Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi dari pada Dipenjara

Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi dari pada Dipenjara

SINAR BNN EDISI VI - 2014

2 SINAR BNN EDISI VI - 2014


dariredaksi

Menunggu Dukungan DPR Pelindung DR. Anang Iskandar, SiK,SH,MH Penasehat Drs. Nicolaus Eko Riwayanto, PGD, MSc Drs. Taufik

Dewan pengarah Yappi Wilem Manafe, SH Drs. V. Sambudiyono, MM dr. Diah Setia Utami SpKJ, MARS Drs. Deddy Fauzi Elhakim Charles Victor Sitorus Drs. Ahwil Luthan Dewan Redaksi Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si, Ir. Eswe Andrisias Tanpas, DR. Sulastiana, SIP, SH, M.Si, Adikta Suryaputra, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si Redaktur Pelaksana Eswe Andrisias Tanpas Redaktur DR. Sulastiana, SIP, SH, M.Si Adikta Suryaputra, SH Reporter Ari L, Vidya, Budi, FOTOGRAFER Iyan Fauzi Alamat Redaksi Gedung Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Jl. MT. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur Telp. 021 - 80871556, 80871557 Fax. 021 - 80852525, 80871591, 80871592 Design Grafis/Layout tanpas design Percetakan CV. Viva Tanpas

Majalah SINAR bisa diunduh di : www.indonesiabergegas.com

S

eusai melakukan inspeksi ke ke sejumlah sel, anggota DPR RI Komisi III, yang juga Ketua Tim Harry Witjaksono mengemukakan bahwa penanganan rehabilitasi warga binaan pengguna narkoba masih tidak maksimal secara kualitas maupun kuantitasnya,Ia lihat secara keseluruhan masih seperti lapas umum biasa, seharusnya Lapas Narkotika didesain sekaligus sebagai tempat rehabilitasi, baik model bangunan maupun lokasi yang seharusnya khusus, sehingga dapat dilakukan upaya yang paling efektif dalam program rehabilitasi. Sementara itu anggota tim kunjungan spesifik Dodi Reza Alex Noerdin mempertanyakan sinergi kerjasama yang dijalin pihak lapas dengan aparat hukum lain dan pemerintah daerah. Seberapa jauh Pemda ikut serta membantu dalam pemberantasan narkoba? Dan seharusnya antara pengedar, importir, dan penderita narkoba di dalam lapas harus dipisah. Software nya dari Kemenkumham dan BNNP untuk menangani hal ini apakah sudah ada?Inilah yang harus dikembangkan. Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Endang Sudirman menjelaskan, bahwa memang Lapas narkotika ini diharapkan sejak awal menjadi lapas modern yang merupakan lapas model dan menjadi pusat rehabilitasi terhadap para penderita korban narkotika. Akan tetapi dalam perkembangannya, baik pengedar, pemakai, dan korban narkotika masuk ke dalam lapas ini. Akhirnya memunculkan banyak kendala yang dihadapi diantaranya fasilitas yang minim, tidak memenuhi syarat. Fasilitas kesehatan yang tidak ada tahun ini sehingga mereka berharap ada dukungan dari fasilitas anggaran agar keinginan menjadikan Lapas Narkotika II A menjadi lapas model. Penanganan pengguna narkoba secara ideal atau humanis, telah melewati serangkaian tahapan yang penuh dengan dinamika. Ada berbagai terobosan penting yang diluncurkan BNN dalam rangka membangun sebuah paradigma baru penanganan pengguna narkoba yang pada intinya adalah reorientasi penanganan pengguna narkoba. Langkah pertama yang dilakukan oleh BNN bersama dengan seluruh komponen bangsa adalah melalui deklarasi Penyelamatan Pengguna Narkoba, di Lapangan Mabes Polri, pada 26 Januari 2014. Momentum ini menjadi penanda tekad bersama dalam menangani pengguna narkoba dengan cara yang ideal. Dua bulan berselang, Peraturan Bersama tentang Penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi berhasil terealisasi, tepatnya 11 Maret 2014 di Gedung Wapres. Orangorang nomor satu di Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, plus BNN, Kemenkes dan Kemensos turut hadir untuk menandatangani peraturan bersama tersebut. Sejumlah terobosan ini adalah langkah strategis untuk mengatasi segala persoalan terkait penanganan pengguna narkoba. Selama ini, penanganan pengguna narkoba belumlah maksimal. Indikasinya, banyak pengguna narkoba bermuara di penjara, bukan di tempat rehabilitasi. Untuk merehabilitasi para pengguna narkoba diperlukan tempat-tempat rehabilitasi. Sedangkan untuk membangun tempat rehabilitasi diperlukan dana yang tidak sedikit, untuk itu diperlukan kepedulian dan dukungan para anggota DPR untuk mewujudkannya.


Pemimpin Redaksi

SINAR BNN 3 EDISI VI - 2014

daftar isi LIPUTAN UTAMA :

BNN Dorong Pengguna Narkoba Direhabilitasi jangan Dipenjara............................................. 5

Proteksi Generasi Tangguh.................................6 Bangun Paradigma Baru.................................... 7 Dukung Pembangunan Balai.............................. 8 Ketahanan Keluarga......................................... 9

LIPUTAN UTAMA

DPR Dorong Wujudkan Lapas Narkoba Modern Mahasiswa Unmer......................................... 10 Peran Perempuan.......................................... 11 Prihatin Banyak Perempuan............................ 12 Pusat Koordinasi Dibangun............................. 13 Kepala BNN Bahas......................................... 14

Sejak awal Lapas Narkotika II A Yogyakarta akan dijadikan lapas model, percontohan modern. Oleh karena itu harus ada kerjasama proaktif antara Kemenkumham, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) dengan Pemerintah Daerah setempat dalam membangun pola kerja dan pelaksanaan program rehabilitasi yang terwujud secara fisik dalam sistem yang efektif.............................................15

KOLOM

Mengasuh Anak Dalam Keluarga.................... 38

LINTAS SEKTORAL

PUBLIK FIGURE

Gedung BNNK Badung Diresmikan.................... 16 Kasus Pecandu Bukan Aib.............................. 17 Komunitas Anak Muda .................................. 18 Narkoba Bencana Nasional............................ 19 Olahraga Tanpa Doping................................... 20 BNN Gandeng Jasa Marga................................ 21

DR. Aisah Dahlan........................................ 46 Sosok Tegas Artidjo..................................... 47

PERATURAN BERSAMA Peraturan Bersama......................................48

OPINI

SIRAMAN ROHANI

Quo Vadis Pengguna Narkoba?........................ 22

LIPUTAN KEGIATAN

Bikers Harus Proaktif..................................... 24 BNN Jalin Kerjasama...................................... 25

Meneladani Kejujuran................................. 54

ASPIRASI WARGA Rostamaji Korniawan......................................... 26 Bubup Prameshwara.......................................... 28

ARTIKEL

Upaya Mencegah Penyalahgunaan........................ 30

LIPUTAN KEGIATAN

BNN Kota Malang.............................................. 32 Cegah Narkoba................................................. 33 Lapas Penuh Sesak........................................... 34

ARTIKEL

Kenapa Harus Dekriminalisasi............................ 36


Redaksi menerima tulisan den gan syarat: Panjang tulisan 2 halaman kuarto diserta foto minimal 2 lembar. Dilengkapi identitas dan alamat jelas. Kami juga menerima kritik dan saran dari pembaca.


liputanutama

BNN Dorong Pengguna Narkoba Direhabilitasi bukan Dipenjara

penjara,”Tapi penegak hukum senang yang dipenjara, mulai dari penyidikan, hingga penuntutan umum menuntut penjara. UU kita memang memilih, rehab dan penjara. Pilihannya selama ini pasti penjara,” terang Anang. Padahal, kata Anang, lebih baik pengguna narkoba menjalani rehabilitasi sebagai hukuman terberat. “Karena dia (pengguna) harus mengubah mindset (pola pikir), itu rasanya lebih berat dari hukuman penjara,” tutur Anang. Pengguna yang melaporkan diri dengan suka rela justru tak akan dipenjara. Ia akan direhabilitasi karena dilindungi UU,”Banyak pengguna bersembunyi, mereka takut di penjara, Dukung pengguna narkoba direhabilitasi jangan dipenjara kita sedang mengubah adan Narkotika di ruang kerjanya, belum agar mereka berani paradigma,” tandasnya. Nasional (BNN) lama ini. muncul dan melaporkan Paradigma baru mendata 3,8 juta Sebelumnya, para diri ke Institusi Penerima diharapkan membuat pengguna narkotika pemangku jabatan Wajib Lapor (IPWL),” jumlah pengguna pada 2013 dan menyepakati konsep imbau Anang. narkoba turun. Sehingga jumlahnya cenderung merehabilitasi pengguna Mantan Gubernur pengguna narkoba yang meningkat. Lantaran narkoba. Kesepakatan Akpol ini menegaskan, menghuni lembaga itu, BNN mendorong itu ditandatangani pengguna narkoba pemasyarakatan pun penegak hukum tak lagi Mahkamah Agung, harus mendapat menurun,”Saya menaruh memenjarakan pengguna Kementerian Hukum perawatan lebih intensif, harapan yang besar agar narkoba, melainkan dan Hak Asasi Manusia “ Lantaran itu, mereka anak-anakku sekalian merehabilitasi mereka. (Kemenkumham), harus mau keluar dari dapat memanfaatkan “Kita ingin mendorong Kejaksaan Agung, Polri, persembunyian. segala potensi yang ada penegak hukum, agar BNN, Kementerian Memang, kata untuk berpatisipasi (pengguna) tidak lagi Kesehatan, dan Anang, Undang Undang dalam menyukseskan bermuara di penjara tapi Kementerian Sosial. (UU) memberikan gerakan pencegahan di rehabilitasi,” ungkap “Saat ini banyak kewenangan pada hakim dan pemberantasan Kepala BNN Komisaris pengguna narkoba yang untuk memasukkan penyalahgunaan dan Jenderal Polisi DR. Anang masih takut untuk keluar, pengguna narkoba ke peredaran gelap narkoba,” Iskandar, ketika ditemui sehingga kami berharap panti rehabilitasi atau tutup Anang. (pas)

B



liputanutama

Proteksi Generasi Tangguh Dari Ancaman Narkoba P

enyalahgunaan narkoba telah menyentuh segala lapisan masyarakat dan sudah bisa dikategorikan sebagai ancaman bangsa yang kian meresahkan. Menanggapi hal ini, Bhayangkari sebagai salah satu elemen bangsa ini menilai perlu langkah proaktif dalam melindungi generasi bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ketua Umum Bhayangkari, Elly Sutarman menegaskan, bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba mutlak untuk dimaksimalkan, mengingat dampak yang ditimbulkan bukan hanya bagi penggunanya tapi juga keluarganya. “Jika akhirnya ada anggota keluarga yang terkena narkoba maka besar pengaruhnya pada aspek psikis seluruh keluarga. Artinya, bukan hanya pengguna narkoba yang mengalami masalah, akan tetapi seluruh anggota keluarga akan terkena dampaknya pula,” ungkap Elly saat menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke 62, di Balai Pertemuan Polda


masyarakat dengan cara memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba, sedangkan dalam konteks rehabilitasi, kita bisa ajak orang yang sudah terkena untuk segera dibawa ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) seperti rumah sakit dan puskesmas agar segera direhabilitasi,” ujar Ratna. Sementara itu Kepala BNN, DR Anang Iskandar Kepala BNN, DR. Anang Iskandar, memberikan sambutan dalam kesempatan Metro Jaya, Selasa pekan mampu membangun tersebut menghimbau lalu. ketahanan keluarga yang agar keluarga tidak Agar terhindar kuat sehingga tidak ada menyembunyikan dari penyalahgunaan lagi kasus narkoba yang anggota keluarganya yang narkoba, Elly menitipkan terjadi, baik dari segi terkena narkoba,“Kita pesan pada para orang penyalahgunaannya dan harus dapat memberikan tua agar terus siaga juga peredarannya. pemahaman bahwa dan bisa memproteksi Menyinggung tentang penanganan pengguna keluarganya dari rayuan pentingnya ketahanan narkoba saat ini humanis, narkoba. Para orang keluarga, Solidaritas artinya pengguna yang tua dihimbau untuk Istri Kabinet Indonesia tertangkap tidak lagi senantiasa mencermati Bersatu (SIKIB) ditahan dan bermuara di pola pergaulan anaksangat mendukung penjara, akan tetapi akan anaknya. Karena gerakan Pencegahan dipulihkan dengan cara faktanya, banyak dan Pemberantasan rehabilitasi,” jelas Anang pergaulan yang salah Penyalahgunaan dan Iskandar. akhirnya menjerumuskan Peredaran Gelap Narkoba Anang Iskandar seseorang pada narkoba. (P4GN) dalam tataran juga menyarankan “Faktor penting lainnya keluarga. Menurut Ratna agar pengguna digiring yang juga harus Djoko Suyanto, Ketua melapor ke IPWL diperhatikan dalam II SIKIB, kaum ibu bisa ketimbang menunggu keluarga tentu saja berperan aktif dalam ditangkap terlebih dulu, landasan agama yang penanggulangan narkoba, karena ketika pengguna harus kuat,” tandas Elly. baik dari segi pencegahan itu melapor maka ia tidak Secara khusus, Elly dan juga rehabilitasi. akan dikenakan pidana berpesan pada keluarga “Dalam pencegahan, kita atau diproses secara di lingkungan Polri agar bisa turun langsung ke hukum. (pas) Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi dari pada Dipenjara

liputanutama

Bangun Paradigma Baru Penanganan Pengguna Narkoba

S

aat menghadiri pembukaan Asean Narcotics Cooperation Center (ASEAN-NARCO) dan pertemuan ASOD di Thailand, Senin pekan lalu, Kepala BNN, DR Anang Iskandar mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sejumlah pokok pikiran mengenai reorientasi penanganan pengguna narkoba. Pada intinya, reorientasi penanganan pengguna narkoba dibangun untuk menekan demand dan supply narkoba sehingga angka prevalensi penyalahgunaan narkoba bisa ditekan, “Artinya, dengan penanganan yang ideal, pengguna narkoba bisa berkurang, dan bandar narkoba tidak lagi berkutik untuk mengantongi pundipundi uang,” kata Anang Selanjutnya Anang Iskandar menjelaskan, penanganan pengguna narkoba secara ideal atau humanis, telah melewati serangkaian tahapan yang penuh dengan

Kepala BNN, DR Anang Iskandar

dinamika, “Ada berbagai terobosan penting yang diluncurkan BNN dalam rangka membangun sebuah paradigma baru penanganan pengguna narkoba yang pada intinya adalah reorientasi penanganan pengguna narkoba,” jelas Anang. Langkah pertama yang dilakukan oleh BNN bersama dengan seluruh komponen bangsa adalah melalui deklarasi Penyelamatan Pengguna Narkoba, di Lapangan Mabes Polri, pada 26 Januari 2014, “Momentum inilah yang menjadi penanda tekad bersama dalam


menangani pengguna narkoba dengan cara yang ideal,” ujar Anang. Dua bulan berselang, Peraturan Bersama tentang Penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi berhasil terealisasi, tepatnya 11 Maret 2014 di Gedung Wapres. Orang-orang nomor satu di Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, plus BNN, Kemenkes dan Kemensos turut hadir untuk menandatangani peraturan bersama

tersebut. Sejumlah terobosan ini adalah langkah strategis untuk mengatasi segala persoalan terkait penanganan pengguna narkoba. Selama ini, penanganan pengguna narkoba belumlah maksimal. Indikasinya, banyak pengguna narkoba bermuara di penjara, bukan di tempat rehabilitasi. Dengan peraturan bersama inilah, pengguna yang tertangkap akan diasesment terlebih dahulu sehingga mereka dapat dipastikan apakah pengguna murni atau pengguna yang merangkap pengedar atau bandar. Untuk implementasi Perber ini, telah disiapkan pilot project rehabilitasi di 16 kota yang telah memiliki infrastruktur yang cukup. Dalam kesempatan tersebut, Anang berharap agar pertemuan di Thailand ini dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi yang konstruktif untuk langkah bersama dalam menyelesaikan persoalan narkoba. SINAR BNN 7 EDISI VI - 2014

liputanutama sebelumnya menempati sebuah bangunan yang disewa di Jl. Zainal Abidin Pagaralam, Way Urang, Kalianda. Adapun gedung baru yang beralamat di Jl. Raden Intan Lintas Sumatera, Kec. Kalianda, Lampung Selatan ini untuk inventaris tanahnya berasal dari hibah Pemkab Lampung Selatan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Rycko Menoza yang telah memberikan bantuan hibah pengadaan tanah untuk pembangunan gedung ini. Sebagai informasi, ini merupakan gedung BNNK pertama yang dibangun di Lampung,” kata DR. Anang Iskandar. Bupati Lampung Selatan menyambut baik Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza dengan dibangunnya kantor BNNK ini, tidak akan menyelesaikan mengingat Lampung guna dan pecandu masalah,”Padahal Narkoba. Menurutnya, Selatan senantiasa ramai pengguna Narkoba ini saat ini pemerintah telah dilalui oleh banyak adalah orang yang sakit mengubah kebijakan manusia dan barang yang dan perlu mendapatkan terkait para pengguna berasal dari Pulau Jawa rehabilitasi, para bandar Narkoba dari public maupun kota-kota lain di dan pengedar yang security menjadi public Sumatera. seharusnya berada di health,”Artinya seorang “Pemerintah daerah penjara,” tandas Anang penyalah guna Narkoba sangat serius memerangi Iskandar. dapat dihukum penjara penyalah guna dan Dalam acara peresmian peredaran Narkoba, oleh atau direhabilitasi, namun ini turut dihadiri antara kebijakan saat ini lebih karenanya pemerintah diarahkan untuk menjalani lain Kapolda Lampung memberikan hibah lahan Brigjen Pol. Heru Winarko, untuk pembangunan rehabilitasi,” kata DR. Kepala BNN Provinsi Anang Iskandar. kantor BNNK Lampung Lampung Zulkifli, para Sejak tanggal 26 Selatan ini. Kita juga patut Agustus 2014, pemerintah pejabat di lingkungan berbangga karena kantor Pemkab Lampung Selatan ini yang pertama dibangun telah menciptakan serta perwakilan Forum paradigma baru, jadi di Provinsi Lampung, hal Komunikasi Pimpinan apabila selama ini para ini menunjukan keseriusan Daerah Kab Lampung pengguna Narkoba Pemkab Lampung Selatan Selatan. diposisikan sebagai dalam mengantisipasi BNNK Lampung pelanggar hukum berat penyalahgunaan dan Selatan yang berdiri dan memasukannya ke peredaran gelap Narkoba,” sejak 6 Oktober 2011, dalam sel penjara hal itu ujar Ricko Menoza. (pas)

