Indonesian Political Science Review

Politik Indonesia 2 (1) (2017) 1-17

Politik Indonesia Indonesian Political Science Review http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUDUGSIDOREJO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 Andi Setiawan1, Muhtar Haboddin1, Nila Febri Wilujeng1 1

Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Info Artikel Sejarah Artikel: Diterima 10 Agustus 2016 Disetujui 20 Desember 2016 Dipublikasikan 15 Januari 2017

Keywords:

Village Fund Allocation, Accountability, Oversight.

Abstrak Penelitian ini menjelaskan tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan ada tidaknya akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di tahun 2015. Teori yang dijadikan dasar dalam melihat akuntabilitas ADD adalah konsep akuntabilitas menurut Rahardjo Adisasmito dimana untuk melihat akuntabiltas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari indikator akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

ACCOUNTABILITY IN MANAGING VILLAGE FUND IN BUDUGSIDOREJO VILLAGE JOMBANG REGENCY 2015 Abstract This study describes the accountability of the management of village fund allocation (ADD) in the village Budugsidorejo Sumobito District of Jombang in 2015. The aim of this study is to describe and explain the presence or absence of accountability in the management of ADD in 2015. The theory that formed the basis of looking at accountability ADD is Rahardjo Adisasmito concept of accountability by which to see accountability in financial management can be seen from the indicators of financial accountability, accountability benefits and procedural accountability. This study uses qualitative descriptive method and determination of informants by using purposive sampling technique. The results of this study indicate that accountability in the management of ADD are in accordance with the applicable procedures and can be realized because of the internal and external oversight. Given such surveillance raises their awareness that the programs funded from ADD should be accounted for as well as possible. © 2017 Universitas Negeri Semarang ISSN 2477 – 8060

Alamat

korespondensi: Gedung Darsono Lt 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia Email: [email protected]

Andi Setiawan, dkk./ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo...

hubungan antara pemerintah desa dengan

PENDAHULUAN Era reformasi adalah era dimana

masyarakat, karena desa merupakan unit dari

pemerintah harus terbuka terhadap segala hal

lembaga pemerintah yang paling dekat dengan

termasuk di dalamnya pemerintah desa.

masyarakat (Solekhan, 2014). Implikasi dari

Pemerintah desa harus siap dan mampu

dekatnya desa dengan masyarakat yakni harus

menyampaikan

secara

ada transparansi dan akuntabilitas anggaran

terbuka tentang berbagai kebijakan, terutama

sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah

menyangkut kebijakan publik seperti rencana

desa kepada masyarakat. Sebagai contoh desa

pembangunan

yang

segala

yang

informasi

menggunakan

dana

dijadikan

best

practise

dalam

masyarakat melalui APBDes. Seluruh proses

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari

dalam pengelolaan ADD adalah Desa Batu

perencanaan,

besaran

Meranti Kabupaten Tanah Bambu. Adanya

anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan,

kerja sama seluruh jajaran pemerintah dan

evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan

masyarzakat desa, desa tersebut meraih

masyarakat

penghargaan kategori website desa terbaik

pengalokasian

(Yansen,

2014).

Anggaran

disusun berlandaskan program yang sudah

(http://www.antaranews.com).

matang dipertimbangkan dan didasarkan pada

Desa Batu Meranti dalam mengelola sistem

perkiraan tahun yang akan datang. Terdapat

informasi

dua

sistem

terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam

penganggara di desa yakni: pertama, anggaran

penyelenggaraan desa khususnya berkaitan

adalah untuk satu tahun. Kedua, anggaran

dengan pengelolaan anggaran desa. Perlu

bersifat seimbang, yaitu anggaran pada akhir

diketahui bahwa di era otonomi daerah, desa

tahun

Tercapainya

mempunyai kewenangan untuk mengatur

transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa,

urusan pemerintahannya sendiri hal ini telah

merupakan pintu masuk bagi pemerintah desa

diatur dalam UU tentang desa termasuk

dalam

didalamnya mengatur tentang pengelolaan

prinsip

anggaran

buku

dakan

seimbang.

memberikan

informasi

pada

masyarakat. Baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa ataupun informasi

dapat

dijadikan

Keberhasilan

contoh

agar

ADD. Kebijakan

ADD

pada

awalnya

berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh

merupakan stimulus untuk meningkatkan

pemerintah

kemandirian dan gotong royong masyarakat

masyarakat

desa.

Hal

mempunyai

ini

dikarenakan hak

untuk

yang didarkan pada Inpres Bantuan Desa di

mendapatkan informasi dalam melakukan

tahun 1970. Karena tidak sesuai dengan

pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

harapan, maka Inpres Bantuan Desa dihapus.

Desa merupakan miniatur dan contoh

Dihapusnya inpres ini mengakibatan desa

yang baik untuk mengamati secara seksama

2

kehilangan

salah

satu

sumber

daya


keuangannya sehingga muncul gagasan untuk

langsung dengan Kabupaten Mojokerto. Ada

memberikan

beberapa

melalui

bantuan

ADD

dana

kepada

desa

hal

yang

menarik

dari

desa

(www.banyumaskab.go.id).

budugsidorejo yakni anggaran ADD berasal

ADD merupakan salah satu bentuk bagaimana

dari APBD yang bersumber dari bagian dana

pemerintah daerah bisa berperan dalam

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

memfasilitasi, dengan demikian keberadaan

diterima

ADD tentunya sangat membantu dalam

mempunyai

membiayai rumah tangga desa karena ADD

diperuntukkan kembali untuk kesejahteraan

adalah dana utama yang dipunyai dan dikelola

rakyat. Dalam hal perencanaan pengelolaan

ole desa (Eko, 2015). Kegiatan-kegiatan yang

ADD, Masyarakat desa Budugsidorejo diberi

dibiayai oleh ADD meliputi pembelian alat

wadah untuk menyalurkan aspirasinya pada

tulis kantor, belanja PKK, karang taruna,

forum warga. Tetapi pada praktiknya tidak

makanan tambahan balita, pembangunan fisik,

semua masyarakat desa diundang untuk

sarana dan prasarana desa, kegiatan yang

menghadiri forum warga tersebut. Begitu pula

berkaiatan dengan pencapaian visi dan misi.

