Indonesian Political Science Review

Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 2 (2) (2017) 179-200

Politik Indonesia Indonesian Political Science Review http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI

Beyond Protest Voting: Membaca Pesan Tersembunyi di Balik Suara Tidak Sah Wegik Prasetyo1 1

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Info Artikel Sejarah Artikel: Diterima Disetujui Dipublikasi 15 Juli 2017 Keywords: Unauthorized Voice Mail; Electoral Systems; Protest Voting

Abstrak Tulisan ini terkait penggunaan tanda dan simbol sebagai protest voting dalam suara tidak sah Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tulisan ini mengintepretasikan pesan-pesan tersembunyi yang disampaikan pemilih melalui surat suara. Artikel ini memberi kontribusi untuk mengatasi dua permasalahan sekaligus, yakni konseptual dan praktis. Secara konseptual, ada gap dalam kajian protest voting selama ini. Protest voting menjelaskan voting tidak hanya digunakan untuk mendukung kandidat atau partai namun dapat diartikan sebagai bentuk protes. Namun dalam tulisan ini, protes tidak disampaikan melalui voting melainkan melalui tanda, simbol, ataupun pesan dalam surat suara. Secara praktis, ada permasalahan sistem pemilu dalam melihat suara rakyat. Sistem pemilu saat ini menyamaratakan cara pandang melihat suara tidak sah. Padahal di dalam surat suara tidak sah, terdapat pesan-pesan tersembunyi yang merupakan bagian dari suara rakyat dan merupakan esensi dari pemilu itu sendiri. Tulisan ini menunjukan pesan-pesan tersebut tidak tertampung oleh sistem pemilu saat ini. Pesan-pesan tersebut meliputi pesan atas indikasi terjadinya politik uang post-elections, bentuk ekspresi senang pemilih yang disampaikan dalam surat suara, adanya umpatan dan hujatan yang disampaikan pemilih, adanya penolakan terhadap kandidat, dan adanya penolakan terhadap sistem pemilu saat ini.

Abstract

Alamat

This article related to the use of signs and symbols as a protest vote beyond the invalid votes of the presidential election 2014 in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). This paper will interpret the hidden messages conveyed by voters through a ballot. This article contributes to solve two problems at once, the conceptual and practical. Conceptually, there is a gap in the study of protest voting. Protest voting describes that voting as not only used to support candidates or parties but can be used as a form of protest. However, in this paper the protest was not conveyed through voting but using signs, symbols, or messages in ballot. Practically, there are problems in the electoral system on viewing people votes. The current electoral system generalizes the approach on viewing invalid votes. Whereas, there some hidden messages of people votes and the essence of the election itself beyond the invalid ballot papers. This paper shows that these messages can not be accommodated by the current electoral system. Those include an indication of postelection money politics, expressions of blissful voters delivered on the ballot, the expletives and insults expressed by voters, a rejection of the candidates, and also a rejection for the current electoral system. © 2017 Universitas Negeri Semarang ISSN 2477 – 8060

korespondensi: Glagah Kidul RT 03, Tamanan, Banguntapan, Bantul. Email: [email protected].

Wegik Prasetyo/ Beyond Protest Voting: Membaca Pesan Tersembunyi di Balik Suara Tidak Sah

secara massive, bukan tidak mungkin mampu

Pendahuluan Tulisan ini mengulas pesan-pesan yang disampaikan pemilih lewat surat suara dalam Pilpres 2014, dengan melihat kasus di

mengubah hasil akhir perolehan suara yang berbeda dari prediksi mayoritas selama ini. Protest

voting

dilakukan

dengan

Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan tulisan

memberikan suara kepada kandidat yang

ini adalah untuk memberikan kontribusi pada

sebenarnya tidak disukai. Tindakan tersebut

kajian

dilakukan

tentang

protest

voting

yang

bukan

untuk

memenangkan

berkembang selama ini. Protest voting selama

kandidat yang tidak disukai, melainkan

ini selalu dimaknai sebagai tindakan voting

ditujukan untuk memberikan sinyal khusus

untuk

atau

kepada kandidat yang disukai. Pemilih tidak

yang

puas atas tawaran program, gagasan, tim

terkait pemilu. (misal Bowler & Lanoue,

sukses, bahkan secara personal maupun partai

1992; McAllister & White, 2008; Kselman &

pengusung

Niou, 2011; Kang, 2010; Pop-Eleches, 2010;

Ketidakpuasan

Kang, 2004; Moral, 2016; Ouweneel &

diterjemahkan pemilih dengan memberikan

Veenhove, 2016; Strazzera, Genius, Scarpa, &

suara untuk kandidat yang tidak disukai

Hutchinson, 2003; Myatt, 2015; Hooghe &

sebagai sinyal khusus. Hal ini dilakukan untuk

Dassonneville, 2016). Sasaran protes pemilih

menunjukan protes kepada kandidat yang

dalam tindakan protest voting biasanya adalah

sebenarnya disukai.

menyampaikan

ketidaksetujuannya

protes

dengan

hal-hal

dari

kandidat

yang

tersebut

disukai. kemudian

kandidat yang bertarung dalam pemilu, tim

Terkait dengan hal itu, Kselman &

sukses, sistem pemilu, atau bahkan sistem

Niou (2011) mengatakan: “...that individuals

politik secara keseluruhan. Pemberian suara

may use their votes to send a specific and

yang biasanya dilakukan dengan tujuan

targeted signal of dissatisfaction to one or

memenangkan

namun

more important political actors...” Selain itu,

dalam konsep ini pemberian suara dapat

pemilih yang memberikan suara kepada

dilihat sebagai bentuk protes pemilih.

kandidat

Protes

kandidat

tertentu,

pemilih

lainnya

menganggap

kandidat

tersebut

maupun partai mengabaikan isu-isu penting.

mengekspresikan pandangan politik terkait

“Citizens who cast a third party ballot do so

tentang personal kandidat, program-program

to advance the same policy goals they were

kandidat, tim sukses, partai pengusung, sistem

precluded from achieving from within the

pemilu, ataupun keadaan politik selama ini.

major parties. When voters perceive the major

Implikasi dari protest voting yang diharapkan

parties to be mutually ignoring an important

adalah tersampaikannya suara protes tersebut

issue they will cast a third party vote to voice

kepada subyek maupun obyek yang diprotes.

this displeasure.”

Jika suara-suara protes tersebut diberikan

180


Selain

itu,

protest

voting

dapat

dilakukan dengan pemilih tidak memberikan

ideological/policy

platform

than

by

the

rejection of other possible political choices.”

suara sahnya. Hal itu bisa dilakukan dengan

Secara positif, tindakan ini dimaknai

tidak memilih kandidat atau memilih semua

sebagai

kandidat. Ada dua cara pandang dalam

apapun hasil pemilu. Penerimaan ini dapat

melihat ini, negatif dan positif. Secara negatif,

dimaknai sebagai pemilih merasa semua

tindakan ini dimaknai sebagai penolakan. Hal

kandidat berkualitas layak menang, pemilih

ini dikarenakan pemilih tidak suka dengan

merasa siapapun yang menang sama saja, atau

personal, program, ataupun semua partai

pemilih

pengusung. Pemilih ingin mengatakan bahwa

pilihan atas kandidat. Kedua cara pandang

semua kandidat tidak ada yang layak untuk

tersebut;

menang. Selain itu, hal tersebut dapat

merupakan sebuah bentuk protes dengan tidak

dimaknai

memberikan suara sah saat hari pemungutan.

lebih

luas

sebagai

penolakan

terhadap sistem pemilu. Terkait hal itu, McAllister & White

penerimaan.

