Politik Indonesia 2 (1) (2017) 1-17
Politik Indonesia Indonesian Political Science Review http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUDUGSIDOREJO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 Andi Setiawan1, Muhtar Haboddin1, Nila Febri Wilujeng1 1
Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Info Artikel Sejarah Artikel: Diterima 10 Agustus 2016 Disetujui 20 Desember 2016 Dipublikasikan 15 Januari 2017
Keywords:
Village Fund Allocation, Accountability, Oversight.
Abstrak Penelitian ini menjelaskan tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan ada tidaknya akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di tahun 2015. Teori yang dijadikan dasar dalam melihat akuntabilitas ADD adalah konsep akuntabilitas menurut Rahardjo Adisasmito dimana untuk melihat akuntabiltas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari indikator akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
ACCOUNTABILITY IN MANAGING VILLAGE FUND IN BUDUGSIDOREJO VILLAGE JOMBANG REGENCY 2015 Abstract This study describes the accountability of the management of village fund allocation (ADD) in the village Budugsidorejo Sumobito District of Jombang in 2015. The aim of this study is to describe and explain the presence or absence of accountability in the management of ADD in 2015. The theory that formed the basis of looking at accountability ADD is Rahardjo Adisasmito concept of accountability by which to see accountability in financial management can be seen from the indicators of financial accountability, accountability benefits and procedural accountability. This study uses qualitative descriptive method and determination of informants by using purposive sampling technique. The results of this study indicate that accountability in the management of ADD are in accordance with the applicable procedures and can be realized because of the internal and external oversight. Given such surveillance raises their awareness that the programs funded from ADD should be accounted for as well as possible. © 2017 Universitas Negeri Semarang ISSN 2477 – 8060
Alamat
korespondensi: Gedung Darsono Lt 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia Email:
[email protected]
Andi Setiawan, dkk./ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo...
hubungan antara pemerintah desa dengan
PENDAHULUAN Era reformasi adalah era dimana
masyarakat, karena desa merupakan unit dari
pemerintah harus terbuka terhadap segala hal
lembaga pemerintah yang paling dekat dengan
termasuk di dalamnya pemerintah desa.
masyarakat (Solekhan, 2014). Implikasi dari
Pemerintah desa harus siap dan mampu
dekatnya desa dengan masyarakat yakni harus
menyampaikan
secara
ada transparansi dan akuntabilitas anggaran
terbuka tentang berbagai kebijakan, terutama
sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah
menyangkut kebijakan publik seperti rencana
desa kepada masyarakat. Sebagai contoh desa
pembangunan
yang
segala
yang
informasi
menggunakan
dana
dijadikan
best
practise
dalam
masyarakat melalui APBDes. Seluruh proses
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari
dalam pengelolaan ADD adalah Desa Batu
perencanaan,
besaran
Meranti Kabupaten Tanah Bambu. Adanya
anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan,
kerja sama seluruh jajaran pemerintah dan
evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan
masyarzakat desa, desa tersebut meraih
masyarakat
penghargaan kategori website desa terbaik
pengalokasian
(Yansen,
2014).
Anggaran
disusun berlandaskan program yang sudah
(http://www.antaranews.com).
matang dipertimbangkan dan didasarkan pada
Desa Batu Meranti dalam mengelola sistem
perkiraan tahun yang akan datang. Terdapat
informasi
dua
sistem
terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam
penganggara di desa yakni: pertama, anggaran
penyelenggaraan desa khususnya berkaitan
adalah untuk satu tahun. Kedua, anggaran
dengan pengelolaan anggaran desa. Perlu
bersifat seimbang, yaitu anggaran pada akhir
diketahui bahwa di era otonomi daerah, desa
tahun
Tercapainya
mempunyai kewenangan untuk mengatur
transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa,
urusan pemerintahannya sendiri hal ini telah
merupakan pintu masuk bagi pemerintah desa
diatur dalam UU tentang desa termasuk
dalam
didalamnya mengatur tentang pengelolaan
prinsip
anggaran
buku
dakan
seimbang.
memberikan
informasi
pada
masyarakat. Baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa ataupun informasi
dapat
dijadikan
Keberhasilan
contoh
agar
ADD. Kebijakan
ADD
pada
awalnya
berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh
merupakan stimulus untuk meningkatkan
pemerintah
kemandirian dan gotong royong masyarakat
masyarakat
desa.
Hal
mempunyai
ini
dikarenakan hak
untuk
yang didarkan pada Inpres Bantuan Desa di
mendapatkan informasi dalam melakukan
tahun 1970. Karena tidak sesuai dengan
pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.
harapan, maka Inpres Bantuan Desa dihapus.
Desa merupakan miniatur dan contoh
Dihapusnya inpres ini mengakibatan desa
yang baik untuk mengamati secara seksama
2
kehilangan
salah
satu
sumber
daya
Politik Indonesia 2 (1) (2017) 1-17
keuangannya sehingga muncul gagasan untuk
langsung dengan Kabupaten Mojokerto. Ada
memberikan
beberapa
melalui
bantuan
ADD
dana
kepada
desa
hal
yang
menarik
dari
desa
(www.banyumaskab.go.id).
budugsidorejo yakni anggaran ADD berasal
ADD merupakan salah satu bentuk bagaimana
dari APBD yang bersumber dari bagian dana
pemerintah daerah bisa berperan dalam
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
memfasilitasi, dengan demikian keberadaan
diterima
ADD tentunya sangat membantu dalam
mempunyai
membiayai rumah tangga desa karena ADD
diperuntukkan kembali untuk kesejahteraan
adalah dana utama yang dipunyai dan dikelola
rakyat. Dalam hal perencanaan pengelolaan
ole desa (Eko, 2015). Kegiatan-kegiatan yang
ADD, Masyarakat desa Budugsidorejo diberi
dibiayai oleh ADD meliputi pembelian alat
wadah untuk menyalurkan aspirasinya pada
tulis kantor, belanja PKK, karang taruna,
forum warga. Tetapi pada praktiknya tidak
makanan tambahan balita, pembangunan fisik,
semua masyarakat desa diundang untuk
sarana dan prasarana desa, kegiatan yang
menghadiri forum warga tersebut. Begitu pula
berkaiatan dengan pencapaian visi dan misi.
hasil evaluasi pengelolaan ADD tentang
Sementara, evaluasi ADD dilakukan setiap
realisasi penerimaan ADD dan realisasi
bulan pada saat membuat laporan berkala
belanja ADD tidak tersosialisasikan pada
yang berisi tentang pelaksanaan penggunaan
masyarakat. Selain itu adanya pengaruh besar
ADD. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi
yang dipunyai kepala desa dalam pengelolaan
dengan
pertanggungjawaban
ADD
sehingga
bentuk
APBDes,
pertanggungjawabannya
adalah pertanggungjawaban APBDes. Keuangan
desa
harus
oleh
kabupaten/kota.
makna
bahwa
uang
mengakibatkan
mengakibatkan
Hal
ini
rakyat
cenderung
korupsi.
