Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 10- 22
14 Pages
PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH Gunawan Azmi1, Darwanis 2, Syukriy Abdullah 3 1)
2.3)
Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Staf Pengajar Magister AkuntansinPascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Abstract: The purpose of this study is to examine the effect of budgetary goal clarity, human resource quality and organizational commitment on local finance government performance. The research methods used is cencus method, which is all population elements is examined one by one in collecting data, and the analysis method used is multiple linear regression. Respondents used in this research are taken from local governments agencies (SKPD) in Aceh Province as budget user. The result show that: budgetary goal clarity, human resource quality and organizational commitment have influences positively on local finance government performance in partially and simultaneously. Key word: Budgetary Goal Clarity, Human Resource Quality, Organizational Commitment, Local Finance Government Performance ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah aceh. Metode yang digunakan adalah sensus, yaitu seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu dalam pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Responden penelitian Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi secara bersama-sama dan sendiri-sendiri berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kata kunci: Kejelasana Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Kinerja
No.21/2011 pada pasal 1 ayat 37). Pengelolaan
1. PENDAHULUAN Pengukuran kinerja SKPD (Satuan
keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan
Kerja Perangkat Daerah) dilakukan dengan
yang
menilai seberapa baik SKPD melakukan tugas
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
pokok dan fungsi yang dilakukan selama
dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri
periode
No.13/2006 pada pasal 1 ayat 8). Kepala daerah
anggaran.
Penggunaan
anggaran
meliputi
selaku
untuk mengukur kinerja sektor publik. Kinerja
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
yang akan atau telah dicapai sehubungan
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
(Permendagri No.13/2006 pada pasal 5 ayat 1).
dan
Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan
yang
terukur
(Permendagri
pemerintah
pelaksanaan,
merupakan konsep yang sering digunakan
kualitas
kepala
perencanaan,
daerah
Volume 3, No. 4, November 2014
adalah
- 10
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengelolaan keuangan daerah melimpahkan
menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran
sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: (a)
berpengaruh
Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola
target-target anggaran akan tercapai dengan
keuangan daerah; (b) Kepala SKPKD selaku
kejelasan sasaran yang jelas sehingga target
PPKD; dan Kepala SKPD selaku pejabat
kinerja akan tercapai.
pengguna
anggaran/pengguna
barang
(Permendagri No.13/2006 pada pasal 5 ayat 3).
terhadap
kinerja.
Pencapaian
Kinerja juga ikut dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Rahayu (2014)
Dalam proses penganggaran sektor
menemukan bahwa kualitas sumber daya
pemerintahan kinerja yang akan dicapai terkait
manusia bepengaruh positif dan signifikan
dengan penentuan jumlah alokasi dana yang
terhadap
dibutuhkan untuk mencapai target kinerja pada
merupakan salah satu sumber daya yang
masing-masing program dan kegiatan yang
terdapat dalam organisasi, meliputi semua
dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas pokok
orang yang melakukan aktivitas (Gomes,
dan fungsinya. Penjelasan UU No.17/2003
2003:1). Sumber daya manusia merupakan
tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa
satu-satunya sumber daya yang memiliki
pendekatan
diterapkan
perasaan, keinginan, kemampuan, ketrampilan,
pemerintah di Indonesia adalah anggaran
pengetahuan, dorongan, daya dan karya. Semua
berbasis kinerja, sehingga partisipasi SKPD dan
potensi sumber daya manusia tersebut sangat
masyarakat dalam penyusunan anggaran sangat
berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam
penting.
mencapai
anggaran
yang
Untuk itu, dibutuhkan
kejelasan
kinerja.
Sumber
tujuannya.
daya
manusia
Tercapainya
akal,
tujuan
sasaran anggaran dan pelimpahan kewenangan
organisasi menunjukkan bahwa tercapainya
yang jelas dan tegas (Abdullah, 2012).
kinerja yang diharapkan.
