Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
13 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 1- 13
PEMENUHAN HAK ANAK ASUH OLEH PENGELOLA PANTI ASUHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN ANAK(Studi Penelitian di Kota Banda Aceh) Fuadi1, A. Hamid Sarong2, Suhaimi2 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract:The main responsibilities of taking care of children are under their parents. However, if there is impossible for nuclear family who is not able to take this burden and not proper to the best interest of the child or the parents or the family are dead or they are not able to provide well necessary for them, or if they are able to do it but they ignore the burden of taking care of the child, the state is responsible to protect and guarantee the rights by putting them under guardian through the competent institution of the government or licenced non governmental organization. However, there is the fact that the fulfilment of the rights by the orphanage has not been proper yet to the rules on children rights. Generally, the guardianship is done not seriously and the orphanage does not accompany it wholly on the children put under it, hence the growing and personality of the child is not monitored well. The research shows that there is the fulfilment of the rights of children in orphanage institutions in Banda Aceh namely; Nirmala and Baldatul Taibatul Warabbul Ghafur (BTRG) orphanages can be said that has been following the rules concerning it. Nevertheless, it is not complying with Islamic law. Based on Islamic law, the fulfilment of the rights in both orphanages only reaches a part from what Islamic law demands and a part of it has not been fulfilled, such as there are no teachers teaching Koran or Islamic teachers teaching and guiding permanently in the orphanage. A part from, there are also absence of some activities relating to belief enhancement for children such as routine Koran recital etc.While, from the rules side on the fulfilment of the rights in the orphanages in Banda Aceh might be said have been complied with the existing rules. Keywords: Rights Fulfilment, Orphanage
Abstrak: Tanggung jawab utama pengasuhan anak dipikul oleh orang tua kandungnya. Tetapi apabila pengasuhan di dalam keluarga inti tidak dimungkinkan dan tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak atau dalam kondisi orang tua kandung dan keluarga inti si anak telah tiada atau keluarga tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin. Namun demikian dalam realitanya, pemenuhan hak-hak anak oleh pengelola panti asuhan belum sesuai dengan peraturan tentang hak-hak anak.Umumnya pengasuhan dilakukan sekedarnya saja dan tidak dilakukan pendampingan sepenuh waktu oleh pihak panti terhadap anak-anak asuh tersebut, sehingga tumbuh kembang dan pola kepribadian anak tidak terpantau dengan baik.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan yang ada di Kota Banda Aceh yaitu Panti Asuhan Nirmala dan Panti Asuhan Baldatul Taibatul Warabbul Ghafur (BTRG) dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi dari segi aturan hukum Islam belum sepenuhnya sesuai. Menurut tinjauan hukum Islam, pemenuhan hak anak asuh pada Panti Asuhan Nirmala dan Panti Asuhan Baldatul Taibatul Warabbul Ghafur (BTRG) Banda Aceh baru sebagian pelaksanaannya yang dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum Islam dan sebagiannya lagi masih belum sepenuhnya seperti aturan hukum Islam, seperti belum adanya guru mengaji atau guru belajar agama yang mengajar serta mendampingi secara permanen di panti asuhan. Selain itu, belum dilaksanakannya kegiatan-
1-
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kegiatan yang bersifat sebagai penguatan akidah bagi anak-anak panti seperti pengajian rutin dan lain sebagainya.Sedangkan dari sisi peraturan perundang-undangan terhadap pemenuhan hak anak asuh pada panti asuhan yang ada di Kota Banda Aceh, dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Anak Asuh, Panti Asuhan
dukungan yang sesuai, mengabaikan atau
PENDAHULUAN
Anak merupakan titipan dari Allah SWT
melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya,
dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda
maka
yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh
melindungi
orang tuanya.Sebagai amanah anak harus
pengasuhan alternatif yang sesuai melalui
diasuh dan dijaga sebaik mungkin oleh orang
instansi pemerintah setempat yang berwenang
tuanya, karena dalam diri anak melekat harkat,
atau melalui organisasi masyarakat yang diberi
martabat dan hak-hak sebagai manusia yang
izin.
harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan
negara
bertanggung
hak-hak
Sehubungan
anak
dengan
jawab dan
anak
untuk
menjamin
asuh
yang
berbangsa dan bernegara, anak adalah masa
dipelihara oleh LKSA, maka tanggung jawab
depan bangsa dan generasi penerus cita-cita
negara
bangsa, sehingga setiap anak berhak atas
keselamatan,
kelangsungan hidup dan identitas dirinya
perkembangan setiap anak yang ditempatkan
sebagai upaya perlindungan hukum. Negara
dalam pengasuhan alternatif dan melakukan
merupakan pihak yang paling harus mempunyai
review secara teratur tentang ketepatan situasi
perhatian khusus terhadap anak-anak yang
pengasuhan yang disediakan. Penempatan anak
terlantar
dalam LKSA harus direview secara teratur
atau
tidak
mempunyai
orang
adalah
untuk
menjamin
kesejahteraan
supervisi
diri,
dan
tua/keluarga inti lagi, karena mereka adalah
dengan
titipan atau amanah UUD 1945 yang harus
mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke
dipelihara,
lingkungan terdekatnya (keluarga besar atau
dirawat,
dibina,
dididik
atau
dipenuhi hak-haknya.
