ISSN 2302-0164 pp. 77- 86
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
10 Pages
PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI DI SKPK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA) Rizky Rasmana Hanafiah, Syukriy Abdullah2, Mulia Saputra. 1)
Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Staf Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
2,)
Abstract: This study is aimed to examine the effect of accountability, transparency, human resource capacity, and internal control in North Aceh District Government SKPK either jointly or individually. The population in this study are all SKPK in North Aceh municipality by 63 SKPK by the number of respondents consisted of 189 by Budget Users (PA), Financial Administration Officer (KDP) and the Spending Treasurer. The data used primary data collected from respondents through the questionnaire, to the test data to test the validity, reliability test and test hypotheses. Data were analyzed with the method of analysis used is multiple linear regression. The results showed that accountability, transparency, human resource capacity, and the effect on the internal control of financial management in the North Aceh district government SKPK either jointly or individually. Keywords: Accountability, transparency, human resources capacity, internal audit and management finance. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan intern di SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara baik secara bersamasama maupun individu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPK dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar 63 SKPK dengan jumlah responden 189 dengan terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran. Data yang digunakan data primer yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, untuk pengujian data dilakukan uji validitas, uji realibilitas dan uji hipotesis. Data kemudian dianalisis dengan Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara baik secara bersama-sama maupun individu. Kata Kunci: Akuntabilitas, transparansi, kapasitas SDM, pengawasan intern, dan pengelolaan keuangan.
terkait dengan seberapa besar Satuan Kerja
PENDAHULUAN Suatu
daerah
otonom
yang
mampu
Perangkat Kabupaten (SKPK) yang merupakan
menyelenggarakan otonomi daerahnya memiliki
perpanjangan
ciri dari kemampuan di bidang keuangan daerah
melaksanakan
(Bisma
melaksanakan
et
al,
2010).
Menurut
Peraturan
pemerintah
daerah
pemerintahan elemen-elemen
dalam mampu
manajemen
Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan
keuangan daerah. Bila pengelolaan keuangan
Keuangan Daerah adalah “keseluruhan kegiatan
daerah tidak dilaksanakan dengan baik, maka
yang
pelaksanaan,
akibatnya akan membuka peluang terjadinya
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
korupsi yang berakibat akan menyengsarakan
dan pengawasan keuangan daerah”. Adapun
masyarakat didaerah tersebut.
meliputi
perencanaan,
pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini 77 -
Volume 5, No. 4, November 2016
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada
II. KAJIAN PUSTAKA
tahun 2009 dan 2010 Kabupaten Aceh Utara
Pengelolaan Keuangan Daerah
mendapatkan opini disclaimer, selanjutnya pada
Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
tahun 2011, 2012, 2013 dan terakhir pada tahun
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
2014 mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan
keuangan daerah adalah merupakan seluruh
Pengecualian) dari BPK RI.
Hal ini
rangkaian kegiatan dari pengelolaan keuangan
menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan dan
daerah/APBD oleh SKPK sebagai pengguna
perbaikan yang signifikan terhadap Laporan
keuangan daerah /APBD untuk pelayanan publik.
Pertanggungjawaban keuangan terhadap APBK
Adapun menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah
(BPK RI, 2014). Menjadi tugas Satuan Kerja
Nomor 58/2005 (ayat 1) tentang pengelolaan
Perangkat
keuangan daerah
Kabupaten
(SKPK)
untuk
“keuangan daerah dikelola
menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang
secara tertib, taat pada peraturan perundang-
baik, sehingga kinerja pengelolaan keuangan
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
harus dilakukan secara tertib sesuai dengan
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan, efisien, efektif,
asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
transparan
masyarakat”.
dan
bertanggungjawab
dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan (Safwan, 2013). Terdapat
Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah, karena
beberapa
faktor
yang
daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan
mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah
berkuasa
diantaranya pada penelitian ini faktor yang
kebesarannya
diperkirakan
tergantung pada cara pengelolaan keungannya.
mempengaruhi
pengelolaan
serta
mampu
atau
Darise
mengembangkan
menjadi
tidak
(2009:2)
berdaya
keuangan daerah menggunakan akuntabilitas,
Menurut
transparansi, kualitas sumber daya manusia, dan
pengelolaan
pengawasan intern. Oleh karena itu, tujuan
dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi
penelitian ini adalah menguji pengaruh hipotesis
daerah dan sumbangan besar dalam upaya
yang dikembangkan berdasarkan teori-teori dan
perwujudan good governance”.