Kejelasan
sasaran
anggaran
Komitmen
organisasi
mempengaruhi
dinyatakan secara jelas dan spesifik dan
menemukan
dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab
berpengaruh terhadap kinerja. Semakin kuat
terhadap pencapaiannya (Kenis, 1979). Adanya
komitmen,
sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan
seseorang untuk diarahkan pada tindakan sesuai
individu
target-target
dengan standar (Rachmawati, 2009 dalam
anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran
Baihaqi, 2012). Komitmen organisasi dipercaya
yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang
kuat dan mendukung nilai dan sasaran yang
ingin
diharapkan oleh organisasi.
dicapai
menyusun
organisasi
(Kenis,
1979).
bahwa
semakin
Baihaqi
ikut
menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang
untuk
kinerja.
juga
komitmen
kuat
(2012) organisasi
kecenderungan
Memperhatikan
Wispratini dkk (2014) menemukan bahwa
betapa pentingnya kejelasan sasaran anggaran,
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif
kualitas sumber daya manusia serta komitmen
terhadap
organisasi terhadap kinerja SKPD, peneliti
11 -
kinerja.
Lintas
(2013)
Volume 3, No. 4, November 2014
juga
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tertarik untuk meneliti pengaruh kejelasan
anggaran harus memperhatikan kepentingan
sasaran
pada setiap program. Kepentingan anggaran
anggaran,
kualitas
sumber
daya
manusia dan komitmen organisasi terhadap kinerja
pengelolaan
keuangan
daerah
di
lingkungan pemerintah aceh. 2. KAJIAN
harus tepat sasaran dan penggunaannya. Kejelasan
sasaran
anggaran
harus
memiliki outcome yang ingin dicapai. Outcome
PUSTAKA,
KERANGKA
adalah
manfaat
yang dihasilkan
terhadap
anggaran yang telah dilaksanakan. Kejelasan
PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
anggaran juga harus melihat skala prioritas.
Anggaran Anggaran
sektor
Kegiatan yang menjadi prioritas harus di
mengenai
utamakan sehingga sasaran anggaran tercapai.
estimasi kinerja yang hendak dicapai selama
Penetapan indikator kinerja menjadi penting
periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam
sehingga sasaran anggaran menjadi jelas dan
ukuran
2002:61).
terarah. Wispratini dkk (2014) menemukan
Seluruh komponen organisasi mulai dari top
bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh
management hingga para staf memegang
positif
peranan penting mulai dari proses perencanaan,
anggaran
penerapan, hingga evaluasi anggaran manajer
sasaran yang jelas sehingga target kinerja akan
(pemimpin) dan para staf yang terkait di
tercapai.
publik
merupakan
finansial
dalam
organisasi
pernyataan
(Mardiasmo,
kinerja. akan
Pencapaian
target-target
tercapai dengan
kejelasan
dalamnya. PP No.58/2005 pasal 16 ayat 3
Pada kontek pemerintah daerah, sasaran
menyebutkan bahwa APBD mempunyai fungsi
anggaran tercakup dalam Renstrada (Rencana
otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
Strategik Daerah) serta program dan kegiatan
distribusi dan stabilisasi.
SKPD. Program adalah penjabaran kebijakan
Kejelasan Sasaran Anggaran
SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
Kejelasan
anggaran
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang
daya yang disediakan untuk mencapai hasil
dinyatakan secara jelas dan spesifik dan
yang terukur sesuai dengan misi SKPD (Satuan
dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab
Kerja
terhadap pencapaiannya (Kenis, 1979). Sasaran
menyatakan
anggaran adalah target yang dicapai atau hasil
memberikan reaksi positif dan secara relatif
yang diharapkan dari suatu program atau
sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan
kegiatan (Permendagri No.13/2006). Kejelasaan
sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah
sasaran
peningkatan
anggaran
sasaran
harus
sesuai
dengan
Perangkat
Daerah).
bahwa
Kenis
pelaksana
kepuasan
kerja,
(1979) anggaran
penurunan
spesifikasi sasaran anggaran. Kegiatan yang
ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan
dilakukan spesifikasinya sesuai dengan sasaran
terhadap
yang
efisiensi biaya pada pelaksana anggaran secara
ingin
dicapai.
