Berdasarkan pelaporan dari seluruh satuan kerja BNN, diperoleh data lingkungan kerja yang berperan serta menciptakan lingkungan kerja bebas narkoba tahun 2013 sejumlah 1.301 lingkungan kerja. Kriteria lingkungan kerja bebas narkoba diukur dengan norma berikut : a.

Perbandingan antara hasil sebelum dan sesudah test urine dan test rambut yang dilakukan secara random terhadap pekerja tidak ditemukan ada yang positif penyalah guna narkoba.

b.

Membentuk dan memberdayakan satuan tugas anti Narkoba di lingkungan kerja.

c.

Satuan Tugas anti narkoba yang terbentuk berperan serta secara aktif menjaga lingkungannya dari penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan norma di atas, dilakukan perhitungan capaian

sebagai berikut : a.

Hasil test urine yang dilakukan di lingkungan kerja oleh BNN menunjukkan peningkatan dari tahun 2012 yaitu dari 272 lingkungan kerja yang negatif dari penyalahgunaan narkoba sebanyak 245 lingkungan kerja, sedangkan di tahun 2013 dari 285 lingkungan kerja, yang negatif dari penyalahgunaan narkoba sebanyak 267 lingkungan kerja.

b.

Terkait dengan pembentukan satuan tugas anti narkoba di lingkungan kerja, BNN belum memiliki data secara lengkap lingkungan kerja yang telah memberdayakan satuan tugas anti narkoba di lingkungan kerja, meskipun BNN telah menyediakan aplikasi pelaporan rencana aksi.



40

c.

Peran satuan tugas anti narkoba di lingkungan kerja belum terdata secara lengkap. Dari capaian kinerja tahun 2013 ini jika dibandingkan dengan

capaian kinerja tahun 2012, maka terlihat terjadi peningkatan sebesar 8,9%, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini : Grafik 3. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Lingkungan Kerja (LK) Bebas Narkoba Tahun 2012 dan 2013

Capaian-capaian tersebut di atas menggunakan formula perhitungan berikut ini: No. 1.

2.

Indikator Kinerja Utama % peningkatan lingkungan kerja (sekolah menengah dan kampus) bebas narkoba % peningkatan lingkungan kerja bebas narkoba

Hasil Perhitungan

Keterangan

=((ΣR t - ΣR t-1) /ΣR t-1*100%)

Formula

= ((184- 168)/168)*100% = (16/168)*100% = 9,5%

=((ΣR t - ΣR t-1) /ΣR t-1 *100%)

= ((267 -245)/245)*100% = (22/267)*100% = 8,9%

- R = Realisasi - t = pada tahun berjalan - (t-1) = pada tahun sebelumnya - R = Realisasi - t = pada tahun berjalan - (t-1) = pada tahun sebelumnya

Sumber Data : Dokumen Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN dan dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan P4GN Tahun 2013



41

5.

Sasaran

:

Terciptanya

lingkungan

masyarakat

rawan

penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan dan pedesaan bebas Narkoba



Target

Realisasi

%

1.

Jumlah penanam ganja beralih ke usaha legal produktif Jumlah lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan yang bebas narkoba

65 Orang

52 Orang

80%


0

0%

2.


Jumlah penanam ganja beralih ke usaha legal produktif Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah

Jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif

dengan target capaian di tahun 2013 sebesar 65 orang dari jumlah keseluruhan penanam yang diinformasikan oleh tokoh masyarakat, imam mukim (kepala dusun) dan Geucik (kepala desa) yang didata dari tahun sebelumnya. Pendataan melalui proses wawancara dan penelusuran informasi di lokasi di sela-sela kegiatan pemberdayaan alternatif TA 2013. Yang dimaksud dengan penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif adalah para penanam yang berada bermukim di sekitar desa yang berdekatan dengan lokasi dimana ladang ganja ditemukan, selanjutnya diharapkan para penanam ini memiliki ketertarikan untuk beralih ke usaha legal produktif setelah diberikan program alternative development (AD) berupa : pembekalan, modal kerja dan bantuan pengolahan dan bibit tanaman komoditi legal produktif, bimbingan/ penyuluhan, monitoring, evaluasi dengan norma pengukurannya dilihat dari kriteria sebagai berikut: Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


42

a.

Penanam bermukim di sekitar lokasi sasaran

b.

Penanam direkomendasikan oleh imam mukim, geucik dan penanam lainnya sebagai petani mantan penanam ganja;

c.

Penanam dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai bagian dari kelompok tani yang dibentuk;

d.

Penanam mengikuti semua prosedur pemberdayaan alternatif, mulai

dari

tahapan

pencairan

situasi,

pembekalan

dan

pelaksanaan alih fungsi lahan. Hasil yang diperoleh berdasarkan norma di atas adalah sebagai berikut: a.

Secara

kelembagaan

BNN

mengalami

kesulitan

untuk

mengumpulkan data tentang siapa penanam ganja tersebut, hanya dalam hasil survey BNN–Unsyiah tahun 2010, diketahui lokasilokasi yang masih sering para penanam Ganja melakukan aksi menanam ganja. Oleh karenanya, metodologi yang dilakukan adalah wawancara mendalam (dept interview), focus discussion group (FGD), observasi di lokasi dan pendataan data primer dan sekunder. b.

Proses beralih profesi petani adalah proses dimana setelah mengikuti program AD para mantan petani ganja tersebut tidak lagi menanam ganja, ikut serta dalam jaringan sindikat peredaran ganja dan lahan yang dialihfungsikan tidak lagi ditanamani ganja. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak tertangkapnya petani oleh aparat berwajib karena terindikasi menanam ganja, selama mengikuti program.

c.

Realisasi capaian dihitung dari banyaknya penanam yang ditargetkan yang mengikuti program mulai dari tahapan masuk sebagai peserta (calon petani/CP) sampai tahapan menanam tanaman di lokasi lahan yang telah disepakati (calon Lahan/CL). Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan capaian tahun 2012.



43

d.

Terkait norma pengukuran keberhasilan program AD, indikator keberhasilan diukur mulai dari keikutsertaan penanam dalam pembekalan sampai tanaman tersebut tumbuh dalam kurun waktu dua minggu (terlihat tunas daun). Untuk memonitor proses tersebut,

BNN

menugaskan

penyuluh

untuk

mendampingi,

mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan secara berkala kepada BNN yang mencakup : nama penanam, alamat, pekerjaan, status dalam kelompok, status lahan, luas areal dan komoditi. e.

Dari hasil laporan target, dilakukan wawancara dengan para penyuluh pendamping untuk melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan

diukur

dengan

indikator-indikator,

seperti

:

(1)

keikutsertaan dalam pembekalan; (2) terlibat dalam pengolahan tanah; (3) terlibat dalam pembersihan lahan; (4) terlibat dalam pengelolaan lahan; (5) terlibat dalam penanaman; (6) terlibat dalam pemeliharaan. Dari hasil evaluasi dengan indikator tersebut, target dan realisasi penanam dari 4 kawasan dapat terinci sebagai berikut : KAWASAN

REALIASASI

%

1. Lamteuba, Seulimeum, Abes

40 orang

14 orang

35%

2. Lam Ara, Kutamalaka, Abes

30 orang

13 orang

43%

3. Mon Ara, Montasik, Abes

30 orang

15 orang

50%

4. Panyabungan Timur, Sumut

40 orang

10 orang

25%

140 orang

52 orang

37%

JUMLAH

f.

TARGET

Terkait dengan norma pengukuran tersebut, secara keseluruhan BNN belum dapat menyajikan evaluasi secara obyektif tetapi masih terbatas pada subyektifitas dari para penyuluh BNN di lapangan (yang berjumlah sebanyak 8 orang atau 2 orang masingmasing lokasi). Hal ini sebagai salah satu kelemahan dalam evaluasi. Namun demikian pada kesempatan kegiatan berikutnya, kelemahan ini dapat diminimalisir.



44

Berdasarkan penyajian data tersebut di atas, BNN menyadari perlunya dilakukan penyusunan Norma Standar Pengukuran Kinerja (NSPK)

yang lebih

berkelanjutan signifikan

obyektif

sehingga

dirasakan

dengan kegiatan

memberikan oleh

dampak

masyarakat

monitoring yang

(menjadi

yang

benar-benar meningkat

pendapatannya) dan mampu menurunkan produksi ganja (dengan berkurangnya lahan ganja karena penanamnya telah beralih profesi). Capaian kinerja tahun 2013 ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012, maka terlihat terjadi peningkatan sebesar

47%,

sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini : Grafik 4. Perbandingan prosentase jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif tahun 2012 dan 2013

Adapun dampak nyata bagi petani dengan beralih fungsi menjadi petani dengan tanaman komoditi (cabe, sayuran, semangka, dll), antara lain : a.

