ISSN 2302-0164 pp. 1- 10
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
10 Pages
PENGARUH EFEKTIVITAS PENGAWASAN, FREKUENSI PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN INSPEKTORAT TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PEMERINTAH ACEH PADA PROVINSI ACEH Amar Agensyah1, 2Darwanis, Mulia Syahputra. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2, ) Staf Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 1)
Abstract: This study aimed to examine the effect of the effectiveness of supervision, frequency of inspection and follow-up the findings of the Inspektorat either simultaneously or partially on the performance of the Aceh Government work units in Aceh province. Research was conducted on all of the Aceh Government work units in Aceh provincial government. The study population was 45 of the Aceh Government work units. Sources of data in this study are primary data obtained from questionnaires by testing using multiple linear regression. Data analysis was performed using SPSS (Statistical Package for Social Science). The results showed that the effectiveness of supervision, frequency of inspection and follow-up the findings of the Inspektorat have affect for the performance of the Aceh Government work units. Keywords: the effectiveness of supervision, frequency of inspection, follow-up the findings of the Inspektorat, performance of the Aceh Government work units. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas pengawasan, frekuensi pemeriksaan dan tindak lanjut temuan Inspektorat baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kinerja satuan kerja Pemerintah Aceh pada Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan pada seluruh satuan kerja Pemerintah Aceh di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh. Populasi penelitian ini adalah 45 satuan kerja Pemerintah Aceh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuisioner dengan pengujian menggunakan regresi linier berganda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science).Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan, frekuensi pemeriksaan dan tindak lanjut temuan Inspektorat berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kinerja satuan kerja Pemerintah Aceh. Kata Kunci: Efektivitas pengawasan, frekuensi pemeriksaan, tindak lanjut temuanInspektorat, kinerja satuan kerja Pemerintah Aceh.
PENDAHULUAN
yang baik bagi suatu organisasi dicapai “ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi
Desentralisasi dan otonomi daerah pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 di Indonesia melibatkan semua administrasi pemerintah daerah dan serangkaian wewenang dan tanggung jawab
dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah”.
yang luas, sehingga diperlukan kinerja yang baik untuk mendukung hal itu. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hariyanto et al, (2007:211) kinerja 1-
Volume 5, No. 4, November 2016
Secara nasional, kinerja pemerintah daerah dalam
lima
tahun
terakhir
ini
mengalami
peningkatan, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pemerintah daerah yang mendapat nilai B pada hasil penilaian Akuntabilitas kinerja Pemerintah (AKIP) tahun 2013 oleh Kementrian
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pendayagunaan
Aparatur
Negara
(Warta
pengawasan vol. XX, 2013).
yang telah ditetapkan itu dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan pengawasan. Pengawasan
Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja
dilingkungan pemerintah provinsi dilaksanakan
pemerintah Provinsi mengalami peningkatan,
oleh Inspektorat provinsi yang bertanggungjawab
namun berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja
langsung kepada Gurbenur dan pengawasan
satuan kerja Pemerintah Aceh tahun 2013 masih
dilingkungan
belum sesuai dengan harapan, dimana masih
dilakukan oleh inspektorat kabupaten/kota yang
terdapat kegiatan yang tidak mencapai target
bertanggungjawab
kinerja, seperti pada sasaran kinerja meningkatnya
Bupati/Walikota (Perturan Pemerintah no 60
tata kelola pemerintahan yang good governance
Tahun 2008).
dan clean government, persentase penurunan
pemerintah
kabupaten/kota
langsung
kepada
Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk
indikasi penyimpangan anggaran sangat rendah,
menghindari
begitu juga dengan peningkatan nilai sistem
penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan
akuntabilitas
yang
kinerja
Pemerintah
penyelesaian tindak lanjut
Aceh,
pengawasan
dan
akan
diharapkan
adanya
dicapai, dapat
kemungkinan
melalui
membantu
pengawasan melaksanakan
penurunan temuan kerugian daerah. Selain itu,
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai
penyerapan anggaran juga masih belum maksimal,
tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan
alokasi anggaran tahun 2013 adalah sebesar Rp.
efisien (Simatupang dan Puji, 2004).