Kejelasaan
sasaran
anggaran,
kinerja
anggaran
Volume 3, No. 4, November 2014
dan
- 12
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala signifikan jika sasaran anggaran dinyatakan
masyarakat luas Melalui peningkatan kualitas
secara jelas. Adanya sasaran anggaran yang
sumber daya manusia akan mendorong kinerja
jelas,
pegawai
maka
akan
mempermudah
untuk
pemerintah
sesuai
dengan
yang
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
diharapkan. Semakin tinggi kualitas sumber
kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam
daya manusia semakin tinggi pula kinerja
rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-
pemerintah, begitu juga sebaliknya semakin
sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
rendah kualitas sumber daya manusia maka
Locke dan Latham dalam Samuel
semakin rendah kinerja pemerintah (Marwoto,
(2008) menyatakan bahwa sasaran adalah apa
2012).
yang hendak dicapai oleh karyawan. Jadi
Komitmen Organisasi
kejelasan sasaran anggaran akan mendorong
Komitmen dari karyawan merupakan
manajer dalam hal ini Kepala SKPD lebih
sesuatu yang penting. Karena dampaknya antara
efektif
terbaik
lain terhadap keterlambatan, ketidakhadiran,
dibandingkan dengan sasaran anggaran yang
keinginan untuk pindah kerja, dan perputaran
tidak jelas. Pada konteks pemerintah daerah,
tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi
kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada
komitmen terhadap organisasi antara lain
aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan
karakteristik individu, karakteristik pekerjaan,
sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.
dan pengalaman kerja. Komitmen organisasi itu
Ketidakjelasan
sendiri
dan
menimbulkan
melakukan
sasaran
yang
anggaran
ketidakpastian
atau
dapat keragu-
mempunyai
tiga
komponen
yaitu
keyakinan yang kuat dari seseorang dan
raguan para pelaksana. Semakin baik kejelasan
penerimaan
sasaran, target-target pemerintah akan tercapai.
seseorang untuk berusaha keras bergantung
Kualitas Sumber Daya Manusia
pada organisasi, dan keinginan seseorang yang
Sumber daya manusia perlu dikelola,
tujuan
organisasi,
kemauan
terbatas untuk mempertahankan keanggotaan.
diatur dan dimanfaatkan agar dapat berfungsi
Semakin
secara
tujuan
kecenderungan seseorang untuk diarahkan pada
organisasi, karena merupakan suatu hal yang
tindakan sesuai dengan standar (Rachmawati,
sangat penting bagi setiap organisasi (Suharto,
2009 dalam Baihaqi, 2012).
produktif
untuk
mencapai
kuat
komitmen,
semakin
kuat
2012). Peningkatan kualitas sumber daya
Sopiah (2008:163) mengemukakan ada
manusia harus dilakukan di segala bidang.
empat faktor yang mempengaruhi komitmen
Pemerintah daerah harus berupaya untuk lebih
karyawan. Pertama, faktor personal, misalnya
meningkatkan kualitas SDM karena peran
usia,
sumber
daya
meningkatkan memberikan 13 -
jenis
kelamin,
tingkat
pendidikan,
manusia
diharapkan
dapat
pengalaman kerja dan kepribadian.
Kedua,
kinerja
organisasi
dalam
karakteristik
lingkup
pelayanan
prima
kepada
Volume 3, No. 4, November 2014
pekerjaan,
misalnya
jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala peran, tingkat kesulitan dalam pekerjaan.
rasional (Mardiasmo, 2009:121-122).
Ketiga, karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya
organisasi,
kehadiran
serikat
pengendalian
bentuk
pekerjan
dan
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007
tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
pengalaman
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
kerja. Pengalaman kerja seorang karyawan
mendefinisikan kinerja instansi pemerintah
sangat berpengaruh terhadap tingkat komitmen
sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian
karyawan pada organisasi. Karyawan yang baru
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah
beberapa tahun bekerja dan karyawan yang
sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi
sudah puluhan tahun bekerja dalam organisasi
instansi
tentu
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
karyawan.
memiliki
dilakukan
tingkat
Menteri
organisasi
terhadap
yang
organisasi,
Peraturan
Keempat,
tingkat
komitmen
yang
pemerintah
yang mengindikasikan
berlainan.
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
Kinerja Pengelolan Keuangan Daerah
kebijakan yang ditetapkan.