keuangan
daerah
“keberhasilan mempunyai
penelitian terdahulu serta mendapatkan bukti empiris mengenai akuntabilitas, transparansi, kapasitas
sumber
daya
manusia,
Akuntabilitas
dan
Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-
pengendalian intern pada SKPK Pemerintah
lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada
Kabupaten Aceh Utara.
pertanggungjawaban bukan
hanya
horizontal
(masyarakat)
pertanggungjawaban
vertikal
(otoritas yang lebih tinggi) (Turner dan Hulme, 1997). Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Volume 5, No. 4, November 2016
- 78
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Keuangan Negara menyebutkan salah satu upaya
akurat, benar dan tidak menyesatkan dengan
konkrit untuk mewujudkan transparansi dan
memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik
akuntabilitas
negara
dan non elektronik mengenai laporan keuangan.
laporan
Laporan keuangan memang merupakan salah satu
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang
hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan
memenuhi
waktu dan
publik. Dan ini berarti laporan keuangan yang
disusun dengan mengikuti standar akuntansi
disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas
pemerintah yang telah diterima secara umum.
dan transparansi.
pengelolaan
adalah
keuangan
penyampaian
prinsip-prinsip tepat
Sedangkan menurut Sulistiyani et al. (2003)
Pemerintah
Pasal
4
Peraturan
Pemerintah Nomor 56/2005 tentang Sistem
Pemerintah yang memiliki ciri–ciri sebagai
Informasi Keuangan Daerah menginformasikan
berikut:
informasi
keuangan daerah terdiri dari: (1)APBD dan
penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat
realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
kepada masyarakat, (2) mampu memberikan
(2) Neraca daerah; (3) Laporan arus kas; (4)
pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3)
Catatan atas laporan keuangan daerah; (5) Dana
mampu memberikan ruang bagi masyarakat
dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan; (6)
untuk terlibat dalam proses pembangunan dan
Laporan keuangan perusahaan daerah; (7) Data
pemerintahan, (4) mampu menjelaskan dan
yang berkaitan dengan kebutuhan fiskan dan
mempertanggungjawabkan
kapasitas fiskal daerah. Sistem yang transparan
mampu
akuntabel
menurut
adalah
(1)
yang
Adapun
menyajikan
setiap
kebijakan
publik secara proporsional, dan (5) adanya saran
mememiliki
bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.
pengambilan keputusan publik dan adanya
Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat
saluran komunikasi yang terbuka antara berbagai
dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan
stakeholders dengan aksebilitasi yang baik
program dan kegiatan pemerintah.
terhadap dibangun
sumber
yang
informasi.
berdasarkan
jelas
dalam
Transparansi
kebebasan
untuk
memperoleh informasi. Proses kelembagaan, dan
Transparansi Dalam ranah keuangan publik, Pasal 7 Undang-undang
prosedur
Nomor
14/2008
tentang
informasi tersedia secara langsung terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan “badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada
kewenangannya
Kapasitas sumber daya manusia adalah
kepada
kemampuan seseorang atau individu, suatu
pemohon informasi publik, selain informasi yang
organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk
dikecualikan sesuai dengan ketentuan”. Badan
melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya
publik waijb menyediakan informasi publik yang
untuk mencapai tujuannya secara efektif dan
79 -
dibawah
Kapasitas Sumber Daya Manusia
Volume 5, No. 4, November 2016
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala efisien (Karmila, 2013). Kapasitasnya harus
yang telah ditetapkan secara efektif dan
dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai
efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik”.
(output) dan hasil-hasil (outcomes). Menurut Tjiptoherijanto
dalam
Widyaningrum
dan
Pengawasan menilai
sistem
intern
bertujuan
pengendalian
untuk
manajemen,
Rahmawati (2010), “untuk menilai kinerja dan
efisiensi dan efektifitas, transparan, akuntabel
kualitas kapasitas sumber daya manusia dalam
serta bersih bebas dari praktik korupsi, kolusi dan
melaksanakan suatu fungsi, termasuk akutansi,
nepotisme dari suatu pelaksanaan tugas pokok
dapat dilihat dari level of responsibility dan
dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan
kompetensi sumber daya tersebut”. Tanggung
perundang-undangan dalam rangka perbaikan
jawab dapat dilihat dari penjelasan pembagian
dan atau peningkatan kinerja demi terwujudnya
tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) jabatan yang
good governance dan clean government (Mifti, et
jelas, Tanpa adanya penjelasan tupoksi jabatan
al., 2009). Adapun pada Peraturan Menteri
yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat
Pemberdayaan Aparatur negara (PERMENPAN)
melaksanakan tugasnya dengan baik.