Persoalan
ini
berhubungan dengan lemahnya fungsi BPD dikelola
dalam
mengawasi
kinerja
kepala
desa.
berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel,
Akibatnya kepala desadan aparatur merasa
partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan
bebas dalam mengelola ADD. Selain itu juga
disiplin
terdapat
anggaran.
pengelolaan kesatuan
ADD
dalam
Begitu
juga
dengan
yang
termasuk
satu
keuangan
desa.
ADD
tiga
potensi
persoalan
aspek
pengawasan, yakni efektivitas inspektorat daerah
dalam
melakukan
pengawasan
merupakan hak masyarakat desa yang harus
pengelolaan keuangan di desa masih rendah,
digunakan untuk mencapai kesejahteraan.
saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola
Salah satu desa yang dijadikan contoh untuk
dengan
melihat bagaimana pengelolaan ADD adalah
masyarakat
desa Budugsidorejo di Kabupaten Jombang.
mengontrol besarnya kekuasaan kepala desa
Desa Budugsidorejo merupakan desa kecil di
dalam mengelola ADD. Selain persoalan itu,
Kabupaten Jombang yang berbatasan secara
berhubungan dengan UU Nomor 14 tahun
baik.
Dengan ssangat
demikian diperlukan
peran untuk
3
Andi Setiawan, dkk./ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo...
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Tabel 1. Penerimaan ADD Desa Budugsidorejo
dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penguasa informasi publik (UU Nomor 14 Tahun
2008).
tersebut
Mengacu
maka
undang-undang
masyarakat
desa
No 1 2 3
Tahun
Besaran Dana Rp. 96.672.926 Rp. 117.460.828 Rp. 376.431.734
2013 2014 2015
Sumber: Olahan Penulis (2016).
berhak
mengetahui dan mengkases anggaran ADD
Dari tabel di atas menunjukkan
yang diterima oleh desanya. Namun Desa
adanya kenaikan dalam penerimaan ADD di
Budugsidorejo
mampu
desa Budugsidorejo. Berdasarkan DURK
mengimplementasikan amanat undang-undang
ADD 2013 digunakan untuk merehabilitasi
tersebut. Hal ini dikarenakan media yang
balai desa, ADD tahun 2014 digunakan untuk
digunakan untuk merilis ADD seperti papan
pembangunan
pengumuman
belum
kantor
dan
tahun
2015
digunakan
secara
digunakan untuk pemeliharaan lapisan jalan
masyarakat
harus
(APBDesa Budugsidorejotahun 2013-2015).
mengetahui dan ikut serta dalam mengawasi
Ada persoalan lain yang berkaiatan di desa
pengelolaan ADD. Tetapi pada kenyataannya
Budugsidorejo
masih
aparatur desa yang menganggap bahwa
maksimal.
belum Padahal
banyak
masyarakat
yang
tidak
yakni
dokumen
Kurang pahamnya masyarakat desa dengan
karena bersifat rahasia. Rincian anggaran
ADD berakibat pada rendahnya tingkat
yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat
partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan
umum
karena masyarakat tidak dilibatkan dalam
transparansinya praktik tata pemerintahan.
proses perencanaan kegiatan yang didanai
Padahal
oleh ADD. Akibatnya masyarakat Desa
pemerintahan yang baik dalam pemerintahan
Budugsidorejo
peduli
desa adalah transparannya dalam pengelolaan
terhadap persoalan yang berkaitan dengan
ADD. Posisi penting ADD inilah yang
penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga
menuntut
minim
pemberdayaan
akuntabilitas. Perlu diketahui bahwa ADD
masyarakat yang tepat sasaran. Berkaitan
adalah dana stimulus untuk program dan
dengan dana ADD, Desa Budugsidorejo
kegiatan
dalam
pemerintah desa dan biasanya digunakan
inisiatif
program
penerimaan
peningkatan
kurang
tetapi
ADD tidak
mengalami
diikuti
adanya
untuk
merupakan
model
harus
yang
kegiatan
tidak
anggapan
mengethui ADD yang diterima oleh desanya.
menjadi
anggaran
adanya
dipublikasikan
indikasi
dalam
ada
dari
tata
kelola
transparansi
diselenggarakan
ekonomi
tidak
dan
oleh
kemsayarakatan
perencanaan yang baik. Berikut tabel yang
seperti micro finance. Namun di sisi lain,
menggambarkan
ADD
peningkatan
ADD di Desa Budugsidorejo.
4
penerimaan
yang
digunakan
untuk
stimulus
kegiatan, malah justru berdampak kepada
Politik Indonesia 2 (1) (2017) 1-17
kurang mandirinya desa untuk meningkatkan
informasi informan diambil dari media massa
PAD
desa
seperti Jawa pos. Sedangkan untuk data
menggantungkan dana dari ADD itu sendiri.
sekunder dalam penelitian ini merujuk kepada
Begitu
UU No. 6 tentang Desa, PP No. 60 tahun 2014
karena
peemrintah
pentingnya
ADD
dalam
proses
penyelenggaraan desa maka sangat penting
tentang
untuk
Budugsidorejo
diketahui
bagaimana
akuntabilitas
Dana
Desa, tahun
Desa
RPJM
desa
2014-2018,
Budugsidorejo
dan
dalam pengelolaan ADD, terutama di desa
Peraturan
tentang
Budugsidorejo Kabupaten Jombang tahun
APBDes. Penggabungan antara data primer
2015.
dengan data sekunder bertujuan agar data-data yang dipakai saling melengkapi satu sama
METODE PENELITIAN
lain. Pada tahap akhir, peneliti menganalisis
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian desktiptif kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, baik itu
data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analis data Miles and Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan yang terakhir penarikan kesimpulan/verifikasi.
menyangkut tatacara, situasi, hubungan, sikap, perilaku,
cara
pandang,
dan
pengaruh-
pengaruh dalam suatu kelompok masyarakat.