9.711.938.653.801,-
realisasinya
8.757.321.935.052,-.
Ada
sebesar sebesar
Rp.
Hal ini dibuktikan oleh Prihartono (2009)
Rp.
dan Widanarto (2012) yang mengemukakan
954.616.718.748,- anggaran yang tidak terpakai,
bahwa
artinya
terhadap
ada
kegiatan
sebesar
yang
tidak
Rp.
954.616.718.748,-
terlaksana
(LAKIP
Pemerintah Aceh, 2013).
pengawasan kinerja
berpengaruh
pada
signifikan
Pemerintah
Daerah.
Sementara, Tuasikal (2011) menyimpulkan bahwa secara parsial pengawasan internal dan eksternal
Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan
tidak bepengaruh terhadap kinerja unit satuan
Pemerintah Aceh untuk tahun anggaran, 2013 dan
kerja
2014
pengecualian.
simultan berpengaruh relatif rendah terhadap
Pengecualian itu terkait temuan ketidak sesuaian
kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah.
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, temuan
Kinerja satuan kerja perangkat daerah dipengaruhi
terhadap kelemahan dalam Sistem Pengendalian
oleh efektivitas pelaksanaan pengawasan internal,
Intern dan
semakin efektif
adalah
wajar
dengan
termuan terkait ketidakpatuhan
pemerintah
daerah,
meskipun
secara
pengawasan internal, maka
terhadap peraturan perundang-undangan. (BPK RI
semakian baik kinerja satuan kerja perangkat
Opini WDP Laporan Keuangan Pemerintah Aceh
daerah. Pelaksanaan pengawasan internal meliputi
Tahun 2013 dan 2014).
perencaan audit, pelaksanaan audit, dan tindak
Upaya agar target kinerja pemerintah daerah
lanjut hasil temuan audit. (Putri et al, 2013). Volume 5, No. 4, November 2016
-2
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Audit
performance
seharusnya
atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya
dilakukan secara regular seperti pada audit
sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan
konvensional sehingga seberapa efisien, ekonomis
kepadanya. Kinerja adalah gambaran mengenai
dan efektivitas suatu organisasi dapat ditelaah dari
tingkat
waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan
kegiatan/program/kebijaksanaan
suatu unit atau instansi pemerintahan (Suhayati:
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi
2012). Penelitian yang dilakukan oleh Lubis
organisasi yang tertuang dalam perumusan skema
(2011) menunjukkan bahwa frekuensi audit atas
(strategic planning) suatu organisasi, secara
laporan keuangan dan peran auditor internal
umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja
pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap
merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh
keandalan
organisasi
pengendalian
juga
internal
pemerintah
Provinsi Aceh.
pencapaian
dalam
pelaksanaan
periode
suatu dalam
tertentu
(Bastian,
2009:392).
Wujud akhir dari proses pemeriksaan adalah
Menurut Lembaga Administrasi Negara
tindak lanjut. Tindak Lanjut sebagai salah satu
Republik Indonesia (LAN RI) (2003) kinerja
hasil akhir pemeriksaan adalah penting, karena
instansi
tanpa tindak lanjut aktivitas pemeriksaan menjadi
mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun
tidak efektif (Hariyanto, et al, 2007:216). Sesuai
tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari
dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihartono
visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang
(2009) dan Putri, et al, (2013) yang membutikan
mengindikasikan
bahwa Tindak Lanjut Temuan Audit berpangaruh
kegagalan peaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
terhadap kinerja. Sejalan dengan hasil penelitian
dengan program dan kebijaksanaan yang telah
tersebut.
ditetapkan”.
Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian
Pemerintah Efektivitas
Aceh
dengan
judul
Pengawasan,
“Pengaruh Frekuensi
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Temuan
tingkat
atau
aktivitas
efektivitas
telah
3-
Volume 5, No. 4, November 2016
mencapai
merupakan
mengatakan bahwa
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh individu
dan
tujuannya, apakah pelaksanaan suatu program
(Bayangkara,
Kinerja merupakan hasil kerja secara
keberhasilan
keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai
Pemerintah Aceh pada Provinsi Aceh”.
Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah
“gambaran
Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat
Inspektorat Terhadap Kinerja Satuan Kerja
KAJIANPUSTAKA
merupakan
Efektivitas Pengawasan
ini akan meneliti peran Inspektorat Aceh dalam menjaga dan mengawasi kinerja satuan kerja
pemerintah
ukuran
2011:14).
tujuannya, dari
Mardiasmo
output (2002:4)
“Efektivitas: merupakan
tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output”. Sedangkan
menurut
Akmal
(2008
:
47), ”efektivitas adalah pencapaian usaha jika
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sesuai dengan rencananya (doing the right things)
menurut katagori frekuensi audit, yang akan
atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi
menunjukan unit mana yang akan diaudit lebih
hasil”.
jarang minsalnya dua tahun sekali, mana yang
Pendapat Sarwoto (2010 : 28), pengawasan yang efektif yaitu : 1) 2)
3) 4)
5)
6) 7)
mana yang lebih sering, minsalnya dua kali
Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami. Terpusat, dengan memutuskan pada bidangbidang penyimpangan yang paling sering terjadi. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi.
Frekuensi Pemeriksaan Sebagai
upaya
diaudit secara normal yaitu setahun sekali dan setahun”. Tindak Lanjut Menurut Rai, 2008:204 “Tindak lanjut adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada auditee. Tindak lanjut audit merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan
auditee
memaksimalkan
melaksanakan
rekomendasi audit”.
KERANGKA PEMIKIRAN Pengaruh Efektivitas Pengawasan Inspektorat terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh Terkait
untuk
dalam
pengawasan
dengan terhadap
pengaruh kinerja
efektivitas
satuan
kerja
manfaat pemeriksaan dan juga bertujuan untuk
Pemerintah Aceh, terdapat penelitian sebelumnya
menekan biaya yang harus dikeluarkan atas
yang dapat dijadikan gambaran, yaitu penilitian
pelaksanaan pemeriksaan itu, perlu adanya suatu
yang dilakukan oleh Gosal (2012) hasil penelitian
penetapan prioritas terhadap unit kerja yang akan
menunjukan
sering diperiksa, biasanya unit yang dimaksud
pengawasan
adalah unit kerja yang memiliki kegiatan-kegiatan
Manado atas penyelenggaraan pemerintah daerah
yang
atau
belum efektif dapat menunjang kinerja pemerintah
berpotensi tidak berjalan sesuai rencana. BPKP
daerah Kota Manado. Dan penelitian lainnya
(2011, 62) menyatakan, “auditi yang mempunyai
dilakukan oleh Widanarto (2012), dengan hasil
ukuran risiko sangat tinggi diperiksa lebih sering
penelitian
dan lebih dalam dibandingkan dengan auditi yang
internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota
berisiko lebih rendah”.
Bandung
unit
berisiko
gagal
mencapai
target
bahwa oleh
Inspektorat
menunjukan
dan
pelaksanaan Daerah
bahwa
pengawasan
fungsi Kota
pengawasan
eksternal
yang
Menurut Tampubolon (2006,89), “auditee
dilakukan oleh DPR Kota Bandung berpengaruh
dirating
cukup kuat secara bersama-sama terhadap kinerja
diindetifikasi,
sesuai untuk
dengan
risiko
menempatkan
yang mereka
Volume 5, No. 4, November 2016
-4
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pemerintah Kota Bandung.