hasil evaluasi pengelolaan ADD tentang

Sementara, evaluasi ADD dilakukan setiap

realisasi penerimaan ADD dan realisasi

bulan pada saat membuat laporan berkala

belanja ADD tidak tersosialisasikan pada

yang berisi tentang pelaksanaan penggunaan

masyarakat. Selain itu adanya pengaruh besar

ADD. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi

yang dipunyai kepala desa dalam pengelolaan

dengan

pertanggungjawaban

ADD

sehingga

bentuk

APBDes,

pertanggungjawabannya

adalah pertanggungjawaban APBDes. Keuangan

desa

harus

oleh

kabupaten/kota.

makna

bahwa

uang

mengakibatkan

mengakibatkan

Hal

ini

rakyat

cenderung

korupsi.

Persoalan

ini

berhubungan dengan lemahnya fungsi BPD dikelola

dalam

mengawasi

kinerja

kepala

desa.

berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel,

Akibatnya kepala desadan aparatur merasa

partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan

bebas dalam mengelola ADD. Selain itu juga

disiplin

terdapat

anggaran.

pengelolaan kesatuan

ADD

dalam

Begitu

juga

dengan

yang

termasuk

satu

keuangan

desa.

ADD

tiga

potensi

persoalan

aspek

pengawasan, yakni efektivitas inspektorat daerah

dalam

melakukan

pengawasan

merupakan hak masyarakat desa yang harus

pengelolaan keuangan di desa masih rendah,

digunakan untuk mencapai kesejahteraan.

saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola

Salah satu desa yang dijadikan contoh untuk

dengan

melihat bagaimana pengelolaan ADD adalah

masyarakat

desa Budugsidorejo di Kabupaten Jombang.

mengontrol besarnya kekuasaan kepala desa

Desa Budugsidorejo merupakan desa kecil di

dalam mengelola ADD. Selain persoalan itu,

Kabupaten Jombang yang berbatasan secara

berhubungan dengan UU Nomor 14 tahun

baik.

Dengan ssangat

demikian diperlukan

peran untuk

3


2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tabel 1. Penerimaan ADD Desa Budugsidorejo

dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penguasa informasi publik (UU Nomor 14 Tahun

2008).

tersebut

Mengacu

maka

undang-undang

masyarakat

desa

No 1 2 3

Tahun

Besaran Dana Rp. 96.672.926 Rp. 117.460.828 Rp. 376.431.734

2013 2014 2015

Sumber: Olahan Penulis (2016).

berhak

mengetahui dan mengkases anggaran ADD

Dari tabel di atas menunjukkan

yang diterima oleh desanya. Namun Desa

adanya kenaikan dalam penerimaan ADD di

Budugsidorejo

mampu

desa Budugsidorejo. Berdasarkan DURK

mengimplementasikan amanat undang-undang

ADD 2013 digunakan untuk merehabilitasi

tersebut. Hal ini dikarenakan media yang

balai desa, ADD tahun 2014 digunakan untuk

digunakan untuk merilis ADD seperti papan

pembangunan

pengumuman

belum

kantor

dan

tahun

2015

digunakan

secara

digunakan untuk pemeliharaan lapisan jalan

masyarakat

harus

(APBDesa Budugsidorejotahun 2013-2015).

mengetahui dan ikut serta dalam mengawasi

Ada persoalan lain yang berkaiatan di desa

pengelolaan ADD. Tetapi pada kenyataannya

Budugsidorejo

masih

aparatur desa yang menganggap bahwa

maksimal.

belum Padahal

banyak

masyarakat

yang

tidak

yakni

dokumen

Kurang pahamnya masyarakat desa dengan

karena bersifat rahasia. Rincian anggaran

ADD berakibat pada rendahnya tingkat

yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat

partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan

umum

karena masyarakat tidak dilibatkan dalam

transparansinya praktik tata pemerintahan.

proses perencanaan kegiatan yang didanai

Padahal

oleh ADD. Akibatnya masyarakat Desa

pemerintahan yang baik dalam pemerintahan

Budugsidorejo

peduli

desa adalah transparannya dalam pengelolaan

terhadap persoalan yang berkaitan dengan

ADD. Posisi penting ADD inilah yang

penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga

menuntut

minim

pemberdayaan

akuntabilitas. Perlu diketahui bahwa ADD

masyarakat yang tepat sasaran. Berkaitan

adalah dana stimulus untuk program dan

dengan dana ADD, Desa Budugsidorejo

kegiatan

dalam

pemerintah desa dan biasanya digunakan

inisiatif

program

penerimaan

peningkatan

kurang

tetapi

ADD tidak

mengalami

diikuti

adanya

untuk

merupakan

model

harus

yang

kegiatan

tidak

anggapan

mengethui ADD yang diterima oleh desanya.

menjadi

anggaran

adanya

dipublikasikan

indikasi

dalam

ada

dari

tata

kelola

transparansi

diselenggarakan

ekonomi

tidak

dan

oleh

kemsayarakatan

perencanaan yang baik. Berikut tabel yang

seperti micro finance. Namun di sisi lain,

menggambarkan

ADD

peningkatan

ADD di Desa Budugsidorejo.

4

penerimaan

yang

digunakan

untuk

stimulus

kegiatan, malah justru berdampak kepada


kurang mandirinya desa untuk meningkatkan

informasi informan diambil dari media massa

PAD

desa

seperti Jawa pos. Sedangkan untuk data

menggantungkan dana dari ADD itu sendiri.

sekunder dalam penelitian ini merujuk kepada

Begitu

UU No. 6 tentang Desa, PP No. 60 tahun 2014

karena

peemrintah

pentingnya

ADD

dalam

proses

penyelenggaraan desa maka sangat penting

tentang

untuk

Budugsidorejo

diketahui

bagaimana

akuntabilitas

Dana

Desa, tahun

Desa

RPJM

desa

2014-2018,

Budugsidorejo

dan

dalam pengelolaan ADD, terutama di desa

Peraturan

tentang

Budugsidorejo Kabupaten Jombang tahun

APBDes. Penggabungan antara data primer

2015.

dengan data sekunder bertujuan agar data-data yang dipakai saling melengkapi satu sama

METODE PENELITIAN

lain. Pada tahap akhir, peneliti menganalisis

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian desktiptif kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, baik itu

data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analis data Miles and Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan yang terakhir penarikan kesimpulan/verifikasi.

menyangkut tatacara, situasi, hubungan, sikap, perilaku,

cara

pandang,

dan

pengaruh-

pengaruh dalam suatu kelompok masyarakat.