TINJAUAN TEORI A. Alokasi Dana Desa (ADD)
Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian
ilmiah
yang
bertujuan
untuk
memahami sebuah fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan yang diteliti. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui akuntbilitas dalam pengelolaan ADD di desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang serta ingin mengetahui adanya faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan ADD sepanjang tahun 2015. Sumber data data yang digunakan dalam artikel ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan hasil wawancara yang diperoleh dari informan seperti Kepala Desa Budugsidorejo beserta perangkatnya,
serta
untuk
Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
APBD
kabupaten/kota
setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus (PP No. 43 Tahun 2014) ADD paling sedikit 10% dari dana
perimbangan
kabupaten/kota
dalam
yang APBD
diterima setelah
dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Dalam pengalokasian
ADD
mempertimbangkan
seperti kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, disesuakan tingkat kesulitan geografis desa (PP No 43 Tahun 2014) ADD sebagai instrumen yang menopang dan menstimulus kegiatan desa merupakan hak desa yang harus dibagi sesuai dengan kondisi desa. Hal ini
mengimbangi
5
Andi Setiawan, dkk./ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo...
penting karena ADD menjadi instrumen untuk
dengan potensi dan kebutuhan desa harus
pemerataan dan pemenuhan keadilan sosial
dilakukan
bagi masyarakat di desa. Ada beberapa
melibatkan stakeholder desa.
manfaat dalam pelaksanaan ADD antara lain:
kemajuan
karena
partisipatif
dengan
c. Perlu diadakan pemetaan menyangkut
a. Masyarakat desa akan lebih leluasa untuk mencapai
secara
kewenangan desa untuk mengurus rumah
aspirasi
tangganya sendiri dan kewenangan atas
masyarakat jauh terakomodasi karena
adanya pelimpahan dari pemerintah di
pengambilan keputusan berada ditenga-
tingkat atasnya.
tengah masyarakat bahkan pemerintah desapun dalam pengambilan keputusan
B. Mekanisme
harus melibatkan masyarakat.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor
jauh lebih optimal karena masyarakat
17
melaksnakan sendiri proses tersebut dan
Pengalokasian
secara tidak langsung masyarkat saling
Kabupaten
Jombang,
mendukung untuk kemajuan desanya.
dimaksudkan
untuk
c. Adanya monitoring dan evaluasi dari masyarakat
sehingga
mengurangi
penyimpangan dalam penggunaan ADD. d. Adanya
peningkatan
dan
Penyaluran ADD di Kabupaten Jombang
b. Pelaksanaan pembangunan di desa akan
partisipasi
tahun
pemerintah
2015
tentang
dan
desa
Tata
Cara
Penyaluran
ADD
bahwa
ADD
membiayai dalam
kegiatan pemerintahan
program
melaksanakan
dan pemberdayaan
masyarakat serta peningkatan perekonomian
dan
masyarakat desa. Adapun tujuan dari ADD
kapasitas desa, setidaknya desa akan
adalah (Peraturan Bupati Nomor 17 tahun
melaksanakan kegiatan sesuai denga
2015):
rencana dalam RPJMDes. Pengelolaan
a. Meningkatkan
ADD merupakan
satu
kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
pembagian
program
kabupaten-kota
secara lebih tegas dan optimal, setidaknya mencangkup (Nurcholis, 2011:90): a. Adanya payung hukum yang memadai di
aparatur
b. Meningkatkan dalam penyelenggaraan pemerintah
kewenangan
kesejahteraan
pemerintahan desa.
Untuk mendorong implementasi ADD dan
desa
guna
mendukung
pemerintah
seperti
pembangunan. c. Meningkatkan perencanaan
kualitas dan
dalam
penganggaran
tingkat kabupaten melalui legislasi dan
pembangunan di desa dan meningkatkan
kelembagaan, yang berupa peraturan
partisipasi
daerah ataupun peraturan Bupati.
pemberdayaan.
b. Dalam proses perumusan dan penentuan formulasi/ penentu bobot desa sesuai
6
Pengalokasian
d. Meningkatkan
masyarakat
ketentraman
dalam
dan
ketertiban masyarakat, karena dengan
Politik Indonesia 2 (1) (2017) 1-17
adanya ADD tercipta keadilan yang
dan kinerja keuangan pemerintah kepada
merata.
pihak-pihak
e. Pemberdayaan
perangkat
Pemerintah baik itu pusat maupun daerah
kepada
harus menjadi subjek pemberi informasi
masyarakat desa guna mengembangkan
dalam rangka pemenuhan hak-hak publik
kegiatan
seperti hak untuk tahu, hak untuk diberi
sosial
pelayanan
dan
ekonomi
yang
berbasis kerakyatan. f.
berkepentingan.
serta
meningkatkan
desa
yang
Meningkatkan
informasi,
hak
didengar
pada
faktanya
aspirasinya,
sehingga
akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dari
mempunyai andil dalam perencanaan
pelaporan keuangan pemerintah. Menurut
sampai dengan pelaksnaan kegiatan.