tujuan
utama
untuk
segera
kerabat).Apabila untuk kepentingan terbaik anak,
Sebagaimana telah dinyatakan di atas
anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau
bahwa tanggung jawab utama pengasuhan anak
kerabatnya, maka penempatan anak di LKSA
dipikul oleh orang tua kandungnya. Tetapi
tetap
apabila pengasuhan di dalam keluarga inti tidak
mengupayakan solusi pengasuhan alternatif
dimungkinkan
berbasis keluarga pengganti.
dan
tidak
sesuai
dengan
kepentingan terbaik anak atau dalam kondisi
merupakan
Masalah
solusi
sementara
pengasuhan
anak
sambil
dalam
orang tua kandung dan keluarga inti si anak
pandangan
telah tiada atau keluarga tidak memberikan
pemenuhan hak asasi anak. Hak tersebut secara
pengasuhan yang memadai sekalipun dengan
umum meliputi hak anak sebelum dan sesudah
Islam
berhubungan
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
dengan
-2
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dilahirkan, hak dalam kesucian keturunan, hak
terlantar
atau
tidak
anak dalam menerima pemberian nama yang
tua/keluarga inti lagi, karena mereka adalah
baik, hak anak dalam menerima susuan, hak
titipan atau amanah UUD 1945 yang harus
anak dalam mendapat asuhan, perawatan
dipelihara,
pemeliharaan, hak dalam memiliki harta benda
dipenuhi hak-haknya.
dirawat,
mempunyai
dibina,
orang
dididik
atau
atau hak warisan demi kelangsungan hidup
Sebagaimana telah dinyatakan di atas
anak yang bersangkutan serta hak anak dalam
bahwa tanggung jawab utama pengasuhan anak
bidang pendidikan dan pengajaran.
dipikul oleh orang tua kandungnya. Tetapi
Panti
Asuhan
Nirmala
dikelola
oleh
apabila pengasuhan di dalam keluarga inti tidak
Salmiah sebagai pimpinan panti.Panti Asuhan
dimungkinkan
Nirmala memiliki anak asuh dari tingkat
kepentingan terbaik anak atau dalam kondisi
pendidikan SD sampai dengan SMK yang
orang tua kandung dan keluarga inti si anak
semuanya berjumlah 116 anak asuh.Sedangkan
telah tiada atau keluarga tidak memberikan
Panti Asuhan BTRG dipimpin oleh Tgk.
pengasuhan yang memadai sekalipun dengan
Murhaban Nafi.Panti ini juga merawat anak
dukungan yang sesuai, mengabaikan atau
asuh dari jenjang pendidikan SD sampai dengan
melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya,
SMA dengan jumlah anak asuh keseluruhannya
maka
sebanyak 70 orang.
melindungi
. KAJIAN KEPUSTAKAAN
Anak merupakan titipan dari Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh
dan
negara
tidak
sesuai
bertanggung
hak-hak
anak
dengan
jawab dan
untuk
menjamin
pengasuhan alternatif yang sesuai melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin. Sehubungan
dengan
anak
asuh
yang
orang tuanya.Sebagai amanah anak harus
dipelihara oleh LKSA, maka tanggung jawab
diasuh dan dijaga sebaik mungkin oleh orang
negara
tuanya, karena dalam diri anak melekat harkat,
keselamatan,
martabat dan hak-hak sebagai manusia yang
perkembangan setiap anak yang ditempatkan
harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan
dalam pengasuhan alternatif dan melakukan
berbangsa dan bernegara, anak adalah masa
review secara teratur tentang ketepatan situasi
depan bangsa dan generasi penerus cita-cita
pengasuhan yang disediakan. Penempatan anak
bangsa, sehingga setiap anak berhak atas
dalam LKSA harus direview secara teratur
kelangsungan hidup dan identitas dirinya
dengan
sebagai upaya perlindungan hukum. Negara
mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke
merupakan pihak yang paling harus mempunyai
lingkungan terdekatnya (keluarga besar atau
perhatian khusus terhadap anak-anak yang
kerabat).Apabila untuk kepentingan terbaik anak,
3-
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
adalah
tujuan
untuk
menjamin
kesejahteraan
utama
supervisi
diri,
untuk
dan
segera
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau
menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua
kerabatnya, maka penempatan anak di LKSA
pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum
tetap
dari sistem hukum nasional
merupakan
solusi
sementara
sambil
mengupayakan solusi pengasuhan alternatif
dilindungi,
berbasis keluarga pengganti.
mencapai
kesejahteraan.
