ISSN 2302-0164 pp. 51- 60
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
10 Pages
PENGARUH PENGETAHUAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (PPK SKPK), KETERAMPILAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Kabupaten Aceh Barat) Meilia Rozi1, Ridwan Ibrahim2, Syukriy Abdullah 1)
Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Staf Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
2,)
Abstract : This is study is aimeed to examine the influence of the knowledge of thefinancial management officials working units district device, skills and internal supervision (either simultaneously or partially) against the accountability of financial management areas on the work unit of your districts in West Aceh district. This research is a hypothesistesting research with testing using multiple linier regression from the data collected through the questionnaire. The research population is 46 head of sub-division of finance all SKPK in West Aceh District. Data analysis is done using the SPSS (Statistical Package for Social Science). The results of the study showed that: (1) Knowledge of PPK SKPK, Skills and Internal Supervision, simultaneously affect the accountability of regional financial management (2) knowledge of PPK SKPK affect the accountability of regional financial management (3) skills affect the accountability of regional financial management (4) internal supervision affect the accountability of regional financial management.
Key Words: Knowledge of PPK SKPK, skills, internal supervision and accountability of regional financial management. Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat kabupaten, keterampilan, dan pengawasan internal (baik secara simultanmaupun parsial) terhadapakuntabilitas pengelolaan keuangan daerahpadasatuan kerja perangkat kabupaten di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini merupakanhypothesistesting research dengan pengujian menggunakan regresi linier berganda dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi penelitian merupakan 46kasubbag keuangan seluruh SKPK di Kabupaten Aceh Barat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science).Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan PPK SKPK, Keterampilan, dan Pengawasan Internal, secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (2) pengetahuan PPK SKPK berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (3) keterampilan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan (4) pengawasan internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kata kunci: Pengetahuan PPK SKPK, keterampilan, pengawasan internal, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
keuangan
PENDAHULUAN Pemerintah memperhatikan 51 -
asas
daerah umum
daerah
dalam
pelaksanaan
harus
pengelolaan keuangan daerah, Pasal 66 ayat (1)
pengelolaan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Volume 6, No. 1, Februari 2017
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Perimbangan Keuangan dan pasal 4 ayat (1)
ketaataan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
undangan.Sasaran
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
adalah laporan keuangan yang mencakup
Keuangan
bahwa
penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
keuangan daerah dikelola secara tertib, taat
keuangan instansi pemerintah (Steccolini, 2004).
pada peraturan perundang-undangan, efisien,
Informasi
ekonomis,
dianggap sebagai mekanisme utama yang
Daerah
efektif,
bertanggungjawab keadilan,
menyebutkan
transparan,
dengan
kepatuhan
dan
memperhatikan
dan
manfaat
untuk
masyarakat.
perundang-
pertanggungjawabannya
dalam
digunakan
peraturan
bentuk
oleh
laporan
tahunan
pemerintah
untuk
menyampaikan informasi atas pelaksanaan dan hasil operasi mereka kepada pemilihnya sebagai
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
terhadap
58
Tahun
pengelolaan
keuangan
“keseluruhan
kegiatan
2005
menjelaskan
daerah
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
meliputi
merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia
penatausahaan,
yang dalam pengelolaan keuangannya masih
pelaporan,pertanggungjawaban pengawasan
keuangan
2002).
adalah
yang
perencanaan,pelaksanaan,
kewajiban akuntabilitas publik (Ryan et al.,
dan
daerah”.
Adapun
belum
menunjukkan
akuntabilitas
dalam
pengelolaan keuangan daerah. Ada beberapa
pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini
temuan
terkait dengan seberapa besar Satuan Kerja
perundang-undangan
Perangkat Kabupaten(SKPK) yang merupakan
ditemukan oleh BPK RI, yaitu: 1) Penyertaan
perpanjangan
modal senilai Rp2,500,000,000,00 pada PD
pemerintah
melaksanakan
daerah
pemerintahan
melaksanakan
dalam mampu
elemen-elemen
manajemen
keuangan daerah.
