Indonesian Political Science Review

Politik Indonesia 1 (2) (2016) 181-205

Politik Indonesia Indonesian Political Science Review http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI

POLITIK ISLAM DI INDONESIA: IDEOLOGI, TRANSFORMASI DAN PROSPEK DALAM PROSES POLITIK TERKINI Muhammad Zulifan1* 1

Universitas Bakrie, Indonesia

Info Artikel

Abstrak

Sejarah Artikel: Diterima 31 Maret 2016 Disetujui 15 Juni 2016 Dipublikasikan 15 Juli 2016

Penelitian ini bertujuan melihat korelasi doktrin Islam mengenai konsep negara dan sistem pemerintahan dengan cita-cita sebagian umat Islam untuk menghidupkan nilai-nilai syariah dalam negara. Studi pustaka digunakan untuk menggali ide dan gagasan para pemikir politik Islam mulai dari era klasik dan pertengahan seperti al-Farabi, al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, hingga pemikir era modern dan kontemporer seperti al-Attas, Fazlur Rahman, dan Arkoun. Keabsahan sistem demokrasi dan bentuk negara yang ideal bagi kaum muslimin menjadi bahan perdebatan para pemikir Islam. Konsep civil society sebagai manifestasi masyarakat madani diyakini telah dipraktikkan dalam periode sejarah pemerintahan Islam.

Keywords: Political Islamic Thought, Islamic Political Party, Khilafah, Civil Society, Islam and Democracy

ISLAMIC POLITIC IN INDONESIA: IDEOLOGY, TRANSFORMATION, AND PROSPECT IN THE PROCESS OF CURRENT POLITICS Abstract This study examines the correlation between Islamic doctrine of the concept of state and government system with the ambition of some Muslims to revive sharia values in a country. Literature research methodology is employed to explore ideas of Islamic political thinkers, ranging from classical and medieval, era such as alFarabi, al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, to the modern era and contemporary scholars, such as al-Attas, Fazlur Rahman, and Arkoun. The validity of the democratic system and the form of an ideal state for Muslims are debatable among Muslim scholars. The concept of civil society that becomes a manifestation of civil society is believed to have been practiced in the historical period of Islamic government.

*

© 2016 Universitas Negeri Semarang ISSN 2477 – 8060

Alamat korespondensi: Jl. HR Rasuna Said Kav C-22 Gedung Pasar Festival Lantai GF/22, DKI Jakarta, Indonesia. Email: [email protected]

181

Muhammad Zulifan/ Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini

PENDAHULUAN

penerapan syariat Islam di dalamnya, serta

Pemikiran berkembang

Politik

sejak

Islam

periode

telah klasik,

bergerak

mengusung

doktrin

Islam

komprehensif melalui jalur demokrasi.

pertengahan, modern hingga kontemporer.

Di

Indonesia,

sebagian

kaum

Masing-masing pemikir politik Islam dalam

Muslimin kini secara terbuka mengusung ide

tiap periode mempunyai pandangan yang unik

negara Islam atau lebih jauh kembalinya

sesuai

sistem khilafah untuk mengganti sistem

pengalaman

mereka

berinteraksi

dengan pemerintahan pada masanya. Dari

Demokrasi

para

Islam

diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).111 Ide

mendasarkan teori dan praktik politiknya

untuk mewujudkan nilai-nilai agama (syariat)

hingga kini.

ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

pemikir

tersebut,

Runtuhnya

umat

kekhilafahan

dan

Pancasila

sebagaimana

Turki

salah satunya dapat dilihat dari maraknya

Utsmani pada tahun 1924 serta kolonialisme

perda bernafaskan Islam atau lebih dikenal

yang menimpa dunia Islam pada abad ke-18-

dengan Perda Syariah

20 selain memberikan dampak negatif berupa

beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, cita-

runtuhnya peradaban politik Islam, juga

cita penerapan nilai Syariah telah melahirkan

memberi dampak positif dengan membuat

UU Keuangan Syariah, UU Zakat dan UU

kaum Muslimin dapat merumuskan kembali

Wakaf.

yang muncul di

jati dirinya, termasuk pemikiran politik Islam. Krisis kekhalifahan menjadikan umat Islam

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM ABAD

lebih mengkaji gagasan negara Islam sebagai

KLASIK DAN PERTENGAHAN

pengganti

negara

kekhalifahan

yang

nampaknya sulit untuk dihidupkan kembali. Pasca

abad

ini,

hubungan agama dan negara merupakan

kejatuhan rezim di beberapa negara Arab

keduanya tidak bisa dipisahkan. Agama

melalui Arab Spring, muncullah fenomena

membutuhkan

post-Islamisme. Dawam Raharjo (Kompas,

sebaliknya (Kamil, 2013). Sebagai contoh, Al-

23/6/2016) menyebut gejala post-sekularisme

Mawardi berpendapat bahwa kepemimpinan

kini sedang terjadi di Mesir melalui gerakan

politik

Ikhwanul Muslimin, Turki melalui Partai

melanjutkan

Keadilan dan Pembangunan (AKP) serta

memelihara agama (harasah ad-din) dan

Tunisia melalui Partai Ennahda. Menurutnya,

mengelola kebutuhan duniawiyah (siyasah ad-

gerakan

dunya). Pemikiran tersebut juga bisa ditelusuri

meninggalkan mencita-citakan

tersebut cita-cita negara

Turki

Islam

sesuatu yang saling melengkapi, sehingga

Islam

di

pemikir

dan

182

sekularisme

Bagi

telah

bergerak

islamisme Islam

yang dengan

negara,

dalam

Islam

tugas-tugas

demikian

pula

didirikan

untuk

kenabian

dalam

111

Lihat: http://hizbut-tahrir.or.id/2014/03/16/tegakkankhilafah-tinggalkan-demokrasi/, diakses tanggal 20 Juni 2016 pukul 11.00 WIB.


dari pendapat al-Farabi (870-950 M), al-

politiknya

Mawardi (975-1059), al-Ghazali (1058-1111),

merumuskan

Ibnu Taimiyah (1263-1329), hingga Ibnu

makhluk sosial dan memerlukan bantuan dari

Khaldun (1332-1406).

pihak

Al-Farabi pentingnya

dalam fungsi

hakikat

lain.

terlebih

dahulu

manusia

sebagai

Perbedaan

inteligensia,

menggambarkan

kepribadian dan bakat mendorong manusia

pemerintahan,

untuk saling bekerja sama. Berangkat dari

sebuah

mengilustrasikan

dengan

negara

sebagai

unsur

kerjasama

inilah

anggota badan yang apabila satu menderita

berpendapat

maka yang lain akan merasakannya (Azhar,

mendirikan negara. Adanya negara

1997). Anggota badan juga mempunyai fungsi

melalui kontrak sosial atau perjanjian atas

dan peran yang berbeda-beda, begitu pula

dasar suka rela (Syadzali, 1993). Hubungan

kebahagiaan masyarakat tidak akan terwujud

antara ahlul halli wal aqdi (legislatif) dengan

tanpa

kepala

pendistribusian

kerja

yang

sesuai

bahwa

al-Mawardi

negara

manusia

(eksekutif)

sepakat adalah

merupakan

dengan kecakapan dan kemampuan sebagai

hubungan antara dua pihak peserta kontrak

manifestasi interaksi sosial. Bagi al-Farabi,

sosial yang melahirkan kewajiban dan hak di

kedudukan

kepala

dengan

kedua belah pihak atas dasar timbal balik.

kedudukan

jantung

yang

Kepala negara selain berhak ditaati oleh

Oleh

rakyatnya dan menuntut adanya partisipasi

karenanya, pekerjaan kepala negara tidak

dan loyalitas penuh mereka; sebaliknya kepala

hanya bersifat politis, melainkan meliputi

negara mempunyai kewajiban pada rakyatnya

etika sebagai pengendali way of life.

seperti memberikan perlindungan, mengelola

merupakan

negara bagi

sumber

sama badan

koordinasi.

Al-Farabi memberikan 12 kriteria bagi seorang kepala negara yang salah satunya harus memiliki fa’al (akal aktif) yang bisa

kepentingan mereka dengan baik dan penuh tanggungjawab. Bagi

Al-Mawardi, yang berwenang

menyerap ilham dan wahyu. Kriteria ini

memilih

kepala

terlalu

(ahl

ideal

merupakan

dimana tokoh

filosof

tertinggi

dan

Nabi

legislatif

yang

layak

dipersyaratkan

negara

adalah

al-ikhtiyar), memiliki

mereka

keadilan;

memiliki

memberikan

idealismenya

mengetahui siap yang berhak menjadi kepala

tersebut dengan menyatakan bila masyarakat

negara. Sementara untuk jabatan kepala

atau negara kesulitan dalam mencari kepala

negara dipersyaratkan: (1) adil dalam arti luas;

negara yang bersatus Nabi atau filosof, bisa

(2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk

digantikan dengan sistem presidium.

ijtihad; (3) sehat pendengaran, penglihatan

dari

dan

(2)

menjadi kepala negara. Namun al-Farabi alternatif

pengetahuan

lembaga

mampu

Al-Mawardi, pengarang kitab politik

dan lisannya; (4) sehat jasmani sehingga tidak

al-ahkam al-Sulthaniyah, mendasarkan teori

terhalang untuk melakukan aktivitas; (5)

183


pandai dalam mengendalikan urusan rakyat,

kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan

dan (6) berani dan tegas membela rakyat dan

hidup manusia. Kedua, saling membantu

menghadapi agresor dan (7) keturunan suku

dalam menyediakan kebutuhan hidup seperti

Quraisy.

makanan, pakaian dan pendidikan. Dalam

Dalam

suskesi

negara

suatu negara diperlukan division of labour

ditempuh melalui dua sistem, yakni pemilihan

antara warga negara, sejumlah industri dan

oleh ahlul halli wal aqdi atau wasiat kepala

profesi, dimana empat darinya merupakan

negara

profesi inti bagi eksistensi suatu negara:

sebelumnya

kepala

atau

dengan

cara

penunjukan. Al-Mawardi tidak menentukan

pertanian,

sistem mana yang harus dipraktekkan. Ini

politik

menunjukkan sikapnya bahwa baik dari

menempati posisi politik diperlukan manusia

sumber awal agama Islam maupun dari fakta

yang

historis, ia tidak menemukan suatu sistem

pengetahuan dan kearifan yang mendalam dan

baku tentang suksesi kepala negara yang dapat

harus

dipastikan bahwa itu yang dikehendaki oleh

tanggungjawab yang lain (Syadzali,1993).