menurut
Undang-Undang Dasar 1945 dan
Masalah pandangan
pengasuhan Islam
anak
berhubungan
dalam dengan
dipelihara
pengertian
politik
dan
yang harus dibina
Pengertian
melahirkan
untuk anak
atau
pemenuhan hak asasi anak. Hak tersebut secara
mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh
umum meliputi hak anak sebelum dan sesudah
anak dari masyarakat, bangsa dan negara atau
dilahirkan, hak dalam kesucian keturunan, hak
dengan kata yang tepat pemerintah dan
anak dalam menerima pemberian nama yang
masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap
baik, hak anak dalam menerima susuan, hak
masalah sosial yuridis dan politik yang ada
anak dalam mendapat asuhan, perawatan
pada seorang anak.
pemeliharaan, hak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup
b) Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
anak yang bersangkutan serta hak anak dalam
Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 3
bidang pendidikan dan pengajaran. Panti
Asuhan
Nirmala
dikelola
oleh
Salmiah sebagai pimpinan panti.Panti Asuhan Nirmala memiliki anak asuh dari tingkat pendidikan SD sampai dengan SMK yang semuanya berjumlah 116 anak asuh.Sedangkan Panti Asuhan BTRG dipimpin oleh Tgk. Murhaban Nafi.Panti ini juga merawat anak asuh dari jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA dengan jumlah anak asuh keseluruhannya sebanyak 70 orang.
Tahun
1997
tentang
Pengadilan
Anak
menyatakan bahwa, “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. c)
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal itu termasuk juga anak yang masih dalam kandungan serta adanya perlindungan terhadap anak untuk menjamin dan
a) Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena
melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan
serta
mendapat
perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan segala jenis eksploitasi. Volume 2, No. 1, Agustus 2013
-4
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 4. d) Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Anak 5.
2002 Tentang Perlindungan Anak
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi
Menurut Hukum Islam Anak dalam pengertian bahasa sangat
dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Dinas
banyak yaitu keturunan yang kedua, manusia
(UPTD) Panti Asuhan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan-tumbuhan yang besar, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil
Hak-hak Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam
Hukum Positif Hak-hak anak dalam hukum positif atau
(pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada
perundang-undangan
Indonesia
adalah
yang lain (Zakaria Ahmad Al-Barry1999:114).
sebagaimana diatur dalam deklarasi tentang hak
Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah
anak-anak yang disahkan oleh Perserikatan
Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai
Bangsa-Bangsa, pada 20 November 1959,
harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak
antara lain menyatakan:
hati oleh orang tuanya.Sebagai amanah anak
a. Anak-anak
berhak
harus dijaga sebaik mungkin oleh orang tua
pendidikan
yang mengasuhnya.Anak adalah manusia yang
sekurang-kurangnya di tingkat sekolah
memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa
dasar.
wajib
mendapatkan
secara
cuma-cuma
b. Anak-anak harus dilindungi dari segala
dihilangkan dengan alasan apapun.
bentuk Peraturan Perundang-undangan Berkaitan dengan Hak Anak
yang
penyia-nyiaan
kekejaman
dan
penindasan. c. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan
Indonesia
telah
memiliki
peraturan
perundang-undangan
memberikan
jaminan
dan
beberapa yang
perlindungan
terhadap anak dan hak-hak anak sebagai berikut (Mokh.
Najih,
September
2003-Februari,
yang
Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen
ke
dalam
bentuk
diskriminasi rasial, agama maupun bentukbentuk diskriminasi lainnya. Hukum Islam
2003:261): 1.
mengarah
Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara serta pewaris
2.
UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
3.
UU. No. 23 Tahun 2002 tentang
dari ajaran Islam (wahyu Allah SWT) yang
Perlindungan Anak
kelak
akan
memakmurkan
dunia
sebagai
rahmatan lilãlamîn (Iman Jauhari, 2008:50). Pemberian ini memberikan hak atau melahirkan 5-
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala hak anak yang harus diakui diyakini, dan
dengan menggunakan instrumen kuesioner dan
diamankan sebagai implementasi amalan yang
wawancara.Sifatnya lebih ditekankan pada
diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat,
perkembangan
pendapat
bangsa dan negara.
dikemukakan
oleh
Demikian ini adalah sebagai hak wali
pemenuhan
hak
dan
opini
responden anak
asuh
yang
terhadap di
panti
bertasharruf atas tiap-tiap anak yang di bawah
asuhan.Penelitian ini dilakukan di panti asuhan
perwaliannya. Hak-hak anak yang mutlak
yang ada di Kota Banda Aceh yaitu di Panti
dalam
Asuhan Nirmala dan Panti Asuhan Baldatul
dimensi
akidah
dan
pandangan
kehidupan agama Islam, terdiri dari:
Taibatul
Warabbul
Ghafur
(BTRG).
a. Hak untuk melindungi anak ketika masih
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara
berada dalam kandungan atau rahim
kelayakan atau purposive sampling. Sedangkan
ibunya terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-
sumber
Baqarah ayat 233.
penelitian kepustakaan yang meliputi bahan
b. Hak untuk disusui selama dua tahun
data
sekunder
diperoleh
melalui
hukum primer, sekunder dan tersier yang
terdapat dalam Al-Qur’an surat Luqman
berkaitan
ayat 14.
