ISSN 2302-0164 pp. 87- 96
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
10 Pages
PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KESIAPAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (STUDI PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH) Syarifah Hanifa Soraya1, Hasan Basri2, Heru Fahlevi 1)
Magister AkuntansiProgram Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
2,)
Staf Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Abstract: This study aims to examine the effect of the capacity of human resources, the use of information technology and organizational commitment on the readiness of government agencies in the implementation of accrual based government accounting system, simultaneously and partially. The populations in this study are all budget authorities within the Office of Religious Affairs Agencies of Banda Aceh with a total respondents of 80 persons. This study conducted a census by distributing questionnaires and an analysisusing Multiple Linear Regression. Returned and usable questionnaires were 75 copies, 93,75% of the total questionnaires distributed. The results showed that the capacity of human resources, the use of information technology and organizational commitment simultaneously and partially have positive effect on the readiness of government agencies in the implementation of accrual based accounting at the working units of the Office of Religious Affairs of Banda Aceh. This study was conducted only by distributing the questionnaires without any interview, therefore, it is suggested that further researchis performed by including interviews directly with the respondents as well as addition of other possible variables. Keywords: Human Resource Capacity, Use of Information Technology, Organizational Commitment, Accrual based Government Accounting System Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengelola anggaran yang ada di lingkungan Instansi Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dengan jumlah responden sebanyak 80 orang. Penelitian ini dilakukan secara sensus melalui penyebaran kuesioner yang kemudian dianalisis dengan metode regresi linear berganda. Kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan dalam penelitian ini berjumlah 75 buah yaitu 93,75 % dari total kuesioner yang disebarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan komitmen organisasi secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Penelitian ini hanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner tanpa wawancara langsung dengan para responden sehingga kemungkinan hasil yang diperoleh kurang akurat. Oleh karena itu disarankan bagi penelitian selanjutnya agar juga melakukan wawancara secara langsung terhadap para responden serta dengan menambahkan variabel pendukung lainnya. Kata Kunci: Kapasitas SDM, Penggunaan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada
PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang bahwa
Perbendaharaan ketentuan
Negara
mengenai
menyatakan
pengakuan
dan
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis 87 -
Volume 5, No. 4, November 2016
tahun 2008. Namun pada kenyataanya, bukan hal yang mudah bagi Pemerintah untuk menerapkan basis akrual secara penuh. Oleh karena itu, sampai dengan
tahun
2014
pelaporan
keuangan
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pemerintah masih menggunakan kas menuju
ini yang memiliki wewenang dalam proses
akrual (Halim, 2012).
pengambilan keputusan yaitu pimpinan organisasi
Selanjutnya Pernyataan Standar Akuntansi
atau orang-orang yang ada di dalamnya.
Pemerintah (PSAP) tahun 2010 menyatakan
Faktor pendukung selanjutnya yaitu berupa
bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah
sarana teknologi informasi berupa perangkat keras
harus menerapkan kebijakan akuntansi sistem
(hardware) dan perangkat lunak (software) yang
akrual selambat-lambatnya yaitu pada tahun 2015.
memadai dan dapat dipahami dalam pelaksanaan
Akuntansi berbasis akrual adalah salah satu basis
SAP berbasis akrual. Oleh karena pentingnya
akuntansi dimana transaksi ekonomi diakui,
keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual,
dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan
maka diperlukan identifikasi terhadap faktor-
pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa
faktor yang berpengaruh dalam kesiapan instansi
memperhatikan waktu kapan kas atau setara kas
pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi
diterima atau dikeluarkan (Halim, 2012).
berbasis
Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak
pemerintah
pro-kontra
siap
dapat
setiap
melakukan
instansi persiapan
Pada penelitian sebelumnya Ardiansyah
atau
(2012) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh
dalam
positif antara kualitas sumber daya manusia dan
et.al
komunikasi terhadap kesiapan pemerintah dalam
dalam Wiyono (2008:2) mendefinisikan kesiapan
penerapan akuntansi berbasis akrual. Oleh karena
adalah sebagai penanda kognitif terhadap perilaku
itu dalam penelitian ini peneliti juga melakukan
dari penolakan atau dukungan terhadap upaya
penelitian serupa mengenai sumber daya manusia
perubahan.
apakah juga berpengaruh terhadap kesiapan
tidaknya
mengenai
sehingga
semaksimal mungkin.
walau sekecil apapun. Perubahan inipun mendapat pernyataan
akrual
pemerintah
mengimplementasikan-nya.