Sistem
pengukuran
kinerja
sektor
Pengelolaan keuangan daerah adalah
publik adalah suatu sistem yang bertujuan
keseluruhan
kegiatan
untuk membantu
perencanaan,
pelaksanaan,
manajer
publik menilai
yang
penatausahaan,
pencapaian suatu strategi melalui alat ukur
pelaporan,
finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran
pengawasan daerah (Permendagri No.13/2006
kinerja
alat
pasal 1 ayat 8). Pengukuran kinerja SKPD
pengendalian organisasi, karena pengukuran
dilakukan dengan menilai seberapa baik SKPD
kinerja diperkuat dengan menetapkan reward
melakukan tugas pokok dan fungsi yang
and pusnishment (Mardiasmo, 2009:121).
dilakukan selama periode anggaran. Sesuai
dapat
dijadikan
sebagai
dengan Tujuan
sistem
pengukuran
kinerja
adalah: (a) Untuk mengkomonikasikan startegi lebih baik (top down dan buttom up); (b) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi; (c) Untuk mengakomodasi
pemahaman
kepentingan
manajer level menengah dan bawah serta memotivasi congruence;dan
untuk (d)
mencapai Sebagai
alat
good untuk
mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan
SKPD
pertanggung
meliputi
Permendagri adalah
jawaban,
No.13/2006,
pengguna
anggaran
dan
Kepala yang
melakukan tugas dimulai dari: perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan
,
pelaporan,
pertanggung jawaban dan pengawasan. Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran dengan
Kinerja
Pengelolaan
Keuangan
Daerah Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo,
individual dan kemampuan kolektif yang Volume 3, No. 4, November 2014
- 14
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2004:62). Anggaran yang disusun harus sesuai
hal ini terdapat hubungan yang erat antara
dengan sasaran yang ingin dicapai setiap
kinerja karyawan dengan kinerja lembaga.
tahunnya. Kejelasan sasaran anggaran dalam
Dengan kata lain bila kinerja karyawan baik,
konteks bisnis adalah sejauh mana tujuan
maka kemungkinan besar kinerja organisasi
anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik
juga baik. Kinerja karyawan akan lebih baik
dengan tujuan agar anggaran dapat di mengerti
apabila mempunyai keahlian yang tinggi,
oleh orang yang bertanggung jawab atas
bersedia bekerja karena digaji, mempunyai
pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis,
harapan
1979).
sekelompok
masa
depan karyawan
lebih
baik.
dan
Bila
atasannya
Kejelasan sasaran anggaran adalah
mempunyai kinerja yang baik, maka akan
target yang dicapai atau hasil yang diharapkan
berdampak pada kinerja organisasi baik pula,
dari suatu program atau kegiatan. Kejelasaan
dimana kualitas SDM sangat menentukan
sasaran
dengan
dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan
spesifikasi sasaran anggaran. Kegiatan yang
organisasi dengan peningkatan kinerja yang
dilakukan spesifikasinya sesuai dengan sasaran
sangat diharapkan. Peningkatan kualitas SDM
yang
pengelola keuangan daerah sangat penting
anggaran
ingin
harus
dicapai.
sesuai
Kejelasaan
sasaran
anggaran harus memperhatikan kepentingan
dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.
pada setiap program. Kepentingan anggaran
Hubungan Komitmen Organisasi dengan
harus
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
tepat
sasaran
dan
penggunaannya
(Permendagri No.13/2006).
Komitmen
berkaitan
dengan
suatu
Hasil penelitian Wiprastini dkk (2014)
keadaan dimana seorang individu memihak
menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran
organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya
berpengaruh
kinerja
untuk mempertahankan keanggotaannya dalam
manajerial. Hasil penelitian Lintas (2013)
organisasi (Robbins dan Judge, 2007:127).
menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran
Baihaqi (2012) berpendapat bahwa komitmen
berpengaruh terhadap kinerja.
organisasional berpengaruh terhadap kinerja
Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia
manajerial. Memiliki komitmen organisasi yang
dengan
tinggi merupakan elemen penting dalam bekerja
signifikan
Kinerja
terhadap
Pengelolaan
Keuangan
di organisasi pemerintahan. Seseorang dengan
Daerah Arsyiati (2008) menemukan bahwa
komitmen organisasi yang tinggi diharapkan
kualitas SDM berpengaruh terhadap kinerja.
memiliki pandangan yang positif serta berusaha
Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh
berbuat yang terbaik untuk mencapai tujuan dan
Sedarmayanti (2007) bahwa tercapainya tujuan
kinerja yang lebih baik.
organisasi hanya dimungkinkan karena upaya pelaku yang terdapat pada organisasi. Dalam 15 -
Volume 3, No. 4, November 2014
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Berdasarkan tinjauan terhadap teori
Populasi dalam penelitian ini berjumlah
kerangka pemikiran, maka dapat dirumuskan
48 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di
hipotesis sebagai berikut:
lingkungan
1. Kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh secara bersamasama terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. 2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. 3. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. 4. Komitmen organisasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
pengumpulan data yang digunakan dalam
Jenis penelitian yang digunakan adalah hipotesis
(hypothesis
testing
research). Penelitian hipotesis atau verifikatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Sekaran, 2006:162). Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam suatu
pengujian
hipotesis,
yaitu
untuk
mengetahui pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran, kulitas sumber daya manusia dan komitmen
organisasi
Aceh.