Anak.Pembahasan
langsung dibatasi
Perlindungan hanya
dengan
c. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran,
mengkaji hak-hak anak dan pemenuhan hak
pembinaan, tuntutan dan akhlak yang
anak di panti asuhan yang ada di Kota Banda
benar terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-
Aceh yang diwakili oleh dua panti asuhan
Mujadilah ayat 11.
tersebut di atas.Penelitian ini bersifat deskriptif
d. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik
analisis,
maka
data
yang
telah
berhasil
kedua orang tuanya terdapat dalam Al-
dikumpulkan, baik melalui penelitian lapangan
Qur’an surat An-Nisa’ ayat 2, 6 dan 10.
maupun studi kepustakaan, diolah terlebih
e. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang
dahulu sebelum dianalisis. Melalui proses
tuanya terdapat dalam surat Al-Qashash
editing, data primer dan data sekunder dari hasil
ayat 12.
penelitian diklasifikasikan
Hak untuk mempertahankan agama dan
kategori tertentu sesuai dengan jenis masing-
aqidahnya, bila dipaksa untuk murtad oleh
masing. Penganalisaan data akan digunakan
pelaksana hadhanah terdapat dalam surat
peraturan perundang-undangan dan teori-teori
Luqman ayat 51 (Iman Jauhari, 2008:21).
hukum sebagai acuan utama. Selanjutnya akan
f.
dilakukan upaya penafsiran dan prediksi hukum
METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan
ini
dalam kategori-
dilakukan
pendekatan
aspek
dengan
terhadap data tersebut dalam rangka penilaian
yuridis
terhadap permasalahan yang diteliti.
normatif dan yuridis sosiologis.Sumber data primer diperoleh melalui penelitian lapangan
HASIL PEMBAHASAN
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
-6
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pemenuhan Hak Anak Asuh pada Panti Asuhan yang Ada di Kota Banda Aceh Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
wawancara dengan Salmiah selaku pimpinan panti, diperoleh keterangan bahwa pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Nirmala sudah sesuai dengan peraturan menteri sosial tentang lembaga
kesejahteraan
(LKSA).Namun
sosial
demikian
anak
pihak
panti
menyadari bahwa pengasuhan yang diberikan oleh pengasuh panti asuhan tidaklah mencukupi dan
sempurna
didapatkan
seperti
dari
pengasuhan
orang
tua
yang
kandung
sendiri.Dalam masalah keuangan dan logistik, pihak panti menyatakan tidak memiliki kendala yang berarti, sebab segala kebutuhan yang dibutuhkan
oleh
anak-anak
panti
seperti
kebutuhan sandang dan pangan sudah dipenuhi oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Menurut Salmiah, pemenuhan terhadap hak-hak anak asuh dapat dikatakan sudah terpenuhi dengan baik. Karena pihak pengurus panti memperlakukan anak-anak yang berada di panti asuhan tanpa membeda-bedakan seperti pemberian uang jajan dan pemberian asuhan terhadap anak-anak.
Nirmala Lampineueng Banda Aceh dilakukan sesuai dengan standar pengasuhan anak dalam peraturan menteri agama tentang Standar Pengasuhan
Kesejahteraan
Sosial
Untuk Anak.Di
Lembaga sini
pihak
pengurus panti menyediakan fasilitas-fasilitas serta hak-hak yang menjadi keharusan untuk didapatkan oleh anak seperti hak mendapatkan 7-
mendapatkan pendidikan agama dan pendidikan formal yang layak. Di Panti Asuhan Nirmala juga anak-anak tinggal secara berasrama dan mereka akan pulang ke kampung halaman masing-masing ketika tiba masa libur sekolah dan kembali lagi ke asrama ketika proses pendidikan
berjalan
kembali.
Hal
ini
dikarenakan anak-anak yang tinggal dan diasuh oleh panti asuhan nirmala adalah anak-anak yang berasal dari Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Menurut Salmiah, anak-anak asuh baik yang laki-laki dan perempuan semuanya diasuh dengan
pola
Islami
yaitu
pengasuh
memposisikan dirinya sebagai orang tua dan senantiasa memperhatikan hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, materi dan sebagainya. Selanjutnya, mengenai pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan BTRG Banda Aceh, maka berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Panti BTRG menyatakan bahwa sebenarnya pemenuhan hak terhadap anak-anak yang berada di panti yang dikelolanya masih sangat kurang. Hal tersebut disebabkan panti
Pola pengasuhan anak di Panti Asuhan
Nasional
pengasuhan seperti di rumah dan hak untuk
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
asuhan yang ia pimpin bukan milik pemerintah dan subsidi dari pemerintah cuma cukup untuk biaya jajan anak-anak asuh saja. Saat ini dari segi pemberian jajan pun dirasakan masih sangat kurang, bahkan dapat dikatakan belum mencukupi.Tetapi
jika
dilihat
dari
segi
pendidikan, baik itu pendidikan formal dan pendidikan nor formal bisa dikatakan hak yang harus diterima oleh anak-anak yang tinggal di
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala panti BTRG saat ini sudah sangat baik dan
Jawi yang diajarkan oleh 4 orang ustad yang
terpenuhi.