Rahardjo Adisasmito Akuntabilitas dapat
di
desa
karena
untuk
lembaga
kemasyarakatan
kapabilitas
dan
dibagi menjadi beberapa aspek antara lain C. Tata Cara Pengalokasian ADD
(Adisasmito, 2011)
Dalam Perbup Nomor 17 tahun 2015
a. Akuntabilitas keuangan: akuntabilitas
telah diatur cara-cara bagaimana ADD itu
keuangan
merupakan
pertanggung
tepat sasaran dan dapat teralokasikan dengan
jawabann
baik. Adapaun tatacara tersebut antara lain:
keuangan, pengungkapan dan ketaatan
a. Pemerintah daerah mengalokasikan ADD
terhadap
mengenai
peraturan
integritas
perundang-
dalam APBD setiap tahun anggaran.
undangan. Sasaran pertanggungjawaban
b. ADD paling sedikit 10 % dari dana
ini adalah laporan keuangan yang
perimbangan yang diterima kabupaten
disajikan dan peraturan perundang-
dalam APBD setelah dikurangi DAK.
undangan yang berlaku mencangkup
c. Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
penerimaan,
- Kebutuhan penghasilan tetap kepala
pengeluaran
desa dan perangkatnya - Jumlah
penduduk
penyimpangan, uang
oleh
instansi
pemerintah. desa,
angka
b. Akuntabilitas manfaat: efektivitas pada
kemiskinan, luas wilayah desa, dan
dasarnya memberi perhatian kepada
tingkat kesulitan geografis desa.
hasil kegiatan pemerintah dalam hal ini semua aparat pemerintah dipandang
D. Akuntabilitas
berkemampuan melakukan pencapaian
Adanya tuntutan berkenaan dengan akuntabilitas merupakan fenomena yang terjadi dalam sektor publik. Pada dasarnya akuntabilitas
publik
adalah
pemberian
informasi dan pengungkapan atas aktivitas
tujuan dan tidak hanya patuh terhadap kebutuhan hierarki atau prosedur. c. Akuntabilitas prosedural: merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu
prosedur
penetapan
dan
7
Andi Setiawan, dkk./ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo...
pelakasanaan
kebijakan
telah
evaluasi yang melibatkan seluruh unsur
mempertimbangkan masalah moralitas,
masyarakat.
etika, kepastian hukum, dan ketaatan
mengedepankan
pada
efisien, efektif, dan akuntabel serta sesuai
keputusan
politis
untuk
mendukung pencapaian tujuan akhir
Selain
itu,
prinsip
harus
transparan,
tetap adil,
dengan aturan yang berlaku.
yang telah ditetapkan Pengalokasian ADD pada dasarnya mempunyai tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa termasuk perangkat desa.
AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN
ADD DESA BUDUGSIDOREJO 2015 A. Keuangan Desa Budugsidorejo
Untuk itu, perlu adanya mekanisme untuk
Keuangan desa adalah semua hak dan
mengatur tata cara dalam setiap tahapan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan
pengelolaannya. Berikut adalah prinsip yang
uang serta segala sesuatu berupa uang dan
mengatur pengelolaan ADD (Peraturan Bupati
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan
Nomor 17 tahun 2015):
hak dan kewajiban desa (UU No. 6 Tahun
a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan
2014, pasal 71 (1)). Pengelolaan keuangan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi
pengelolaan
perencanaan,
keuangan
desa
yang
penganggaran,
pelaporan,
dituangkan dalam peraturan desa tentang
pertanggung jawaban terhadap keuangan desa.
APBDes.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
b. Pengelolaan
keuangan
direncanakan, dievaluasi
dilaksanakan
secara
terbuka
harus
Negeri Nomor 113 tahun 2014 bahwa
dan
pengelolaan anggaran harus berpihak pada
dengan
masyarakat dan setiap tahunnya harus ada
melibatkan seluruh unsur masyarakat di
pertanggungjawaban
Desa.
masyarakat dalam penyusunan keuangan desa.
c. Pengelolaan
keuangan
dan
partisipasi
harus
Di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang
menggunakan prinsip transparan, adil,
kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk
efisien, akuntabel terukur dan terkendali
tahun 2015 merupakan sistem pengelolaan
serta
keuangan yang baru bagi desa Budugsidorejo
dilaksnakan
sesuai
dengan
ketentuan perundang-undangan.
sehingga
harus
banyak
penyesuaian-
Sesuai dengan prinsip di atas maka
penyesuaian yang dilakukan. Dalam keuangan
dapat diketahui bahwa pengelolaan ADD
desa, terdapat beberapa elemen, elemen-
memang tidak dapat dipisahkan dengan
elemen tersebuat adalah sebagai berikut:
pengelolaan keuangan desa sehingga prinsip
a. Pendapatan desa
pengelolaannya pun sama yakni harus melalui
Pendapatan desa merupakan sumber dana
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta
yang diterima oleh desa dalam satu tahun
8
Politik Indonesia 2 (1) (2017) 1-17
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
TKD,
oleh
desa
masyarakat, serta pendapatan desa yang sah.
bersumber dari PAD, Alokasi APBN, bagian
Sementara itu pendapatan transfer sebesar
dari hasil pajak daerah dan retreibusi daerah
sebesar Rp. 897.166.734; diperoleh dari DD,
kabupaten/kota, ADD, bantuan keuangan,
ADD, BK Provinsi, dan bantuan keuangan
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat
kabupate. (RPJMDes Desa Budugsidorejo
dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan
2015).
Jika
desa yang sah. Pemerintah desa sebagai
dengan
optimal
pelaksana pembangunan desa harus mampu
meningkatnya
mengoptimalkan segenap potensi pendapatan
dengan kata lain desa akan berdaya tanpa
desa untuk mensejahterakan masyrakat tanpa
keterganrungan dengan ADD. Selain itu,
harus menambah beban dari masyarakat itu
pendapatan juga dapat mendorong adanya
sendiri. Dalam pengelolaan pendapatan desa
perbaikan
terdapat
administrasi
desa.
