Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 1- 14
14 Pages
PENGARUH SISA ANGGARAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PEKERJAAN UMUM (Studi pada Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh) Adi Surya1, Darwanis2, Syukriy Abdullah3 ) Mahasiswa Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 1,2 ) Staf Pengajar Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 1
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sisa anggaran, pendapatan asli daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum dalam perubahan anggaran kabupaten/kota di Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di Aceh. Data penelitian berupa dokumen APBD Perubahan kabupaten/kota di Aceh yang diperoleh dari Dinas Keuangan Aceh (DKA). Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang dioperasikan dengan program SPSS 20 (Statistic package for the social sciences) versi 20. Hasil penelitian menunjukkan perubahan DBH berpengaruh terhadap perubahan belanja modal pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Sedangkan perubahan sisa anggaran berpengaruh negatif terhadap perubahan belanja modal bidang Pekerjaan Umum dan variabel PAD berpengaruh Negatif terhadap perubahan belanja modal pada bidang Pendidikan. Kata-kata kunci: Perubahan anggaran, sisa anggaran, PAD, DBH, belanja modal, SiLPA, bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum.
Pendapatan dan Belanja Daerah atau disebut
PENDAHULUAN Berlakunya Undang-Undang Nomor 32
dengan APBD2.
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Sejalan dengan tugas pelayanan publik,
memberikan kewenangan yang semakin luas
pemerintah daerah menyediakan dana dan
kepada daerah untuk menggali dan mengelola
membangun
semua potensi sumber daya yang dimiliki. Dari
alokasi belanja modal pada APBD untuk
sisi pendapatan, daerah diberi kewenangan
membiayai program dan kegiatan dalam tahun
untuk memungut pajak dan retribusi daerah
anggaran (DJPK, 2013). Lampiran Peraturan
berdasarkan peraturan daerah (Perda)1 yang
Presiden
telah
Pembangunan
ditetapkan.
Sedangkan
dari
sisi
No.
infrastruktur
5/2010 Jangka
2010-2014
publik
melalui
Tentang
Rencana
Menengah
Nasional
pengeluaran, pemerintah daerah sesuai dengan
Tahun
mengamanatkan
pada
fungsinya sebagai pemberi pelayanan kepada
pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan
masyarakat di daerah diberi kebebasan untuk
belanja modal pada APBD tahun 2010 sampai
mengelola dan membelanjakan penerimaan
dengan 2014, yaitu 26% sampai dengan 30%
daerah yang dituangkan dalam Anggaran
dari total belanja daerah, atau naik 1% tiap tahunnya.
1
Peraturan Daerah atau perda merupakan produk hukum yang disetujui bersama oleh kepala daerah dan dewan
1-
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
2
APBD merupakan perencanaan anggaran daerah selama 1 tahun anggaran, dalam penulisan APBD disebut juga anggaran daerah.
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Alokasi belanja modal dalam APBD untuk
sarana
infrastruktur
fasilitas
publik.
menambah aset tetap. Dalam pemanfaatan aset
Pembangunan
tetap ada yang bersinggungan langsung dengan
infrastruktur sosial dan fisik seperti jembatan,
pelayanan publik atau dipakai langsung oleh
jalan, akses listrik, air bersih, sanitasi dan
masyarakat dan ada yang pemanfaatannya tidak
bangunan
langsung
publik.
dilakukan dan merupakan upaya pemerintah
Pemanfaatan aset tetap yang bersinggungan
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
langsung dengan publik terutama belanja modal
dan kualitas pelayanan publik (Wahyudi, 2011).
bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan
Tabel 1.1 berikut menjelaskan alokasi
dimanfaatkan
oleh
umum (Abdullah, 2013a). Bidang
publik
anggaran 3
pendidikan ,
4
kesehatan ,
dan
pekerjaan umum5 merupakan sektor utama yang
dan
dan
belanja
kabupaten/kota
di
penyediaan
lainnya
sangat
Pemerintah Aceh
sarana
penting
Daerah
untuk
bidang
pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
banyak menyerap anggaran pemerintah daerah. Pasal 81 PP No. 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menjelaskan Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada
Tabel 1 Jumlah Alokasi Belanja untuk Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum pada Setiap Kabupaten/Kota di Aceh Tahun Anggaran 2011 s/d 2013
sektor pendidikan dalam APBD setiap tahun anggaran
sekurang-kurangnya
dialokasikan
20% dari belanja daerah diluar gaji pendidik
Dalam Jutaan Pendidikan No
Jumlah
dan biaya pendidikan kedinasan (Pasal 46 UU No. 20/2003). Selanjutnya Pasal 171 ayat (2) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, menjelaskan dalam rangka
peningkatan
pelayanan
bidang
kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji dan tunjangan. Bidang pekerjaan umum merupakan satuan kerja pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam membangun dan menyediakan 3
Bidang pendidikan merupakan satuan kerja pemerintah daerah bidang pendidikan dalam penelitian ini diambil dinas pendidikan 4 Bidang kesehatan merupakan satuan kerja pemerintah daerah bidang bidang kesehatan dalam penelitian ini dinas kesehatan 5 Bidang pekerjaan umum merupakan satuan kerja pemerintah daerah bidang pekerjaan umum dalam penelitian ini adalah dinas pengairan, cipta karya, dan bina marga.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kesehatan
PU
Kabupaten/ Kota
Kab. Aceh Barat 728,028.5 Kab. Aceh Besar 960,957.6 Kab. Aceh Selatan 705,662.8 Kab. Aceh Utara 1,269,594.7 Kab. Bireuen 1,143,698.1 Kab. Simeulue 380,772.9 Kota Banda Aceh 995,264.9 Kota Langsa 464,694.5 Kota Lhokseumawe 546,705.7 Kab. Gayo Lues 330,808.6 Kab. Pidie Jaya 434,308.9
%
Jumlah
%
Jumlah
%
42 40.9 36.7 35 44.3 30.5 41.4 31.4 31.1 22.3 32.7
210,912.7 250,599.9 188,224.1 389,184.3 370,972.3 126,819.5 226,752.0 241,657.2 119,119.9 119,221.1 139,468.9
12.2 10.7 9.8 10.7 14.4 10.2 9.4 16.4 6.8 8.02 10.5
158,934.9 209,299.9 177,038.6 525,966.9 249,065.5 146,137.7 184,183.5 81,476.7 151,334.5 237,372.8 206,340.4
9.2 8.9 9.2 14.5 9.7 11.7 7.7 5.5 8.6 16 15.5
Sumber: DJPK, 2013
Data Tabel 1.1 menjelaskan alokasi belanja bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum dilihat dari total belanja 11 (sebelas) kabupaten kota di Aceh tahun 2011 sampai dengan 2013. Alokasi belanja keseluruhan untuk bidang pendidikan cukup tinggi, yakni rata-rata mencapai 33,62%. Belanja bidang kesehatan kabupaten/kota di Aceh mencapai rata-rata 10,58%. Sementara belanja bidang Volume 4, No. 3, Agustus 2015
-2
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pekerjaan
umum,
yaitu
belanja
yang
dari
keterlambatan
informasi
cenderung
fasilitas umum lainnya mencapai rata-rata
(under estimate) terhadap pendapatan dana
11,06%.
transfer
pada
Tabel
1.1
diatas
yang
belum
sangat
daerah
dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dan
Belanja
menganggarkan
ini,
terinfokan
pesimis
tersebut.
merupakan belanja secara umum, termasuk di
Sementara daerah sangat tergantung dengan
dalamnya belanja pegawai, belanja operasi, dan
informasi dana transfer dari pusat, mengingat
belanja modal. Alokasi belanja modal dan
struktur pendapatan APBD didominasi oleh
komponen
dana transfer dari pusat.
belanja
memungkinkan
daerah
mengalami
lainnya
perubahan
dan
Daerah memiliki kecenderungan untuk
penyesuaian akibat adanya kenaikan atau
melakukan perubahan APBD setelah besaran
penurunan pendapatan dan penerimaan kas.
SiLPA dalam APBD diketahui dari hasil
Selanjutnya hasil kajian DJPK (2013)
pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan
terkait belanja modal, ada beberapa temuan
tahun sebelumnya. Angka SiLPA yang terdapat
dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja
dalam APBD murni masih bersifat taksiran,
modal di daerah. Pertama, ditemukan realisasi
sedangkan angka SiLPA yang sebenarnya
pendapatan daerah lebih besar dari belanja
diperoleh setalah tahun anggaran berjalan atau
daerah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh
angka dalam Laporan Realisasi Anggaran
pelampauan pencapaian PAD6 dan terlambatnya
(LRA) tahun sebelumnya hasil pemeriksaan
informasi dana transfer dari pusat ke daerah.
BPK.
Pelampauan pencapaian Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
dalam
APBD
Selisih antara SiLPA dalam APBD
akibat
tahun berjalan dengan LRA tahun sebelumnya
kecenderungan daerah dalam menetapkan target
merupakan angka yang menjadi salah satu
PAD pada perencanaan awal anggaran sangat
pertimbangan untuk perubahan anggaran dalam
rendah (budget minimizer) sehingga pada akhir
tahun
tahun anggaran penerimaan PAD bisa tercapai
berimbang
bahkan melebihi target perencanaan awal.
pengeluaran atau SiLPA bernilai nol), maka
Praktik ini disebut juga dengan moral hazard
perubahan
yang dilakukan agency (eksekutif atau SKPD)
perubahan alokasi belanja (Abdullah, 2013. b).
berjalan.
Dalam
konsep
anggaran
sama
dengan
(Penerimaan
SiLPA
akan
menyebabkan
dalam penyusunan anggaran (Abdullah, 2013b).