TINJAUAN TEORI A. Alokasi Dana Desa (ADD)

Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian

ilmiah

yang

bertujuan

untuk

memahami sebuah fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan yang diteliti. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui akuntbilitas dalam pengelolaan ADD di desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang serta ingin mengetahui adanya faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan ADD sepanjang tahun 2015. Sumber data data yang digunakan dalam artikel ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan hasil wawancara yang diperoleh dari informan seperti Kepala Desa Budugsidorejo beserta perangkatnya,

serta

untuk

Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam

APBD

kabupaten/kota

setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus (PP No. 43 Tahun 2014) ADD paling sedikit 10% dari dana

perimbangan

kabupaten/kota

dalam

yang APBD

diterima setelah

dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Dalam pengalokasian

ADD

mempertimbangkan

seperti kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, disesuakan tingkat kesulitan geografis desa (PP No 43 Tahun 2014) ADD sebagai instrumen yang menopang dan menstimulus kegiatan desa merupakan hak desa yang harus dibagi sesuai dengan kondisi desa. Hal ini

mengimbangi

5


penting karena ADD menjadi instrumen untuk

dengan potensi dan kebutuhan desa harus

pemerataan dan pemenuhan keadilan sosial

dilakukan

bagi masyarakat di desa. Ada beberapa

melibatkan stakeholder desa.

manfaat dalam pelaksanaan ADD antara lain:

kemajuan

karena

partisipatif

dengan

c. Perlu diadakan pemetaan menyangkut

a. Masyarakat desa akan lebih leluasa untuk mencapai

secara

kewenangan desa untuk mengurus rumah

aspirasi

tangganya sendiri dan kewenangan atas

masyarakat jauh terakomodasi karena

adanya pelimpahan dari pemerintah di

pengambilan keputusan berada ditenga-

tingkat atasnya.

tengah masyarakat bahkan pemerintah desapun dalam pengambilan keputusan

B. Mekanisme

harus melibatkan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor

jauh lebih optimal karena masyarakat

17

melaksnakan sendiri proses tersebut dan

Pengalokasian

secara tidak langsung masyarkat saling

Kabupaten

Jombang,

mendukung untuk kemajuan desanya.

dimaksudkan

untuk

c. Adanya monitoring dan evaluasi dari masyarakat

sehingga

mengurangi

penyimpangan dalam penggunaan ADD. d. Adanya

peningkatan

dan

Penyaluran ADD di Kabupaten Jombang

b. Pelaksanaan pembangunan di desa akan

partisipasi

tahun

pemerintah

2015

tentang

dan

desa

Tata

Cara

Penyaluran

ADD

bahwa

ADD

membiayai dalam

kegiatan pemerintahan

program

melaksanakan

dan pemberdayaan

masyarakat serta peningkatan perekonomian

dan

masyarakat desa. Adapun tujuan dari ADD

kapasitas desa, setidaknya desa akan

adalah (Peraturan Bupati Nomor 17 tahun

melaksanakan kegiatan sesuai denga

2015):

rencana dalam RPJMDes. Pengelolaan

a. Meningkatkan

ADD merupakan

satu

kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

pembagian

program

kabupaten-kota

secara lebih tegas dan optimal, setidaknya mencangkup (Nurcholis, 2011:90): a. Adanya payung hukum yang memadai di

aparatur

b. Meningkatkan dalam penyelenggaraan pemerintah

kewenangan

kesejahteraan

pemerintahan desa.

Untuk mendorong implementasi ADD dan

desa

guna

mendukung

pemerintah

seperti

pembangunan. c. Meningkatkan perencanaan

kualitas dan

dalam

penganggaran

tingkat kabupaten melalui legislasi dan

pembangunan di desa dan meningkatkan

kelembagaan, yang berupa peraturan

partisipasi

daerah ataupun peraturan Bupati.

pemberdayaan.

b. Dalam proses perumusan dan penentuan formulasi/ penentu bobot desa sesuai

6

Pengalokasian

d. Meningkatkan

masyarakat

ketentraman

dalam

dan

ketertiban masyarakat, karena dengan


adanya ADD tercipta keadilan yang

dan kinerja keuangan pemerintah kepada

merata.

pihak-pihak

e. Pemberdayaan

perangkat

Pemerintah baik itu pusat maupun daerah

kepada

harus menjadi subjek pemberi informasi

masyarakat desa guna mengembangkan

dalam rangka pemenuhan hak-hak publik

kegiatan

seperti hak untuk tahu, hak untuk diberi

sosial

pelayanan

dan

ekonomi

yang

berbasis kerakyatan. f.

berkepentingan.

serta

meningkatkan

desa

yang

Meningkatkan

informasi,

hak

didengar

pada

faktanya

aspirasinya,

sehingga

akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dari

mempunyai andil dalam perencanaan

pelaporan keuangan pemerintah. Menurut

sampai dengan pelaksnaan kegiatan.