Metode
penelitian ini menggunakan survey kuesioner dalam bentuk pernyataan-pernyataan secara terstruktur yang mana setiap responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja, pertanyaan yang diajukan mencakup aspek kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Setiap kuesioner diberikan bobot nilai 1 sampai 5 untuk setiap jawaban. Metode analisis yang digunakan dalam
3. Metode Penelitian
penelitian
Pemerintah
secara
parsial
dan
simultan terhadap kinerja SKPD Pemerintah
penelitian
ini
menggunakan
dependence
analysis (analisis ketergantungan) merupakan bagian dari analisis multivariat, metode ini mampu menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2009:231). Teknik multivariat untuk analisis ketergantungan (dependence analysis) yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan tujuan untuk melihat secara langsung pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan software SPSS (Statistical Package for Social Science).
Aceh. Penelitian ini dilakukan pada kurun
Adapun persamaan model empiris regresi linear
waktu
berganda adalah:
satu
tahun,
maka
metode
pengembangannya adalah dengan cara cross sectional. Penelitian cross sectional yaitu data hanya sekali dikumpulkan dalam satu periode (Sekaran, 2006:315).
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε Keterangan : Y = Kinerja pengelolaan keuangan daerah α = Konstanta β1β2 β3 = Koefisien regresi Volume 3, No. 4, November 2014
- 16
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala X1 = Kejelasan Sasaran Anggaran X2 = Kualitas Sumber Daya Manusia X3 = Komitmen Organisasi ε = Error 4.
HASIL
PENELITIAN
hubungan (korelasi) antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 70.7%, artinya variabel bebas kejelasan sasaran anggran, DAN
organisasi
PEMBAHASAN Pengaruh Kualitas
Kejelsan Sumber
kualitas sumber daya manusia dan komitmen
Sasaran Daya
Anggaran,
Manusia
dan
Komitmen Organisasi terhadap Kinerja
Hasil uji regresi dengan menggunakan bantuan software SPSS adalah seperti pada
hubungan
dengan
kinerja pengelolaan keuangan daerah. konstanta sebesar 3.585. Artinya apabila faktor kejelasan sasaran anggaran (X1), kualitas sumber daya manusia
Pengelolaan Keuangan Daerah
mempunyai
(X2),
komitmen
organisasi
(X3)
dianggap konstan, maka kinerja pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.092 pada satuan skala likert.
Tabel 1. Tabel 1 Hasil Uji Regresi Koefisien R Regresi (β) 3.585
Nama Variabel Konstanta Kejelasan Sasaran Anggaran 0.290 0.70 Kualitas 7 Sumber Daya Manusia 0.166 Komitmen Organisasi 0.261 Sumber: Data Primer Diolah (2015)
Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.500, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa R2
variasi yang terjadi pada variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 50% dipengaruhi atau disebabkan oleh perubahan yang terjadi secara bersama-sama pada variabel
0.50 0
Berdasarkan Tabel 1 dapat ditulis
kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya
manusia
dan
komitmen
organisasi.