terdiri dari 2 ustad laki-laki dan 2 ustad wanita
Bentuk pola pengasuhan yang dijalankan
yang tinggal disekitar panti asuhan. Terkadang
pada Panti Asuhan Baldatur Taibatun wa
bila ustad tidak datang, maka Tgk. Marhaban
Rabbul Ghafur (BTRG) diberikan seperti pola
Nafi langsung menggantikan posisi mereka
pengasuhan anak-anak di dayah terpadu, yaitu
untuk memimpin pengajian, baik itu Al-Qur’an
semua anak-anak tinggal di asrama dan
maupun kitab-kitab. Dalam mengelola panti, Tgk.
mengikuti semua proses pendidikan formal
Marhaban Nafi juga didampingi oleh istrinya
pada pagi hari di SD, SMP dan SMA.
yang
Kemudian kembali ke panti asuhan untuk
pengasuhan terhadap anak-anak untuk membaca
makan siang dan istirahat sampai dengan waktu
kitab-kitab, karena istrinya berasal dari pesantren
shalat Ashar dan setelah shalat Magrib anak-
Seulimuem Aceh Besar dan Tgk. Marhaban Nafi
anak di panti asuhan BTRG akan mengikuti
berasal dari MUDI Mesra Samalanga.
pengajian kitab-kitab Arab dan kitab yang
membantu
Mengenai
dalam
hal
pendidikan
memberikan
yang
diberikan
menggunakan bahasa Jawi (Arab Melayu)
terhadap anak-anak asuh di Panti Asuhan
sampai dengan jam 9 malam. Setelah jam 9
BTRG terdiri dari pendidikan akhlak, tauhid,
malam anak-anak diwajibkan untuk mengulang
fiqh
pelajaran yang telah diterima pada pagi hari di
diberikan melalui pendidikan di sekolah-
sekolah yang dituntun oleh kakak kelas.
sekolah. Setiap hari anak-anak berangkat
Sampai saat ini, Panti Asuhan Baldatur Taibatun
wa
Rabbul
Ghafur
(BTRG)
sedangkan
untuk
pendidikan
formal
sekolah di antar dengan menggunakan bus sekolah
milik
yayasan,
tetapi
waktu
menggunakan
jadwal
pulang
menerapkan pola asuh Islami dalam mengasuh
penjemputan
anak-anak. Pimpinan panti dan para pengasuh
sekolah, bagi yang pulang sekolah telah atau
serta guru menerapkan pola hidup pesantren bagi
lebih awal dikarenakan ada kegiatan guru di
anak-anak asuh yang tinggal di panti asuhan
sekolah maka mereka akan pulang sendiri tanpa
BTRG Ceurih ini.Cara hidup di pesantren yang
dijemput. Pendidikan agama dan pendidikan
diterapkan di sini adalah tentang kewajiban
formal diberikan seimbang terhadap anak-anak
seorang santri seperti wajib mengikuti pengajian,
yang tinggal di panti asuhan ini.
shalat berjamaah setiap waktu kecuali waktu
Dalam pelaksanaan pengasuhan anak asuh
zhuhur karena jadwal pulang sekolah anak-anak
di panti asuhan, maka bagi anak yang bandel
tidak serentak.Kemudian gotong royong untuk
atau suka melanggar aturan atau tidak disiplin
kebersihan panti adalah suautu kewajiban. Untuk
diberikan sanksi sebagaimana anak-anak santri
meninggkatkan nilai keislaman, pada malam hari
di
dilakukan pengajian Al-Qur’an dan pengajian
umumnya.Misalnya keluar dari panti asuhan
kitab-kitab, baik itu kitab Arab maupun kitab
tanpa meminta izin atau melapor serta tidak ikut
dayah
atau
pesantren
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
pada
-8
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala shalat berjamaah dan lain sebagainya. Untuk
wajib mengganti semua kerugian yang timbul
jenis hukuman sendiri mulai dari cukur rambut
(Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati,
sampai dengan diwajibkan menghafal ayat-ayat
1977:46).