Islam. Hal ini mengingat sistem suksesi dalam

pemintalan,

untuk

pembangunan

mengelola

memiliki

negara.

kemampuan,

dibebaskan Al-Ghazali

dari

dan

Untuk

keahlian,

tugas

menyatakan

dan bahwa

Islam yang telah dipraktekkan oleh para

kewajiban mengangkat seorang kepala negara

sahabat ada tiga; pertama, pemilihan umum

bukanlah berdasar rasio, tetapi berdasarkan

seperti yang dilakukan oleh lembaga legislatif

keharusan agama. Faktor keamanan jiwa dan

seperti dalam kasus terpilihnya Abu Bakar ra.;

harta tidak akan tercapai tanpa adanya

kedua, pemilihan sistem komisi yang dipilih

penguasa yang ditaati (al-Ghazali, 1320

untuk menentukan penggantian kepala negara,

H:125). Oleh karena itu penguasa dan agama

kemudian penentuan komisi ini dipromosikan

merupakan dua saudara kembar. Agama

kepada

dijustifikasikan

adalah fundamen sementara penguasa adalah

(disahkan), seperti dalam kasus terpilihnya

pelindungnya. Operasionalisasi tata aturan

Umar

dunia tidak akan terjamin kecuali ada kepala

rakyat ibn

untuk

Khattab;

dan

ketiga,

sistem

penunjukan oleh kepala negara sebelumnya

negara yang ditaati.

dengan terlebih dahulu memperhatikan suara

Konsekuensi dari teori ini, al-Ghazali

politik rakyat, sebagaimana dalam kasus

tidak memisahkan antara agama dan negara.

terpilihnya Utsman ibn Affan ra. (ash-

Tidak ada sekularisasi ajaran agama yang

Shiddieqy, 1969).

hanya

Senada

al-Mawardi,

individu

sehingga

harus

al-

dilepaskan dari urusan politik, kenegaraan dan

Ghazali juga berpandangan bahwa manusia

kemasyarakatan dalam arti luas. Dengan

itu makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup

demikian,

sendirian disebabkan dua faktor; pertama,

kehidupan

184

dengan

urusan

agama

tidak

individual,

hanya

mengatur

melainkan

juga


kehidupan

kolektif.

Agama

mencakup

berwawasan luas; (5) adil; (6) dewasa; (7)

kehidupan seluruhnya termasuk ritual, etika,

bukan wanita, anak-anak, orang fasik, orang

hubungan antara anggota keluarga, sosial

jahil dan pembeo.

ekonomi, administrasi pemerintahan, hak dan

Atribut bukan wanita sebagai salah

kewajiban warga negara, sistem peradilan,

satu syarat yang dikemukakan al-Ghazali

hukum

hukum

sejalan dengan hadits: “tidak akan sukses

internasional dan seterusnya. Antara agama

suatu masyarakat yang menyerahkan urusan

dan negara terjalin hubungan kuat bagi

(untuk memimpin) mereka kepada wanita.”112

perang

dan

damai,

tegaknya kedaulatan negara melalui seorang

Pemikir

lain,

Taimiyah

kepala negara yang ditaati, yang mampu

menekankan

menjembatani kepentingan rakyat.

sebagai tugas suci yang dituntut agama dan

Lebih lanjut al-Ghazali berpendapat

merupakan

bahwa

Ibnu

salah

menegakkan

satu

perangkat

negara untuk

bahwa Allah telah memilih bani Adam dua

mendekatkan diri

kelompok pilihan: pertama, para Nabi yang

Ibnu

bertugas menjelaskan kepada hamba-hamba

disinggung dalam al-Quran maupun hadits,

Allah tentang jalan yang benar yang akan

tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi

membawa kebahagiaan dunia akhirat; dan

dasar negara dapat dengan mudah ditemukan

kedua, para raja (kepala negara) dengan tugas

dalam keduanya, unsur-unsur itu termasuk

menjaga agar hamba-hamba Allah tidak saling

keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan,

bermusuhan dan saling melanggar hak, dan

dan kehakiman, serta penciptaan perdamaian

memandu mereka ke raha kedudukan yang

yang dapat diterjemahkan sebagai instrumen

terhormat. Karena itu, sultan adalah bayangan

sosial politik tegaknya negara (Khan, 1983).

Allah di muka bumi, maka wajib dicintai,

Beberapa

diikuti dan tidak dibenarkan menentangnya.

mengumpulkan

Melalui

istilah

tugas

negara

keagamaan

zakat

dan

tidaklah

seperti

distribusinya,

menghukum tindak kejahatan serta organisasi

bayangan Allah di bumi, maka ia adalah suci

jihad tidak akan terlaksana dengan baik tanpa

(muqaddas) dan kekuasaannya tidak datang

intervensi penguasa politik. Kendati negara

dari

al-

merupakan keharusan doktrinal dan praktis,

Mawardi. Sistem pemerintahan al-Ghazali

negara tetap subsider sejauh kaitannya dengan

dekat dengan sistem teokrasi. Karenanya, al-

agama.

Ghazali dalam menentukan syarat kepala

mempersatukan seluruh umat manusia dan

negara sama dengan syarat-syarat untuk

menciptakan masyarakat besar berdasarkan

menjadi hakim, ditambah dengan atribut

keyakinan dan hukum yang sama, sebuah tata

keturunan quraisy. Syarat-syarat itu adalah:

sosial berdasarkan hukum ilahi yang kekal

(1) merdeka; (2) laki-laki; (3) mujtahid; (4)

sebagaimana

negara

Taimiyah,

sebagai

rakyat

kepala

kepada Allah. Menurut

pendapat

112

Kepentingan

Islam

adalah

H.R. Bukhari No. 4425

185


dan universal. Nilai-nilai dan tata sosial Islam

monarki, aristokrasi maupun demokrasi. Ia

tidak akan terealisasi secara ideal tanpa

bergeser dari khilafah ke sistem pemerintahan

negara. Negara didirikan agar kaum Muslimin

modern yang lebih pragmatis, fungsional dan

dapat

rasional.

Sebagaimana

mereka, sehingga mereka tidak mengalami

Taimiyah

berpendapat

anarki dan disintegrasi.

kepala negara diperlukan bukan saja sekedar

menjaga

eksistensi

dan

identitas

Konsep Ibnu Taimiyah tentang negara

al-Ghazali, bahwa

Ibnu

eksistensi

menjamin keselamatan jiwa dan harta rakyat

didasarkan pada akal dan nagl. Akal terletak

maupun

pada kebutuhan manusia untuk bergabung,

material. Tetapi lebih dari itu untuk menjamin

bekerjasama dan membutuhkan pemimpin

berlakunya syariat.

tanpa peduli orang itu penganut agama atau

menjamin

Ibnu

terpenuhinya

Khaldun,

pengarang

bidang

kitab

tidak. Sementara nagl berasal dari banyak

Muqaddimah, memandang bahwa negara ada

hadits

perlunya

berkat rasa persatuan dan soliditas yang kuat.

kepemimpinan dan pemerintah. Sebagai sabda

Terbentuknya negara adalah suatu gejala

Nabi: ”bila ada tiga orang melakukan

alami

perjalanan, maka hendaknya salah satu di

Kendati

antara mereka menjadi pemimpin”.113 Ibnu

diperlukan

Taimiyah menyatakan; ”empat puluh tahun

Dengan adanya peran agama, maka rasa

berada di bawah pemerintahan tiranik lebih

solidaritas itu akan mampu menjauhkan

baik

tanpa

persaingan yang tidak sehat, justru seluruh

Taimiyah,

perhatiannya terarah pada kebaikan dan

menegakkan agama sebagai tugas suci yang

kebenaran. Teori negara Ibnu Khaldun selain

fungsinya amat besar untuk menegakkan

berdasarkan pada proses sosiologis, juga

keadilan

kejahatan,

didasarkan pada agama. Ia tetap sebagai

memasyarakatkan tauhid dan mempersiapkan

pelanjut pemikir-pemikir sebelumnya seperti

munculnya sebuah negara yang mengabdi

al-Farabi, al-Mawardi, Al-Ghazali dan Ibnu

kepada Allah (Taimiyah, tt:174).

Taimiyah.

yang

dari

menekankan

pada

pemerintahan.”

satu

Bagi

malam Ibnu

memberantas

bagi

manusia

alami, dalam

(Zainuddin,

peranan

agama

menengakkan

1992). sangat negara.

Menariknya, Ibnu Taimiyah tidak

Ibnu Khaldun memandang bahwa

mengakui adanya konsep negara tunggal

penguasa bukan pada atribut penguasaannya,

seluruh dunia Islam ataupun istilah negara

melainkan sekadar dipercaya rakyat untuk

Islam atau sistem khilafah negara-negara

mengurus mereka. Relasional di sini dapatlah

Islam. Bagi Ibnu Taimiyah, yang penting

dikatakan relasi demokratis. Kepentingan

setiap negara tetap sebagai penyelenggara

rakyat terhadap penguasa bukanlah dilandasi

syariah. Taimiyah menyatakan Islam bukan

karena sesuatu hal yang luar biasa, melainkan

karena

113

H.R. Abu Dawud No. 2606

186

rakyat

mempercayainya

untuk


mengurusi kepentingannya. Baik buruknya

keberaniannya menyatakan adanya peraturan

penguasa

yang berasal dari rasio. Artinya, seorang

tergantung

memimpinnya.

bagaimana

Penguasa

yang

cara terbaik

kepala

negara

agar

efektif

dalam

bukanlah yang paling pintar, tetapi yang

pemerintahannya tidak harus mendasarkan

bersifat pertengahan, al-mahmudah huwa la

segala sesuatu pada hukum agama, melainkan

tawassut (ibid.)

didasarkan pada moralitas konvensional. Dari

Meski

tidak

menghendaki

tidak

sini berlaku rumus “konvensi moral itu

terlalu pintar, dalam suksesi kepala negara

menjadi landasan hukum.” Hal itu hampir

tetap mensyaratkan seorang calon harus

senada dengan ungkapan Ibnu Taimiyah

disetujui oleh ahlul halli wal aqdi dan harus

bahwa penguasa yang baik meski kafir adalah

memiliki pengetahuan, adil, mampu, sehat

lebih baik dari penguasa yang zalim meski

badan, panca indera dan dari suku Quraisy.

Islam (Azhar,1997).

