Indonesian Political Science Review

Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016) 154-170

Politik Indonesia Indonesian Political Science Review http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI

Pilkada Serentak melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945 Mokhamad Abdul Aziz1 1

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Info Artikel Sejarah Artikel: Diterima 31 Maret 2016 Disetujui 15 Juni 2016 Dipublikasi 15 Juli 2016 Keywords: Simultaneous Local Elections; Direct Democracy; Democracy of Pancasila

Abstrak Setelah berhasil menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2015 sebagai salah satu upaya penguatan demokrasi elektoral, Indonesia dihadapkan pada tantangan membangun subtansi demokrasi. Salah satu yang layak untuk dievaluasi adalah sistem Pilkada langsung oleh rakyat. Meskipun telah dilakukan secara serentak, Pilkada secara langsung masih terlalu boros, belum menghasilkan pemimpin ideal, bahkan banyak yang tersangkut kasus korupsi, dan yang paling penting tidak sejalan dengan demokrasi khas Indonesia. Pancasila mengamanatkan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan. Inilah yang disebut demokrasi modern. Pilkada melalui DPRD secara serentak adalah solusi untuk mewujudkan Pilkada demokratis khas Indonesia.

Abstract Unison in the succeeding organized the elections after December 9, 2015 as part of efforts to strengthen electoral democracy, Indonesia faced with the challenges of building a democratic substance. One that deserves to be evaluated is a system of direct election by the people. Although it has been conducted simultaneously, direct election is still too extravagant, yet produces the ideal leader, even a lot of them were involved in corruption cases, and most important their actions are not in line with the Indonesian democracy typical. Pancasila mandates that Indonesia's democracy is a democracy that is led by the inner wisdom of deliberations-representation. This is called modern democracy. Through Parliament elections simultaneously is the solution to realize the Indonesian democratic elections typical. Alamat

© 2016 Universitas Negeri Semarang ISSN 2477 – 8060

korespondensi: Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Email: [email protected]


mendapatkan kepala daerah yang berkualitas.

Pendahuluan Indonesia

untuk

pertama

kalinya

Tidak ada yang menjamin bahwa Pilkada

berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala

yang efisien dengan teknis yang sedemikian

daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada)

rupa

secara serentak pada 9 Desember 2015.

penyelenggaraan pemerintah daerah selama

Hingga saat ini, isu Pilkada serentak masih

kepala daerah menjabag sebagai kepala

menjadi perbincangan menarik di sejumlah

daerah.

berimplikasi

kepada

kualitas

media massa, termasuk di kalangan aktivis

Namun demikian, keberhasilan KPU

politik maupun intelektual pemerhati politik

menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9

di kampus. Pilkada serentak mengemuka sejak

Desember 2015 patut diapresiasi sebagai

ditetapkannya

Pemerintah

bagian dari penguatan demokrasi prosedural.

pengganti Undang-Undang (Perppu Pilkada)

Pilkada serentak harus terus ditingkatkan

menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun

kualitasnya sampai kepada cita-cita ideal

2015). Belum juga dilaksanakan, UU UU No.

demokrasi

1 Tahun 2015 kembali diubah dalam UU No.

penyelenggaraan pemerintah daerah, yang

8

sangat

Tahun

Peraturan

2015,

yang

sebagian

besar

lokal.

Sedangkan,

dipengaruhi

oleh

kualitas

kualitas

dan

perubahannya bersifat teknis, dari mulai

kapabilitas seorang kepala daerah, tentu

penyingkatan jangka waktu tahapan pilkada,

menjadi persoalan lain yang harus juga

penghapusan mekanisme uji publik, hingga

diselesaikan. Sudah banyak tulisan yang

penjadwalan ulang Pilkada Serentak.

berisikan evaluasi terhadap kinerja kepala

Setelah Pilkada serentak 2015 di 269

daerah terkait dengan berkaitan dengan

daerah, pada tahapan selanjutnya adalah

Pilkada. Ditemukan banyak kepala daerah

Pilkada serentak gelombang kedua pada

yang bermasalah dengan hukum. Menteri

Februari 2017 di akan dilaksanakan di 99

Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

daerah, gelombang ketiga pada Juni 2018 di

menyampaikan,

171 daerah. Kemudian akan dilaksanakan

Kemendagri, terdapat 343 kepala daerah yang

masing-masing satu gelombang lagi sampai

berperkara dengan hukum, baik di kejaksaan,

menuju Pilkada serentak nasional 2027.

kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan

Sedemikian rupa dinamika legislasi untuk

Korupsi

menyukseskan teknis pelaksanaan demokrasi

tersangkut masalah pengelolaan keuangan

di tingkat lokal ini menekankan pada efisiensi

daerah. Data ini, tentu saja, harus dijadikan

penyelenggaraan Pilkada serentak. Namun,

bahan evaluasi terhadap hasil Pilkada yang

patut menjadi catatan bahwa fokus teknis dan

dikatakan demokratis itu.

efisiensi melupakan

Pilkada tujuan

saat

ini

utama

(KPK).

berdasarkan

Sebagian

besar

data

karena

tidak

boleh

Salah satu penyebab utama kenapa

Pilkada

yaitu

sebagian besar kepala daerah bermasalah

155

Mokhamad Abdul Aziz/ Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada ...

dengan hukum, terlebih berkaitan dengan

hampir

kasus

demokrasi. Namun, pujian dan label itu tidak

korupsi,

adalah

karena

faktor

semua

negara

memperjuangkan

“mengembalikan modal” yang dikeluarkan

lantas

pada saat Pilkada. Bukan jadi rahasia lagi, jika

Indonesia untuk menjadikan negara-bangsa

Pilkada langsung oleh rakyat sejak 2005, sarat

yang berdaulat, adil, dan makmur.

akan money politic. Menurut Mohammad

melupakan

cita-cita

awal

bangsa

Dalam bingkai dan perspektif itulah,

Nasih, seorang politisi sekaligus ilmuwan

makalah

politik

Pilkada

kembali demokrasi yang ideal, yang sesuai

banyak

dengan jadi diri bangsa Indonesia, dalam

Universitas

langsung

Indonesia,

selama

menghasilkan

ini

lebih

pemimpin

menyebabkan

oportunis

mayoritas

pragmatis.

Pilpres

dan

masyarakat

langsung

juga

ini

ditulis,

untuk

menemukan

konteks kedaerahan (baca: lokal). Bagaimana sejatinya

Pancasila

menghendaki

dan

demokrasi

UUD di

1945

Indonesia,

menghasilkan politisi yang mengandalkan

terutama demokrasi lokal yang sampai saat ini

pencitraan. Menurut Nasih, masyarakat masih

masih menjadi perdebatan dan memunculkan

belum siap dengan sistem pemilihan langsung,

banyak problem.

karena

berbagai

faktor,

di

antaranya

pendidikan dan ekonomi.