Rahardjo Adisasmito Akuntabilitas dapat

di

desa

karena

untuk

lembaga

kemasyarakatan

kapabilitas

dan

dibagi menjadi beberapa aspek antara lain C. Tata Cara Pengalokasian ADD

(Adisasmito, 2011)

Dalam Perbup Nomor 17 tahun 2015

a. Akuntabilitas keuangan: akuntabilitas

telah diatur cara-cara bagaimana ADD itu

keuangan

merupakan

pertanggung

tepat sasaran dan dapat teralokasikan dengan

jawabann

baik. Adapaun tatacara tersebut antara lain:

keuangan, pengungkapan dan ketaatan

a. Pemerintah daerah mengalokasikan ADD

terhadap

mengenai

peraturan

integritas

perundang-

dalam APBD setiap tahun anggaran.

undangan. Sasaran pertanggungjawaban

b. ADD paling sedikit 10 % dari dana

ini adalah laporan keuangan yang

perimbangan yang diterima kabupaten

disajikan dan peraturan perundang-

dalam APBD setelah dikurangi DAK.

undangan yang berlaku mencangkup

c. Pengalokasian ADD mempertimbangkan:

penerimaan,

- Kebutuhan penghasilan tetap kepala

pengeluaran

desa dan perangkatnya - Jumlah

penduduk

penyimpangan, uang

oleh

instansi

pemerintah. desa,

angka

b. Akuntabilitas manfaat: efektivitas pada

kemiskinan, luas wilayah desa, dan

dasarnya memberi perhatian kepada

tingkat kesulitan geografis desa.

hasil kegiatan pemerintah dalam hal ini semua aparat pemerintah dipandang

D. Akuntabilitas

berkemampuan melakukan pencapaian

Adanya tuntutan berkenaan dengan akuntabilitas merupakan fenomena yang terjadi dalam sektor publik. Pada dasarnya akuntabilitas

publik

adalah

pemberian

informasi dan pengungkapan atas aktivitas

tujuan dan tidak hanya patuh terhadap kebutuhan hierarki atau prosedur. c. Akuntabilitas prosedural: merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu

prosedur

penetapan

dan

7


pelakasanaan

kebijakan

telah

evaluasi yang melibatkan seluruh unsur

mempertimbangkan masalah moralitas,

masyarakat.

etika, kepastian hukum, dan ketaatan

mengedepankan

pada

efisien, efektif, dan akuntabel serta sesuai

keputusan

politis

untuk

mendukung pencapaian tujuan akhir

Selain

itu,

prinsip

harus

transparan,

tetap adil,

dengan aturan yang berlaku.

yang telah ditetapkan Pengalokasian ADD pada dasarnya mempunyai tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa termasuk perangkat desa.

AKUNTABILITAS

PENGELOLAAN

ADD DESA BUDUGSIDOREJO 2015 A. Keuangan Desa Budugsidorejo

Untuk itu, perlu adanya mekanisme untuk

Keuangan desa adalah semua hak dan

mengatur tata cara dalam setiap tahapan

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan

pengelolaannya. Berikut adalah prinsip yang

uang serta segala sesuatu berupa uang dan

mengatur pengelolaan ADD (Peraturan Bupati

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

Nomor 17 tahun 2015):

hak dan kewajiban desa (UU No. 6 Tahun

a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan

2014, pasal 71 (1)). Pengelolaan keuangan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi

pengelolaan

perencanaan,

keuangan

desa

yang

penganggaran,

pelaporan,

dituangkan dalam peraturan desa tentang

pertanggung jawaban terhadap keuangan desa.

APBDes.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

b. Pengelolaan

keuangan

direncanakan, dievaluasi

dilaksanakan

secara

terbuka

harus

Negeri Nomor 113 tahun 2014 bahwa

dan

pengelolaan anggaran harus berpihak pada

dengan

masyarakat dan setiap tahunnya harus ada

melibatkan seluruh unsur masyarakat di

pertanggungjawaban

Desa.

masyarakat dalam penyusunan keuangan desa.

c. Pengelolaan

keuangan

dan

partisipasi

harus

Di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang

menggunakan prinsip transparan, adil,

kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk

efisien, akuntabel terukur dan terkendali

tahun 2015 merupakan sistem pengelolaan

serta

keuangan yang baru bagi desa Budugsidorejo

dilaksnakan

sesuai

dengan

ketentuan perundang-undangan.

sehingga

harus

banyak

penyesuaian-

Sesuai dengan prinsip di atas maka

penyesuaian yang dilakukan. Dalam keuangan

dapat diketahui bahwa pengelolaan ADD

desa, terdapat beberapa elemen, elemen-

memang tidak dapat dipisahkan dengan

elemen tersebuat adalah sebagai berikut:

pengelolaan keuangan desa sehingga prinsip

a. Pendapatan desa

pengelolaannya pun sama yakni harus melalui

Pendapatan desa merupakan sumber dana

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta

yang diterima oleh desa dalam satu tahun

8


anggaran yang tidak perlu dibayar kembali

TKD,

oleh

desa

masyarakat, serta pendapatan desa yang sah.

bersumber dari PAD, Alokasi APBN, bagian

Sementara itu pendapatan transfer sebesar

dari hasil pajak daerah dan retreibusi daerah

sebesar Rp. 897.166.734; diperoleh dari DD,

kabupaten/kota, ADD, bantuan keuangan,

ADD, BK Provinsi, dan bantuan keuangan

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat

kabupate. (RPJMDes Desa Budugsidorejo

dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan

2015).

Jika

desa yang sah. Pemerintah desa sebagai

dengan

optimal

pelaksana pembangunan desa harus mampu

meningkatnya

mengoptimalkan segenap potensi pendapatan

dengan kata lain desa akan berdaya tanpa

desa untuk mensejahterakan masyrakat tanpa

keterganrungan dengan ADD. Selain itu,

harus menambah beban dari masyarakat itu

pendapatan juga dapat mendorong adanya

sendiri. Dalam pengelolaan pendapatan desa

perbaikan

terdapat

administrasi

desa.