Berdasarkan
Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Inspektorat terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh Terkait pemeriksaan
dengan terhadap
pengaruh kinerja
frekuensi
satuan
uraian
tersebut,
skema
kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. Efektivitas Pengawasan
kerja
Pemerintah Aceh, terdapat penelitian sebelumnya
Frekuensi Pemeriksaan
Kinerja SKPA
yang dapat dijadikan gambaran, yaitu penilitian yang dilakukan oleh Lubis, (2011) dengan hasil penelitian menunjukan bahwa frekuensi audit atas laporan keuangan dan peran auditor internal pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap keandalan
pengendalian
intern
pemerintah
Provinsi Aceh. Dan penelitian yang dilakukan oleh Yadnyana (2010), dengan hasil penelitin menunjukan
frekuensi
audit
atas
laporan
keuangan historis berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan struktur pengendalian intern pada perusahaan di Kota Denpasar.
Tindak Lanjut
Hipotesis Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : 1. Efektivitas pengawasanberpengaruh terhadap kinerja satuan kerja Pemerintah Aceh. 2. Frekuensi pemeriksaan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja Pemerintah Aceh. 3. Tindak lanjut temuan Inspektoratberpengaruh terhadap kinerja satuan kerja Pemerintah Aceh.
Pengaruh Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh
METODE PENELITIAN
Terkait dengan pengaruh tindak lanjut
Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis
temuan hasil pemeriksaan terhadap kinerja satuan
yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel
kerja
penelitian
efektivitas pengawasan, frekuensi pemeriksaan
sebelumnya yang dapat dijadikan gambaran, yaitu
dan tindak lanjut temuan Inspektorat terhadap
penilitian yang dilakukan olehPrihartono, SH
kinerja satuan kerja pemerintah Aceh. Jenis
(2009) dengan hasil penelitian menunjukkan
penelitian yang digunakan adalah hyphotesis
bahwa tindak lanjut temuan audit Inspektorat
testing research, unit analisis yang digunakan
Jendral Departemen Pertanian berpengaruh secara
adalah organisasi dan horizon waktu yang
signifikan terhadap kinerja Departemen Pertanian.
digunakan adalah cross-sectional.Populasi dalam
Dan penelitian oleh Putri et al. (2013) dengan
penelitian
hasil penelitian menunjukan bahwa tindak lanjut
pemerintah Aceh, oleh karena itu penelitian ini
temuan hasil audit berpengaruh terhadap kinerja
menggunakan metode sensus. Sumber data dalam
SKPD Kota Sawahlunto.
penelitian ini adalah data primer, dan teknik
pemerintah
Aceh,
terdapat
ini
yaitu
seluruh
satuan
kerja
pengumpulan data yang digunakan adalahstudi 5-
Volume 5, No. 4, November 2016
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala lapangan dan studi kepustakaan.
kerja Pemerintah Aceh dengan jumlah responden
Analisis data menggunakan SPSS. Terhadap data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dilakukan uji validitas, uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing item dalam instrumen penelitian
mampu
ditetapkan
dalam
mengukur
variabel
penelitian,yang
yang
sebanyak 90 responden yang terdiri dari kepala dan
sekretaris
seluruh
dinas/badan/kantorPemerintah Aceh. Uji Validitas Uji pengujian validitas secara rinci ditampilkan dalam Tabel 4.1. Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data
dilakukan
dengan menggunakan koefisien Pearson ProductVariabel
Moment.
di
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui
Nilai Item Koefisien Kritis r Perny Korelasi ataan (N-2)
Ket
apabila
A1
0,492
Valid
reliabilitas
A2
0,643
Valid
dilakukan dengan menghitung besarnya nilai
A3
0,429
Valid
A4
0,499
Valid
A5
0,484
A6
0,609
Valid
pengujian
A7
0,497
Valid
hipotesis menggunakan analisis regresi linier
A8
0,690
Valid
berganda yang merupakan teknik statistik yang
A9
0,672
Valid
B1
0,474
Valid
B2
0,447
Valid
B3
0,390
Valid
B4
0,351
Valid
B5
0,523
Valid
B6
0,432
B7
0,234
Valid
B8
0,274
Valid
B9
0,351
Valid
B10
0,556
Valid
B11
0,526
Valid
hasil
pengukuran
dilakukan
relatif
pengujian
konsisten
ulang.