Temuan dan Diskusi

Pilkada langsung memang menjadi

Hakikat Demokrasi

dilema sampai saat ini. Di satu sisi, Pilkada

Istilah demokrasi yang khas sejarah

langsung menunjukkan “demokrasi yang lebih

masyarakat Barat hingga kini masih diyakini

demkratis” dan menjadikan kepala daerah

sebagai konsep medern yang cocok bagi

memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih

masyarakat modern. Hampir-hampir bagi

langsung oleh rakyatnya. Akan tetapi, di sisi

negara di dunia yang ingin dianggap atau

lain harus diakui bahwa hasil dari pilkada

berusaha mengidentifikasi dirinya sebagai

langsung tidak lebih baik dari sebelumnya. Ini

negara modern tidak ada yang menolak

menjadikan bangsa Indonesia harus berpikir

konsep demokrasi. Yang terjadi justru bagi

kebelakang, menyelemi apa maksud dan cita-

negara-negara

cita

dalam

sentralistik berusaha mengidentifikasi dirinya

1945

sebagai negara demokrasi (Fatwa, 2003).

sebagai dasar negara dan konstitusi Indonesia.

Karena itu, demokrasi seolah menjadi harga

Saat

oleh

mati untuk dijadikan sebagai sistem dan

penyataan bahwa Indonesia merupakan negara

bentuk di dalam sebuah negara. Namun, tentu

demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kondisi

saja tidak dapat dihilangkan kemungkinan

demikian memang menjadi nilai lebih bagi

demokrasi justru berdampak buruk kepada

founding

fathers

mengonstruk Pancasila ini,

kita

Indonesia dan

UUD

“dininabobokkan”

Indonesia dalam pergaulan internasional yang

156

yang

otoriter

maupun


negara

yang

“menganut”

dan

menjalankannya.

persamaan

dalam

mendapatkan

memberikan

pemahaman

suara,

yang

jernih,

Secara etimologis, demokrasi berasal

melaksanakan pengawasan akhir terhadap

dari kata Yunani demos berarti rakyat, dan

agenda, dan pencakupan orang dewasa (Dahl,

kratos/kratein

2001).

berarti

kekuasaan/berkuasa.

Demokrasi berarti rakyat berkuasa atau

Lyman

government by the people (Budiarjo, 2008).

mengemukakan

Bagi Jimly Asshiddiqie, demokrasi pertama-

demokrasi mesti memenuhi beberapa unsur:

tama merupakan gagasan yang mengandaikan

(1981)

suatu

negara

bahwa

keputusan publik. b. Adanya

partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk

Sargent

a. Warga negara terlibat dalam pembuatan

bahwa kekuasaaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih

Tower

persamaan

sampai

tertentu di antara warga negara. c. Adanya

dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu

jaminan

kebebasan

d. Adanya sistem perwakilan.

karena

e. Supremasi hukum.

rakyatlah

yang

sebenarnya

menentukan dan memberi arah serta yang

f. Adanya

sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan

(Asshiddiqie,

2006).

Dalam

ditemukan

pada

frase

“kedaulatan

tertinggi berada di tangan rakyat”. Bertalian

dengan

negara,

Moh.

Amirmachmud, mengemukakan bahwa negara adalah

negara

sistem

perwakilan

g. Pendidikan. Sedangkan

Robert

A.

Dahl,

sebagaimana dikutip oleh Arend Lijphart, mengemukakan bahwa secara umum, ada

Mahfud MD, dengan mengutip pendapat

demokrasi

aturan

mayoritas.

bahasa UUD NRI 1945, subtansi demokrasi bisa

dan

kemerdekaan bagi warga Negara.

pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan itu

tingkat

delapan jaminan kelembagaan dalam sebuah negara demokrasi, yaitu: a. Kebebasan untuk membentuk dan

yang

bergabung dalam organisasi.

diselenggarakan berdasarkan kehendak dan

b. Kebebasan untuk berpendapat

kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut

c. Hak untuk memilih.

organisasi ia berarti suatu pengorganisasian

d. Hak untuk dipilih dalam jabatan-

negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan

jabatan publik. e. Hak dari pemimpin politik untuk

berada di tangan rakyat (Mahfud, MD, 2003).

bersaing

Bagi Robert A. Dahl, ada beberapa kriteria

dukungan dan suara.

berlangsungnya proses demokrasi dalam suatu negara,

yaitu

partisipasi

yang

efektif,

f.

dalam

Tersedianya

mendapatkan

sumber-sumber

informasi alternatif.

157


g. Pemilihan yang bebas dan jujur.

dan

h. Tersedianya lembaga-lembaga untuk

pernyataan bahwa demokrasi adalah sistem

menjadikan

kebijakan-kebijakan

kekurangan,

sehingga

muncullah

terbaik di antara yang tidak baik. Bagi

pemerintah tergantung pada suara dan

penentang

lain-lain

dijelaskan bagaimana pernyataan dan sikap

pendapat

yang

disukai

demokrasi,

tidak

mereka.

Para

mendikotomikan

demokrasi ini, terletak konflik yang sangat

demokrasi menjadi dua; (1) bentuknya yang

tajam dalam sejarah teori demokrasi; apakah

prosedural; dan (2) dalam formula substansi.

demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan

Demokrasi prosedural lebih mengutamakan

rakyat (suatu bentuk politik di mana warga

pada bentuk dan prosedur yang disepakati

negara terlibat aktif dalam pemerintahan dan

secara hukum dan politis, sedangkan jenis

pengaturan sendiri atau suatu bantuan bagi

yang lain lebih berpegang pada substansi,

pembuatan keputusan (suatu cara pemberian

pada isi. Demokrasi prosedural mencukupkan

kekuasaan

diri pada perolehan suara terbanyak, asal

pemberian suara secara periodik). Dari konflik

prosedurnya ditaati. Inilah mekanisme voting

tersebut, David Held menjelaskan bahwa ada

dalam skala besar, tentang rakyat yang

tiga jenis atau model pokok demokrasi (Held,

memilih pemimpinnya. Bahwa dikatakan

2004). Pertama, demokrasi langsung atau

demokratis adalah siapa saja yang dapat

demokrasi

memperoleh voting terbanyak dari rakyat.

pengambilan keputusan mengenai masalah-

Bahwa demokrasi itu hampir sama derajatnya

masalah publik di mana warga negara terlibat

dengan negara itu sendiri. Kalau ada kredo

secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi

“NKRI harga mati”, maka demokrasi itu—

“asli” yang terdapat di Atena Kuno. Oleh

meminjam istilah kitab suci—sebagai “laa

karena itu, Mohammad Nasih menyebut

roiba fiih”. Tidak ada keraguan di dalamnya.

demokrasi langsung sebagai demokrasi paling

Kebenaran

kuno dalam sejarah dunia.

demokrasi

kebenaran

yang

dipandang sebagai

mutlak

dan

tidak

67

terbantahkan.