Meningkatnya keterampilan berusaha tani, sehingga petani tidak hanya menanam padi saja tapi juga tanaman perkebunan.

b.

Terolahnya lahan bekas ganja menjadi lahan produktif yang selama ini menjadi lahan tidur karena trauma dan rasa takut para petani bila menggarap bekas lahannya.



45

c.

Meningkatnya

pendapatan

petani

yang

semula

hanya

mengandalkan panen padi dan palawija, kini meningkat dengan hasil penjualan cabe dan sayuran secara berkala, dua kali seminggu dengan hasil 65 kg dimana per kilo cabe dihargai pedagang Rp 14.000,- (kasus di Kutamalaka dan Montasik). d.

Berkurangnya aksi kejahatan pencurian kayu liar (illegal loging) karena partisipasi masyarakat pedesaan yang melaporkan aksi tersebut ke aparat. (kasus di Lamteuba).

e.

Meningkatnya

akses

pembangunan

dengan

dan

partisipasi

masuknya

masyarakat

pertamina

dalam

melalui

dana

Corporate Sosial Responsibility (CSR) membangun sarana ibadah, sarana kerja dan sarana kesehatan. (kasus di Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). 2.

Jumlah

lingkungan

masyarakat

rawan

penyalahgunaan

dan

peredaran gelap di daerah perkotaan yang bebas narkoba Yang

dimaksud

dengan

lingkungan

masyarakat

rawan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, menurut Cetak Biru Pemberdayaan Masyarakat (BNN, 2012 : 15-17) adalah lingkungan masyarakat yang memiliki kecenderungan tinggi (rawan) dalam : (1) kasus kejahatan Narkoba;(2) aksi kriminalitas;(3) bandar pengedar Narkoba;(4) kegiatan produksi Narkoba; (5) angka pengguna Narkoba; (6) barang bukti Narkoba; (7) entri point Narkoba; (8) kurir Narkoba. Sedangkan daerah/kawasan perkotaan adalah wilayah administrasi kota baik di ibukota negara, ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud kawasan perkotaan bebas Narkoba adalah kondisi setelah dilakukan pemberdayaan alternatif perkotaan dengan 3 (tiga) kriteria, yaitu : meningkatnya penduduk yang positif menolak Narkoba, penurunan korban Narkoba dan pengungkapan jaringan sindikat Narkoba. Kriteria tersebut diukur melalui 8 (delapan) norma pengukuran sebagai berikut: Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


46

a.

Perbandingan kondisi rawan narkoba per Desember 2013 (dimana 1 s/d 2 kriteria=bebas dan lebih dari 2 kriteria=rawan);

b.

Memiliki

hasil

nyata

keberdayaan

P4GN

(partisipasi

dan

kemandirian) dari masyarakatnya (dimana 1 s/d 2 kegiatan=tidak berdaya dan lebih dari 3 kegiatan=berdaya) c.

Lingkungan

sasaran

menindaklanjuti

dengan

menciptakan

kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, baik bidang ekonomi, sosial, kesenian dan ketertiban (dimana 1 s/d 2 kegiatan=tidak kondusif dan lebih dari 3 kegiatan=kondusif) Dari 5 lingkungan, yaitu : (a) Komplek Permata Jakarta Barat; (b) Kampung Bali Jakarta Pusat; (c) Kampung Bonang Jakarta Pusat; (d) Kampung Beting Pontianak; (e) Kampung Dalam Pekanbaru; yang disasar dalam output 2013, kemudian dilakukan evaluasi atas 3 kriteria dengan hasil sebagai berikut : Kriteria I :

Kondisi Kerawanan Lingkungan Perkotaan Per Desember 2013 Setelah Dilakukan Prorgam Pemberdayaan

INDIKATOR RAWAN NARKOBA SETELAH PEMBERDAYAAN

5 LINGKUNGAN KOTA (a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(1) Kasus kejahatan Narkoba

3

3

2

3

3

(2) Aksi kriminalitas

2

2

2

3

3

(3) Bandar pengedar Narkoba

4

4

4

4

4

(4) Kegiatan produksi Narkoba

-

-

-

-

-

(5) Angka pengguna Narkoba

4

4

4

4

4

(6) Barang bukti Narkoba

4

4

4

4

4

(7) Entry point Narkoba

3

3

2

3

4

(8) Kurir Narkoba

3

3

3

3

4

Jumlah

23

23

20

24

26

Rata-Rata

2,8

2,8

2,5

3

3,25



47

Kriteria II : Kondisi Hasil Nyata Keberdayaan Masyarakat INDIKATOR KEBERDAYAAN P4GN (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Berpartisipasi dalam kegiatan Terampil dalam pelatihan Mampu berwirausaha Melaporkan aksi kejahatan Melaporkan korban Narkoba Mengantarkan korban Narkoba

(a) 4 4 2 3 4 4

5 LINGKUNGAN SASARAN (b) (c) (d) 4 4 4 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 2 4 4 2

(e) 4 2 2 2 2 2

Jumlah

21

22

24

15

14

Rata-Rata

3.5

3,6

4

2,5

2,3

Kriteria III : Kegiatan Positif Lingkungan Sasaran KEGIATAN POSITIF YANG DIGAGAS MASYARAKAT (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Penggiatan kesenian & budaya Keamanan & ketertiban bersama Kegiatan senam bersama Ketrampilan & wirausaha Lomba-lomba di kampung Temu warga & musyawarah

(a) 4 3

5 LINGKUNGAN SASARAN (b) (c) (d) 4 4 2 3 3 2

(e) 2 2

3 2 2 3

3 3 3 3

3 4 4 4

2 2 2 2

2 2 2 2

Jumlah

17

19

20

12

12

Rata-Rata

2,8

3,1

3,2

2

2

Dari hasil analisis 3 kriteria tersebut, ternyata belum tercipta lingkungan bebas Narkoba, meskipun secara fakta pemberdayaan masyarakat telah menunjukkan hal yang positif. Dari kriteria tersebut dapat digambarkan hasil pemberdayaan masyarakat sebagai berikut : a.

Komplek Permata Jakarta Barat, pada kriteria ke-1, kawasan masih rawan; kriteria ke-2 berdaya dan kriteria ke-3 kondusif), artinya belum bebas narkoba.

b.

Kampung Bali Jakarta Pusat; pada kriteria ke-1, kawasan masih rawan; kriteria ke-2 berdaya dan kriteria ke-3 kondusif, artinya belum bebas narkoba.



48

c.

Kampung Bonang Jakarta Pusat; pada kriteria ke-1, kawasan masih rawan; kriteria ke-2 berdaya dan kriteria ke-3 kondusif, artinya belum bebas narkoba.

d.

Kampung Beting Pontianak ; pada kriteria ke-1, kawasan masih rawan; kriteria ke-2 tidak berdaya dan kriteria ke-3 tidak kondusif, artinya, belum bebas narkoba.

e.

Kampung Dalam Pekanbaru; pada kriteria ke-1, kawasan masih rawan; kriteria ke-2 tidak berdaya dan kriteria ke-3 tidak kondusif), artinya, belum bebas narkoba. Terkait dengan rencana aksi yang disusun oleh masing-masing

lingkungan setelah mengikuti pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan, BNN mengalami kesulitan untuk memonitor secara obyektif kriteria-kriteria tersebut di atas, dikarenakan belum adanya penyusunan NSPK, sehingga evaluasi dan penilaian yang dilakukan masih belum obyektif dan belum didukung data yang lebih akurat dan valid, seperti hasil survey dan laporan monitoring dan evaluasi, indikator keberhasilan dan kegagalan yang seharusnya sudah ada sebelum pelaksanaan program. Adapun

dampak

nyata

dengan

meningkatnya

lingkungan

perkotaan bebas narkoba, antara lain : a.

Menurunnya angka kejahatan tindak pidana narkoba di lokasi yang semula dianggap rawan karena aksi transaksi narkoba dan aksi kejahatan

yang

lainnya,

yang

terbukti

dengan

minimnya

penangkapan karena aksi kejahatan di lokasi. b.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pemain baru pendatang tak dikenal), korban narkoba baru ataupun lama dan informasi seputar modus dan jaringan sindikat di lokasi kepada petugas BNN.



49

c.

Meningkatnya

kesadaran

keluarga

korban

narkoba

untuk

merawatkan anggota keluarga dan tetangga mereka yang terpapar sebagai korban narkoba ke institusi penerima wajib lapor dan panti rehabilitasi. d.

Meningkatnya

aktifitas sosial dan budaya

yang

positif

di

lingkungan warga yang ditandai dengan tergelarnya acara-acara seni budaya dan aktifitas remaja yang digelar dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. e.