sedangkan sisanya 50% disebabkan oleh faktorfaktor dari variabel-varibel lain yang tidak tercakup dalam model regresi tersebut. Pengaruh
Kejelasan
Sasaran
Anggaran
persamaan regresi linier berganda sebagai
terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan
berikut:
Daerah
Y= 3.585 + 0.290X1 + 0.166X2 + 0.261X3
Pengujian
hipotesis
kedua
yaitu
Berdasarkan Tabel 1, koefisien regresi
pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap
(β1,2,3) untuk semua variabel ≠ 0. Hal ini
kinerja pengelolaan keuangan daerah denagn
menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggran,
melihat koefisien regresi (β1). Koefisien regresi
kualitas sumber daya manusia dan komitmen
(β1) kejelasan sasaran anggaran (X1) sebesar
organisasi secara bersama-sama berpengaruh
0.290 dimana β1 ≠ 0. Artinya setiap 100%
terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah
perubahan dalam variabel kejelasan sasaran
dan menerima hipotesis. Koefisien korelasi (R)
anggaran
sebesar 0.707 yang menunjukkan bahwa derajat
pengelolaan keuangan daerah sebesar 29%
17 -
Volume 3, No. 4, November 2014
akan
meningkatkan
kinerja
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dengan asumsi variabel kualitas sumber daya
Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap
manusia (X2) dan komitmen organisasi (X3)
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
dianggap konstan. Hasil pengujian menerima
Pengujian
berpengaruh
pengelolaan
terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah
keuangan daerah dan tidak menerima hipotesis
dilakukan dengan analisis regresi liner berganda
nol (H0).
dengan bantuan SPSS. Untuk menguji pengaruh
Hasil hipotesis
penelitian
kedua
ini
mendukung
daya
yaitu
pengaruh
kinerja
sumber
ketiga
hipotesis yaitu kejelasan sasaran anggaran terhadap
kualitas
hipotesis
manusia
kualitas sumber daya manusia daerah terhadap
yaitu
kejelasan
sasaran
kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan
berpengaruh
terhadap
kinerja
dengan
keuangan
daerah.
SKPD
Koefisien regresi (β2) kualitas sumber daya
merupakan satuan kerja perangkat daerah yang
manusia sebesar 0.166, dimana β2 ≠ 0. Hasil
mengeloa anggaran setiap tahunnya. SKPD
penelitian menerima hipotesis ketiga yaitu
Provinsi Aceh diberikan kewenangan untuk
kualitas sumber daya manusia berpengaruh
mengambil kebijakan dan keputusan dalam
terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
pengelolaan
tahunnya.
Variabel kualitas sumber daya manusia (X2)
Kebijakan dan keputusan yang diambil tidak
mempunyai pengaruh yang positif atau dengan
boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan
kata lain setiap terjadi 100% perubahan dalam
pemerintah.
variabel kualitas sumber daya manusia secara
anggaran pengelolaan
keuangan
Kejelasan
anggaran
koefisien
regresi
(β2).
harus
relatif akan menaikan 16.6% variabel kinerja
memiliki outcome yang ingin dicapai. Outcome
pengelolaan keuangan daerah dengan asumsi
adalah
terhadap
variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) dan
anggaran yang telah dilaksanakan. Kejelasan
komitmen organisasi (X3) dianggap konstan .
anggaran juga harus melihat skala prioritas.
Hasil pengujian menerima hipotesis yaitu
Kegiatan yang menjadi prioritas harus di
kualitas sumber daya manusia berpengaruh
utamakan sehingga sasaran anggaran tercapai.
terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah
Penetapan indikator kinerja menjadi penting
dan tidak menerima hipotesis nol (H0).
manfaat
sasaran
setiap
melihat
yang dihasilkan
sehingga sasaran anggaran menjadi jelas dan
Hasil
penelitian
ini
mendukung
terarah. Tercapainya kejelasan sasaran yang
hipotesis ketiga yaitu kualitas sumber daya
jelas dalam mencapai tujuan Pemerintah Aceh
manusia
yaitu kesejahteraan masyarakat secara langsung
pengelolaan
kinerja pengelolaan keuangan semakin baik,
sumber
dikarenakan pengelolaan keuangan oleh SKPA
pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang
Pemerintah Aceh telah sesuai dengan sasaran-
dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia.
sasaran anggaran yang telah ditetapkan.
Tingkat itu dibandingkan dengan tingkat yang
berpengaruh keuangand
daya
manusia
terhadap
kinerja
daerah.