Karena itu, bagi sebagian besar

kepada

pemerintahan

demokrasi

perwakilan, yang

mengenai

pemerintah

partisipasi,

Kedua, demokrasi

perdebatan

perlu

seseorang (Lijphart, 1991). pakar

Memang

tentu

melalui

suatu

sistem

liberal suatu

mencakup

atau sistem

“pejabat-

ilmuwan politik dunia, demokrasi dikatakan

pejabat” terpilih yang melaksanakan tugas

sebagai sistem terbaik dan sempurna. Meski

mewakili kepentingan atau pandangan dari

demikian, ada yang menyatakan bahwa

para warga negara dalam daerah yang

demokrasi tetap memiliki celah kelemahan

terbatas, sambil tetap menjunjung tinggi aturan hukum. Robert A. Dahl dalam buku

Fathoni, “Kabut Asap Panitia Pesta Demokrasi”, makalah diakses dari https://www.academia.edu/ 7803279/Pemilu_Serentak_dan_Permasalahannya , h. 5 67

158

Democracy and Its Critics menjelaskan


bahwa

demokrasi

perwakilan

adalah

menyatakan bahwa demokrasi adalah cara

demokrasi yang dibuat menjadi praktis untuk

mengubah perjuangan kelas dari perkelahian

jangka waktu lama dan mencakup wilayah

fisik menjadi perjuangan atas intelejensi

yang amat luas. Pada 1820, James Mill

dalam mana suatu kelas tertentu akan menang,

menyatakan,

sebagai

hanya bila ia secara intelektual dan moral

penemuan besar di masa-masa modern di

memang sejajar dengan lawannya. Demokrasi

mana penyelesaian segala kesukaran, yang

adalah cara satu-satunya untuk merealisir

bersifat pemikiran maupun praktis, mungkin

bentuk yang lebih tinggi dari kehidupan,

akan ditemukan (Dahl, 1992).

bentu yang oleh sosialisme diakui sebagai hak

system

perwakilan

Ketiga, demokrasi yang didasarkan

dari orang-orang yang beradab (Noer, 2003).

atas model satu partai (meskipun sementara

Demokrasi sebagai harga mati dalam

orang mungkin meragukan apakah hal ini

pola perekrutan pemimpin negara memang

merupakan suatu bentuk demokrasi juga).

tidak dapat dihindari. Negara yang dipandang

Dalam perjalanan bangsa Indonesia, ketiga

tidak demokratis akan dicibir sebagai negara

model demokrasi ini menjadi “dialektika

yang tidak beradab. Dalam konteks Indonesia,

negara” di kalangan ilmuwan dan politisi

“suksesi kepemimpinan” untuk mendapatkan

untuk diterapkan dalam konteks negara-

hak setiap individu relatif berhasil, meskipun

bangsa yang kaya akan sumber daya ini.

pada

1998

harus

diwarnai

dengan

pertumpahan darah antara para demonstran Demokratisasi di Indonesia

dengan TNI-Polri. Peristiwa reformasi 1998

Beranjak dari beberapa uraian tentang

tersebut adalah upaya meluruskan demokrasi

hakekat dan kriteria negara demokrasi di atas,

yang selama masa Orde Baru hanya berupa

tampak bahwa penyelenggaraan pemilihan

nama dan prosedur formalitas. Akhirnya,

umum untuk memilih para wakil rakyat yang

demokrasi dikatakan lahir kembali pasca

duduk di parlemen maupun memilih pejabat

peristiwa itu. Para “pemuja” demokrasi

tertentu

lingkungan

menyatakan bahwa Indonesia, sejak awal

pemerintahan merupakan salah satu syarat

pendiriannya oleh the founding fathers,

berlangsungnya

dalam

memang dikehendaki sebagai sebuah negara

umum

demokrasi. Hal itu tercermin dari pemaknaan

sejatinya merupakan salah satu sarana untuk

terhadap sila ke 4 Pancasila, rumusan alinea

mewujudkan

dalam

keempat Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 1

kehidupan kenegaraan. Dengan pemilihan

ayat (2) UUD 1945. Karena itu, demokrasi

yang bersifat umum dan berkesamaan, Deliar

menjadi sistem yang final bagi Indonesia

Noer,

untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara

yang

kehidupan

saat

duduk

di

demokratisasi

bernegara.

Pemilihan

kedaulatan

menjelaskan

rakyat

pemikiran

Karl

Kautsky mengenai sosialisme demokrasi,

yang berdaulat, adil, dan makmur.

159


Diakui atau tidak, perkembangan

menjadi

sorotan

dunia

ketika

berhasil

demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan

menggelar pemilu presiden secara langsung

1945 menunjukkan dinamika yang pasang

pada 2004. Susilo Bambang Yudhoyono

surut. Berbagai model demokrasi dalam

terpilih sebagai presiden dan Jusuf Kalla

kehidupan bernegara telah diterapkan sebagai

sebagai wakil presiden ketika itu. Menurut

bagian

dari

errors

dalam

Fathoni, mungkin inilah yang dinamakan

demokrasi

yang

sebagai demokrasi prosedural. Demokrasi

sesuai dengan sifat, karakter, ciri, dan

dipandang cukup dalam hal prosesinya saja.

perkembangan masyarakat Indonesia. Mulai

Apabila legal prosedurnya, maka cukuplah

dari Demokrasi Parlementer (1945-1959,

demokrasi itu. Demokrasi semacam itu adalah

Demokrasi

(1959-1966),

demokrasi yang pragmatis, dalam artian

Demokrasi Pancasila ala Orde Baru (1966-

demokrasi adalah perolehan suara terbanyak

1988), sampai Demokrasi Pancasila dalam

(demokrasi

fase Transisi (1988-sekarang), yang masing-

dimaknai

masing memiliki kekhasan tersendiri (Fatwa,

dijalankan

2003). Kekhasan itu akan senantiasa berubah

dalam

menyesuaikan perkembangan zaman, yang

dapat dijalankan dengan demokrasi model

dalam konteks tertentu juga akan mengubah

seperti itu.68

membumikan

try

and

nilai-nilai

Terpimpin

voting).

