PERAN PUSAT DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI DI DAERAH (D l (Dalam Koridor K id UU 32/2004) Oleh : DR.MADE SUWANDI Msoc.sc Direktur Urusan Pemerintahan Daerah DITJEN OTDA DEPARTEMEN DALAM NEGERI HP 0816914482 EMAIL:
[email protected]
I. TATARAN FILOSOFIS 1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah ? a. Untuk menciptakan “Law and Order” ((ketentraman dan ketertiban)) b. Untuk menciptakan “welfare” (K (Kesejahteraan) j ht ) 2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ? a. Wilayah negara terlalu luas b. Menciptakan kesejahteraan secara demokratis
BAGAIMANA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN OLEH PEMERINTAH DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION) FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL
PEMERINTAH PUSAT
INTEGRATED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH
POWER SHARING 1. OTONOMI TERBATAS (ULTRA VIRES) 2. OTONOMI LUAS (GENERAL COMPETENCE)
DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH)
PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH ADMINISTRATIF / WILAYAH
DEKONSENTRASI
• KANWIL/KANDEP • KEPALA WILAYAH • DLL PRIVATISASI • • • • •
DELEGASI
PEMERINTAH PUSAT
SWASTA MURNI BOT BOO BOL DLL
• • • •
DESENTRALISASI
OTORITA BUMN NUSAKAMBANGAN DLL DAERAH OTONOM
PROPINSI KABUPATEN/ KOTA
II. TATARAN NORMATIF (UUD NEGARA RI 1945) 1. Alinea IV Pembukaan UUD Negara g RI 1945 “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan k kesejahteraan j ht umum, mencerdaskan d k k hid kehidupan bangsa…. dst
Kesimpulan : Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi (Law and Order) dan mensejahterakan rakyat (Welfare)
2. Pasal 18 UUD Negara RI (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas DaerahDaerah daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi provinsi, daerah kabupaten kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan P i t h d daerah h provinsi, i i d daerah h kkabupaten, b t d dan kkota t memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis demokratis. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.
III. URGENSI KEBERADAAN PEMERINTAH DAERAH
1. Keberadaan Pemda untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat k t secara demokratis d k ti 2. Kesejahteraan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Index), dengan indikator utamanya (i) penghasilan; (ii) kesehatan; dan (iii) pendidikan. 3 Untuk meningkatkan pencapaian HDI dilakukan melalui 3. pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 4. Kebutuhan masyarakat terdiri dari : (i) Kebutuhan Pokok (Basic Needs); dan Kebutuhan Pengembangan Sektor Unggulan (Core Competences) Competences). Sektor unggulan dapat diidentifikasi dari sintesis PDRB, mata pencaharian, dan pemanfaatan lahan.
2. Pasal 18A UUD Negara RI (1) Hubungan wewenang antara Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan p kekhususan dan keragaman g daerah. Kesimpulan : 1. Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berkewajiban dan mempunyai kewenangan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat g menciptakan p ketentraman dan ketertiban 2. Dalam rangka serta kesejahteraan masyarakat wajib bersinergi.
5. Misi utama Pemda adalah : Menyediakan pelayanan dasar (Basic Services) dan mengembangkan sektor unggulan (Core Competences) dengan cara-cara yang demokratis 6. Outputs / end products Pemda adalah : barang-barang g g kebutuhan a. Public Goods;; masyarakat, seperti : jalan, pasar, sekolah, RS, dsb. b. Public Regulations; pengaturan-pengaturan masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, Akte Kelahiran, dsb. Kesimpulan p : Pemda harus mempunyai p y kewenangang kewenangan yang memungkinkan mereka dapat menghasilkan public goods dan public regulations yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (kebutuhan dasar dan pengembangan sektor unggulan)
IV. ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT ((Mutlak urusan Pusat))
-
Pertahanan
-
Keamanan
-
Moneter
-
Y ti i Yustisi
-
Politik Luar Negeri
-
Agama
CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Ungg Unggulan) lan) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, i i t kelautan k l t dsb d b
WAJIB/OBLIGATORY (P l (Pelayanan Dasar) D ) Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan
SPM (Standar Pelayanan Minimal)
URUSAN PEMERINTAHAN Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 17 dan Pasal 18,, istilah baku yang y g dipakai p adalah “urusan pemerintahan” bukan g “kewenangan”
V. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan : 1 Externalitas 1. E ternalitas (Spill-over) (Spill o er) Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus 2 Akuntabilitas 2. Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) 3. Efisiensi ¾ Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy ¾ Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik ¾ Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal
VI. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASINGMASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA 1.
2.
3.
Pusat: Berwenang membuat norma normanorma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasiona i dan d internasional. i t i l Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusanurusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam koridor norma, standard dan prosedur yang ditetapkan Pusat Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam koridor norma, norma standard dan prosedur yang ditetapkan Pusat
VII Hubungan Antar Tingkatan VII. Pemerintahan
1.