Meningkatnya

ketrampilan

di

bidang

kewirausahaan

dan

pendapatan masyarakat di lokasi pembinaan, yang ditandai dengan meningkatnya gerai-gerai pelayanan service handphone sebagai hasil dari pembinaan BNN, dimana pendapatan rata-rata Rp 500.000,- s/d 800.000,- per hari. Capaian-capaian tersebut di atas menggunakan formula perhitungan berikut ini: No.


Formula

Hasil Perhitungan

Keterangan

1.

Jumlah penanam ganja beralih ke usaha legal produktif

=ΣR

52 Orang

2.

Jumlah lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan yang bebas narkoba

=ΣR

-

ΣR = Jumlah Realisasi penanam ganja beralih ke usaha legal produktif ΣR = Jumlah Realisasi lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan yang bebas narkoba

Sumber Data :

6.

Dokumen Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Wajib Lapor Pecandu Narkoba

Wajib lapor berdasarkan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarga dan atau orang tua wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan medis dan sosial. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


50

Dampak dari pelaksaaan wajib lapor adalah semakin meningkatnya penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan medis dan sosial di berbagai tempat rehabilitasi milik pemerintah atau swasta. Hambatan pelaksanaan wajib lapor yaitu : 1.

Stigma terhadap penyalahguna narkoba,

2.

Ada rasa takut jika mereka melaporkan diri akan menjadi target bagi aparat penegak hukum,

3.

Sebagian pecandu masih merasakan kurangnya manfaat wajib lapor, karena meskipun mereka sudah melapor dan memiliki kartu wajib lapor tetapi masih dapat ditangkap oleh penegak hukum, dan

4.

Masyarakat masih menganggap penyalahguna atau pecandu lebih baik di penjara karena dengan rehabilitasi tidak membuat mereka jera. Langkah-langkah untuk menindaklanjuti kendala tersebut di atas adalah :

1.

Meningkatkan

kegiatan

sosialisasi

mengenai

program

wajib

lapor,

dekriminalisasi dan depenalisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, 2.

Peningkatan kualitas SDM yang terkait dengan pelayanan asesmen, dan

3.

Peningkatan pelayanan bimbingan teknis kepada institusi penerima wajib lapor. Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan 1 (satu) indikator kinerja

utama sebagai berikut: No. 1.

Indikator Kinerja Utama Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program Wajib Lapor di BNN (Pusat Rehabilitasi BNN dan Kantor BNN Pusat)


Target

Realisasi

%

250 Orang

263 Orang

105%


51

Sesuai dengan penetapan kinerja, target yang ditetapkan pada tahun 2013 sebanyak 250 orang, terealisasi sebanyak 263 orang (105%) yang mendapat pelayanan wajib lapor melalui Voluntary dan terkait hukum. Capaian tersebut belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2012, dikarenakan terjadinya perbedaan indikator kinerja. Norma pengukuran dari indikator kinerja di atas, dapat dilihat dari kriteria sebagai berikut : 1.

Adanya jumlah penyalah guna dan atau pecandu narkoba yang datang konsultasi mengenai program wajib lapor.

2.

Adanya jumlah penyalah guna dan atau pecandu narkoba yang diassesmen. Hasil yang diperoleh berdasarkan norma di atas adalah:

1.

Penyalah guna yang datang konsultasi mengenai program wajib lapor ke BNN sebanyak 198 orang. (Sumber : rekapitulasi data IPWL).

2.

Penyalah guna /pecandu narkoba yang diassesmen di kantor BNN Pusat dan Pusat Rehabilitasi BNN sebanyak 263 orang. (Sumber : rekapitulasi data IPWL). Peningkatan jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang

mengikuti program wajib lapor didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang melayani wajib lapor pada tahun 2012 berjumlah 8, pada tahun 2013 meningkat menjadi 30 orang (23 orang tim konsul dan 7 orang tim assesmen). Sumber daya manusia yang melayani wajib lapor pada tahun 2012 belum ada spesifikasi tim konsul dan tim asesmen, sehingga pelayanan wajib lapor masih terbatas. Penyalahguna narkoba yang dilayani pada tahun 2012 berjumlah 97 orang, sedangkan pada tahun 2013 berjumlah 263 orang. Dengan demikian terdapat peningkatan jumlah layanan penyalahguna narkoba sebesar 171% dibandingkan tahun sebelumnya.



52



Formula

Hasil Perhitungan

Keterangan

1.

Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program Wajib Lapor di BNN (Pusat Rehabilitasi BNN dan Kantor BNN Pusat)

=ΣR

263 Orang

ΣR = Jumlah Realisasi penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba yang mengikuti program Wajib Lapor di BNN (Pusat Rehabilitasi BNN dan Kantor BNN Pusat)

Sumber Data :

7.

Dokumen Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

Sasaran : Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut: No.


Target

Realisasi

%

1.

Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah

26 LRIP

26 LRIP

100%

30 LRKM

30 LRKM

100%

yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM 2.

Jumlah

lembaga

rehabilitasi

komponen

masyarakat yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM


Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal /SPM Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan pelayanan minimal yang wajib didapatkan oleh pecandu /penyalahguna narkoba, meliputi sistem layanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kesehatan, pemantauan dan evaluasi.



53

SPM yang diterapkan pada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dibuat sebagai acuan bagi unit dan atau lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba. SPM diperlukan untuk melakukan penilaian sistem layanan ketergantungan korban narkoba. Norma pengukurannya dilihat dari kriteria jumlah lembaga yang mengimplementasikan SPM. Penilaian

SPM

dilakukan

pada

lembaga

rehabilitasi

instansi

pemerintah yang telah memperoleh dukungan penguatan pada tahun 2013, berjumlah 221 lembaga, terdiri dari : 40 lembaga rehabilitasi dengan program TC (Therapeutic Community) dan 181 lembaga rehabilitasi dengan program Non TC. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, dari 221 lembaga yang ada, hanya 26 lembaga yang beroperasi sesuai SPM yang telah ditetapkan. Dalam penetapan hasil instrumen SPM, pembobotan dilakukan untuk mengetahui kuadran mutu dari masing-masing lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang dinilai. Dalam instrumen ini, ada lima variabel yang dinilai, yaitu Sistem Layanan, SDM, Sarpras, Kesehatan, serta Pemantauan dan Evaluasi. Proses penilaian dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: a.

Tahap 1 adalah menjumlahkan seluruh skor yang diperoleh pada setiap standar dibagi nilai maksimal dalam masing-masing standar, kemudian dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan total skor standar (TS), yang dapat dirumuskan sebagai berikut: TS = (Total skor yang diperoleh/Nilai maksimal) x 100% TS : % skor pada masing-masing standar

b.

Tahap 2 adalah menjumlahkan total skor standar (T S) dari masingmasing variabel kemudian dibagi lima (jumlah variabel). Hasil dari tahap 2 menunjukan kuadran mutu dari lembaga tersebut, kuadran mutu dibagi atas dasar keterpenuhan item setiap indikator dengan ketentuan sebagai berikut:



54

KUADRAN MUTU A B C

D

INTERPRETASI Unit/lembaga tersebut telah memenuhi 76-100% dari standar yang telah ditetapkan. Unit/lembaga rehabilitasi dapat dijadikan role model bagi unit/lembaga lain Unit/lembaga tersebut memenuhi 51% - 75% dari standar yang telah ditetapkan. Unit/lembaga tersebut sudah memenuhi standar pelayanan Unit/lembaga tersebut hanya memenuhi 26% - 50% dari standar yang telah ditetapkan. Unit/lembaga tersebut merupakan prioritas utama yang memerlukan dukungan tergantung dari variabel masing-masing sesuai kebutuhan unit/lembaga tersebut Lembaga tersebut hanya dapat memenuhi 0% - 25% atau kurang dari standar yang telah ditetapkan. Unit/lembaga tersebut merupakan prioritas utama yang memerlukan dukungan tergantung dari variabel masing-masing sesuai kebutuhan unit/lembaga tersebut

Adapun ke-26 lembaga dan lokasinya sebagai berikut: No. 1. 2. 3.

Lembaga

Provinsi

Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II RSJ Sambang Lihum RSJ Aceh Balai Besar Rehabilitasi

Jawa Tengah Kalimantan Selatan DI Aceh

5.

Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang Bandung

Jawa Barat

6.

PSPP Insyaf Medan

Sumatera Utara

7.

Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta

DIY

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. 21. 22.

Sumatera Barat Sumatera Selatan

23.

RSJ Padang PSMP Dharmapala Palembang Puskesmas Kampung Bali Puskesmas Kalideres Puskesmas Gondrong Puskesmas tamalate Puskesmas Kassi-kassi Rumah sakit Bhayangkara Palembang Puskesmas Merdeka Rumah Sakit Bhayangkara Aceh Puskesmas Pidie Puskesmas Senapelan Rumah Sakit Bhayangkara Kalsel Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Puskesmas Tanjung Pinang Puskesmas Dupak

24.