Kerakyatan

yang

sebagai

kepemimpinan

yang

dengan

hikmat

kebijaksanaan

permusyawaratan-perwakilan

tidak

masyarakat Indonesia secara umum. Namun

Padahal, subtansi demokrasi yang

demikian, subtansi demokrasi haruslah sesuai

diamanatkan oleh Pancasila adalah demokrasi

dengan cita-cita founding fathers negara-

yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan

bangsa Indonesia yang tercermin dalam

dalam permusyawaratan-perwakilan. Dapat

Pancasila sila ke-empat dan UUD NRI 1945.

dipahami

Demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai

sejatinya

pemilik kedaulatan tertinggi sering mengalami

Demokrasi

dilema ketika diterapkan dalam negara dengan

kerakyatan. Rakyat kemudian mewakilkan

jumlah penduduk besar. Melihat kenyataan

kewenangannya kepada para wakil rakyat.

penerapan demokrasi di Indonesia pasca

Dalam konteks pergaulan negara modern,

reformasi 1998, ada banyak perkembangan

demokrasi perwakilan ini menjadi syarat

dan

prosedural

demokrasi

modern.

maupun subtansial. Presiden yang awalnya

Indonesia

dipuji

dipilih oleh MPR, pada Pemilu 2004 akhirnya

demokratis, tentu saja yang dimaksud dalam

dipilih langsung oleh rakyat. Pilkada yang

hal ini adalah demokrasi prosedural, bukan

perubahan,

baik

secara

bahwa adalah

demokrasi demokrasi

Pancasila

perwakilan.

dibangun

Jikalau sebagai

Indonesia

selama negara

atas

ini yang

awalnya dilakukan di DPRD, pada 2005 Fathoni, “Kabut Asap Panitia Pesta Demokrasi”, makalah diakses dari https://www.academia.edu /7803279/Pemilu_Serentak_dan_Permasalahannya, h. 5. 68

dipilih

160

langsung

oleh

rakyat.

Indonesia


“identik” artinya sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain. Yudi Latif dalam bukunya, Negara

demokrasi substantif yang mementingkan cita-cita dan tujuan. Dalam sebenarnya

konteks Robert

demokratisasi,

A.

Dahl

sudah

menyadarkan pegiat demokrasi bahwa sistem yang dianggap terbaik ini memiliki dilema fundamental yang harus diselesaikan dalam masing-masing

negara,

sesuai

dengan

kekhasan dan kultur penduduknya. Apalagi berkaitan

di

negara

yang

kaya

akan

Paripurna, menjelaskan bahwa sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan

permusyawaratan perwakilan” mengandung beberapa ciri dari alam pemikiran demokrasi di Indonesia. Sedangkan dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa kedaulatan itu

pluralisme. Dari enam dilema yang dijelaskan

berdasar

oleh Robert A. Dahl, satu di antaranya adalah

“permusyawaratan”.

sentralisasi versus desentralisasi (Dahl, 1985). Isu ini jika ditarik dalam konteks Pilkada di Indonesia, akan menimbulkan dialektika kritis yang seharusnya bersumber dari falsafah dasar demokrasi Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Dan justru inilah yang membedakan demokrasi Indonesia dengan demokrasi yang diterapkan oleh

bangsa-bangsa

lain,

sebagaimana

Soekarno mengatakan:69 Oleh karena itu, bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian kita, satu corak dus tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis. Artinya, demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, demokrasi yang disebutkan sebagai sila keempat itu adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu 69

Soekarno dalam Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 476

dalam

atas

“kerakyatan” Dengan

dan

kata

lain,

demokrasi itu hendaknya mengandung ciri: (1) kerakyatan (daulat rakyat), dan (1) permusyawaratan

(kekeluargaan).

Dalam

kaitannya ini, Soekarno meyakini bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Mohammad

Hatta

menambahkan

bahwa

kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak

saja,

tetapi

kerakyatan

yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat

perwakilan.

Karena

itu,

demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya (Latif, 2011). Jelas bahwa demokrasi yang digagas oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah demokrasi

perwakilan.

Sebagaimana

taksonomi demokrasi oleh David Held di atas, demokrasi perwakilan yang juga disebut demokrasi modern inilah yang dicita-citakan oleh

founding

fathers

negara-bangsa

161


Indonesia. Namun, apa yang membedakan

ada perbaikan kualitas demokrasi di tingkat

demokrasi perwakilan yang digagas Soekarno,

nasional.

Hatta, Yamin, dan

demokrasi lokal kacau, maka bisa dipastikan,

tokoh-tokoh lainnya

Bisa

dikatakan,

jika

kualitas

dengan Demokrasi Barat? As’ad Said Ali

kualitas

berpendapat bahwa Soekarno tidak setuju

mengalami hal sama, begitu pula sebaliknya.

dengan Demokrasi Barat, karena demokrasi

demokrasi

nasional

juga

akan

Larry Diamond, sebagaimana dikutip

ini, misalnya, didominasi kapitalis pemilik

oleh

modal, tirani mayoritas, dan sebagainya.

mengemukakan

Demokrasi model ini tidak akan mampu

pemerintah daerah, termasuk DPRD, memiliki

mewujudkan kekokohan bangsa. Oleh sebab

peran penting untuk mempercepat vitalitas

itu, Soekarno mencari alternative bagaimana

demokrasi. Pertama, pemerintah daerah dapat

demokrasi

membantu mengembangkan nilai-nilai dan

yang

dijalankan

bisa

Prof.

Dr.

Kacung

beberapa

Marijan,

alasan

jika

mencerminkan “kebersamaan” dan “keadilan

keterampilan

sosial”, dua istilah yang perlu digarisbawahi

warganya. Kedua, pemerintah daerah dapat

karena menjadi kata-kata kunci dari gagasan

meningkatkan

demokrasi yang hendak dicari (Ali, 2009).

pertanggungjawaban

berdemokrasi

di

akuntabilitas kepada

kalangan

dan berbagai

kepentingan yang ada di daerah. Ketiga, Demokrasi di Daerah Pilkada merupakan salah satu wujud

pemerintah daerah dapat menyediakan saluran dan akses tambahan terhadap kelompok-

demokrasi yang ada di daerah. Upaya mencari

kelompok

pemimpin daerah terbaik, sehingga bisa

termarginalisasi. Ketika hal ini dipenuhi,

mewujudkan cita-cita daerah ini dilakukan

terdapat

dalam rangka membentuk masyarakat yang

keterwakilan demokrasi yang lebih baik.