Perubahan anggaran belanja, terutama
Dana transfer dari pusat terutama Dana
belanja modal (capital expenditure) dipandang
7
Bagi Hasil (DBH) baru dapat terinformasikan
penting karena berkaitan dengan keberlanjutan
setelah tahun anggaran berjalan, sekitar januari
pembangunan dan penyediaan fasilitas publik
sampai dengan maret (DJPK, 2013). Akibat
(Forrester, 1993 dalam Abdullah & Rona,
6
PAD adalah pendapatan dari potensi daerah sendiri DBH merupakan bagian dana transfer yang diterima daerah dari pusat berdasarkan perundang-undangan 7
3-
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
2015). Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum, merupakan sektor yang
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bersinggungan langsung dengan pembangunan
Pasal 154 Permendagri No. 13/2006
dan penyediaan fasilitas publik dan yang paling
disebutkan ada 5 (lima) kondisi yang dapat
besar menyerap belanja daerah.
mengakibat Perubahan APBD, yaitu sebagai
Beberapa studi menunjukan pentingnya perubahan
anggaran
diprioritaskan
berikut:
kepada
a. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai
sektor pendidikan, kesehatan dan pekerjaan
dengan
Kebijakan
Umum
Aggaran
8
umum. Wahyudi (2011), Handayani (2009),
(KUA) .
dan Badrudin dan Khasanah (2011).
b. Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
I.
LANDASAN TEORI
unit organisasi.
Undang-Undang
No.
17/2003
c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun
menyatakan bahwa APBD merupakan rencana
sebelumnya harus digunakan.
keuangan tahunan pemerintah daerah dalam
d. Perubahan APBD disebabkan Keadaan
bentuk peraturan daerah yang disetujui oleh
darurat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
e. Perubahan APBD disebabkan Keadaan
APBD didalamnya menggambarkan jumlah
luar biasa, disebabkan karena adanya
pendapatan,
surplus/defisit,
kenaikan atau penurunan Pendapatan dan
pembiayaan daerah. Dengan adanya APBD,
Belanja dalam APBD yang melibihi
pemerintah
estimasi sebesar 50% (lima puluh persen).
belanja,
memiliki
gambaran
mengenai
pendapatan dan sumber pendapatan yang akan Secara garis besar proses penyusunan
diperoleh pemerintah daerah dalam satu tahun
Perubahan APBD memiliki alur yang sama
anggaran. pedoman
dengan penyusunan APBD, yakni dimulai dari
Pemerintah Daerah dalam membelanjakan uang
SKPD, KUA-PPAS9 Perubahan, RAPBD-P,
publik. Namun dalam penerapannya APBD
dan APBD-P. Kepala daerah merumuskan
perlu dilakukan perubahan-perubahan dalam
rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD
tahun
serta PPAS10 Perubahan APBD, kemudian
APBD
juga
anggaran
pemerintah
untuk
sebagai
berjalan
sebagai
menyesuaikan
upaya rencana
disampaikan
kepada
DPRD
selambat-
anggaran dengan perkembangan dan situasi 8
yang terjadi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai.
Anessi-Pessina
“rebudgeting yangdilakukan
merupakan
et
al. proses
pemerintah
(2012), revisi dalam
memperbaharui anggarannya selama tahun fiskal”.
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. 9 RAPBD-P adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKASKPD) sebelum disepakati dengan DPRD 10 PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKASKPD) sebelum disepakati dengan DPRD
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
-4
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala lambatnya minggu pertama bulan Agustus
tahun
tahun anggaran berjalan, untuk dibahas dan
merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan)
disepakati
tahun
bersama.
Kebijakan
umum
berjalan.
SiLPA
sebelumnya.
tahun
berjalan
Perubahan
perubahan APBD serta PPA-Perubahan APBD
anggaran
yang sudah disepakati dituangkan dalam Nota
karena adanya perbedaan antara estimasi SiLPA
Kesepakatan
pada saat penyusunan APBD dengan SiLPA
yang
ditandatangani
bersama
antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, selambatnya minggu kedua bulan Agustus
penerimaan
terhadap
pembiayaan
terjadi
hasil audit BPK (Abdullah & Rona, 2015). Sisa anggaran yang terjadi pada akhir
tahun anggaran berjalan (pasal 155 ayat 5
periode
Permendagri No. 13/ 2006).
pembiayaan maupun belanja untuk tahun
Berdasarkan nota kesepakatan tersebut di
dapat
anggaran
digunakan
berikutnya
sebagai
sumber
(Mahmudi,
2010).
atas disusun RKA dan DPA-Perubahan SKPD
Selanjutnya penggunaan SiLPA untuk tahun
sebagai dasar penyusunan rancangan perda11
anggaran berikutnya dalam bentuk mendanai
tentang perubahan
pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban
APBD dan rancangan 12
peraturan kepala daerah
tentang penjabaran
belanja
langsung,
yaitu
belanja
pegawai,
perubahan APBD oleh PPKD13. Kepala Daerah
belanja barang dan jasa, serta belanja modal
menyampaikan rancangan peraturan daerah
(Kadi, 2010).