Biasanya
arah
pendapatan
kebijakan
dalam
pengelolaannya, antara lain: a) memobilisasi sumber-sumber pendapatan asli desa yang
dan
dan
pendapatan akan
pasrtisipasi
dimaksimalkan
berdampak
kesejahteraan
dalam desa
masyarakat,
kualitas dan
pada
pelayanan memperbaiki
b. Belanja Desa Belanja desa sebagaimana dimaksud
b)
meliputi semua pengeluaran dari rekening
menghimnpun penerimaan dari semua sumber
desa yang merupakan kewajiban desa dalam
pendapatan desa secara optimal sesuai dengan
satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
ketentuan yang berlaku, c) memberdayakan
pembayarannya kembali oleh desa. Belanja
potensi
dapat
sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun
meningkatkan penerimaan pendapatan desa,
2014 tentang pengelolaan keuangan desa
d) mengupayakan perolehan pendapatan desa
terdiri
untuk kepentingan pelayanan masyarakat
pemerintahan
berupa pendidikan, kesehatan, meningkatkan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan
akses penduduk untuk mendapatkan tepat
desa, pemberdayaan masyarakat, dan belanja
tinggal
tak terduga.
yang
yang
kewirausahaan,
swadaya,
infrastruktur desa (Eko, 2014).
lebih difokuskan pada upaya peningkatan pertanian
hasil
dimiliki
layak
untuk
(RPJMDes
Desa
Budugsidorejo 2015). Berikut pendapatan desa Budugsidorejo tahun 2015 sebesar Rp. 966.895.008; yang berasal dari PADesa, Pendapatan Transfer, Pos Bantuan Pemerintah Provinsi, dan bantuan keuangan kabupaten. PADesa sebesar Rp 69.568.274 berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa/lelang
dari
kelompok desa,
penyelenggara pelaksanaan
Tabel 2 . Belanja Desa BudugsidorejoTahun 2015 No.
Uraian
1 2
Belanja Pembiayaran Jumlah
Jumlah
Persentase
Rp. 867.332912,52 Rp. 99.562.095,48 Rp. 966.895.008,00
89,7 % 10,3 % 100 %
Sumber: RKP Desa Tahun 2105
Dari
tabel
tentang
belanja
desa
diketahui bahwa penggunaan belanja desa tahun 2015 berbeda dengan tahun-tahun
9
Andi Setiawan, dkk./ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo...
sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya
Mekaninisme
pertanggungjawaban
peraturan baru yang mengatur pengelolaan
dilakukan oleh kepala desa maupun lembaga-
keuangan desa. Seperti yang sudah ditulis
lembaga desa dengan menyusun laporan
bahwa belanja desa tahun 2015 dibedakan
keuangan
sesuai
pertanggungjawaban. Lembaga-lembaga desa
dengan
kelompok
pemerintahan
penyelenggara
desa,
pelaksanaan
akan
berupa
SPJ
sebagai
bertanggungjawab ke
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan
sedangkan
desa, pemberdayaan masyarakat, dan belanja
bertanggungjawab ke bupati.
tidak terduga.
kepala
Untuk
c. Pembiayaan
dapat
bentuk
kepala desa
melihat
desa akan
akuntabilitas
pengelolaan ADD di desa Budugseidorejo
Pembiayaan desa sebagaimana yang
maka
digunakan
tiga
indikator
yakni
dimaksud meliputi semua penerimaan yang
akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat,
perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran
dan akuntabilitas prosedural.
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran
Akuntabilitas keuangan merupakan
berikutnya.
bentuk pertanggunjawaban pemerintah
Namun demikian dalam RKP Desa tahun
desa yang berwujud laporan anggaran.
2015 ini, pemerintah Desa Budugsidorejo
Laporan anggaran yang disusun oleh
belum
pemerintah
dapat
yang
1. Akuntabilitas keuangan
menyusun
kebijakan
desa
diantaranya
berupa
pembiayaan, hal ini dikarenakanada ada
laporan kas mum, laporan APBDes,
sistem baru dalam pengelolaan keuangan
laporan pertanggungjawaban desa, surat
(RKP desa Budugsidorejo tahun 2015).
pertanggungjawaban. Penyusunan laporan
Pertanggungjawaban ADD merupakan
anggaran
tersebut
bertujuan
untuk
suatu rangkaian kegiatan yang tidak dapat
gambaran perkiraan untuk anggaran di
dihilangkan
masa yang akan datang.
dalam
pelaksanaa
penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini
Pertanggungjawaban keuangan ADD
karena untuk mencegah adanya manipulasi
dapat berupa publikasi pengelolaan ADD
anggaran untuk digunakan oleh oknum-
dalam tahun berjalan oleh kepala desa
oknum
beserta jajarannya yang mendapat alokasi
yang
tidak
bertanggung
jawab.Pertanggungjawaban ini biasanya akan
dana.
Walaupun
kepala
berujud laporan anggaran,dimana laporan
berkewajiban
melaporkan
keuangan ini disusun pemerintah desa berupa
masyarakat,
namun
laporan kas umum, laporan APBDesa, surat
masyarakat
pertanggungjawaban.
penggunaan dana tersebut dan biasanya
berhak
desa
tidak kepada
setidaknya mengetahui
sebagai media publikasi akan dipasang di
10
Politik Indonesia 2 (1) (2017) 1-17
papan balai desa. Selain kepala desa yang
represif adalah memperbaiki kesalahan
berkewajiban
penggunaan
yang sudah terjadi, sehingga kesalahan
anggaran, LPMD sebagai salah satu
tidak akan terjadi lagi. Dari segi hubungan
lembaga
mempunyai
antara yang diperikasa dengan pemeriksa
penggunaan
dapat
melaporkan
di
kewajiban
desa
juga
melaporkan
berbentuk
pengawasan
intern
anggaran, dimana fungsi LPMD sendiri
ataupun pengawasan ekstern. Pengawasan
sebagai pengawas pembangunan di desa.
dapat
2. Akuntabilitas manfaat
pengawas dan yang diawasi mempunyai
Akuntabilitas
manfaat
berkaitan
dikatakan
intern
jika
antara
hierarkis atau masih dalam hubungan
dengan pertanggungjawaban hasil yang
pekerjaan.
telah dicapai oleh pemerintah desa, hal itu
ekstern terjadi jika antara pengawas
menunjukkan bahwa pertanggungjawaban
dengan yang diawasi tidak mempuyai
dalam
pengelolaan
mengedepankan
hasil
Sedangkan
pengawasan
ADD
lebih
hubungan hierarkis atau berada di luar
keluaran
yang
eksekutif.
efektif. Wujud dari pertanggungjawaban
Dari
penjelasan
tersebut
dalam akuntabilitas manfaat yaitu dengan
dijelaskan
adanya proses pengawasan ADD. Adanya
pengelolaan
pengawasan bertujuan agar penggunaan
berbagai
pihak
ADD tepat sasaran serta tujuan dapat
BPMPD.