Mengenai suku Quraisy, Khaldun berusaha menerangkan bahwa pemegang kendali umat

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM ABAD

haruslah berasal dari golongan yang memiliki

MODERN

dominasi terhadap golongan lainnya. Untuk

dapat

melaksanakan

Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), tugas

dalam

melihat

politik

menganjurkan

pemerintahan dengan baik, kepala negara

pembentukan Jamiah Islamiyah, yakni suatu

memiliki beberapa fasilitas dan hak, di

ikatan politik yang mempersatukan seluruh

antaranya:

umat

dominasi

(Ghalabah),

Islam

yang

disebut

sebagi

Pan-

pemerintahan (al-Sulthan), dan kekuasaan

Islamisme (Pulungan, 1994). Asosiasi ini

untuk melakukan tekanan (al-yad qahirah).

berdasar

solidaritas

Fasilitas itu dimaksudkan sebagai tindakan

bertujuan

membina

preventif, agar tidak terjadi kesewenang-

persatuan

umat

wenangan

kolonialisme dan dominasi Barat.

dalam

masyarakat.

Untuk

menghindari kesewenangan kepala negara,

akidah

yang

kesetiakawanan

Islam

Al-Afghani

Islam

serta

dan

menentang

menghendaki

bentuk

dibuatlah peraturan dan kebijaksanaan politik

republik bagi negara Islam. Alasannya, dalam

tertentu yang harus ditaati oleh semua pihak.

sistem

Peraturan tersebut menurut Khaldun dapat

berpendapat dan keharusan bagi kepala negara

berasal

para

tunduk pada undang-undang. Yang berkuasa

cendekiawan, negarawan, rohaniawan ulama,

di dalam negara adalah konstitusi dan hukum,

maupun aturan yang bersumber dari ajaran

bukan kepala negara. Kepala negara hanya

agama.

berkuasa untuk menjalankan undang-undang

dari

hasil

Sumbangan

musyawarah

Ibnu

Khaldun

dalam

pemikiran politik Islam yang menarik adalah

dan

Republik

hukum

legislatif.

yang

terdapat

dirumuskan

Pemikrian

kebebasan

lembaga

al-Afghani

ini

187


merupakan sistesis antara pemerintahan Barat

penting dalam penerapan hukum syariat Islam

dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan

yang terjamin dan terhindar dari berbagai

demikian al-Afghani menghendaki reformasi

bahaya, karena bentuk pemerintahan lain tidak

politik

mampu menerapkan syariat Islam (Ridha,

Islam

dengan

mengganti

bentuk

khilafah menjadi republik. Berbeda

1341 H: 73).

dengan

al-Afghani,

Meski

demikian,

Ridha

tetap

Muhammad

Abduh

(1849-1905)

yang

mempertahankan sistem khilafah, tetapi ia

merupakan

murid

al-Afghani,

tidak

menginginkan

adanya

perbaikan

dalam

memperdulikan bentuk negara, karena Islam

pemerintahan tersebut berupa pelaksanaan

tidak

pemerintahan.

syura dalam pemilihan khalifah yang selama

Menurut Abduh, jika sistem khilafah masih

ini berjalan secara turun-temurun serta dalam

tetap menjadi pilihan, maka bentuk ini harus

perumusan

bersifat

perang,

menetapkan

bentuk

dinamis

yakni

mengikuti

peraturan

pembinaan

kebijakan

politik,

kesejahteraan

umum.

perkembangan masyarakat dalam kehidupan

Termasuk dalam penetapan peraturan yang

materi dan kebebasan berfikir (Ahmad, 1979).

bersifat keagamaan yang tidak ada nash

Hal ini untuk mengantisipasi dinamika zaman.

hukumnya dalam al-Quran dan Sunnah.

Abduh memandang bahwa adanya kejumudan

Dalam keanggotaan ahlul halli wal

umat Islam disebabkan adanya pemerintahan

aqdi, Ridha berpandangan lebih maju

yang sewenang-wenang dan absolut. Bagi

kebanyakan

Abduh, syariat Islam mempunyai pengertian

berpendapat bahwa keanggotaan lembaga ini

sempit dan luas. Islam memiliki unsur

tidak hanya dari ulama atau ahli agama yang

dinamis yang dapat disesuaikan dengan

sudah mencapai tingkat mujtahid saja, tapi

dinamika zaman lewat jalan ijtihad.

juga dilengkapi oleh mereka para pemuka

pemikir

zaman

klasik.

dari Ia

Rasyid Ridha (1865-1935) dalam

masyarakat di berbagai bidang perdagangan,

karyanya al-khilafah au al imamah al-uzhma

perindustrian, dan sebagainya. Ahlul halli wal

berpendapat bahwa jabatan khilafah perlu

Aqdi

dihidupkan kembali dengan membentuk ahlul

khalifah saja. Mereka juga bertugas sebagai

halli wal aqdi. Kelompok ini bertugas

pengawas atas jalannya pemerintahan khalifah

mendirikan

dan

kemaslahatan

pemerintahan umat

yang

mengatur

Islam.

Ridha

tidak

hanya

mencegah

bertugas

perbuatan

mengangkat

penyelewengan

meskipun dengan kekerasan. Mereka bisa

menghendaki bahwa khalifah adalah orang

mengakhiri

kekuasaan

yang ahli fikih (faqih) agar mampu mengobati

kepentingan umum terancam.

khalifah

jika

kerusakan masyarakat dalam pemerintahan

Untuk mempersiapkan calon khalifah,

modern. Baginya, jabatan khalifah adalah

perlu didirikan lembaga pendidikan tinggi

kewajiban syara’ yang eksistensinya sangat

keagamaan. Lulusan dari perguruan tinggi ini

188


dipilih untuk dicari yang memiliki keunggulan

Thought Civilization (ISTAC) di Malaysia,

dalam penguasaan ilmu dan ijtihad. Pemilihan

mengemukakan

ini dilakukan oleh sesama alumnus lembaga

mengalami

dan kemudian dikukuhkan melalui baiat ahlul

konfrontasi historis yang dikekalkan oleh

halli wal aqdi dari seluruh dunia Islam.

kebudayaan

Adapun khalifah yang telah dibaiat ini wajib

Islam. Bagi al-Attas, dilema yang dihadapi

ditaati oleh tiap muslim dan dilarang untuk

umat Islam saat ini disebabkan oleh; pertama,

menentangnya.

kebingungan

betapa

dunia

Islam

kemunduran

akibat

adanya

dan peradaban Barat terhadap

dan

kekeliruan

dalam

pengetahuan kedua, hilangnya adab dalam PEMIKIRAN POLITIK KONTEMPORER Ismail Raji al-Faruqi dan Naquib al-

umat

dimana

mengakibatkan

kedua

hal

munculnya

tersebut pemimpin-

Attas, kedua tokoh ini memperkenalkan

pemimpin yang tidak cakap untuk memimpin

gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Bagi

umat yang sah karena tidak memiliki standar

keduanya,

Islam

moral, intelektual, dan spiritual yang tinggi

disebabkan karena kaum Muslimin menerima

sebagai acuan kepemimpinan Islam (al-Attas,

begitu saja kebudayaan-kebudayaan asing (al-

1981).

kemunduran

umat

Faruqi, 1984:VII). Menurut al-Faruqi, umat islam

perlu

mengintegrasikan

Fazlur

Rahman

(1982)

aspek

mengemukakan bahwa satu-satunya jalan

dengan

yang mungkin untuk melakukan pembaharuan

menguasai semua disiplin modern sebagai

adalah dengan cara merombak kembali asal-

prasyarat utama.

usul dan pengembangan keseluruhan tradisi

kemodernan

dan

keislaman

Setelah itu mereka harus

mengintegrasikan seluruh pengetahuan itu ke

Islam.

dalam kebutuhan warisan Islam dengan

neomodernisme-nya

melakukan eliminasi, perubahan, penafsiran

Islam untuk dapat membedakan secara jeli

kembali dan akomodasi terhadap berbagai

Islam normatif dan Islam Islam historis.

komponennya sebagai word view Islam dan

Rahman membenarkan secara konseptual

menetapkan

itu

sistem parlemen di Barat, namun secara

muslim

subtanstif-etik Rahman menilai parlemen

nilai-nilainya.

disosialisasikan

kepada

Setelah

generasi

Fazlur

mengingatkan

secara Islami. Perlu juga dibangun pusat

material belaka. Umat

pemikiran

untuk

menerima sistem parlemen tersebut sepanjang

mendukung ide Islamisasi Ilmu pengetahuan

substansi musyawarah-nya berorientasi pada

tersebut.

hal-hal yang spiritualistic.

Islam

hal-hal

umat

tersebut

universitas

pada

dengan

melalui pengajaran serta buku-buktu teks dan

berorientasi

Rahman

yang

Islam bisa saja

Sementara Syekh Naquib al-Attas,

Mohamed Arkoun (1994), pemikir

pendiri International Institute of Islamic

Islam kontemporer asal Al-Jazair dengan

189


konsep

Islamologi

menampilkan

terapannya

konsep

kekuasaan.

Bila

mencoba

wewenang

wewenang

dan bersifat

paraktik ilmiah pluridisiplinir. Pendekatan penelitian agama tidak bisa dipisahkan dari psikoanalisis,

psikologi,

sejarah,

sosial,

kharismatis teologis sebagai ciri pemikiran

budaya dan sebagainya. Islamologi terapan

makkiyah dan melahirkan kesadaran dan

harus terbuka pada kritik karena tidak ada

ketundukan secara sukarela, maka konsep

suatu metodologi pun yang bersifat sempurna

kekuasaan lebih bersifat rasionalistik dan

(Azhar, 1997).

sistemik sebagai ciri pemikiran madaniyah dan

melahirkan

terhadap

rakyat.

pemaksaan Arkoun

kekuasaan

tidak

setuju

PEMIKIRAN

POLITIK

IKHWANUL

MUSLIMIN

masyarakat yang bersifat taqlid terhadap

Membahas pemikiran politik Islam

status quo dan harus bersifat oposisi loyal.

tidaklah lengkap tanpa menelisik pemikiran

Arkoun mengkritik penggunaan istilah-istilah

Ikhwanul Muslimin, gerakan Islam terbesar

politik yang dominatif dan hegemonik seperti

dunia yang didirikan Hasan Al-Banna tahun

terminologi baiat, wakil Allah di dunia

1928.

(khalifah

al-

organisasi yang disebut Amin Rais (1987:189)

Mutawakkil, bilah, yang digunakan oleh

sebagai the total conception of ideology.

dinasti-diansti Islam klasik.