tentang
perubahan
APBD
(beserta
Nota
Hasil
penelitian
Keuangan APBD) kepada DPRD untuk dibahas
menggunakan
dan disetujui bersama paling lambat 3 (tiga)
dilakukan
bulan
menunjukan
sebelum
tahun
anggaran
berjalan
berakhir.
data
Abdullah
sebelumnya perubahan dan
perubahan
anggaran,
Rona sisa
yang
(2015), anggaran
berpengaruh positif terhadap perubahan belanja modal. Selanjutnya Abdullah & Halim (2006),
II. KERANGKA
PEMIKIRAN
DAN
HIPOTESIS PENELITIAN
(2014), dan Danayanti (2014) juga menemukan
A. Pengaruh Sisa Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Sisa anggaran14 atau SiLPA merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kusnandar & Siswantoro (2012), Aprizay
Tahun
Sebelumnya yang diterima dan digunakan pada
bahwa SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dari penjelasan teori-teori dan penelitian sebelumnya menunjukan SiLPA merupakan
salah
satu sumber
pendanaan
belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:
11
Perda merupakan peraturan daerah yang disepakati dan ditetapkan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah 12 Peraturan kepala daerah merupakan peruturan yang dibuat dan ditetapkan oleh kepala daerah 13 PPKD adalah pejabat pengelola keuangan daerah atau kepala dinas keuangan daerah 14 Sisa anggaran atau dalam komponen APBD disebut juga SiLPA
5-
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
H1:
Perubahan sisa anggaran berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal bidang pendidikan, kesehatan dan
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pekerjaan umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. B. Pengaruh Perubahan Anggaran PAD terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Target penerimaan PAD dalam APBD merupakan angka taksiran, yang merupakan perkiraan terhadap
potensi
anggaran
penerimaan
berjalan.
PAD
Perubahan
tahun
perkiraan
penerimaan PAD dapat terjadi akibat adanya perubahan
kebijakan
dalam
pengelolaan
Abdullah dan Nazry (2014) menjelaskan, dalam teori keagenan seorang bawahan yang terlibat dalam penentuan target pendapatan yang harus dicapai, memiliki kecenderungan menganggarkan
kemampuan
lebih
maksimalnya,
rendah
namun
dari
dengan
menggunakan fasilitas yang maksimal. Dengan menganggarkan
target
yang lebih rendah
diharapkan akan mudah dicapai dan dapat
Secara konseptual, perubahan pendapatan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, tidak
selalu
seluruh
tambahan
pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja.
Secara
adanya flypaper
merupakan
hasil
pendapatan
dari effort-nya
yang sendiri
dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain (seperti grants atau transfer). Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004 dalam Abdullah & Asmara, 2006).
& Rona (2015) menunjukan pengaruh yang negatif, atau memberi makna bahwa PAD bukan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai belanja modal. Meskipun perubahan PAD
terlihat
penggunaannya membiayai
cukup
besar,
namun
tidak
diperuntukan
untuk
perubahan
belanja
modal,
Perubahan PAD kemungkinan berpengaruh terhadap jenis belanja lain, yakni belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
bekerja lebih santai.
namun
membelanjakan
Hasil penelitian sebelumnya oleh Abdullah
keuangan daerah (Abdullah & Rona, 2015).
untuk
dalam
empiris
juga
effect dalam
ditemukan hubungan
pendapatan dengan belanja. (Moisio, 2002 dalam Abdullah dan Halim, 2006) yang menyatakan bahwa orang akan lebih hemat
Dari teori-teori dan penelitian sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal
termasuk
belanja
modal
bidang
pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dalam perubahan anggaran daerah. Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis
kedua
dapat
dinyatakan
seperti
berikut:
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
-6
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala H2:
Perubahan anggaran pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
C. Pengaruh Perubahan Penerimaan Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Dana
Bagi
Hasil
(DBH)
merupakan
penerimaan daerah yang bersumber dari dana
untuk alokasi belanja modal dalam perubahan APBD. Dari teori-teori dan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan DBH merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memilliki peran yang cukup besar terhadap belanja daerah. Berdasarkan pembahasan di atas, hipotesis
ketiga
dapat
dinyatakan
seperti
berikut: H3:
transfer. Setiap tahun anggaran pemerintah daerah15 menerima pembagian dana transfer
Perubahan anggaran dana bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
dari pusat yang disalurkan oleh pemerintah pusat secara bertahap. Penerimaan DBH sering berubah dari asumsi awal APBD Murni.
III. METODE PENELITIAN A. Populasi Penelitian
Adanya perbedaan dengan asumsi awal ini dikarenakan informasi penerimaan daerah dari pendapatan DBH sering diperoleh setelah APBD disahkan, atau awal tahun anggaran berjalan.
Sehingga
penyesuaian-penyesuaian
perlu
dilakukan
pendapatan
dan
belanja daerah pada saat dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DJPK, 2014).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di aceh yang berjumlah 18 (delapan belas) kabupaten dan 5 (lima) kota. ketersedian
Pengamatan dilakukan terhadap dokumen
perubahan
anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) pada Dinas Keuangan Aceh (DKA), dengan tahun pengamatan yang diambil adalah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.