BPMPD
tercapai. Akuntabilitas manfaat dapat
melakukan pembinaan dan pengawasan.
dilihat dengan adanya pengawasan dari
Adapula
pihak kabupaten agar memudahkan dalam
mempunyai
melakukan evaluasi terhadap perilaku dan
inspektorat dapat melakukan tindakan
kebijakan yang diambil oleh kepala desa.
tertentu karena telah merugikan negara.
Pengawasan dapat dibedakan dari segi
3. Akuntabilitas prosedural
sifatnya maupun dari segi hubungan
bahwa
dapat
ADD
pengawasan dilakukan
yang
terkait
mempunyai
inspektorat tugas
Akuntabilitas
oleh seperti tugas
yang
juga
mengawasi
tetapi
prosedural
lebih
intern dan ekstern: dari segi sifatnya maka
mengedepankan kepada proses. Pada
pengawasan keuangan negara dapat juga
setiap tahap pengelolaan ADD memiliki
dibedakan
yang
pertanggungjawaban di setiap tahapannya.
bersifat preventif dan pengwasan bersifat
Pertanggungjawaban tersebut berbentuk
represif.
laporan yang dibuat setelah dana terserap.
antara
pengawaasan
Pengawasan
pereventif menekankan menghindari
yang
bersifat
adalah
pengawasan
yang
pada
pencegahan
guna
prosedural di desa Budugsidorejo dapat
kesalahan
terlihat memlaui tahap-tahap berikut:
adanya
Untuk
melihat
akuntabilitas
dikemudian hari. Sedangkan yang bersifat
11
Andi Setiawan, dkk./ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo...
LPMD dan Karang Taruna. Karena setiap kegiatan tanpa adanya perencanaan akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber: Olahan Penulis (2016).
Akuntabilitas
Untuk
dapat
hidup
dan
berkembang dalam suasana yang transparan, demokratis, dan adanya kebebasan dalam
mengetahui
perencanaan
dalam
pengelolaan ADD akan disajikan besaran angka dalam perencanaan di tiap tahnnya. Tabel 3. Perencanaan Pengelolaan ADD
mengemukakan pendapat. Secara absolut, ketaatan
Tahun 2013
Rencana Rp 74.636.655
kepada aturan dan prosedur yang berlaku,
2014
Rp 68.420.000
2015
Rp 85.135.000
akuntabilitas
menggambarkan
kemampuan untuk melakukan evaluasi kerja, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan
Sumber: Olahan Penulis (2016).
b. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah
dan menerapkan efisiensi dalam pelaksanaan
dana ADD cair dengan mengikuti daftar
tugasnya (Arshad, 2013)
usulan rencana kegiatan yang telah disepakati
a. Perencanaan Selama
ini
masyarakat
sering
mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dianggap hanya merupakan kebijakan
sepihak
dan
cenderung
mengabaikan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi
pula
dalam
penyelenggaraan
pemerintah desa dalam mengelola ADD. Akuntabilitas
dan
transparansi
merupakan dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan.
Akuntabel
dalam
konteks
pengelolaan ADD yaitu dengan melibatkan masyarakat saat diadakannya musyawarah. Hal
ini
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban pemerintah desa atas perencanaan
yang
menjadi
tumpuan
keberhasilan pelaksanaan program di masa mendatang.
Perencanaan
ADD
sebelum
tahun 2015 yakni di tahun 2013-2014 telah melibatkan LPMD, karang taruna. Yakni dengan melibatkan seluruh jajaran dari
12
Kegiatan Rehab Balai Desa Pembangunan Kantor Desa Pemeliharaan lapen
bersama. Pada tahap pelaksanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada Tim Pelaksana Desa (TPD). Di desa Budugsidorejo, TPD merangkap sebagai Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD), dimana tim ini dipilih oleh kepala desa berdasarkan keputusan kepala desa.
Tugas
dari
TPD
yaitu
sebagai
pengendali pelaksanaan kegiatan yang sumber pendanaannya dibiayai oleh ADD. Tidak
adanya
pemberitahuan merupakan
ketika
salah
transparannya
sosialisasi
satu
ataupun
pencairan
ADD
indikator
kurang
pemerintah
desa.
Berikut
disajikan realisasi pengelolaan ADD di tiap tahunnya: Tabel 4. Realisasi Pengelolaan ADD Tahun 2013 2014
Rencana Rp 72.030.000 Rp 68.420.000
2015
Rp 85.135.000
Sumber: Olahan penulis (2016).
Kegiatan Rehab Balai desa Pembangunan Kantor Desa Pemeliharaan lapen
Politik Indonesia 2 (1) (2017) 1-17
Jika dilihat antara perencanaan dan realisasi ada yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Sebagaimana
di
tahun
2013
1. Rilis Data Anggaran Menurut
Buku
Budugsidorejo,
Kas
Umum
tahun
2013
Desa proses
perencanaan untuk rehab balai desa sebesar
pencairan ADD dilakukan dalam dua tahap.
Rp.74.636.655 akan tetapi realisasinya hanya
Pencairan
sebesar Rp 72.030.000. sedangkan di tahun
42536.087,
2014 dan 2015 terdapat kesesuaian antara
kedua sebesar Rp. 54.136.839. Proses
perencanaan awal dengan pelaksanaan.
pencairan memakan waktu dari bulan Mei
c. Pelaporan
sampai
Tahap pelaporan dilakukan apabila pelaksanaan
kegiatan
pertama
sementara
dengan
sebesar
pencairan
November.