Nomor 5/2008 pengawasan yang berasal dari
Adapun
menurut
Hevesi
dalam
intern
organisasi
pemerintahan
Winidyaningrum (2010) “kompetensi merupakan
Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu dilaksanakan oleh
suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki
Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge)
untuk
kepentingan
dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan
dalam
melaksanakan
suatu pekerjaan”. Tingkat kompetensi dapat
kinerja unit organisasi yang ada di dalam
dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-
kepemimpinannya.
Gubernur/Bupati/Walikota pemantauan
terhadap
pelatihan dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.
III. METODE PENELITIAN Penelitain ini dilakukan pada SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini
Pengawasan Intern Menurut Pasal 1 PP Nomor 60/2008
bertujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
bersifat kausalitas dengan berusaha melihat
menyebutkan pengawasan intern adalah
pengaruh akuntabilitas, transparansi, kapasitas
“Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
sumber daya manusia, dan pengawasan intern
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap pengelolaan keuangan daerah pada
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
organisasi
Horizon
dalam
rangka
memberikan
waktu
yang
digunakan
dalam
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan
pengumpulan data adalah one shoot yaitu dimana
telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur
data
dikumpulkan
dalam
periode
Volume 5, No. 4, November 2016
tertentu - 80
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ ε
(Sekaran, 2006:177) dengan cara pengumpulan kuesioner
dari
masing-masing
pengguna
anggaran SKPK.
Dimana: Y
Adapun unit analisis yang digunakan
= Pengelolaan Keuangan Daerah
β1,β2,β3,β4
= Koefisien regresi
adalah tingkat organisasi yaitu 63 SKPK pada
X
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Adapun
X2
= Transparansi
teknik pengumpulan data pada penelitian ini
X3
= Kapasitas sumber daya manusia
adalah teknik kuesioner dan dokumentasi. Data
X4
= Pengawasan Intern
yang diambil atau diwawancarai untuk 1 SKPK 3
ε
= error term
responden diantaranya Pengguna Anggaran (PA),
= Akuntabilitas
Untuk
menguji
pengaruh
variabel
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan
independen akuntabilitas (X1), transparansi (X2),
Bendahara Pengeluaran di 63 SKPD dengan
kapasitas sumber daya manusia (X3), dan
jumlah
responden 189, teknik dokumentasi
pengawasan intern (X4) baik secara bersama-
dilakukan dengan mengidentifikasi dan menelaah
sama maupun individu terhadap pengelolaan
buku, artikel dan jurnal akuntansi, Peraturan
keuangan daerah (Y) yaitu dilakukan uji validitas,
Pemerintah,
uji reabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji
sumber
online
yang
berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti.
normalitas,
Model skala sikap yang digunakan dalam
uji
heterokedasitas
dan
uji
multikolinearitas.
penelitian ini adalah skala likert dengan interval 5 point dengan interval 1 sampai 5 dari tingkat sangat
setuju
sampai
IV. HASIL PENELITIAN DAN
ketidaksetujuannya.
Kuesioner yang telah diisi oleh responden
PEMBAHASAN Hasil Pengujian Hipotesis
selanjutnya dianalisis melalui program SPSS
Rentang waktu pengisian kuesioner adalah
(Statistical Package for Social Science). Teknik
selama 21 hari sejak kuesioner didistribusikan
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
pada tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan
adalah regresi linier berganda yang bertujuan
tanggal 28 February 2016. Adapun kuesioner
untuk
akuntabilitas,
yang diedarkan kepada responden sebanyak 189,
transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan
dengan tingkat pengembalian sebanyak 166
pengawasan intern baik secara bersama-sama
(87%) kuesioner. Hasil pengujian hipotesis
maupun individu.
dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada
menguji
pengaruh
Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
81 -
Volume 5, No. 4, November 2016
Tabel
4.1.
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Hipotesis Coefficientsa Unstandardized Coefficients B Std. Error ,156 ,864 ,090 ,123 ,106 ,071
Model (Constant) X4 X3 1 X2 X1 Koefisien Korelasi Koefisien Determinasi Adjust R Squered
Standardized Coefficients Beta ,073 ,142
,136
,097
,139
,597
,085
,694
Collinearity Statistics
t
Sig.