Uji
cronbach’s alpha. Instrumen dalam penelitian dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s alpha > 0,6 maka kuisioner tersebut dikatakan reliable
Kinerja SKPA
(Sarjono dan Julianita 2011:45). Teknik
analisis
data
pada
digunakan untuk menguji pengaruh antara dua
0,196
Valid
atau lebih variabel dan untuk melihat pengaruh secara parsial dan simultan. Persamaan model empiris yang digunakan dalam meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu: Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε Dimana Y adalah kinerja satuan kerja pemerintah Aceh, α adalah konstanta, β1,2,3adalah koefisien
Efektivitas Pengawas an
0,196
Valid
regresi, X1 adalah efektivitas pengawasan, X2 adalah frekuensi pemeriksaan, X3 adalah tindak lanjut temuan Inspektorat dan
adalaherror
HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN Populasi penelitian sebanyak 45 satuan
Volume 5, No. 4, November 2016
-6
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Frekuensi Pemeriksa an
Tindak Lanjut
B12
0,564
Valid
B13
0,575
Valid
B14
0,550
Valid
B15
0,425
Valid
B16
0,564
Valid
C1
0,771
Valid
C2
0,891
Valid
C3
0,260
C4
0,898
0,196
Uji Reliabilitas Hasil uji reliabilitas secara rinci ditampilkan dalam Tabel 4.2. Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel
Jumlah
Croncac
Item
h Alpha
Valid
Kinerja
Valid
9
0,721
Andal
18
0,774
Andal
6
0,814
Andal
9
0,841
Andal
SKPA (Y)
C5
0,916
Valid
C6
0,269
Valid
Efektivitas
D1
0,657
Valid
Pengawasan
D2
0,646
Valid
D3
0,674
Valid
Frekuensi
D4
0,722
Valid
Pemeriksaan
D5
0,776
Valid
(X2)
D6
0,648
Valid
Tindak
D7
0,664
Valid
Lanjut
D8
0,769
Valid
Temuan
D9
0,518
Valid
(X1)
0,196
Sumber: Data Diolah (2016)
Ket
(X3) Sumber: Data diolah (2016)
Berdasarkan hasil pengujian validitas data
Berdasarkan Tabel 4.2 nilai koefisien Alpha
menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang
untuk masing-masing variabel berada diatas 0,60,
diperoleh oleh masing-masing item dari variabel
ini
efektivitas pengawasn, frekuensi pemeriksaan,
penelitian reliable.
menunjukkan
bahwa
seluruh
variabel
tindak lanjut temuandan kinerja SKPA berada diatas nilai kritis korelasi
product momen
(koefisien korelasi > 0,3) sehingga kuesioner yang digunakan dinyatakan valid.