Pemilih

kebingungan

penolakan

untuk

ataupun

menerima

menentukan

penerimaan,

Konsep protest voting tersebut menjelaskan bentuk

voting

yang

ditujukan

untuk

(2008) mengatakan: “They do not reject

memprotes hal terkait pemilu. Kelemahan

liberal democracy, but are critical of the

konsep

contemporary practice of Russian politics and

ketidakmampuannya dalam membaca maksud

find no parties that adequately reflect their

dan makna dari pesan yang disampaikan

views. With the ending of the 'against all'

melalui pemberian suara.

facility in 2006 and other changes in the

mengirimkan pesan protes apapun melalui

Russian electoral system under the Putin

voting, namun pesan protes tersebut tidak

presidency, levels of turnout are likely to fall

akan memiliki makna karena sistem tidak

further and the protest vote will seek other

mampu membacanya. Sistem hanya membaca

outlets within or outside the parliamentary

suara tersebut sebagai suara sah atau suara

system”. Pemilih memberikan suara kepada

tidak sah (Medium, 2016). Dalam suara tidak

semua kandidat untuk memprotes keadaan

sah, sistem tidak mampu membedakan suara

politik yang sedang terjadi dan cara pandang

tidak sah yang memang tidak sesuai regulasi

yang tidak terwakili oleh semua kandidat yang

dengan suara tidak sah yang dimaksudkan

ada. Gagasan terkait memberikan suara

sebagai bentuk protes. Sistem melihat suara

kepada semua kandidat juga diungkapkan

tidak sah sebagai sesuatu yang sama; tidak sah

oleh Pop-Eleches (2010) “A protest vote (or

maka tidak dihitung.

tersebut

terletak

pada

Pemilih dapat

antivote) is an electoral option driven less by

Kegagalan sistem membaca pesan

the positive appeal of the chosen party’s

pada surat suara dan memberlakukannya sebagai surat suara tidak sah, sebenarnya

181


mencoreng esensi dari pemilu itu sendiri.

framing analysis. Setiap bentuk pendekatan

Esensi dari pemilu adalah sarana untuk

tersebut memiliki kelebihan masing-masing,

menyampaikan suara rakyat dalam memilih

namun kesemuanya terhubung dalam proses

pemimpin.

berbagai

pencarian ideologi, kesadaran, dan hegemoni

macam cara untuk menyampaikan pesan.

atas pesan-makna di dalam teks. Ideologi

Regulasi pada saat Pemilu Presiden 2014

adalah

hanya mengakomodir sistem coblos untuk

diungkapkan dalam komunikasi. Kesadaran

menentukan suara rakyat tersebut sah atau

adalah esensi atau totalitas dari sikap,

tidak. Jika surat suara tersebut dicoblos sesuai

pendapat,

regulasi, maka suara rakyat tersebut sah. Jika

pembawa pesan. hegemoni adalah proses

surat suara dicoblos tidak seperti regulasi,

ideologi “dominan” disampaikan, kesadaran

maka suara rakyat tersebut tidak sah dan

dibentuk, dam kuasa sosial dijalankan (Lull

gugur. Hal tersebut sangat membatasi rakyat

dalam Sobur, 2001: 61). Sehingga batasan

dalam menyampaikan suara; mencederai suara

diantara ketiga pendekatan tersebut sangat

rakyat.

tipis, tidak kaku, sangat cair, bahkan terkesan

Rakyat

mempunyai

sebuah

sistem

perasaan

ide-ide

yang

dimiliki

yang

oleh

Kelemahan dalam konsep protest

tidak ada batasan. Dalam pendekatan ini teks

voting tersebut menjadi objek yang dikritik

dimaknai sangat luas. Segala cipta tangan

melalui konsep yang ditawarkan penulis

manusia baik itu gambar, video, tulisan,

melalui

Dengan

ataupun karya seni itulah yang dimaksud

intepretatif

dengan teks. Teks dipandang sebagai medium

tersebut, penulis membaca dan memaknai

penyampai pesan. Jadi ada kandungan pesan

pesan-pesan tersurat maupun tersirat dalam

di dalam teks tersebut.

pendekatan

menggunakan

intepretatif.

pendekatan

surat suara tidak sah; konteks Pemilu Presiden

Melalui

pendekatan

intepretatif

2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pesan-

tersebut tulisan ini menganalisis dan membaca

pesan tersembunyi di surat suara tidak sah

pesan-pesan

tersebut diungkap melalui metode analisa

kesadaran, dan hegemoni, dalam surat suara

intepretatif.

bawah ini

tidak sah Pilpres 2014 di DIY. Tulisan ini

pesan-pesan

sepenuhnya

berusaha

Uraian-uraian menjelaskan

di

tersembunyi dibalik suara tidak sah tersebut.

yang

tersembunyi;

menggunakan

ideologi,

data

hasil

penelitian Research Centre for Politics and Government

(PolGov)

DPP

UGM

bekerjasama dengan KPU Daerah Istimewa

Metode Penelitian Tulisan ini menggunakan pendekatan

Yogyakarta (DIY); penulis sendiri terlibat

intepretatif. Pendekatan intepretatif biasanya

langsung sebagai asisten peneliti. Penelitian

dipisahkan

yaitu

tersebut bertujuan untuk melacak Pola Surat

discourse analysis, semiotic analysis, dan

Suara Tidak Sah Pemilu Presiden 2014 di

182

menjadi

tiga

bentuk


DIY. Penelitian dilakukan dalam rentang

penulis kesulitan bertemu dengan pemilih

waktu

dengan

sebagai aktor utama surat suara tidak sah.

membongkar gudang penyimpanan surat suara

Kedua, penulis tidak mendalami konteks

di seluruh KPU Kabupaten/Kota di DIY.

sosial masyarakat dimana surat suara tidak sah

Mei-September

Setidaknya

ada

2016

enam

hal

yang

tersebut ditemukan.

dibahas dalam tulisan ini yaitu: tematik (apa yang

dikatakan?),

skematik

(bagaimana

Pesan-Pesan Tersembunyi di Pilpres 2014

pendapat disusun dan dirangkai), semantik

Selama ini surat suara tidak sah hanya

(makna yang ingin ditekankan dalam teks?),

dianggap sebagai kegagalan penyampaian

sintaksis (bagaimana pendapat disampaikan?),

suara. Padahal seringkali apa yang termuat

stilistik (pilihan kata apa yang dipakai?),

dalam surat suara tidak sah bisa jadi adalah

retoris (bagaimana dan dengan cara apa

tanda atau pesan yang merepresentasikan

penekanan

2008).

suara rakyat. Secara prosedural pemberian

Selain menekankan masalah yang hendak

tanda atau pesan pada surat suara merupakan

diulas, pendekatan intepretatif memberikan

tindakan yang menyalahi aturan pemilu.

penekanan kepada unsur yang menjadi pusat

Namun,

perhatian penafsiran teks secara kontekstual,

tidaklah melanggar karena salah satu prinsip

yaitu (Sudibyo, Hamad, Qodari dalam Sobur,

pemilu adalah suara rakyat suara Tuhan.

2001:

Sehingga apapun bentuknya, suara tersebut

dilakukan?)

148):

Medan

(Eriyanto,

Wacana

(field

of

discourse) yaitu menunjuk pada hal/peristiwa yang

terjadi, Pelibat

hal

tersebut

haruslah dihargai. Bagian ini membahas pesan-pesan

discourse) yaitu menunjuk pada orang-orang

apa saja yang berhasil ditangkap dalam surat

yang dicantumkan dalam teks, dan Sarana

suara tidak sah pada Pilpres 2014 di DIY.

Wacana (mode of discourse) yaitu menunjuk

Dalam

pada penggunaan tata bahasa.

pengelompokan surat suara tidak sah. Surat

setiap

(field

substansial

of

Penggunaan

Wacana

secara

unsur

bahasan,

setidaknya

ada

tiga

yang

suara tidak sah yang dimasukan dalam

disebutkan di atas sangat flexibel tergantung

pengelompokan tersebut hanyalah surat suara

obyek teks yang diteliti. Hal ini dikarenakan

tidak sah yang memiliki tanda khusus; tanda

setiap gambar memiliki dimensi yang berbeda

yang

untuk memahami makna. Perlu ditekankan

Pertama, surat suara yang memiliki lubang

bahwa unsur-unsur tersebut hanyalah alat

besar pada wajah kandidat. Kedua, coblosan

bantu untuk mengidentifikasi makna dan

yang membentuk pola; pola tertentu ataupun

kemudian dikaitkan dengan framing yang ada.

pola acak. Ketiga, surat suara yang memiliki

Namun, di sisi lain tulisan ini juga memberi

coretan.

limitasi terhadap berberapa aspek. Pertama,

kelompok surat suara tidak sah dengan tanda

diberikan

Berikut

diluar

ini

cara

prosedural.

pembahasan

tiga

183


khusus

yang

dianalis

menggunakan

pendekatan intepretatif.

merujuk pada peristiwa yang terjadi, pelibat wacana; merujuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam teks, dan sarana wacana;

Lubang Besar pada Wajah/Nomor Urut

merujuk pada tata bahasa. Gambar 2. Bolong Muka B.