Adanya y interkoneksi dan interdependensi p antar tingkatan g Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.
Contoh 1: U Urusan P Pendidikan didik D Dasar & SLTP Æ Kab/Kota Urusan Pendidikan Menengah oleh Provinsi Urusan PT oleh Pemerintah Pusat Contoh 2: Jalan Kab/Kota oleh Pemkab/Kota Jalan Prov oleh Pemprov Jalan negara oleh Pem. Pusat
Ada hubungan interelasi dan interdependensi
Ada hubungan interelasi dan interdependensi
PENATAAN KEWENANGAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH PUSAT: a. MENYUSUN STANDARD, NORMA, PROSEDUR, MONEV, SUPERVISI, DA N FASILITASI TERMASUK CAPACITY BUILDING b. MENYELENGGARAKAN URUSAN PERINDUSTRIAN LINTAS PROVINSI (EXTERNALITIES NASIONAL) PEMDA PROVINSI: MENYELENGGARAKAN URUSAN PERINDUSTRIAN DALAM SKALA PROVINSI DALAM KORIDOR NORMA, STANDARD DAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN PUSAT PEMDA KABUPATEN/KOTA: MENYELENGGARAKAN URUSAN PERINDUSTRIAN DALAM SKALA KABUPATEN/KOTA DALAM KORIDOR NORMA, STANDARD DAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN PUSAT
ISU--ISU STRATEGIS DALAM BIDANG ISU PERINDUSTRIAN 1.
2. 3.
4.
ADANYA KEBIJAKAN PEMDA YANG KONDUSIF UNTUK MENDUKUNG PERINDUSTRIAN SEPERTI KEMUDAHAN PERIJINAN ADANYA KEAMANAN YG MENDUKUNG KEGIATAN PERINDUSTRIAN ADANYA UPAYA-UPAYA MENCEGAH HIGH COST ECONOMY SEPERTI PUNGUTAN2 YG TUMPANG TINDIH , PUNGUTAN LIAR DSB ADANYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1. SUB BIDANG PERIJINAN 2 . SUB BIDANG PENGATURAN USAHA INDUSTRI a Industri Prioritas a. b. Industri yg Diawasi, Diatur dan Dilarang 3. SUB BIDANG FASILITAS USAHA INDUSTRI 4 SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM 4. 5. SUB BIDANG PEMASARAN 6. SUB BIDANG TEKNOLOGI 7. SUB S BIDANG A GS STANDARDISASI A A SAS 8. SUB BIDANG SDM 9. SUB BIDANG PERMODALAN 10. SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 11. SUB BIDANG KERJASAMA INDUSTRI 12. SUB BIDANG KELEMBAGAAN 13. SUB BIDANG SARANA PRASARANA 14. SUB BIDANG PENGAWASAN 15. SUB BIDANG MONEV
ISU KRUSIALURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN SUB BIDANG PERIJINAN POINT 4: PENERBITAN IJIN INVESTASI BAGI PMA BIDANG INDUSTRI RUMUSAN SEMULA: MENJADI URUSAN PUSAT (HASIL WORKSHOP NASIONAL) 1.
DENGAN KELUARNYA UU PENANAMAN MODAL: PASAL 6 (1): PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLAKUAN YANG SAMA KEPADA SEMUA PENANAM MODAL YG BERASAL DARI NEGARA MANAPUN YG MELAKUKAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASAL 6 (2): PERLAKUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TIDAK BERLAKU BAGI PENANAM MODAL DARI SUATU NEGARA YG MEMPEROLEH HAK ISTIMEWA BERDASARKAN PERJANJIAN DENGAN INDONESIA
URUSAN YG DAPAT DI DEKONSENTRASIDEKONSENTRASIKAN DAN DI TUGAS PEMBANTUANPEMBANTUAN-KAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PUSAT YG LOKASI PEKERJAANNYA ADA DI DAERAH: DAPAT DIKERJAKAN SENDIRI OLEH PUSAT DENGAN MEMBENTUK UNIT PELAKSANA TEHNIS (UPT) 2. DAPAT DITUGASKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PUSAT DI DAERAH MELALUI PRINSIP DEKONSENTRASI 3. DAPAT DITUGAS PEMBANTUANKAN KEPADA PEMDA PROVINSI ATAU PEMDA KABUPATEN/KOTA CATATAN: NORMA, STANDARD, PROSEDUR PELAKSANAAN DITENTUKAN PUSAT PEMBIAYAAN DIBEBANKAN KE PUSAT (APBN) ( ) PELAKSANAANNYA DIPERTANGGUNG JAWABKAN KE PUSAT 1.
TERIMA KASIH