Wandira (2013) dan Abdullah & Rona (2015) menemukan adanya indikasi yang kuat
B. Operasional Variabel Penelitian
bahwa perilaku belanja modal akan sangat
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel
dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. Hal
terikat (dependent variabel) adalah Belanja
ini menjelaskan bahwa perubahan atas target
Modal pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan
penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat
Pekerjaan Umum. Variabel bebas (independent
diperhitungkan oleh pemerintah daerah sebagai
variable) adalah Sisa Anggaran, Pendapatan
sumber dana untuk belanja daerah terutama
Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
15
Pemerintah daerah disebut juga Pemda merupakan pemerintahan tingkat II dibawah pemerintah propinsi
7-
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Y = a + b1 X 1 + b2 X 2 + b 3 X 3 + €
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah semua pengeluaran daerah yang berupa
dengan:
belanja modal pada Dinas Pendidikan, Dinas
Y
Kesehatan
dan
Dinas
Pekerjaan
= Perubahan Belanja Modal (Bidang Pendidikan, Kesehatan, PU); a = Konstanta; b1 b2 b3 = koefisien regresi; X1 = Perubahan Sisa Anggaran; X2 = Perubahan PAD; X3 = Perubahan DBH; dan € = error term.
Umum.
Variabel ini diukur menggunakan angka selisih antara anggaran belanja modal dalam APBD murni (awal) dengan anggaran belanja modal dalam APBD setelah perubahan, yang diambil dari Perda tentang APBD Perubahan (Abdullah & Rona, 2015). Sisa diukur
Model regresi ini digunakan tiga kali,
anggaran
menggunakan
merupakan angka
SiLPA,
SiLPA
yakni masing-masing untuk bidang pendidikan,
yang
kesehatan, dan PU. Ketiganya merupakan
tercantum dalam APBD-P setelah dikurangi
pengujian yang independen atau terpisah satu
dengan SiLPA dalam APBD Murni tahun
sama lain.
anggaran berjalan. PAD diukur dengan angka selisih antara target PAD dalam APBD Murni dengan target PAD dalam APBD Perubahan
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Pengolahan Data Setelah dilakukan pengolahan data dengan
(Abdullah & Rona, 2015). Dana Bagi Hasil atau DBH merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan
kepada
daerah
untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
DBH
diukur
menggunakan
BM Pendidikan BM Kesehatan BM PU
Konstanta 117.754.061,05 251.851.190,62 15.867.838.380,05
bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum sebagai berikut sebagai berikut:
PAD
DBH
R2/Adj.R2
0,036
0,053
0,106
0,303/0,270
-0,027 0,039
0,003 -0,479
0,014 0,252
0,476/0,452 0,094/0,053
dalam APBD-P dengan angka yang tercantum dalam APBD-Murni. C. Metode Analisis Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, dengan persamaan regresi adalah sebagai berikut:
diperoleh
angka statistik pada masing-masing model
Sisa Anggaran
mengunakan selisih angka yang tercantum
SPSS,
persamaan regresi linier berganda dan angka-
Variabel Independen Model
software
Table 3 Koefisien Regresi Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Sumber: Data Skunder, 2015 (diolah)
Analisis regresi atas persamaan dan angkaangka tersebut dapat dijelaskan berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum sebagaimana berikut ini: 1. Bidang Pendidikan Pengaruh perubahan sisa anggaran (X1), perubahan PAD (X2), dan perubahan DBH (X3) secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri terhadap perubahan Belanja Volume 4, No. 3, Agustus 2015
-8
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Modal (Y) bidang pendidikan pejelasannya
bidang pendidikan (Y), dimana setiap
adalah sebagai berikut:
kenaikan
a. Dari hasil pengujian statistik diperoleh hasil
menaikkan persentase perubahan Belanja
bahwa semua koefisien regresi (b) tidak
1%
perubahan
DBH
akan
Modal Bidang Pendidikan sebesar 10,6%.