Rp tahap
Sedangkan
untuk pencairan ADD tahun 2014 pencairan
diselesaikan.
dilakukan satu tahap yakni di bulan Juni
Pelaporan meliputi berbagai aspek yang
sebesar Rp 68.420.000. berbeda dengan
berkaitan
pengelolaan
tahun sebelumnya, pencairan ADD di tahun
ADD. Dalam konteks ADD laporan keuangan
2015 dilakukan dengan melihat indikator
tergabung
desa
seperti penghasilan tetap dan tunjangan
Budugsidorejo pelaporan ADD dilakukan
Kepala Desa dan Perangkatnya maksimal
secara bertahap dimana akan berpedoman
60%, sebesar Rp. 100.000.000 digunakan
pada realisasi penggunaan ADD. Maksudnya
untuk penyertaan modal BUMDes, dan
pelaporan yang dibuat berdasarkan realisasi
selebihnya
penggunaan dana sebelumnya. Tidak hanya
kebutuhan dan belanja desa (Peraturan
pemerintah desa yang memiliki kewajiban
Bupati Jombang nomor 18 tahun 2015).
dengan
dalam
telah
tahap
informasi
APBDes.
Di
digunakan
sesuai
dengan
untuk memberikan laporan penggunaan ADD,
Setelah pemerintah desa menerima
melainkan lembaga-lembaga desa yang lain
ADD secara penuh, maka pemerintah desa
seperti karang taruna dan LPMD. Untuk
wajib
mengetahui rincian dalam penggunaan ADD
menentukan penggunaan ADD. Dalam hal
maka harus ada transparansi dalam pembuatan
transparansi,
laporan. Karena perlu diketahui bahwa ADD
Budugsidorejo telah mengambil langkah-
adalah dana bantuan desa yang dikucurkan
langkah
melalui kabupaten yang tujuannya untuk
mempublikasikan ADD maka dibuat papan
menciptakan pemerataan di desa-desa. Untuk
untuk memberikan info kepada masyarakat
dapat diketahui adanya transparansi maka
atas penggunaan anggaran. Tidak hanya itu,
perlu ada indikator yang dipakai. Ada
pemerintah desa pun turut mengundang
beberapa indikator yang bisa dipakai untuk
perwakilan BPD, LPMD hingga ketua RT.
melihat tingkat transparansinya pemerintah
Adanya keterlibatan lembaga-lembaga di
desa dalam mengelola ADD yakni:
tingkat desa berguna untuk menjaring saran
menggelar
musyawarah
pemerintah
yang strategis semisal
untuk
desa
untuk
13
Andi Setiawan, dkk./ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo...
dan masukan agar keputusan atau kebijakan
jawab kepala desa dan sekretaris desa.
yang diambil oleh pemerintah desa tepat
Masing-masing lembaga di tingkat desa
sasararan. Menurut salah satu Kepala
menyusun laporan harian yang nantinya
Dusun
dijadikan salah satu bahan untuk pembuatan
di
desa
Budugsidorejo
bahwa
adanya sosialisasi dan koordinasi dapat
laporan pemerintah desa.
meningkatkan
3. Peran Efektif BPD
keikutsertaan
masyarakat
dalam pembangunan di desanya. Bentuk
Peran efektif BPD dalam pengelolaan
koordinasi yang dilakukan biasanya dengan
ADD adalah mengawasi penggunaan ADD
musyawarah yang dilakukan dua bulan
oleh pemerintah desa. Pengawasan yang
sekali dengan tujuan menghimpun saran
dilakukan
tidak
dan masukan sebanyak-banyaknya. Hasil
inspektorat
sebagai
dari musyawarah desa biasanya berupa
dimana dapat melakukan tindakan bilamana
penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja
ada indikasi penyimpangan, akan tetapi
(DURK) agar semua rencana kegiatan akan
BPD juga harus ikut serta sebagai lembaga
lebih terarah.
perwakilan di desa.
2. Tepat Waktu
hanya
dari
pihak
pengawas
khusus
Laporan dibuat oleh pemerintah desa,
Penyusunan laporan termasuk dalam
tetapi sebelumnya BPD meneliti terlebih
rangkaian proses yang harus dilakukan
dahulu untuk melihat kecocokan antara
dalam setiap tahun penggunaan anggaran.
keggiatan yang sudah dilaksanakan dengan
Hal ini karena sebuah laporan adlah bentuk
rincian
nyata dari hasil evaluasi selama satu tahun
mengefektifkan fungsi BPD maka harus ada
anggaran. Dengan demikian seluruh bentuk
peran aktif dari masyarakat, jika masyarakat
kegiatan harus ada dalam laporan. Perlu
dengan BPD tidak berjalan beriringan maka
diketahui bahwa penyusuna laporan tidak
transparansi dalam pengelolaan ADD tidak
hanya untuk bahan evaluasi saja melainkan
dapat terwujud.
dipakai juga untuk acuan dalam pembuatan program kerja selanjutnya. Di tahun 2015,
anggaran
yang
dibuat.
Untuk
d. Faktor Penghambat Pengelolaan ADD Dalam
pengelolaan
ADD
di
Desa
pembuatan laporan di Desa Budugsidorejo
Budugsidorejo terdapat hal yang menjadi
dapat dikatakan tepat waktu karena laporan
penghambat terselemggaranya pengelolaan
penggunaan ADD dikatakan tepat waktu
ADD secara akuntabel. Hal ini disebabkan
bilamana
karena beberapa faktor antara lain: pertama,
pembuatan
laporan
dan
penyerahan dilakukan sebeluk 31 Desember
kurangnya
2015. Tetapi hal yang harus dicermati
pemerintah desa. Penguatan tupoksi aparatur
adalah
pemerintah desa dianggap penting karena
persoalan
tepat
waktu
dalam
pembuatan anggaran ada pada tanggung
14
dalam
penguatan
pengelolaan
tupoksi
ADD
aparatur
membutuhkan
Politik Indonesia 2 (1) (2017) 1-17
proses yang cukup kompleks dimana dalam
bukan berangkat dari bawah atau masyarakat
pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan,
tetapi dari pemerintah desanya atau orang-
pelaksanaan, evaluasi, pelaporan sampai
orang terdekat dari kepala desa
dengan
dianggap mampu, alhasil kebijakan yang
pertanggungjawaban
baik
ke
masyarakat ataupun instansi yang ada di
diambil bisa dikatakan subjektif.
atasnya. Untuk itu penguatan tupoksi harus
e. Faktor Pendukung
dilaksanakan guna dalam proses pengelolaan ADD
tidak
yang mengatur pengelolaan ADD seperti PP
tersebut maka dibutuhka aparat desa yang
Nomor 43 tahun 2014 tentang pedoman
cakap
mempunyai
pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014
pengetahuan yang memadai. Menurut salah
digantikan dengan PP nomor 47 tahun 2015
satu aparatur desa di Budugsidorejo bahwa
menjadikan pengelolaan ADD optimal. Tidak
aparatur desa mempunyai pekerjaan yang
hanya di tingkat pusat, penyempurnaan
serabutan dan terkadang tidak sesuai dengan
aturan juga dilakukan di Kabupaten Jombang
tupoksi, dengan keadaan tersebut maka
dengan ditetapkan Peraturan Bupati Nomor
pelayanan masyarakatpun tidak maksimal.