Kualitas
adalah
Volume 3, No. 4, November 2014
tingkat
- 18
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dibutuhan dari waktu ke waktu oleh organisasi
setiap
yang memiliki sumber daya manusia tersebut
komitmen
(Ruky, 2003:57). Kualitas kerja mengacu
meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan
kepada kualitas sumber daya manusia yang
daerah sebesar 26.1% dengan asumsi variabel
mencakup
berikut:
kejelasan sasaran anggaran (X1) dan kualitas
kemampuan
sumber daya manusia (X2) dianggap konstan.
komponen-komponen
pengetahuan,
ketrampilan,
(Martutina, 2001:205).
ikut
100%
perubahan
organisasi
dalam
secara
variabel
relatif
akan
Hasil pengujian menerima hipotesis yaitu
Sumber daya manusia yang berkualitas
komitmen organisasi berpengaruh terhadap
meningkatkan
kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tidak
keuangan
daerah.
pengguna
kinerja Kepala
anggaran
di
pengelolaan
SKPD
sebagai
provinsi
menerima hipotesis nol (H0)
aceh,
Hasil
penelitian
ini
mendukung
merupakan sumber daya manusia yang telah
hipotesis keempat yaitu komitmen organisasi
memenuhi komponen kualitas kerja, baik dari
berpengaruh
segi
dan
keuangan daerah. Komitmen sebagai suatu
kemampuan. Sumber daya manusia pada SKPD
keadaan dimana seorang individu memihak
Pemerintah Aceh dalam pengelolaan keuangan
organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya
menempatkan
memiliki
untuk mempertahankan keangotaannya dalam
kualitas kerja. Sumber daya manusia dalam
organisasi (Robbins dan Judge (2007:127).
pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas
Menurut Sopiah (2008:164), ada 5 faktor yang
akan
pengelolaan
berpengaruh terhadap komitmen organisasi
keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah
yaitu: budaya keterbukaan, kepuasan kerja,
provinsi aceh dalam setahun anggaran akan
kesempatan personal untuk berkembang, arah
tercapai tepat waktu baik yang dimulai dari
organisasi, Penghargaan kerja yang sesuai
perencanaan
dengan kebutuhan.
pengetahuan,
ketrampilam
orang-orang
meningkatkan
sampai
yang
kinerja
dengan
pelaporan
pegelolaan keuangan daerah.
terhadap
kinerja
pengelolaan
Komitmen organisasi yang tinggi dan
Pengaruh Komitmen Organsisai terhadap
kuat akan meninakatkan kinerja.
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi akan
Pengujian
hipotesis
yaitu
terealisasi. SKPD pemerintah provinsi aceh
pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja
yang memiliki komitmen organisasi yang kuat,
pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan
akan mencapai seluruh sasaran yang telah
analisis regresi liner berganda dengan bantuan
ditetapkan dlam setahun anggaran. Sebaliknya
SPSS.
komitmen
SKPD yang memiliki komitmen organisasi
organisasi (X3) sebesar 0.261, dimana β3 ≠ 0.
yang rendah tidak akan mampu mencapai
Variabel
sasaran
Koefisien
komitmen
regresi
keempat
Saaran-
(β3)
organisasi
mempunyai
penagruh yang positif atau dengan kata lain 19 -
Volume 3, No. 4, November 2014
organisasi,
hal
ini
dapat
dilihat
dariserapan anggaran yang rendah, sehingga
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kinerja pengelolaan keuangannya juga ikut
berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan
rendah.
keuangan daerah.
5. Kesimpulan Dan Saran DAFTAR PUSTAKA
Kesimpulan Berdasarkan
hasil
penelitian
yang
diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kejelasan sumber
sasaran daya
organisasi
anggaran,
manusia dan secara
Abdullah, Syukriy. 2012. Http://syukriy.wordpres.com/2012/11/ 26/hubungan-keagenan-antara-kepaladaerah-dan-kepala-skpd-angggaranskpd).
kualitas komitmen
bersama-sama
berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. 2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. 3. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. 4. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap
Adamy,
Marbawy. 2010. Pengaruh Kompensasi, Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja SKPD Kota Lhokseumawe. Jurnal Aplikasi Manajemen. Vol.8. No.4: 1133-1142.