Biasanya

arah

pendapatan

kebijakan

dalam

pengelolaannya, antara lain: a) memobilisasi sumber-sumber pendapatan asli desa yang

dan

dan

pendapatan akan

pasrtisipasi

dimaksimalkan

berdampak

kesejahteraan

dalam desa

masyarakat,

kualitas dan

pada

pelayanan memperbaiki

b. Belanja Desa Belanja desa sebagaimana dimaksud

b)

meliputi semua pengeluaran dari rekening

menghimnpun penerimaan dari semua sumber

desa yang merupakan kewajiban desa dalam

pendapatan desa secara optimal sesuai dengan

satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

ketentuan yang berlaku, c) memberdayakan

pembayarannya kembali oleh desa. Belanja

potensi

dapat

sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun

meningkatkan penerimaan pendapatan desa,

2014 tentang pengelolaan keuangan desa

d) mengupayakan perolehan pendapatan desa

terdiri

untuk kepentingan pelayanan masyarakat

pemerintahan

berupa pendidikan, kesehatan, meningkatkan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan

akses penduduk untuk mendapatkan tepat

desa, pemberdayaan masyarakat, dan belanja

tinggal

tak terduga.

yang

yang

kewirausahaan,

swadaya,

infrastruktur desa (Eko, 2014).

lebih difokuskan pada upaya peningkatan pertanian

hasil

dimiliki

layak

untuk

(RPJMDes

Desa

Budugsidorejo 2015). Berikut pendapatan desa Budugsidorejo tahun 2015 sebesar Rp. 966.895.008; yang berasal dari PADesa, Pendapatan Transfer, Pos Bantuan Pemerintah Provinsi, dan bantuan keuangan kabupaten. PADesa sebesar Rp 69.568.274 berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa/lelang

dari

kelompok desa,

penyelenggara pelaksanaan

Tabel 2 . Belanja Desa BudugsidorejoTahun 2015 No.

Uraian

1 2

Belanja Pembiayaran Jumlah

Jumlah

Persentase

Rp. 867.332912,52 Rp. 99.562.095,48 Rp. 966.895.008,00

89,7 % 10,3 % 100 %

Sumber: RKP Desa Tahun 2105

Dari

tabel

tentang

belanja

desa

diketahui bahwa penggunaan belanja desa tahun 2015 berbeda dengan tahun-tahun

9


sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya

Mekaninisme

pertanggungjawaban

peraturan baru yang mengatur pengelolaan

dilakukan oleh kepala desa maupun lembaga-

keuangan desa. Seperti yang sudah ditulis

lembaga desa dengan menyusun laporan

bahwa belanja desa tahun 2015 dibedakan

keuangan

sesuai

pertanggungjawaban. Lembaga-lembaga desa

dengan

kelompok

pemerintahan

penyelenggara

desa,

pelaksanaan

akan

berupa

SPJ

sebagai

bertanggungjawab ke

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan

sedangkan

desa, pemberdayaan masyarakat, dan belanja

bertanggungjawab ke bupati.

tidak terduga.

kepala

Untuk

c. Pembiayaan

dapat

bentuk

kepala desa

melihat

desa akan

akuntabilitas

pengelolaan ADD di desa Budugseidorejo

Pembiayaan desa sebagaimana yang

maka

digunakan

tiga

indikator

yakni

dimaksud meliputi semua penerimaan yang

akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat,

perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran

dan akuntabilitas prosedural.

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan

berikutnya.

bentuk pertanggunjawaban pemerintah

Namun demikian dalam RKP Desa tahun

desa yang berwujud laporan anggaran.

2015 ini, pemerintah Desa Budugsidorejo

Laporan anggaran yang disusun oleh

belum

pemerintah

dapat

yang

1. Akuntabilitas keuangan

menyusun

kebijakan

desa

diantaranya

berupa

pembiayaan, hal ini dikarenakanada ada

laporan kas mum, laporan APBDes,

sistem baru dalam pengelolaan keuangan

laporan pertanggungjawaban desa, surat

(RKP desa Budugsidorejo tahun 2015).

pertanggungjawaban. Penyusunan laporan

Pertanggungjawaban ADD merupakan

anggaran

tersebut

bertujuan

untuk

suatu rangkaian kegiatan yang tidak dapat

gambaran perkiraan untuk anggaran di

dihilangkan

masa yang akan datang.

dalam

pelaksanaa

penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini

Pertanggungjawaban keuangan ADD

karena untuk mencegah adanya manipulasi

dapat berupa publikasi pengelolaan ADD

anggaran untuk digunakan oleh oknum-

dalam tahun berjalan oleh kepala desa

oknum

beserta jajarannya yang mendapat alokasi

yang

tidak

bertanggung

jawab.Pertanggungjawaban ini biasanya akan

dana.

Walaupun

kepala

berujud laporan anggaran,dimana laporan

berkewajiban

melaporkan

keuangan ini disusun pemerintah desa berupa

masyarakat,

namun

laporan kas umum, laporan APBDesa, surat

masyarakat

pertanggungjawaban.

penggunaan dana tersebut dan biasanya

berhak

desa

tidak kepada

setidaknya mengetahui

sebagai media publikasi akan dipasang di

10


papan balai desa. Selain kepala desa yang

represif adalah memperbaiki kesalahan

berkewajiban

penggunaan

yang sudah terjadi, sehingga kesalahan

anggaran, LPMD sebagai salah satu

tidak akan terjadi lagi. Dari segi hubungan

lembaga

mempunyai

antara yang diperikasa dengan pemeriksa

penggunaan

dapat

melaporkan

di

kewajiban

desa

juga

melaporkan

berbentuk

pengawasan

intern

anggaran, dimana fungsi LPMD sendiri

ataupun pengawasan ekstern. Pengawasan

sebagai pengawas pembangunan di desa.

dapat

2. Akuntabilitas manfaat

pengawas dan yang diawasi mempunyai

Akuntabilitas

manfaat

berkaitan

dikatakan

intern

jika

antara

hierarkis atau masih dalam hubungan

dengan pertanggungjawaban hasil yang

pekerjaan.

telah dicapai oleh pemerintah desa, hal itu

ekstern terjadi jika antara pengawas

menunjukkan bahwa pertanggungjawaban

dengan yang diawasi tidak mempuyai

dalam

pengelolaan

mengedepankan

hasil

Sedangkan

pengawasan

ADD

lebih

hubungan hierarkis atau berada di luar

keluaran

yang

eksekutif.

efektif. Wujud dari pertanggungjawaban

Dari

penjelasan

tersebut

dalam akuntabilitas manfaat yaitu dengan

dijelaskan

adanya proses pengawasan ADD. Adanya

pengelolaan

pengawasan bertujuan agar penggunaan

berbagai

pihak

ADD tepat sasaran serta tujuan dapat

BPMPD.