Pemkab Lampung Selatan

Dukung Pembangunan Balai Rehabilitasi

B

upati Lampung Selatan Rycko Menoza berencana menghibahkan eks lahan pembangunan rumah sakit di Dusun Lubuk Timbangan, Kalianda, Lampung Selatan sebagai lokasi pembangunan rumah sakit rehabilitasi bagi korban penyalah guna Narkoba,”Kami mempunyai areal yang selama ini tidak termanfaatkan, dulunya ditempat itu akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit, harapan kami tempat tersebut nantinya dapat dijadikan rumah sakit rehabilitasi,” ungkap Rycko di sela-sela peresmian gedung kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan bersama Kepala BNN DR. Anang Iskandar, Rabu pekan lalu. Pembangunan panti rehabilitasi di tiap daerah di Indonesia saat ini dinilai mendesak, sebagaimana disampaikan Kepala BNN, DR. Anang Iskandar, mengingat jumlah penyalahguna Narkoba yang mencapai 4 juta lebih. Pada kesempatan ini Kepala BNN juga menyampaikan paradigma baru tentang penanganan penyalah



liputanutama

Ketahanan Keluarga, Kunci Penting Atasi Masalah Narkoba

harus menjadi kaum yang berpengetahuan sehingga perlu untuk senantiasa diberdayakan dan ditingkatkan pemahamannya dalam masalah narkoba dari bagaimana cara mencegahnya hingga pada tataran langkah-langkah tidak ditangani dengan wajib lapor ke IPWL dan proporsional mereka juga prosedur tentang justru nantinya akan rehabilitasi. semakin terpuruk bahkan Menanggapi pentingnya bisa meningkat jadi pemahaman kaum pengedar bahkan Bandar,” perempuan tentang ujar Linda. masalah narkoba, Ketika disinggung Kepala BNN, DR Anang tentang peranan kaum Iskandar setuju bahwa perempuan dalam kaum perempuan percepatan implementasi khususnya kaum ibu harus rehabilitasi, Linda optimis mengerti betul tentang kaum perempuan memiliki permasalahan adiksi. Satu potensi yang besar dalam hal yang perlu dipahami mendukung hal tersebut. adalah jika ada anggota Sementara itu, Ketua keluarga, katakanlah II SIKIB, Ratna Djoko seorang anak terlanjur mengonsumsi narkoba, Linda Gumelar, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Suyanto mengatakan, peranan kaum ibu dalam maka anak ini jangan mendukung gerakan dimusuhi atau dikucilkan rehabilitasi sangat dan disembunyikan. Anak besar,“Jika dalam sebuah Negara Pemberdayaan ampak yang terkena narkoba keluarga ada yang terkena bukan aib, karena Perempuan dan penyalahgunaan narkoba, maka sang ibu Perlindungan Anak, narkoba dalam pada dasarnya mereka haruslah berperan untuk saat menjadi salah satu sebuah keluarga sangat terkena zat adiksi yang menggiring anggota pembicara dalam kegiatan besar untuk tatanan membuat perilakunya keluarganya ke Institusi kehidupan yang lebih luas. diskusi panel mengenai berubah,“Sentuh dan Penerima Wajib Lapor peran perempuan dalam Misalkan seorang anak rangkulah mereka, dan (IPWL) agar dilakukan percepatan implementasi yang terkena narkoba segera giring ke tempat rehabilitasi,” katanya. rehabilitasi pengguna dan dibiarkan, maka rehabilitasi,” imbau Anang Dalam konteks narkoba, di kantor Kemeneg pola komunikasi antara Iskandar. pencegahan, Ratna PP dan PA, Kamis lalu. sesama anggota keluarga “Ketika sang anak menghimbau agar sesama tersebut usai menjalani Selanjutnya Linda akan rusak, dan berimbas anggota keluarga saling menambahkan, seorang di tengah masyarakat, rehabilitasi, maka keluarga melakukan pengawasan. sehingga ketahanan sosial anggota keluarga yang pun jangan cuek atau tak Setelah itulah, baru pun semakin rentan. Tentu sudah terlanjur terkena peduli, tetap harus ada pengawasan yang hal ini harus jadi perhatian narkoba seharusnya pendampingan sehingga kuat dilakukan di level semua pihak, bahwa kunci dirangkul bukan mereka bisa reintegrasi yang lebih besar yaitu utama menangkal narkoba dijauhi,“Mereka harus dengan baik di tengah masyarakat. dirangkul, dan diberikan adalah menguatkan masyarakat, dan tidak Karena itulah, pemahaman bahwa ketahanan keluarga. mengalami kekambuhan kaum perempuan solusi yang ideal adalah Demikian disampaikan kembali,” pungkas Anang. khususnya kaum ibu rehabilitasi, karena jika Linda Gumelar, Menteri (pas)

D



liputanutama

Mulai Tahun Depan

Mahasiswa Unmer Wajib Ikuti Tes Urine M

ulai tahun depan, Universitas Merdeka (Unmer) Malang mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk mengikuti tes urine. Tes tersebut dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan mahasiswa. Hal itu diungkapkan Rektor Unmer, Prof Dr Anwar Sanusi usai menandatangani nota kesepahaman pencegahan peredaran narkoba dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di gedung rektorat Unmer, Selasa pecan lalu. “Mulai tahun depan nota kesepahaman ini akan diterapkan bagi mahasiswa, dan calon mahasiswa Unmer,” kata Anwar. Anwar memaparkan kerja sama ini disebabkan penyalahgunaan narkotika merupakan satu dari tiga penyakit bangsa yang terus terjadi. Alasan yang lain,


juga karena angka peredaran narkotika di kalangan remaja sangat memprihatinkan,”Pada tahun ini, jumlahnya sudah mencapai 3,6 juta orang. Kalau ini tidak dicegah maka jumlahnya akan terus meningkat” kata Anwar. Kepala BNN, Komjen Pol DR. Anang Iskandar menambahkan harus ada perubahan paradigma untuk mencegah penambahan jumlah pengguna narkotika. Perubahan itu meliputi sisi hukum, serta pola pikir dari para remaja dan mahasiswa, yang merupakan pengguna terbesar narkotika juga harus dirubah,”Kalau kita tidak menurunkan demand maka suply narkoba akan terus ada. Menurunkan demand ini yang sedang kami lakukan,” kata Anang. Karena alasan itu, BNN kini turun ke berbagai kampus di Malang. Mereka

menggelar road show ke berbagai kampus, mulai dari Unmer,”Kedatangan kami ini merupakan

warning bagi pengguna narkoba di kalangan perguruan tinggi,” tegasnya. (pas)

Kepala BNN, DR. Anang Iskandar dan Rektor Unmer, Prof Dr Anwar Sanusi


liputanutama

Peran Perempuan dalam Pencegahan Narkoba Sangat Penting betul-betul paham tentang rehabilitasi sebagai pelaksananya,” kata Ibu Gufron, saat memberikan pandangannya dalam sebuah diskusi panel tentang peranan perempuan dalam percepatan implementasi rehabilitasi pengguna narkoba di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, barubaru ini. Senada dengan pendapat tersebut, Ratna Djoko Suyanto juga mengungkapkan, kaum perempuan bisa berperan dari hal-hal yang sederhana. “Turun aum perempuan dengan jelas tentang yang giat melakukan langsung ke masyarakat memiliki peranan batasan mana yang bisa berbagai aksi baik itu dan memberikan yang sangat dalam ranah pencegahan dilakukan dan mana yang pemahaman bahwa penting dalam tidak,“Artinya tidak ada maupun rehabillitasi. penanganan pengguna pelaksanaan kebijakan tumpang tindih tugas dan narkoba dengan cara Menanggapi hal ini, pemerintah termasuk fungsi masing-masing, Ibu Gufron, istri dari rehabilitasi itu sudah gerakan Pencegahan Wamenkes RI, menyebut jika kegiatan sosialisasi menjadi sebuah dan Pemberantasan berupa penyuluhan kaum wanita memang kontribusi yang besar. Penyalahgunaan dan atau kegiatan serupa, bisa berperan banyak Lebih baik melakukan Peredaran Gelap Narkoba dalam konteks P4GN, maka siapapun bisa hal-hal kecil yang nyata, (P4GN). Antusiasme melakukannya, tapi namun satu hal penting daripada merancang hal kaum perempuan jelas jika terkait dengan yang harus jadi catatan besar tapi tidak pernah terlihat dari banyaknya adalah, kaum perempuan rehabilitasi, maka terlaksana,” ujar Ratna. tokoh atau organisasi biarkanlah orang yang semestinya memahami (pas)

K



liputanutama

Prihatin Banyak Perempuan

Jadi Kurir Selama ini para sin dikat pengedar dan

Bandar narkoba sering memanfaatkan

kaum perempuan sebagai kurir narkoba

D

alam kasus narkoba, kurir narkoba dari kalangan kaum perempuan persentasenya lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki.Kaum perempuan yang terbujuk rayu kebanyakan berasal dari kalangan ibu-ibu muda dan remaja putri. Ini sangat memprihatinkan. Demikian diungkapkan Kepala BNN, DR Anang Iskandar saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel tentang peran perempuan dalam percepatan rehabilitasi, di Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan


Kepala BNN, DR. Anang Iskandar dan Menteri PP dan PA Linda Gumelar dan Ketua SIKIB Ratna Djoko Suyanto

Perempuan dan Perlindungan Anak, Kamis lalu. Selanjutnya Anang Iskandar menjelaskan, selama ini para sindikat pengedar dan Bandar narkoba sering memanfaatkan kaum perempuan sebagai kurir narkoba. Berbagai macam cara dilakukan para Bandar untuk membujuk dan merayu para perempuan untuk dijadikan kurir

narkoba,”Ada yang berpura-pura dipacari dan berjanji akan dinikahi, tapi setelah terbuai dan masuk perangkapnya mereka dimanfaatkan untuk menjadi kurir narkoba tanpa dia sadari,” jelas Anang. Sementara itu, Linda Gumelar, Meneg PP dan PA mengatakan, kaum perempuan penting untuk membangun ketahanan keluarga sehingga bisa terhindar

dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, “Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, kaum perempuan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan dari hal-hal sederhana. Kaum perempuan terutama kaum ibu harus proaktif untuk mencari informasi tentang narkoba, lalu menyampaikannya kembali pada orang lain di berbagai kesempatan,” ujar Linda. (pas)


liputanutama

Pusat Koordinasi Penanggulangan Narkoba ASEAN Dibangun di Bangkok

A

sean melakukan langkah maju dalam upaya penanggulangan masalah narkoba dengan membuka secara resmi pusat koordinasi


penanggulangan masalah narkoba di Bangkok. Para pimpinan lembaga anti narkoba dari masingmasing negara Asean hadir dalam kegiatan ini. Selain negara Asean, tiga negara besar dari Asia yaitu Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan turut mendukung kegiatan operasional Asean dalam penanggulangan masalah narkoba. Negara yang tergabung dalam Asean telah berkomitmen untuk mengeliminir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kawasan Asean. Upaya ini merupakan salah satu langkah untuk

membangun ketahanan ekonomi secara regional. Menteri Kehakiman Thailand, Paiboon Khumchaya, mengungkapkan, pihaknya sebagai bagian dari project anti narkotika-terorisme akan memberikan kontribusi yang besar dengan cara memperluas akses pertukaran informasi tentang sindikat narkoba dengan seluruh negara anggota Asean. Dengan adanya pusat koordinasi penanganan narkoba di Asean ini diyakini dapat memperluas jaringan yang lebih luas untuk menangani permasalahan narkoba. (bnn)


liputanutama

Kepala BNN Bahas Upaya Sinergis Tangani Narkoba Bersama ONCB Upaya pemberantasan sindikat narkoba perlu dilakukan melalui kerja sama

K

epala BNN DR. Anang Iskandar mengadakan pertemuan bilateral dengan Permpong Chavalit, Sekretaris Jenderal Office on Narcotic Control Board (ONCB) di ruang kerjanya, baru-baru

ini. Dalam pertemuan ini, Anang Iskandar didampingi Deputi Pemberantasan dan Deputi Hukum dan Kerja Sama untuk membahas sinergitas antara kedua belah pihak dalam upaya penanggulangan narkoba. Selanjutnya Kepala BNN, DR Anang Iskandar membahas masalah narkoba yang saat ini dihadapi oleh Indonesia khususnya dan regional

Asean pada umumnya. Anang Iskandar mengulas tentang upaya pencegahan masuknya narkoba ke wilayah RI, dan upaya pemutusan jaringan sindikat narkoba yang masuk ke Indonesia. “Upaya pemberantasan sindikat narkoba perlu dilakukan melalui kerja sama yang sinergis dengan berbagai institusi termasuk dengan

counterpart di seluruh negara, baik yang berada di kawasan regional maupun internasional,” ujar DR. Anang Iskandar. Di dalam pertemuan tersebut, Anang Iskandar juga mengulas upaya Indonesia dalam membangun reorientasi penanganan pengguna narkoba secara ideal melalui pendekatan rehabilitasi. (lis)

Kepala BNN DR. Anang Iskandar membahas upaya sinergis tangani narkoba bersama ONCB



liputanutama

DPR Dorong Wujudkan Lapas Narkotika Modern S

ejak awal Lapas Narkotika II A Yogyakarta akan dijadikan lapas model, percontohan modern. Oleh karena itu harus ada kerjasama proaktif antara Kemenkumham, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) dengan Pemerintah Daerah setempat dalam membangun pola kerja dan pelaksanaan program rehabilitasi yang terwujud secara fisik dalam sistem yang efektif. Hal ini terungkap saat pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kanwil Kemenkumham dan BNNP Yogyakarta di Aula Lapas Narkotika Kelas II A, Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini. Seusai melakukan inspeksi ke sejumlah sel, Ketua Tim Harry Witjaksono mengemukakan bahwa penanganan rehabilitasi warga binaan pengguna narkoba masih tidak maksimal secara kualitas maupun kuantitasnya,“Saya lihat secara keseluruhan masih seperti lapas umum biasa, seharusnya Lapas Narkotika didesain sekaligus sebagai tempat rehabilitasi, baik model bangunan maupun lokasi yang seharusnya khusus, sehingga dapat dilakukan upaya yang paling efektif dalam program rehabilitasi tersebut” ujarnya. Kepala Kantor Wilayah

Kemenkumham DIY Endang Sudirman menjelaskan, bahwa memang Lapas narkotika ini diharapkan sejak awal menjadi lapas modern yang merupakan lapas model dan menjadi pusat rehabilitasi terhadap para penderita korban narkotika. Akan tetapi dalam perkembangannya, baik pengedar, pemakai, dan korban narkotika masuk ke dalam lapas ini. “Kendala yang dihadapi adalah fasilitas yang minim, tidak memenuhi syarat. Fasilitas kesehatan yang tidak ada tahun ini sehingga kami berharap ada dukungan dari fasilitas anggaran agar keinginan menjadikan Lapas Narkotika II A menjadi lapas

model” ungkapnya. Sementara itu anggota tim kunjungan spesifik Dodi Reza Alex Noerdin mempertanyakan sinergi kerjasama yang dijalin pihak lapas dengan aparat hukum lain dan pemerintah daerah,“Seberapa jauh Pemda DIY ikut serta membantu dalam pemberantasan narkoba? Dan seharusnya antara pengedar, importir, dan penderita narkoba di dalam lapas harus dipisah. Software nya dari Kemenkumham dan BNNP untuk menangani hal ini apakah sudah ada?Inilah yang harus dikembangkan” tegas Dodi. Menanggapi hal tersebut kepala BNNP Yogyakarta Budiharso mengungkapkan

bahwa minimnya sumber daya manusia menjadikan terhambatnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dalam menjalankan programprogram pemberantasan narkoba. Dengan jumlah yang terbatas, kami ditantang untuk mengatasi daerahdaerah rawan narkoba di Yogyakarta, dengan cakupan yang begitu luas. Kami telah berdiskusi dengan Pemda, bahwa akan dilakukan hibah kepada BNNP. Akan tetapi dana tersebut sebaiknya diserahkan ke SKPD yang memang telah digerakkan untuk melakukan programprogram pembinaan dan pencegahan narkotika.” jelas Budiharso. (pas)

Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kanwil Kemenkumham dan BNNP Yogyakarta di Aula Lapas Narkotika Kelas II A, Pakem,



lintassektoral

A

ncaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang semakin masif menuntut pemerintah, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai focal point di bidang penanggulangan Narkoba, melakukan berbagai terobosan signifikan dalam koridor Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara terpadu, ”Sesuai amanat UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 65 ayat 1 yang menjelaskan bahwa cakupan kerja BNN meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka BNN membentuk perwakilannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan tujuan mempermudah koordinasi dalam rangka implementasi dan akselerasi P4GN, menuju Indonesia Negeri Bebas Narkoba Tahun 2015,” kata Kepala Bagian Humas BNN, Kombes Sumirat Dwiyanto, belum lama ini. Lebih lanjut Sumirat menerangkan, sebagai wujud nyata vertikalisasi kelembagaan BNN, BNNK Badung telah resmi berdiri sejak tanggal 6 Oktober 2011. Kemudian untuk lebih mengoptimalisasi kinerja organisasi maka pada hari Kamis, 21 Agustus 2014, Kepala BNN DR. Anang Iskandar telah meresmikan penggunaan gedung BNNK Badung. Gedung yang berlokasi di Jl. Raya Abianbase, Kapal, Mengwi – Badung ini berdiri di atas lahan seluas ± 1000 M², dengan luas bangunan 500 M², terdiri dari bangunan utama 2 (dua) lantai. Penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan gedung ini didukung oleh Pemerintah Kabupaten


Gedung BNNK Badung

Diresmikan

Kepala BNN, DR. Anang Iskandar meresmikan penggunaan gedung BNNK Badung, Bali

Badung melalui mekanisme pinjam pakai. Berdasarkan hasil penelitian BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes-UI) tahun 2011, prevalensi penyalahguna Narkoba di propinsi Bali sekitar 1,8%. Dengan asumsi jumlah penduduk sebanyak ± 2.706.300 orang maka penyalahguna Narkoba di Bali diperkirakan mencapai 48.713 orang. Menyikapi kondisi ini maka tiap jajaran BNNK/Kota yang berada di bawah koordinasi BNNP Bali dituntut untuk berupaya keras menciptakan langkah-langkah konkret dan terintegrasi dalam upaya pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan masyarakat serta rehabilitasi, guna menekan laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

Selain itu, terkait dengan Peraturan Bersama (Perber) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN, Menkes dan Mensos) pada 11 Maret 2014 lalu. Peraturan Bersama merupakan mekanisme hukum dalam mengimplementasikan aturan tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkoba. Peraturan Bersama ditujukan untuk menjembatani proses hukum, khususnya pada level penyidikan, guna menentukan apakah yang bersangkutan merupakan penyalahguna

atau pengedar melalui proses asesmen, meliputi aspek medis dan hukum. Asesmen medis bertujuan menentukan apakah yang bersangkutan terindikasi sebagai pengguna Narkotika, berdasarkan kapasitas barang bukti dan motif penggunaan yang diajukan oleh penyidik. Sedangkan asesmen hukum untuk menentukan apakah yang bersangkutan terindikasi sebagai pengedar atau bagian dari jaringan sindikat peredaran gelap Narkoba. Dengan diresmikannya gedung BNNK Badung ini diharapkan upaya P4GN di Kabupaten Badung dapat berjalan optimal dan mendukung secara penuh seluruh program yang telah dicanangkan oleh BNN dalam mewujudkan Indonesia Negeri Bebas Narkoba Tahun 2015. (pas)


lintassektoral

Kasus Pecandu Narkoba Bukan “Aib” S

elama menyerukan semangat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ada kalanya BNNK Kuningan mengalami tantangan yang tidak mudah. Walaupun masyarakat secara umum bisa diajak kerjasama terhadap program P4GN, akan tetapi masih ada beberapa komponen masyarakat tertentu masih memandang bahwa berurusan dengan BNN adalah sebuah Aib. Hal ini disampaikan Mulya S.Pd, MSi dari BNNK Kuningan, ketika menggelar penyuluhan di Kecamatan Garawangi, belum lama ini. Selanjutnya Agus mengatakan, penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kuningan masih terkendala dengan persepsi masyarakat. Kebanyakan masyarakat masih berpikir bahwa ketika anggota keluarga atau warganya terlibat kasus narkoba, mereka cenderung diam dan menutupi. Baik itu menutupi dari

sepengetahuan media, polisi, maupun BNN, “Satu sisi memang bernilai positif karena budaya malu masyarakat Indonesia yang masih dijaga. Namun disisi lain jika hal ini terus dibiarkan tanpa pelaporan, maka akan menjadi bom waktu bagi bangsa ini,” kata Agus. Padahal, menurut Agus, dengan melaporkan diri baik itu untuk pecandu maupun saksi mata yang mendapati transaksi narkoba ke BNN, secara otomatis identitas mereka terlindungi dari khalayak umum atau dirahasiakan,“Tidak terbatas pada kasus pecandu dan pengedar, bahkan juga masih


ada sebagian kalangan berpendapat bahwa ketika ada suatu desa yang mendapat penyuluhan dari BNN dianggap desa itu bermasalah dengan narkoba. Tentu saja persepsi tersebut salah besar,” Jelas Agus meluruskan persepsi masyarakat yang salah. Dalam kesempatan berbeda di Kecamatan Subang, penyuluh Juju Junaedi, menyatakan dalam Undang Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang berlaku di Indonesia bahwa kasus yang terkait dengan narkoba dalam persidangan tidak menghadirkan saksi mata. Hal ini tentu bukan tanpa alasan karena

selain penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu extraordinary crime, juga dimaksudkan untuk melindungi saksi dari kejahatan mafia narkoba, “Bagi Polri dan BNN dengan melindungi kerahasiaan saksi bermanfaat pula untuk pengembangan mengungkap kasus yang lebih besar lagi,” kata Juju. Oleh sebab itu, Juju Junaedi berpesan pada masyarakat untuk memiliki keberanian yang cukup ketika melihat kasus narkoba yang terjadi dilingkungannya untuk tidak segansegan melapor dan berkonsultasi dengan BNN. Juju juga menghimbau untuk masyarakat kecamatan Subang agar mengadakan penyuluhan dari BNN untuk desanya masingmasing. Tentunya bukan karena desa yang diberi penyuluhan telah bermasalah dengan narkoba, namun BNNK Kuningan berniat mengajak masyarakat melakukan tindakan pencegahan atau preventif yang manfaatnya optimal dengan biaya yang lebih minimal. (lis) SINAR BNN 17 EDISI VI - 2014

lintassektoral BNK Sukoharjo, me nerapkan sebuah konsep Soft Rehabi litasi, sebuah konsep yang merangkul serta pendekatan kepada para pemakai Narko ba secara individu dan psikologis.

A

nak muda Sukoharjo kian menunjukkan eksistensi positifnya. Melalui komunitas yang mereka bangun, virus positif, kreatif dan sportif mulai tumbuh kembang. Mereka mulai menghabiskan energinya untuk membuat even menarik, sehingga tidak ada waktu lagi untuk nongkrong tanpa arti, minum miras bahkan narkoba. Seperti diungkapkan Sigit, Ketua Respector (komunitas fans dari grup band Bondan and Fade2black) cabang Sukoharjo, bahwa anak muda Sukoharjo kini banyak menunjukkan eksistensinya untuk halhal yang positif. Kini, lanjutnya, komunitas musik saja terus berbaur satu sama lain, dan sering berkumpul di Sekretariat Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sukoharjo untuk merancang serangkaian kegiatan yang positif di lingkungan mereka. “Kita pernah membuat even seperti guitar clinic, seminar dan sejumlah kegiatan positif lainnya yang bertema


Komunitas Anak Muda Anti Narkoba Terus Berkembang anti narkoba, dan itu dilakukan atas prakarsa BNNK Sukoharjo dan komunitas anak muda di Sukoharjo,” jelas Sigit. Sementara itu, BNK Sukoharjo, menerapkan sebuah konsep Soft Rehabilitasi, sebuah konsep yang merangkul serta pendekatan kepada para pemakai Narkoba secara individu dan psikologis, sehingga para pemakai Narkoba dalam masa Rehabilitasi tetapi tidak merasa dalam Rehabilitasi. Seperti diungkapkan Sekretaris BNK Sukoharjo, Agus Widanarko, BNK telah merehabilitasi para mantan pencandu dengan konselor Sabtu

curhat, melibatkan para mantan pemakai narkoba yang sudah pulih untuk menerima curhat para pemakai yang ingin pulih, “Untuk pecandu yang tidak cukup dengan rehab secara psikologis, kita koordinasikan dengan institusi medis jaringan kita ke RSUD Muwardi dan Puskesmas Manahan untuk pemberian Metadon secara gratis bagi pecandu Narkoba yang ingin pulih,” jelas Agus. Menurut Agus, BNK tidak akan mampu sendirian dalam memberantas narkoba, sebagai langkah penting Agus mulai merangkul berbagai perkumpulan

anak-anak muda di wilayah Sukoharjo, dari klub motor, klub musik hingga suporter bola untuk menjadi relawan sekaligus mitra BNK untuk membentuk Komunitas Pemuda Anti Narkoba, “Alasanya diantara para anak muda itu kemungkinan ada yang sudah terkena narkoba minimal minuman keras, nah dengan mereka mau kolaborasi jadi mitra atau relawan BNK maka mereka akan dengan sendirinya mengurangi kebiasaaan miras, atau sebisa mungkin meninggalkan miras bagi yang sudah kena miras,” ujar Agus. (pas)


lintassektoral

Narkoba

Bencana Nasional dari narkoba. “Sedangkan dalam konteks rehabilitasi, peran yang bisa dimaksimalkan adalah dengan menggiring para pengguna agar mau melaporkan dirinya ke IPWL, sehingga mereka segera ditangani agar bisa direhabilitasi,” ujar Ratna dalam kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerakan Bhayangkari Ke-62 di Balai Pertemuan Polda Metro, Selasa pekan lalu. Lebih khusus lagi Ratna menyayangkan begitu banyak wanita yang terjerat dalam masalah narkoba baik sebagai pengguna, kurir bahkan bandar. Dalam pengamatannya, wanita mudah terperosok dalam masalah narkoba karena Ratna Djoko Suyanto, Ketua II SIKIB memberikan sambutan dalam kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerakan Bhayangkari sejumlah factor,“Secara Ke-62 di Balai Pertemuan Polda Metro atna Djoko keluarga harus dibangun psikis wanita lebih Suyanto, Ketua II dan senantiasa diperkuat. rentan untuk mengalami tekanan atau depresi SIKIB Pencegahan mutlak Pencegahan mutlak mengungkapkan narkoba harus diperkuat dari mulai sehingga banyak yang terkena kasus harus diperkuat dari telah menjadi salah satu lingkungan keluarga. penyalahgunaan narkoba, bencana nasional. Betapa Kegiatan pencegahan, mulai lingkungan tidak, jumlah korban ungkapnya, bisa dilakukan sedangkan dalam konteks dengan hal-hal sederhana kejahatan seperti banyak keluarga. sangat banyak, dan wanita jadi kurir karena kecenderungannya selalu seperti sosialisasi kaum wanita banyak meningkat tahun demi langsung di lingkungan yang diperdaya,” pungkas tahun. Menurutnya, kunci masyarakat tentang Ratna. (pas) penting adalah ketahanan bahaya yang ditimbulkan

R



lintassektoral

Olahraga Tanpa Doping dan Narkoba B

anyak cara yang dilakukan oleh para pemuda sportif dan kreatif yang tergabung dalam komunitas Pemuda Mitra Anti Narkoba di Kota Sukoharjo untuk memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas). Para pemuda dari berbagai komunitas ini menyatakan dengan tegas bahwa dunia olahraga tidak boleh dikotori dengan narkoba dan doping. Pemuda Mitra Anti Narkoba yang dimotori oleh Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo


selama ini memang mengusung motto hidup positif, sehat, dan kreatif. Mereka menilai, narkoba hanya akan menjadi alat penghancur dan penghambat dunia kreativitas serta sportivitas. Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia olahrga dan masalah narkoba, sejumlah Mitra BNK Sukoharjo ini, yang berasal dari komunitas karate, bulu tangkis, dan sejumlah komunitas lainnya menggelar aksi damai untuk

mengampanyekan anti doping dan narkoba dalam dunia olahraga. Koordinator aksi damai, Agus Widanarko mengungkapkan, para pemuda mitra BNK Sukoharjo ini menyatakan tidak memakai doping dan juga Narkoba untuk mencapai prestasi. Yang terpenting untuk ditonjolkan oleh pemuda ini adalah mengenai pentingnya hidup sehat dengan berolahraga. “Dalam rangka memperingati Haornas kali ini, para pemuda yang tergabung dalam

Komunitas Pemuda BNK ingin memasyarakatkan olahraga dan juga menolak doping dengan Narkoba untuk meraih prestasi,” ungkap Agus Widanarko. Aksi damai kali ini diikuit oleh sejumlah atlet karateka dan bulu tangkis dengan menggelar orasi dan pernyataan sikap anti doping dan anti narkoba di dunia olahraga. Mereka berharap, dunia olahraga ke depan bisa lebih baik lagi dan tidak ada praktik kecurangan, seperti menggunakan Doping dan Narkoba. (lis)


lintassektoral

BNN Gandeng Jasa Marga

Optimalkan Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Pentingnya Rehabilitasi Jasa Marga memiliki otoritas dalam penge lolaan jalan tol. Karena itulah, jalan tol dapat dimanfaatkan sebagai salah satu wahana sosialisasi masalah narkoba.

P

enanggulangan narkoba membutuhkan sinergi lintas sektoral, agar hasilnya maksimal. Sebagai salah satu langkah nyata BNN dalam optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), BNN menggandeng PT. Jasa Marga. Dalam konteks prevensi, upaya nyata kedua instansi akan dioptimalkan dalam bentuk pemanfaatan ruang publik yang berada di bawah kewenangan Jasa Marga, yaitu Jalan Tol untuk sosialisasi tentang masalah narkoba. Sebagai bentuk komitmen kerja sama

Kepala BNN, DR. Anang Iskandar dan Direktur PT. Jasa Marga menjalin kerjasama

yang akan dibangun ke depan, BNN bersama PT Jasa Marga melakukan penandatanganan nota kesepahaman, di Jakarta, baru-baru ini. Kerja sama ini dioptimalkan terfokus dalam sosialisasi masalah bahaya narkoba dan pentingnya rehabilitasi. Jika dilihat dari segi potensinya, Jasa Marga tentu memiliki peluang untuk membantu sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya rehabilitasi terutama mengenai program Wajib


Lapor bagi pecandu narkotika. Jasa Marga memiliki otoritas dalam pengelolaan jalan tol. Karena itulah, jalan tol dapat dimanfaatkan sebagai salah satu wahana sosialisasi masalah narkoba. Termasuk isu pentingnya rehabilitasi dan wajib lapor. Adapun ruang lingkup kerja sama yang dibangun antara kedua instansi yaitu diseminasi informasi dan advokasi mengenai pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika, pemanfaatan

area jalan tol untuk sosialisasi bahaya Narkotika; sosialisasi wajib lapor bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam bidang P4GN. Kepala BNN, DR Anang Iskandar, berharap melalui kerja sama ini, masyarakat semakin paham tentang permasalahan narkoba, sehingga semakin proaktif untuk mendukung gerakan rehabilitasi. (pas) SINAR BNN 21 EDISI VI - 2014

opiniopini

“Quo Vadis” Pengguna Narkoba? OLEH : DR. ANANG ISKANDAR

berbeda. Humanis karena mendekriminalisasikan Penyalah Guna, dengan ketentuan Penyalah Guna dan dalam keadaan ketergantungan yang dikenal dengan pecandu baik bermasalah dengan hukum maupun tidak oleh UU diwajibkan untuk direhabilitasi (pasal 54). Penyalah Guna yang dalam ketergantungan ini apabila bermasalah dengan hukum diberi alternatif ndang-undang (UU) penghukuman berupa No. 35 Tahun 2009 “hukuman rehabilitasi” tentang Narkotika terbukti salah maupun tidak adalah UU yang di pengadilan dan masa sangat “seksi”, sangat menjalani “rehabilitasi” ini keras terhadap para diperhitungkan sebagai pengedar narkoba, masa menjalani hukuman karena diberlakukannya (pasal 103), dimana tujuan hukuman maksimum, yang merupakan “roh” dapat dijatuhi hukuman undang – undang narkotika terberat (hukuman mati), adalah menjamin upaya bahkan diperberat dengan pengaturan rehabilitasi perampasan aset pelakunya, medis dan rehabilitasi sosial disisi lain sangat humanis bagi Penyalah Guna dan terhadap Penyalah Guna Pecandu (pasal 4), pada meskipun Penyalah hakekatnya penanganan Guna narkoba dilarang Penyalah Guna dan dan dinyatakan sebagai Pecandu yang bermasalah kejahatan “mogol”, bukan dengan hukum, oleh UU tindak pidana ringan dan dijamin bermuara di juga bukan tindak pidana tempat rehabilitasi, bukan berat, karena diancam dipenjara. dengan hukuman penjara Sedangkan Penyalah maximal 4 tahun (pasal Guna dalam keadan 127), yang menurut ketergantungan, yang hukum acara diatur secara melaporkan diri ke Rumah 22 SINAR BNN EDISI VI - 2014