Armenakiset
Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan sistem akuntansi pemerintah
instansi pemerintah dengan kondisi organisasi yang berbeda.
berbasis akrual yaitu sumber daya manusia. Salah
Penelitian ini merupakan perluasan dari
satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan
penelitian sebelumnya oleh Rahmalia (2013)
penerapan SAP adalah tersedianya SDM yang
dimana pada penelitian sebelumnya yang menjadi
kompeten
objek
dan
andal
di
bidang
akuntansi
penelitian
pengelola
Pendapatan
pusat
serius
sedangkan objek penelitian ini adalah satuan kerja
menyusun perencanaan dan penempatan sumber
pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
daya manusia di bidang akuntansi. Selain faktor
Negara (APBN) yaitu Kantor Kementerian Agama
sumber daya manusia, faktor lain yang tidak kalah
Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu
pentingnya yaitu komitmen organisasi dalam hal
instansi vertikal yang memiliki satuan kerja
daerah
harus
secara
Belanja
Anggaran
(Simanjuntak, 2010). Oleh karena itu, pemerintah maupun
dan
yaitu
Daerah
Volume 5, No. 4, November 2016
(APBD),
- 88
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (satker) terbanyak di Banda Aceh yaitu 22 satker
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
yang terdapat di lingkungannya. Selanjutnya,
laporan keuangan pemerintah. Amanat dalam PP
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada
Nomor 71 Tahun 2010 yaitu bahwa SAP berbasis
instansi ini dikarenakan pada instansi ini tidak
akrual harus diterapkan selambat-lambatnya pada
banyak terdapat sumber daya manusia yang
tahun 2015.
berlatarbelakang akuntansi sehingga penelitian ini
Akuntansi berbasis akrual dalam lingkup
diharapkan dapat memberikan manfaat yang
pemerintahan
maksudnya
positif.
pertanggungjawaban
pendapatan
Tujuan dari artikel ini adalah untuk menguji apakah
kapasitas
sumber
daya
adalah dan
belanja
negara harus dilaksanakan menggunakan basis
manusia,
akrual, dimana pendapatan, beban, aset dan
penggunaan teknologi informasi dan komitmen
ekuitas diakui berdasarkan munculnya hak dan
organisasi berpengaruh baik secara simultan
kewajiban bukan berdasarkan pada arus masuk
maupun secara parsial terhadap kesiapan instansi
dan
pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi
kenyataannya, bukan hal yang mudah bagi
pemerintahan berbasis akrual studi pada satuan
Pemerintah untuk menerapkan basis akrual secara
kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama
penuh. Hal ini dikarenakan perlunya kesiapan dan
Kota Banda Aceh.
koordinasi dari seluruh unit entitas akuntansi, unit
keluarnya
kas
semata.
Namun
pada
Artikel ini diawali dengan penjelasan
entitas pelaporan, unit perbendaharaan, dan unit
mengenai bagaimana akuntansi berbasis akrual
penyusun standar akuntansi untuk melaksanakan
akan diterapkan. Kemudian pada bagian kedua
peran dan kewenangan masing-masing dalam
akan dijelaskan kajian pustaka mengenai sistem
implementasi akuntansi berbasis akrual secara
akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kapasitas
penuh.
sumber daya manusia, penggunaan teknologi
Halim dan Kusufi (2012:53) menyimpulkan
informasi dan komitmen organisasi. Bagian ketiga
bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan
dari artikel ini akan dibahasan mengenai metode
pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis
penelitian yang digunakan. Kemudian dilanjutkan
kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan
dengan bagian keempat mengenai hasil dan
manajerial dan pengawasan. Menurut KSAP
pembahasan dan bagian kelima ditutup dengan
(2006:1),
kesimpulan dan saran dari penelitian.
konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
dalam
wacana
menghasilkan
akuntansi,
informasi
yang
secara
lebih
akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual
Sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia
mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan
diatur dalam suatu Standar Akuntansi Pemeritahan
biaya pelayanan publik dengan lebih wajar.
(SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi
89 -
Volume 5, No. 4, November 2016
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala berbasis akrual dapat menyediakan informasi
komitmen,
mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang
pemeliharaan.
sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis
akuntabilitas pemerintah. Kapasitas Sumber Daya Manusia
SDM
dan
dana
Penggunaan Teknologi Informasi
akrual merupakan salah satusarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan
kapasitas
Teknologi informasi adalah istilah umum yang
menjelaskan
teknologi
apapun
yang
membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi
Indriasari dan Nahartyo (2008) dalam
(William dan Sawyer dalam Haryanto, 2012).
Fauzan (2013:5) kapasitas sumber daya manusia
Persyaratan tambahan untuk mengubah kondisi
adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu
menjadi sufficent condition adalah kebijakan
organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk
akuntansi, prosedur dan teknologi. Pengembangan
melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya
dokumen kebijakan akuntansi berbasis akrual
untuk mencapai tujuannya secara efektif dan
dibutuhkan untuk mengakomodasi SAP. Dalam
efisien. Ada dua hal penting dalam penilaian
pengelolaan APBN yang telah dilaksanakan pada
kapasitas sumber daya manusia yaitu tingkatan
tahun-tahun sebelumnya, setiap satuan kerja
tanggung jawab dan kompetensi. Tingkatan
dibekali
tanggung jawab dari seorang pegawai dapat
komputer yang dapat mempermudah pengelolaan
dilihat dari deskripsi jabatan yang merupakan
dan pelaporan penggunaan dana APBN. Seiring
dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik.
dengan
Sedangkan kompetensi dari seorang pegawai
penggunaan aplikasi juga terjadi.
dengan
pemanfaat
perubahan
sistem,
aplikasi-aplikasi
maka
perubahan
dapat dilihat dari latar belakang pendidikan,
Dalam hal ini instansi pemerintahan sebagai
pelatihan yang pernah diikuti serta keterampilan
pengguna (user) dari aplikasi-aplikasi tersebut
dalam melaksanakan tugas yang diemban.
haruslah selalu paham dan up to date atas
Dalam upaya meng-implementasikannya
perubahan-perubahan
yang
dilakukan
oleh
secara penuh pada tahun 2015 ini, tentu
Kementerian Keuangan sebagai provider aplikasi.
pemerintah memiliki berbagai macam strategi.
Mulai
Menurut prasyarat pelaksanaan, strategi terbagi
pencatatan, sampai dengan pelaporan keuangan
atas dua kondisi dasar, yaitu necessary condition
haruslah
dan sufficient condition. Necessary Condition
Sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan
adalah prasyarat yang dibutuhkan agar suatu
berbasis akrual yang diharapkan dapat tersajikan
kondisi dapat tercapai. Setelahnya, pemerintah
secara benar, transparan dan akuntabel.
dari
aplikasi
selalu
rancangan
dipantau
anggaran,
perkembangannya.
dapat mengembangkan beberapa hal sehingga kondisinya bisa berubah menjadi kondisi yang mencukupi (sufficient condition). Dalam hal
Komitmen Organisasi
necessary condition temasuk didalamnya yaitu Volume 5, No. 4, November 2016
- 90
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Menurut Mitchell (1992) dalam Fauzan (2013:7)
komitmen
organisasi adalah
terhadap perubahan juga dapat dirasakan. Namun
suatu
karena komitmen dan keharusan dalam penerapan
orientasi nilai terhadap kinerja yang menunjukkan
basis akrual ini, maka segala usaha persiapan juga
bahwa individu sangat memikirkan pekerjaannya,
telah
pekerjaan memberikan kepuasan hidup dan
mengikuti
pekerjaan memberikan status bagi individu.
pendidikan dan pelatihan yang masih terus akan
Komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi
dilaksanakan sepanjang tahun 2015 ini.
(kepercayaan terhadap nilai-nilai
dilakukan.