sama dengan nol (b1, b2, b3 ≠ 0) atau hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis
Pengaruh perubahan sisa anggaran (X1),
alternatif (Ha) diterima. b. Besaran pengaruh variabel perubahan sisa anggaran, perubahan PAD, dan perubahan DBH terhadap perubahan Belanja Modal bidang pendidikan hanya dapat dijelaskan sebesar 30,3% dapat dilihat dari nilai R2 sebesar 0,303. Sedangkan 60,7% dijelaskan oleh varibel-variabel lain diluar varibel
c. Hasil pengujian diperoleh b1 = 0,036 atau Ha ≠ 0. Artinya secara parsial variabel perubahan sisa anggaran (X1) berpengaruh terhadap variabel perubahan Belanja Modal bidang pendidikan (Y), dimana kenaikan 1% sisa anggaran (SiLPA) akan menaikkan perubahan
Belanja
Modal
d. Hasil pengujian diperoleh b2 = 0,053 atau Ha ≠ 0. Artinya secara parsial variabel perubahan sisa anggaran (X2) berpengaruh terhadap variabel perubahan Belanja Modal bidang pendidikan (Y), dimana setiap 1%
perubahan
PAD
akan
menaikkan persentase perubahan Belanja Modal Bidang Pendidikan sebesar 5,3%. e. Hasil pengujian diperoleh b3 = 0,106 atau Ha ≠ 0. Artinya secara parsial variabel perubahan sisa anggaran (X3) berpengaruh terhadap variabel perubahan Belanja Modal 9-
(X3) secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri terhadap perubahan Belanja Modal (Y) bidang kesehatan pejelasannya adalah sebagai berikut: a. Hasil pengujian statistik diperoleh hasil koefisien regresi (b) tidak sama dengan nol
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
(H0) dan menerima hipotesis alternatif (Ha). b. Hasil pengujian koefisien korelasi dan determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0,690 dan R2 sebesar 0,476 sedangkan nilai Adj R2 sebesar 0,452. Hasil nilai R Square (R2) menjelaskan bahwa hanya 47,6% variabel-variabel independen yaitu Sisa anggaran,
bidang Pendidikan sebesar 3,6%.
kenaikan
perubahan PAD (X2), dan perubahan DBH
(b1, b2, b3 ≠ 0) atau menolak hipotesis nol
dalam penelitian ini.
persentase
2. Bidang Kesehatan
PAD
dan
DBH
dapat
menjelaskan model, sisa 53,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. c. Hasil pengujian diperoleh b1 = -0,028 atau Ha ≠ 0. Artinya secara parsial variabel sisa anggaran
(X1)
berpengaruh
terhadap
variabel Belanja Modal bidang Kesehatan (Y), dimana setiap kenaikan 1% sisa anggaran (SiLPA) akan mengurangkan persentase
Belanja
Modal
Bidang
Kesehatan sebesar 2,8%. d. Hasil pengujian diperoleh b2 = 0,003 atau Ha ≠ 0. Artinya secara parsial variabel PAD
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (X2) berpengaruh terhadap variabel Belanja
(SiLPA) akan menaikan persentase Belanja
Modal bidang Kesehatan (Y), dimana setiap
Modal bidang PU sebesar 3,9%.
kenaikan
1%
persentase
PAD
Belanja
akan
menaikkan
Modal
d. Hasil pengujian diperoleh b2 = -0,479 atau Ha ≠ 0. Hasil penelitian menunjukan
Bidang
Kesehatan sebesar 0,3%.
e. secara
parsial
variabel
PAD
(X2)
e. Hasil pengujian diperoleh b3 = 0,014 atau
berpengaruh terhadap variabel Belanja
Ha ≠ 0. Artinya secara parsial variabel
Modal bidang PU (Y), dimana setiap
perubahan DBH (X3) berpengaruh terhadap
kenaikan 1% PAD akan mengurangkan
variabel Belanja Modal bidang keseahatan
persentase Belanja Modal Bidang PU
(Y), dimana setiap kenaikan 1% DBH akan
sebesar 47,9%.
menaikkan
persentase
Belanja
Modal
f.
Hasil pengujian diperoleh b3 = 0,252 atau Ha ≠ 0. Artinya secara parsial variabel DBH
Bidang Kesehatan sebesar 1,4%.
(X3) berpengaruh terhadap variabel Belanja 3. Bidang Pekerjaan Umum
Modal bidang PU (Y). Artinya setiap
Pengaruh perubahan sisa anggaran (X1),
kenaikan
perubahan PAD (X2), dan perubahan DBH
1%
DBH
akan
menaikkan
persentase Belanja Modal Bidang PU
(X3) secara bersama-sama maupun secara
sebesar 25,2%.
sendiri-sendiri terhadap perubahan Belanja Modal (Y) bidang pekerjaan Umum (PU) pejelasannya adalah sebagai berikut:
B.
Pembahasan Pembahasan
a. Hasil pengujian statistik diperoleh semua
pengujian
dilakukan
hipotesis
yang
dilakukan
masing-masing
(b1, b2, b3 ≠ 0) atau menolak hipotesis nol
menjelaskan dan membandingkan pengaruh dan
(H0) dan menerima hipotesis alternatif (Ha).
hubungan varibel independen dengan variebel
dari
R2
nilai
sebesar
yaitu
pada
koefisien regresi (b) tidak sama dengan nol
b. Hasil
model,
berdasarkan
dengan
0,094
dependen berdasarkan koefisien model pada
menjelaskan bahwa hanya 9,4% variabel-
bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan
variabel independen dapat menjelaskan
bidang PU. Hasil perbandingan koefisien model
model, sisa 90,6% dijelaskan oleh variabel
dari masing-masing bidang tersebut dapat
lain di luar penelitian.