Ikhwan memandang Islam sebagai sistem

fil-ard),

al-Mu’tasim,

Arkoun menawarkan enam pemikiran Islamologi

terapan

(empirisme

serba

Gerakan

inklusif

ini

yang

mempunyai

mencakup

ideologi

realitas

Islam),

komprehensif; ia adalah rangkaian yang

pertama, perlu meneganl isi obyektif al-Quran

penuh semangat dan tekad mengubah cara

serta pemikiran para pendiri tradisi Islam.

hidup yang menyeluruh. Bagi Ikhwan, Islam

Kajian tidak boleh netral seperti Islamolog

sebagai ideologi dipandang meliputi seluruh

Barat klasik dan tidak bebas nilai. Kedua,

kegiatan hidup manusia di dunia, sehingga

meninggalkan episteme abad pertengahan

merupakan

muslim, serta menggunakan episteme modern

kewarganegaraan,

seperti di Barat dewasa ini ilmu sosial modern

spriritualitas, aksi, al-Quran dan militer.

teleh menghancurkan saintifik Barat sebelum-

Semangat Ikhwan adalah kembali ke dasar-

nya. Ketiga, studi fenomena agama tidak

dasar Islam yang memang menjadi inti dari

dibatasi pada satu agama tertentu belaka

doktrin kebangkitan Islamnya.

doktrin,

ibadah, agama,

tanah

air,

negara,

seperti yang dikaji di Barat. Keempat, tidak

Ikhwan berprinsip bahwa Islam pada

apriori kepada kebudayaan orang lain seperti

dasarnya adalah revolusi, dalam arti, Islam

yang tercermin dalam konflik Arab-Yahudi,

adalah revolusi melawan korupsi pemikiran

atau

Huntington.

dan korupsi hukum, revolusi menentang

Kelima, Islamologi terapan merupakan suatu

korupsi moral dan korupsi sosial, revolusi

190

konflik

peradaban

ala


terhadap monopoli dan terhadap perampasan

Qutb dalam buku al-adalah al ijtimaiyyah fi

kekayaan rakyat secara sewenang-wenang.

al-islam. Pertama, pemerintah supra nasional;

Pemikiran ini lebih visioner dari tokoh-tokoh

kedua, persamaan hak antara para pemeluk

pembaharu sebelumnya seperti Jamaluddin al-

agama,

Afgani, Muhammad Abduh dan Rasyid

pemerintahan Islam.

Ridha.

Kebanyakan

pimpinan

dan

ketiga,

tiga

asal

politik

Ikhwan

Mengenai pemerintahan supra natural,

menggambarkan tokoh-tokoh tersebut dengan

Qutb berpendapat bahwa corak pemerintahan

Afghani sebagai penyeru, Ridha sebagai

Islam adalah manusiawi. Hal ini tercermin

pencatat dan Al-Banna sebagai pembangun

pada konsepsinya tentang manusia dan tujuan

kebangkitan Islam.

menghimpun

Pemikiran politik Ikhwan banyak diwarnai oleh

pemikiran kedua tokoh

seluruh

umat

manusia

berdasarkan persaudaraan dan persamaan. Prinsip

persamaan ras,

ini

tidak

kedaerahan

mengenal

sentralnya; Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb.

fanatisme

dan

bahkan

Munawir Syadzali (1993) menyatakan dasar

keagamaan. Kekuasaan negara mencakup

pemikiran Ikhwan sebagai berikut:

seluruh dunia Islam dengan pusat sebagai

“Islam adalah suatu agama yang

sentral kekuasaan tanpa menganggap wilayah-

sempurna dan amat lengkap, yang

wilayah di luar pusat sebagai jajahan yang

meliputi tidak saja tuntutan moral

dieksploitasi untuk kepentingan pusat. Posisi

dan peribadatan, tetapi juga petunjuk

gubernur

mengenai carta mengatur segala

kemuslimannya, bukan karena putra daerah.

aspek

termasuk

Pendapatan daerah untuk kepentingan daerah

kehidupan politik, ekonomi dan

sendiri dan jika terdapat kelebihan maka

sosial.

untuk

dipergunakan untuk kepentingan seluruh umat

dan

Islam lewat baitul mal atau perbendaharaan

kehidupan Oleh

pemulihan kemakmuran,

karenanya kejayaan umat

Islam

harus

atau

wali

didasarkan

pada

pemerintah pusat.

kembali kepada agamanya yang

Kedua, persamaan hak antara para

sempurna dan lengkap itu, kembali

pemeluk berbagai agama. Hal ini berdasar

pada kitab sucinya, al-Quran dan

atas asas kemanusiaan. Tidak ada perbedaan

sunnah Nabi, mencontoh pola hidup

antara pemeluk agama yang satu dengan

Rasul dan umat Islam generasi

lainnya dalam hal kebutuhan umat manusia

pertama, tidak perlu atau bahkan

pada umumnya, sehingga hak-hak bagi orang

jangan meniru

dzimmi yang terikat perjanjian damai dengan

pola atau sistem

politik, ekonomi dan sosial Barat.” Pemikiran politik Ikhwan secara detil

umat Islam dijamin oleh negara Islam. Ada jaminan kebebasan beragama.

bisa dilihat dalam tiga pokok pikiran Sayyid

191


Pokok pikiran ketiga adalah tiga asas politik pemerintahan Islam. Pertama, keadilan

yang tidak ditentukan dalam AlQuran dan Hadits.

penguasa. Kebijakan penguasa harus terlepas

5. Cara pemilihan kepala negara oleh

dari pengaruh internal dan eksternal. Setiap

rakyat dan lama masa jabatan tidak

individu

ada ketentuan yang jelas

diperlakukan

secara

adil

tanpa

dibedakan dari yang lain karena keturunan atau

kekayaan.

Kewajiban

Kedua,

ketaatan

rakyat.

kepada penguasa dilakukan

sepanjang penguasa tidak menyimpang dari

TIPOLOGI BENTUK PEMERINTAHAN DALAM ISLAM Para

pemikir

politik

Sunni

syariat. Ketiga, musyawarah antara penguasa

berpadangan bahwa masalah kepemimpinan

dan rakyat.

merupakan

Secara

Oleh

karena itu, kewajiban mengangkat pemimpin

Ikhwanul Muslimin dapat dirumuskan sebagai

politik ditentukan oleh kesepakatan kaum

berikut:

Muslimin (ijma’), berdasarkan pertimbangan suatu

wahyu (agama). Penentuan pengganti Nabi

kesatuan politik yang berada di bwah

diserahkan kepada kaum Muslimin, bukan

satu pemerintahan tanpa mengenal

ditentukan oleh wahyu. Sedangkan Syiah

batas-batas kebangsaan

berpendapat bahwa penentuan kepemimpinan

2. Kepala

Islam

konsepsi

keduniawian.

politik

1. Dunia

ringkas

masalah

negara

merupakan

sebagai

setelah wafatnya Nabi adalah ditentukan oleh

pengganti Nabi yang dipilih oleh

wahyu yakni hadits Ghadir Khum yang

kaum Muslimin, karena

mereka pahami bahwa Nabi telah menunjuk

negara

berfungsi

itu kepala

bertanggungjawab

pada

mereka dan tidak memiliki otoritas keagamaan dari Allah. 3. Golongan kebebasan

pengganti Nabi (Kamil, 2013). Syiah

non-Islam dan

Ali, menantu dan keponakannya sebagai

memiliki

persamaan

berkeyakinan

bahwa

mempercayai imam yang dianggap ma’shum

tanpa

(terhindar dari dosa) merupakan salah satu

mempunyai hak pilih menjadi kepala

rukun iman atas agama, selain keimanan pada

negara.

keesaan Allah, kenabian, hari akhir, dan

4. Agama pemerintahan Islam dalam

keadilan. Syiah Imamiyah (itsna asyariyah)

Islam dengan melaksanakan syariat

percaya kepada 12 imam, Syiah Ismailiyah

Islam. Adapun bentuk pemerintahan

(sab’ah) percaya pada tujuh imam, serta Syaih

Islam

asalkan

Zaidiyah percaya pada lima imam saja.

persamaan,

Pemahaman in kemudian dikembangkan oleh

ketaatan dan permusyawaratan antara

Khomeini dengan konsep wilayah faqih

penguasa dan rakyat dalam masalah

(kekuasaan tertinggi di tangan seorang faqih

tidak

berasaskan

192

ditentukan keadilan,


(ulama)

yang

paling

otoritatif

kekuasaannya

di

atas

Permusyawaratan

Rakyat

seperti

yang

ideologinya.

Ia

berfungsi

mengawasi

Majelis

berlakunya nilai-nilai Islam dan menjunjung

yang

tinggi supremasi hukum Islam (Effendi,

berlaku pada negara Iran modern sekarang ini.

1998).

Ada tiga tipologi pemikiran dalam

Kedua, tipologi Sekuler. Menurut

melihat relasi Islam dan bentuk pemerintahan,

tipologi ini, Islam adalah agama yang tidak

yakni bentuk pemerintahan Teo-Demokrasi,

berbeda dengan agama lainnya dalam hal

sekuler

tidak mengajarkan cara-cara peraturan tentang

dan

moderat

(Kamil,

2013:21).

Tipologi Teo-Demokrasi melihat bahwa Islam

kehidupan

bermasyarakat

adalah agama sekaligus negara (din wa

Karena itu persoalan negara adalah persoalan

daulah). Pandangan ini menyatakan bahwa

sekuler

Islam adalah agama yang sempurna dan antara

adalah akal dan moralitas (kemaslahatan)

Islam dan negara merupakan dua entitas yang

kemanusiaan yang bersifat duniawi semata.

menyatu. Hubungan Islam dan negara benar-

Negara tidak harus diatur agama, demikian

benar organik dimana negara berdasarkan

juga negara tidak boleh intervensi masalah

syariah Islam dan ulama sebagai penasehat

agama karena agama dalam persoalan pribadi

resmi eksekutif bahkan sebagai pemegang

dan keluarga. Pemikir yang masuk dalam

kekuasaan tertinggi. Sebagai agama yang

tipologi ini adalah Ali Abd al-Raziq (1888-

sempurna, Islam tidak hanya sebagai agama

1966), A. Luthfi Sayyid (1872-1963), dan di

seperti pengertian Barat yang sekuler, tetapi

Indonesia Soekarno (1901-1970).