Alimbudiono, Ria Sandra, dan Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kepada Masyarakat: Renungan bagi Akuntan Pendidik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 No. 02: 18–30.
kinerja pengelolaan keuangan daerah. Saran Berdasarkan dilaksanakan,
penelitian
maka
diajukan
yang
telah
saran-saran
sebagai berikut: 1. Kinerja
pengelolaan
keuangan
daerah
provinsi aceh akan semakin baik apabila kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi diterapkan secara baik di lingkungan pemerintah provinsi aceh.. 2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi, diduga masih ada variabel lain yang
Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Arsyiati, Darwanis, dan Muslim A Jalil. 2008. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNPB dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi pada Universitas Syiah Kuala. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 01 No. 01: 29–49. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Baihaqi. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Fairness. Vol.1 No.3 :243-253. Volume 3, No. 4, November 2014
- 20
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Yogakarta: Andi. Gomez, Faustino Cardaso. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo. Kalbers, Lawrence P, dan Timothy J. Forgaty. 1995, Professionalism Its Consequences: A Study of Internal Auditors, Auditing: A Journal of Practice. Vol. 14. No. 1 Pg.64-86. Kenis, I. 1979. Effect of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitude and Performance. Accounting Review. October: 707-721. Koswara, E. 2001. Dinamika Informasi dalam
Marwoto, Nuki. 2012. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Komunikasi dan Komitmen Organisasi Terhadap kinerja Pegawai Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Tesis. Universitas Terbuka. Matutina. 2001. Manajemen Sumber daya Manusia. Cetakan kedua. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia. Mowday, R. R. Steers dan L. Porter. 1979. The Measurement of Organizational Commitment, Journal of Vocational Behavior. Vol 14:224-235.
Era Global. Jakarta: CV. Rajawali. Kravetz,
D. J. 2008. Building a job competency database:What the leaders do. from http://www.kravetz.com/art2/art2p1. html. Kuncoro, Mudrajarad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: LAN. Lintas, Ahmad. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja SKPK Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Tesis. Pasca Sarjana Akuntansi Unsyiah. Lucia, A. D dan R, Lepsinger. 1999. The art and science of competency models: Pinpointing critical success factors in organizations. San Francisco: JosseyBass.
Primayoni, Ni Kadek Rima, I Made Pradana Adiputra, dan Edy Sujana. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Klungkung). EJournal S1 Ak. Universitas Pendidikan Ganesha Vol.2 No.1. http://ejournal.undiksha.ac.id/index. php/S1ak/article/view/295. Rahayu, Ni Luh Sri, Ni Luh Gede, Erni Sulindawati, Sinarwati.
--------------. 2009. Akuntansi Sektor Publik. 21 -
Volume 3, No. 4, November 2014
2014.
Ni
Kadek Pengaruh
Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan
Sisitem
Akuntansi
terhadap
Informasi Kinerja
Pemerintah Daerah. E-Journal S1 Ak.
Universitas
Ganesha. Luthan, Fred. 2006. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Andi. Mardisamo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
dan
Vol.2.
Pendidikan No.1.
http://ejournal.undiksha.ac.id/index. php/index /search/titles?searchPage=116.
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tentang Keuangan Negara ----------------------, Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah ----------------------, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. ------------------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ------------------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ------------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Robbins, Stephen and Timothy A. Judge. 2007. Organizational Behavior. New Jersey: Prentice Hall. Ruky, Achmad S. 2003. Sumber Daya Manusia Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas. Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama. Samuel, Abel Tanta Sembiring. 2008. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening (Pada Kawasan Industri Medan. Tesis. Pasca Sarjana USU. Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Bandung: PT Refika Aditama.
Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business, Edisi 4 buku 1, Terjemahan Yon, Kwan. Jakarta: Salemba Empat. ---------, Uma. 2006. Research Methods for Business, Edisi 4 buku 2, Terjemahan Yon, Kwan. Jakarta: Salemba Empat. Syafrial. 2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Suharto, Agus Ali. 2012. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Kediri. Jurnal Ilmu Manajemen. Vol. 1(3): 67- 79. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. Suwandi dan Nur Indriantoro. 1999. Pengujian Model Turnover Pasewark dan Strawser: Studi Empiris pada Lingkungan Akuntansi Publik. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol:2:173195. Sopiah. 2008. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Andi. Wiprastini, Gusti Ayu Ketut Yuli, Ni Kadek, Sinarwati, dan Nyoman, Trisna, Herawati. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Desentralisasi dan Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada 15 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Buleleng). EJournal S1 Ak. Universitas Pendidikan Ganesha Vol.2 No.1. http://ejournal.undiksha.ac.id/index. php/index/search/titles?searchPage
Volume 3, No. 4, November 2014
- 22
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
14 Pages
ISSN 2302-0164 pp. 23- 36
Volume 3, No. 4, November 2014
- 23