U

sakit atau Puskesmas yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, yang berfungsi sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk mendapatkan perawatan, dinyatakan oleh undang undang “tidak dituntut pidana”. Kemudian setelah mendapatkan perawatan ternyata yang bersangkutan kambuh kembali, UU memastikan tetap tidak dituntut pidana (pasal 128). “Seksinya” undang – undang narkotika saat ini, karena Indonesia ikut menandatangi konvensi – konvensi Internasional tentang narkotika dan diadopsi kedalam UU narkotika yang berlaku saat ini. Konvensi tunggal tentang narkotika tahun 1961 menghasilkan keputusan bahwa masalah penggunaan narkoba illegal masuk dalam lingkup pelanggaran hukum dan penggunaanya dinyatakan sebagai kejahatan serius yang harus dihukum pidana, kemudian pada Amandemen Konvensi tunggal tentang narkotika tahun 1972, menghasilkan Amandemen Protokol 1971 dan ditambahkan ketentuan bahwa, masalah penggunaan Narkoba illegal masuk juga lingkup

kesehatan, dimana pengguna Narkoba sebagai orang sakit diperlukan upaya pemulihan melalui rehabilitasi. Dalam sidang PBB tentang narkotika dan psikotropika, tahun 1988, menghasilkan keputusan bahwa pengguna narkoba yang bermasalah dengan hukum diberikan alternatif berupa hukuman “rehabilitasi”. Siapakah Penyalah Guna ? Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pengguna illegal) dalam bahasa sehari – hari masyarakat dikenal sebagai pengguna atau orang mengkomsumsi narkoba. Penyalah Guna yang bermasalah dengan hukum dalam kontruksi hukum positif berdiri pada dua dimensi, dimensi kesehatan dan dimensi hukum. Oleh karena itu undang – undang narkotika kita menganut double track system pemidanaan, yaitu Penyalah Guna dan dalam keadaan ketergantungan dapat dihukum pidana dan dapat juga dihukum rehabilitasi.


opiniopini Saat ini yang terjadi adalah para Penyalah Guna dikontruksikan masuk pada dimensi hukum murni, tanpa dilakukan penilaian apakah dan bagaimankah peran Penyalah Guna tersebut, apakah sudah kecanduan atau bagaimana tingkat kecanduannya, sehingga dimensi kesehatan sangat penting untuk menentukan hal tersebut. Tidak dilakukannya penilaian ini menyebabkan Penyalah guna lepas dari dimensi kesehatan, hal ini bertentangan dengan hukum acara dan aspek Hak Asasi Manusia. Pilihan memasukkan para Penyalah Guna dalam dimensi hukum murni (berdasarkan konvensi 1961), tanpa mengindahkan dimensi kesehatan (hasil sidang PBB tentang narkotika dan psikotropika tahun 1988) menyebabkan permasalahan penyalahgunaan narkoba jauh dari akses untuk mendapatkan rehabilitasi, sehingga permasalahan penyalahgunaan narkoba dunia belum dapat diatasi dan hanya dapat ditekan. Hal tersebut seiring dengan yang terjadi di Indonesia saat ini. Bahkan yang terjadi saat ini “Perang melawan narkoba yang sudah dilaksanakan lebih dari 40 tahun, dianggap gagal oleh masyarakat dunia, karena yang diperangi penggunanya bukan cartelnya saja”. Ekspektasi terhadap dekriminalisasi pengguna Narkoba Dengan mendekatkan akses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, diharapkan mereka

yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba dapat pulih, sehingga mereka tidak terbebani kerugian “ekonomi dan sosial”, masa depan mereka lebih baik. Hal tersebut juga berdampak pada menurunya permintaan atau kebutuhan akan narkoba, sehingga “bisnis” narkoba cenderung “tidak laku”. Dengan ditempatkannya pengguna narkoba kedalam rehabilitasi, diharapkan masalah yang saat ini terjadi di Lembaga Pemasyrakatan yaitu over load, drug related crime di dalam Lapas dapat diminimalisir. Dampak sesungguhnya yang diinginkan dari dekriminalisasi pengguna narkoba adalah, timbulnya keinginan dari masyarakat yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba untuk menyembuhkan diri secara mandiri, dan memenuhi kewajiban yang diatur dalam UU yaitu melaporkan diri secara sukarela ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), untuk mendapatkan perawatan sehingga perbuatan mengkonsumsi narkoba tidak dituntut pidana, (pasal 128). Ekspektasi ini sejalan dengan “roh” UU Narkotika, yaitu menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Dekriminalisasi ‘“ legalisasi Dekriminalisasi secara umum diartikan suatu proses penghapusan


sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan, yang semula merupakan tindak pidana dan juga penghapusan sanksinya berupa pidana yang sering diartikan sebagai legalisasi oleh masyarakat. UU Narkotika kita mengatur tentang dekriminalisasi Penyalah Guna Narkoba, namun tidak secara explisit menyatakannya. Itu sebabnya terjadi kerancuan dengan legalisasi dan sering keliru dipahami. Menurut Europion Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) yang berpusat di Lisbon, Portugal, menggaris bawahi ; Decriminalisation of drug possession or use can be defined as “removal of sanctions under criminal law, with optional use of administrative sanctions, such as the application of civil fines or court ordered therapeutic responses”. Oleh karena itu saya mendefinisikan berdasarkan hukum positif kita ; dekriminalisasi Penyalah Guna adalah “pemilihan sanksi rehabilitasi dari pada sanksi pidana. Membawa, memiliki, menguasai, menggunakan narkotika dengan jumlah tertentu untuk diri sendiri, merupakan perbutan melanggar hukum pidana, tetapi tidak dijatuhi sanksi pidana penjara, melainkan sanksi untuk melaksanakan rehabilitasi”. Fakta Empiris Indonesia dihadapkan pada bertambahnya jumlah pengguna narkoba dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dilihat dari

meningkatnya prevalensi pengguna narkotika yang saat ini sudah mencapai 2,23% atau sekitar 4,2 Juta orang. Berdasarkan data terakhir per 12 Agustus 2014, dari Ditjen Pemasyarakatan, jumlah Napi yang terkait dengan masalah narkoba sebesar 49.896 orang, yang terdiri dari Produsen sekitar 952 orang, Bandar 5.430 orang, Pengedar 22.092 orang, Penadah 2.490 orang, dan Pengguna sebesar 18.905 orang. Masalah lain yang timbul adalah drug related crime, dalam wajah ditemukannya peredaran narkoba dan pabrik narkoba, yang beroperasi di dalam lapas, ditemukan pula bisnis narkoba di dalam dan dikendalikan dari dalam Lapas. Di luar Lapas, dalam kehidupan sehari – hari, pengguna narkoba yang sudah dalam kondisi ketergantungan, sering melakukan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kita Pilih yang Mana ? Untuk menjawab pertanyaan ini, yang paling utama adalah menyamakan persepsi antar penegak hukum dan masyarakat, bahwa pengguna narkoba adalah orang sakit yang harus diselamatkan. Institusi penegak hukum dan pengemban fungsi kesehatan serta sosial telah mengambil langkah maju, melalui peraturan bersama yang pada intinya sepakat untuk penanganan pengguna narkoba yang bermasalah dengan hukum, bermuara pada hukuman rehabilitasi. Pilihan kita menentukan masa depan bangsa… SINAR BNN 23 EDISI VI - 2014

liputankegiatan

Bikers Harus Proaktif Sosialisasi Bahaya Narkoba Bikers dapat menjadi teladan bagi kalangan komunitas lainnya bila memberikan contoh baik seperti peduli bahaya nar koba. Tanggung jawab menanggulangi narkoba merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk bikers.

K

omunitas penyuka motor atau lazim dikenal dengan bikers diminta lebih aktif dalam menyampaikan pesan bahaya narkoba. Kesukaan mereka mengendarai motornya di jalanan dihimbau juga dapat menyisipkan kampanye tersebut ke masyarakat. Hal itu dikatakan Ketua Umum LSM GMDM Jefri Tambayong saat kegiatan Pemberdayaan Lingkungan Masyarakat dalam P4GN bersama kalangan bikers, di Jakarta, belum lama ini. Menurutnya, langkah seperti itu dirasa efektif


Komunitas Bikers deklarasi anti narkoba

guna menjelaskan bahaya narkoba ke masyarakat. Pasalnya, bikers dikenal kerap berkeliling mengendarai motornya dan tampak terlihat oleh masyarakat,“Kalau setiap mengendarai motor saat berkeliling membawa pesan bahaya narkoba melalui atributnya, lalu itu dibaca oleh masyarakat, tentu akan cepat dipahami,” tandas Jefri. Apalagi para bikers bukan hanya menunjukkan aksi bermotor di dalam kota tempatnya berkumpul, Tetapi juga sering bermotor hingga keluar

kota dan akan semakin lebih luas diketahui masyarakat,“Semua tergantung kepedulian dan komitmen bikers ikut memerangi narkoba,” ujar Jefri. Begitu pula pergaulan bikers dengan sesamanya diharapkan dapat mengingatkan mengenai bahaya narkoba. Hal ini dimintanya karena komunitas bikers masih dinilai negatif dalam pergaulan dan salah satunya terlibat narkoba maupun minuman keras,“Anggapan tersebut akan berubah bila bikers

melakukan kreatifitas berperan menanggulangi narkoba,” lugas Jefri. Sementara itu Direktur Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Brigjen Pol Siswandi mengemukakan, bikers dapat menjadi teladan bagi kalangan komunitas lainnya bila memberikan contoh baik seperti peduli bahaya narkoba, “Tanggung jawab menanggulangi narkoba merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk bikers,” tandas Siswandi. (has)


liputankegiatan

BNN Jalin Kerja Sama dengan Unmer Malang

B

adan Narkotika Nasional (BNN) menjalin kerja sama dengan Universitas Merdeka (Unmer) dalam konteks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan kampus. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Merdeka (Unmer) di Gedung Rektorat Unmer, belum lama ini. Rektor Unmer, Prof Dr Anwar Sanusi,

dan Kepala BNN, Dr Anang Iskandar, langsung menandatangani nota kesepahaman itu. Di sela-sela kegiatan tersebut, Rektor mengatakan, salah satu implementasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah pelaksanaan tes urine bagi seluruh civitas akademika kampus Unmer. Menurut Anwar, penanggulangan narkoba merupakan satu hal penting karena masalah ini telah menjadi penyakit bangsa yang mengancam kelangsungan generasi.


Karena itulah pihaknya berkomitmen untuk turut mendukung BNN dalam rangka penanggulangan narkoba. “Kerja sama ini sebagai respon atas penyalahgunaan narkotika yang merupakan satu dari tiga penyakit bangsa yang terus terjadi. Alasan lain, karena angka peredaran narkotika di kalangan remaja sangat memprihatinkan,” ujar Anwar. Universitas Merdeka Malang ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengadakan acara Seminar Nasional yang mengangkattema “Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika (Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika)” Sementara itu, Kepala BNN DR. Anang Iskandar, dalam kesempatan tersebut mengulas tentang Politik Hukum Penanganan Penyalahgunaan Narkotika. (pas)


aspirasiwarga

Rostamaji Korniawan

Narkoba,Wisata, serta Pengawasan Bea dan Cukai penangawasan bea dan cukai terhadap pergerakan masuk ndonesia masih dan keluarnya barang. menjadi target Hanya saja, semua ini pemasaran obat tergantung kepada obatan terlarang seperti kualitas sumber daya narkotika dan sejenisnya. manusia yang dimiliki Pencegahan masuknya oleh jajaran Bea dan barang – barang tersebut Cukai, sebab sumber daya terus menjadi perhatian manusia yang menjadi aparat keamanan motor penggerak sistem nasional maupun yang diterapkan selama petugas yang memiliki ini. kewenangan terhadap Menurut penelitian pengawasan masuk yang disampaikan oleh dan keluarnya barang pihak Badan Narkotika – barang di Indonesia. Nasional, sebanyak 4 Petugas bea dan cukai juta jiwa diperkirakan merupakan salah satu telah mengkonsumsi pihak yang terlibat narkoba selama tahun dalam pengwasan masuk 2014 (Vivanews.com, dan keluarnya barang 16 Juni 2014). Bahkan – barang di Indonesia. pihak Kementerian Menjelang pemberlakuan Hukum dan Hak Asasi Masyarakat Ekonomi Manusia menyebutkan Asean 2015, intensitas bahwa pada tahun 2015 pengawasan petugas diperkirakan pengguna bea dan cukai narkoba bisa mencapai semakin ditingkatkan 5,8 juta jiwa (Merdeka. mengingat masih com, 11 Juni 2014). banyak ditemukannya Peningkatan jumlah tindakan yang melanggar pengguna narkoba ketentuan tentang tersebut cukup signifikan pemasukan obat - obatan ketika negara sedang terlarang tersebut. Sistem bersiap diri meghadapi aplikasi National Single tantangan yang semakin Window menjadi sistem kompetitif di mana yang memudahkan komunitas ASEAN akan

I


segera diberlakukan pada tahun 2015 mendatang. Jika hal ini tidak diantisipasi sejak dini, maka keunggulan demografi yang dimiliki Indonesia tidak akan memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Bebasnya aliran barang, modal, investasi, tenaga kerja, dan jasa ke dalam dan ke luar Indonesia ketika Masyarakat Ekonomi Asean 2015 diberlakukan bisa menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh pihak - pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperdagangkan obat - obatan terlarang. Di dalam Deklarasi ASEAN yang disepakati bersama di Manila pada tahun 1998 disebutkan bahwa negara – negara Asia Tenggara sepakat untuk menanggulangi kejahatan drug trafficking yang terjadi lintas negara secara bersama - sama. Deklarasi ini menjadi pegangan bahwa ketika kejahatan

obat - obatan terlarang terjadi di Indonesia, maka Indonesia maupun negara – negara Asia Tenggara lainnya memiliki kewajiban untuk memberantas kejahatan tersebut. Hal yang perlu disadari saat ini adalah penyebarluasan barang – barang terlarang melalui jalur sektor pariwisata. Di satu sisi, sektor ini mampu memberikan manfaat bagi perekonomian lokal dan nasional. Namun di sisi lain, sektor ini juga menyimpan bahaya yang mengintai bagi keamanan dan struktur sosial di masyarakat. Pada informasi statistik yang disampaikan oleh Biro Pusat Statistik tahun 2008 disebutkan bahwa jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia di dominasi dari negara - negara Asia Tenggara dengan jumlah 2,7 juta visitor. Kemudian, 2,1 juta visitor menjadi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dari negara - negara Asia Pasifik. Sedangkan


aspirasiwarga wisatawan yang berasal dari negara - negara Eropa dan Amerika hanya mencapai 1,1 juta visitor. Untuk negara - negara Afrika dan Timur Tengah, jumlah wisatawan tidak lebih dari 100 ribu visitor. Jumlah tersebut cukup sedikit namun memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap kejatan penyelundupan obat obatan terlarang. Sementara itu, data yang ditunjukkan oleh United Nation Office on Drugs and Crime memperlihatkan penggunaan ganja (cannabis), opium (opioids), dan candu (opiates) selama tahun 2012 di dominasi oleh negara - negara di benua Asia. Setelah benua Asia, pengguna obat - obatan terlarang tersebut juga ditemukan di benua Afrika, Amerika, Eropa, dan Oceania. Jika kita mencermati informasi tersebut secara seksama, terdapat indikator yang dapat digunakan untuk melihat hubungan antara kedatangan wisatawan mancanegara dengan pengguna obat - obatan terlarang melalui analisa link and match.. Dari analisa tersebut, dapat dibuat sebuah asumsi yang mengarah kepada konektivitas anatar jumlah wisatawan yang berkunjung dengan pengguna narkoba di mana pengguna narkoba yang terbanyak ditemukan di negara - negara Asia. Hal

ini tampak memiliki kaitan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang di dominasi juga dari negara - negara Asia. Dengan demikian Asia memiliki tingat kerentanan sebagai potensi pengguna dan penyebar obat - obatan terlarang. Disamping itu, informasi yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional melalui berita yang ditulis oleh harian surat kabar Koran Tempo tanggal 16 September 2014 menyebutkan bahwa sebagian jaringan penyebaran obat - obatan terlarang terkonsentrasi di beberapa negara yang berada di benua Asia seperti Cina, Filipina, Iran, India, dan Malaysia. Selain negara - negara tersebut, Belanda dan Nigeria juga merupakan negara yang memiliki jaringan pengedar obat - obatan terlarang di Indonesia. Informasi ini menambah keyakinan bahwa penyalahgunaan obat - obatan terlarang lebih banyak ditemukan di negara - negara Asia, walaupun konektivitas dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia belum dapat diuji kebenarannya pada analisa ini. Tabel 1 dibawah hanya ingin memperlihatkan petunjuk sederhana yang mencoba mengkaitkan kedatangan jumlah wisatawan mancanegara dengan rute penyelundupan


obat - obatan terlarang. Malaysia, Cina dan India menjadi negara yang memiliki potensi besar bagi penyelundupan tersebut. Pada tabel tersebut terlihat jumlah wisatawan yang berkunjung pada bulan Januari 2014 melalui pintu masuk yang diindikasikan sebagai wilayah yang rentan dengan masuknya obat - obatan terlarang memiliki kesamaan dengan rute - rute yang dilalui oleh para penyelundup obat - obatan terlarang, walaupun jalur yang ditempuh penyelundup obat - obat terlarang belum tentu melalui jalur resmi yang biasanya dilalui oleh wisatawan mancanegara. Kepulauan Riau dan Jakarta merupakan pintu masuk yang memiliki kunjungan wisatawan paling padat dibandingkan dengan wilayah - wilayah lainnya. Namun demikian, pintu kedatangan wisatawan mancanegara di wilayah lainnya juga memiliki potensi penyelundupan yang sama dengan pintu masuk wisatawan mancanera yang telah disebutkan pada Tabel 1 tersebut. Dari gambaran ini, bentuk dan intensitas pengawasan peredaran obat - obatan terlarang harus terus ditingkatkan. Peningkatan kualitas pengawasan dari para petugas yang berwenang memang perlu untuk ditingkatkan, terutama

pengawasan yang dilakukan oleh pihak di lingkungan bea dan cukai yang salah satunya berfungsi sebagai garda pengawas lalu lintas barang dan manusia ketika wisatawan masuk dan keluar Indonesia. Untuk itu perlu perubahan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur yang menangani masalah pengawasan, terutama perubahan pada cara pandang yang dijalankan oleh petugas yang telah diamanatkan tanggung jawab berat ini. Perubahan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk perubahan sikap dengan mengedepankan sikap proaktif dibandingkan dengan sikap reaktif. Selain itu, pandangan yang berorientasi kepada pemecahan masalah, memupuk sikap percaya diri yang tinggi, mengembangkan value, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, mengembangkan bakat serta kemampuan, berpikiran out of the box, dan mampu mengarahkan kepada hal - hal inovatif merupakan hal - hal yang juga diharapkan menjadi bagian perubahan pada sektor pengawasan oleh petugas Bea dan Cukai. Apabila perubahan ini dapat diterapkan secara sempurna, maka intensitas peredaran obat - obatan terlarang melalui jalur pariwisata dapat diminimalisir.