Hal
berbagai
ini
ditandai
kegiatan
dengan
sosialisasi,
organisasi),
Telah dikemukakan oleh Holt et al., dalam
keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik
Herlina (2013, p.3) teori kesiapan dalam suatu
mungkin demi
perubahan dikaitkan ke dalam penelitian ini dapat
kepentingan
organisasi)
dan
loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota
dilihat dari :
organisasi) yang dinyatakan pegawai terhadap
1. Isi yaitu apa yang berubah, perubahan yang
organisasinya (Steers ,1985 dalam Fauzan, 2013).
dimaksud
dalam
penelitian
ini
adalah
Untuk dapat mengimplementasikan basis
perubahan dari sistem akuntansi berbasis kas
akrual yang pada dasarnya adalah hal yang baru
menuju akrual (PP No.24 Tahun 2005)
dalam
menjadi sistem akuntansi berbasis akrual
proses
keuangan
pengelolaan
pemerintah
dan
Indonesia,
pelaporan dibutuhkan
penuh.
komitmen yang baik dari para individu terutama
2. Proses
pimpinan. Hal ini dapat dibuktikan dengan selalu
yaitu
bagaimana
perubahan
diimplementasikan.
mengikuti perkembangan informasi atas proses itu
3. Individu dimana penilaiannya dilihat dari
sendiri dan memberikan dukungan penuh bagi
karakteristik mereka yang diminta untuk
para pengelola anggaran di lingkungannya untuk
berubah.
mendapatkan informasi dengan cara mengikuti berbagai
kegiatan
yang
dapat
Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis
mendukung
akrual di lingkungan pemerintahan, baik pusat
terlaksananya implementasi akuntansi berbasi
maupun daerah, banyak persiapan yang harus
akrual. Tanpa komitmen yang kuat dari organisasi
dilakukan, baik secara internal maupun eksternal.
maka perubahan dari suatu sistem akan sangat
Sesuai dengan tujuan utama dari penerapan
sulit untuk dijalankan.
akuntansi berbasis akrual ini yaitu menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih transparan dan
Kesiapan Instansi Pemerintah dalam Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Armenakiset et.al dalam Wiyono (2008:2) mendefinisikan kesiapan adalah sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Resistance 91 -
Volume 5, No. 4, November 2016
akuntabel. Seluruh instansi pemerintahan, baik yang mengelola APBN maupun APBD harus siap dengan segala perubahan yang terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan bagi satuan kerja (satker) pengelola APBN adalah mengikuti perkembangan, informasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kementerian Keuangan.
kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan Analisis
Hipotesis H1 : Kapasitas SDM, penggunaan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam
Regresi
Linear
Berganda.
Secara
matematis alat ukur regresi linear berganda diformulasikan sebagai berikut: Y=
penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual
Dimana Y adalah kesiapan Instansi Pemerintahan
H2 : Kapasitas SDM berpengaruh terhadap
dalam Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan
kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan
Berbasis Akrual, α
sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual
adalah koefisien arah regresi untuk kapasitas
H3
informasi
sumber daya manusia (X1), Penggunaan Teknologi
instansi
Informasi (X2) , Komitmen Organisasi (X3) dan ɛ
:
Penggunaan
berpengaruh
teknologi
terhadap
kesiapan
pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi
adalah konstanta, β1...... β3
adalah épsilon (error terms).
pemerintah berbasis akrual H4 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam
penelitian
ini
kuesioner
yang
disebarkan sebanyak 80 kuesioner dan yang kembali berjumlah 75 kuesioner yaitu sebesar 93,75 % dari total kuesioner yang disebarkan.
METODE PENELITIAN
Pendekatan
Dari total yang telah dikembalikan semuanya
yang
digunakan
dalam
dapat digunakan dalam pengolahan data.
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini merupakan menguji hipotesis
Hasil Pengujian Hipotesis
dengan jenis investigasi yang digunakan yaitu
Pengaruh Kapasitas SDM, Penggunaan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kesiapan Instansi Pemerintah dalam Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
studi kausalitas. Horizon waktu yang digunakan adalah one short-study atau cross-sectional. Penelitian ini menggunakan metode sensus karena
Pengujian secara simultan dilakukan untuk
seluruh populasi dijadikan unit analisis penelitian.
mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan
Sumber data yang digunakan dalam
variabel bebas terhadap variabel terikat yang
penelitian ini yaitu sumber data primer, yang
ditentukan
diperoleh melalui hasil kuesioner. Responden
hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.
