Indonesian Political Science Review

Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 2 (2) (2017) 227-245

Politik Indonesia Indonesian Political Science Review http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI

Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang: Studi terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat Yayan Hidayat1, Iwan I. Febrianto1, Mahalli1 1

Universitas Brawijaya, Indonesia

Info Artikel Sejarah Artikel: Diterima 5 Maret 2017 Disetujui 3 April 2017 Dipublikasi 15 Juli 2017 Keywords: Nagari; Institution; Dualism; Transformation

Abstrak Paper ini bertujuan menggambarkan dampak dari dualisme kelembagaan di Nagari Pariangan yang disebabkan oleh kontestasi kontrol sosial antara Negara dan pemerintah daerah melalui UU Nomor 5 Tahun 1979 dan Perda Sumatera Barat nomor 2/2007. Sebagai kasus, transformasi kelembagaan Nagari Pariangan yang telah menghadapi beberapa perubahan kelembagaan dari bentuk Desa hingga kembali berubah ke bentuk pemerintahan Nagari. Kami menemukan bahwa terjadinya tranformasi disebabkan, pertama adalah kepentingan negara, dan yang kedua adalah kepentingan pemerintah daerah. Hasil dan dampak dari transformasi tersebut adalah dualisme kelembagaan di dalam struktur pemerintahan lokal antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintahan dinas serta berdampak pada nilai lokal masyarakat Nagari.

Abstract This paper describes the impact of dualism in institution of Nagari Pariangan caused by contestation of social control between state and local government through the Law no. 5 of 1979 and Regional Policy of Sumatera Barat number 2/2007. As a case of institutional transformation, Nagari Pariangan has faced some notorious shape until it was transformed as nagari. We found that the first transformation was the interest of state, and the second is the interest of local government. The results of the transformation are dualism of institution which has diminished political structure of governance and local values of Nagari society.

Alamat

© 2017 Universitas Negeri Semarang ISSN 2477 – 8060

korespondensi: Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia Email: [email protected]

Yayan Hidayat, dkk./ Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat...

Sumatera Barat yang mengembalikan bentuk

Pendahuluan

hidup

Secara tradisional masyarakat Minang

pemerintahan lokal kembali ke bentuk nagari

berkelompok

dengan mengeluarkan perda Nomor 9/2000

genealogis

dan

dalam

suatu

teritorial

ikatan

berdasarkan

dan

dilengkapi

dengan

Perda

pemerintahan yang otonom dan diatur dengan

Transformasi

hukum adat yang berlaku. Nagari di Sumatera

terjadinya perubahan baik perubahan dalam

Barat hadir sebelum Belanda menginjakkan

struktur pemerintahan dan peraturan yang

kakinya di Indonesia. Nagari diibaratkan

berlaku dalam tatanan masyarakat nagari.

sebagai “republik mini” yang diperintah

Sebelum

secara demokratis oleh masyarakatnagari.

Nomor 5/1979, struktur pemerintahan nagari

Sistem Pemerintahan Adat tersebut hilang

terdiri dari Wali Nagari dan Kerapatan Nagari

secara de jure semenjak diberlakukannya

(KN) yang di dalamnya terdiri dari ninik

Undang-Undang

1979

mamak,alim ulama dan cerdik pandai1yang

mengenai bentuk pemerintahan kecil yaitu

disebut sebagaitali tigo sapilin, tungku tigo

desa, kebijakan ini membuat nagari terpecah

sajarangan

kedalam bentuk desa di mana secara struktural

Pandjaitan, 2009).

dan

legal

Nomor

formal

5

sedikit

Tahun

demi

sedikit

tersebut

2/2007.

menyebabkan

diberlakukannya

(Astuti,

Ketika

Undang-undang

Kolopaking,

diberlakukannya

Undang

yang berkaitan dengan desa secara tegas

mengalami transformasi bukan hanya ke

hendak mempertahankan nilai-nilai lokal.

bentuk desa, melainkan lembaga-lembaga di

Baru

nagari

dalam nagari juga ikut bertransformasi. Pada

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22

saat desa dihapuskan dan nagari dihidupkan

Tahun

kembali

yang

Orde

tersebut

dan

1999

rezim

5/1979

Undang-

mengubah nagari meskipun undang-undang

Jatuhnya

No.

&

mengatur

tentang

melalui

perda

Nomor

2/2007,

desentralisasi dan memberikan hak otonomi

semestinya lembaga pemerintahannya juga

kepada

mengatur

ikut berubah.Namun, dalam kenyataannya

pemerintahannya sendiri memang menjadi

tidak demikian. Dalam kasus pemerintahan

kesempatan pertama bagi daerah-daerah di

nagari

Indonesia untuk menegaskan lokalitas bentuk

pemerintah terhadap pemerintahan nagari

pemerintahannya, namun hal tersebut justru

merupakan

meninggalkan

menyebabkan timbulnya perubahan sosial

seperti

daerah

persoalan-persoalan

keterwakilan

kecenderungan

untuk

baru

perempuan

bergantung

pada

228

oleh

pemerintah

salah

satu

dan

intervensi

faktor

yang

pusat

reformasi. Sebagaimana di daerah lainnya, hal direspon

kebijakan

dan

pemerintahan yang tersisa sejak sebelum

ini

ini,

Provinsi

1

Ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai merupakan tokoh adat di Nagari Sumatera Barat yang disimbolkan dalam adat Minang. Tokoh adat tersebut juga berperan mengatur kehidupan sosial masyarakat minang.


melalui cara-cara yang struktural dalam

nagari.