BPMPD

tercapai. Akuntabilitas manfaat dapat

melakukan pembinaan dan pengawasan.

dilihat dengan adanya pengawasan dari

Adapula

pihak kabupaten agar memudahkan dalam

mempunyai

melakukan evaluasi terhadap perilaku dan

inspektorat dapat melakukan tindakan

kebijakan yang diambil oleh kepala desa.

tertentu karena telah merugikan negara.

Pengawasan dapat dibedakan dari segi

3. Akuntabilitas prosedural

sifatnya maupun dari segi hubungan

bahwa

dapat

ADD

pengawasan dilakukan

yang

terkait

mempunyai

inspektorat tugas

Akuntabilitas

oleh seperti tugas

yang

juga

mengawasi

tetapi

prosedural

lebih

intern dan ekstern: dari segi sifatnya maka

mengedepankan kepada proses. Pada

pengawasan keuangan negara dapat juga

setiap tahap pengelolaan ADD memiliki

dibedakan

yang

pertanggungjawaban di setiap tahapannya.

bersifat preventif dan pengwasan bersifat

Pertanggungjawaban tersebut berbentuk

represif.

laporan yang dibuat setelah dana terserap.

antara

pengawaasan

Pengawasan

pereventif menekankan menghindari

yang

bersifat

adalah

pengawasan

yang

pada

pencegahan

guna

prosedural di desa Budugsidorejo dapat

kesalahan

terlihat memlaui tahap-tahap berikut:

adanya

Untuk

melihat

akuntabilitas

dikemudian hari. Sedangkan yang bersifat

11


LPMD dan Karang Taruna. Karena setiap kegiatan tanpa adanya perencanaan akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber: Olahan Penulis (2016).

Akuntabilitas

Untuk

dapat

hidup

dan

berkembang dalam suasana yang transparan, demokratis, dan adanya kebebasan dalam

mengetahui

perencanaan

dalam

pengelolaan ADD akan disajikan besaran angka dalam perencanaan di tiap tahnnya. Tabel 3. Perencanaan Pengelolaan ADD

mengemukakan pendapat. Secara absolut, ketaatan

Tahun 2013

Rencana Rp 74.636.655

kepada aturan dan prosedur yang berlaku,

2014

Rp 68.420.000

2015

Rp 85.135.000

akuntabilitas

menggambarkan

kemampuan untuk melakukan evaluasi kerja, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan

Sumber: Olahan Penulis (2016).

b. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah

dan menerapkan efisiensi dalam pelaksanaan

dana ADD cair dengan mengikuti daftar

tugasnya (Arshad, 2013)

usulan rencana kegiatan yang telah disepakati

a. Perencanaan Selama

ini

masyarakat

sering

mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dianggap hanya merupakan kebijakan

sepihak

dan

cenderung

mengabaikan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi

pula

dalam

penyelenggaraan

pemerintah desa dalam mengelola ADD. Akuntabilitas

dan

transparansi

merupakan dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan.

Akuntabel

dalam

konteks

pengelolaan ADD yaitu dengan melibatkan masyarakat saat diadakannya musyawarah. Hal

ini

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban pemerintah desa atas perencanaan

yang

menjadi

tumpuan

keberhasilan pelaksanaan program di masa mendatang.

Perencanaan

ADD

sebelum

tahun 2015 yakni di tahun 2013-2014 telah melibatkan LPMD, karang taruna. Yakni dengan melibatkan seluruh jajaran dari

12

Kegiatan Rehab Balai Desa Pembangunan Kantor Desa Pemeliharaan lapen

bersama. Pada tahap pelaksanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada Tim Pelaksana Desa (TPD). Di desa Budugsidorejo, TPD merangkap sebagai Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD), dimana tim ini dipilih oleh kepala desa berdasarkan keputusan kepala desa.

Tugas

dari

TPD

yaitu

sebagai

pengendali pelaksanaan kegiatan yang sumber pendanaannya dibiayai oleh ADD. Tidak

adanya

pemberitahuan merupakan

ketika

salah

transparannya

sosialisasi

satu

ataupun

pencairan

ADD

indikator

kurang

pemerintah

desa.

Berikut

disajikan realisasi pengelolaan ADD di tiap tahunnya: Tabel 4. Realisasi Pengelolaan ADD Tahun 2013 2014

Rencana Rp 72.030.000 Rp 68.420.000

2015

Rp 85.135.000

Sumber: Olahan penulis (2016).

Kegiatan Rehab Balai desa Pembangunan Kantor Desa Pemeliharaan lapen


Jika dilihat antara perencanaan dan realisasi ada yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Sebagaimana

di

tahun

2013

1. Rilis Data Anggaran Menurut

Buku

Budugsidorejo,

Kas

Umum

tahun

2013

Desa proses

perencanaan untuk rehab balai desa sebesar

pencairan ADD dilakukan dalam dua tahap.

Rp.74.636.655 akan tetapi realisasinya hanya

Pencairan

sebesar Rp 72.030.000. sedangkan di tahun

42536.087,

2014 dan 2015 terdapat kesesuaian antara

kedua sebesar Rp. 54.136.839. Proses

perencanaan awal dengan pelaksanaan.

pencairan memakan waktu dari bulan Mei

c. Pelaporan

sampai

Tahap pelaporan dilakukan apabila pelaksanaan

kegiatan

pertama

sementara

dengan

sebesar

pencairan

November.