demokratis (free societies). Oleh sebab itu,

Keempat, pemerintah daerah bisa memberikan

demokrasi di daerah perlu mendapatkan

kesempatan kepada partai-partai atau fraksi-

perhatian yang memadai. Menurut Brian C.

fraksi untuk melakukan oposisi di dalam

Smith, harus disadari bahwa munculnya

kekuasaan politik (Marijan, 2011). Alasan-

perhatian terhadap transisi demokrasi di

alasan

daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa

pentingnya penguatan demokratisasi yang ada

adanya demokrasi di daerah merupakan

di

prasyarat bagi munculnya demokrasi di

demokrasi nasional yang bertabat.

tingkat nasional (Smith, 1998). Pendapat ini

yang

secara

kecenderungan

tersebut

daerah,

menunjukkan

guna

Untuk

adanya

mendorong

mempercepat

historis

tingkat

betapa

kualitas

proses

berangkat dari asumsi bahwa bahwa ketika

transformasi menuju demokrasi di daerah, ada

terdapat perbaikan kualitas demokrasi di

beberapa hal yang harus dilakukan, di

daerah, secara otomatis bisa dikatakan akan

antaranya

162

adalah

memperkuat

sistem


perwakilan,

meningkatkan

kemampuan

DPRD

sebagai

perwakilan

rakyat

tidak

pemerintah daerah, dan diperlukan adanya

mempercepat proses demokratisasidi daerah.

budaya politik serta civil society yang

Sampai pada akhirnya, muncullah kebijakan

mendukung. Sedangkan untuk membangun

penyelenggaraan Pilkada secara langsung.

sistem pemerintahan yang demokratis di

Upaya kelembagaan baru ini diharapkan

daerah dibutuhkan sistem perwakilan yang

mampu mempercepat demokratisasi di daerah,

terbangun oleh sistem pemilu di daerah juga.

di samping karena realitas empiris tentang

Pemerintah

adanya perilaku negatif oleh sebagian anggota

daerah,

misalnya,

harus

bertanggung jawab terhadap lembaga yang

DPRD pada 1999-2004.

dipilih melalui pemilu. Misalnya saja, kepala

Persoalan yang kini harus dijawab

daerah yang harus mempertanggungjawabkan

adalah bagaimana proses demokratisasi di

pemerintahan

kepada

daerah pasca Pilkada secara langsung, apakah

DPRD, suatu lembaga perwakilan yang dipilih

lebih baik atau sebaliknya. Secara ideal

melalui pemilu. Proses kelembagaan ini

Pilkada

sebenarnya telah terlihat pada penguatan

diciptakan dalam sistem demokrasi langsung

DPRD

di Indonesia seharusnya dapat memberikan

yang

periode

dipimpinnya

1999-2004.

Sebelumnya,

langsung

yang

implikai

kebijakan-kebijakan eksekutif dan pemerintah

terwujudnya

pusat. Padahal, DPRD yang merupakan

pemerintahan yang kompeten dan kapabel,

bagian dari lembaga legislatif tentu memiliki

sehingga

peran dan fungsi yang berbeda dengan

formalitas pergantian kepemimpinan secara

pemerintah sebagai badan eksekutif di daerah.

simbolik semata sehingga berubah makna

Adanya pertanggungjawaban seperti itu tidak

menjadi sebuah proses demokrasi semu

hanya akan menjadikan pemerintahan di

(pseudo democracy). Apa jadinya jika sebuah

daerah lebih akuntabel dan transparan, tetapi

negara

juga demi membangun system perwakilan

demokrasi prosedural yang seoalah-olah baik

yang lebih baik. Ketika DPRD dipilih secara

dan maju, tetapi secara subtansi cacat, dan

demokratis,

bahkan tidak menunjukkan perbaikan sama

kepala

daerah kepada DPRD bisa dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada wakil rakyat

yang

kepentingan

mewakili

rakyat.

Namun,

kepentinganupaya

kehidupan

tidak

atau

atas

proses

DPRD lebih berfungsi sebagai penopang

pertanggungjawaban

positif

sebagai

hanya

daerah

harapan dan

pengelolaan

menjadi

hanya

akan

ruang

menikmati

sekali. Tentu saja hal ini perlu dievaluasi. Menurut M. Nur Alamsyah dalam penelitiannya,

telah

terjadi

fenomena

ini

Electocracy dalam Pilkada Langsung di

ternyata tidak berjalan mulus, sebagaimana

Indonesia. Hal merujuk pada kenyataan yang

yang dibayangkan. Kepala daerah yang dipilih

diperoleh bahwa banyak pemimpin daerah

oleh DPRD dan bertanggungjawab kepada

yang terpilih hanya karena hasrat berkuasa

163


dan luasnya jaringan popularitas bukan karena

dicatat bahwa di negara yang sebesar polis-

kompetensi dampaknya terlihat pada sistem

polis di Yunani, yang penduduknya hanya

manajemen

bobrok

sekitar 60.000-an pun, banyak filsuf yang

sehingga paradigma yang hendak dicapai

menolak demokrasi. Di antara alasan yang

yang seharusnya menuju kepada praktik good

mereka ajukan adalah demokrasi hanya akan

governance

menjadikan para badut sebagai pemimpin

pemerintahan

bergeser

yang

menjadi

bad

governance. Tidak lahirnya civil society yang

politik.70

diharapkan dapat menjadi instrumen kuat

Jika dibiarkan, tentu hal ini tampak

terhadap hegemoni atas berbagai kepentingan

paradoks dengan tujuan demokrasi itu sendiri,

hidup masyarakat oleh pemerintah melalui

apalagi terhadap demokrasi lokal. Sebab, di

berbagai

era

bersama

antek-antek dengan

mekanisme

rent

para

yang

dibagunnya

kapitalis

seeking,

sebagai

menjadikan

otonomi

daerah,

menghendaki gubernur,

agar

rakyat

calon

bupati/wakil

di

daerah

gubernur/wakil bupati,

dan

keterpurukan nilai demokrasi kembali pada

walikota/wakil walikota, merupakan sosok

posisi sebatas prosedur semata (Alamsyah,

pribadi yang memiliki kemampuan ideal

2012).

dalam banyak hal (Ali, 2003). Dengan Rendahnya kualitas pemimpin daerah

perkataan lain, pemimpin daerah menjadi

ataupun nasional di alam demokrasi tentu

tumpuan utama pembangunan di daerah agar

menjadi persoalan yang tidak boleh dibiarkan.

bisa mencapai masyarakay adil dan makmur.