(duniawi)

yang

dan

bernegara.

pertimbangannya

suatu pola hidup yang lengkap dengan

Bagi al-Raziq, misi Nabi adalah misi

pengaturan untuk segala aspek kehidupan tak

agama an sich yang tidak ada kaitannya

terkecuali masalah politik. Adapun tokoh

dengan politik keduniawian (sekuler). Nabi

yang termasuk dalam tipologi ini adalah

adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk

Rasyid Ridha (1865-1935), Sayyid Qutb

mendakwahkan

(1906-1966, Abu al-A’la al-Maududi (1903-

mendirikan

1979), dan di Indonesia Muhammad Natsir.

hanyalah seorang Rasul yang semata-mata

Islam

negara.

tanpa Nabi

bermaksud Muhammad

Khusus Indonesia, Muhammad Natsir

mengabdi pada agama. Kekuasaan nabi adalah

menyatakan bahwa Islam lebih dari sekedar

kekuasaan rohaniah yang berbeda dengan

sistem agama, tetapi suatu kebudayaan yang

kekuasaan raja yang mempunyai kekuasaan

lengkap. Negara adalah dua entitas relegio-

fisik

politik yang menyatu. Konstruk negara yang

jasmaniyah. Nabi tidak mendirikan kerajaan

dicita-citakan Islam adalah negara yang

atau negara dalam pengertian yang selama ini

berfungsi menjadi alat Islam yang secara

berlaku dalam ilmu politik. Karena itu, tidak

formal

mendasarkan

Islam

yang

meniscayakannya

ketundukan

sebagai

193


ada

seorangpun

yang

dapat

mengganti

risalahnya (Kamil, 2013).

Tipologi

ketiga

adalah

tipologi

moderat. Tipologi ini menolak pendapat

A Luthfi Sayyid berpendapat hal yang

bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang

sama. Menurutnya, agama dan negara adalah

mengatur semua urusan termasuk politik.

hal yang berbeda. Dalam membangun negara,

Tetapi menolak juga pendapat kedua bahwa

kamu muslimin tidak harus mengikatkan diri

Islam tidak ada kaitannya dengan politik

pada Islam dan pan –Islamisme karena tidak

(Kamil,

lagi relevan. Sikap seperti ini juga diyakini

menunjukkan preferensi pada sistem politik

Soekarno di Indonesia. Baginya, agama dan

tertentu, namun dalam Islam terdapat prinsip-

negara harus dipisah agar keduanya berjalan

prinsip moral dan etika bagi kehidupan

sendiri-sendiri.

dilepas

bermasyarakat dan bernegara dimana umat

demikian

Islam bebas memilih sistem mana yang

dikemukakan

terbaik. Tokoh yang termasuk dalam tipologi

Soekarno adalah, jika agama diperkenankan

ini adalah Muhamamd Hussein Haikal (lahir

hadir dalam wilayah publik, ia akan menjadi

1888),

alat politik belaka bagi yang berkepentingan

Fazlurrahman, Muhamed Arkoun, dan di

dan juga akan melahirkan rasa terdiskriminasi

Indonesia Nurcholish Madjid.

ikatannya

dari

sebaliknya.

Negara

harus

negara

Argumen

dan

yang

2013).

Kendati

Muhamamd

Abduh

Islam

tidak

(1862-1905),

bagi pemeluk selain agama publik tersebut.

Haikal (1993) berpendapat bahwa di

Menurut Soekarno, yang mesti diambil dari

dalam al-Quran dan sunnah tidak terdapat

agama (semisal Islam) adalah api atau

prinsip-prinsip

semangatnya saja, dan karakter agama juga

langsung

harus

ketatanegaraan. Ayat tentang musyawarah

rasional,

kultural,

dan

progresif

(Effendi, 1998).

dasar

kehidupan

berhubungan

yang dengan

misalnya tidak diturunkan dalam kaitan sistem

Di Turki, pemikir yang berpandangan

pemerintahan. Oleh karenanya empat khalifah

sama dengan pemikir di atas adalah Zia

periode awal (khulafaur rasyidin) memang

Gokalp

menganjurkan

dibaiat masyarakat di masjid, tetapi mereka

pemisahan masalah dinayet (keyakinan dan

diangkat tidak selalu melalui pemilihan. Nabi

ibadah) dan muamalah (sosial), termasuk di

sendiri

dalamnya soal politik. Bagi Gokalp, persoalan

Arab asalkan menerima baik agama yang

agama

sementara

dibawanya. Menurut Haikal, ada tiga prinsip

persoalan sosial politik adalah urusan sultan

dasar peradaban manusia menurut sumber

atau negara. Hal ini karena persoalamn

Islam yakni prinsip monoteisme murni, kedua,

muamalah sangat dinamis dan berubah-ubah,

prinsip

sementara agama cenderung tidak demikian

kausalitas) yang tidak pernah berubah, dan

(Nasution, 2003).

ketiga, persamaan antar sesama manusia

194

(1875-1924).

adalah

urusan

Ia

ulama,

membiarkan

sunatullah

sistem

(hukum

pemerintahan

alam/logika


sebagai konsekuensi prinsip pertama dan

gender atau kulit. Bagi Fazlur Rahman, syuro

kedua.

tidak berati bahwa satu pihak meminta Sejalan dengan Haikal, Muhammad

nasehat pada pihak lain sebagaimana dahulu

Abduh termasuk pemikir tipologi ketiga.

terjadi antara khalifah dan ahlu halli wa al-

Menurutnya, Islam bukanlah agama semata-

‘aqdi, melainkan nasihat timbal balik melalui

mata, melainkan mempunyai hukum-hukum

diskusi bersama. Namun demokrasi yang

yang

dimaksud

mengatur

hubungan

antar

sesama

Fazlur

Rahman

adalah

yang

muslim dan sesama manusia lainnya yang

berorientasi pada etika dan nilai Islam, tidak

untuk menjaminnya diperlukan penguasa atau

bersifat material layaknya demokrasi di Barat.

negara. Bagi Abduh, negara kaitannya dengan

Senada

dengan

Haikal,

Arkoun

agama adalah subsider saja dan pendapatnya

menerima penyataan Ibnu Khaldun bahwa

juga bahwa tidak ada orang atau lembaga

sistem kekhalifahan tidak berbeda dengan

yang

sistem

memegang

kekuasaan

keagamaan

kerajaan

yang

terlihat

pada

hegemonik,

dimuka bumi. Kepala negara adalah seorang

termonologi bai’ah dan wakil Allah di muka

sipil yang diangkat dan dapat diberhentikan

bumi. Dari sini

rakyat,

ia

demokratis dan mengkritik para ulama yang

bertanggungjawab.di Mesir, Partai Nasional

telah ikut melestarikan status quo kekuasaan

Mesir yang dirumuskannya membuka anggota

dinasti yang jauh dari moral Islam. Meski

dari seluruh rakyat Mesir, baik yang beragama

demikian, Arkoun juga mengkritik habis

Islam, Yahudi, Kristen maupun yang lainnya.

sekularisasi gaya Ataturk di Turki yang bagi

kepada

mereka

yang

dan

dengan mempunyai kewenangan wakil tuhan

dan

seperti

dominatif

Arkoen menyetujui negara

Bila Haikal tidak menyebut preferensi

Arkoun merupakan bentuk kesadaran naif

Islam pada sistem politik tertentu, maka

yang didasari oleh kekagetan budaya. Ia juga

pemikit Islam setelahnya yakni Fazlurrahman

menolak pembentukan negara Islam ala

dan Mohamed Arkoun menyebut bahwa dari

Khomeini karena telah melakukan sakralisasi

prinsip

al-Quran

dan

Hadits,

terhadap sesuatu yang sebenarnya duniawi.

adalah

sistem

politik

Prinsip kenegaraan Islam menurut Arkoun

demokratis (Azhar, 1996). Fazlur Rahman

adalah syura (musyawarah), ijtihad, dan

berpendapat bahwa masyarakat Islam adalah

penerapan syariat Islam yang tujuannya untuk

masyarakat menengah yang tidak terjebak

mewujudkan

pada ekstremitas serta ulil amri (penguasa)

bertanggung jawab dan bermartabat).

tidak menerima konsep elitisme ekstrim.

CIVIL

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang

POLITIK ISLAM

preferensi

disebut Islam

inklusif, saling berbuat baik dan kerjasama, dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan

masyarakat

SOCIETY Civil

society

yang

DALAM

bermoral, SEJARAH

menekankan

aspek

horizontal masyarakat. Salah satu ciri civil

195


society adalah adanya civility (keberadaban)

mengalami kekalahan terutama sebab tidak

dan fraternity (persaudaraan). Al-Habib al-

disiplinnya pasukan pemanah untuk tetap

Janhani dalam Kamil (2013) menyebut civil

menjaga bukit Uhud (Syadzali, 1993).

society sebagai masyarakat yang bukan saja

Pasca Nabi Muhammad, Abu Bakar

independen berhadapan dengan pemerintah

(berkuasa 632-634 M) dalam pidato baiat-nya

yang hegemonik, serta dapat mengurus diri

menyampaikan poin primus inter pares (yang

sendiri, melainkan juga mempunyai spirit

utama dari yang sama) serta permintaannya

individual dan kelompok untuk bergerak

untuk dikritik, sebuah pengakuannya atas civil

dalam kerja-kerja sosial, kemaslahatan umum,

society. Ia berkata: “Wahai manusia, aku

membela

hak-hak

lemah,

telah diangkat sebagai pemimpin kalian,

memiliki

solidaritas

toleran,

sedangkan aku bukanlah orang yang terbaik

mendahulukan dialog, mengakui hak-hak

di antara kalian. Maka, bila aku berbuat baik,

orang lain, perbedaan pendapat, dan sebagai

bantulah aku, dan bila kau berbuat buruk,

masyarakat

luruskanlah aku….” (al-Maududi:1996).

masyarakat

horizontal,

(vertikal). Civil society

sosial,

bukan

struktural

menjunjung tinggi

Khalifah kedua, Umar bin Khattab

nilai-nilai agama, lawan dari masyarakat etatis

(berkuasa

634-644

(totaliter), diktator (otoriter), dan elitis, atau

pelantikannya juga meminta pada kaum

masyarakat yang primordial.

Muslimin

agar

M),

saat

membetulkan

pidato setiap

Praktik masyarakat Islam yang bisa

penyimpangan yang mungkin mereka lihat

dijadikan rujukan civil society juga terdapat

dalam dirinya. Tiba-tiba seseorang berdiri

dalam

Nabi

menanggapi pidatonya tersebut: “Jika kami

Muhammad, praktik ini bisa dilihat dalam

melihat penyimpangan pada dirimu, kami

peristiwa perang Uhud (3 H). Awalnya, untuk

akan membetulkannya dengan pedang kami.”

menghalau serangan kedua dari kaum Qurays

Umar pun kemudian bersyukur kepada Allah

yang berkekuatan 3.700 orang, disepakati oleh

karena ada yang bersedia memperbaikinya

kaum Muslimin untuk bertahan di kota

demi kebenaran.

sejarah

Islam.