Calon Gambar 1. Bolong Muka A.

Sumber: Dokumentasi Tim PolGov

Pola tersebut terjadi di surat suara

Sumber: Dokumentasi Tim PolGov

tersebut

tidak sah Pilpres 2014 di DIY. Pilpres 2014

memiliki pola kerusakan yang sama yakni

merupakan kontenstasi yang cukup sengit

adanya lubang yang menghilangkan muka

antara Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan

calon presiden. Pola kerusakan tersebut jelas

Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Saking

mengatakan bahwa dengan secara sengaja

sengitnya, pertarungan pilpres sampai kepada

pemilih melubangi surat suara bukan dengan

ranah simpatisan dan masyarakat. Bahkan

alat yang disediakan KPU. KPU hanya

sampai paska Pilpres 2014, masyarakat saat

menyediakan paku ukuran sedang yang

ini seperti masih terbelah menjadi dua yaitu

memiliki diamater kecil. Kerusakan tersebut

masyarakat yang pro kepada Jokowi dan

ada yang disobek manual dengan tangan;

masyarakat yang kontra Jokowi. Selain

terlihat tidak rapinya lubang yang terbentuk,

sengitnya pertarungan antar elit dan antar

adapula yang dilubangi dengan suatu alat

masyarakat, Pilpres 2014 juga diindikasikan

tertentu;

dengan berlangsungnya politik uang yang

Surat

suara

terlihat

tidak

rapinya

sah

lubang

yang

cukup massif (Republika, 2014). Persaingan

terbentuk. Pertanyaannya kemudian mengapa

yang ketat dan masifnya politik uang di

pola tersebut muncul? Makna apa yang

Pilpres

terkandung didalamnya? Untuk melihat hal

memunculkan pola kerusakan surat suara

tersebut

komentar-

tersebut. Framing inilah yang perlu dilihat

komentar interpretatif di sekitar isi manifes.

lebih dalam agar pesan dalam gambar sesuai

Hal tersebut diperlukan agar tanda dan pola

dengan konteks.

perlunya

membaca

tersebut mendapatkan bingkai yang tepat dan

2014

Bambang

Eka

turut

andil

(mantan

anggota

mengungkapkan

bahwa

sesuai konteks. Upaya membongkar makna

Bawaslu

haruslah

munculnya pola kerusakan surat suara tidak

184

memperhatikan

medan

wacana;

RI)

diyakini


sah tersebut ditengarai karena adanya politik

terjalin dari politik uang diharapkan dapat

uang. Hal ini menarik karena praktik politik

terjadi dua arah.

uang yang dilakukan berbeda dari praktik

Indikasi

pada

umumnya.

Biasanya

politik

uang

pola

kerusakan

tersebut

mengarah ke politik uang sangatlah kuat. Pola

dilakukan sebelum pemungutan suara. Namun

kerusakan

dalam kasus ini, politik uang dilakukan

kabupaten/kota di DIY menunjukan bahwa

setelah

pola ini terstruktur dan sistematis; seperti

proses

diintefikasi

pencoblosan.

sebagai

politik

Praktik uang

ini post-

halnya

yang

politik

tersebar

uang.

di

Indikasi

seluruh

tersebut

elections. Politik uang post-elections ini

diperkuat dengan multitafsirnya peraturan

dilakukan dengan menjadikan wajah calon

KPU tentang sah atau tidaknya surat suara

dari

telah

(Karim, et al., 2016). Di level teknis

memberikan suara. Sobekan wajah calon

pelaksanaan, masih ditemukannya perbedaan

tersebut kemudian ditukarkan dengan uang

pendapat temtang sah dan tidak sahnya suara.

oleh para pemilih. Sebuah praktik baru dalam

Salah satu celah dari peraturan KPU dalam

perkembangan politik uang di Indonesia.

pola kerusakan ini adalah surat suara tidak

surat

suara

sebagai

bukti

Permasalahan utama praktik politik

sah jika dicoblos bukan dengan alat yang

uang selama ini adalah relasi yang terbangun

disediakan KPU. Subyektifitas petugas KPPS

merupakan relasi tunggal (one-off). Sehingga

akan sangat menentukan apakah lubang pada

elemen timbal balik kadang tidak terjadi

surat suara dicoblos dengan alat yang

karena si penerima pemberian tidak merasa

disediakan KPU atau bukan. Subyektifitas

terbebani untuk membalas pemberian sang

inilah yang akan menentukan sah atau

patron dengan cara si penerima memilih sang

tidaknya suara. Semua penjelasan di atas,

patron dalam pemilu. Dalam relasi tersebut

pembacaan atas pola kerusakan surat suara ini

tidak ada mekanisme yang dapat memastikan

mengarah

politik

praktik politik uang.

uang

berkorelasi

positif

dengan

dan

mengindikasikan

adanya

perolehan suara. (Aspinall & Sukmajati, 2015). Politik uang post-elections diduga digunakan untuk memastikan relasi berjalan

Coblos Banyak pada Surat Suara Surat

suara

tidak

sah

tersebut

dua arah. Untuk mendapatkan uang yang

memiliki pola kerusakan yang sama yakni

dijanjikan, pemilih harus telebih dahulu

adanya banyak coblosan pada kertas surat

mencoblos calon yang telah ditentukan.

suara. Pola kerusakan menunjukan bahwa

Pemilih membuktikan telah memilih calon

dengan secara sengaja pemilih mencoblos

yang ditentukan dengan membawa potongan

berulang kali pada surat suara. Dari pola

wajah calon atau nomor urut surat suara.

tersebut, setidaknya ada dua tipe coblosan

Dengan mekanisme tersebut, relasi yang

yang dihasilkan yakni coblos banyak pada

185


satu pasangan calon dan coblos banyak pada semua pasangan calon. Coblos banyak pada semua paslon jelas merupakan suara tidak sah. Melalui coblos banyak dengan pada semua paslon, pemilih ingin menunjukan ekspresi tidak suka. Ekspresi tidak suka ini bisa ditujukan kepada kedua paslon ataupun kepada hal-hal terkait pemilu. Namun, hal berbeda pada coblos banyak pada satu kolom paslon. Hal tersebut seharusnya sah menurut peraturan KPU. Multitafsir peraturan KPU dan kompetensi

Sumber: Dokumentasi Tim PolGov.

petugas KPPS dinilai menjadi penyebab tidak Argumen tersebut jelas menyiratkan

sahnya surat suara (Karim, et al., 2016). Pola coblos banyak ini dianggap

bahwa pola ini membawa pesan berupa

sebagai pesan ekspresi politik dari pemilih.

ekspresi politik. Selain ekspresi senang, bagi

Pendapat bahwa pola ini merupakan bentuk

pemilih lain pola ini juga dapat bermakna

ekspresi politik diperkuat oleh argumen Widi;

sebagai ekspresi setuju ataupun suka. Dari

perwakilan kelompok difabel SIGAB. Widi

gambar 4, terdapat pola coblos berbentuk hati

menyebutkan bahwa pemilih difabel biasanya

diantara dua pasangan calon. Bentuk dan letak

menunjukan

tersebut

ekspresi

politik

dengan

menekankan

bahwa

pemilih

mencoblos berulang kali. Mereka senang

menyukai kedua pasangan calon. Selain itu

karena dapat terlibat dalam pemilu. Pemilih

terdapat pola coblos membentuk tulisan

difabel ini dahulu seringkali terciderai haknya

“OK” yang mengindikasikan ekspresi setuju

karena tidak dapat ikut serta menggunakah

dengan salah satu calon. Peraturan KPU yang

hak pilih.

tidak melarang adanya coblos banyak dengan

Gambar 3. Coblos Banyak A.

syarat masih di dalam kotak pasangan calon, membuat pemilih memiliki kesempatan untuk menunjukan

ekspresi

tersebut.