Karena bagaimanapun, sistem demokrasi yang

Oleh sebab itu, demokrasi harus menghasilkan

dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik

pemimpin yang diharapkan tersebut.

saat ini harus berbanding lurus dengan kualitas pemimpin yang terbaik pula. Dalam

Pemilihan Kepada Daerah Secara Serentak

konteks ini, Mohammad Nasih memberi

yang Demokratis Menurut Pancasila dan

catatan terhadap proses penerapan demokrasi

UUD NKRI 1945

di Indonesia yang hubungannya dengan media massa.

Menurutnya,

jika

demokrasi

Indonesia telah memulai tonggak baru pembangunan demokrasi, yaitu pemilihan

diterapkan dalam negara yang besar, yang

kepala

muncul adalah calon-calon yang memoles diri

serentak. Ketua Komisi Pemilihan Umum

untuk membuat kepalsuan menjadi seolah-

(KPU) Husni Kamil Manik mengatakan,

olah

mengalami

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8

kesulitan besar untuk mengidentifikasi apakah

Tahun 2015, Pilkada serentak dilakukan

figur yang muncul adalah asli atau palsu.

bertahap. Yakni tahap pertama pada 9

asli.

Masyarakat

akan

daerah

(Pilkada)

dilakukan secara

Inilah kerumitan yang selama ini diabaikan oleh para teoritikus juga pelaku politik. Perlu

164

Mohammad Nasih, “Demokrasi dan Defisit Pemimpin Autentik”, (Koran Sindo, 3 Oktober 2015), h. 6 70


Desember 2015, tahap kedua Februari 2017,

dilaksanakan secara demokratis, jujur, dan

tahap ketiga pada Juni 2018, tahap keempat

adil.

tahun 2020, tahap kelima tahun 2022, dan

Sejak tahun 2005, pemilihan kepala

tahap kelima tahun 2023. Jika semua tahapan

daerah dilakukan secara langsung. Praktik ini

itu berjalan tanpa hambatan dan sesuai

didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun

rencana, Pilkada serentak secara nasional baru

2004 dengan berlandaskan pada ketentuan

bisa dilaksanakan pada tahun 2027.71 Ini

Pasal

merupakan terobosan penting yang dilakukan

menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan

pemerintah dalam mengupayakan Pilkada

Walikota

sebagai momentum untuk memilih kepala

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan

daerah secara terorganisir dan terstruktur

kota dipilih secara demokratis. Apabila

dengan

Ini

dicermati, sesunggunnya ketentuan Pasal 18

merupakan langkah politik pemerintah yang

ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak menegaskan

patut mendapatkan apresiasi. Karena inilah

keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan

untuk

Walikota

mempertimbangkan

pertama

kalinya

efisiensi.

dalam

sejarah

18

ayat

(4)

UUD

masing-masing

harus

dipilih

1945

sebagai

yang

kepala

melalui

suatu

Indonesia, model pemilihan kepala daerah

pemilihan yang dilaksanakan secara langsung.

secara serentak diberlakukan secara masif dan

Akan tetapi, menurut Rozali Abdullah, oleh

bersamaan.

karena

Daerah

merupakan

bagian

tak

Namun demikian, meski secara teknis

terpisahkan dari Negara Republik Indonesia,

Pilkada serentak menjadi penanda majunya

maka dalam melakukan pemilihan kepala

demokrasi elektoral di Indonesia, dari segi

daerah dan wakil kepala daerah seharusnya

substansi, kualitas demokrasi masih perlu

sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil

dipertanyakan. Sebagai praktik baru dalam

presiden, yaitu melalui pemilihan langsung

demokrasi lokal di Indonesia, pelaksanaan

(Abdullah, 2005).

Pilkada serentak sejatinya membuka peluang

Setelah proses percepatan demokrasi

untuk meningkatkan kualitas demokrasi di

secara beruntun tersebut berjalan lebih lima

Indonesia. Pilkada akan menjadi penentu

dari 10 tahun terhitung dari 1 Juni 2005,

nasib rakyat selama lima tahun ke depan,

ternyata masih juga menyisakan banyak

sehingga yang diharapkan rakyat dalam

persoalan, bahkan agenda pemilihan kepala

Pilkada adalah lahirnya pemimpin terbaik

daerah secara langsung pun juga berkontribusi

yang akan membawa kemajuan peradaban

menambah beban politik, social, bahkan

daerah.

beban finansial republik ini. Pemilihan kepala

Karena

itu,

Pilkada

haruslah

daerah secara langsung terlalu boros, dan Husni Kamil Manik, “Ketua KPU: Pilkada Serentak, Sejarah Sekaligus Tantangan”, Lihat: http://news. liputan6.com/read/2244960/ketua-kpu-pilkada-serentaksejarah-sekaligus-tantangan (Diakses 22 Maret 2015). 71

tidak seimbang dengan cost politik yang telah dikorbankannya.

Kenyataan

yang

tak

165


terhindarkan dalam pemilihan kepala daerah

bursa kepemimpinan daerah bukanlah figur-

secara langsung adalah muncul kapitalisasi

figur

dalam tahapan pemilihan kepala daerah.

kapabilitas yang baik, akan tetapi hanya

Dengan munculnya kapitalisasi ini maka

mereka yang termasuk dalam kelompok orang

pemilihan kepala daerah secara langsung jauh

kaya atau memiliki kemampuan finansial

lebih mahal dibandingkan dengan model

yang kuat. Lalu bagiamana dengan cita-cita

pemilihan kepala daerah lewat perwakilan

rakyat

DPRD (Amirudin dan Bisri, 2006).

menyerahkan kekuasaan kepada yang bukan

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini, nuansa

yang berkompeten yang

nantinya?

Apakah

memiliki

mereka

akan

ahlinya. Tentu saja ini menjadi persoalan yang serius yang harus diselesaikan.

yang paling menonjol adalah maraknya

Tidak hanya soal figur yang masuk

sengketa pemilihan kepala daerah yang

lebih

diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sidang

Mahkamah Konstitusi (MK) juga mencatat,

sengketa pemilihan kepala daerah telah

sejak Pilkada dilakukan secara langsung,

mendominasi

ditangani

sangat banyak jumlahnya sengketa Pilkada

itu

juga

yang diajukan MK. Untuk Pilkada serentak

maraknya kepala daerah yang terpilih dalam

yang dilaksanakan 9 Desember 2015 lalu, dari

pemilihan kepala daerah secara langsung

264 daerah yang menyelenggarakan Pilkada,

banyak yang terjerat kasus korupsi dan

sebanyak 144 permohonan sengketa Pilkada

penyelewengan wewenang lainnya. Kabar

masuk di MK.72 Ini mengindikasikan terdapat

tentang kepala daerah yang tersandung kasus

banyak kecurangan dan ketidakjujuran dalam

korupsi

mengalir.