Pada

masa

Madinah. Namun kemudian muncul pendapat,

Peristiwa lain yang menunjukkan

karena didorong oleh semangat jihad, untuk

bahwa secara esensi civil society adalah hal

keluar

Mengingat

yang biasa bagi praktik kepemimpinan Islam

pendapat terakhir ini menjadi mayoritas,

adalah pidato umum Umar yang dibantah oleh

dengan kesepakatan bukit Uhud sebagai

seorang wanita. Umar mengungkapkan agar

tempat untuk menghadapi kekuatan ofensif

tidak berlebih-lebihan dalam memberikan

Mekah kali ini, Nabi kemudian mengikuti

jumlah mahar dalam perkawinan. Namun tiba-

pendapat

mayoritas

Meskipun

tiba seorang perempuan bernama Fatimah

akibatnya,

Nabi

pasukannya

binti Qays, tidak setuju. Dia mengutip QS.

196

dari

kota

Madinah.

sahabat. beserta


An-Nisa: 20 yang mendukung argumennya.

keuangan negara; (4) memeriksa pengelolaan

Umar pun menyadari kesalahannya seraya

dan

berkata: “Perempuan ini benar dan Umar

mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil

salah” (Kamali, 1996:77).

oleh aparat negara. Pada masa khalifah Umar

Pada masa pemerintahan khalifah

penyaluran

harta

wakaf;

dan

(5)

bin Abdul Aziz (717-720 M), kedudukan

Usman (644-655 M), terjadi demo dari sekitar

lembaga

2000 orang yang datang dari Irak dan Mesir.

mengembalikan seluruh harta rakyat yang

Mereka masuk kota Madinah dan mengepung

diambil oleh para penguasa sebelumnya.

rumah Usman dengan tuntutan agar ia mundur

Fungsi lembaga ini

dari jabatan Khalifah. Menanggapi tuntutan

masa pemerintahan dinasti Abbasiyah (750-

mereka, Usman menyatakan bahwa ia siap

1258 M) terutama pada masa al-Mahdi (775-

dan ingin memecahkan setiap keluhan yang

785 M), Harun ar-Rasyid (785-809), dan al-

benar, tetapi tidak akan memecat dirinya

Makmun

sendiri.

berakhirnya Dinasti Turki Usmani (1300-

Para

kerusuhan

pendemo

selama

40

ini

hari

membuat hingga

tak

ini

semakin

(813-833

menguat.

Ia

terus berlanjut hingga

M)

bahkan

sampai

1920).

terkendali. Mereka lalu menyerbu rumah

Karenanya, secara esensi civil society

Usman dan membunuhnya secara zalim. Jasad

yang

meniscayakan

perlawanan

Usman ditinggalkan selama tiga hari tanpa

masyarakat

dikuburkan (Al-Maududi, 1996).

penguasa sejalan dengan praktik sejarah

terhadap

oleh

penyelewengan

Sejak Dinasti Umayyah berdiri (661-

politik Islam masa dinasti pasca khulafa

750 M), terjadi penurunan drastis praktik civil

rasyidin sekalipun. Masyarakat muslim pada

society dalam Islam, meski bukan berarti tidak

waktu itu dimungkinkan untuk kritis dan

ada sama sekali. Pada masa pemerintahan

melawan

Abdul Malik bin Marwan (685-705), berdiri

bahkan menghukumnya.

lembaga

wilayah

al-mazhalim

(Nasution,

kesewenang-wenangan

Dewasa

ini,dalam

penguasa

praktik

politik

2003). Lembaga ini berfungsi mengawasi

kontemporer di negara-negara muslim, secara

penguasa

publik

untuk

umum civil society mereka bermasalah. Para

masyarakat.

Yang

penguasa di negara-negara Arab misalnya,

menarik, wilayah al-mazhalim dapat bertindak

mereka memperoleh kekuasaan dengan cara

tanpa harus menuggu adanya suatu gugatan

pewarisan atau cara kedua dengan kudeta. Di

dari yang dirugikan. Kekuasaan lembaga ini

negara-negara neo-Islam, kekuasaan sulit

antara lain; (1) memeriksa sikap para pejabat

dikontrol dan di negara-negara muslim kaya

dan keluarganya; (2) memeriksa para pejabat

minyak rakyat menjadi tidak memiliki daya

dalam pungutan dana; (3) memeriksa para

tawar. Meski ada juga beberapa negara yang

pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan

semi demokratik bahkan ada yang memiliki

melindungi

atau

pejabat

hak-hak

197


civil society yang prospektif seperti Mesir dan

menyatakan, dalam Islam terdapat konsep

Iran. Dan tentu yang paling maju civil society-

penyelenggaraan kekuasaan dengan prinsip

nya adalah Indonesia pasca reformasi 1998.

amanah, musawah, ‘adalah, syuro, ijma’, dan

Dalam khazanah pemikiran Islam

baiat. Prinsip demokrasi dalam al-Quran

klasik dan pertengahan, civil society bisa

begitu

disimpulkan sejalan. Sejalan dengan konsep

reformulasi dan reinterpretasi.

Ibn Hazm yang mengharuskan penguasa lalim diturunkan,

adalah

Persoalan mendasar dalam melihat

amanah

keyakinan bahwa tuhan yang berkuasa mutlak

(akuntabilitas) serta kecaman Islam pada

(QS. Ali Imran:26), meski menurut John L.

masyarakat muslim yang membebek pada

Esposito (1996), penolakan pada demokrasi

kekuasaan. Meski tidak persis sama dan tidak

tersebut lebih karena faktor Barat kolonial

seluruh periodisasi sejarah, paling tidak ada

yang

beberapa praktik politik yang bisa dijadikan

demokrasi

akar untuk dijadikan contoh civil society

sebenarnya dalam diri manusia terdapat

dalam dunia Islam. Misalnya sikap para

kekuasaan temporal dari Tuhan seperti ayat

khalifah yang tidak anti kritik, praktek people

teantang manusia sebagai khalifah di bumi

power pada masa Utsman bin Affan, praktik

(QS. Al-Baqarah: 30) dan ayat-ayat free will

wilayah madzalim, adanya kepemimpinan

(al-Kahfi:29 dan ar-Ra’d:11).

and

ma’ruf

diperlukan

hubungan antara Islam dan demokrasi adalah

(check

amar

Yang

mahyi

munkar

konsep

kuat.

balances),

ulama selain umara (penguasa), serta adanya realitas kelompok oposisi dalam sejarah.

sekuler,

bukan

secara

penolakan

keseluruhan.

pada Meski

Benar bahwa al-Quran memuat segala hal, namun hal itu hanya aspek etik saja, mengingat al-Quran dalam aspek-aspek sosial

ISLAM

DAN

PANDANGAN

DEMOKRASI

DALAM

PEMIKIR

POLITIK

ISLAM

hanya

membicarakan

yakni ‘adl (keadilan), syura (musyawarah), musawah

Terdapat

perbedaan di kalangan

prinsip-prinsipnya,

(persamaan).

keadilan,

Ibn

Taimiyah

Bahkan

untuk

berkata:

”Allah

pemikir politik Islam menyikapi konsep

mendukung kekuasaan yang adil meskipun

Demokrasi dalam wacana partai politik dan

kafir, dan tidak mendukung kekuasaan yang

negara Islam. Kalangan yang menerima

dzalim

demokrasi berpandangan bahwa hal itu bukan

mengkritik

sebagai problem yang harus dipermasalahkan.

misalnya prinsip amar ma’ruf nahyi munkar

Dr. Yusuf Qaradhawi (1997) berpendapat

(QS. Ali Imran:104). Dalam hadits riwayat

bahwa substansi demokrasi sejalan dengan

Ibnu Majah dikatakan bahwa jihad yang

Islam karena Islam dan demokrasi sama-sama

paling

menolak

kebenaran

198

diktatorisme.

Huwaidi

(1996)

meskipun juga

utama pada

Islam”. dijamin

adalah penguasa

Kebebasan dalam

Islam

menyampaikan yang

zalim.


Disamping itu terdapat jaminan kebebasan

tiga orang yang shalatnya tidak terangkat

berpendapat (QS. As-Syura: 38, Annisa: 59

sejengkalpun di atas kepalanya. Pertama,

dan 83; kebebasan berserikat dalam al-Maidah

orang yang mengimami shalat suatu kaum,

ayat 2,

sedang mereka membencinya”.114

al-Mujadilah: 22 dan kebebasan

beragama dalam QS. al-Baqarah ayat 256 dan Yunus ayat 99 (Pulungan, 1994). Argumen kesesuaian

Islam

penolakan

Islam

yang dan

demokrasi adalah pada tingkat aspiratifnya. menunjukkan

demokrasi

terhadap

Berdasar hadits ini, salah satu ukuran Suatu Negara dikatakan demokrasi sejauh ia

adalah

mencerminkan aspirasi rakyatnya, termasuk di

kediktatoran

dalamnya tidak bertentangan dengan sistem

Namrudz dan Firaun (QS.al-Baqarah:258 dan

kepercayaan

ad-Dukhan:31); pemilu sebagai kesaksian

sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat

rakyat (al-Baqarah 282-283), pengecaman

dengan konsep WASP (White, Anglo Saxon,

terhadap rakyat yang hanya membebek saja

and Protestan).

(QS.

Al-Qashash:8,

24),

negara

(agama)

yang

dianutnya

Islam

Demokrasi ditolak oleh elit di negara

menjunjung tinggi toleransi dan pluralitas

muslim karena efektivitas demokrasi terhadap

sebagai sunnatullah (Qs. Al-Baqarah 256,

keutuhan

Huud:118 Yunus: 99).

melahirkan

Argument lain bahwa demokrasi tidak

bangsa.

Demokrasi

kekacauan

dianggap

sosial,

clean

governance yang tidak kunjung tiba sebab

bertentangan dengan Islam adalah legislasi

maraknya

tidak berarti penentangan terhadap hukum

koronisme akibat balas budi terhadap mereka

Tuhan karena legislasi di parlemen dalam

yang berjasa dalam pemilihan presiden atau

persoalan yang belum jelas aturannya dalam

pilkada langsung. Hal utama penolakan

syariah; multi partai dalam sistem demokrasi

tersebut disebabkan karena demokrasi tidak

merupakan

membawa pada peningkatan kesejahteraan

kelembagaan

yang

akan

menghindari kedzaliman, dan yang dimaksud perbedaan dalam hal ini

praktik

politik

uang

dan

ekonomi (Kamil, 2013).

adalah dalam arti

Alasan kedua penolakan elit muslim

jenis dan spesifikasi, bukan perselisihan.

terhadap demokrasi adalah karena persoalan

Adapun larangan meminta kekuasaan seperti

teologis. Kelompok ini memandang bahwa

disebut dalam hadits adalah dalam konteks

demokrasi sebagai sesatu yang haram dalam

ambisius dan rakus. Pencalonan sebagai

Islam

bagian dari system demokrasi dibolehkan

diantaranya adalah Sayyid Qutb dari Mesir,

sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf

Thabathabai dari Iran, Ali Benhadj dari Al-

dan Sulaiman (Kamil, 2002).