dalam penelitian ini adalah semua pengelola
Koefisien determinasi pada intinya adalah untuk
anggaran
Kantor
menentukan besarnya presentase variasi variabel
Kementerian Agama Kota Banda Aceh dengan
terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel
jumlah responden 80 orang. Analisis data
bebas. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat
yang
ada
di
lingkungan
berdasarkan
rancangan
pengujian
dari nilai R Square, seperti yang tampak pada Volume 5, No. 4, November 2016
- 92
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bahwa nilai konstanta (α) sebesar 5,426 angka ini
tabel dibawah ini. Pada Tabel di atas menunjukkan nilai R Square
sebesar
0,363
yang
berarti
Hasil Koefisien Determinasi
bahwa
hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian
Model
R
1
,603a
ini adalah sedang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 36,3% perubahan variabel
R Square
Adjusted
Std. Error of
R Square
the Estimate
,336
3,952
,363
Sumber: Data primer diolah, (2015).
kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan
menunjukkan bahwa apabila kapasitas sumber
sistem akuntansi berbasis akrual dapat dijelaskan
daya manusia, penggunaan teknologi informasi
oleh ketiga variabel independen dalam penelitian
dan komitmen organisasi dianggap konstan, maka
ini
manusia,
besarnya kesiapan instansi pemerintah dalam
penggunaan teknologi informasi dan komitmen
penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di
organisasi, sedangkan sisanya 63,7% dijelaskan
lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota
oleh variabel lain diluar dari penelitian ini. (H1
Banda Aceh adalah sebesar 5,426.
yaitu
kapasitas
sumber
daya
diterima).
menguji serta menganalisis rumusan hipotesis
Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Kesiapan Instansi Pemerintah dalam Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
berdasarkan regresi. Hasil pengujian hipotesis
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
Pengujian
hipotesis
dilakukan
untuk
ditampilkan pada tabel di bawah ini:
bahwa kapasitas SDM yang ada pada satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota
Tabel Hasil Uji Regresi Model
Unstandardized Coefficients
Std. Error 5,426 1,559 B
(Constant) 1 Kapasitas ,342 SDM Penggunaan ,158 TI Komitmen ,177
Banda
Standardized Coefficients
T
Sig.
Aceh
berpengaruh
positif
terhadap
kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Beta 3,481
,001
Hasil tersebut dapat menjelaskan bahwa kapasitas SDM rata-rata sedang/cukup mampu dalam
,082
,451
4,167
,000
,294
,116
,537
,013
,281
,132
,630
,030
meningkatkan kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi
Sumber: Data primer diolah (2015)
berbasis
akrual
dengan koefisien kapasitas SDM sebesar 0,342, yang artinya setiap kenaikan 100% kapasitas
Berdasarkan
hasil
output
komputer
melalui
SDM
akan
menaikkan
kesiapan
instansi
a
program SPSS dari nilai coefficients di atas, maka dapat dijelaskan persamaan regresi berganda sebagai berikut: Y = 5,426+0,342X1+0,158X2+0,177X3
pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebesar 34,2% (H2 diterima). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ardiansyah (2012) yang menyimpulkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat 93 -
Volume 5, No. 4, November 2016
kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sistem akuntansi berbasis akrual.
Kesiapan Instansi Pemerintah dalam Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kesiapan Instansi Pemerintah dalam Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Hasil pengujian memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Hasil temuan tersebut dapat menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi yang ada pada satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh rata-rata tinggi dalam meningkatkan kesiapan instansi pemerintah dalam penerepan sistem akuntansi berbaasis akrual dengan koefisien regresi penggunaan teknologi informasi sebesar 0,158, artinya setiap kenaikan 100% penggunaan teknologi informasi akan menaikkan kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi
berbasis
akrual
Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmalia (2013) bahwa dengan menggunakan sumber
daya
manusia,
komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Hasil temuan tersebut
dapat
komitmen
menjelaskan
organisasi
bahwa
yang
ada
tingkat
di
Kantor
Kementerian Agama Kota Banda Aceh rata-rata tinggi dalam meningkatkan kesiapan instansi pemerintah dalam penerepan sistem akuntansi berbasis
akrual
dengan
koefisien
regresi
komitmen organisasi sebesar 0,177, artinya setiap kenaikan
100%
komitmen
organisasi
akan
menaikkan kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi
berbasis
akrual
sebesar 17,7%. (H4 diterima). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Putra dan Aryanto (2015) yang mengemukakan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh
sebesar 15,8%. (H3 diterima)
indikator
Hasil pengujian memperlihatkan bahwa
komitmen
organisasi, teknologi informasi dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang sudah siap untuk melaksanakan Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010. Namun
positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi
pemerintahan
berbasis
akrual
di
Kabupaten Badung Bali. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Ardiansyah (2012) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel komitmen organisasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.