aspirasiwarga

Bubup Prameshwara

Anti Narkoba : Antara SBY dan BNK Sukoharjo

Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional yang digelar di Istana Negara yang dihadiri oleh presiden SBY, Kepala BNN DR. Anang Iskandar dan beberapa pejabat pemerintah lainnya. SBY pun saat memberikan pidatonya, menyoroti tentang bahaya narkoba bagi bangsa ini. “Kejahatan narkoba sungguh serius dan berbahaya, karena narkoba merusak generasi bangsa di negara manapun, merusak karakter, fisik dan menghambat kemajuan bangsa” (sumber : okezone) Dijelaskan mengenai maraknya narkoba hingga menyebabkan kejahatankejahatan lain seperti pencurian, perampokan, hingga money laundryng, namun sayang tak dijelaskan pula bila dampak narkoba juga dapat menimbulkan korupsi. Hal ini bisa saja terjadi, sebagai contoh, demi narkoba seseorang


akan dimungkinkan menggelapkan dana yang bukan semestinya, demi narkoba seseorang mau disogok untuk memuluskan transaksi narkoba, dll. Dalam kesempatan tersebut presiden SBY juga menyampaikan 6 instruksi mengenai pemberantasan narkoba. Dilansir dari detik.com,

inilah ke-6 instruksi SBY : 1. “Mari kita tingkatkan intensitas dan ekstensitas pemberantasan pencegahan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba, jangan menunggu hari esok mula luar”. 2. “Mari kita tingkatkan kerjasama regional dan

internasional yang lebih efektif agar tidak semudah itu pengaruh sindikat narkoba intenasional mengobokobok negeri kita”. 3. “Para pendidik, orang tua, pemuka agama, dan semua pihak untuk lebih aktif dalam membimbing, menyadarkan masyarakat kita utamanya generasi


aspirasiwarga muda agar tidak tersesat di jalan yang salah”. 4. “Aparat penegak hukum, kepolisian, saya harapkan lebih aktif membongkar, mengadili para pelaku kejahatan narkoba, berikan sanksi yang keras namun tetap adil”. 5. “Saya sungguh berharap masyarakat kita memiliki kepedulian yang tinggi di RT/ RW, kelurahan, desa. Harus ada kepedulian masyarakat lokal di negeri ini, tidak boleh terjadi ada sebuah rumah yang dijadikan pabrik narkoba dan tetangganya tidak tahu”. 6. “Pemerintah akan terus bekerja sekeras-kerasnya, saya ajak dunia usaha yang memiliki kemampuan untuk bersama-sama membangun pusat-pusat rehabilitasi korban narkoba agar mereka bisa kembali ke masyarakat”. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sukoharjo Jauh sebelum pidato presiden ini, BNK Sukoharjo pun sebenarnya telah banyak melakukan aksi nyata mengkampanyekan Gerakan Anti Narkoba. BNK Sukoharjo yang dalam rentang waktu 2010-2011 menargetkan untuk melakukan 1000 penyuluhan narkoba di seantero Sukoharjo, termasuk memenuhi undangan penyuluhan di kota-kota sekitar seperti Solo, Klaten, Karanganyar, dll. BNK Sukoharjo juga

turut menggandeng beberapa komunitas yang ada di Sukoharjo untuk turut membantu mengkampanyekan Gerakan Anti Narkoba. Beberapa komunitas yang dirangkul antara lain, BKC (Brotherhood RX-King Club), Mawar Merah Slankers Sukoharjo, Sapu Raiders (komunitas pecinta alam), YATC (Yamaha All Type Community), GOW (Gabungan Organisasi Wanita), Komunitas Baca Sukoharjo, Ki Suryo (komunitas jeep), VOCUS (komunitas VW), dll. Dengan banyaknya lapisan komunitas yang bergabung dalam ‘volunteer’ BNK Sukoharjo, maka diharapkan mampu menyentuh segala lapisan masyarakat yang selama ini sangat jarang atau mungkin sulit tersentuh. Sebagai contoh kecil saat bulan suci Ramadhan BNK


Sukoharjo melakukan “Gerakan SMS sahur, anti narkoba”. Dengan kegiatan ini, diharapkan akan mendapat dua manfaat sekaligus yaitu membangunkan orang untuk sahur dan kampanye anti narkoba. Acara-acara penyuluhan pun sering dilakukan di sekolah, pertemuan kelurahan, pertemuan ibu-ibu PKK, acara-acara anak muda, dan tentu saja acara yang diadakan sendiri oleh BNK Sukoharjo. Yang menarik dan pantas dicontoh adalah, aksi ini adalah murni kesadaran semua elemen yang terlibat. Bahkan ketika Sekretaris BNK Sukoharjo, Agus Widanarko atau yang biasa dipanggil Danar, saya hubungi via telefon, mengatakan : “Semua biaya tak ada subsidi, bahkan pajak listrik di kantor pun saya sisihkan sebagian dari

‘amplop’ yang diberikan pihak pengundang saat saya melakukan penyuluhan. Jadi gak ada tuh yang namanya saya dapat gaji”. Sungguh sesuatu yang patut mendapatkan apresiasi yang tinggi, karena kegiatan ini bisa dibilang “from zero to hero”. Bagaimana tidak, berawal hanya dari sebuah gagasan kepedulian maka terciptalah sebuah kegiatan positif untuk memerangi narkoba. Setiap bulan selalu saja melakukan kegiatan positif untuk mempererat hubungan persaudaraan antar komunitas BNK Sukoharjo, semisal nonton bareng MotoGP, nonton bareng siaran sepakbola, diklat sederhana fotografi, seminar komunitas baca, hingga pentas seni. Dari mana dana untuk melakukan kegiatan tersebut ? Beruntunglah para anggota BNK Sukoharjo tidak sedikit yang mempunyai koneksi untuk mengajukan sponsor demi suksesnya acara yang akan digelar. Dari acara kecil seperti seminar yang membutuhkan adanya snack, hingga acara besar yang membutuhkan panggung seperti pentas musik, semua inisiatif dari masingmasing komunitas untuk bersama-sama mensukseskan acara sekaligus membawa pesan perdamaian Kampanye Anti Narkoba.


artikelartikel

Upaya Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Kerja Oleh: Yappi Manafe

U

paya Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan KerjaIlustrasi Hasil Penelitian BNN dan Puslitkes UI, tahun 2011menunjukan prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia (di antara penduduk berumur umur 10 – 59 tahun) diproyeksikan meningkat tiap tahun: Tahun 2008 = 1,99 % (3,6 – 3,8 juta), Tahun 2011 = 2,2% (3,8 – 4,2 juta), Tahun 2013 = 2,56 % dan Tahun 2015 = 2,8 % (5.1 juta) Dari sudut rehabilitasi, jumlah pecandu narkoba yang memperoleh layanan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia (tahun 2010) masih terbatas yaitu sekitar 18.000 orang (0,47%). Dari sekitar 4,2 juta penyalahguna narkoba di Indonesia, 70% penyalahguna (setara dengan 2.940.000 orang) berada di tempat kerja. Penyalahgunaan narkoba di tempat kerja, menimbulkan berbagai permasalahan baik terhadap diri penyalahguna, terhadap kolega, dan pimpinan


Pemerhati Masalah Narkoba

tempat kerja. Kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari dampak penyalahgunaan narkoba pada tahun 2011 berjumlah Rp 48,2 triliun. World Drug Report 2014 melaporkan tantangan yang dihadapi masyarakat dunia dalam menanggulangi permasalahan narkoba menjadi semakin kompleks, terutama terkait dengan semakin maraknya peredaran NPS (New Psychoactive Substances) atau yang dikenal dengan nama Legal Designer, Legal High, dan dipasarkan secara masif melalui Internet, serta maraknya penyalahgunaan obatobatan yang dibeli berdasarkan resep dokter. Saat ini telah beredar 364 jenis NPS di 90 negara (termasuk Indonesia), yang belum masuk dalam kontrol intenasional. Di Indonesia, BNN telah menemukan 29 jenis NPS, dan sebagian dari NPS yang beredar di Indonesia (18 jenis NPS) telah dimasukan kedalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan,

dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, penyalahgunaan 18 jenis NPS tersebut di Indonesia menjadi ilegal dan si penyalahguna dapat dihukum. Terdapat 9 (sembilan) kategori NPS yang diperjualbelikan di pasara yaitu: 1. Aminoindanes; 2. Synthetic Cannabinoids (nama jalanan: spice, K2, kronik); 3. Synthetic Cathinones; 4. Ketamine and PhencyclidineType Substance; 5. Phenethylamines; 6. Piperazines; 7. PlantBased Substances (tanaman Kratom di Asia Tenggara, Salvia Divinorum di Meksiko, tanaman Khat di Afrika dan jazirah Arab); 8. Tryptamines; 9. Kategori lain yang tidak termasuk dalam nomor 1 – 8. Dampak langsung (fisik) berupa gangguan jantung; gangguan pada otak; gangguan pada tulang; gangguan pada pembuluh darah; gangguan pada sistem

syaraf; gangguan pada paru-paru; gangguan pada sistem pencernaan; dapat terinfeksi penyakit menular, dan berbahaya seperti HIV/ AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC. Dampak langsung (kejiwaan): menyebabkan depresi mental; menyebabkan gangguan jiwa berat/psikotik; melakukan tindakan kejahatan, kekerasan dan pengrusakan, tidak ragu mempraktekan seks bebas, karena lupa pada norma dan agama; menyebabkan bunuh diri. Dampak tidak langsung, penyalahguna narkoba dikucilkan dalam masyarakat, dikucilkan dari pergaulan orang baik-baik, dikucilkan dari tempat kerja. Keluarga akan malu besar karena ada anggota keluarga yang menjadi penyalahguna narkoba, kesempatan untuk berkarya hilang, kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan dalam pekerjaan hilang, dapat diberhentikan dari pekerjaan, yang bersangkutan tidak


artikelartikel dipercayai lagi oleh orang lain, karena umumnya para pecandu narkoba gemarberbohong, dan melakukan berbagaitindakan kriminal. Beberapa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, antara lain karena pergantian waktu tugas (shiftwork), resiko tinggi pekerja mengalami kecelakaan atau sakit di tempat kerja, lingkungan kerja kotor, sangat bising, dan tidak terancang dengan baik, kesulitan mengoperasikan peralatan, tekanan persyaratan untuk memenuhi target, kewajiban (deadlines) yang ketat, misalnya di bidang industri transportasi, industri media (cetak dan elektronik), pekerja takut kehilangan pekerjaan, konflik dengan kolega kerja, konflik dengan kelompok pekerja, dengan atasan, dan dengan supervisor, diperlakukan diskriminasi, dan prasangka, adanya tekanan dari kelompok pekerja, bermasalah dalam hubungan perkawinan, bermasalah dalam hubungan personal dan bermasalah dalam keuangan. Dampak selanjutnya, selalu terlambat menyelesaikan pekerjaan, tidak mampu memenuhi deadlines (waktu yang telah ditetapkan), meningkatkan pembayaran asuransi

kesehatan, dan kecelakaan oleh perusahaan/tempat kerja, menciptakan dampak negatif kepada perusahaan, tempat kerja, merusak citra tempat kerja, terancam disintegrasi hubungan keluarga, dan terancam hukuman berat, karena dapat melakukan berbagai tindakan kriminal. Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Kerja Pimpinan, manajemen tempat kerja mengembangkan budaya lingkungan kerja bersih narkoba melaluiupaya pencegahan: sosialisasi/ diseminasi informasi dan advokasi secara intensif untuk memberikan edukasi kepada para pekerjatentang bahaya narkoba, serta dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja, membuat berbagai program pencegahan yang memfokuskan pada pelatihan keterampilan (Life Skills) kepada pekerja, untuk menciptakan faktor protektif, guna mencegah penyalahgunaan narkoba oleh pekerja, serta mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja, sekaligus menghimbau kepada para pekerja untuk melaksanakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Program pencegahan melalui pelatihan keterampilan kepada pekerja, bertujuan untuk


memperkuatkeluarga pekerja membangun faktor protektif di dalam keluarga, sehingga mengurangi resiko pekerja, anggota keluarganya terlibat dalam berbagai persoalan kesehatan, sosial, termasuk menjadi penyalahgunaan narkoba, serta untuk mewujudkan hubungan keluarga pekerja yang positif. Melaksanakan EAPs (Employee Assistance Programs) untuk menyediakan layanan rahasia guna membantu pekerja mengatasi persoalan pribadi yang dihadapi, yang mungkin berdampak terhadap kinerja kerja pekerja, seperti masalah keuangan, atau kesulitan di dalam perkawinan. Pekerja, yang terdeteksi oleh Pimpinan, Supervisor, atau oleh karena kesadaran sendiri melaporkan tentang penyalah-gunaan narkoba oleh yang bersangkutan, harus dibantu oleh perusahaan melalui program konseling, pengobatan, dan EAPs. Tempat kerja yang memiliki EAPs, biasanya menunjukan adanya manfaat tidak langsung berupa: berkurangnya kecelakaan di tempat kerja, berkurangnya pekerja yang tidak masuk kerja (alpa), berkurangnya pekerja yang mengambil cuti, dan berkurangnya pekerja yang tidak masuk karena sakit. Menerapkan Kebijakan

Lingkungan Kerja Bersih Narkoba Pimpinan, manajemen tempat kerja menerapkan kebijakan lingkungan kerja bebas narkoba, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi komunitas pekerja, melindungi dan mempromosikan pola hidup sehat dan aman, sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan memperkuat kinerja usaha perusahaan secara berkelanjutan, melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja, dan menawarkan dukungan bagi pekerja, yang bermasalah. Penerapan kebijakan tersebut akan meningkatkan disiplin, moral dan motivasi pekerja, meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, mengurangi resiko kecelakaan, cost saving (baik bagi pekerja yang bersangkutan maupun bagi perusahaan), mengurangi kerugian perusahaan, karena berkurangnya tingkat kealpaan (absenteeism) pekerja.Pekerja melaksanakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,meningkatkan reputasi tempat kerja, dan meningkatkan citra positif perusahaan. SINAR BNN 31 EDISI VI - 2014

liputankegiatan

BNN Kota Malang Sambangi Mantan Pecandu Narkoba

B

NN Kota Malang psikolog. Sharing dan menggelar konseling merupakan pertemuan rutin dengan para mantan pecandu narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan berkat kerjasama dengan Yayasan Sadar Hati. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Pulih Sadar Hati (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat) ini bertujuan untuk mencegah para mantan pecandu kembali menggunakan narkoba atau relapse. Dalam kegiatan ini, BNN Kota Malang mendekatkan diri melalui sharing dan konseling yang dipandu oleh petugas


wadah curhat bagi para mantan pecandu narkoba untuk menceritakan apa yang dirasakan dan dialami oleh para mantan pecandu narkoba. Pemberian konseling dilakukan dengan cara memberikan kartu yang berisikan clue positif kepada para mantan pecandu narkoba. Dengan menggunakan kartu itu,mempermudah para mantan pecandu untuk menceritakan apa yang dialaminya serta harapan-harapan mereka. Melalui kegiatan ini, para mantan pecandu

narkoba dapat saling memotivasi satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tetap menjaga dirinya bersih dari narkoba atau stay clean. Terlepas dari itu semua, di Rumah Pulih Sadar Hati, para mantan pecandu dibekali dengan berbagai macam ketrampilan seperti menjahit, melukis, beternak lele dan bercocok tanam yang nantinya dapat mereka terapkan saat kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat. (bnnk)


liputankegiatan

Cegah Narkoba Dengan Berdayakan Siskamling N

arkoba yang kian mengancam mendorong warga Srengseng Sawah Jakarta untuk terus meningkatkan kewaspadaan dengan mengoptimalkan sistem pengamanan lingkungan (siskamling) setiap harinya. Seperti diutarakan Ketua RW 04 Srengseng Sawah, Hasbulloh, pada kegiatan Pemberdayaan Lingkungan Masyarakat dalam P4GN bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) , Kamis pecan lalu, cara tersebut dinilai dapat menjadi strategi preventif dari timbulnya kegiatan penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Nantinya bila diketahui ada perilaku yang melanggar hukum, pengurus lingkungan pemukiman akan segera berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk ditindak tegas,“Kami menolak tegas penyalahgunaan narkoba di Srengseng Sawah, jangan sampai masyarakat menjadi rusak karena mengonsumsi itu,” tandas Hasbulloh. Pertemuan warga dimaksimalkan Selain upaya seperti itu, lanjut Hasbulloh,