Hasil Pengujian Hipotesis Pengujian
hipotesis
dilakukan
untuk
menguji serta menganalisis rumusan hipotesis berdasarkan regresi.Hasil pengujian hipotesis ditampilkan dalam Tabel 4.3. 7-
Volume 5, No. 4, November 2016
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala artinya frekuensi pemeriksaan Inspektorat Aceh
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Hipotesis Unstandardized Coefficients Variabel β Std. Error Konstanta 1,441 0,582 Efektivitas 0,102 0,178 pengawasan (X1) Frekuensi 0,021 0,154 pemeriksaan (X2) Tindak lanjut 0,503 0,153 temuan (X3) Koefisien Korelasi (R) : 0,838 Koefisien Determinasi (R²) : 0,704 Adjusted R Square : 0,621 Sumber: Data Primer Diolah (2016) Berdasarkan
tabel
4.3maka
berpengaruh
terhadap
kinerja
satuan
kerja
Pemerintah Aceh. Koefisien regresi (β2)variable frekuensi pemeriksaan Inspektorat Aceh adalah sebesar 0,021 dapat diinterprestasikan bahwa setiap satu satuan pada skala interval peningkatan frekuensi pemeriksaan Inspektorat Aceh maka secara relatif akan meningkatkan kinerja satuan kerja Pemerintah Aceh sebesar 2,1 satuan pada skala interval. Hasil pengujian regresi untuk hipotesis
diperoleh
persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. Y = 1,441 + 0,102X1 + 0,021X2 + 0,503X3 + ε
ketiga menunjukkan nilai koefisien regresi (β3) untuk variabel tindak lanjut temuan adalah sebesar 0,503. Penentuan hipotesis menyebutkan jika β3≠ 0 : H0 ditolak dan Ha diterima, artinya tindak
Hasil pengujian regresi untuk hipotesis
lanjut temuan Inspektorat Aceh berpengaruh
pertama menunjukkan nilai koefisien regresi (β1)
terhadap kinerja satuan kerja Pemerintah Aceh.
untuk variabel efektivitas pengawasan adalah
Koefisien regresi (β3)variable tindak lanjut temuan
sebesar 0,102. Penentuan hipotesis menyebutkan
Inspektorat Aceh adalah sebesar 0,503 dapat
jika β1≠ 0 : maka H0 ditolak dan Ha diterima,
diinterprestasikan bahwa setiap satu satuan pada
artinya efektivitas pengawasan Inspektorat Aceh
skala interval peningkatan tindak lanjut temuan
berpengaruh
kerja
Inspektorat Aceh maka secara relatif akan
Pemerintah Aceh. Koefisien regresi (β1) variabel
meningkatkan kinerja satuan kerja Pemerintah
efektivitas pengawasan Inspektorat Aceh adalah
Aceh sebesar 50,3 satuan pada skala interval.
terhadap
kinerja
satuan
sebesar 0,102 dapat diinterprestasikan bahwa
Berdasarkan hasil uji determinasi dan
setiap satu satuan pada skala interval peningkatan
korelasidiketahui nilai koefisien determinasi (R2)
efektivitas pengawasanInspektorat Aceh maka
adalah sebesar 0,621. Artinya bahwa efektivitas
secara relatif akan meningkatkan kinerja satuan
pengawasan, frekuensi pemeriksaan, dan tindak
kerja Pemerintah Aceh sebesar 10,2 satuan pada
lanjut
skala interval.
menjelaskan variasi dari variabel kinerja satuan
Hasil pengujian regresi untuk hipotesis
temuan
Inspektorat
Aceh
mampu
kerja sebesar 62,1% sedangkan sisanya 37,9%
kedua menunjukkan nilai koefisien regresi (β2)
dijelaskan
untuk variabel frekuensi pemeriksaan adalah
dimasukkan ke dalam variabel penelitian ini.
oleh
variabel
lain
yang
tidak
sebesar 0,021. Penentuan hipotesis menyebutkan jika β2≠ 0 : maka H0 ditolak dan Ha diterima, Volume 5, No. 4, November 2016
-8
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan
bahwa
efektivitas
pengawasan,
Akmal (2008). Pemeriksaan Manajemen Internal Audit. Jakarta: PT.Indeks.
frekuensi pemeriksaan dan tindak lanjut temuan Inspektorat berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah Aceh.
Manajemen Prosedur dan Implementasi.