Rp tahap

Sedangkan

untuk pencairan ADD tahun 2014 pencairan

diselesaikan.

dilakukan satu tahap yakni di bulan Juni

Pelaporan meliputi berbagai aspek yang

sebesar Rp 68.420.000. berbeda dengan

berkaitan

pengelolaan

tahun sebelumnya, pencairan ADD di tahun

ADD. Dalam konteks ADD laporan keuangan

2015 dilakukan dengan melihat indikator

tergabung

desa

seperti penghasilan tetap dan tunjangan

Budugsidorejo pelaporan ADD dilakukan

Kepala Desa dan Perangkatnya maksimal

secara bertahap dimana akan berpedoman

60%, sebesar Rp. 100.000.000 digunakan

pada realisasi penggunaan ADD. Maksudnya

untuk penyertaan modal BUMDes, dan

pelaporan yang dibuat berdasarkan realisasi

selebihnya

penggunaan dana sebelumnya. Tidak hanya

kebutuhan dan belanja desa (Peraturan

pemerintah desa yang memiliki kewajiban

Bupati Jombang nomor 18 tahun 2015).

dengan

dalam

telah

tahap

informasi

APBDes.

Di

digunakan

sesuai

dengan

untuk memberikan laporan penggunaan ADD,

Setelah pemerintah desa menerima

melainkan lembaga-lembaga desa yang lain

ADD secara penuh, maka pemerintah desa

seperti karang taruna dan LPMD. Untuk

wajib

mengetahui rincian dalam penggunaan ADD

menentukan penggunaan ADD. Dalam hal

maka harus ada transparansi dalam pembuatan

transparansi,

laporan. Karena perlu diketahui bahwa ADD

Budugsidorejo telah mengambil langkah-

adalah dana bantuan desa yang dikucurkan

langkah

melalui kabupaten yang tujuannya untuk

mempublikasikan ADD maka dibuat papan

menciptakan pemerataan di desa-desa. Untuk

untuk memberikan info kepada masyarakat

dapat diketahui adanya transparansi maka

atas penggunaan anggaran. Tidak hanya itu,

perlu ada indikator yang dipakai. Ada

pemerintah desa pun turut mengundang

beberapa indikator yang bisa dipakai untuk

perwakilan BPD, LPMD hingga ketua RT.

melihat tingkat transparansinya pemerintah

Adanya keterlibatan lembaga-lembaga di

desa dalam mengelola ADD yakni:

tingkat desa berguna untuk menjaring saran

menggelar

musyawarah

pemerintah

yang strategis semisal

untuk

desa

untuk

13


dan masukan agar keputusan atau kebijakan

jawab kepala desa dan sekretaris desa.

yang diambil oleh pemerintah desa tepat

Masing-masing lembaga di tingkat desa

sasararan. Menurut salah satu Kepala

menyusun laporan harian yang nantinya

Dusun

dijadikan salah satu bahan untuk pembuatan

di

desa

Budugsidorejo

bahwa

adanya sosialisasi dan koordinasi dapat

laporan pemerintah desa.

meningkatkan

3. Peran Efektif BPD

keikutsertaan

masyarakat

dalam pembangunan di desanya. Bentuk

Peran efektif BPD dalam pengelolaan

koordinasi yang dilakukan biasanya dengan

ADD adalah mengawasi penggunaan ADD

musyawarah yang dilakukan dua bulan

oleh pemerintah desa. Pengawasan yang

sekali dengan tujuan menghimpun saran

dilakukan

tidak

dan masukan sebanyak-banyaknya. Hasil

inspektorat

sebagai

dari musyawarah desa biasanya berupa

dimana dapat melakukan tindakan bilamana

penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja

ada indikasi penyimpangan, akan tetapi

(DURK) agar semua rencana kegiatan akan

BPD juga harus ikut serta sebagai lembaga

lebih terarah.

perwakilan di desa.

2. Tepat Waktu

hanya

dari

pihak

pengawas

khusus

Laporan dibuat oleh pemerintah desa,

Penyusunan laporan termasuk dalam

tetapi sebelumnya BPD meneliti terlebih

rangkaian proses yang harus dilakukan

dahulu untuk melihat kecocokan antara

dalam setiap tahun penggunaan anggaran.

keggiatan yang sudah dilaksanakan dengan

Hal ini karena sebuah laporan adlah bentuk

rincian

nyata dari hasil evaluasi selama satu tahun

mengefektifkan fungsi BPD maka harus ada

anggaran. Dengan demikian seluruh bentuk

peran aktif dari masyarakat, jika masyarakat

kegiatan harus ada dalam laporan. Perlu

dengan BPD tidak berjalan beriringan maka

diketahui bahwa penyusuna laporan tidak

transparansi dalam pengelolaan ADD tidak

hanya untuk bahan evaluasi saja melainkan

dapat terwujud.

dipakai juga untuk acuan dalam pembuatan program kerja selanjutnya. Di tahun 2015,

anggaran

yang

dibuat.

Untuk

d. Faktor Penghambat Pengelolaan ADD Dalam

pengelolaan

ADD

di

Desa

pembuatan laporan di Desa Budugsidorejo

Budugsidorejo terdapat hal yang menjadi

dapat dikatakan tepat waktu karena laporan

penghambat terselemggaranya pengelolaan

penggunaan ADD dikatakan tepat waktu

ADD secara akuntabel. Hal ini disebabkan

bilamana

karena beberapa faktor antara lain: pertama,

pembuatan

laporan

dan

penyerahan dilakukan sebeluk 31 Desember

kurangnya

2015. Tetapi hal yang harus dicermati

pemerintah desa. Penguatan tupoksi aparatur

adalah

pemerintah desa dianggap penting karena

persoalan

tepat

waktu

dalam

pembuatan anggaran ada pada tanggung

14

dalam

penguatan

pengelolaan

tupoksi

ADD

aparatur

membutuhkan


proses yang cukup kompleks dimana dalam

bukan berangkat dari bawah atau masyarakat

pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan,

tetapi dari pemerintah desanya atau orang-

pelaksanaan, evaluasi, pelaporan sampai

orang terdekat dari kepala desa

dengan

dianggap mampu, alhasil kebijakan yang

pertanggungjawaban

baik

ke

masyarakat ataupun instansi yang ada di

diambil bisa dikatakan subjektif.

atasnya. Untuk itu penguatan tupoksi harus

e. Faktor Pendukung

dilaksanakan guna dalam proses pengelolaan ADD

tidak

yang mengatur pengelolaan ADD seperti PP

tersebut maka dibutuhka aparat desa yang

Nomor 43 tahun 2014 tentang pedoman

cakap

mempunyai

pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014

pengetahuan yang memadai. Menurut salah

digantikan dengan PP nomor 47 tahun 2015

satu aparatur desa di Budugsidorejo bahwa

menjadikan pengelolaan ADD optimal. Tidak

aparatur desa mempunyai pekerjaan yang

hanya di tingkat pusat, penyempurnaan

serabutan dan terkadang tidak sesuai dengan

aturan juga dilakukan di Kabupaten Jombang

tupoksi, dengan keadaan tersebut maka

dengan ditetapkan Peraturan Bupati Nomor

pelayanan masyarakatpun tidak maksimal.