Secara

prosedural dia tidak melanggar aturan, dan secara

substansial

tersampaikan.

186

pesan

pemilih


Adanya Tulisan atau Gambar pada Surat

Gambar 4. Ojo Omong Tok Buktekke!!!

Suara Pola ketiga ini memiiki bentuk yang berlainan dengan dua pola sebelumnya. Pesan di dalam kedua pola sebelumnya terkesan implisit dan sangat membutuhkan framing dalam melihat makna. Sedangkan, pesan didalam pola ini sangatlah eksplisit karena dituliskan atau digambar. Namun, dalam melihat makna juga membutuhkan framing untuk membingkai pesan yang disampaikan. “Ojo Omong Tok Buktekke!!!” Gambar tersebut merupakan surat suara tidak sah yang di dalamnya terdapat tulisan”Ojo Omong Tok Buktekke!!!” atau yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki

arti

“Jangan

bicara

saja,

buktikan!!!.” Bahasa jawa yang digunakan dalam gambar tersebut menunjukan identitas dari pemilih. Pemilih dapat diidentifikasi sebagai orang jawa dan masyarakat asli; bukan

pendatang.

Pesan

tersebut

juga

menandakan bahwa orang tersebut memiliki pengetahuan politik yang cukup memadai. Pesan

yang

disampaikan

dalam

gambar tersebut eksplisit dan sangatlah jelas. Pemilih merasa bahwa kedua pasangan calon hanya memberikan janji yang belum tentu bisa dibuktikan. Dalam kalimat tersebut juga disertai tanda seru berjumlah tiga yang mempertegas dan memberi penekanan.


Selain mempertegas dan memberi penekanan pada kalimat, tanda seru tersebut jika dikaitkan dengan kalimat yang ada juga mengisyaratkan

ada

luapan

emosi

dari

pemilih. Pemilih sepertinya merasa jengah dengan aktivitas politik pra pemilu yang dilakukan

oleh

kedua

pasangan

calon.

Aktivitas pra pemilu biasanya diisi dengan kampanye para calon sebagai sarana menjual janji-janji politis. Selain jengah, penekanan pada kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa pemilih

kecewa

dengan

pemerintahan

sebelum-sebelumnya. Sehingga makna yang terkesan dari kalimat tersebut “Mau yang jadi siapa pun, tidak ada artinya. Mereka yang terpilih tidak pernah menepati janji-janji saat kampanye.” Jika dikaitkan dengan realitas sosial yang ada, janji-janji politik (sebagian kecil

187


maupun besar) saat kampanye seringkali tidak

Banyaknya coretan-coretan tersebut

dapat dipenuhi. Janji-janji politik tersebut

dapat dimaknai beragam. Pertama, pemilih

seringkali mengabaikan kompleksitas hal

merasa ekspresi dalam wajah kedua pasangan

seperti proporsi anggaran, kapasitas sumber

calon tersebut adalah palsu. Ekspresi palsu

daya

kedua pasangan calon tersebut kemudian oleh

manusia

aparatur,

dan

banyaknya

kepentingan aktor-aktor dalam pemerintahan.

pemilih

Hal tersebut seringkali yang tidak dipahami

coretan berbentuk kacamata, penutup satu

oleh calon kandidat maupun masyarakat.

mata, kumis, dan jenggot. Hal inilah yang

Terjadinya jarak ataupun perbedaan apa yang

ingin ditekankan oleh pemilih, bahwa kedua

dibayangkan

masyarakat

pasangan calon tidak menampilkan “wajah

membuat

asli” mereka, penuh kepalsuan dan pencitraan.

dengan

dan

kenyataan

diharapkan dilapangan

dipertegas

memberikan

masyarakat kecewa. Sehingga anggapan janji-

Kedua,

janji politik saat kampanye hanya sekedar

pasangan calon sepertinya halnya “badut”

bualan tidak dapat disalahkan dan menjadi

politik. Gambaran itu kemudian diperjelas

sesuatu

masyarakat

oleh pemilih dengan mencoret-coret kedua

Kacamata,

pasangan

yang

(Firmanzah,

melekat

2007).

di

Coretan

Kumis, Jenggot dan Silang. Kedua gambar tersebut menunjukan

pemilih

dengan

calon.

menggambarkan

Coret-coretan

kedua

tersebut

menghasilkan gambar layaknya badut. Ketiga, pemilih

merasa

keduanya

merupakan

surat suara yang diberi coretan berbentuk

“perampok” kekayaan negara. Gambar kedua

kacamata, penutup satu mata, kumis, dan

dengan coretan penutup satu mata dan jenggot

silang. Setiap tanda yang dibuat dalam

memberi gambaran layaknya bajak laut. Bajak

gambar tersebut memiliki arti tersendiri.

laut adalah sosok perampok yang sering

Kacamata, penutup satu mata, jenggot dan

menjarah kapal laut. Segala bentuk coretan

kumis merupakan benda yang berbeda, namun

tersebut kemudian ditambah dengan tanda

keduanya memiliki kesamaan yakni sebagai

silang

penutup wajah. Kemudian tanda silang pada

ketidaksetujuan terhadap kedua pasangan

tengah gambar tersebut berada ditengah-

calon. Tanda silang dalam keseharian sering

tengah antar kolom calon dan semua tercoret.

dimaknai sebagai tanda salah, kekeliruan, atau

Gambar 5. Coretan Muka

untuk

menekankan

kembali

tidak setuju. Pilpres

2014

yang

hanya

menampilkan dua pasang calon seringkali dipenuhi dengan pertarungan citra (VOA Indonesia, 2014). Pencitraan yang dilakukan oleh para calon seolah-olah membagi dunia Sumber: Dokumentasi Tim PolGov.

menjadi dua hal yang kontras. Jika salah satu

188


pihak mencitrakan diri sebagai orang yang

berupa norma-norma ilahiyah yang mengatur

sederhana, pihak yang lain secara otomatis

tingkah laku individual maupun kolektif.

mendapat citra tidak sederhana. Selain sibuk

Sedangkan khilafah memiliki arti sebuah

mencitrakan diri sendiri, para calon seringkali

sistem

sibuk merusak citra lawannya.

menggunakan Islam sebagai Ideologi serta

Salah satu

kepemimpinan

umat,

pihak menyerang pihak lain dengan isu anti-

undang-undangnya

mengacu

Islam, komunis, liberal, antek asing, anti-

Quran, Hadist, Ijma dan Qiyas.

dengan

kepada

Al-

nasionalis dan pengkhianat jabatan. Kemudian

Pesan yang ingin disampaikan dalam

dibalas dengan isu pelanggar HAM, antek

gambar tersebut terletak pada kalimat yang

Orde Baru, kacung Islamis, dan kunyuk fasis.

dituliskan pada surat suara. Pemilih ingin

Pertarungan tersebut terkesan sangat riuh dan

menekankan

menjadi lelucon seperti halnya badut. Energi

terhadap sistem pemerintahan dan mekanisme

para calon seringkali habis mengurusi citranya

pemilu. Penekanan tersebut dilakukan dengan

dan

bukan

tidak mencoblos salah satu pasangan calon

memikirkan hal-hal substantif seperti program

dan menuliskan “Saya Pilih Syariah &

dan kebijakan.

Khilafah”.

merusak

citra

lawannya,

dipertegas “Saya Pilih Syariah dan Khilafah” Gambar 6. Saya Pilih Syariah dan Khilafah

pada

ketidaksetujuannya

Ketidaksetujuan dengan

huruf

tersebut

kapital

yang

digunakan dalam tulisan. Selain itu pilihan kata yang digunakan sangatlah jelas dan tersurat tentang apa yang apa yang diinginkan oleh pemilih. Jika dikaitkan dengan isu selama ini, kalimat pernyataan pada gambar tersebut mengacu pada pertarungan wacana demokrasi vs

khilafah.

Demokrasi

mendapat

pertentangan keras dari pihak-pihak Islam tertentu karena sistem ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketidaksesuaian dengan ajaran islam terletak pada paham kedaulatan tertinggi di tangan rakyat bukan Sumber: Dokumentasi Tim PolGov.