Pakat
kepatuhan
Beusare
terhadap tahun
dan
peraturan
2014
Perubahan
yang
Satuan
Penyertaan Modal senilai Rp5,442,098,000,00 pada PDAM Tirta Meulaboh belum ditetapkan
Berkenaan dengan itu, meningkatnya
dengan
Qanun,
2)
Realisasi
pembayaran
tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan
kegiatan pekerjaan rumah sehat sederhana
pemerintahan yang baik (good governance) dan
sebanyak 62 paket pada Dinas Cipta Karya dan
pemerintahan yang bersih (clean governance)
Pengairan tidak dikenakan Pajak Pertambahan
di Indonesia, telah mendorong pemerintah pusat
Nilai, 3) Pertanggungjawaban Belanja Hibah
dan pemerintah daerah untuk menerapkan
dan
akuntabilitas
memadai (BPK RI, 2015).
keuangan
publik daerah
dalam
pengelolaan
(Sunarsip,
2001).
Bantuan
Sosial
belum
sepenuhnya
Temuan tersebut merupakan cerminan
Akuntabilitaspengelolaan keuangan dimaknai
bagi
sebagai
pertanggungjawaban
keuangan suatu daerah. Menjadi tugas Satuan
integritas
keuangan,
mengenai
pengungkapan
dan
kualitas
akuntabilitas
pengelolaan
Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk
Volume 6, No. 1, Februari 2017
- 52
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan
KAJIAN KEPUSTAKAAN
yang
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
baik,
sehingga
kinerja
pengelolaan
keuangan harus dilakukan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif,
transparan
dan
bertanggungjawab
dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan (Safwan, 2013).
keuangan daerah juga tercermin dari sistem pengendalian intern dan operasinya. Beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern laporan
keuangan
pada
Pemerintah
Kabupaten Aceh Barat yang ditemukan oleh Badan
Pemeriksa
pengelolaan keuangan
daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan
Selanjutnya, akuntabilitas pengelolaan
atas
Akuntabilitas
Keuangan
Republik
Indonesia (BPK RI) untuk Tahun Anggaran 2014 adalah: (1) pengelolaan kas daerah dan
dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi
berhak
untuk
menuntut
pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
daerah
tersebut (Halim, 2007:35).
kas dibendahara pengeluaran belum tertib; (2) penatausahaan persediaan belum sepenuhnya
Pengetahuan PPK SKPK
memadai; (3) pengelolaan asettetap milik pemerintah belum sepenuhnya memadai; (4) kesalahan penganggaran atas belanja modal dan belanja barang jasa pada tiga SKPK; (5) belum optimalnya kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan laporan keuangan berbasis akrual (BPK RI, 2015).
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diantaranya: pengetahuan PPK SKPK, keterampilan, dan pengawasan internal. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan PPK SKPK, keterampilan, dan pengawasan internal baik secara bersama-sama maupun parsial
terhadap
akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah pada SKPK di Kabupaten Aceh Barat. 53 -
daerah
membutuhkan
mempunyai
pengelolaan keuangan PPK
SKPK
yang
pengetahuan tentang beberapa
tugas yang kompleks dalam menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
Terdapat berbagai variabel yang diduga
secara
Akuntabilitas
Volume 6, No. 1, Februari 2017
Adapun tugas PPKSKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permendagri No 13 tahun 2006 meliputi: a. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; b. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP),
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang
Keterampilan
Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan
Menurut Davis (1994:55) keterampilan
Pembayaran Tambah Uang Persediaan
adalah
(SPP-TU)
Permintaan
pekerjaan secara mudah dan cermat.Nadler
Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan
(1986:73) mendefinisikan bahwa keterampilan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
(skill)
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
praktek atau dapat diartikan sebagai implikasi
perundang-undangan yang diajukan oleh
dari aktivitas. Artinya, keterampilan adalah
bendahara pengeluaran;
kemampuan
dan
Surat
c. Melakukan verifikasi Surat Permintaaan Pembayaran (SPP);
adalah
untuk mengoperasikan
kegiatan yang
untuk
memerlukan
mengoperasikan
suatu
pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar (basic ability).
d. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); e. Melakukan
kemampuan
Newkirk (1986:24) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan sistem informasi
verifikasi
harian
atas
akuntansi keuangan sangat tergantung pada
penerimaan;
komitmen dan keterlibatan pegawai pemerintah
Melaksanakan akuntansi SKPD;
daerah. Lamb dan Kling (2004) berpendapat
g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD
bahwa salah satu aktor terpenting dalam sistem
f.
Pengetahuan
tentang
pengelolaan
informasi
adalah
pengguna
(user).Maka
keuangan daerah merupakan hal dasar yang
penerapan teknik sistem informasi menuntut
harus dimiliki oleh pegawai bagian akuntansi di
suatu daerah untuk memiliki SDM yang
setiap SKPK agar dapat menjalankan fungsinya
terampil karena kegagalan dalam mengelola
dalam pengelolaan keuangan daerah dengan
SDM dapat mengkibatkan timbulnya gangguan
maksimal. Sehingga untuk menerapkan sistem
dalam pencapaian tujuan organisasi, baik
akuntansi, pejabat penatausahaan akan mampu
terhadap
memahami logika akuntansi dengan baik.
kelangsungan hidup organisasi itu sendiri
Kegagalan dalam memahami dan menerapkan
(Mar’at, 1996).
logika
akuntansi
akan
berdampak
performance,
profit,
maupun
pada
Safwan et al. (2014) dalam penelitiannya
kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan
memaparkan bahwa keterampilan seseorang
ketidaksesuaian laporan dengan standar yang
dalam
ditetapkan pemerintah (Warisno, 2009).Oleh
menerus
karena itu, pengatahuan PPK SKPK diduga
kinerjanya.Sehubungan dengan meningkatnya
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan
kinerja
keuangan daerah.
akuntabilitas
melakukan
pekerjaan
dapat
seseorang
secara
terus
meningkatkan
dapat
pengelolaan
mewujudkan
keuangan
yang
baik.Oleh karena itu, keterampilan dalam pengelolaan
keuangan
daerah
Volume 6, No. 1, Februari 2017
diduga
- 54
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan
METODE PENELITIAN
keuangan daerah.
Penelitian
ini
merupakan
pengujian
hipotesis (hypothesis testing) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap
Pengawasan Internal Pengawasan
internal
pemerintah
variabel dependen. Jenis investigasi yang dilakukan
merupakan fungsi manajemen yang penting
adalah kausalitas, dengan unit analisis organsiasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan.Melalui
yaitu
pengawasan internal dapat diketahui apakah
lapangan (field experiment) dan diharapkan dapat
suatu instansi pemerintah telah melaksanakan
dilakukan dalam kurun waktu sampai dengan satu
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
tahun, maka metode pengembangannya adalah
secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan
dengan cara cross sectional.
SKPK.Penelitian
ini
merupakan
studi
rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan
Populasi dalam penelitian ini adalah
ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas
seluruh kasubbag keuangan pada satuan kerja
penyelenggaraan
pemerintah kabupaten di Kabupaten Aceh Barat
untuk
pemerintahan
mendorong
diperlukan
terwujudnya
governance
dan
clean
government
mendukung
penyelenggaraan
good
yang
berjumlah
46
SKPK.
Penelitian
ini
dan
menggunakan metode sensus.Sumber data yang
pemerintahan
digunakan adalah primer dan sekunder, peneliti
yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta
menggabungkan informasi yang diperoleh dari
bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi,
buku dan institusi terkait dengan pengumpulan data
dan nepotisme.
yang dilakukan melalui kuesioner.