Puskesmas Tenggilis

25.

RSKD Kalimantan Barat

Kalimantan Barat

26.

Puskesmas Padang Bulan Prov. Sumut

Sumatera Utara

3. 4.


DKI Jakarta Banten Sulawesi Selatan Sumatera Selatan Aceh Riau Kalimantan Selatan Jawa Barat

Jawa Timur


55

Capaian tersebut belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2012, dikarenakan terjadinya perbedaan indikator kinerja. Hambatan

dan

permasalahan

yang

dihadapi

lembaga

dalam

melaksanakan pelayanan sesuai SPM : dinilai dari sistem layanan belum ada standar operasional procedure (SOP) dalam melayani para penyalah guna narkoba; dinilai dari SDM, masih minimnya pengetahuan dan pemahaman petugas pelaksana lembaga rehabilitasi instansi mengenai SPM serta kurangnya kuantitas dan kualitas SDM lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang mampu memberikan layanan rehabilitasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dinilai dari sarana prasarana, belum memadai sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditentukan; dinilai dari kesehatan, tidak ada hambatan dan permasalahan yang dihadapi; dinilai dari pemantauan dan evaluasi, belum adanya sistem pelaporan yang sesuai standar pelayanan. Adapun langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan kedepannya adalah : a.

Pembinaan dan bimbingan teknis yang lebih optimal kepada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah mengenai Standar Pelayanan Minimal yang meliputi peningkatan kemampuan dalam penyusunan SOP, peningkatan kemampuan SDM secara berkala dan berkesinambungan, memberikan dukungan sarana prasarana dalam menjalankan program rehabilitasi narkoba dan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan sistem pelaporan.

b.

Peningkatan kerja sama dan koordinasi lintas sektoral khususnya antara lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dengan BNNP/BNNK/Kota dan pemerintah daerah dalam rangka penguatan lembaga rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.



56

2.

Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal /SPM Norma pengukuran dalam menentukan lembaga-lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang sudah beroperasi sesuai SPM yang dilakukan secara periodik dengan menggunakan instrumen/alat ukur yang telah disusun BNN. Standar yang dinilai meliputi standar kelembagaan, standar pelayanan dan standar monitoring dan evaluasi. Hasil yang diperoleh berdasarkan norma di atas: Pada tahun 2013, BNN telah memberikan dukungan penguatan kepada 82 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. Dari jumlah tersebut BNN melakukan penilaian atas organisasi, kompetensi petugas, kelengkapan sarana dan prasarana maupun teknis penyelenggaraan rehabilitasi. Dari hasil penilaian tersebut dihasilkan 30 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang telah menjalankan standar pelayanan minimal (SPM), dengan kategori A berjumlah 9 lembaga, dan kategori B berjumlah 21 lembaga. 30

Lembaga

Rehabilitasi

Komponen

Masyarakat

yang

telah

melaksanakan proses rehabilitasi sesuai Standar Pelayanan Minimal/ SPM adalah : NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

LEMBAGA Sibolangit Center Galatea Medan Caritas PSE Medan/Cordia Medan Plus Ar-Rahman Mitra Mulia Fan Campus Sekar Mawar Rumah Cemara Bandung Yayasan Penuai Indonesia CBU Kamboja Depok Adiksifitas Bina Hati Bambu Nusantara


PROVINSI Sumatera Utara

Sumatera Selatan

Jawa Barat

Jawa Timur


57

NO. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

LEMBAGA

PROVINSI

Rehabilitasi Kunci Siloam Kambal Care Kapeta Galilea Rumah Kasih Serambi Salomo Laras LKKNU Amanat Muda YKP2N Doulus Makasar Yayasan Tanpa Batas Aksi NTB Rumah Dampingan Lentera Siklus Yakita Aceh

DIY DKI Jakarta Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Riau Aceh

Hasil tersebut belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2012, dikarenakan terjadinya perbedaan indikator kinerja. Keberhasilan pencapaian sasaran di atas tidak terlepas dari adanya sinergitas dan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan komponen masyarakat lainnya yang bergerak melaksanakan pelayanan rehabilitasi korban penyalah guna narkoba. Hambatan

dan

permasalahan

yang

dihadapi

lembaga

dalam

melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/SPM adalah masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan SDM lembaga rehabilitasi komponen masyarakat mengenai SPM dan jumlah SDM yang masih terbatas dalam memberikan layanan rehabilitasi. Demikian juga kapasitas pada lembaga-lembaga rehabilitasi yang ada sangat kurang dibandingkan dengan jumlah korban penyalah guna narkoba yang berada di masyarakat. Adapun langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan kedepannya adalah: 1.

Pembinaan dan bimbingan teknis yang lebih optimal kepada lembaga rehabilitasi komponen masyarakat mengenai Standar Pelayanan Minimal.



58

2.

Peningkatan kerja sama, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas sektoral khususnya antara lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dengan BNNP/BNNK dan pemerintah daerah dalam pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

3.

Peningkatan

kemampuan

SDM

lembaga

rehabilitasi

komponen

masyarakat secara berkala. 4.

Peningkatan pemantauan dan evaluasi kepada lembaga rehabilitasi komponen masyarakat secara berkala.

Capaian-capaian tersebut di atas menggunakan formula perhitungan berikut ini: No.


Formula

1.

Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM

=ΣR

Hasil Perhitungan 26 LRIP

2.

Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal /SPM

=ΣR

30 LRKM

Sumber Data :

8.

Keterangan ΣR = Jumlah Realisasi lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal /SPM ΣR = Jumlah Realisasi lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal /SPM


Sasaran : Meningkatnya Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba yang Mengikuti Terapi dan Rehabilitasi.

Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut: No.


Target

Realisasi

%

1.

Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN % penyalah guna dan /atau pecandu narkoba yang menyelesaikan seluruh program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN

980 Orang

1.184 Orang

121%

60%

88%

147%

2.



59

1.

Jumlah penyalahguna dan /atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN. Pada indikator kinerja pertama, pengertian penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program terapi dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN dapat dilihat dari kriteria/ norma pengukuran sebagai berikut : a.

Orang yang datang ke lembaga rehabilitasi BNN sebagai inisiatif pribadi dan/atau keluarga untuk mengikuti program rehabilitasi (voluntary). Selain itu juga termasuk orang yang harus menjalani rehabilitasi berdasarkan keputusan hakim atau vonis pengadilan (compulsary).

b.

Orang tersebut diterima sebagai residen di lembaga rehabilitasi BNN dan mengikuti program rehabilitasi sampai selesai (complete program) dan/atau tidak selesai. Hasil yang diperoleh berdasarkan norma di atas terdapat 1184 orang

yang mengikuti rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN yang terdiri dari Balai Besar Rehabilitasi BNN di Bogor Jawa Barat, Balai Rehabilitasi BNN di Makassar Sulawesi Selatan dan Balai Rehabilitasi BNN di Samarinda Kalimantan Timur. Dari total 1184 orang yang mengikuti rehabilitasi, dapat klasifikasikan berdasarkan kriteria kedatangan residen di tahun 2013 dalam grafik sebagai berikut : Grafik 5. Perbandingan Persentase Jumlah Compulsary dan Voluntary



60

Jumlah 1.184 orang ini juga meliputi residen yang selesai menjalani rehabilitasi

(complete

program)

dan

yang

tidak

menyelesaikannya

disebabkan oleh beberapa alasan yang diantaranya yaitu : a.

Residen yang mengalami kondisi sakit sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit atau tempat rehabilitasi yang berbasis rumah sakit

b.

Residen yang mengalami masalah keluarga yang serius dan tidak bisa diselesaikan selama residen tersebut menjalani rehabilitasi sehingga menganggu proses rehabilitasi itu sendiri

c.

Residen yang memutuskan proses rehabilitasi secara sepihak atau melarikan diri dari program. Capaian penerimaan residen tahun 2013 ini belum dapat dibandingkan

dengan capaian tahun 2012, dikarenakan terjadinya perbedaan indikator kinerja. 2.

Persentase

penyalahguna

dan

/atau

pecandu

narkoba

yang

menyelesaikan seluruh program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN. Pada indikator kinerja kedua, pengertian penyalahguna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang menyelesaikan seluruh program terapi dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN dapat dilihat dari kriteria/norma pengukuran sebagai berikut : a.

Orang yang telah diterima di lembaga rehabilitasi BNN sebagai residen dan menjalani proses perawatan rehabilitasi sampai selesai.

b.

Rehabilitasi yang dijalani meliputi rehabilitasi medis dan sosial selama 6 bulan perawatan dan dinyatakan selesai oleh lembaga rehabilitasi BNN. Hasil yang diperoleh berdasarkan norma di atas terdapat 88 % atau 861

orang yang memenuhi kedua kriteria/norma pengukuran tersebut. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 80,9%, maka terdapat kenaikan capaian sebesar 7,1%.