Jazair dan Abdul Qadim Zallum, pendiri

Islam mengenal system penerimaan rakyat yang disebut baiat. Kata Nabi, “ada

dan

patut

diwaspadai.

Mereka

Hizbut Tahrir.

114

HR. Ibnu Majah I/311 No. 971

199


Sayyid

ideolog

mayoritas tidak memiliki signifikansi karena

Ikhwanul Muslimin yang dieksekusi rezim

yang signifikan adalah teks-teks syariat dan

Gamal Abdun Nasr pada tahun 1966, sangat

kebebasan seperti kebebasan beragama dalam

keras menentang setiap gagasan kedaulatan

Islam tidak ada (ibid.)

rakyat.

Bagi

Qutb,

seorang

Qutb,

demokrasi

bagi

kekuasaan

menyatukan pendapat dua kubu di atas.

Tuhan. Sedang seseorang yang mengakui

Kelompok ini dipelopori oleh Abul ‘Ala al-

kekuasaan

Maududi. Doktrin kedaulatan Tuhan dalam

merupakan

Sayyid

pelanggaran Tuhan

berarti

melakukan

Kelompok

syariat

ketiga

(hukum

berusaha

penentangan secara menyeluruh terhadap

bentuk

kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian,

membatasi

bentuk, sistem, dan kondisi. Sayyid Qutb

Maududi (1990:160), ada kemiripan antara

menekankan bahwa syariat sebagai sistem

demokrasi dan Islam. Bedanya, dalam sistem

hukum sudah sangat lengkap, sehingga tidak

politik di Barat, suatu negara demokratis

ada legislasi lain yang mengatasinya (ibid.).

menikmati kedaulatan mutlak, maka dalam

kedaulatan

Tuhan)

rakyat.

yang

Bagi

Al-

Thabathabai, seorang mufasir dan

demokrasi Islam, kekhilafahan ditetapkan

filsuf Iran terkemuka berpendapat bahwa

untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah

Islam dan demokrasi tidak bisa disatukan

digariskan oleh hukum ilahi. Suatu negara

karena prinsip mayoritasnya. Menurutnya,

yang didirikan atas dasar kedaulatan de jure

setiap

kelahirannya

Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang

senantiasa bertentangan dengan pendapat

bertolak belakang dengannnya (Al-Quran dan

mayoritas. Sedang manusia sering tidak

hadits)

menyukai apa yang tidak adil dan benar.

Misalnya kasus UU yang membolehkan

Dengan mengutip al-Quran surat al-Mu’minin

minuman keras di negara sekuler, tidak akan

ayat 70-71, ia berkesimpulan bahwa salahlah

terjadi dalam sistem pemerintahan Islam.

mereka yang menganggap tuntutan mayoritas

Namun, tidak berati sistem Pemerintahan

selalu adil dan mengikat.

Islam mengebiri potensi rasional manusia

agama

besar

dalam

sekalipun

rakyat

menuntutnya.

Senada dengan Thabathabai, Abdul

untuk masalah administrasi dan persoalan

Qadir Zallum berpendapat bahwa demokrasi

yang tidak dijelaskan secara gamblang dalam

adalah

(ad-

syariat. Hal semacan itu dapat ditetapkan

dimuqratiyah nizham kufr) yang bertentangan

berdasar konsensus di antara kaum Muslimin

dengan

yang memiliki kualifikasi. Sistem Islam

sistem Islam.

kufur Ia

non

Islam

berargumen

bahwa

demokrasi adalah produk akal manusia, bukan

usulan

Tuhan, bagian dari akidah sekularisme. Dalam

moderat. Ia menyebut sistem ini dengan

Islam kedaulatan ada di tangan syariat, tidak

istilah

di tangan rakyat. Dalam Islam, prinsip

pemerintahan demokrasi ilahi, suatu sistem

200

al-Maududi ini mengambil jalan “Teo-Demokrasi”

yakni

sistem


kedaulatan rakyat yang dibatasi kedaulatan

Partai Keadilan, PNU, PKU, PSII dan PP

Tuhan lewat syariat-Nya.

hanya

meraup

suara

18,8

persen.

Dibandingkan Pemilu 1955, maka terjadi PROSPEK PARTAI POLITIK ISLAM DI

penuruna suara partai-partai poltik Islam

PEMILU DAN PILKADA

sebesar 25,32 persen. Bila suara PKB dan

Umat Islam di Indonesia secara mayoritas

menerima demokrasi. Hal ini

setidaknya terlihat dari

PAN sebagai partai berbasis massa Islam sebesar 18,8 persen ditambahkan ke dalam

antusiasme kaum

deretan partai Islam tersebut, maka perolehan

Muslimin Indonesia sejak Pemilu 1955.

suara partai-partai Islam pada Pemilu 1999

Manifestasi dari unsur politik Islam di

menjadi 37,19 persen. Artinya, ada penurunan

Indonesia adalah munculnya Partai Politik

sebesar 6,31 persen dibanding hasil pemilu

Islam. Deliar Noer (1983) menyatakan bahwa

1955 (Umar, 2004: 112).

partai politik merupakan himpunan orangorang

yang

tempat

Islam mendapat raihan 31,41 persen suara

penyaringan dan pembulatan, serta tempat

nasional dengan rincian PKB 9,04 persen,

berkumpulnya orang-orang yang se-ide, cita-

PKS 6,79 persen, PAN 7,59 persen, PPP 6,53

cita dan kepentingan. Lebih lanjut, partai

persen serta PBB sebesar 1,46 persen.115

politik Islam bisa diartikan sebagai suatu

Raihan ini tentu masih lebih kecil dari suara

kelompok orang-orang Islam yang terorganisir

ketika partai-partai Islam tersebut pertama

dalam

kali

suatu

se-ideologi

wadah

atau

Pada pemilu 2014 kemarin, partai

organisasi

yang

muncul

pada

Pemilu

1999

lalu.

meletakkan Islam sebagai dasar dan garis

Penurunan suara partai-partai Islam tersebut

perjuangannya untuk menyampaikan aspirasi,

menandakan meski penduduk Indonesia yang

maupun ide dan cita-cita umat Islam dalam

mayoritas Muslim, hal itu tidak berkorelasi

suatu

positif pada tingkat elektabilitas partai-partai

negara.

berdirinya

Oleh

Partai

banyak

Politik

kalangan,

Islam

sering

Islam.

diidentikkan dengan keinginan formalisasi Islam di Indonesia

Lebih lanjut, dalam Pilkada serentak Desember 2015 silam yang dilaksanakan di 8

Pada Pemilu 1955, suara umat Islam

provinsi, 222

kabupaten, dan

berdasarkan

Islam waktu itu yakni partai Masyumi, partai

Pemilih untuk Rakyat (JPPR) terhadap 208

NU, PSII, PERTI, dan PPTI yang meraih total

daerah,

43,5 persen suara. Sementara untuk Pemilu

terbanyak, yaitu 105 daerah, disusul oleh

1999

Gerindra sebanyak 87 daerah, NasDem 85

dianggap

sebagai

pemilu

demokratis kedua setelah Pemilu 1955, partai politik Islam yang terdiri dari PPP, PBB,

PDIP

Jaringan

kota,

termanifestasikan pada partai-partai politik

yang

kajian

34

mendapatkan

Pendidikan kemenangan

115

Lihat: http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014_ Perolehan_suara_parpol.pdf, diakses 25 Juni 2016, pukul 10.20 WIB.

201


daerah, PAN 80 daerah, PKS 75 daerah,

termasuk

Demokrat 68 daerah, PKB 65 daerah, Hanura

Syariah di beberapa daerah. Namun wacana

63 daerah, Golkar 49 daerah, PBB 32 daerah,

formalilsasi syariat tersebut justru tidak

116

PKPI 31 daerah dan PPP 28 daerah.

melalui

penerapan

Perda-perda

Lagi-

mendapat respon positif dari masyarakat.

lagi partai Islam tidak bisa mengimbangi

Masyarakat Indonesia lebih memilih “jualan”

partai-partai nasionalis. Artinya, tingginya

partai yang lebih menyentuh kebutuhan hidup

arus islamisasi di masyarakat Indonesia baik

rakyat yang makin tak terkejar.

dalam bidang islamic financial, lifestyle, dan

Lebih lanjut, adanya perpecahan di

fashion, nyatanya belum mampu menjadi nilai

tubuh partai Islam menjadikan laju partai

positif bagi peningkatan perolehan suara

Islam terhambat. Sebagimana PPP yang kini

partai-partai Islam. Masyarakat Indonesia

terpecah antara

pada umumnya lebih melihat faktor lain

Romahurmuziy, PKB antara kubu Gus Dur

dalam menentukan pilihan politik seperti

dan Muhaimin Iskandar, PAN yang dulu

track record calon dan partai yang bertarung.

sempat terpecah hingga melahirkan PMB.

Saat ini, partai politik Islam dapat

kubu Djan Fariz dan

Begitu pula adanya kubu

“keadilan” dan

menempatkan kadernya sebagai pemimpin

“kesejahteraan” di PKS (Muhtadi, 2012).

sejumlah daerah strategis melalui momen

Penyebab lain menurunnya suara partai Islam

Pilkada. Di Jawa Barat misalnya, PKS selama

adalah

dua periode berturut-turut dapat mendudukkan

membelit banyak tokoh partai Islam. Hingga

kadernya sebagai orang nomor satu di

kini, tidak ada partai Islam yang kadernya

provinsi

tidak tersandung

tersebut,

namun

hal

itu

pada

masalah

korupsi

yang

saat

ini

masalah korupsi. Dengan

kenyataannya tidak berkorelasi positif bagi

mendasarkan partai pada sesuatu yang sakral

peningkatan suara partai. Yang terjadi suara

yakni nilai-nilai agama, efek dari kasus

partai justru makin tergerus. Jika di tahun

korupsi partai Islam akan lebih dahsyat

2004 PKS berhasil meraih 14 kursi DPRD

dibanding korupsi yang dilakukan partai-

Jawa Barat, maka jumlah tersebut menurun

partai nasionalis.

menjadi 13 kursi di tahun 2009 dan bersisa

Partai Islam dianggap sama saja bahkan lebih

hanya 12 kursi di tahun 2014.