Sasaran pengawasan adalah temuan
Analisis
data
pada
penelitian
ini
yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas
menggunakan SPSS (Statistical Package for
rencana atau target. Sehingga koreksi yang
Social Science). Data yang diperoleh dari
dapat dilakukan
adalah mengarahkan atau
responden melalui kuesioner perlu untuk diuji,
merekomendasikan perbaikan; menyarankan
baik validitas maupun reliabilitas. Metode
agar
dan
analisis data yang digunakan pada penelitian ini
mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai
adalah analisis regresi linier berganda (mutiple
sasaran rencana pada SKPK. Menurut Sutedi
regression analysis).Persamaan regresi linier
(2012:171) pengawasan pada dasarnya
berganda
diarahkan sepenuhnya untuk menghindar
pengaruh X1, X2, dan X3, dan terhadap Y adalah
adanya penyelewengan atau penyimpangan
sebagai berikut:
ditekan
adanya
pemborosan
kegiatan atas tujuan yang akan dicapai. Oleh
karena
itu,
diduga
yang digunakan untuk meneliti
Y =α +β 1X1 +β 2X2 +β 3X3 +ε
pengawasan
internal mempunyai pengaruh terhadap
Dimana Y adalah Akuntabilitas Pengelolaan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Keuangan Daerah, α adalah Konstanta, β1β2β3
55 -
Volume 6, No. 1, Februari 2017
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala adalah
Koefisien
Pengetahuan
PPK
regresi,
X1
adalah
bermakna bahwa jika pengetahuan PPK SKPK,
SKPK,
X2
adalah
keterampilan,
dan
pengawasan
internal
Keterampilan, dan X3 adalah Pengawasan
dianggap konstan, maka besarnya nilai yang
Internal, dan ε adalah Error.
diperoleh
dari
variabel
akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar IV. HASIL PEMBAHASAN
PENELITIAN
DAN
0,091satuan pada skala interval. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,941 menunjukkan bahwa
Pengaruh Pengetahuan PPK SKPK, Keterampilan, dan Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menguji pengaruh pengetahuan
pengetahuan PPK SKPK, keterampilan, dan pengawasan
internal
memiliki
hubungan
(korelasi) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerahsebesar
94,1%.
Koefisien
PPK SKPK, keterampilan, dan pengawasan
determinasi (R ) sebesar 0,885 bermakna bahwa
internal
terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
dipengaruhi oleh pengetahuan PPK SKPK,
dilakukan dengan melihat koefesien regresi (β)
keterampilan, dan pengawasan internal sebesar
masing-masing variabel, dengan kriteria apabila
88,5%, sedangkan sebesar 11,5% dipengaruhi
paling sedikit terdapat satu βi(i=1,2,3,4) ≠ 0,
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
maka hipotesis tidak dapat ditolak/diterima.
penelitian ini. Berdasarkan persamaan juga
Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan
diperoleh koefesien regresi (β1,2,3,4) untuk
bantuan software SPSS dapat dilihat pada Tabel
semua variabel independen ≠ 0, dimana β1 =
1.
0,091, β2 = 0,235, dan β3 = 0,676.Artinya,
secara
bersama-sama
2
hipotesis pertama diterima, yaitu pengetahuan Tabel 1 Hasil Uji Regresi Nama Variabel
X1 X2 X3
PPK SKPK, keterampilan, dan pengawasan
Koefisien Regresi (β)
Konstanta Pengetahuan PPK SKPK
0,091
Keterampilan Pengawasan Internal
0,676
0,253
R
R2
internal
secara
bersama-sama
berpengaruh
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 0,941
0,876
Pengaruh Pengetahuan terhadapAkuntabilitas Keuangan Daerah.