dilihat pada Tabel 4.5 berikut:
c. Hasil pengujian diperoleh b1 = 0,039 atau Ha ≠ 0. Artinya secara parsial variabel sisa anggaran
(X1)
berpengaruh
terhadap
variabel Belanja Modal bidang PU (Y),
Tabel 3 Perbandingan Variabel Independen terhadap Koefisien Model Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan PU
dimana setiap kenaikan 1% sisa anggaran
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 10
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala b. Koefisien Model Variabel Independen
BM Pendidikan
Sisa Anggaran/ SiLPA PAD
BM Kesehatan
bidang PU dan bidang Pendidikan dapat
Catatan
BM PU
0,036
-0,027
0,039
BMPU terbesar
0,053
0,003
-0,479
DBH R2
0,106 0,303
0,014 0,476
0,252 0,094
Adj. R2
0,270
0,452
0,053
BMPdd terbesar BMPU terbesar BMKes terbesar BMKes terbesar
menjelaskan
bidang
menunjukan adanya penambahan PAD, penambahan DBH dan kenaikan anggaran sisa anggaran (SiLPA) dari asumsi dasar mempengaruhi perubahan Belanja Modal kesehatan,
dan
pekerjaan umum. Dalam Permendagri No. 13/2006 ditegaskan bahwa penganggaran didukung
dengan
adanya kepastian tersedianya penerimaan dana dalam jumlah yang cukup. Temuan ini juga memperlihatkan model regresi linier yang digunakan dapat memprediksi perubahan
dengan
level
pendidikan,
anggaran
satuan
kesehatan
sampai
kerja dan
bidang pekerjaan
umum. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian empiris yang dilakukan oleh Aprizay (2003), Wandira (2013), Abdullah & Rona (2015) dan Widodo, Waridin & Maria K (2011). 11 -
belanja
modal.
Sementara
PU
dan
bidang
pendidikan,
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
sisa
anggaran
akan
menyebabkan alokasi belanja modal pada
pendidikan,
kesehatan, dan pekerjaan umum. Hal ini
perilaku
perubahan
penambahan
dan Perubahan DBH terhadap Perubahan
harus
anggaran
bidang kesehatan berpengaruh negatif atau
Sisa Anggaran (SiLPA), Perubahan PAD,
pengeluaran
sisa
sedangkan untuk belanja modal pada
Secara bersama-sama variabel Perubahan
pendidikan,
terhadap
perubahan
bidang
dapat dijelaskan sebagai berikut:
bidang
pengaruh
akan menambah belanja modal pada
pengolahan data, maka temuan penelitian ini
Modal
baik
kesehatan. Artinya kenaikan sisa anggaran
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari
Belanja
dengan
model berpengaruh negatif pada bidang
Sumber: Data Skunder, 2015 (diolah)
a.
Koefiseien model regresi linier pada
bidang kesehatan menurun. c.
Koefiseien model regresi linier dapat menjelaskan perubahan
dengan
baik
pengaruh
anggaran
PAD
terhadap
perubahan anggaran belanja modal bidang pendidikan dan kesehatan pada pada kabupaten/kota di Aceh, sementara model berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja modal bidang PU. Hal ini menjelaskan
bahwa
penambahan
penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah telah digunakan dengan baik untuk alokasi belanja modal. Pasal 151 PP No. 58/2005 menyatakan
bahwa
Pemda
dapat
menetapkan persentase peruntukan alokasi belanja yang bersumber dari PAD. PP N0. 58/2005 memberikan kebebasan kepada pemda untuk mempergunakan dana yang bersumber
dari
PAD
secara
bebas.
Selanjutnya UU No. 11/2006 menyatakan pemerintah
kabupaten/kota
wajib
memberikan pelayanan kesehatan bagi
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala setiap penduduk aceh. Sebagai bentuk
d.
2.
Perubahan belanja modal bidang kesehatan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
secara bersama-sama dapat dipengaruhi
pemerintah daerah kabupaten/kota dia
oleh perubahan sisa anggaran, perubahan
Aceh berkewajiban mengalokasikan PAD
PAD, dan perubahan DBH, namun secara
dalam bentuk alokasi belanja modal pada
sendiri-sendiri perubahan DBH merupakan
bidang kesehatan.
variabel utama dalam penelitian yang
Koefiseien model regresi linier pada
sangat berpengaruh terhadap perubahan
bidang
dapat
belanja modal pada bidang kesehatan
menjelaskan pengaruh perubahan DBH
sedangkan perubahan sisa anggaran tidak
terhadap
berpengaruh atau berpengaruh negatif
PU
dan
kesehatan
perubahan
belanja
modal.
Sementara pengaruh sisa anggaran pada bidang kesehatan berpengaruh negatif
terhadap belanja modal bidang kesehatan. 3.
Perubahan belanja modal bidang PU secara
dengan koefisien model -0,479. Artinya
bersama-sama
peningkatan
dapat
perubahan sisa anggaran, perubahan PAD,
meningkatkan alokasi belanja modal pada
dan perubahan DBH. Secara sendiri-
bidang
sendiri
PU,
penerimaan
sedangkan
DBH
pada
bidang
dapat
perubahan
dipengaruhi oleh
DBH
merupakan
kesehatan perubahan penerimaan DBH
variabel utama dalam penelitian yang
akan mengurangi alokasi belanja modal
sangat berpengaruh terhadap perubahan
pada saat perubahan anggaran.
belanja modal pada bidang PU, sedangkan perubahan PAD tidak berpengaruh atau
C. KESIMPULAN,
SARAN
DAN
belanja modal pada bidang pendidikan.