pertemuan antar warga juga kerap dilakukan setiap bulannya. Pada forum tersebut dibahas berbagai persoalan yang ada di masing-masing tingkat RT,“Termasuk kalau ada yang melaporkan penyalahgunaan narkoba dilakukan warganya, silahkan disampaikan agar cepat diselesaikan masalahnya,” jelasnya. Langkah lainnya membentengi lingkungan Srengseng Sawah dari narkoba ialah melibatkan kalangan remaja dalam setiap kegiatan RW dan RT. Hasbulloh


mengemukakan, alasan itu didasari karena remaja rentan menyalahgunakan narkoba sehingga dirasa mengajaknya dalam kegiatan sosial akan menjauhkannya dari penyalahgunaan. Salah satu pembicara, Dedhy Haryadi, mengutarakan, penanggulangan narkoba pertama kali dilakukan oleh lingkungan masyarakat. Pasalnya, lingkungan masyarakat merupakan wilayah peredaran dan penyalahgunaan narkoba oleh oknum pengedar serta Bandar,“Disini

dituntut peranan warga mengawasi dan peduli memperhatikan situasi lingkungannya agar tidak ada pelanggaran hukum narkoba,” paparnya. Dihubungi terpisah, Kasubdit Lingkungan Kerja dan Masyarakat BNN Dik Dik Kusnadi menegaskan, lingkungan bersih narkoba tidak akan terwujud tanpa partisipasi masyarakat. Para pengedar dan Bandar akan leluasa melakukan aksinya, serta pengguna terus akan meningkat karena kurangnya perhatian warga. (pas)


liputankegiatan

Lapas Penuh Sesak Kasus Narkoba,

Pasar Narkoba Semakin Marak

L

apas di Pontianak penuh sesak dengan kasus narkoba. Total penghuni lapas mencapai 703 orang. Dari jumlah total tersebut, ada 427 napi tersangkut kasus narkoba, 387 dikategorikan pengguna, sedangkan 40 sisanya adalah bandar. Sontak, LP Pontianak menjadi salah satu sorotan. Banyaknya narapidana kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Pontianak, Kalimantan Barat menyebabkan tempat tersebut tak


ubahnya pasar narkoba baru. Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalbar, Darmadji, salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya mengatasi masalah narkoba di dalam lapas adalah minimnya tenaga pengawas dan sarana prasarana pengawasan,”Kita tidak punya alat pengacak sinyal. Padahal, kalau kita punya pengacak sinyal, narapidana yang menyelundupkan telepon selular tidak bisa

berkomunikasi,” ujar Darmadji. Saat ini LP Pontianak hanya memiliki tujuh sipir,”Satu petugas mengawasi seratus orang. Dua mengawasi menara, dua patroli bergantian, sisanya berjaga di blokblok,” jelas Darmadji. Baru-baru ini lapas Pontianak menjadi salah satu sorotan BNN, karena di dalamnya terdapat dua bandar yang mengendalikan jaringan narkoba dengan skala cukup besar. Duo napi bernama Jacky Chandra, 35 tahun, dan

Koei Yiong alias Memey, 37 tahun, diamankan oleh BNN. Mereka diduga kuat mengendalikan anggota sindikatnya untuk menyelundupkan sabu dari Malaysia ke Pontianak. Ayong, salah seorang kurirnya diamankan BNN, setelah kedapatan menyerahkan sabu seberat 5 kg pada seorang kurir lainnya bernama Nuraini pada tanggal 27 Agustus silam. Ayong mengaku diperintah Jacky, sedangkan Nuraini dikendalikan Memey. (lis)


kasuskasus

Waspadai Bisikan Sang Bandar

D

icuplik dari sebuah artikel pendek dari situs anti narkoba di Amerika Serikat, diperoleh sebuah fakta bahwa anak muda di Amerika banyak yang akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba karena ingin keren dan bisa diterima di lingkungan sebayanya. Melihat situasi seperti ini, para bandar mengerti betul jurus komunikasi seperti apa yang akan mereka bangun agar barang dagangan mereka bisa laku di pasaran anak muda. Mereka akan membujuk dengan berbagai rayuan mautnya

menjadi selimutmu.” Begitulah kirakira tiga rayuan maut bandar yang seringkali menenggelamkan akal sehat anak muda. Jadi waspadalah dengan rayuan para bandar, karena mereka bisa melakukan teknik komunikasi yang sangat tinggi agar konsumennya ketergantungan untuk terus menerus menjadi budak dari narkoba. agar sang konsumen kokain, dengan kokain Mereka tidak akan berani merogoh koceknya hidupmu akan seperti peduli korbannya akan untuk membeli narkoba. pesta.” jatuh atau hancur, yang Mungkin seperti “Jika kamu ingin mereka pikirkan adalah inilah, kalimat sang gampang menggaet pelanggannya ia anggap bandar untuk membujuk cewek, pakailah ekstasi!!” sebagai pion dalam konsumennya : “Jika kamu ingin permainan catur, yang “Jika kamu ingin keren tenang, pakailah heroin, mudah dipermainkan. maka kamu beli saja karena barang ini akan (vir)

Nyanyian Penjahat Narkoba

Berbuah Penangkapan Istri AKBP Idha

B

erawal dari nyanyian Haris, seorang tersangka pelaku kejahatan narkoba, Titi Yustinawati, istri AKBP Idha terancam hukuman atas kasus pencucian uang. Menurut Haris, Titi telah berperan dalam melakukan pengalihan sertifikat tanah milik Haris menjadi milik Titi. Pemindahan kepemilikan tanah ini diduga kuat sebagai imbalan jika Haris dikenakan pasal

pengguna yaitu pasal 127 UU 35/2009 tentang narkotika. Namun jaksa bersikukuh bahwa Haris adalah pelaku kejahatan narkoba dan melanggar pasal 112 dan 114, sehingga hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 10 tahun. Setelah menerima vonis inilah, Haris mulai membongkar praktek manipulasi pasal yang telah dilakukan AKBP Idha yang melibatkan nama istrinya. Kapolda Kalbar Arief


Sulityanto mengatakan Titi terlibat dalam kasus ini,”Jadi istrinya ada dalam rangkaian kasus. Istrinya datang ke ruangan ketika pengalihan sertifikat tanah dari tersangka Haris,” jelas Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto saat dikonfirmasi, baru-baru ini. Seperti diberitakan, peristiwa pengalihan empat sertifikat kavling tanah di daerah Pontianak ini berlangsung pada tahun 2013. Polisi sudah mendapatkan sejumlah

bukti kuat. Mulai dari pengakuan Haris, pengakuan penyidik bawahan AKBP Idha, hingga sertifikat tanah. Atas kasus ini, polisi mengamankan istri Idha, karena diduga terlibat dalam pencucian uang yang terkait dengan kasus penanganan penjahat narkotika,”Sekarang masih diperiksa, baru ditangkap semalam kan. Nanti setelah 1x24 jam diputuskan ditahan atau tidak,” imbuh Arief. (lis)


artikelartikel

Kenapa Harus Dekriminalisasi

Penyalahguna Narkoba? Oleh : MIFTAHUL KHOIR Konsepsi dekri

minalisasi penyalah

guna narkoba se-

jatinya merupakan

roh Undang-Undang 35/2009 tentang

narkotika yang me-

nyatakan bahwa pe-

candu narkotika dan

korban penyalahgu-

naan narkotika wajib

menjalani rehabilitasi medis dan rehabili-

B

kejahatan sebagai pengecer, tasi sosial. tersangka narkoba dengan beragam

erbagai kasus kejahatan narkoba baik skala besar maupun kecil berhasil diungkap aparat penegak hukum, bahkan para pelakunya telah dijatuhi hukuman mati. Berdasarkan data yang dihimpun BNN tahun 2012 aparat penegak hukum telah menangkap sebanyak 35.453


peranan. Jumlah tersebut tentu masih jauh lebih sedikit dibandingkan para pelaku kejahatan narkoba yang masih beroperasi secara bebas dan belum tertangkap. Hal ini menunjukan bahwa anggota masyarakat yang telah melibatkan dirinya dalam bisnis narkoba ilegal jumlahnya sangat besar baik berperan

kurir, pemasok, bandar, maupun produsen. Hal ini dapat dimaklumi mengingat keuntungan yang diperoleh dari bisnis narkoba ilegal sangat menggiurkan dan luar biasa besar. Namun, berbagai upaya tersebut seolah tidak berdampak signifikan dalam menekan laju angka prevalensi penyalah guna narkoba. Jumlah

penyalah guna narkoba terus mengalami peningkatan yang kian tak terkendali. Bahkan pada tahun 2019 angka prevalensi penyalah guna narkoba diproyeksikan meningkat menjadi 4,9% atau sekitar 7,4 juta penduduk. Gambaran penyalah guna narkoba ini hanyalah fenomena gunung es dimana penyalah guna narkoba yang tidak


artikelartikel tampak di permukaan sesungguhnya jauh lebih besar. Berdasarkan anomali tersebut muncul pertanyaan besar sesungguhnya apa yang salah dalam penanganan permasalahan narkoba selama ini? Dekriminalisasi penyalah guna narkoba (dalam Anang Iskandar, 2013) disebutkan bahwa penyalah guna narkoba (pengguna narkoba tanpa hak atau melawan hukum) diancam pidana namun tidak dihukum penjara, melainkan diberikan alternatif penghukuman berupa rehabilitasi. Konsepsi dekriminalisasi penyalah guna narkoba sejatinya merupakan roh UndangUndang 35/2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dus, dekriminalisasi penyalah guna narkoba bukan dimaknai sebagai proses menghilangkan ancaman pidana perbuatan yang semula tindak pidana menjadi tindakan biasa, melainkan pemberian alternatif penghukuman kepada penyalah guna narkoba berupa tindakan rehabilitasi bukan hukuman penjara. Pelaksanaan dekriminalisasi penyalah guna narkoba melalui pemberian alternatif

hukuman rehabilitasi kepada penyalah guna narkoba memang bukan perkara mudah. Selama ini banyak pihak yang masih belum memahami dan menerima sepenuhnya serta menganggap kebijakan dekriminalisasi penyalah guna narkoba bukan sebagai pilihan tepat. Mereka berpandangan bahwa pemberian alternatif hukuman rehabilitasi kepada penyalah guna narkoba dinilai tidak akan mampu memberikan “efek jera” para pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya (tidak kembali lagi menyalahgunakan narkoba). Selain itu, mereka pun masih memposisikan para penyalah guna narkoba sebagai pelaku kejahatan yang harus diberikan hukuman penjara sebagai bentuk hukuman “pembalasan” atas kejahatan yang dilakukan. Namun, tujuan retributive yang berorientasi pada upaya pemberian efek jera pun bisa berlaku pada penghukuman rehabilitasi penyalah guna narkoba. Dimana pada tahapan rehabilitasi, penyalah guna narkoba (terutama kalangan pecandu narkoba) akan melewati fase putus zat atau sakaw. Dalam kondisi putus zat atau sakaw ini para pecandu narkoba akan merasakan sensasi penuh penderitaan dan penyiksaan, mereka akan


mengalami perasaan dimana badannya hancur, remuk, dan ngilu tak terkira. Kondisi kesengsaraan akibat putus zat atau sakaw seperti ini merupakan momok yang paling ditakuti dan dihindari para pecandu narkoba. Tujuan lain yang perlu diperhatikan terkait dengan penghukuman penyalah guna narkoba selain tujuan retributive adalah treatment dan social defence. Dimana treatment sebagai salah satu tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada “pelaku” kejahatan penyalahgunaan narkoba, bukan diarahkan pada “perbuatannya”. Pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah orang sakit yang membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan agar mampu pulih, terbebas dari jeratan candu narkoba, dan sekaligus memberikan perlindungan sosial untuk mengintegrasikan penyalah guna narkoba ke dalam tertib sosial (social defence) agar mereka tidak kembali menyalahgunakan narkoba. Penghukuman rehabilitasi ini merupakan bentuk pemberian tindakan perawatan dan perbaikan kepada diri pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba sebagai pengganti penghukuman penjara. Keberhasilan pelaksanaan dekriminalisasi

penyalah guna narkoba dengan pemberian alternatif penghukuman rehabilitasi kepada penyalah guna narkoba di sejumlah negara dapat menjadi inspirasi pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan narkoba. Menurut hemat penulis, konsepsi dekriminalisasi penyalah guna narkoba di Indonesia telah memiliki landasan yuridis dan akademis yang kokoh, sementara dalam implementasinya hanya dibutuhkan komitmen, kerelaan, dan kepedulian dari seluruh elemen terutama penegak hukum. Sebab, tak dapat dipungkiri bahwa perubahan pola penanganan penghukuman penyalah guna narkoba dari penghukuman penjara ke penghukuman rehabilitasi akan turut merubah budaya kerja penegak hukum dalam menangani kejahatan narkoba dan tidak sedikit mengganggu kepentingan para pihak yang selama ini telah “nyaman” dan “menikmati” skenario pemenjaraan penyalah guna narkoba. Akhirnya, dekriminalisasi penyalah guna narkoba dengan pemberian alternatif penghukuman rehabilitasi merupakan sebuah keniscayaan dan kebutuhan mendesak apabila bangsa ini ingin terbebas dari belenggu narkoba. (*) Penulias adalah : Analis Kebijakan BNN dan Alumni Program Pascasarjana Ketahanan Nasional UI


kolomkolom

Mengasuh Anak dalam Keluarga

Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba OLEH : Paulina Padmohoedojo, M.A., MPH)

Mengasuh anak adalah proses mendidik, agar kepribadian anak dapat berkembang dengan baik, sehingga menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, tangguh, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk dan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Mengasuh anak meli batkan seluruh aspek kepribadian anak, baik aspek jasmani, intelektual, emosional, keterampilan serta aspek norma dan nilai.

M

engasuh Anak dalam Keluarga sebagai Strategi Pencegahan Penyalahgunaan NarkobaIlustrasi Mengingat bahwa


masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kepribadian menunjukkan pentingnya pengasuhan anak sejak masamasa perkembangan hidupnya, yaitu pada usia di bawah enam tahun. Perkembangan kepribadian pada masa ini adalah landasan bagi perkembangan anak selanjutnya. Ini berarti lingkungan keluarga khususnya orang tua memegang peranan

penting dan sangat menentukan kepribadian anak di kemudian hari. Mengasuh anak adalah proses mendidik, agar kepribadian anak dapat berkembang dengan baik, sehingga menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, tangguh, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk dan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Mengasuh anak melibatkan seluruh aspek kepribadian anak,

baik aspek jasmani, intelektual, emosional, keterampilan serta aspek norma dan nilai. Mengasuh anak meliputi pemberian kasih sayang dan rasa aman, sekaligus disiplin dan contoh yang baik. Oleh karena itu diperlukan suasana kehidupan keluarga yang stabil, sehat dan bahagia. Anak terlahir dalam keadaan polos dan bersih. Di dalam masa perkembangannya, anak


kolomkolom membutuhkan orang tua untuk memberi petunjuk dan bimbingan untuk pembentukan kepribadiannya. Melalui proses sosialisasi yang dimulai sejak masa kanakkanak, anak mulai belajar segala tata cara, aturan sosial, kepercayaan, kebiasaan, norma sosial, norma kesusilaan dan lain-lain yang ada di dalam masyarakat. Semua ini diterima anak melalui orang tuanya. Dapat disimpulkan, bahwa orang tua mempunyai kewajiban memberikan pendidikan dasar untuk kesejahteraan anak dan memberi bimbingan untuk perkembangan kepribadian anak. Pendidikan harusnya sudah dilaksakan sejak bayi telah lahir, kemudian pada masa usia balita, sampai mencapai usia dewasa, untuk menuju kepada jenjang kedewasaan anak. Keberhasilan mengasuh anak membutuhkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kesabaran orang tua. Oleh karena itu, orang tua perlu memahami beberapa prinsip dasar yang perlu diterapkan dalam keluarga sebagai berikut: Kasih sayang sebagai kebutuhan psikologis anak. Pemberiaan cinta dan kasih sayang kepada anak ditunjukan secara wajar sejak kecil supaya anak dapat merasakan

Berkomunikasi dengan anak Berkomunikasi dengan anak menunjukkan bahwa orang tua peduli pada mereka. Memperhatikan perasaan dan mendengarkan pendapat anak dengan penuh minat tanpa menghakimi atau menilai, sangat penting bagi anak sejak usia dini. Mereka merasa penting, dihormati dan dihargai. Membantu anak mengatasi masalah dan keterampilan mengambil keputusan. Anak membutuhkan bimbingan orang tua bila menghadapi masalah, namun hindari memaksakan pendapat perilaku anak yang bahwa ia disayangi, anda. Orang tua juga perlu merupakan tata tertib disenangi, diperhatikan, dalam keluarga. Peraturan ajarkan kepada anak sejak diterima dan dihargai. usia dini keterampilan dan pedoman yang Kasih sayang orang mengambil keputusan. sederhana dan jelas tua tanpa batas, tanpa Contoh, biarkan anak merupakan jaminan syarat, bahkan pada saat memilih satu di antara 2-3 keamanan terbaik yang anak berbuat salah pun anak punya dimana anak baju yang akan dipakai. dia tetap merasakan merasa yakin tetap dalam Hargailah keputusannya itu. bahwa dia disayangi. Meluangkan waktu batas yang aman. Kebutuhan psikologis untuk kebersamaan. Meningkatkan harga anak seperti rasa Sediakan waktu diri anak. aman, kasih sayang dan luang bersama anak. Keluarga merupakan penerimaan, merupakan Berilah perhatian penuh ajang pertama dalam faktor yang sangat kepadanya. Bermain pembentukan konsep berpengaruh terhadap bersama, bercanda ria diri anak. Lima tahun seluruh perkembangan pertama dalam kehidupan dengan anak secara kepribadian anak, anak, secara keselurahan lepas, bersantai bersama, serta merupakan dasar menonton TV Mendorong anak tergantung pada yang penting dalam perilaku bertanggung keluarga. Proses yang hubungan anak dengan jawab. menyebabkan anak lingkungannya di Rumah adalah memiliki penilaian negatif kemudian hari. lingkungan belajar di atau positif terhadap mana anak-anak harus diri adalah dinamika Pendidikan disiplin yang dibangun sejak menguasai banyak keterampilan melalui sejak kecil usia dini. Perlu disadari pemberian tugas dan Pemberiaan kasih bahwa segala sanjungan, tanggung jawab yang sayang saja tidak cukup. senyuman, pujian dan membangun kepercayaan Kontrol atau disiplin penghargaan akan diri dan membesarkan sangat penting. Perlu menghasilkan penilaian hati anak. diadakan batasan dari positif terhadap sendiri.