Pilkada langsung. Anthony Giddens dalam

Pemilihan kepala daerah secara langsung

buku “The Third Way and Its Critiques”

dalam era liberalisasi politik dengan kekuatan

menyatakan

partai politik yang dominan, memungkinkan

masyarakat

sekali yang bias bertempur di sana adalah

mengalami perubahan secara superfisial—

mereka yang memiliki capital ekonomi dan

mereka tetap disetir oleh oligarkiyang egois.

politik yang kuat.

Ada

Mahkamah

tak

perkara

yang

Konstitusi.

Selain

pernah

berhenti

Para pengusaha yang dekat dengan

banyak

banyak

yang

bahwa

tidak

sebagian

demokratik

negara

berkualitas,

besar

baru

yang

dari hanya

secaraformal

menjadi demokratik, tetapi seringkali sangat

partai politik atau para incumbent yang kaya

korup

adalah

mendapatkan

dimanipulasi (Giddens, 2003). Indonesia saat

peluang masuk dalam bursa pencalonan dalam

ini mungkin masuk dalam kategori itu. Lantas,

yang

pemilihan

paling

kepala

besar

daerah.

Atas

dan

pemilihan

yang

berlangsung

dasar

kemampuan financial dan kekuatan kapital 72

ekonomi ini, maka yang dapat masuk dalam

166

Lihat http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index .php?page=web.Berita&id=12629#.Vvy1YOJ9600 (Diakses 22 Maret 2016).


demokrasi

langsung

apakah

akan

tetap

dipertahankan?

rakyat untuk mewakili masingnya untuk menjalankan tugas tersebut. Menurut Jimly

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai

Asshiddiqie

perkataan

dasar konstitusional pelaksanaan pemilihan

demokratis”

bersifat

kepala daerah, sesungguhnya lahir bersamaan

mencakup pengertian pemilihan kepala daerah

dengan Pasal 18A dan Pasal 18B, yaitu pada

langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD

perubahan kedua UUD 1945 dan dimasukkan

seperti

dalam Bab tentang Pemerintahan Daerah.

dipraktekkan di daerah-daerah berdasarkan

Selanjutnya

ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal

22E

lahir

melalui

perubahan ketiga UUD 1945 tetapi tidak

yang

pada

“dipilih luwes,

umumnya

secara sehingga

sekarang

(Asshiddiqie, 2002).

memasukkan Pasal 18 ayat (4) melainkan

Dalam Undang-undang Nomor 32

hanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang

Tahun 2004, pemilihan kepala daerah tidak

mengatur mengenai DPRD. Hal ini, menurut

lagi dipilih melalui sistem perwakilan oleh

Leo Agustina, setidaknya dapat diartikan

DPRD, akan tetapi dipilih secara langsung

bahwa Konstitusi tidak hendak memasukkan

oleh rakyat. Ini berarti pemilihan kepala

pemilihan kepala daerah dalam pengertian

daerah secara langsung memberi peluang bagi

pemilihan

dimaksud

rakyat untuk ikut terlibat secara aktif dalam

dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan

proses pengambilan keputusan yang sangat

“pemilihan

strategis

dalam

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

pemerintahan

daerah

adil setiap lima tahun sekali” (Agustino,

kepala daerah secara langsung. Undang-

2009).

undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur

umum umum

sebagaimana

dilaksanakan

secara

penyelenggaraan melalui

pemilihan

Meskipun pemilihan secara langsung

tentang pemilihan kepala daerah secara

dipandang memiliki makna positif dari aspek

langsung itu menggunakan rujukan atau

legitimasi dan kompetensi, frase “dipilih

konsideran Pasal 1, Pasal 18, Pasal 18A, dan

secara demokratis” sebagaimana dimaksud

Pasal 18B UUD 1945. Frase “kedaulatan di

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat

tangan rakyat” dan dipilih secara demokratis”

diterjemahkan

sebagai

agaknya menjadi sandaran pembuat Undang-

pemilihan secara langsung. Pemilihan secara

undang Nomor 32 Tahun 2004 merumuskan

tidak langsung atau perwakilan pun dapat

diterapkannya pemilihan kepala daerah secara

diartikan sebagai pemilihan yang demokratis,

langsung

sepanjang proses pemilihan yang dilakukan

kepala daerah melalui sistem perwakilan

demokratis. Sebab, DPRD sebagai wakil

melalui DPRD sebagaimana diatur dalam

rakyat telah dipilih langsung oleh rakyat, yang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Akan

artinya sudah mendapatkan mandat dari

tetapi, kata “dipilih secara demokratis” ini

secara

tunggal

untuk

menggantikan

pemilihan

167


menurut Susilo dapat ditafsirkan pemilihan

daerah (Pilkada) secara serentak pada 9

langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui

Desember 2015 sebagai salah satu upaya

perwakilan oleh DPRD (Susilo, 2005).

penguatan demokrasi elektoral, Indonesia

Tentu tidak hilang dalam ingatan

dihadapkan

pada

tantangan

membangun

bangsa Indonesia, bahwa salah satu yang

subtansi demokrasi yang akan mengantarkan

menyebabkan perubahan peraturan bahwa

cita-cita negara-bangsa ini ke depan. Pilkada

pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih oleh

serentak menjadi terobosan penting yang

DPRD, tetapi dipilih langsung oleh rakyat

dilakukan pemerintah dalam mengupayakan

adalah

Pilkada sebagai momentum untuk memilih

maraknya

politik

uang

dan

kongkalikong di DPRD saat pemilihan.

kepala

Namun demikian, setelah diubah dan berjalan

terstruktur

lebih dari 10 tahun, politik uang dan

efisiensi. Ini merupakan langkah politik

ketidakjujuran justru semakin menjadi-jadi

pemerintah yang patut mendapatkan apresiasi.

dengan jumlah yang lebih besar dan luas. Lalu

Namun, evaluasi perihal jalannya demokrasi

tidakkah

di Indonesia wajib dilakukan.

seharusnya

mengembalikan dengan

bangsa

peraturan

memperbaiki

Indonesia

yang

dahulu

secara

dengan

Salah

satu

terorganisir

dan

mempertimbangkan

yang

layak

untuk

atau

dievaluasi sistem adalah Pilkada langsung.