Gambar tersebut menunjukan surat suara yang tidak dicoblos namun diberi tulisan “Saya Pilih Syariah & Khilafah”. Tulisan pada gambar tersebut ditulis dengan huruf kapital. Syariah memiliki arti ajaran Islam

pada hukum Islam, berlandaskan sekularisme bukan aqidah Islam, kebenaran merupakan suara terbanyak bukan sesuai nash syara’, dan segala peraturan demokrasi bukan mengacu pada Qur’an & Sunnah. Wacana khilafa

189


tersebut

biasanya

diberlangsungkannya

menguat pemilu.

saat Pemilu

sikapnya apakah dia memilih Jokowi dan layak menjadi Presiden atau tidak.

dianggap sebagai simbol demokrasi yang

Gambar 8. Sticker Jokowi

harus ditentang dan diperangi (Hizbut Tahrir, 2014). “Jokowi” pada Kolom Pasangan PrabowoHatta Surat suara tidak sah tersebut tidak dicoblos namun wajah pada pasangan calon nomor urut satu ditempel stiker putih dan adanya tulisan “Jokowi”. Sticker yang ditulisi “Jokowi” tersebut menutup seluruh muka Prabowo-Hatta. Wajah Prabowo-Hatta yang


tertutup tersebut membuat surat suara yang

Anggapan

atas

ketidaklayakan

awalnya menyajikan foto Prabowo-Hatta pada

Prabowo maju dalam Pilpres 2014 sangat

nomor urut 1 dan Jokowi-Kalla pada nomor 2,

terkait

menjadi tulisan “Jokowi” pada nomor urut 1

menyanderanya. Isu-isu HAM seperti kasus

dan Jokowi-Kalla pada nomor urut 2.

penculikan

dengan

isu-isu

aktivis

HAM

1997/1998

yang

selain

Pesan yang ingin disampaikan dalam

menyandera jaga mengancam elektabilitas

gambar tersebut adalah Jokowi merupakan

Prabowo saat itu. Survei yang dilakukan LSI

satu-satunya calon yang layak maju dalam

menyimpulkan,

32,8%

pemilih

telah

Pilpres 2014. Pesan tersebut dirangkai dalam

mendengar

Prabowo

terlibat

dalam

tempelan stiker pada wajah Prabowo-Hatta

penculikan. LSI menyebut kasus tersebut

dan

tulisan

”Jokowi”.

tulisan

dengan 'aktivis gate'. LSI menyimpulkan,

“Jokowi” yang menutupi muka Prabowo-

pada Juni 2014, 51,5% publik percaya kalau

Hatta menekankan bahwa Prabowo-Hatta

Prabowo

tidak layak maju dalam Pilpres 2014. Makna

1997/1998. Hanya 37,6% yang tidak percaya

tersebut disampaikan dengan cara yang cukup

kalau Prabowo terlibat. Dampaknya adalah

jelas

56,8%

dengan

hanya

Sticker

isu

menuliskan

kata

terlibat

publik

dalam

yang

kasus

mendengar

HAM

kasus

“Jokowi”. Namun, makna yang ditangkap

keterlibatan

disini memiliki keterbatasan. Pemilih hanya

mempertimbangkan

menyampaikan bahwa Jokowi-Kalla pantas

mendukung Prabowo. Hanya 34,3% yang

maju dalam Pilpres 2014 sedangkan Prabowo-

menyatakan tidak terpengaruh dan mantap

Hatta tidak pantas. Pemilih tidak menunjukan

memilih Prabowo (Berita Satu, 2014). Dari

190

Prabowo niatnya

bakal dalam


survey LSI tersebut, framing isu “aktivis

dalam keseharian selain digunakan untuk

gate” sangat mempengaruhi persepsi publik

menunjukan sikap tidak peduli, menantang,

atas kelayakan Prabowo maju dalam Pilpres

atau melawan pihak lain. Biasanya pihak lain

2014.

disini mencoba memberikan aturan atau tawaran

“Anda Siapa!”

tertentu,

namun

mendapat

pertentangan atau perlawanan.

Gambar 9. Anda Siapa!

Pesan dalam gambar tersebut sangat terkait dengan persepsi masyarakat selama ini yang menganggap calon kandidat hanya akan turun ke tengah masyarakat saat pemilu saja (Kompas, 2016). Masyarakat sering dijadikan komoditi dalam pemilu untuk mendulang suara namun setelah itu mereka dilupakan. Perilaku calon kandidat tersebut menunjukan


Gambar tersebut menunjukan surat suara yang tidak dicoblos dan diberi tulisan “Anda Siapa!”. Tulisan tersebut ditulis dengan huruf kapital disertai tanda seru. Jika dilihat dari struktur kalimatnya, kalimat tersebut bukanlah pertanyaan walaupun di dalam kalimat terdapat kata tanya, “siapa”. Kalimat tersebut lebih ke kalimat penegasan karena disertai tanda seru dan ditulis dengan huruf kapital. Pesan yang ingin disampaikan dalam gambar

tersebut

adalah

pemilih

ingin

menegaskan ketidaktahuannya terhadap calon. Selain itu, gambar tersebut memberi kesan bahwa pemilih tidak peduli dengan siapa calon yang maju dan proses pemilu yang berlangsung.

Ketidaktahuan

masyarakat mencapai

hanya

dijadikan

kepentingan

tersebut

alat

pribadi.

mengkhianati

untuk Perilaku

dan

tidak

merepresentasikan suara rakyat. “Luwih Rusuh – Kampanye Rusuh” Gambar tersebut menunjukan surat suara yang dengan tulisan “luwih rusuhkampanye

rusuh”.

Pesan

yang

ingin

disampaikan disini bahwa kampanye dan penyelenggaraan Pilpres 2014 lebih rusuh atau

lebih

sengit

dibandingkan

penyelenggaraan Pilpres sebelumnya. Pesan tersebut ditulis sangat jelas dan sebagai poin terpenting penyampaian makna. Gambar 10. Luwih Rusuh Kampanye Rusuh

dan

ketidakpedulian pemilih sangat jelas terlihat dalam kalimat yang ditulisankan. Kalimat tersebut dirangkai dengan huruf kapital dan tanda seru di akhir. Kalimat “Anda Siapa!”


191


Pilpres 2014 memang dikenal pemilu paling

berisik

jika

“ASU” dan Coretan Berbentuk Kelamin

dibandingkan

Gambar tersebut menunjukan surat

sebelum-

suara yang diberi coretan berbentuk kelamin

Calon yang mengikuti Pilpres

laki-laki, kelamin perempuan, dan tulisan

2014 hanya berjumlah dua pasang, membuat

“ASU”. Pesan yang ingin disampaikan dalam

masyarakat terbelah menjadi dua kubu. Jika

gambar tersebut dapat dimaknai dalam dua

satu kubu pro, maka secara otomatis kubu

hal. Pertama, gambar tersebut dapat dimaknai

yang lain kontra. Jika satu kubu dianggap

bahwa kedua pasangan calon hanya mengejar

baik, maka secara langsung kubu lainnya

nafsu jabatan dan kekuasaan. Pemilu bagi dia

dianggap tidak baik. Seringkali masyarakat

hanya sarana memuaskan sahwat politik para

dalam melihat Pilpres 2014 saat itu sebatas

elite. Pesan tersebut dirangkai dengan coretan

dua sisi, hitam – putih, baik – buruk, santun –

berbetuk

tidak

perempuan.

penyelenggaraan sebelumnya.

santun.

pemilu

Bahkan

sampai

sekarang,

alat Alat

kelamin kelamin

laki-laki pada

dan

gambar

pengkotak-kotakan paska Pilpres 2014 masih

tersebut merupakan simbol atas nafsu dan

terasa; antara pro pemerintah dengan kontra

kuasa.

pemerintah (Kompas, 2016).

dimaknai sebagai umpatan terhadap kondisi

Kedua, gambar tersebut dapat

Selain itu kehadiran media sosial baru

yang dialami masyarakat saat ini. Alat

seperti facebook, twitter, instagram membuat

kelamin dan kata “ASU” merupakan umpatan

kegaduhan pilpres 2014 sangat terasa. Pilpres

yang sering digunakan oleh warga asli Jogja.