Al-Qur’an yang disetorkan hafalan setelah
Menurut Jawad Mughniyah, pengasuhan anak sama sekali tidak berhubungan dengan
shalat magrib kepada pimpinan panti.
perwalian Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Pemenuhan Hak Anak Asuh pada Panti Asuhan yang Ada di Kota Banda Aceh
terhadap
anak,
baik
yang
menyangkut dengan perkawinan maupun yang menyangkut
dengan
hartanya.
Pengasuhan
semata-mata tentang perkara anak dalam arti mendidik dan memelihara. Kendati demikian,
Pemenuhan hak anak asuh pada panti
bukan
berarti
tidak
ada
kaitan
antara
asuhan yang ada di Kota Banda Aceh yaitu pada
pengasuhan anak dan perwalian. Dalam kasus
Panti Asuhan Nirmala dan Panti Asuhan
seorang anak yang tidak lagi memiliki orang tua,
Baldatur Taibatun wa Rabbul Ghafur (BTRG),
atau memiliki orang tua namun dipandang tidak
berdasarkan hasil penelitian sebagiannya dapat
cakap untuk merawat anak, maka keberadaan
dikatakan telah sesuai dengan aturan hukum
perwalian menjadi sebuah keniscayaan atau
Islam. Karena pada dasarnya dalam aturan
keharusan (Jawad Mughniyah, 1994:133-134).
Islam
tidak
terdapat
pembahasan
khusus
mengenai keberadaan atau kedudukan panti asuhan
sebagai
sebuah
lembaga
yang
menangani anak yatim dan anak terlantar. Dalam Islam, pengasuhan anak yatim menjadi tanggung jawab wali dari pihak keluarganya
Pada hakikatnya, mengurus anak yatim atau terlantar merupakan kewajiban bagi umat manusia,
karena
setiap
manusia
adalah
mempunyai hak yang sama. Sehubungan dengan masalah pemenuhan anak asuh yang berada di panti asuhan yang ada di Kota Banda Aceh, jika ditinjau dari sudut pandang hukum
yang dianggap pantas dan layak memelihara
Islam dan peraturan perundang-undangan, maka
anak tersebut dan juga harta bendanya karena ia
terdapat dua dasar yang berkaitan dengan
masih di bawah umur, sehingga membutuhkan
hakikat pendirian panti asuhan tersebut, yaitu
pengawasan dari wali (Bahder Johan Nasution
dasar religius dan dasar yuridis.
dan Sri Warjiyati, 1977:43-44). Pada saat berakhirnya perwalian, wali berkewajiban
menyerahkan
seluruh
harta
1. Dasar religius Dalam
ajarannya,
Islam
sangat
benda si anak berikut catatan pengeluaran
memperhatikan fakir miskin dan anak yatim,
yang dibuktikan dengan pembukuan yang
sehingga dalam Al-Qur'an dan hadis banyak
ditutup tiap-tiap tahun.Dalam hal terjadi
disebutkan anjuran untuk menyantuni anak-
perselisihan mengenai harta benda si anak antara di wali dengan si anak tersebut tidak digunakan untuk kepentingan si anak, wali 9-
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
anak yatim dan fakir miskin, karena dengan demikian akan terbina suatu masyarakat yang kuat, saling tolong menolong, kasih mengasihi
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tidak terampuni” (Imam At-Tirmidzi, t.t.:282).
serta penuh persaudaraan. Selanjutnya dalam surat Ad-Dhuha ayat
Kemudian
hadits
Rasul
SAW
9 Allah berfirman yang artinya: ”Sebab itu,
sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim yang
terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku
artinya: ”Dari Abu Hurairah RA. Berkata:
sewenang-wenang”. Firman Allah lagi dalam
Rasulullah SAW bersabda: pengasuh anak
surat
ayat
An-Nisa’
10
yang
artinya: ”Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam
yatim, baik kemenakannya sendiri atau anak orang lain, dengan saya di surga seperti ini, sambil menunjuk dua jari telunjuk dan jari tengah" (Imam Muslim, t.t.:221). Dengan artian pengasuhan anak yatim
api yang menyala-nyala (neraka)”. Dua ayat di atas menjelaskan tentang larangan dan ancaman
bagi
yang
memakan
harta,
menghardik, memukul dan menganiaya anak yatim, karena beban yang mereka tanggung (pikul)
setelah
sangatlah
besar
orang
tuanya
sehingga
meninggal
tidak
boleh
Disebutkan juga dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Atdan
Ibnu
artinya:
”Barang
siapa
rahmat dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW.Dan masih banyak lagi perintah Allah dan petunjuk Nabi untuk memelihara dan menjamin anak yatim.Hal tersebut menjadi kewajiban bagi kaum kerabat dan yang ada hubungan darah. Dalam keadaan
menambah beban mereka.