0,073
Sumber: Data Primer Diolah (2016)
Koefisen
regresi
PPK SKPK Pengelolaan (β)
variabel
Berdasarkan Tabel 1,diperoleh persamaan
pengetahuan PPK SKPK
regresi liner berganda sebagai berikut:
0,235 atauβ ≠ 0. Hal ini menunjukan bahwa
Y=0,091+0,253X1+0,676X2+0,073X3+ ε
hipotesis kedua diterima, artinya pengetahuan
hasil
diperoleh sebesar
Dari persamaan regresi dapat diketahui
PPK SKPK berpengaruh terhadap akuntabilitas
penelitian
pengelolaan keuangan daerah atau dengan kata
konstanta
sebesar
0,091
Volume 6, No. 1, Februari 2017
- 56
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala lain setiap terjadi kenaikan pengetahuan PPK
Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga
SKPK 1 satuan pada skala interval, maka
diterima, artinya keterampilan berpengaruh
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
meningkat 0,235 satuan pada skala interval.Hal
daerah. Dengan kata lain setiap keterampilan
ini
tinggi
naik 1 satuan pada skala interval, maka
pengetahuan yang dimiliki PPK SKPK sebagai
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan
penatausahaan keuangan, maka akuntabilitas
meningkat 0,676 satuan pada skala interval.
pengelolaan keuangan daerah pada satker juga
Artinya bahwa dengan adanya keterampilan
akan semakin baik dan tertib.
yang dimiliki oleh para pengelola keuangan
menunjukkan
bahwa
semakin
Hal senada disimpulkan Pratiwi, et al. (2014)
bahwa
pemerintah
daerah
daerah, maka semakin baik pula akuntabilitas
harus
pengelolaan keuangan daerah.Hasil penelitian
melakukan pembenahan diri baik dalam sumber
ini senada dengan penelitian Rahmi (2013)
daya manusia (SDM) maupun dalam hal
yang
lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemakai sistem informasi berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
kualitas informasi yang dihasilkan. Artinya,
termasuk pengetahuan tentang pengelolaan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan
keuangan
tercapai apabila pemerintah daerah memiliki
daerah.Semakin
tingginya
pengetahuan pengelolaan keuangan daerah,
menunjukkan
bahwa
keterampilan
tenaga yang terampil.
maka semakin baik pula kemampuan satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan laporan
keuangan
peraturan
yang
daerah telah
sesuai
dengan
ditentukan
oleh
pemerintah. Artinya, Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan tercapai. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Subagjo (2013), Yuliarta (2013), dan Puspitasari (2012) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah.
Artinya,
pengetahuan
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan
Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Koefisen
regresi
(β)
variabel
pengawasan internal diperoleh sebesar 0,073 atau β ≠ 0. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima, artinya pengawasan internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain setiap pengawasan internal naik 1 satuan pada skala interval, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat 0,073 satuan pada skala interval. Hal ini menunjukkan bahwa
keuangan daerah.
pengawasan internal berpengaruh terhadap Pengaruh Keterampilan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Koefisen
(β)
daerah.Pengawasan
pengelolaan
keuangan
internal
pemerintah
variabel
merupakan fungsi manajemen yang penting
keterampilandiperoleh sebesar 0,676 atau β ≠ 0.
dalam penyelenggaraan pemerintahan.Melalui
57 -
regresi
akuntabilitas
Volume 6, No. 1, Februari 2017
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengawasan internal dapat diketahui apakah
seperti ini merupakan hal yang tidak dapat
suatu instansi pemerintah telah melaksanakan
dikendalikan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
peneliti.Kedua, Peneliti hanya menggunakan
secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan
tiga variabel bebas dan mampu menjelaskan
rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada
ketentuan. Selain itu, pengawasan internal atas
SKPK di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
penyelenggaraan
sebesar 88,5 persen, sedangkan sisanya 11,5
untuk
pemerintahan
mendorong
diperlukan
terwujudnya
governance
dan
clean
mendukung
penyelenggaraan
good
government
dan
pemerintahan
karena
diluar
kemampuan
persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dari
simpulan
dan
keterbatasan
yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta
penelitian tersebut, maka saran praktis untuk
bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi,
dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
dan nepotisme. Hasil penelitian ini sesuai
keuangan daerah, pemerintah perlu benar-benar
dengan hasil penelitian Tuasikal (2006) dan
memperhatikan
Suparno (2012) yang menunjukkan bahwa
penatausahaan keuangan yang ada di setiap
pengawasan
positif
SKPK secara menyeluruh, serta meningkatkan
keuangan
keterampilan pejabat penatausahaan keuangan
Siregar
dengan melakukan diklat/bimtek keuangan.