61

Grafik 6. Persentase residen selesai program rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN

Dari kedua indikator kinerja di atas terdapat kenaikan jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti rehabilitasi dan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang menyelesaikan program rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya sebaran informasi dan pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba. Selain itu, kapasitas penerimaan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba di lembaga rehabilitasi BNN sudah dapat diterima di tiga tempat yaitu Balai Besar Rehabilitasi BNN di Bogor Jawa Barat, Balai Rehabilitasi BNN di Makassar Sulawesi Selatan dan Balai Rehabilitasi BNN di Samarinda Kalimantan Timur. Namun demikian BNN tetap menyadari bahwa proses pemulihan pecandu narkoba adalah proses yang panjang, membutuhkan keseriusan dan disiplin yang tinggi. Proses yang tidak hanya selesai dengan proses rehabilitasi, tetapi juga pasca rehabilitasi (long life journey). Proses rehabilitasi juga tidak hanya melibatkan pribadi individu residen, tapi juga dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar.



62

Dengan adanya penambahan lembaga rehabilitasi BNN

tetap saja

masih sangat kurang dibandingkan jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang membutuhkan rehabilitasi. Kapasitas atau daya tampung rehab yang ada juga sewaktu-waktu bisa terjadi over capacity karena lonjakan penerimaan residen. Dari sudut pandang SDM yang ada, sampai saat ini juga belum bisa terpenuhinya rasio ideal antara petugas layanan rehabilitasi dengan residen yang dilayani. Selain itu, masih perlu peningkatan standar layanan dan peningkatan kualitas SDM petugas layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN. Capaian-capaian tersebut di atas menggunakan formula perhitungan berikut ini: No.


Formula

Hasil Perhitungan

Keterangan

1.

Jumlah penyalahguna dan /atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN

=ΣR

1.184 Orang

2.

% penyalahguna dan /atau pecandu narkoba yang menyelesaikan seluruh program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN

=(Σ PGS /Σ PGP*100%)

ΣR = Jumlah Realisasi penyalahguna dan /atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN - PGS = Penyalahguna Selesaikan Program TR - PGS = Penyalahguna Mengikuti Program TR

Sumber Data :

9.

= (861/979)*100% = 88%

Dokumen Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dan Balai Besar Rehabilitasi BNN

Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Program Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba.

Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai berikut: No. 1.

Indikator Kinerja Utama Target Jumlah penyalahguna dan/atau 660 Orang pecandu narkoba yang mengikuti (Tambling, Sebaru, program pascarehabilitasi Makassar,Wakatobi, Samarinda)


Realisasi 660 Orang


% 100%

63

Pasca rehabilitasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses rehabilitasi berkelanjutan. Pentingnya pelaksanaan program pasca rehabilitasi adalah untuk membantu mantan penyalahguna narkoba untuk kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara normatif, produktif dan mandiri dan dapat berfungsi secara sosial, sehingga dapat mengurangi stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan penyalahguna narkoba dan menambah dukungan masyarakat terhadap proses pemulihan. Jumlah layanan yang telah tersedia pada tahun 2013 berjumlah 10 (sepuluh) layanan. Dengan tempat yang berjumlah sepuluh layanan, BNN baru mampu menampung ±75% dari 861 orang pecandu yang telah selesai menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN. Program pascarehabilitasi, yang telah dilaksanakan di tahun 2013 berupa layanan Rumah Dampingan di 7 (tujuh) lokasi, Kegiatan Tematik, Layanan Konservasi kehutanan dan Dukungan Ekonomi Produktif. Norma pengukurannya adalah jumlah tempat layanan program pasca rehabilitasi yang diselenggarakan oleh BNN. Hasil yang diperoleh berdasarkan norma di atas adalah perlu adanya peningkatan jumlah tempat layanan program pasca rehabilitasi dan perubahan indikator kinerja yang disesuaikan dengan sasaran program. Capaian jumlah tempat layanan program pasca rehabilitasi pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari tiga tempat layanan menjadi sepuluh tempat layanan. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, indikator kinerjanya adalah jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program pasca rehabilitasi dengan target capaian di tahun 2013 sebesar 100% dengan jumlah penyalahguna/pecandu sebanyak 660 orang. Hasil yang dicapai para mantan penyalahguna narkoba yang mengikuti program pascarehabilitasi yaitu semakin menguatnya kepercayaan diri bagi masing-masing peserta untuk menghadapi kehidupan saat kembali ke lingkungan masyarakat melalui kegiatan rutin seperti relapse prevention, support group, diskusi kelompok, Family Support Group, pemeriksaan urine test, dan konseling Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


64

perubahan perilaku. Selain kegiatan rutin di atas, mantan penyalahguna narkoba juga

diberikan

kegiatan

vokasional

untuk

meningkatkan

pengetahuan,

keterampilan dan pengalaman sesuai dengan pelatihannya, sehingga mereka dapat produktif dan hidup mandiri. Namun hasil tersebut belum dapat terdata dikarenakan belum adanya sistem monitoring dan evaluasi terhadap produktivitas dan kepercayaan diri dari mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang telah selesai menjalani program pasca rehabilitasi. Berdasarkan capaian pada tahun 2013 belum bisa dibandingkan dengan data awal tahun 2012 dikarenakan adanya perubahan peserta program pasca rehabilitasi yang sebelumnya adalah mantan penyalahguna narkoba secara umum, menjadi mantan penyalahguna narkoba yang telah menyelesaikan program rehabilitasi di balai rehabilitasi BNN. Dalam pelaksanaan program pasca rehabilitasi, terdapat beberapa hambatan dan kendala, diantaranya adalah kurangnya kesadaran dari mantan penyalahguna narkoba mengenai pentingnya program pascarehabilitasi, kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan, masih sedikitnya lembaga yang menyelenggarakan program pascarehabilitasi serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan jenis metode pelayanan pascarehabilitasi di BNN Sehubungan dengan terdapatnya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pascarehabilitasi seperti yang tersebut di atas maka perlu diambil langkah langkah sebagai berikut : a.

Perlunya peraturan yang mewajibkan setiap penyalahguna yang telah menjalani program rehabilitasi untuk mengikuti program pascarehabilitasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses rehabilitasi berkelanjutan.

b.

Perlunya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai program pasca rehabilitasi untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian mantan penyalahguna narkoba.

c.

Perlu

didorongnya

lembaga rehabilitasi instansi

pemerintah

maupun

komponen masyarakat untuk menyelenggarakan program rehabilitasi dan pascarehabilitasi secara berkelanjutan. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


65

d.

Perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang profesional dan menguasai berbagai metode pasca rehabilitasi.

e.

Perlunya peningkatan kapasitas pelayanan pascarehabilitasi di BNN dengan menambah jumlah tempat layanan baik layanan rawat inap maupun layanan rawat jalan.

f.

Perlu ditambahnya metode baru dalam pelayanan pascarehabilitasi yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan program pasca rehabilitasi.

g.

Perlunya instrumen untuk dapat memonitor dan mengukur keberhasilan program pascarehabilitasi.

h.

Perlu dikembangkan program pascarehabilitasi melalui kerja sama program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk dukungan ketrampilan dan kesempatan kerja mantan penyalahguna dan pecandu narkoba.

i.

Perlu kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam program peningkatan ketrampilan mantan penyalahguna dan pecandu narkoba.



Formula

Hasil Perhitungan

Keterangan

1.

Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program pascarehabilitasi

=ΣR

660 Orang

ΣR = Jumlah Realisasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program pascarehabilitasi

Sumber Data :


10.

Sasaran

:

Meningkatnya

pengungkapan

tindak

kejahatan

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut :



66

No.


1.

Jumlah kasus peredaran gelap narkoba yang terungkap

2.

Jumlah tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba yang ditangkap

3.


4.

Jumlah nilai asset yang disita dari tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba

Target

Realisasi

%

100 Kasus (64 Pusat + 30 Prov@1 + 3 Prov@2) 206 Tersangka (170 Pusat + 30 Prov@1 + 3 Prov@2) 51 Sel jaringan (18 Pusat + 33 Prov@1) 32, 6 milyar

165 Kasus

165%

420 Tersangka

204%

34 Sel Jaringan 49.466.401. 122

66,7%

152%

Capaian dari masing-masing Indikator Kinerja tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini : 1.