2014 merupakan pemilu dengan penggunaan

“ASU” sebenarnya secara harfiah memiliki

media sosial paling masif sepanjang sejarah

arti

pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari

digunakan untuk menunjukan kekecewaan

perkembangan media sosial sebagai media

atau kemarahan terhadap subyek atau obyek

baru

pada kondisi tertentu.

masyarakat

dalam

mendapatkan,

memproduksi, dan menyebarkan informasi.

“Anjing”.

Umpatan

ini

biasanya

Gambar 11. Umpatan dan Alat Kelamin

Namun, tidak semua informasi yang beredar di media sosial tersebut benar dan valid. Banyak

black

campaign

dan

negative

campaign yang berseliweran tiada henti dan mudah diakses oleh semua orang. Hal tersebut yang membuat implikasi langsung dalam kehidupan nyata (BBC, 2014). Kampanye dan Sumber: Dokumentasi Tim PolGov

penyelenggaraan Pilpres 2014 terkesan sangat riuh, rusuh, dan gaduh di media sosial maupun di kehidupan nyata.

192

Pesan tersebut disampaikan dengan sangat jelas. Coretan yang berbentuk alat kelamin laki – laki dan perempuan serta


tulisan “ASU” tersebut ditulis dengan besar

Kekecewaan dan ketidaksesuaian terhadap

dan hampir memenuhi bagian kertas serta

calon yang ada tergambar jelas dengan

penggunaan

menggambar kolom ketiga yang kemudian

huruf

kapital.

Hal

ini

menandakan, ada pesan yang teramat kuat

dicoblos.

Pemilih

mengisyaratkan

atas kekecewaan dan kemarahan terhadap

keinginannya terhadap hadirnya calon lain

pemerintahan selama ini ataupun kehidupan

dalam Pilpres 2014.

politik dalam arti yang luas. Selain itu, pesan

Kekecewaan masyarakat akan calon

tersebut memiiki identitas yang cukup kuat

yang itu-itu saja tergambar jelas pada gambar

terhadap siapa aktor yang menulisnya; orang

tersebut. Prabowo pernah maju dalam pilpres

Jogja asli.

2009, sedangkan Hatta Rajasa pernah menjadi

Kekecewaan dan kemarahan atas

Menko Perekonomian, Menteri Sekretaris

pemerintahan ataupun kondisi politik tersebut

Negara, dan Menteri Perhubungan di masa

merupakan kondisi yang sering dialami di

Presiden

level grassroot. Politik dewasa ini seringkali

Sedangkan Jokowi yang namanya melejit

dicap

sejak menjadi walikota Solo dan gubernur

sebagai

menampilkan

politik

wajah

atau

yang

hanya

figur

populer

Susilo

DKI Jakarta

Bambang

merupakan

Yudhoyono.

sosok populer.

dibanding pertarungan ide dan program.

Namun, periode jabatan walikota Solo yang

Selain

belum selesai (yang kemudian mecalonkan

itu

banyaknya

pengangguran,

proyek

kelakuan

yang

kasus

korupsi, dan

diri menjadi calon gubernur DKI Jakarta) dan

rakyat

periode jabatan Gubernur DKI Jakarta yang

menambah apatisme masyarakat terhadap

baru dijalankan dua tahun, sedikit banyak

politik (Sindo News, 2012). Bentuk apatisme

mempengaruhi persepsi publik. Nama Jusuf

masyarakat dapat dilihat melalui umpatan-

Kalla juga tidaklah asing. Dia pernah menjadi

umpatan dan makna dari gambar tersebut.

wakil presiden 2004 – 2009, calon presiden

elite

mangkrak, tidak

pro

dalam Pilpres 2009 namun kalah, kemudian Gambar

Kolom

Pasangan

Nomor

3

maju lagi menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2014.

kemudian Dicoblos Gambar tersebut menunjukan surat

Gambar 12. Kolom Nomor 3

suara yang digambar kolom urut nomor tiga kemudian

dicoblos.

Pesan

yang

ingin

disampaikan dalam gambar tersebut adalah kekecewaan terhadap kedua pasangan calon ataupun kedua pasangan calon tidak ada yang sesuai harapannya. Pesan tersebut sangat kuat dan sangat cerdik dalam penyampaiannya.


193


Gambaran Pilpres 2014 yang hanya

dibawa oleh pemilih. Ketika isu tersebut

diikuti oleh aktor yang itu-itu saja membuat

dikonfirmasi

masyarakat tidak memiliki pilihan alternatif.

anggota Bawaslu RI, beliau tidak menyangkal

Jika tidak Prabowo maka Jokowi yang dipilih,

jika memang terjadi politik uang post-

jika tidak A maka B. Masyarakat yang

elections. Pola yang sama pernah ia temukan

memiliki bayangan lain terkait siapa sosok

di Papua dan terbukti sebagai politik uang

Presiden Indonesia, tidak terakomodasi dalam

post-elections.

hal ini. Gambar kolom nomor urut tiga memberi makna akan hal tersebut.

ke

Kedua,

Bambang Eka;

adanya

ekspresi

mantan

senang

pemilih yang disampaikan dalam surat suara. Ekspresi ini ditunjukan dengan mencoblos

Refleksi atas Protest Voting pada Pemilu

berulang kali pada surat suara. Hal ini

Presiden 2014

dikonfirmasi oleh Widi, perwakilan dari

Analisa surat suara tidak sah pada Pemilu

Presiden

menggunakan

minoritas sangat senang mengikuti pemilu.

pendekatan intepretatif berhasil membaca

Melalui pemilu, mereka merasa setara dengan

makna pesan dari surat suara tidak sah.

mayoritas orang lain. Selain itu, mereka

Beragam makna pesan yang selama ini tidak

merasa dihormati oleh negara dan memiliki

terbaca oleh sistem, dapat dijelaskan melalui

kedudukan yang sama. Ekspresi senang

pendekatan intepretatif ini. Pesan yang ada di

tersebut dilampiaskan melalui pemilu yang

dalam surat suara, apapun bentuknya tetap

hanya bisa diikuti pada waktu-waktu tertentu.

merupakan

harus

Kesempatan yang ada untuk menunjukan

tersampaikan dan didengar. Pertama, pesan

kesetaraan tersebut, mereka maksimalkan

atas indikasi terjadinya politik uang post-

dengan menunjukan ekspresi senang melalui

elections. Indikasi adanya politik uang post-

mencoblos berulang kali.

suara

2014

kelompok difabel. Menurut beliau, kelompok

rakyat

yang

elections adalah ditemukannya pola gambar

Ketiga, adanya umpatan dan hujatan

muka paslon yang hilang dan ditemukan di

yang disampaikan pemilih. Umpatan dan

seluruh kabupaten/kota di DIY. Gambar muka

hujatan

paslon yang hilang sengaja disobek melingkar

terhadap kondisi sosial yang ia alami. Pemilih

mengikuti muka paslon. Bahkan ada gambar

seringkali merasa kecewa terhadap kondisi

muka paslon yang terpotong rapih ditengah

sosial yang tidak banyak berubah paska

seperti menggunakan alat tertentu. Ketika hal

pemilu. Sebelum pilkada, para kandidat dan

ini dikonfirmasi ke para petugas KPPS,

partai ramai-ramai menebar janji dan berbaik

mereka tidak menemukan potongan gambar

hati menawarkan bantuan. Namun, ketika

muka paslon yang hilang tersebut. Hal ini

pilkada telah usai janji-janji yang diberikan

mengindikasikan potongan gambar muka

jarang untuk ditepati. Kandidat yang terpilih

194

ini

merupakan

respon

pemilih


seolah-olah yang berorientasi pada kekuasaan

sangat menentukan jalannya pemerintahan

dan bukan kepentingan masyarakat yang

nasional lima tahun mendatang hanya diikuti

memilihnya. Hal ini memunculkan respon dari

oleh dua paslon. Hal ini memberi gambaran

pemilih dalam bentuk umpatan dan hujatan

jelas bahwa masyarakat jenuh terhadap kedua

dalam surat suara. Umpatan dan hujatan

paslon dan menginginkan sosok baru. Seperti

tersebut ditulis secara eksplisit seperti “Ojo

yang diketahui, Prabowo Subianto sudah

Omong Tok Buktekke!!!”, “ANDA SIAPA!”,

pernah

“Luwih Rusuh – Kampanye Rusuh”, "ASU"

Sedangkan

dan coretan berbentuk kelamin.

menunaikan amanat rakyat menjadi Gubernur

mengikuti

pilpres

namun

kalah.