Tirmidzi
dengan kasih sayang, maka terjamin mendapat
Maajah, yang
yang
meletakkan
tangannya sebagai lambang kasih sayang, niscaya dicatat satu kebaikan baginya dari setiap rambut yang diusap tangannya” (Imam
mereka fakir dan lemah ekonomi, maka negara wajib
menyediakan
dan
menjamin
pendidikannya serta mengurusnya, sehingga dengan begitu anak yatim akan terhindar dari keterlantaran
dan
ketidakpedulian,
dengan
menempatkan mereka dalam sebuah tempat terorganisir yang dinamakan panti asuhan.
Ahmad bin Hambal, t.t.:250). Adapun anjuran mengusap kepala anak yatim dalam hadits ini merupakan lambang kasih sayang dan perhatian umat muslim, baik dalam bentuk material, pendidikan serta dalam pengasuh untuk mewujudkan kesejahteraan
2. Dasar yuridis Di Indonesia masalah anak-anak terlantar diatur
oleh
negara.Sebagaimana
dalam
menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial negara kita mempunyai landasan yang kuat, yakni landasan ideal Pancasila yang mana
sosial bagi anak yatim. Nabi SAW bersabda
tertera pada sila k-2:" Keadilan sosial bagi
sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
seluruh rakyat Indonesia". Sedangkan landasan
yang artinya: ”Siapa yang menjamin anak yatim
Konstitusionalnya adalah UUD 45 yang antara
kaum Muslimin atau mengajaknya makan dan
lain disebutkan dalam pasal 27:2:" Tiap-tiap
minum sampai puas, Allah memastikan surga
warga negara berhak atas pekerjaan dan
baginya kecuali ia berbuat suatu dosa yang
penghidupan yang layak bagi manusia". Serta Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 10
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pasal 34 " Fakir miskin dan anak terlantar
santun agar dapat membawa dirinya dalam
dipelihara oleh negara".
berinteraksi dengan orang lain. Misalnya ketika
Berdasarkan pada hal itu, maka jelaslah
seorang bertingkah laku yang dianggap tidak
bahwa anak-anak yatim tergolong anak yatim,
sopan, orang akan mengatakan dengan sebutan
dan anak yatim berhak memperoleh jaminan
“tidak baik, tidak sepatutnya”. Pengasuh di
yang memenuhi kebutuhannya baik dari segi
panti asuhan
sandang, pangan maupun pendidikan. Dalam
sopan santun sesuai dengan yang dilakukan
UU No 4 Tuhan 1979 Pasal 4 ayat (1)
masyarakat
pada
merupakan penjelasan dari UUD 1945 Pasal 34
kehidupan
sehari-hari
mengatakan:
diterapkan
di
"Anak-anak
yang
tidak
akan
berusaha menanamkan umumnya.
panti
sopan santun asuhan
dan
Dalam yang pondok
mempunyai orang tua berhak memperoleh
pesantren antara lain: sopan santun dalam
asuhan negara atau
orang-orang".
hal makan, juga mengajarkan sopan santun
Selanjutnya pada Pasal 5 ayat 1 UU No 4 Tahun
ketika sedang ada tamu dan ketika bertamu. Hal
1979 dinyatakan pula bahwa: "Anak-anak yang
yang tidak kalah pentingnya dalam sopan
tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh
santun
bantuan agar dalam lingkungan keluarganya
digunakan. Misalnya ketika berbicara dengan
dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
orang yang lebih tua atau cara pemilihan
badan/
Pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan
bahasa
adalah
ketika
mengenai bahasa yang
mereka berinteraksi
dengan
bukanlah hanya pemenuhan dari segi sandang,
teman sebaya. Sebab bahasa merupakan alat
pangan dan papan saja, tetapi juga mencakup
komunikasi dengan orang lain.
pemberian pendidikan dan pembinaan yang
Pengasuh mendapatkan kewenangan untuk
berguna untuk kehidupan anak-anak asuh
mengasuh dan mendidik anak/santri dengan
tersebut kelak setelah ia dewasa dan bergaul
caranya. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar
dalam masyarakat. Hal-hal yang diajarkan
anak dan santri mandiri, dan bisa diterima oleh
pengasuh di panti asuhan kepada anak asuh
lingkungan sosialnya. Pengasuh memberikan
menyangkut kehidupan sehari-hari, antara lain masalah sopan santun kedisiplinan, pekerjaan rumah
sehari-hari,
penanaman
nilai-nilai
keagamaan. Sopan pengasuh
santun di
panti
yang
diajarkan
oleh
kepada
anak
asuhan
pewarisan
pengetahuan kebudayaan yang
dianggapnya
baik dan yang berlaku di
masyarakat pada umumnya. Pengasuh
telah
berusaha
untuk
mewariskan pengetahuan kebudayaan kepada
diharapkan memberikan dampak yang positif
anak maupun santri, yang mana anak maupun
bagi perkembangan anak. Sopan santun yang
santri tersebut diharapkan bisa mengamalkan
diterapkan
apa yang telah diajarkan, memegang teguh
di
panti
asuhan
dan
ponpes,
mengacu pada norma yang ada di masyarakat
prinsip-prinsip
itu sendiri, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang
dibawanya berinteraksi dengan lingkungannya
dianggap baik dan dilakukan oleh banyak orang.
yang lebih luas dan untuk jangka waktu
Sehingga sejak kecil anak diajarkan sopan 11 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
kesopanan
yang
akan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang panjang.