Jumlah kasus peredaran gelap narkoba yang terungkap Berikut gambaran realisasi dari indikator kinerja utama sebagaimana diuraikan di bawah ini: Indikator kinerja Jumlah kasus peredaran gelap narkoba yang terungkap Jumlah

Target Pusat : 64 kasus Daerah : 36 kasus 100 kasus

Realisasi Pusat : 165 kasus Daerah : 112 kasus 277 kasus

Capaian (%) Pusat : 257,8 Daerah : 311,1 277 %

Dari tabel di atas diketahui bahwa secara keseluruhan target yang telah ditetapkan ialah 100 kasus, dengan rincian 64 kasus menjadi BNN pusat dan 36 kasus menjadi target BNN Provinsi se-Indonesia. Target untuk BNN pusat sebanyak 64 kasus dapat direalisasikan sebanyak 165 kasus (257,8%) atau mengalami peningkatan realisasi capaian sebesar 101 kasus (157,8%). Sementara untuk target yang ditetapkan di BNN Provinsi sebanyak 36 Kasus tercapai 112 kasus atau 311,1% atau mengalami peningkatan 211%. Meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika dan prekursor narkotika tersebut karena kecepatan menindaklanjuti informasi dari LAKIP BNN Tahun 2013 Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara 67

masyarakat baik yang langsung maupun melalui call center BNN, adanya dukungan peralatan teknologi intelijen, keakuratan analis dalam menganalisa informasi intelijen, adanya peningkatan kerja sama antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri. Dukungan kerja sama antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan P4GN ini, menandakan semakin baiknya koordinasi antar instansi pemerintah dan sebagai implementasi adanya MoU antara BNN dengan instansi pemerintah dan juga didukung atas implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jakstranas P4GN. Grafik 7. Jumlah

capaian pengungkapan

kasus tindak

kejahatan

narkotika dan prekursor narkotika tahun 2011 – 2013.

Grafik capaian kinerja BNN di atas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Tahun 2011 sebanyak 97 kasus menjadi 120 kasus pada tahun 2012 dan Tahun 2013 sebanyak 165 kasus. 2.

Jumlah tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba yang ditangkap Berikut gambaran realisasi dari indikator kinerja utama sebagaimana diuraikan di bawah ini:



68

Indikator kinerja

Capaian (%)

Target

Realisasi

tersangka

Pusat: 170 tersangka

Pusat: 260 tersangka

kejahatan peredaran

Daerah: 36 tersangka

Daerah: 160 tersangka

Daerah:444,4

206 tersangka

420 tersangka

203,8

Jumlah

Pusat:152,9

gelap narkoba yang ditangkap Jumlah

Tabel tersebut di atas menunjukan bahwa pencapaian kinerja, di BNN Pusat melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 170 tersangka dan terealisasi 260 tersangka (152,9%) atau terjadi peningkatan pencapaian target kinerja sebanyak 90 tersangka (52,9%). Sementara target yang telah ditetapkan BNN Provinsi sebanyak 36 tersangka dan terealisasi 160 tersangka atau terjadi peningkatan pencapaian kinerja sebanyak 124 tersangka (344,4%). Peningkatan tersebut disatu sisi dipengaruhi oleh semakin banyaknya orang yang berani mengambil resiko terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena motivasi mendapatkan uang dalam jumlah besar dan masih lemahnya penegakan hukum terhadap para tersangka. Perolehan capaian penangkapan tersangka kasus narkotika secara signifikan pada tahun 2013

didukung semakin berperannya satuan kerja

BNN di kewilayahan seiring dengan semakin baiknya penataan organisasi BNN di kewilayahan terutama dengan penambahan tenaga penyidik Polri yang dipekerjakan di BNN. Di sisi lain, BNN dihadapkan pada keterbatasan sarana prasarana pendukung, seperti : ruang tahanan (sebagian besar BNNP belum mempunyai ruang tahanan karena kantor masih berstatus kontrak, sehingga harus menitipkan tahanan ke kantor kepolisian setempat), peralatan teknologi belum tersedia, terutama di wilayah pelabuhan tidak resmi dan tidak terjaga (masih banyak jalur tikus yang ditengarai rawan peredaran gelap Narkoba).



69

Grafik 8.

Capaian jumlah tersangka tindak kejahatan narkotika dan prekursor narkotika yang tertangkap tahun 2011 – 2013

Grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Tahun 2011 sebanyak 157 tersangka menjadi 202 tersangka pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebanyak 260 tersangka sementara capaiaan kinerja di BNN Provinsi tahun 2011 dan tahun 2012 belum terdata secara lengkap karena masih dalam proses pembenahan organisasi dikaitkan dengan perekrutan tenaga penyidik dari Polri. 3.

Jumlah sel jaringan peredaran gelap narkoba yang terungkap Berikut gambaran realisasi dari indikator kinerja utama sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Indikator kinerja Jumlah sel jaringan peredaran gelap narkoba yang terungkap Jumlah

Target

Realisasi

Capaian (%)

Pusat: 18 Sel jaringan Daerah: 33 Sel jaringan

Pusat: 21 Sel Jaringan Daerah: 13 Sel Jaringan

116,6 39,39

51 Sel Jaringan

34 Sel Jaringan

66,66

Terungkapnya sel jaringan tersebut didasarkan pada pengembangan 420 tersangka yang berhasil ditangkap, setelah para tersangka tersebut dianalisis didapatkan 34 sel jaringan. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


70

Tabel tersebut di atas menunjukan peningkatan capaian kinerja BNN Pusat dari 18 sel jaringan yang telah ditetapkan terealisasi 21 sel jaringan (116,6 %). Sementara capaiaan kinerja di BNN Provinsi tahun 2011 dan tahun 2012 belum dapat dilaporkan karena masih proses pembenahan. Meningkatnya

keberhasilan

pemetaan

sel

jaringan

sindikat

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika karena didukung peralatan Teknologi Inteljen (TI) yang dimiliki oleh BNN, adanya informasi dari masyarakat baik melalui call center BNN maupun melapor langsung ke petugas BNN, kerja sama antar lembaga penegak hukum dalam negeri dan luar negeri melalui tukar menukar (sharing) informasi serta kerja sama dengan instansi terkait yang sudah berjalan dengan baik. Untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut di atas perlu dilakukan upaya-upaya mengefektifkan data base yang ada saat ini untuk pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, meningkatkan keakurasian hasil analisis oleh personil analis jaringan, dan mengoptimalkan koordinasi dengan Polri, Bea Cukai, penyedia jasa telekomunikasi dan instansi terkait lainnya. Grafik 9.

Jumlah capaian sel jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terungkap tahun 2011 – 2013



71

Grafik capaian kinerja BNN menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Tahun 2011 sebanyak 10 sel jaringan menjadi 18 sel jaringan pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 sebanyak 34 sel jaringan, sementara capaiaan kinerja di BNN Provinsi tahun 2011 dan tahun 2012 belum terdata dan terlaporkan. 4.

Jumlah nilai asset yang disita dari tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba Berikut gambaran realisasi dari indikator kinerja utama sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah nilai asset yang disita dari tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba

32, 6 milyar

49.466.401.122

151,7

Tabel tersebut di atas menunjukan peningkatan capaian kinerja, dari target

nilai

asset

Rp.

32.600.000.000

yang

ditargetkan

terealisasi

Rp.49.466.401.122 (151,7%) atau terjadi peningkatan pencapaian target kinerja sebanyak Rp.16.866.401.122 (51,7%). Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan target yang direncanakan semula dikarenakan kecepatan dalam melakukan penelusuran aset para tersangka atau aset yang dikuasai oleh pihak lain yang terkait dengan kejahatan narkotika dan prekursor narkotika, aset tersebut baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Selain itu penelusuran aset melalui kerja sama dengan PPATK, Bank Indonesia, Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Penyedia Jasa Keuangan lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyitaan aset dan BNN telah mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara


72

Namun nilai capaian target tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 18,7% yaitu dari 170,4% tahun 2012 menjadi 151,7% pada tahun 2013 sebagaimana tergambar dalam grafik 9 di bawah ini. Grafik 10. Jumlah capaian nilai asset yang disita dari tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba tahun 2012 – 2013

Capaian-capaian tersebut di atas menggunakan formula perhitungan berikut ini: No.


Formula

Hasil Perhitungan

Keterangan

1.


=ΣR

165 Kasus

=ΣR

420 Tersangka

Jumlah sel jaringan peredaran gelap narkoba yang terungkap Jumlah nilai asset yang disita dari tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba

=ΣR

34 Sel Jaringan

=ΣR

49.466.401.122

ΣR = Jumlah realisasi kasus peredaran gelap narkoba yang terungkap ΣR = Jumlah realisasi tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba yang ditangkap ΣR = Jumlah realisasi sel jaringan peredaran gelap narkoba yang terungkap ΣR = Jumlah realisasi nilai asset yang disita dari tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba

2.

3.

4.

Sumber Data :

Dokumen Deputi Bidang Pemberantasan BNN



73

11.

Sasaran : Meningkatnya penyitaan narkoba illegal di pintu masuk (Bandara, Pelabuhan dan Border Land).

Sasaran strategis di atas memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai berikut: No. 1.