Joko Widodo belum selesai

Keempat, adanya penolakan terhadap

DKI Jakarta. Pemilih menunjukan kejenuhan

kandidat. Pola penolakan terhadap kandidat

dan penolakan tersebut melalui pesan dalam

terbagi menjadi dua yakni, menolak salah satu

bentuk coretan pada semua paslon dan coretan

kandidat dan menolak seluruh kandidat.

berbentuk kolom baru.

Pemilih

nampak

terhadap

salah

menunjukan

penolakan

Kelima, adanya penolakan terhadap

dengan

sistem pemilu saat ini. Sebagian masyarakat

menempelkan stiker pada gambar muka

menyampaikan penolakan terhadap hal yang

Prabowo – Hatta. Pemilih kemudian pemilih

jauh lebih besar terkait pemilu yakni sistem

menulis “JOKOWI” dengan huruf kapital

pemilu.

pada stiker tersebut. Pola kedua, pemilih

tersebut dengan menuliskan “Saya Pilih

menunjukan penolakan terhadap semua calon

Syariah dan Khilafah” pada surat suara.

dengan

berbentuk

Pesan tersebut dengan jelas bahwa pemilih

kacamata, kumis, jenggot dan silang. Coretan

tidak setuju terhadap sistem untuk memilih

yang

tersebut

pemimpin. Selain pesan penolakan, pemilih

menutupi muka semua paslon. Hal ini secara

juga menegaskan sistem yang seharusnya

jelas

dijalankan.

satu

memberikan

membentuk

kandidat

coretan

benda-benda

menunjukan

ketidaksukaan

dan

Pemilih

menunjukan

Pemilih

penolakan

berpendapat

sistem

penolakan terhadap semua kandidat. Selain

khilafah lebih baik daripada sistem pemilu

itu, pemilih menunjukan penolakan terhadap

saat ini dalam menentukan pemimpin.

semua paslon dengan tidak mencoblos kedua

Makna atas pesan tersebut setidaknya

paslon yang ada, namun membuat kolom

menggambarkan kondisi yang terjadi di

baru.

masyarakat saat Pemilu Presiden 2014 terjadi.

Pemilih

memberikan

membuat angka

kolom

tiga,

baru,

kemudian

Dalam pemilu,

masyarakat

tidak

hanya

mencoblosnya. Hal ini selain menunjukan

sekedar mencoblos atau tidak mencoblos,

penolakan terhadap kedua paslon, pemilih

memilih atau tidak memilih. Suara masyarakat

mengindikasikan keinginan hadirnya paslon

dalam pemilu tidak hanya ditunjukan dengan

ketiga diluar paslon yang ada. Pilpres yang

sah-nya suara yang diberikan pada surat suara,

195


namun suara tidak sah pun memiliki “suara”

pemilu.

dari masyarakat. Kegagalan sistem mewadahi

menyamaratakan cara pandang terhadap surat

“suara” tersebut menodai esensi dari pemilu

suara

itu sendiri. Pemilu yang sejatinya sarana

memandang suara tidak sah sebagai “suara

menyampaikan suara rakyat dalam memilih

rakyat” yang merupakan esensi dari pemilu.

pemimpin, gagal membaca “suara” yang

Suara tidak sah apapun bentuknya; memiliki

tersembunyi pada surat suara tidak sah.

atau tidak memiliki nilai, dikelompokkan

Sistem pemilu saat ini hanya mengakomodir

menjadi satu ke dalam satu kelompok besar

suara yang diberikan secara sah sesuai

suara tidak sah; tidak sah maka tidak dihitung.

Sistem

tidak

sah.

pemilu

Sistem

saat

pemilu

ini

tidak

prosedur. Padahal diluar suara sah tersebut, terdapat “suara” didalam surat suara tidak sah yang juga wajib diakomodir.

Penutup Pada

Artikel ini setidaknya menunjukan

bagian

rekomendasi

ini

utama

disajikan merespon

dua dua

ada dua permasalahan utama dalam melihat

permasalahan di atas. Pertama, gagasan

pesan-pesan tersembunyi surat suara tidak

perbaikan atas konsep protest voting selama

sah. Pertama, protest voting selama ini tidak

ini. Kedua, gagasan perbaikan sistem agar

cukup menjelaskan bentuk protes pada surat

suara rakyat dapat terwadahi dalam Pemilu

suara pilpres 2014 di DIY. Bentuk protes di

selanjutnya. Konsep protest voting selama ini

surat suara pilpres 2014 tidak seperti apa yang

menjelaskan

dibayangkan protes voting selama ini. Bentuk

menyampaikan

protes tidak menggunakan voting sebagai alat

ketidaksetujuannya

protes. Protes menggunakan tanda dan simbol

terkait pemilu. Voting dalam konsep tersebut

yang disematkan pada surat suara. Surat suara

bukan dimaksudkan untuk memenangkan

tersebut

kandidat atau partai tertentu, namun untuk

diberi

tulisan,

gambar,

bahkan

tindakan

voting protes

dengan

untuk atau

hal-hal

sobekan sedemikian rupa dan menimbulkan

memprotes

kandidat

makna tertentu. Selain itu, protes tidak

sebenarnya

disukai.

dilakukan dengan memilih kandidat yang

protest voting karena pemilih menganggap

sebenarnya tidak disukai sebagai bentuk

kandidat atau partai mengabaikan isu-isu

protes kepada kandidat yang disukai. Protes

tertentu. Secara lebih luas, protest voting juga

dilakukan dengan memberikan pesan dan

dapat digunakan untuk memprotes sistem

tanda langsung kepada kandidat yang dikritik

pemilu secara keseluruhan. Konsep protest

pada surat suara terlepas kandidat tersebut

voting ini secara khusus mensyaratkan voting

disukai atau tidak disukai. Kedua, suara protes

sebagai elemen utama dalam kerangka protes.

pada surat suara tidak sah yang merupakan

Protes terhadap hal-hal terkait pemilu tidak

suara rakyat tidak terakomodir dalam sistem

hanya dapat dilakukan dengan voting saja.

196

atau Pemilih

partai

yang

yang

melakukan


Temuan pada surat suara tidak sah pada

kajian serius dari penyelenggara pemilu.

pilpres 2014 menunjukan bentuk protes yang

Penyelenggara

jauh berbeda dari apa yang dibayangkan oleh

menyuarakan

peneliti sebelumnya yang menulis terkait

analisis pesan, teks dan gambar dalam surat

protest voting. Konsep protest voting selama

suara tidak sah sebagai peringatan atau

ini tidak sepenuhnya salah. Pemilih memang

pembelajaran kepada para penyelenggara

memprotes hal-hal terkait pemilu seperti

negara dan pengambil kebijakan lainnya.

pemilu atau

harus

berani

menyampaikan

hasil

kandidat, keadaan sosial politik, ataupun

Dalam pemaparan surat suara tidak

sistem pemilu secara lebih luas, namun sifat

sah di atas, juga ditemukan penolakan atas

protes nya tidak sekaku apa yang dibayangkan

semua kandidat yang ada. Selama ini, sistem

oleh Kselman & Niou dan peneliti lain. Protes

pemilu hanya menyediakan kolom atau ruang

terkait pemilu tidak melulu dilakukan dengan

untuk memilih kandidat namun tidak pernah

voting

menyediakan

namun

dapat

dilakukan

dengan

kolom

atau

ruang

untuk

berbagai cara, yaitu: dengan tulisan pada surat

menolak kandidat. Padahal suara penolakan

suara, coretan gambar, stiker, atau bahkan

tersebut juga merupakan bagian dari suara

sobekan

memperkaya

rakyat sebagai esensi dari pemilu itu sendiri.

sekaligus mengkritik konsep protest voting

Selama ini masyarakat menyampaikan suara

selama ini. Konsep protest voting harus lebih

penolakan

luas dan lebih cair, yakni segala hal protes

mencoblos lebih dari satu atau semua

pemilih yang berkaitan dengan pemilu yang

kandidat, atau bahkan merusak surat suara.

dapat disampaikan dengan media dan cara

Namun pada akhirnya suara penolakan atau

apapun tidak hanya melalui voting saat pemilu

protes tersebut hanya akan dianggap suara

itu berlangsung.

tidak sah oleh sistem. Sistem pemilu tidak

tertentu.