Tolerance
VIF
,180 ,736 1,48 5 1,40 6 7,00 5
,857 ,465 ,143
,914 ,980
1,095 1,020
,165
,919
1,088
,000
,911
1,098
= 0,693 = 0,481 = 0,445
Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: Y = 0,156 + 0,597X1 + 0,136X2 + 0,106X3 + 0,090X4 + ε
terhadap variabel Artinya SDM,
dependen
akuntabilitas, dan
sebesar
transparansi,
pengawasan
intern
69,3%. kapasitas
mempunyai
hubungan dengan pengelolaan keuangan daerah
Dari persamaan tersebut diketahui konstanta
sebesar 69,3%.
sebesar 0,156 bermakna bahwa jika variabel
Selanjutnya pengaruh secara bersama-sama
akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya
ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R2)
manusia,
sebesar
dan
pengawasan
intern
dianggap
0,481,
artinya
bahwa
pengelolaan
konstanta, maka besarnya nilai pengelolaan
keuangan 48,1 dipengaruhi oleh kejelasan sasaran
keuangan daerah adalah sebesar 0,156 pada satuan
anggaran,
skala likert.
pengawasan intern sebesar 48,1%, selebihnya
Pengaruh Kapasitas Pengawasan
Akuntabilitas, Sumber Intern
Daya
Transparansi, Manusia,
terhadap
dan
Pengelolaan
keuangan,
dan
sebesar 51,9% disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini
menunjukkan
bahwa
semakin
baik
akuntabilitas, transparansi, kapasitas SDM, dan
Keuangan Daerah Berdasarkan
akuntabilitas
hasil
pengujian
hipotesis
pengawasan intern maka akan meningkatkan
pertama menunjukkan nilai koefisien regresi i
pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah
(i=1,2,3,4) ≠ 0, artinya dapat dinyatakan bahwa
Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian ini sesuai
akuntabilitas, transparansi, kapasitas SDM, dan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Husni
pengawasan intern berpengaruh secara bersama-
(2010), Suparno (2012), Nursito (2014), dan
sama terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Kesuma (2013)
Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi (R) sebesar 0,693 menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen
Pengaruh
Akuntabilitas
terhadap
Pengelolaan Keuangan Daerah Volume 5, No. 4, November 2016
- 82
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Hasil
pengujian
menunjukkan
nilai
pengelolaan keuangan daerah.
koefisien regresi (β1) untuk variabel akuntabilitas adalah
sebesar
0,597.
Penentuan
hipotesis
menyebutkan jika β1≠ 0 : Ha diterima, artinya
Pengaruh
daerah.
Koefisien
regresi
(β1)
terhadap
Pengelolaan Keuangan Daerah
akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan
Transparansi
Hasil
pengujian
menunjukkan
nilai
koefisien regresi (β2) untuk variabel transparansi
akuntabilitas (X1) sebesar 0,597, artinya setiap
adalah
akuntabilitas naik 1 satuan pada skala interval,
menyebutkan jika β2≠ 0 : Ha diterima, artinya
maka
transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan
pengelolaan
keuangan
daerah
akan
sebesar
keuangan
meningkat 0,597 satuan pada skala interval.
0,136.
daerah.
Penentuan
Koefisien
hipotesis
regresi
(β2)
Implikasinya pada Pemerintah Kabupaten
transparansi (X2) sebesar 0,136, artinya setiap
Aceh Utara laporan keuangan merupakan salah
transparansi naik 1 satuan pada skala interval,
satu wujud dari akuntabilitas keuangan kegiatan
maka
pengelolaan
meningkat 0,136 satuan pada skala interval.
keuangan.
Laporan
keuangan
merupakan gambaran pencapaian pengelolaan
pengelolaan
keuangan
daerah
akan
Implikasinya Pemerintah Kabupaten Aceh
keuangan serta sebagai alat untuk menilai kinerja
Utara
dari pengelolaan keuangan. Laporan pengelolaan
pengelolaan keuangan daerah salah satunya
keuangan
Realiasai
melalui website Pemerintah Kabupaten Aceh
Laporan
Utara yang didalamnya terdapat informasi dari
Keuangan dan Laporan Arus Kas bagi SKPD yang
informasi perencanaan keuangan daerah sampai
melaksanakan fungsi penerimaan. Selain itu
pelaporan dan hasil pemeriksaan dari BPK.