(2011) yang menunjukkan bahwa pengawasan
Selanjutnya, meningkatkan pengawasan internal
internal tidak berpengaruh secara signifikan
pada SKPK serta memperhatikan saran dan
terhadap pengelolaan APBD.
rekomendasi hasil pengawasan sebagai bahan
terhadap
internal
berpengaruh
pengelolaan
daerah.Sebaliknya,
hasil penelitian
pengetahuan
pejabat
evaluasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara secara akademis yang dapat
KESIMPULAN DAN SARAN Seluruh variabel yang diuji dalam
direkomendasikan
untuk
penelitian ini, yaitu: pengetahuan PPK SKPK,
penelitian
keterampilan,
internal
menggunakan variabel lain seperti komitmen
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan
organisasi, komitmen stokeholder, kompetensi
keuangan daerah pada SKPK di Kabupaten
sumber daya manusia, dan pengawasan melekat
Aceh Barat baik secara simultan maupun parsial.
yang diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas
Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan,
pengelolaan keuangan daerah.
dan
pengawasan
berikutnya
pengembangan adalah
dengan
antara lain: pertama, kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui
kuesioner,
sehingga
menimbulkan
masalah jika jawaban responden berbeda dengan
keadaan
sesungguhnya.
Keadaaan
Volume 6, No. 1, Februari 2017
- 58
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Universitas Pendidikan Ganesha. 2(1):73-88.
DAFTAR PUSTAKA
BPK. 2015. Siaran Pers Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh.http://bandaaceh.bpk.go.id/?p =6173, Senin 25 Mei. Davis, G.B. 1994. Management System Information. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo. Halim, A. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba empat. ___________. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Seri Bunga Rampai. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Lamb, R., dan Kling, R. 2004. Reconceptualizing users as social actors in information systems research. Jurnal MIS Quarterly 27(2): 197-236. Mar’at. 1996. Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama. Nadler.
1986. Keterampilan Jakarta: Bumi Aksara.
Belajar.
Newkirk, E. T. 1986. Improving financial information systems in local government. Management Accounting. Pratiwi, Asri, P.A.S., Musmini, L.S., dan . Sujana, E. 2014. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Personal Background, dan Komitmen terhadap Kemampuan SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung).E-Journal S1 Ak. 59 -
Volume 6, No. 1, Februari 2017
________________.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ________________.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. . ________________.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ryan, C.M., Stanley, T.A., and Nelson, M. 2002. Accountability Disclosures by Queensland Local Government Councils: 1997-1999 .Financial Accountability & Management 18(3): 261- 289. Safwan, N., dan Abdullah, S. 2014. Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya.Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. 3(1): 133-139. Sekaran, U. 2006. Research Methods for Business. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba. Siregar. (2011). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Apbd Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematang Siantar.Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Subagjo, R.A. (2013). Pengaruh Profesionalisme, Pengaetahuan
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artikel online melalui Repository.Unej.Ac.id. Diakses pada 25 April 2016. Suparno. (2012). Pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, value for Money, kejujuran,transparansi dan pengawasan Terhadap pengelolaan keuangan daerah (studi kajian pada pemerintah kota dumai). Tesis. Medan. Universitas Sumatera Utara. Tuasikal, A. (2008). Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah.Jurnal Akuntansi, 10 (1). Warisno. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Artikel online melalui repository.usu.ac.id.Diakses pada 13 Agustus 2015.
Volume 6, No. 1, Februari 2017
- 60