17 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan
(wawancara dengan kaur pembangunan).
ADD di kabupaten Jombang. Penetapan
Kedua, kurang terbukanya pemerintah desa
Perbup tersebut sangat berpengaruh terhadap
dalam
hal
ketertiban pemerintah desa untuk menyusun
kurang
laporan pertanggungjawaban ADD dengan
trampil
pengelolaan
transparansi,
Dari
Adanya penyempurnaan dalam peraturan
persoalan
dan
terhambat.
yang
dan
ADD.
pemerintah
Dalam desa
transparan hal ini karena anggapan bahwa
tepat
dokumen yang berkaitan dengan keuangan
pertanggungjawaban dari penggunaan ADD
desa bukan untuk konsumsi publik. Jika
terlambat akan mengakibatkan pencairan
demikian
dana
maka,
masyarakat
tidak
bisa
mengakses berkaitan dengan penggunaan anggaran, meskipun ada pengawasan dari
waktu.
ADD
Jika
ditahap
penyusun
selannjutnya
akan
terhambat. Dalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa
pihak eksternal. Ketiga, kurangnya partisipasi
ADD
masyarakat dalam hal pendanaan di desa.
program
Mekanisme
masyarakat
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan
merupakan saluran yang mewadahi berbagai
pemberdayaan masyrakat. Tidak hanya itu,
macam penyampaian aspirasi dan keluhan,
ADD juga digunakan untuk peningkatan
salah satunya melalui musrenbang. Di desa
perekonomian
Budugsidorejo sndiri proses perencanaan
pemberdayaan masyarakat desa. Dengan
kurang
sehingga
adanya peraturan tersebut tentunya akan
kebijakan yang diambil secara tidak langsung
membantu pemerintah desa Budugsidorejo
partisipasi
melibatkan
masyarakat
dimaksudkan pemerintah
untuk desa
masyarakat
membiayai dalam
melalui
15
Andi Setiawan, dkk./ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo...
dan pemerintah desa lain di Kabupaten
masyarakat
dalam
proses
perencanaan
Jombang untuk mengalokasikan dana yang
pembangunan yang menggunakan dana ADD,
diterima sesuai dengan rencana yang sudah
akibatnya kebijakan yang diambil bukan dari
dibuat sebelumnya.
aspirasi masyarakat. Hal inilah yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa agar segala kebijakan harus melibatkan
PENUTUP Prinsip
akuntabilitas
dalam
pengelolaan ADD di desa Budugsidorejo telah terpenuhi
hal
ini
ditandai
masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.
dengan
pelaksanaannya yang sesuai dengan prosedur
DAFTAR PUSTAKA
serta
yang
Adisasmito, Rahardjo. 2011. Manajemen
bersifat internal maupun eksternal. Pada
Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha
intinya pengawasan yang dilakukan dapat
Ilmu
dengan
adanya
pengawasan
menumbuhkan kesadaran bagi pemerintah
Arsyad, Jawade Hafidz, 2013. Korupsi dalam
desa untuk melaksanakan kewajiban yakni memberikan
informasi
pengelolaan ADD.
berkaitan
dengan
Hal itu menunjukkan
bahwa setiap kegiatan maupun program kerja yang
didanai
ADD
harus
benar-benar
Perspektif HAN. Jakarta: Sinar Grafika Eko,
Sutoro,
2014.
Desa
Membangun
Indonesia. Yogyakarta: FPPD --------------. 2015. Regulasi baru, Desa Baru: Ide Misi, dan Semangat UU Desa.
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
Jakarta:
dan pihak pengawas seperti inspektorat
Pembangunan Daerah Tertinggal.
maupun BPMPD. Idealnya dalam pengelolaan
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan
ADD agar transparan dan akuntabel yang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
dilakukan
Jakarta: Erlangga
tidak
hanya
menyempurnakan
Kementerian
Desa,
peraturan yang bersifat legal formal tetapi
Solekhan, Mochamad. 2014. Penyelenggaraan
adanya pertanggungjawaban yang bersifat
Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi
vertikal ataupun horizontal. Artinya apa,
Masyarakat. Malang: Setara Press
bahwa
kepala
desa,
juga
harus
bertanggungjawab kepada mitra kerjanya
Yansen. 2014. Revolusi dari Desa. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
seperti BPD, lembaga desa lainnya dan begitu
UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebaliknya. Dengan keadaan tersebut maka
Peraturan Bupati Jombang nomor 17 tahun
sangat
dimungkinkan
transparansi
dan
2015 tentang Tata Cara Pengalokasian
akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dapat
dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
tercapai.Tetapi di sisi lain yang menjadi
Kabupaten Jombang
persoalan adalah kurang adanya partisipasi
16
Politik Indonesia 2 (1) (2017) 1-17
RPJMDes Desa Budugsidorejo Kecamatan
http://www.antaranews.com/berita/464866/pe
Sumobito Kabupaten Jombang tahun
mkab-tanah-bumbu-raih-penghargaan-
2014-2015
website-desa-terbaik.
RKP
desa
Budugsidorejo
Kecamatan
http://www.banyumaskab.go.id/read/15772/ke
Sumobito Kabupaten Jombang tahun
bijakan-alokasi-dana-desa-add-dan
2015
penguatan-
APBDesa
Budugsidorejotahun
Kecamatan
Sumobito Kabupaten Jombang 20132015
17