Indikator Kinerja Utama Jumlah nilai narkoba illegal yang disita di Bandara, Pelabuhan dan Border Land

Target

Realisasi

%

58

262.870.022.500

453,2%

milyar

Berdasarkan tabel di atas, capaian yang diperoleh telah melampaui target yang ditetapkan, dari target Rp. 58.000.000.000 terealisasi Rp.262.870.022.500 (453,2%) atau mengalami peningkatan sebesar Rp.204.870.022.500

(353,2%)

(Nilai capaian tersebut berdasarkan kecenderungan harga di pasaran gelap Narkoba). Peningkatan capaian target di atas dipengaruhi oleh semakin banyaknya barang bukti yang berhasil disita penyidik BNN dan adanya peningkatan nilai narkoba illegal, hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia sudah bukan lagi sebagai negara transit akan tetapi merupakan negara tujuan pemasaran narkoba dan produsen narkoba. Untuk pengendalian wilayah Indonesia dari masuknya narkoba illegal perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan menambah pos pengawasan (out station) dari yang ada saat ini sebanyak 26 titik menjadi 68 titik diberbagai wilayah baik di bandara, pelabuhan laut/perairan, dan lintas batas darat, dengan dilengkapi personil, sarana prasarana, termasuk didalamnya perlu dilakukan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti: Direktorat Jenderal Bea & Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Angkasa Pura, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri serta kerja sama antar penegak hukum baik regional maupun internasional.



74

Adapun formula perhitungan capaian indikator sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Utama Jumlah nilai narkoba illegal yang disita di Bandara, Pelabuhan dan Border Land

Sumber Data :

Formula

Hasil Perhitungan

Keterangan

=ΣR

262.870.022.500

ΣR=Jumlah realisasi nilai narkoba illegal yang disita di Bandara, Pelabuhan dan Border Land

Dokumen Deputi Bidang Pemberantasan BNN

12.

Sasaran : Meningkatnya pemberian bantuan hukum di Bidang Penyalahgunaan Narkoba.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas adalah : No.


Target

Realisasi

%

1.

Jumlah orang yang mendapat pelayanan hukum di bidang P4GN

60 Orang

35 Orang

58%

Pemberian bantuan hukum bidang P4GN dilaksanakan dalam 2 (dua) layanan yaitu litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum litigasi berkaitan dengan adanya upaya pembelaan hukum terhadap penegak hukum di lingkungan BNN dalam menghadapi tuntutan dari pihak luar, sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan bentuk layanan yang dilaksanakan terhadap masyarakat dalam hal permohonan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan juga terhadap aparat penegak hukum dalam rangka menyamakan persepsi, terkait pemberian rehabilitasi terhadap pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika yang dalam proses peradilan. Bantuan hukum tersebut dimaksudkan untuk mendorong aparat penegak hukum dapat mewujudkan amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama hal yang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika, sehingga hak para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi baik medis maupun sosial dapat terpenuhi.



75

Adapun norma yang dijadikan alat ukur dalam menilai keberhasilan capaian pemberian bantuan hukum adalah sebagai berikut: a.

Pemberian layanan bantuan hukum kepada aparat penegak hukum.

b.

Inisiatif untuk memberikan bantuan hukum kepada aparat penegak hukum melalui sharing informasi.

c.

Jumlah aparat penegak hukum yang menempatkan tersangka atau terdakwa penyalahgunaan narkotika ke tempat rehabilitasi.

d.

Permintaan bantuan hukum dari aparat penegak hukum. Pada tahun 2013, bantuan hukum non litigasi diberikan kepada aparat

penegak hukum tindak pidana narkoba sebanyak 141 orang dari target 60 (enam puluh) orang. Dari 141 aparat tersebut yang telah memiliki persamaan persepsi dalam penerapan pasal 54, pasal 55, pasal 103 dan pasal 127 sebanyak 31 orang, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pecandu yang memperoleh putusan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi Lido yang berasal dari berbagai daerah. Sedangkan yang mendapatkan bantuan hukum litigasi sebanyak 4 orang, sehingga total jumlah capaian secara keseluruhan dari target 60 (enam puluh) orang tercapai 35 orang (58%). Adapun penyebab tidak mencapai target disebabkan: a.

Paradigma mengenai pecandu adalah orang sakit dan perlu mendapatkan rehabilitasi masih belum sepenuhnya disepakati oleh lintas aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa, dan Hakim).

b.

Belum maksimalnya penerapan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan masih kurangnya pemahaman lintas aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal khususnya Pasal 54, 55, 127 serta peraturanperaturan pelaksanaan terkait dengan rehabilitasi, baik di tingkat penyidikan, penuntutan sampai kepada putusan pengadilan.

c.

Ego sektoral dari masing-masing lintas instansi penegak hukum yang berkeinginan untuk menghukum pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna dengan hukuman penjara.



76

Adapun langkah-langkah antisipatif untuk memaksimalkan pelaksanaan bantuan hukum dan untuk mengatasi faktor penyebab dan kendala tersebut maka dilaksanakan peningkatan kerjasama tentang penanganan pecandu dengan melibatkan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya dengan maksud untuk menyamakan persepsi lintas aparat penegak hukum. Sehingga tujuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya dalam Pasal 54, 55, dan Pasal 127 dapat terlaksana secara maksimal. Disamping itu, langkah lain yang akan ditempuh yaitu meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan lintas aparat penegak hukum dan membuat aturan bersama lintas aparat penegak hukum dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN dalam hal penanganan pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi. Adapun formula perhitungan capaian indikator sebagai berikut : No. 1.


Formula

Hasil Perhitungan

Keterangan


=ΣR

35 Orang

ΣR=Jumlah realisasi orang yang mendapatkan pelayanan hukum di bidang P4GN

Sumber Data :

Dokumen Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN

Sasaran : Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan MOU antara

13.

BNN dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah Dalam dan Luar Negeri.

Sasaran strategis tersebut di atas memiliki indikator sebagai berikut: No.


Target

Realisasi

%

1.

% tindak lanjut pelaksanaan MoU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah Dalam dan Luar Negeri

50%

84%

168%

Alasan penetapan indikator tersebut oleh karena semakin meningkatnya ke inginan

dari

berbagai

mengimplementasikan

organisasi

pemerintah

dan

non

pemerintah

kebijakan pemerintah dalam upaya P4GN seiring dengan

dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan

dan

Strategi

Nasional

Pencegahan


dan

Pemberantasan


77

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015. Di samping itu juga dimaksudkan untuk menaungi kerjasama dengan luar negeri serta mendorong organisasi pemerintah dan non-pemerintah melaksanakan program P4GN dengan payung penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) telah terdata sebanyak 49 K/L yang melaksanakan program P4GN. Sedangkan organisasi non pemerintah dalam implementasi kebijakan tersebut lebih pada menggandeng BNN secara bersamasama melaksanakan program P4GN melalui permintaan narasumber sekaligus melaksanakan test urine, sedangkan dengan Luar Negeri dimaksudkan untuk mempererat dukungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal pertukaran informasi dan penegakkan hukum. MoU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah dalam dan luar negeri tersebut berdasarkan atas kriteria kesepakatan bersama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak di bidang P4GN berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum dalam mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Kerja sama yang diperkuat dengan penandatangan MoU tahun 2013 sebanyak 31 MoU terdiri dari: MoU dengan organisasi pemerintah dalam negeri sebanyak 13 (tiga belas) MoU, MoU dengan organisasi non-pemerintah Dalam Negeri sebanyak 15 (lima belas) MoU, dan MoU dengan organisasi pemerintah Luar Negeri sebanyak 3 (tiga) MoU. Dari 31 MoU yang dilaksanakan pada tahun 2013, terdapat 26 MoU yang ditindaklanjuti. Sedangkan pada tahun 2012, ada 22 MoU yang seluruhnya ditindaklanjuti. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012, terdapat peningkatan jumlah MoU sebesar 40,9%, sedangkan untuk jumlah MoU yang ditindaklanjuti meningkat sebesar 18,2%. Data tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



78

Grafik 11. Perbandingan MoU dan tindak lanjutnya Tahun 2012 – 2013

No Kategori 1 Total MoU 2 Total Tindak Lanjut

2012 22 22

2013 31 26

% Meningkat 40,9% 18,2%



Formula

Hasil Perhitungan

Keterangan

1.

Persentase tindak lanjut

=(Σ Mou TL / Σ Mou)*100%

= (26/31)*100

Σ Mou TL=Jumlah Mou

= 84%

Yang ditindaklanjuti

pelaksanaan MOU antara BNN dengan organisasi

Σ Mou =Jumlah Total

pemerintah

Mou

dan

pemerintah Dalam

nondan

Luar Negeri Sumber Data :

Dokumen Deputi Bidang Hukum dan Kerja sama BNN



79

B.