Keterbatasan penelitian ini, penelitian ini menggunakan
instrumen
kuesioner
dikumpulkan,
kemungkinan
jawaban
sehingga yang
Jakarta: Salemba Empat.
dimana
kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang
Bayangkara, IBK (2011). Manajemen Audit Audit
menutup
ideal
dirasa
Bastian, I. (2009). Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi.
responden perlu untuk ditanyakan. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa
BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh (2014). Siaran
hanya 62,1% variabel kinerja satuan kerja
Pers Laporan Keuangan Pemerintah Aceh
Pemerintah Aceh dipengaruhi oleh efektifitas
Tahun 2013.
pengawasan, frekuensi pemeriksaan dan tindak
Gosal,
T.
A.
M.
Ronny
lanjut temuan Inspektorat Aceh. Selebihnya
Pelaksanaan
sebesar 37,9% disebabkan oleh faktor-faktor lain
Inspektorat
dari variabel yang tidak termasuk dalam model
Manado.Universitas
penelitian ini
Manado.
(2012),
Fungsi
Jurnal.
Pengawasan
Daerah
Di
Sam
Kota
Ratulangi
–
Saran-saran untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan menggunakan teknik wawancara
Hariyanto, S., dan Arifuddin. (2007). Akuntansi
yang mendalam untuk memperoleh informasi
Sektor Publik. Edisi Pertama, Cetakan
yang
Pertama.
detail
tentang
hal-hal
yang
dapat
meningkatkan kinerjasatuan kerja Pemerintah
Semarang:
Badan
Penerbit
Universitas Diponegoro.
Aceh serta menambahkan variabel-variabel lain seperti pengendalian intern, tingkat pendidikan atau kemajuan teknologi.
Lembaga Administrasi Negara. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: LAN.
Lubis, A.H. (2011). Pengaruh Frekwensi Audit atas Laporan Keuangan dan Audit atas Sistem
Informasi
Akuntansi
terhadap
Keandalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tesis. Universitas Syiah Kuala. 9-
Volume 5, No. 4, November 2016
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Mardiasmo.
(2002).
Manajemen
Otonomi
Keuangan
Daerah Sektor
dan
Suhayati. (2012), Optimalisasi Kinerja Pemerintah
Publik.
Daerah Melalui Performance Audit . Artikel
Yogyakarta: Andi.
- Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.6, No. 2/2012.
Pemerintah Aceh, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013.
Tampubolon. (2006), Audit Intern Berbasis Risiko. Jakarta: PT. Gramedia.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Prihartono,
E.
(2009)
Tesis
Pelaksanaan
Warta Pengawasan Vol. XX/No.3/September 2013. BPKP.
Widanarto,
A.
(2012). Pengawasan Eksternal
Pengawasan Fungsional Dalam Rangka
Pengawasan
Menuju Optimalisasi Kerja. Universitas
Pemerintah.
Diponegoro – Semarang.
Negara, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012:1-
Jurnal
ilmu
dan
Internal, Kinerja
administrasi
72. Putri, W.H.,, Yuliani, Y., dan Fitri Y. (2012).
Yadnyana. (2012),
Pengaruh Frekuensi Audit
Pengaruh Audit Kinerja Oleh Inspektorat
Atas Laporan Keuangan Historis Terhadap
Terhadap
Keandalan Struktur Pengendalian Intern
Daerah
Kinerja (SKPD)
Satuan
Perangkat
Pemerintah
Kota
Pada Perusahaan.
Sawahlunto.http://pengawasanintern.blogsp ot.com/fungsionalpengawasan.html.
Sarwoto. (2010). Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Simatupang, dan Dian, P. (2004). Pengawasan dan peradilan
Administrasi,
staff.ui.id/internal/…/pengawasandanPerad ilanAdministrasi.do.
Sarjono, H., dan Julianita, W. (2011). SPSS vs LISREL: Sebuah pengantar, Aplikasi untuk Riset. Jakarta: Salemba Empat. Volume 5, No. 4, November 2016
- 10