117

buruk dari partai lain yang melakukan

Dalam level negara, beberapa Partai Politik Islam berusaha memasukkan Piagam Jakarta

dalam

amandemen

UUD

1945,

116

Lihat: http://www.republika.co.id/berita/nasional/pilka da / 15/12/14/nzb8bk361-ini-parpol-yang-calonnya-mera jaihasil-pilkada, diakses 25 Juli 2016, pukul 11.15 WIB. 117 Lihat: http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014_ Penetapan_Hasil_Pileg.pdf, diakses tanggal 26 Juni, pukul 10.30 WIB

202

Karena kasus korupsi,

korupsi. Alih-alih dapat membedakan diri dengan partai lain, partai Islam justru terjebak dalam perilaku tansaksional dalam demokrasi elektoral berbiaya tinggi yang ujungnya memaksa seluruh kader mencari pembiayaan sebanyak-banyaknya demi membiayai biaya


kampanye dan operasional partai. Partai Islam

dan sistem pemerintahan dalam Islam, para

acapkali tidak segan untuk masuk ke wilayah

pemikir

abu-abu yang beresiko hingga akhirnya kader

penyebutan kriteria bagi seorang kepala

mereka terciduk KPK.

Namun demikian,

negara. Aspek keadilan

perlu dicatat bahwa eksistensi partai Islam di

menjadi parameter utama.

Indonsia

merupakan

salah

satu

sarana

Islam

Civil

menekankan

society

melalui

dan kecerdasan

sebagai

manifestasi

moderasi kaum Islamis yang dapat mereduksi

masyarakat madani nyatanya telah ada dalam

cita-cita negara Islam bahkan lebih jauh dapat

sejarah Islam seperti konsep amar ma’ruf

mereduksi faham radikal.

mahyi munkar (check and balances), amanah

Melalui partai

Islamlah semangat bernegara kaum Islamis

(akuntabilitas).

bisa tersalurkan secara proporsional dan

persis sama dan tidak seluruh periodisasi

bertanggung

penerapan

sejarah, seperti sikap para khalifah yang tidak

syariat dapat ditempuh oleh kaum Muslimin

anti kritik, praktek people power pada masa

tidak harus melalui jalan revolusi ataupun

Utsman bin Affan, praktik wilayah madzalim,

kudeta, tapi melalui objektifikasi, rasionalisasi

adanya kepemimpinan ulama selain umara

dan marketisasi substansi syariah melalui jalur

(penguasa), serta adanya realitas kelompok

demokrasi sebagaimana disinggung Dawam

oposisi dalam sejarah. Mengenai bentuk

Rahardjo.

pemerintahan, pada umumnya para pemikir

jawab.

Cita-cita

Meski hal tersebut tidak

politik Islam tidak memberikan preferensi KESIMPULAN Para

tententu

negara

harus

pada

berbentuk khilafah, republik atau kerajaan.

pentingnya

nilai

Asalkan nilai-nilai esensi ajaran Islam dapat

sistem

direalisasikan, apapun bentuk pemerintahan

pemerintahan. Mereka tidak memisahkan

dapat diterima secara syariah. Namun tetap

agama dari negara sebagaimana pandangan

adanya institusi negara yang pro Islam

pemikir

Al-

menjadi penekanan mereka. Sebagaimana

Mawardi dan pemikir politik Islam klasik dan

disinggung Ibnu Taimiyah yang menyatakan

pertengahan

bahwa nilai-nilai dan tata sosial Islam tidak

agama

poltik

sebuah

Islam

umumnya

pemikir

apakah

menekankan

Islam

Barat

dalam

menjiwai

(sekuler).

lainnya

Al-Farabi,

menekankan

bahwa

kenyataan manusia sebagai makhluk sosial

akan terealisasi secara ideal tanpa negara.

yang tidak mampu memenuhi kebutuhan

Bicara demokrasi, para pemikir Islam

hidupnya secara sendirian. Negara sebagai

berbeda pendapat dalam menyikapinya. Bagi

bentuk

suatu

yang menerima, substansi demokrasi sejalan

keharusan, dengan menjadikan wahyu sebagai

dengan Islam karena Islam dan demokrasi

pedoman agar manusia mencapai kebahagiaan

sama-sama

dunia akhirat. Mengingat pentingnya politik

sebagaimana disinggung pemikir Islam Dr.

kerjasama

sosial

menjadi

menolak

diktatorisme

203


Yusuf Qaradhawi. Sedang mereka yang

Abduh. Mesir: al-Maiat al Misriyyat

menolak

al –Ammat li al-Kitab, 1978.

demokrasi

dalam

sistem

pemerintahan Islam sebenarnya lebih karena persoalan teologis. Kelompok ini memandang bahwa demokrasi sebagai sesatu yang haram

al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam dan Sekulerisme. Bandung: Pustaka, 1981. al-Faruqi,

untuk

menggabungkan

Maududi dalam teori Teo-Demokrasi sebagai doktrin

Bandung:

Pustaka,

Al-Ghazali. Al-Iqtishad fi al-I’tiqad. Kairo: t.p. 1320 H. Al-Maududi,

‘ala. Sistem

Hukum Poltik

dan Islam,

Terjemahan The Islamic Law and

kedaulatan

Tuhan (agama) dan doktrin kedaulatan rakyat

Abul

Konstitusi

sistem alternatif pemerintahan kaum muslimin mengakomodasi

Islamisasi

1984.

konsep Islam dan demokrasi dipaparkan Al-

yang

Raji.

Pengetahuan.

dalam Islam dan patut diwaspadai. Gagasan

Ismail

Constitution. Bandung: Mizan, 1990. al-Maududi,

Abul

‘Ala.

Khilafah

dan

sekaligus. Umat Islam dapat menyalurkan

Kerajaan, terjemah oleh Muhammad

cita-cita

penerapan

al-Baqir dari al-Khilafah wa al-Mulk.

melalui

objektifikasi,

syariat

di

Indonesia

rasionalisasi

Bandung: Mizan, 1996.

dan

marketisasi substansi syariah dalam bingkai demokrasi. Terjadi penurunan raihan suara Partai

Al-Mawardi.

al-Ahkam

al-Sulthaniyah.

Beirut: Dar al-Fikr, Tth. Ash-Shiddieqy, Hasbi. Asas-asas Hukum Tatanegara Menurut Syariat Islam.

Islam sejak pemilu 1955. Penurunan suara

Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.

partai-partai Islam mengindikasikan bahwa

Arkoun, Mohamed. Nalar Islami dan Nalar

meskipun mayoritas bangsa Indonesia adalah

Modern: Berbagai Tantangan dan

Muslim, namun fakta itu tidak berkorelasi

Jalan Baru. Jakarta: INIS, 1994.

positif terhadap tingkat keterpilihan partaipartai Islam. Menurunnya suara partai Islam disebabkan berbagai problem mendasar yang membutuhkan

penanganan

khusus

Azhar,

Muhammad. Perbandiangan

Filsafat Islam

Politik,

dan

Barat.

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. Effendi,

Bahtiar.

Islam

dan

Negara:

dalam

Transformasi Pemikiran dan Praktik

menjawab tantangan zaman. Untuk menjawab

Politik Islam di Indonesia. Jakarta:

tantangan-tantangan itu, tentu dibutuhkan

Paramadina, 1998.

jalan baru dan langkah-langkah strategis yang perlu segera diagendakan dan dijalankan oleh partai-partai Islam.

Esposito, John L. Ancaman Islam Mitos atau Realitas? Bandung: Mizan, 1996. Haikal, Muhammad Hussein. Pemerintahan Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993. Huwaidi, Fahmi. Demokrasi, Oposisi dan

DAFTAR PUSTAKA

Masyarakat, terjemahan dari al-Islam

Buku

wa

Ahmad, Abd al-Athi Muhammad. al-Fikr alSiyasi

204

Li

al-imam

Muhamamd

al-Dimuqratiyah.

Mizan, 1996.

Bandung:


Kamali, Muhammad Hasyim. Kebebasan

Syadzali, Munawir.

Islam dan Tatanegara,

Berpendapat dalam Islam. Bandung:

Ajaran,

Mizan, 1996.

Jakarta: UI-Press, 1993.

Kamil, Sukron. Pemikiran Politik Islam

Taimiyah, Ibnu.

Tematik, Agama dan Negara. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013. dan

Historis.

Umar, Musni.

Al-Siyasah al-Syariah. Islam dan Demokrasi di

Sekuler. Jakarta: INSED, 2004. Zainuddin,

Khan, Qamarudin. Pemikiran Politik Ibnu

A.

Rahman.

Kekuasaan

dan

Negara: Pemikiran Ibnu Khaldun.

Taimiyah. Bandung: Pustaka, 1983. Muhtadi, Burhanuddin. Dilema PKS: Suara

Pemikiran.

Indonesia: Kemenangan Abangan dan

Jakarta:

Gaya Media Pratama, 2002.

dan

Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, tt.

Kamil, Sukron. Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual

Sejarah

Jakarta: Gramedia, 1992. Noer, Deliar. Pengantar ke Pemikiran Politik.

dan Syariah. Jakarta: KPG, 2012.

Jakarta : Rajawali, 1983.

Nasution, Harun, dkk. Eksikloped Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve,

Internet

2003.

http://hizbut-tahrir.or.id/2014/03/16/tegakkan-

Qaradhawi,

Yusuf.

Fiqh

Daulah

dalam

khilafah-tinggalkan-demokrasi/,

Perspektif Al-Quran dan Sunnah.

diakses tanggal 20 Juni 2016 pukul

Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1997.

11.00 WIB.

Pulungan, J. Suyuthi. Fiqh Siyasah: Ajaran,

http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014_

Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: Raja

Perolehan_suara_parpol.pdf,

Grafindo Persada, 1994.

25 Juni 2016, pukul 10.20 WIB.

Pulungan,

J

Suyuthi.

diakses

Prinsip-prinsip

http://www.republika.co.id/berita/nasional/pil

Pemerintahan dalam Piagam Negara

kada/15/12/14/nzb8bk361-ini-parpol-

Madinah ditinjau dari Pandangan Al-

yang-calonnya-merajai-hasil-pilkada,

Quran.

diakses 25 Juli 2016, pukul 11.15

Jakarta:

Raja

Grapindo

Persana, 1994.

WIB.

Ridha, Rasyid. al-Khilafah au al-Imamah al-

http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014_

udzma. Kairo: al-Manar, 1341 H. Rahman, Fazlur. tentang

Penetapan_Hasil_Pileg.pdf,

Islam dan Modernitas, Transformasi

diakses

tanggal 26 Juni, pukul 10.30 WIB

Intelektual

(terj.). Bandung: Pustaka, 1982. Rais, Amien. Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta. Bandung: Mizan, 1987.

Koran Koran Kompas, 22 Juni 2016. Opini “Postsekularisme dan Post-Islamisme” oleh M. Dawam Rahardjo.

205

Indonesian Political Science Review

Recommend Documents