REKOMENDASI Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil
Perubahan pendidikan
belanja
modal
bidang
baik secara bersama-sama
maupun secara sendiri-sendiri dipengaruhi oleh perubahan sisa anggaran, perubahan PAD,
dan
perubahan
DBH,
dimana
perubahan DBH merupakan variabel utama dalam penelitian yang sangat berpengaruh terhadap perubahan belanja modal pada bidang pendidikan.
Kelemahan
dan
keterbatasan
dalam
penelitian ini yaitu, masih terdapat kekurangan
dari penelitian ini adalah: 1.
berpengaruh negatif terhadap perubahan
pada data penelitian (dokumen perubahan anggaran), yaitu tahun 2011 sebanyak 2 (dua) kabupaten/kota dan tahun 2012 sebanyak 1 (satu) kabupaten kota, sehingga untuk ketiga kabupaten kota tersebut dianggap tidak terjadi perubahan APBD. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk studi selanjutnya adalah, pertama, untuk dapat melengkapkan
dan
menambah
variabel
penelitian, baik berupa komponen dalam APBD Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 12
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala seperti DAU setelah dikurangi
gaji dan
tunjangan pegawai, dan DAK maupun variabel diluar
komponen
APBD.
Kedua,
Untuk
pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memprioritaskan kepada
belanja
anggaran
belanja
daerah
publik
terutama
dalam
membiayai program dan kegiatan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Ketiga, pemerintah daerah kedepannya lebih optimis dalam menetapkan target PAD dan menjadikan PAD sebagai salah satu sumber pendanaan utama untuk belanja publik. D. REFERENSI Abdullah, Syukriy 2013a. Belanja Modal dan Perubahan APBD. (online). (http:syukriy.wordpress.com/2013/11/01/b elanja-modal-dan-perubahan-apbd). Diakses 20 Maret 2015. …………………....2013b. Perubahan APBD. (online). (https://syukriy.wordpress.com/2013/04/22 /perubahan-apbd/). Diakses 17 Mei 2015. ……………………& Abdul Halim. 2006. Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2: 17-32. …………………....& Jhon Andra Asmara 2006. Prilaku Oportunistik Legeslatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Padang. ……………………& Riza Rona. 2015. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Paper dipresentasikan dalam Konferensi Regional Akuntansi (KRA) II. Malang: Universitas Kanjuruhan. 13 -
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
……………………& Ramadhaniatun Nazry. 2014. Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah: Penjelasan Empiris dari Prespektif Keagenan. Makalah diresentasikan pada Konferensi Ikatan Akuntansi (KIA) ke I di Universitas Mercu Buana, Jakarta: 27–28 Februari. Anessi-Pessina, Eugenio. Mariafrancesca Sicilia & Ileana Steccolini. 2012. Budgeting and Rebudgeting in Local Government. Public Administration Review.Vol 72. Iss.6 PP. 875-884. Aprizay, Yudi Satrya. Darwanis & Muhammad Arfan. 2014. I Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala. Vol 3. No. 1: 140-149Arifah, Dista Amalia. 2012. Praktek Badrudin, Hadi & Mufidhatul Khasanah. 2011. Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan. Vol 9. No.1: 2330. Danayanti, Mauli. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Realisasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Forrester, Jhon P. & Daniel R. Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. Public Administration Review.Vol 52. No.5: 467473. Handayani, Kristina. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Kadi. 2010. Teknik Pemanfaatan SiLPA. (online). (http://www.slideshare.net/MailanBastari/t
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala eknik-pemanfatan-silpa/). Diakses 7 Mei 2015. Kementerian Keuangan, RI. 2013. Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah.(Online). (http://www.djpk.depkeu.go.id/attachments /article/363/evaluasi%20belanja%20modal %20koreksi%20akhir2%20kecil.pdf). Diakses 12 April 2015. ………………….. 2013. Deskripsi dan Analisis APBD 2013. Kusnandar & Dodik Siswantoro. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Jurnal Universitas Indonesia. Mahmudi. 2010. Manajemen Daerah. Jakarta: Erlangga.
Keuangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. …………………..., Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. …………………...,, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. ................................. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan. ................................. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
…………………...., Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. …………………...., Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. …………………...., Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. …………………..., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. …………………...., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK: 6/2007 tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar. Wahyudi. 2011. Pengaruh Alokasi Belanja Daerah Untuk Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum terhadap Penanggulangan Kemiskinan. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia. Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal. Vol. 2. No. 1: 44-51. Widodo, Waridin, & Johana Maria K. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. V0l. 1. No. 1: 25-42.
Volume 4, No. 3, Agustus 2015
- 14