hasil temuan ini berbeda dengan hasil temuan Kusuma (2013) yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan, dan ukuran satker tidak berpengaruh pada penerapan akuntansi akrual.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan dilakukan, kesimpulan
maka
analisis dapat
bahwa
data
yang
dirumuskan
kapasitas
sumber
telah suatu daya
manusia, penggunaan teknologi informasi dan komitmen
organisasi
berpengaruh
terhadap
kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan Pengaruh
Komitmen
Organisasi
terhadap Volume 5, No. 4, November 2016
- 94
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual
DAFTAR PUSTAKA
pada
Ardiansyah. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah dalam Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 (Studi pada KPPN Malang). Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya.
satuan
kerja
di
lingkungan
Kantor
Kementerian Agama Kota Banda Aceh, baik secara
simultan
maupun
parsial.
Dengan
keterbatasan instansi terhadap sumber daya manusia
yang
berlatarbelakang
pendidikan
akuntansi, maka pelatihan dan pembinaan secara berkala tetap dibutuhkan, sehingga para pengelola anggaran di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dapat memahami sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan sebaik-baiknya, agar sistem ini dapat diterapkan secara tepat dan benar dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan jumlah populasi yang lebih banyak, tidak hanya pada satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh saja tetapi juga untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Selanjutnya selain menyebarkan
Arliana, G. (2011). Implementasi Basis Akrual pada Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Kajian Fenomenologi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar. Skripsi. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Fauzan, R. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Pengendalian Intern Kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang. Jurnal Teknik Sipil Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala. Vol.2, 16-27. Halim, A., dan Kusufi, M.S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Halim, A., dan Kusufi, M.S. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta : Salemba Empat.
kuesioner, sebaiknya juga dilakukan wawancara secara tatap muka dengan para responden, sehingga
dapat
diperoleh
data
pendukung
tambahan untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat. Disarankan juga untuk mencoba menggunakan
variabel
lain
yang
dapat
dimungkinkan mempengaruhi kesiapan instansi pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.
Herlina, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP71 Tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2012). Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta : Salemba Empat. Kusuma, M.I.Y. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Kusuma, R.S. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan SAP Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember). Skripsi. Jember :
95 -
Volume 5, No. 4, November 2016
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
Fakultas
Ekonomi
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Nawawi SDM. Putra, Y. D. dan Ariyanto, D. (2015). FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.Vol. 13(1), 14-32. Rahmalia, A. (2013). Analisis Kesiapan Penerapan PP No. 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang. Jurnal Ekonomi Universitas Binadarma. Vol.18(2), 13-27. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Simanjuntak, B. H. (2010). Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Sektor Pemerintahan Di Indonesia disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta, 9 Desember. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfa Beta. Wiyono, A.S. (2008). Hubungan Kepemimpinan dengan Kesiapan Implementasi Knowledge Management dalam Organisasi. Jurnal. Web: http:// rianadrianto. files.wordpress.com/2008/06/kepemimpina n-dan-kesiapan-km.pdf. Diakses 10 Oktober 2014. Yani, A. (2009). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
________________, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ________________, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. ________________, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. ________________, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Ritonga, R. (2006). Kas Basis Vs Akrual Basis. Jurnal. Web : http://sumut.kemenag.go.id/. Diakses 10 Oktober 2014. Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2(2): 138–150. Sekaran, U. (2003). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Terjemahan Yon, Kwan. Jakarta: Salemba Empat. Simanjuntak, B.H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol.1.1-15 Volume 5, No. 4, November 2016
- 96