SKPD
Anggaran,
berupa
Neraca,
Laporan
Catatan
Atas
SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga
berkewajiban
pengelolaan
melaporkan
keuangan
setiap
kemajuan
bulan
melalui
telah
melaksanakan
transparansi
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Suparno (2012) yang menunjukkan bahwa
transparansi
berpengaruh
signifikan
laporan pertanggungjawaban. Pelaporan pada
terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan
SKPK di Kabupaten Aceh Utara menggunakan
Zulfadli (2013) menunjukkan bahwa transparansi
perangkat aplikasi Sistem Informasi Manajemen
berpengaruh
Daerah (SIMDA).
keuangan daerah. Akan tetapi Siregar (2011)
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Siregar (2011) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas
keuangan
berpengaruh
positif
terhadap pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian Suparno
signifikan
terhadap
efektifitas
transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil
pengujian
menunjukkan
nilai
(2012) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas
koefisien regresi (β3) untuk variabel kapasitas
keuangan tidak berpengaruh siginifikan terhadap
sumber daya manusia adalah sebesar 0,106.
83 -
Volume 5, No. 4, November 2016
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Penentuan hipotesis menyebutkan jika β3≠0:Ha
Aceh Utara pengawasan intern yang dilaksanakan
diterima, artinya kapasitas sumber daya manusia
oleh Inspektorat saat ini semakin memperlihatkan
berpengaruh
keuangan
perannya dalam memberikan keyakinan yang
daerah. Koefisien regresi (β3) kapasitas sumber
memadai khususnya terhadap laporan keuangan
daya manusia (X3) sebesar 0,106, artinya setiap
yang disampaikan oleh Pemerintah kabupaten
kapasitas sumber daya manusia naik 1 satuan pada
Aceh Utara. Dalam Pasal 33 PP Nomor 8 Tahun
skala interval, maka pengelolaan keuangan daerah
2006
akan meningkat 0,106 satuan pada skala interval.
inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern
terhadap
pengelolaan
mengatur
tentang
adanya
kewajiban
Implikasinya pada Pemerintah Kabupaten
Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviuw atas
Aceh Utara kapasitas sumber daya aparatur
laporan keuangan. Hal tersebut bertujuan untuk
memiliki 11.906 orang, dengan jumlah aparatur
memberikan keyakinan yang memadai terhadap
berpendidikan Diploma IV (D4) berjumlah 50
laopran keuangan yang disajikan oleh Pemerintah
orang, strata 1 (S1) berjumlah 5.592 orang, dan
Daerah Kabupaten Aceh Utara.
strata 2 (S2) berjumlah 274 orang, adapun dilihat
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil
dari jumlah kuantitas Pemerintah Kabupaten Aceh
penelitian Tuasikal (2006), dan Suparno (2012)
Utara memiliki kapasitas SDM yang cukup untuk
yang menunjukkan bahwa pengawasan intern
menjalankan pemerintahan khususnya dibagian
berpengaruh
pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai
pengelolaan keuangan SKPD. Akan tetapi berbeda
dengan hasil penelitian Husni (2010) dan Nursito
dengan hasil penelitian Siregar (2011) yang
(2014) yang menunjukkan bahwa kualitas sumber
menunjukkan
daya manusia berpengaruh signifikan terhadap
berpengaruh
pengelolaan keuangan daerah.
pengelolaan APBD.
Pengaruh
Pengawasan
Intern
pengujian
terhadap
bahwa
efektivitas
pengawasan
secara
signifikan
tidak terhadap
terhadap
Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil
positif
V. KESIMPULAN DAN SARAN
menunjukkan
nilai
Seluruh
variabel
yang
diuji
dalam
koefisien regresi (β4) untuk variabel pengawasan
penelitian ini, yaitu: akuntabilitas, transparansi,
intern adalah sebesar 0,090. Penentuan hipotesis
kapasitas
menyebutkan jika β4≠ 0 : Ha diterima, artinya
berpengaruh
pengawasan
terhadap
daerah pada SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh
pengelolaan keuangan daerah. Koefisien regresi
Utara baik secara bersama-sama maupun individu.