menunggu dampak yang lebih besar dari

Setelah proses percepatan demokrasi secara

proses demokrasi prosedural itu? Pancasila

beruntun tersebut berjalan lebih lima dari 10

mengamanatkan bahwa demokrasi Indonesia

tahun terhitung dari 1 Juni 2005, ternyata

adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah

masih juga menyisakan banyak persoalan,

kebijaksanaan

bahkan agenda pemilihan kepala daerah

dalam

sistemnya

daerah

permusyawaratan-

perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi yang

secara

sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia

menambah beban politik, social, bahkan

adalah

demokrasi

beban finansial republik ini. Pemilihan kepala

modern yang banyak dianut oleh negara-

daerah secara langsung terlalu boros, dan

negara maju di dunia. Dalam konteks Pilkada,

tidak seimbang dengan cost politik yang telah

mengembalikan

dikorbankannya.

demokrasi

perwakilan,

Pilkada

ke

DPRD

dan

langsung pun juga

Kenyataan

berkontribusi

yang

tak

dilakuka secara serentak se-Indonesia adalah

terhindarkan dalam pemilihan kepala daerah

jalan terbaik yang sesuai dengan amanah

secara langsung adalah muncul kapitalisasi

Pancasila dan UUD 1945.

dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Dengan munculnya kapitalisasi ini maka

Kesimpulan

pemilihan kepala daerah secara langsung jauh

Setelah berhasil menyelenggarakan

lebih mahal dibandingkan dengan model

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

pemilihan kepala daerah lewat perwakilan

168


DPRD. Semakin marak praktik politik uang

Pancasila dan UUD 1945. Wallahu a’lam bi

saat Pilkada dan maraknya kepala daerah hasil

al-shawaab.

Pilkada

langsung terjerat

kasus

korupsi

menjadi alarm bagi demokrasi Indonesia.

Daftar Pustaka

Meskipun pemilihan secara langsung dipandang memiliki makna positif dari aspek legitimasi dan kompetensi, prase “dipilih

Agustino, L. (2009). Pilkada dan dinamika politik lokal. Pustaka Pelajar. Alamsyah,

M.

N.

(2014).

Fenomena

secara demokratis” sebagaimana dimaksud

Electocracy dalam Pilkada Langsung

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat

di Indonesia. Academica, 4(1).

diterjemahkan

secara

tunggal

sebagai

Ali, A. A. S. (2009). Negara Pancasila: jalan

pemilihan secara langsung. Pemilihan secara

kemaslahatan

tidak langsung atau perwakilan pun dapat

LP3ES.

berbangsa.

Jakarta:

diartikan sebagai pemilihan yang demokratis,

Ali, N. (2003). Pilkada di Era Otonomi:

sepanjang proses pemilihan yang dilakukan

Berlayar Sambil Menambal Lubang

demokratis. Sebab, DPRD sebagai wakil

di Kapal. CV Aneka Ilmu.

rakyat telah dipilih langsung oleh rakyat, yang

Amirudin, A. Zaini Bisri.(2006). Pilkada

artinya sudah mendapatkan mandat dari

Langsung

rakyat untuk mewakili masingnya untuk

Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada,

menjalankan tugas tersebut.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pancasila

mengamanatkan

bahwa

Problem

Majoritarian

and

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam

Government

in

permusyawaratan-perwakilan. Dengan kata

Countries.

bangsa

Indonesia

adalah

demokrasi

perwakilan atau demokrasi liberal yang banyak dianut oleh negara-negara maju di

prospek

Arend Lijphart, D. (1984). Patterns of

demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang

lain, demokrasi yang sesuai dengan jati diri

dan

Consensus Twenty-One

Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia pustaka utama. Dahl, A. Robert, 1992. Demokrasi dan Para Pengkritiknya.

dunia. Membiarkan demkorasi langsung, yang

Dahl, R. A. (1985). Dilema demokrasi

merupakan demokrasi paling kuno dalam

pluralis: antara otonomi dan kontrol.

sejarah, berjalan di Indonesia saat ini sama

CV Rajawali.

halnya membiarkan demokrasi tidak akan

Dahl, R. A. (2001). Perihal Demokrasi:

berdampak baik bagi bangsa Indonesia.

Menjelajahi

Mengembalikan

Demokrasi Secara Singkat. Jakarta:

Pilkada

ke

DPRD

dan

dilakuka secara serentak se-Indonesia adalah

Teori

dan

Praktek

Yayasan Obor Indonesia.

jalan terbaik yang sesuai dengan amanah

169


Fathoni, Kabut Asap Panitia Pesta Demokrasi, makalah

diakses

Sargent, L. (2008). Contemporary political

dari

ideologies: A comparative analysis.

https://www.academia.edu/7803279/ Pemilu_Serentak_dan_Permasalahann

Nelson Education. Mahfud, M. (2000). Demokrasi dan konstitusi

ya

di Indonesia. Rineka Cipta.

Fatwa, A. M. (2002). Otonomi daerah dan demokratisasi

bangsa.

Abdullah, R. (2005). Pelaksanaan otonomi

Yarsif

luas dengan pemilihan kepala daerah

Watampone.

secara

Giddens, A. (2003). Jalan ketiga dan kritikkritiknya. Edisi terjemahan, dari buku

Latif,

Y.

(2011).

The third way and its critiques,

historisitas,

Penerjemah:

aktualitas

Imam

Khoiri.

Negara

paripurna:

rasionalitas, Pancasila.

dan

Gramedia

Pustaka Utama.

Smith, B. C., & Smith, B. C. (1985). Decentralization:

RajaGrafindo

Persada.

Yogyakarta: IRCiSoD.

the

Mohammad Nasih, “Demokrasi dan Defisit Pemimpin Autentik”, (Koran Sindo, 3

territorial

dimension of the state (pp. 1-52). London: Allen & Unwin. Held, D. (2004). Demokrasi dan Tatanan

Oktober 2015). Susilo,

“Menyongsong Demokratis”,

Pilkada

yang

(Artikel,

Jurnal

Global: Dari Negara Modern hingga

Legislasi Indonesia, Vol. 2 No. 2 Juni

Pemerintahan

2005)

Terjemah:

Kosmopolitan.

Damanhuri,(Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2004). Noer, D. (1988). Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas. Prisma, 5. Jimly, A. (2006). Hukum Tata Negara dan pilar-pilar demokrasi. Jimly, A. (2002). Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat. Marijan, K. (2010). Sistem politik Indonesia: konsolidasi demokrasi pasca-Orde Baru. Kencana Prenada Media Group.

170

langsung.

www.news.liputan6.com (Diakses 22 Maret 2015). www.mahkamahkonstitusi.go.id (Diakses 22 Maret 2016) www.nasional.kompas.com

(Diakses

22

(Diakses

22

Maret 2016). www.teropongsenayan.com, Maret

2016).Anwar,

Pemikiran

dan

Aksi

M.

Syafii,

Islam

di

Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1995.

Indonesian Political Science Review

Recommend Documents