Hal

ini

Selain itu, penyelenggara

dengan

tidak

mencoblos,

pemilu

mampu membedakan suara tidak sah yang

sistem

memang tidak sesuai regulasi dengan suara

kepemiluan. Esensi pemilu sebagai sarana

tidak sah yang dimaksudkan sebagai bentuk

menyampaikan suara rakyat untuk memilih

protes. Sistem melihat suara tidak sah sebagai

pemimpin, harus benar-benar diperhatikan.

sesuatu yang sama; tidak sah maka tidak

Selama ini, penyelenggaraan pemilu hanya

dihitung.

perlu

melakukan

perbaikan

berfokus pada surat suara yang sah dalam

Untuk

mengakomodir

suara

melihat suara rakyat. Sistem pemilu didesain

penolakan atau protes atas semua kandidat,

hanya untuk mengakomodir suara yang sah

penyelenggara

secara prosedur namun abai terhadap suara

memperbaiki sistem pemilu. Penyelenggara

yang diberikan tidak sesuai prosedur. Surat

harus mulai memikirkan kolom atau ruang

suara tidak sah tersebut tidak pernah menjadi

pada surat suara untuk mewadahi suara

pemilu

hendaknya

197


penolakan atau protes tersebut. Belajar dari

meningkatkan dan memperluas fokus, tidak

beberapa

Kanada,

hanya pada surat suara yang sah melainkan

ataupun negara bagian Nevada, penyelenggara

surat suara tidak sah. Pesan-pesan tersebut

pemilu dapat mengadaptasi konsep NOTA

menggambarkan kondisi sosial yang terjadi

(None of The Above) Voting. Dalam konsep

saat pemilu bahkan dapat menjadi bahan

NOTA Voting, penyelenggara pemilu memberi

untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu

ruang kepada pemilih untuk menolak semua

secara lebih luas. Penyelenggara pemilu harus

kandidat yang tersedia. Kolom yang tersedia

berani menyampaikan pesan yang termuat

pada surat suara tidak hanya ditujukan untuk

dalam suara tidak sah sebagai peringatan atau

memilih kandidat, namun ada kolom atau

pembelajaran kepada para penyelenggara

ruang untuk menolak kandidat. Dengan sistem

negara dan pengambil kebijakan lainnya.

tersebut,

dapat

Selama ini suara tidak sah hanya dianggap

membedakan suara tidak sah yang bertujuan

“sampah”, tidak memiliki esensi kepemiluan

abstain, salah prosedural atau dengan tujuan

sama sekali, padahal di dalamnya terkandung

menolak semua kandidat. Dengan sistem ini

pesan dari masyarakat yang sifatnya sangat

juga, memungkinkan pemilih untuk memberi

cair.

sinyal ketidakpuasan yang lebih baik terhadap

menyediakan

kandidat (Damore, Waters, & Bowler, 2012).

mengoptimalkan suara tidak sah tersebut

negara

seperti

penyelenggara

India,

pemilu

Tulisan ini telah membahas pesanpesan

tersembunyi

yang

pemilu

mekanisme

harus untuk

paska pemilu.

mampu

Selain itu penyelenggara pemilu harus

terdeteksi oleh sistem yang kemudian oleh

mulai menimbang untuk menyediakan kolom

peneliti

atau ruang untuk menampung suara protes

dikelompokkan

tidak

Penyelenggara

menjadi

lima

kategori. Lima kategori tersebut adalah pesan

atau

atas indikasi terjadinya politik uang post-

tersedia. Salah satunya adalah dengan konsep

elections, ekspresi senang pemilih yang

NOTA

disampaikan

adanya

memungkinkan penyelenggara pemilu dapat

umpatan dan hujatan terhadap kondisi sosial,

membedakan suara tidak sah yang bertujuan

adanya penolakan terhadap kandidat, dan

abstain, salah prosedural atau dengan tujuan

adanya penolakan terhadap sistem pemilu saat

menolak semua kandidat.

dalam surat

suara,

penolakan

Voting.

terhadap

Konsep

kandidat

NOTA

yang

Voting

ini. Melihat aturan pemilu saat ini, pesanpesan yang disampaikan rakyat akan lebih

Daftar Pustaka

banyak ditemukan di surat suara tidak sah.

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik

Menimbang

hal

tersebut,

penyelenggara

pemilu harusnya mulai memperbaiki sistem pemilu saat ini. Penyelenggara pemilih harus

198

Uang di Indonesia. Yogyakarta: PolGov.


BBC. (5 Juli 2014). Diambil kembali dari

Kang, M. S. (2010). VOTING AS VETO.

BBC:

Michigan Law Review, Vol. 108,

http://www.bbc.com/indonesia/berit

No. 7, 1221-1281.

a_indonesia/2014/07/140704_pilpre

Kang, W.-T. (2004). Protest Voting and

s_medsos.

Abstention Under Plurality Rule

Berita Satu. (2014, June 15). Diambil kembali dari

Berita

Elections: An Alternative Public

Satu:

Choice

http://www.beritasatu.com/nasional/ 190273-lsi-prabowo-makin-sulit-

Approach.

Journal

of

Theoretical Politics 16(1), 79-102. Karim, A. G., Rahmawati, D., Jamson, U. N.,

kejar-elektabilitas-jokowi.html.

Yunanto, A. G., Fimmastuti, D. R.,

Bowler, S., & Lanoue, D. J. (1992). Strategic

& Prasetyo, W. (2016). Pola Surat

and Protest Voting for Third Parties:

Suara Tidak Sah dalam Pemilu

The Case of the Canadian NDP. The

Presiden 2014 di Daerah Istimewa

Western Political Quarterly, Vol. 45,

Yogyakarta. Yogyakarta: Research

No. 2, 485-499.

Center for Politics and Government

Eriyanto. (2008). Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. Firmanzah. (2007). Marketing politik: Antara Pemahaman

dan

(PolGov). Kompas.

(2016,

October

kembali

dari

15).

Diambil Kompas:

http://nasional.kompas.com/read/20

Realitas.

16/10/15/19211651/anies.masih.ban

Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor

yak.yang.mengira.sekarang.pilpres.2

Indonesia.

014.

Hizbut Tahrir. (2014, April 23). Diambil kembali

dari

Hizbut

Tahrir:

Kompas. (2016, November 18). Diambil kembali

dari

Kompas:

https://hizbut-

http://megapolitan.kompas.com/read

tahrir.or.id/2014/04/23/pemilu-

/2016/11/18/17273181/.kalau.pemili

untuk-perubahan-ibarat-

han.seperti.ini.saja.kami.warga.misk

menggantang-asap.

in.dicari-cari.

Hooghe, M., & Dassonneville, R. (2016). A

Kselman, D., & Niou, E. (2010). Protest

Spiral of Distrust: A Panel Study on

Voting in Plurality Elections: A

the

Theory of Voter Signaling. Public

Relation

between

Political

Distrust and Protest Voting in Belgium.

Government

Opposition, 1-27.

and

Choice, 395-418. Kselman, D., & Niou, E. (2010). Strategic Voting

in

Plurality

Elections.

199


Political Analysis, Vol. 18, No. 2, 227-244. McAllister, I., & White, S. (2008). Voting 'Against

All'

in

Postcommunist

Russia. Europe-Asia Studies Vol. 60, No. 1, 67-87. Medium. (6 Agustus 2016). Diambil kembali dari

Medium:

https://medium.com/@cshirky/there s-no-such-thing-as-a-protest-votec2fdacabd704#.4bkg9jhfa. Republika. (11 Mei 2014). Diambil kembali dari

Republika:

http://www.republika.co.id/berita/pe milu/hot-politic/14/05/11/n5etiapolitik-uang-dominasi-pelanggaranpemilu-2014.

200

Indonesian Political Science Review

Recommend Documents