Nirmala dan Panti Asuhan Baldatul Taibatul mempunyai
Warabbul Ghafur (BTRG) Banda Aceh baru
dalam menentukan
sebagian pelaksanaannya yang dapat dikatakan
pola belajar anak dan santrinya, dan berusaha
sudah sesuai dengan hukum Islam dan
untuk
batas
sebagiannya lagi masih belum sepenuhnya
pengasuh
seperti aturan hukum Islam, seperti belum
merasa tidak mampu membantu, anak atau
adanya guru mengaji atau guru belajar agama
santri
diperbolehkan untuk mencari bantuan
yang mengajar serta mendampingi secara
kepada yang lebih mampu dan bisa. Selain
permanen di panti asuhan. Selain itu, belum
disiplin
dilaksanakannya
Setiap
pengasuh
pertimbangan
tersendiri
memberikan
sesuai
kemampuan pengasuh.
sepulang
dengan
Ketika
sekolah
dan
belajar,
kegiatan-kegiatan
yang
disiplin yang diterapkan adalah disiplin waktu
bersifat sebagai penguatan akidah bagi anak-
makan, disiplin tidur, disiplin bangun tidur,
anak panti seperti pengajian rutin dan lain
disiplin beribadah dan disiplin membantu
sebagainya.Sedangkan
pengasuh.
perundang-undangan terhadap pemenuhan hak
dari
sisi
peraturan
Setiap orang tua (dalam hal ini adalah
anak asuh pada panti asuhan yang ada di Kota
pengasuh) menginginkan agar anaknya menjadi
Banda Aceh, dapat dikatakan sudah sesuai
anak yang patuh kepada orang tua, bertingkah
dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.
laku
sesuai
dengan
norma,
beragama,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penanaman
nilai
Saran
keagamaan kepada anak
Disarankan kepada Panti Asuhan Nirmala
sejak kecil merupakan landasan untuk masa
dan Panti Asuhan Baldatul Taibatul Warabbul
yang akan datang. Penanaman agama dapat
Ghafur (BTRG) Banda Aceh agar dapat
dilakukan di panti asuhan, secara formal seperti
mendatangkan guru mengaji atau guru agama
di sekolah, pondok pesantren/madrasah.
yang sifatnya menetap di panti asuhan untuk dapat mengajarkan anak-anak panti asuhan
KESIMPULAN DAN SARAN
belajar mengaji dan belajar ilmu agama sebagai
Kesimpulan Pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan yang ada di Kota Banda Aceh yaitu Panti Asuhan Nirmala dan Panti Asuhan Baldatul Taibatul Warabbul Ghafur (BTRG) dapat dikatakan
sudah sesuai dengan
perundang-undangan
peraturan
yang ditetapkan
oleh
bagian dari penguatan akidah anak. Alangkah baiknya jika panti asuhan yang ada di Kota Banda Aceh yang merupakan panti asuhan yang menerapkan syariat Islam yang berbeda dengan panti asuhan lainnya, dalam pengambilan atau seleksi penerimaan anak asuh
pemerintah. Tetapi dari segi aturan hukum
perlu
Islam belum sepenuhnya sesuai.
memungkinkan
rekrutmen anak asuh dengan
mengedepankan
orientasi
Menurut
tinjauan
hukum
Islam,
pemenuhan hak anak asuh pada Panti Asuhan
diupayakan
kebijakan
pendidikan
yang
yang
berdasarkan akhlakul karimah. Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 12
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdul,
A.D., 1992.Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Abdul, W.K., 1990.Ilmu Ushul al-Fiqh. Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Shabab al-Azhar. Cairo. Bahder, J.N., dan Sri Warjiyati, 1997.Hukum Perdata Islam. Bandung: Mandar Maju. Bismar, S., 1886.Hukum dan Hak-hak Anak. Jakarta: Rajawali. Burhan, A., 2001.Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Rineka Cipta. Hamka, 1988. Tafsir al-Azhar.Juzu’ XXI-XXII,. Jakarta: Pustaka Panji Mas. Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi.Juz 4. Darul Fikr.Beirut Lebanon, t.t. Imam Muslim.Shahih Muslim.Darul Fikr.Beirut
13 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Lebanon, t.t. International Committee of the Red Cross, 1994.Chilren and War,CRC Special Brochure, Geneva. Irma, S.S., 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara. Jawad, M., 1994.Fikih Lima Mazhab. Jakarta: Basrie Perss. John, G., 2001.Children are from Heaven. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Maulana, H.W., 2000.Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Mokhammad, N.,Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Hukum Indonesia. dalam Jurnal Legality. Vol. 11 No. 2 September 2003Februari, 2003.