(β4) pengawasan intern (X4) sebesar 0,090, artinya
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah
setiap pengawasan intern naik 1 satuan pada skala
kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada
interval, maka pengelolaan keuangan daerah akan
data
meningkat 0,090 satuan pada skala interval.
sehingga menimbulkan masalah jika jawaban
intern
berpengaruh
Implikasinya pada Pemerintah Kabupaten
yang
SDM,
dan
terhadap
pengawasan pengelolaan
dikumpulkan
melalui
intern
keuangan
kuesioner,
responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya. Volume 5, No. 4, November 2016
- 84
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Keadaan seperti ini merupakan hal yang tidak
pada tiap-tiap SKPK di Pemerintah Kabupaten
dapat dikendalikan karena diluar kemampuan
Aceh Utara. Selanjutnya, perlunya peningkatan
peneliti dan Penelitian ini hanya menggunakan
akan menyesuaikan analisis jabatan pada sektor
empat
mampu
keuangan sesuai dengan latar belakang pendidikan
menjelaskan pengelolaan keuangan daerah pada
mereka di jurusan keuangan sehingga dapat
SKPK di Kabupaten Aceh Utara sebesar 48,1%,
dengan
sedangkan
oleh
pemerintah daerah dan jika penyusunan laporan
variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam
keuangan pada masing-masing SKPK memiliki
penelitian
variabel
bebas
sisanya
ini.
penganggaran,
dan
belum
51,9%
Seperti gaya
organisasi,
regulasi
tekhnologi
informasi,
dijelaskan
cepat
memahami
sistem
keuangan
variabel
politik
latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda
kepemimpinan,
budaya
(tidak hanya berasal dari latar belakang ilmu
pemanfaatan
akuntansi) hendaknya dapat diberikan pembekalan
daerah,
SIMDA,
yang cukup mengenai dasar-dasar akuntansi.
kinerja SKPK, dan efektifitas penatausahaan
Selanjutnya, meningkatkan pengawasan intern
keuangan.
pada SKPK serta memperhatikan saran dan
Dari
pemanfaatan
kesimpulan
dan
keterbatasan
rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat
penelitian tersebut, maka saran praktis untuk
sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan
menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan
daerah pada SKPK di Pemerintah Kabupaten
daerah bagi akademis diantaranya Penelitian
Aceh Utara.
selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti komitmen
organisasi,
perencanaan
komitmen
anggaran,
pimpinan, melekat,
Bisma, I.D.G, dan Susanto, H. 2010. Evaluasi
kejelasan sasaran anggaran, peran teknologi
Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah
informasi,
diduga
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
pengelolaan
keuangan
Anggaran 2003-2007. GaneÇ Swara Edisi
SKPK.
Selain
penelitian
Khusus. Vol. 4 No.3: 75-86.
keuangan
dapat
value
berpengaruh daerah
pada
pengelolaan
for
pengawasan
DAFTAR PUSTAKA
money
terhadap
yang
itu
menambahkan
dengan variabel efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan kinerja.
Darise, N. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 2 Jakarta Barat: PT Indeks.
Adapun saran bagi praktisi adalah untuk
http://bandaaceh.bpk.go.id/wp-
dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah
content/uploads/2015/06/SIARAN-PERS-
pada SKPK di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ACEH-UTARA-2014.docx.
perlu benar-benar memperhatikan akuntabilitas dengan
melakukan
keuangan
evaluasi
SKPK. Selanjutnya,
pada
laporan
meningkatkan
publikasi tentang pengelolaan keuangan daerah 85 -
Volume 5, No. 4, November 2016
Karmila, A.T., dan Darlis, E. 2013. Pengaruh Kapasitas
Sumber
Daya
Manusia,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pengendalian Intern Akuntansi terhadap
Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Tesis.
Keterandalan
Banda Aceh: Program Pascasarjana
Pemerintah
Pelaporan Daerah
Keuangan
(Studi
pada
Universitas Syiah Kuala.
Pemerintah Provinsi Riau). Jurnal Sorot. Vol. 9 No. 1: 25-42
Sekaran, U. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Sulistiyani, A.T., dan Rosidah. 2003. Manajemen
Mifti, S., Lestariyo, N.B., dan Kowanda, A. 2009. Pengawasan Internal dan Kinerja. Jurnal
Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ekonomi Bisnis. Vol. 14. No. 3: 114-124. Turner, M., dan David H. 1997. Governance, Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Administration,
and
Development.
London: MacMillan Press.
Daerah. Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. 2010. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun
2005
tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Pengaruh
Kapasitas
Informasi terhadap Keterandalan dan
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 14 2008
Daya
Manusia dan Pemanfaatan Teknologi
Ketepatwaktuan
Tahun
Sumber
tentang
Pelaporan
Keuangan
Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening
Pengendalian
Akuntansi.
Simposium
Intern Nasional
Akuntansi XII Purwokerto:
Keterbukaan
Informasi Publik.
Republik
Indonesia,
Peraturan
Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara No. 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Safwan.
2014.
Pengaruh
Kompetensi
dan
Motivasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Volume 5, No. 4, November 2016
- 86