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013 Tahun

2013

BNN

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

1,154,503,065,000,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tiga Juga Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: SUMBER DANA

APBN

Dana Hibah

JENIS BELANJA

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

SISA (Rp)

%

51

Belanja Pegawai

201,761,862,000,-

197,519,611,314,-

4,242,250,686,-

97.90%

52 53

Belanja Barang Belanja Modal

634,250,641,000,296,403,604,000,-

568,911,502,422,264,950,100,623,-

65,339,138,578,31,453,503,377,-

89.70% 89.39%

57

Belanja Bantuan Sosial

52

Belanja Barang

53

Belanja Modal TOTAL

100,000,000,-

100,000,000,-

0,-

100.00%

17,095,720,000,-

17,072,075,747,-

23,644,253,-

99.86%

4,891,238,000,-

4,867,848,230,-

23,389,770,-

99.53%

1,154,503,065,000,-

1,053,421,138,336,-

101,081,926,664,-

91.24%

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu: 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNN, dengan PAGU sebesar Rp. 345.439.348.000,Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 306,330,520,623 (89%). Tidak

terserapnya

manajemen

dan

seluruh

anggaran

pelaksanaan

tugas

untuk teknis

program lainnya

dukungan BNN

tidak

mengurangi capaian kinerja, target sasaran sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Penyebab tidak terserapnya anggaran disebabkan adanya sisa dari pelelangan barang dan jasa serta efisiensi kegiatan langganan daya dan jasa, dan pengeluaran kegiatan dilakukan se-efisien mungkin. Grafik 12. Realiasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya



80

2.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap

Narkoba,

dengan

PAGU

sebesar

Rp.

809.063.717.000,Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 747.090.617.713,- (92%). Tidak terserapnya seluruh anggaran untuk Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, akibat adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa serta sisa lelang pembangunan gedung kantor BNNP dan BNNK/Kota, sisa anggaran tidak mengakibatkan capaian output yang direncanakan tidak tercapai. Grafik 13. Realiasi

Anggaran

Program

Pencegahan

dan

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba

Tahun anggaran 2013, BNN menambah pembangunan kantor di 4 Provinsi yaitu : Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Kalimatan Tengah serta 19 Kantor BNNK/Kota yaitu : Kabupaten Bireuen, Kabupaten Asahan, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Jambi, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Batang, Kabupaten Purbalingga, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kota Bitung, Kota Gorontalo, Kabupaten Badung, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Tual, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Utara.



81

Grafik 14. Realiasi Anggaran BNN tahun 2013



82

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2013 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN, telah dapat merealisasikan berbagai capaian

melalui

implementasi

Program

Pencegahan

dan

Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2010-2014. Tugas mulia yang diemban BNN adalah mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tugas tersebut merupakan pekerjaan besar yang mustahil mampu dilakukan oleh BNN sendiri. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut. Hal ini disebabkan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan penyakit masyarakat yang

penanganannya pun harus melibatkan seluruh komponen

masyarakat bangsa dan negara. Terkait dengan capaian yang disajikan dalam LAKIP ini, merupakan realisasi kinerja dari 5 (lima) pilar BNN yaitu: 1) Bidang Pencegahan BNN 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3) Bidang Rehabilitasi 4) Bidang Pemberantasan, dan 5) Bidang Hukum dan Kerjasama BNN serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNN yang menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN. Capaian Kinerja BNN Pada tahun 2013 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategi, indikator kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya. kegiatan yang diprioritaskan, ada

13 Sasaran Strategis dan 21

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN.



83

Secara kualitas capaian kinerja BNN tahun 2013, sudah lebih meningkat dibanding dengan Tahun 2012, kenaikan kualitas kinerja ini, dipengaruhi tingkat kematangan secara organisasi yang telah menginjak tahun ke 4, pasca pemberlakuan UU Nomor 35 Tahun 2009. Sangat disadari bahwa Laporan Akutabilitas ini belum sempurna seperti yang diharapkan,

namun

setidaknya

masyarakat

dan

berbagai

pihak

yang

berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran BNN sepanjang tahun 2013. Capaian kinerja BNN tahun 2013, telah dilakukan dengan berbagai upaya yang optimal untuk mencapai target sebagaimana yang tetapkan dalam Rencana Strategis BNN.



84

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA BNN TAHUN 2013 SASARAN STRATEGIS (OUTCOME) Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Meningkatnya siswa, mahasiswa, dan pekerja sebagai kader anti narkoba yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja bebas narkoba

INDIKATOR OUTCOME

TARGET

REALISASI

%

PROGRAM

% siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang telah mengikuti penyuluhan memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

90%

85%

94%

P4GN


90%

74%

% peningkatan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Impelementasi Inpres12/2011) % peningkatan Instansi Swasta yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Impelementasi Inpres12/2011) % peningkatan lingkungan pendidikan (sekolah menengah dan kampus) bebas narkoba % peningkatan lingkungan kerja bebas narkoba

10%

ANGGARAN

%

PAGU 88,296,526,000

REALISASI 83,170,708,235

94.2%

82%

41,137,272,000

38,001,664,518

92.4%

2,5

25%

11,351,428,000

10,768,795,956

94.9%

10%

NA

-

8,001,584,000

7,505,337,520

93.8%

10%

9,5

95%

27,117,078,000

25,714,182,944

94.8%

10%

8,9

89%

19,240,603,000

18,404,853,963

95.7%



85

SASARAN STRATEGIS (OUTCOME) Terciptanya lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan dan pedesaan bebas narkoba Meningkatnya Pelayanan Wajib Lapor Pecandu Narkoba Meningkatnya Pelayanan Wajib Lapor Pecandu Narkoba Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai standar pelayanan minimal (SPM) Meningkatnya penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti terapi dan rehabilitasi

Meningkatnya pelak-sanaan program pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan peredaran gelap narkoba

REALISASI

%

65 Orang

52


INDIKATOR OUTCOME

TARGET

Jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif Jumlah lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan yang bebas narkoba

PROGRAM

ANGGARAN

%

80%

PAGU 4,626,415,000

REALISASI 3,887,577,584

84.0%

0 Lingkungan Masy Kota

0

6,056,763,000

5,194,258,785

85.8%

250 Orang

263 Orang

105%

12,919,222,000

9,589,194,930

74.2%

26 LRIP

26 LRIP

100%

7,884,256,000

6,458,161,569

81.9%

30 LRKM

30 LRKM

100%

10,938,680,000

10,717,030,920

98.0%

980 Orang

1184

121%

51,786,264,000

46,926,185,800

90.6%

60%

88%

147%

Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program pascarehabilitasi

660 (Tambling, Sebaru, Makassar, Wakatobi, Samarinda)

660

100%

11,066,008,000

8,338,702,346

75.4%

Jumlah kasus peredaran gelap narkoba yang terungkap

100 Kasus (64 Pusat + 30 Prov@1 +3 Prov@2) 206 Tersangka (170 Pusat + 30 Prov @1 + 3 Prov@2)

165 Kasus

165%

13,061,635,000

12,209,791,810

93.5%

420 Tsk

204%

Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program Wajib Lapor di BNN (Pusat Rehabilitasi BNN dan Kantor BNN Pusat) Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang beroperasi sesuai standar pelayanan minimal/SPM Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program Terapi dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN % Penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang menyelesaikan seluruh program terapi dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN

Jumlah tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba yang ditangkap



86

SASARAN STRATEGIS (OUTCOME)

REALISASI

%

34 Sel

66,7%

51,930,056,000

47,375,488,546

91.2%

49.466

152%

3,440,170,000

2,862,902,400

83.2%

58 Milyar

262.870 022.500

453%

16,256,426,000

14,843,186,505

91.3%


60 Orang

35 Orang

58%

1,053,757,000

903,633,600

85.8%

Persentase tindaklanjut pelaksanaan MOU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan nonpemerintah Dalam dan Luar Negeri

50%

84

168%

4,614,415,000

3,739,909,525

81.0%

INDIKATOR OUTCOME Jumlah sel jaringan peredaran gelap narkoba yang terungkap

Meningkatnya penyi-taan narkoba illegal di pintu masuk (bandara, pelabuhan, dan border land) Meningkatnya pemberian bantuan hukum di Bidang Penyalahgunaan Narkoba Meningkatnya tindaklanjut pelaksana-an MOU antara BNN dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah Dalam dan Luar Negeri

Jumlah nilai aset yang disita dari tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba Jumlah nilai narkoba ilegal yang disita di bandara, pelabuhan, dan border land

TARGET 15 Sel Jaringan (18 Pusat + 33 Prov@1) 32,6 Milyar


PROGRAM

ANGGARAN


%

87



88

Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi daripada Dipenjara LAKIP BNN Tahun 2013

Recommend Documents