17 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan

(wawancara dengan kaur pembangunan).

ADD di kabupaten Jombang. Penetapan

Kedua, kurang terbukanya pemerintah desa

Perbup tersebut sangat berpengaruh terhadap

dalam

hal

ketertiban pemerintah desa untuk menyusun

kurang

laporan pertanggungjawaban ADD dengan

trampil

pengelolaan

transparansi,

Dari

Adanya penyempurnaan dalam peraturan

persoalan

dan

terhambat.

yang

dan

ADD.

pemerintah

Dalam desa

transparan hal ini karena anggapan bahwa

tepat

dokumen yang berkaitan dengan keuangan

pertanggungjawaban dari penggunaan ADD

desa bukan untuk konsumsi publik. Jika

terlambat akan mengakibatkan pencairan

demikian

dana

maka,

masyarakat

tidak

bisa

mengakses berkaitan dengan penggunaan anggaran, meskipun ada pengawasan dari

waktu.

ADD

Jika

ditahap

penyusun

selannjutnya

akan

terhambat. Dalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa

pihak eksternal. Ketiga, kurangnya partisipasi

ADD

masyarakat dalam hal pendanaan di desa.

program

Mekanisme

masyarakat

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan

merupakan saluran yang mewadahi berbagai

pemberdayaan masyrakat. Tidak hanya itu,

macam penyampaian aspirasi dan keluhan,

ADD juga digunakan untuk peningkatan

salah satunya melalui musrenbang. Di desa

perekonomian

Budugsidorejo sndiri proses perencanaan

pemberdayaan masyarakat desa. Dengan

kurang

sehingga

adanya peraturan tersebut tentunya akan

kebijakan yang diambil secara tidak langsung

membantu pemerintah desa Budugsidorejo

partisipasi

melibatkan

masyarakat

dimaksudkan pemerintah

untuk desa

masyarakat

membiayai dalam

melalui

15


dan pemerintah desa lain di Kabupaten

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

Jombang untuk mengalokasikan dana yang

pembangunan yang menggunakan dana ADD,

diterima sesuai dengan rencana yang sudah

akibatnya kebijakan yang diambil bukan dari

dibuat sebelumnya.

aspirasi masyarakat. Hal inilah yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa agar segala kebijakan harus melibatkan

PENUTUP Prinsip

akuntabilitas

dalam

pengelolaan ADD di desa Budugsidorejo telah terpenuhi

hal

ini

ditandai

masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.

dengan

pelaksanaannya yang sesuai dengan prosedur

DAFTAR PUSTAKA

serta

yang

Adisasmito, Rahardjo. 2011. Manajemen

bersifat internal maupun eksternal. Pada

Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha

intinya pengawasan yang dilakukan dapat

Ilmu

dengan

adanya

pengawasan

menumbuhkan kesadaran bagi pemerintah

Arsyad, Jawade Hafidz, 2013. Korupsi dalam

desa untuk melaksanakan kewajiban yakni memberikan

informasi

pengelolaan ADD.

berkaitan

dengan

Hal itu menunjukkan

bahwa setiap kegiatan maupun program kerja yang

didanai

ADD

harus

benar-benar

Perspektif HAN. Jakarta: Sinar Grafika Eko,

Sutoro,

2014.

Desa

Membangun

Indonesia. Yogyakarta: FPPD --------------. 2015. Regulasi baru, Desa Baru: Ide Misi, dan Semangat UU Desa.

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Jakarta:

dan pihak pengawas seperti inspektorat

Pembangunan Daerah Tertinggal.

maupun BPMPD. Idealnya dalam pengelolaan

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan

ADD agar transparan dan akuntabel yang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

dilakukan

Jakarta: Erlangga

tidak

hanya

menyempurnakan

Kementerian

Desa,

peraturan yang bersifat legal formal tetapi

Solekhan, Mochamad. 2014. Penyelenggaraan

adanya pertanggungjawaban yang bersifat

Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi

vertikal ataupun horizontal. Artinya apa,

Masyarakat. Malang: Setara Press

bahwa

kepala

desa,

juga

harus

bertanggungjawab kepada mitra kerjanya

Yansen. 2014. Revolusi dari Desa. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

seperti BPD, lembaga desa lainnya dan begitu

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebaliknya. Dengan keadaan tersebut maka

Peraturan Bupati Jombang nomor 17 tahun

sangat

dimungkinkan

transparansi

dan

2015 tentang Tata Cara Pengalokasian

akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dapat

dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

tercapai.Tetapi di sisi lain yang menjadi

Kabupaten Jombang

persoalan adalah kurang adanya partisipasi

16


RPJMDes Desa Budugsidorejo Kecamatan

http://www.antaranews.com/berita/464866/pe

Sumobito Kabupaten Jombang tahun

mkab-tanah-bumbu-raih-penghargaan-

2014-2015

website-desa-terbaik.

RKP

desa

Budugsidorejo

Kecamatan

http://www.banyumaskab.go.id/read/15772/ke

Sumobito Kabupaten Jombang tahun

bijakan-alokasi-dana-desa-add-dan

2015

penguatan-

APBDesa

Budugsidorejotahun

Kecamatan

Sumobito Kabupaten Jombang 20132015

17

Indonesian Political Science Review

Recommend Documents