liputankegiatan

Karyawan PT. MNA Ikuti Advokasi P4GN Masalah narkoba adalah masalah ber sama yang harus diatasi secara ber sama-sama dengan meningkatkan komit men dan sinergitas, demi terciptanya lingkungan perusahan dan lingkungan kerja bersih dari penya lahgunaan dan pere daran gelap narkoba

U

ntuk menjadikan Lingkungan Perusahaan Bersih penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara menggelar acara Advokasi tentang Implementasi Inpres No. 12 tahun 2011 di Lingkungan Pekerja Swasta bertempat di Aula PT. Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung Kab. Batu Bara, sebanyak 45 orang karyawan mengikuti kegiatan ini. Perwakilan Direksi PT. Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung sangat mengapresiasi kegiatan ini, mengingat permasalahan


narkoba saat ini begitu mengancam diri kita sendiri, “Diharapkan dengan adanya kegiatan ini kita dapat menyampaikan pesan-pesan bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan kita masing-masing sehingga lingkungan kita dapat imun dan tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba,” harapnya. Kepala BNNP Provinsi Sumatera Utara Kombes Pol. Rudy Tranggono, S.st,MK melalui Kabid Pencegahan Drs. Tuangkus Harianja,MM,

menjelaskan bahwa sasaran advokasi P4GN yaitu untuk meningkatkan kepedulian seluruh masyarakat,”Masalah narkoba adalah masalah bersama yang harus diatasi secara bersama-sama dengan meningkatkan komitmen dan sinergitas, demi terciptanya lingkungan perusahan dan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,”Diharapkan kita bisa mengajak semua lapisan melakukan pencegahan terhadap

penyalahgunaan narkoba,” ujarnya. Sementara itu, Penyuluh BNNP Sumatera Utara R. Leo Patra Sihotang,MH menyampaikan Paparan materi Inpres No. 12 tahun 2011 dan dilanjutkan dengan memberikan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba kepada peserta, para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan ditandai dengan begitu banyaknya peserta yang bertanya serta haus informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. (lis)


liputankegiatan

Tak Bosan Bekali Mahasiswa Tentang Bahaya Narkoba Sekolah Tinggi Ke guruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Surya melakukan upaya untuk melindungi lingkungannya dari jeratan narkoba.

M

araknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan pendidikan utamanya perguruan tinggi, menuntut penyelenggara pendidikan untuk lebih waspada dan proaktif dalam membentengi lingkungannya dari narkoba. Menanggapi banyaknya kasus narkoba di lingkungan mahasiswa, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Surya melakukan upaya untuk melindungi lingkungannya dari jeratan narkoba. Upaya pertama yang dilakukan ialah membekali mahasiswa tentang bahaya narkoba. Hal itu dikatakan Muhammad Irvan

selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan STIKIP Surya pada kegiatan Pemberdayaan Perguruan Tinggi dalam P4GN bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), di Tangerang, Banten, Rabu pekan lalu,“Kalau mahasiswa sudah mengerti bagaimana menghancurkannya narkoba bagi fisik dan jiwa, dengan sendirinya mereka akan menghindari,” tandasnya. Untuk itu, sambung Irvan, pihak STIKIP Surya akan rutin menggelar kegiatan sejenis ini


dengan tujuan utamanya menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba yang begitu berbahaya,“Kami tidak ingin mahasiswa disini gagal meraih citacitanya menjadi sarjana dan bermanfaat untuk bangsa,” terangnya. STIKIP Surya, diakui Irvan, juga mengatur tegas terhadap penyalahguna narkoba di lingkungannya. Tata tertib kampus menerapkan kebijakan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba akan langsung dikeluarkan dari STIKIP

Surya,“Jangan sampai nantinya mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba itu menularkan perilakunya, kami akan coba arahkan agar direhabilitasi,” jelas Irvan. Dihubungi terpisah, Kasubdit Lingkungan Pendidikan BNN AKBP Nurnaningsih mengemukan, kampus bersih narkoba turut mendukung terwujudnya tujuan pendidikan, “Kampus akan mencetak generasi muda penerus bangsa yang bermoral dan cerdas karena tidak dirusak narkoba,” ujarnya. (lis)


liputankegiatan

Rehabilitasi Narkoba Menjadi Prioritas

R

ehabilitasi terhadap pengguna Narkoba menjadi prioritas ke depan. Selama ini masyarakat khususnya pemakai masih merasa takut untuk melapor karena takut untuk dipidanakan. Selain itu masyarakat secara umum juga masih memiliki stigma buruk ketika salah satu anggota keluarganya terkena kasus narkoba. Berbagai masalah inilah yang membuat pencegahan dan pemberantasan narkoba kadang menemui hambatan. Ke depan, diharapkan korban penyalahgunaan narkoba bukan lagi dipenjara namun diberikan terapi. Melalui kegiatan Peningkatan Kemampuan


Petugas Terapi Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dalam bidang Treatment, BNN membekali Petugas kesehatan lapas dan rutan dalam memberikan pelayanan dan terapi terhadap pengguna dan pecandu narkoba yang ada dilapas dan rutan. Kegiatan ini diikuti para petugas kesehatan diantaranya dokter, perawat dan psikolog dari lapas dan rutan dari seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut mengagendakan penguatan program kerja Lembaga Rehabilitasi Instansi pemerintah. Diah Setia Utami sebagai Deputi Bidang Rehabilitasi BNN menyampaikan bahwa narkoba terus

berkembang dengan sangat cepat, saat ini telah ditemukan ratusan jenis narkoba sintetis di dunia dan 26 telah ada dan ditemukan di Indonesia, “Oleh karenanya perlu dukungan dari seluruh pihak untuk bersama menanggulanginya,” kata Diah. Lebih lanjut Diah juga menjelaskan bahwa minimnya tempat rehabilitasi di Indonesia dan masyarakat yang belum punya budaya untuk merehabilitasi secara sukarela merupakan kendala yang harus dihadapi. Sedangkan penjara atau Lapas bukanlah tempat yang terbaik untuk mereka. Dengan ini BNN berharap adanya tempat

rehabilitasi di lapas maupun rutan, “BNN menyambut baik dan akan terus menunggu Kemenkumham untuk merehabilitasi mereka yang seharusnya tidak di tempatkan di dalam lapas,” tutur Diah. Para peserta mengaku senang dengan diadakannya kegiatan ini. Veronika Diaz, tenaga perawat dari Lapas Klas IIB Manokwari, menyatakan senang apalagi ini merupakan kali pertama Veronica mengikuti kegiatan seperti ini “Dengan adanya kegiatan ini kita dapat berbagi pengalaman dan informasi tentang pelayanan dan terapi terhadap para pengguna narkoba di tempat tugas masing-masing,” ujarnya. Satu hal yang disayangkan Veronika ialah terbatasnya tenaga kesehatan di tempatnya bertugas. Tidak jauh berbeda dengan Veronika, Rusman Farid petugas kesehatan dari Lapas Klas IIA Kendari menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat,”Kita dapat menjalin komunikasi hingga bertukar informasi dan pengalaman antar petugas lapas dan rutan. Semoga kedepan kegiatan seperti ini dilakukan dari awal, mulai pelatihan skrining, asesmen dan selanjutnya ke tahap rehabilitasi seperti sekarang ini,” harap Farid. (pas)


liputankegiatan

Perangi Narkoba, KWI Keluarkan Nota Pastoral S idang Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang diselenggarakan pada bulan November tahun lalu, telah menyepakati untuk menerbitkan sebuah Nota Pastoral berjudul “Dari Keputusasaan Menuju Pengharapan”.Nota Pastoral ini dikeluarkan guna menyikapi kondisi kejahatan sosial akibat penyalahgunaan Narkoba yang ada di Indonesia saat ini. Dalam

konferensi ini para Uskup yang tergabung dalam organisasi KWI mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang permasalahan Narkoba. Nota Pastoral memuat ajakan KWI kepada segenap umat Katolik Indonesia untuk turut berbuat dan memberikan kontribusi dalam melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. KWI juga berkomitmen untuk turut mendukung dan terlibat


dalam upaya rehabilitasi bagi penyalahguna Narkoba, sebagaimana kebijakan tentang rehabilitasi yang ramai didengungkan saat ini oleh pemerintah maupun elemen masyarakat. Nota Pastoral ini juga dimaksudkan sebagai bahan pembelajaran, diskusi, dan refleksi bagi seluruh umat Katolik. Didalamnya turut disajikan data, analisa, serta refleksi iman. Atas dasar keyakinan iman inilah diharapkan umat

Katolik berani untuk menghadapi kejahatan sosial penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di sekitarnya dan mampu bertindak bijaksana dalam menyikapinya. Sebagai ungkapan semangat perlawanan terhadap penyalahgunaan Narkoba, pihak KWI turut mengungkapkan seruan : “Katakan TIDAK Kepada Penyalahgunaan Narkoba! Bangun Komunitas yang Sehat dan Saling Percaya” (Say No to Drugs! Build A Healthy Community and Trust!). (lis)


liputankegiatan

Tangkal Narkoba, Pendataan Warga Dimaksimalkan

P

enanggulangan narkoba memerlukan upaya keras dari seluruh elemen. Di lingkungan masyarakat, pendataan warga menjadi langkah penting yang harus dimaksimalkan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggal. Seorang tokoh masyarakat Jati Pulo, Maksum, pada kegiatan Pemberdayaan Lingkungan Masyarakat dalam P4GN bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan LSM Sahabat ’49, mengatakan pihak pengurus lingkungannya akan terus mendata siapa saja warga yang ada di daerahnya. “Nanti pengurus RT dan tokoh masyarakat disini akan melakukan pendataan identitas warga agar diketahui siapa saja yang bertempat tinggal disini serta aktifitasnya,” ujarnya. Melalui cara itu, sambung Maksum, diharapkan dapat diketahui data resmi warga di lingkungan Kelurahan Jati Pulo


dan pekerjaannya. Jika ada kejanggalan ketika dilakukan pendataan warga, maka akan segera diproses guna diketahui kejelasannya,”Supaya kalau ada pengedar, bandar, dan pemakai narkoba, yang cobacoba masuk wilayah kami dengan berpurapura mengontrak atau mempunyai rumah disini, dapat segera kami tindak tegas,” imbuhnya.

Tokoh masyarakat dan pengurus tingkat RT juga RW akan rutin menggelar pertemuan bersama jajaran kepolisian setempat dan melibatkan warga. Maksum mengungkapkan, pada pertemuan itu nantinya akan dibahas berbagai masalah lingkungan dan bila ada diketahui kejahatan narkoba agar segera dikemukakan. Sedangkan Ketua

LSM Sahabat ’49 Dedhy Haryadi mengatakan, menanggulangi persoalan narkoba akan berjalan baik bila tumbuh kepedulian dan kreativitas masyarakat atas hal itu. Penyalahgunaan narkoba, lanjutnya, akan tertutup ruang geraknya jika setiap masyarakat menaruh kewaspadaan pada lingkungan tempat tinggalnya. (pas)


liputankegiatan



publikfigure

DR. AISAH DAHLAN

Karena Serang Otak, Jangan Pernah Coba

Narkoba


S

asaran utama dari narkoba adalah otak manusia. Sekali mencoba tentu bisa ketagihan, karena narkoba mengandung zat adiktif. Jika awalnya

coba-coba lalu teratur pakai hingga mengalami ketergantungan tentu kerusakan otak jadi ganjarannya. Demikian ungkap Dr Aisah Dahlan, pakar

masalah narkoba dan HIV, saat memberikan ceramah tentang bahaya narkoba pada kegiatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke 62 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Selasa pekan lalu. Dr. Aisah kemudian menambahkan, jika otak seorang pecandu itu dibuka, maka akan terlihat banyak sekali sel-sel otak yang boleh dikatakan seperti kondisi hangus,“Jika sel otak sudah hangus maka sekalipun dioperasi tidak akan mengubah apapun. Yang perlu untuk dilakukan adalah terus memberikan input yang positif bagi para pecandu sehingga mereka kembali pulih dan dapat hidup normative,” ujar dokter yang telah memulihkan ribuan slankers ini. Menurut Dr. Aisah, tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan para pecandu narkoba. Optimisme ini bukan hanya isapan jempol semata, karena faktanya, banyak pencandu yang akhirnya bisa kembali normatif dan bisa sukses dalam kehidupannya. (pas)


publikfigure

Sosok Tegas Artidjo Hukum Berat Bandar Narkoba

B

aru-baru ini, nama Hakim Artidjo menjadi sorotan media karena ketegasannya dalam menjatuhkan vonis terhadap para pelaku kejahatan baik itu korupsi maupun narkoba. Dalam kasus korupsi, beberapa nama penting telah dijatuhi vonis yang lebih berat

dari vonis sebelumnya. Sebut saja Djoko Susilo, Angelina Sondakh, dan Djulkarnaen Jabar. Begitu pula dalam kasus narkoba, ia menjatuhkan vonis yang sangat berat. Artidjo menjatuhkan vonis mati pada Kweh Elchoon (WN Malaysia) atas kasus ekstasi seberat 358.000 gram dan sabu seberat


48.500 gram. Padahal vonis sebelumnya adalah penjara 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya berubah menjadi 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Banten. Akan tetapi hukuman itu diubah dalam tataran kasasi dengan vonis mati (MA, 19/4/2013).

Pria kelahiran Situbondo 22 Mei 1949 itu memang dikenal keras. Namanya terangkat setelah memperberat hukuman mantan politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh yang semula 4,5 tahun menjadi 12 tahun penjara, serta vonis 10 bulan kepada dokter Ayu untuk kasus malapraktek. (pas)


peraturanbersama PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/PB/MA/III/2014 NOMOR : 03 TAHUN 2014 NOMOR : 11 TAHUN 2014 NOMOR : 03 TAHUN 2014 NOMOR : PER-005/A/JA/03/2014 NOMOR : 1 TAHUN 2014 NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN

TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta Hakim dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3); b. Bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu; c. Bahwa penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa Tersangka atau


Terdakwa Pecandu Narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan; d. Bahwa untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001); 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang KesejahteraanSosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi dari pada Dipenjara

peraturanbersama Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/ MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825); 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan: 1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan


atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 2. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 3. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. 4. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. 5. Narkotika Pemakaian Satu Hari adalah Narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalah guna Narkotika. 6. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. 7. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. 8. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 9. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalagunaan dan Penyalah Guna Narkotika yang dikelola oleh pemerintah. 10. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah Tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan dan Penyalah Guna Narkotika yang dikelola oleh pemerintah. 11. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan p e m b i n a a n N a ra p i d a n a d a n A n a k D i d i k Pemasyarakatan. 12. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. 13. Komplikasi Medis adalah gangguan fisik atau penyakit serius terkait kondisi AIDS, Hepatitis, penyakit infeksi dan penyakit non infeksi lainnya seperti kanker, diabetes melitus. 14. Komplikasi Psikiatris adalah gangguan psikiatris SINAR BNN 49 EDISI VI - 2014

peraturanbersama atau jiwa dalam hal pasien mengalami halusinasi, waham, kecemasan dan depresi serius.

BAB II TUJUAN Pasal 2 Peraturan Bersama ini bertujuan untuk : a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau nara pidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika; b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial; c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu. BAB III PELAKSANAAN Pasal 3 (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. (2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Dalam hal Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri. (4) Keamanan dan pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),


dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri. (5) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masingmasing.

Pasal 4 (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. (2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. (3) Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangkadan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai Narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari Tim Assesmen Terpadu, tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi dari pada Dipenjara

peraturanbersama dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi. (5) Hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari Penyidik.

Pasal 5 (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar Narkotika, ditahan di Rumah Tahanan Negara dan bagi yang bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. (2) Selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, Penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan pihak lembaga rehabilitasi dalam hal proses pengiriman dan penjemputan tersangka atau terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika.

Pasal 6 (1) Terdakwa atau terpidana Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi diserahkan oleh pihak kejaksaan ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasisosial yang ditunjuk. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 (1) Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/ atau lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. (2) Bagi narapidanayang termasuk dalam kategori pecandu Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan. (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai


dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TIM ASESMEN TERPADU Pasal 8 (1) Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu. (2) Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait ditingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. (3) Tim Asesmen Terpadu terdiri dari : a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham (4) Tim Hukum sebagaimana Pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasyarakatan.

Pasal 9 (1) Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan: a. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/ atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika. b. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a. (2) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan: a. atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika; b. menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara;dan c. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b. (3) Pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotikadan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani SINAR BNN 51 EDISI VI - 2014

peraturanbersama perkara; b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika.

Pasal 10 (1) Hasil asesmen dananalisis Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. (2) Hasil asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 (1) Instansi yang menaungi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait berkoordinasi antar Kementerian atau Lembaga. (3) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, Pimpinan instansi yang menaungi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. (4) Lembaga rehabilitasi yang menyelenggarakan program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap, terdakwa, terpidana dalam penyalahgunaan Narkotika menyampaikan perkembangan program rehabilitasi kepada penegak hukum yang meminta dilakukannya rehabilitasi sesuai dengan tingkat proses peradilan. (5) Terhadap putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan rehabilitasi dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan putusan hakim. Pasal 12

(1) Bagi narapidana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ditempatkan dalam blok terpisah dengan narapidana yang termasuk dalam kategori kurir, pengedar, produsen, importir yang illegal. (2) Narapidana yang termasuk dalam kategori kurir, pengedar, produsen, importir yang ilegal


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Lapas atau Rutan yang terpisah antara Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika apabila sarana dan prasarana sudah terpenuhi.

Pasal13 (1) Pelaksana teknis Peraturan Bersama ini dilaksanakan oleh: a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri; b. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia; c. Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia; d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia; e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; f. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; dan g. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini akan diatur lebih lanjut masing-masing oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Deputi Pemberantasan BNN dan Deputi Rehabilitasi BNN, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 14 (1) Biaya rehabilitasi medis bagi terdakwa yang sudah diputus oleh pengadilan dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan. (2) Biaya rehabilitasi sosial bagi terdakwa yang sudah diputus oleh pengadilan dibebankan pada anggaran Kementerian Sosial. (3) Biaya rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi tersangka dan/atau terdakwa sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang masih dalam proses peradilan dibebankan pada anggaran Badan Narkotika Nasional. (4) Biaya Pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dibebankan pada anggaran Badan Narkotika Nasional. (5) Segala biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan Peraturan Bersama ini dibebankan kepada masingmasing Instansi kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bersama ini. BAB VII


peraturanbersama KETENTUAN LAIN Pasal 15 (1) Pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun secara periodik atau apabila dipandang perlu dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) tahun oleh Tim Evaluasi yang terdiri atas ahli-ahli yang ditunjuk oleh masing-masing instansi yang terkait. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada pimpinan masing-masing untuk ditindaklanjuti.

Pasal 16 Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lampiran I, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/2013 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bersama ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan pe nempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan Di : Jakarta Pada Tanggal :11 Maret 2014 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd

AMIR SYAMSUDIN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ttd BASRIEF ARIEF

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd

SUTARMAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ttd NAFSIAH MBOI

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ttd SALIM SEGAF AL JUFRI

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL ttd ANANG ISKANDAR Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 11April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 465 TAHUN 2014

Ttd

MUHAMMAD HATTA ALI



siramanrohani

Meneladani Kejujuran Nabi Muhammad SAW

sangat mengakar sekali. Kedua: Jujur terhadap sesama manusia, yaitu menjaga sesuatu yang diterima dan menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. abi Muhammad Kejujuran seperti ini SAW adalah sangat dituntut untuk manusia paripurna dapat diterapkan terutama yang layak untuk oleh para penguasa dan dijadikan teladan dalam Ulama dalam membimbing kehidupan, terutama bagi masyarakat. umat Islam. Dari nukilan Ketiga: Jujur kepada sejarah yang terangkum diri sendiri. Allah telah dalam kehidupannya membekali manusia dapat disimpulkan dengan akal untuk bahwa Nabi Muhammad membedakan yang hak SAW pantas dijadikan dan batil. Pada tataran teladan dalam berbagai ini, banyak manusia yang masyarakat bahkan Kejujuran. Sebab salah aspek kehidupan. Baik mengkhianati dirinya ada pandangan, kalau satu sifat yang dikagumi sebagai ayah dalam sendiri dengan mengambil keluarga, sebagai kepala dari diri beliau dari sejak berperilaku jujur dan harta yang bukan miliknya. lurus akan dijauhi, tidak beliau masih kanak-kanak pemerintahan dalam Perilaku seperti inilah yang disukai dan hidupnya sampai wafatnya adalah sebuah Negara, sebagai membuat suburnya korupsi susah. Katanya; jujur sifat jujur, sehingga kaum panglima perang dalam di tanah air ini. akan terbujur. Pandangan Quraisy memberinya medan pertempuran, Dalam suasana saat seperti ini harus dicegah gelar “Al-Amin” (orang sebagai anggota ini, sejatinya bangsa dan dihentikan. yang jujur, amanah dan masyarakat dalam Indonesia perlu kembali Dalam menerapkan kehidupan sosial, sebagai dapat dipercaya). mendalami Sirah kejujuran ada tiga Sifat jujur ini penting seorang hamba dalam Nabawiyah (Perjalanan tingkatan yang harus untuk digelorakan, pengabdiannya kepada kehidupan Rasul ), untuk dilakukan: diterapkankan dalam sang Khaliq, maupun mengambil teladan bagi Pertama: Jujur kepada lain-lain yang berkenaan kehidupan seluruh kehidupan kita, terutama Allah, yaitu menepati bangsa Indonesia, dengan berbagai yang berkenaan dengan janji untuk taat terhadap terutama kalangan kehidupan. kejujuran. Sebab dengan semua perintah Allah elitnya. Sebab pada Dari semua nilaikejujuran yang betuldan meninggalkan kenyataannya sifat jujur nilai kebaikan yang betul merakyat ditengahlaranganNya. Larangan ini cenderung diabaikan. telah dicontohkan Nabi tengah masyarakat Allah yang berkaitan Selain itu, kehidupan Muhammad dalam dan pemimpinnya dengan kejujuran ialah semakin keras dan penuh kehidupannya, bila akan menghantarkan sifat munafik. Sifat dikaitkan dengan kondisi persaingan, akhirnya masyarakat di munafik ditandai; apabila membawa kepada kekinian di Indonesia, Negara ini menuju berbicara ia berbohong, sikap pragmatis dengan paling tidak satu hal kesejahteraan, kedamaian, kalau berjanji ia menanggalkan kejujuran dari keteladanan yang dan ketenteraman. Apalagi mengingkari janjinya, dan menghalalkan ada pada diri Nabi mampu mengambil sisidan jika dipercaya ia segala cara untuk Muhammad perlu sisi lain dari suriteladan berkhianat. Sifat-sifat meraih kemewahan dan diterapkan secara yang ada pada diri Nabi munafik ini kelihatannya kolektif dalam kehidupan kesenangan materi. Muhammad SAW. tumbuh subur dan Di kalangan berbangsa, yaitu;

N



resensiresensi

NARKOBA Sayonara

K

etika kampanye antinarkoba dibombardir oleh pesan-pesan bernada “tidak/jangan” yang vulgar di tepi jalan, rasanya kita butuh jenis pesan lain. Pesan “tidak/ jangan” tadi sering kali tak disertai alasan. Atau, kalaupun iya, sifatnya hanya menekankan apa yang semua orang sudah ketahui (stating the obvious). Akibatnya, anjuran berhenti memakai narkoba makin terasa klise. Keputusan untuk berhenti/keluar/ sembuh adalah sebuah sikap utuh (kesatuan antara aspek kognitif, afektif, dan konatif).

Tak bisa hanya aspek kognitif/pengetahuan saja yang disentuh melalui kampanye/buku bernuansa medis. Aspek afektif/rasa juga perlu digugah atau disentuh. Narkoba Sayonara adalah upaya menggugah rasa tadi. Dua belas kisah tentang kehidupan pengguna narkoba, tersaji. Beragam. Ada yang karena dikekang, dijadikan korban obsesi orang tua, sikap protektif yang berlebihan, dll. Melalui kisah naratif orang diajak untuk sadar. Narkoba sayonara adalah pesan subtil yang lebih memiliki kedalaman makna daripada sekadar “jangan”.

Buku Narkoba Perlukah Mengenalnya

C


imeng, boat, inex, bukanlah nama orang ataupun makanan, tetapi nama jenis narkoba yang banyak disalahgunakan, terutama oleh generasi muda yang tidak mengenal bahayanya atau sekadar cobacoba. Buku Narkoba, Perlukah Mengenalnya? Mengupas jenis-jenis narkoba beserta bahayanya, dasar-dasar hukum penyalahgunaan narkoba, tata laksana penanganan korban

narkoba, beberapa kisah para pengguna narkoba yang telah berhasil sembuh, serta berbagai lembaga yang menangani masalah narkoba. Dengan membaca buku ini, wawasan tentang narkoba menjadi semakin luas, bukan untuk menyalahgunakannya, tetapi untuk menghindarinya, mencegah, dan membantu kenalan yang sudah terjerat narkoba agar dapat lepas dari cengkeramannya.


tipssehat

Mengapa Sulit Menjalankan

Perilaku Sehat?

S

aya tertarik membaca tulisan di Kompas Health “Orang Indonesia Ingin Sehat, Tapi Tak Mau Berusaha” yang ditulis 22 Oktober 2014 lalu. Tulisan ini menyoroti bahwa pada intinya orang Indonesia mengetahui bagaimana pola dan perilaku sehat namun tidak mau menjalaninya. Terlihat bahwa dalam survei dikatakan bahwa jumlah perokok di Indonesia sangat banyak walaupun orang


Indonesia tahu bahaya merokok. Saya jadi mengingat kembali kuliah saya “Perilaku Sehat” yang saya berikan kepada mahasiswa fakultas kedokteran semester pertama. Kuliah “Perilaku Sehat” ditujukan bagi mereka karena sering kali kita dalam kehidupan sehari-hari mempunyai masalah dalam mengubah perilaku ke arah yang lebih sehat. Bukan karena kita tidak tahu teori hidup sehat tetapi kita sering

kali kesulitan mengubah perilaku menjadi lebih sehat. Sarafino tahun 2004 telah mengemukakan teori tentang perilaku sehat. Definisi perilaku sehat menurut Sarafino adalah “Segala aktifitas yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan, atau meningkatkan kesehatannya, tidak tergantung status kesehatannya saat itu dan atau apakah perilaku yang dilakukannya mencapai hal tersebut”. Sehingga

menurut Sarafino apa yang dimaksud dengan perilaku sehat bukan hanya bertujuan mencegah penyakit datang tetapi juga tindakan yang kita lakukan saat menyadari kita akan sakit atau sedang sakit. Hal yang mempengaruhi perubahan perilaku sehat Tidak salah jika dikatakan bahwa hal yang paling penting dalam perubahan perilaku adalah proses


tipssehat pembelajaran. Secara teori kita tahu bahwa perilaku sehat harus dipelajari lewat proses belajar dan perilaku itu berubah karena ada konsekuensinya. Kebanyakan dalam kehidupan kita seharihari konsekuensi yang ingin didapatkan adalah penghargaan (reward). Seseorang ingin melakukan suatu perubahan karena ada “imbalan” atau penghargaan yang ingin dia dapatkan. Kita melakukan diet sehat dan olahraga karena ingin sehat. Kita berobat ke dokter saat sakit agar menjadi sembuh. Salah satu pembelajaran perilaku sehat juga berlangsung lewat observasi. Kita sering melihat banyak orang mendapatkan keberhasilan dalam menjalankan diet sehat dan olahraga. Kita menjadi termotivasi melakukan hal tersebut dan ingin mencari tahu bagaimana hal-hal tersebut dilakukan. Individu akan lebih cenderung meniru perilaku orang yang setara dengan dirinya baik secara umur, usia dan ras. Selain itu juga orang yang dianggap lebih tinggi status sosial atau derajatnya dari individu cenderung lebih mudah diikuti. Artis dan selebriti sering menjadi ikon suatu gaya hidup, perilaku atau menjadi bintang iklan. Hal ini dikarenakan artis

mempunyai banyak fans yang sekiranya akan mengikuti gaya hidup dan perilaku dari idolanya tersebut. Mengapa sulit berubah? Walaupun secara teoritis kita telah mengetahui teori-teori tentang kesehatan dan bagaimana menjaga kesehatan, sering kali kita kesulitan untuk berubah. Tidak heran walaupun kita tahu tentang bahaya merokok, individu tetap banyak saja yang merokok bahkan tenaga kesehatan sendiri sekalipun. Tahapan perubahan perilaku Fase awal yang biasa disebut fase prekontemplasi disebutkan merupakan tahap individu belum mau mengubah perilakunya. Individu masih dalam tahapan “tidak peduli” dengan segala macam teori yang ada tentang perilaku sehat. Saat fase ini walaupun individu diberikan berbagai macam informasi kesehatan dan perubahan


perilaku sehat, tidak akan banyak mengubah persepsinya tentang kesehatan. Fase kedua adalah fase kontemplasi. Individu pada fase ini mulai menyadari adanya masalah kesehatan yang berkaitan dengan belum berubahnya perilaku dirinya. Sayangnya individu belum ada komitmen untuk berubah. Fase kedua ini biasanya individu mulai menyadari bahwa informasi kesehatan yang dia terima selama ini ada benarnya juga. Saat fase ini biasanya individu sudah mulai terbuka pikirannya. Fase ketiga adalah fase persiapan. Individu dalam fase ini biasanya sudah mencoba melakukan perubahan perilaku tetapi masih sering gagal. Contoh individu mulai mencoba berolahraga teratur namun masih suka bolong-bolong jadwalnya. Individu mulai berhenti rokok tapi masih suka merokok jika bertemu dengan temanteman yang merokok. Pada fase ini individu

sudah mulai mempunyai tujuan untuk mencapai perubahan perilakunya. Fase ini memungkinkan tindakan yang lebih lanjut dan individu bisa bertahan melakukan perilaku sehatnya. Fase keempat adalah fase tindakan. Individu saat fase ini sudah mampu melaksanakan perubahan perilaku dan sudah menjalaninya dengan baik sekurangnya 6 bulan sejak usaha perubahan itu dilakukan. Individu mulai bisa melakukan hal tersebut dengan konsisten sehingga masuk ke fase selanjutnya yaitu fase pemeliharaan. Kelima fase perubahan perilaku tersebut dalam prakteknya tidaklah kaku. Kadang saat individu sudah berada di fase persiapan dia kembali ke fase kontemplasi. Ada kalanya ketika sudah lama melakukan perubahan perilaku sehat, individu kemudian merasa tidak bermotivasi kembali melakukannya dan akhirnya “turun fase”. Itulah mengapa seperti di depan telah dikatakan bahwa perubahan perilaku perlu mendapatkan reward atau penghargaan agar tetap bisa dilakukan. Semoga tulisan ini bisa membantu kita memahami bagaimana perubahan perilaku sehat itu bisa berjalan. Bagi yang masih dalam tahapan “mikir-mikir” untuk melakukan perilaku sehat, ayo segera lakukan!


gayahidup

Godaan Makan Enak Saat Akhir Pekan Tak Perlu Ditakuti

M

ereka yang sedang menjalankan pola makan sehat kerap merasa sangat bersalah setelah “kecolongan” mengasup makanan berlemak dalam satu hari. Demikian juga mereka yang biasanya disiplin berolahraga tapi karena kesibukan tak sempat membakar keringat. Sebenarnya perasaan bersalah karena merusak diet tersebut tak perlu. Samantha Cassety, pakar nutrisi, mengatakan bahwa sedikit longgar dalam makanan pada satu hari tak akan membuat kita langsung menjadi gemuk. “Sebenarnya tidak mungkin kita naik berat badan dalam satu malam, bahkan jika kita menghabiskan satu rak makanan,” kata Cassetty. Ia menjelaskan, untuk mengalami kenaikan berat badan, kita harus makan 3.500 kalori


lebih banyak dari yang biasanya kita makan. Jadi, jika pada harihari biasa kita makan 2.000 kalori, maka Anda harus menambahnya dengan 3.500, sehingga totalnya 5.500 kalori untuk naik berat badan

sekitar 0,5 kilogram. Dan itu pun terjadi jika kita tak melakukan aktivitas fisik sama sekali. Jumlah 3.500 kalori itu setara dengan dua sayap ayam (110 kalori), beberapa onion ring (340 kalori), satu porsi keripik (290 kalori), satu burger (860 kalori), seiris cake cokelat (795 kalori), dan tiga gelas wine (370 kalori). Itu adalah jumlah makanan yang banyak. Ada juga bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa tak gampang mendapat kenaikan berat badan dalam sehari setelah makan cukup

katanya. Tetapi, tak dipungkiri ada juga orang yang naik berat badan sampai 2,5 kilogram setelah hari raya. Tapi jumlahnya pun tak sampai 10 persen. Walau demikian, makan berlebihan bisa membuat perut merasa begah dan tidak nyaman keesokan harinya. “Selama kita bisa memperbaikinya di keesokan harinya, yakni dengan makan secara sehat dan kembali ke olahraga rutin, berat badan tak akan bertambah,” kata Cassetty.

banyak. “Meski ada orang yang mengaku berat badannya naik hampir 5 kg setelah liburan 6 minggu, tapi sebenarnya rata-rata orang hanya mengalami kenaikan sekitar setengah kilogram,”

Jadi, jangan terlalu takut menghadapi godaan makanan enak saat liburan atau akhir pekan. Tapi, pengendalian diri tetap dibutuhkan dan pastikan Anda konsisten melakukan aktivitas olahraga seperti biasa.


artikel


SINAR BNN59 EDISI VI - 2014

SINAR BNN EDISI VI - 2014


Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi dari pada Dipenjara

Recommend Documents