Perubahan

dalam

struktur

masyarakat.

pemerintahan dan peraturan yang berlaku

Memisahkan Kerapatan Adat Nagari

dalam masyarakat tersebut bercorak nasional

(KAN) dari struktur pemerintahan nagari pada

sehingga menggeser dominasi posisi adat-

dasarnya sama saja dengan tetap memisahkan

istiadat murni nagari. Dampaknya, selain

pemerintahan nagari dari unsur adat, tidak ada

melemahkan struktur adat juga menyebabkab

perbedaan

hilangnya

yang

pemerintahan

cukup

sebelumnya

signifikan

corak

adat-istiadat

di

nagari.

hanya

Dominasi negara terhadap nagari ini membuat

ketentuan penyelenggaraan pemerintahan adat

posisi adat menjadi termarginalkan sehingga

yang diatur melalui Perda Nomor 2/2007

berdampak pada kemurnian adat-istiadat yang

tersebut. Efek beruntun selanjutnya di nagari

ada di nagari, ditunjukan dengan tidak

saat ini terdapat dualisme kelembagaan, yang

berfungsinya ninik mamak, alim ulama dan

satu mengurusi adat dan satu lagi mengurusi

cerdik

administrasi pemerintahan desa. Tidak hanya

masyarakat nagari serta melemahnya lembaga

itu, terdapat banyak lembaga baru yang

adat yang disebut dengan tali tigo sapilin,

dibentuk namun dengan tugas dan fungsi yang

tungku tigo sajarangan sebagai simbol adat

tidak jelas. Sebagian besar lembaga tersebut

minang. Pada akhirnya, tidak tampak lagi

hilang dengan sendirinya seperti lembaga

yang dimaksud dengan formula “adat basandi

Majelis Ulama Nagari (MUNA). Lembaga

syarak, syarak basandi kitabullah” yang

yang masih tetap dipertahankan namun tidak

membuat

jelas

heterarki—suatu

fungsinya

kecuali

dari

adalah

Lembaga

pandai

yang

merupakan

Minang lebih terlihat masyarakat

atau

tokoh

sebagai sistem

Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)

politik yang didasarkan bukan pada hierarki

dan Parik Paga Nagari (PPN). Adapun

tapi pada pluralitas dan multiplitas bentuk-

lembaga yang tugas dan fungsinya tumpang

bentuk politik yang lebih kecil dan berulang-

tindih adalah bundo kandung dan PKK.

ulang (Hadler, 2010, p. xiii).

Kedua lembaga ini diisi oleh orang-orang

Selain dari dampak dari dualisme

yang sama (Astuti, Kolopaking, & Pandjaitan,

kelembagaan dan dominasi negara tersebut

2009).

dalam

skala

kebudayaan,

pada

pasca

Transformasi dari desa ke nagari

reformasi Sumatera Barat telah berkembang

banyak mengalami disfungsi kelembagaan

kearah masyarat yang heterogen dan bahkan

baik secara struktur maupun kewenangan

multikultur. Faktor-faktor yang menyebabkan

tumpang tindih lembaga adat dan lembaga

perkembangan

pemerintahan desa yang membuat posisi

keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi

lembaga adat terlemahkan, khusunya dalam

pendatang untuk bermukim tetap dalam

kewenangan mengurusi peraturan masyarakat

wilayah Sumatera Barat, perbedaan orientasi

tersebut

antara

lain

229


dan gaya hidup anggota masyarakat, efek

Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera

pembangunan fisik, infrastruktur yang tidak

Barat, yaitu transformasi sistem pemerintahan

seimbang

sehingga

desa, disfungsi kewenangan lembaga adat

menimbulkan indikasi konflik horizontal antar

nagari dan marginalisasi adat-istiadat yang

masyarakat, dan bergesernya adat-istiadat

disebabkan oleh dominasi negara.

dalam

masyarakat

sebagai simbol masyarakat Minang. Dalam skala masyarakat, akibat dari modernisasi

Kajian Pustaka

masyarakat

Kerangka dan Pendekatan Teoritis

adalah

transformasi

yang

menjadikan masyarakat lebih individualistik

Transformasi

kelembagaan

di

dan rentan menimbulkan konflik horizontal

Indonesia memang banyak dimulai dengan

akibat

perubahaan

ketimpangan

ekonomi,

sehingga

undang-undang

negara

yang

menyebabkan perubahan sosial terjadi baik

mempengaruhi

dalam tatanan makro maupun mikro pada

bentuk

Pemerintahan Nagari dan masyarakat adat di

secara hukum tersebut bukan satu-satunya

Sumatera Barat.

faktor yang melahirkan pengaruh struktural

Penulis mengambil fokus masalah

secara

politik

perubahan

kelembagaan.

Namun

perubahan

dan kultural, tapi juga bagaimana peranan

marginalisasi adat-istiadat yang merupakan

faktor

dampak dari transformasi pemerintahan ini

masyarakat

pada Nagari Pariangan yang statusnya adalah

menghimpunnya, serta penetrasi modal yang

nagari tertua di Sumatera Barat. Di samping

berkait kelindan dengan tekanan negara.

itu,

tradisional

Perubahan-perubahan tersebut tampak sangat

Minangkabau, Pariangan adalah nagari asal

telanjang di mata banyak pihak meski secara

orang Minangkabau dan tempat lahirnya adat

khusus

istiadat Minang (Hadler, 2010). Pengakuan

menjadikan perspektif tertentu sebagai pintu

kembali

masuk untuk melihat luasnya fenomena

menurut

terendah

tambo

Nagari

sejarah

sebagai

menyebabkan

pemerintahan

seperti adat

hasil-hasil

kepentingan

dan

organisasi

penelitian

lokal, yang

sebelumnya

yang

transformasi kelembagaan. Dalam hal ini,

dilematis. Nagari harus menerima intervensi

melihat perubahan kelembagaan di tingkat

dari struktur di atasnya dan kehilangan

lokal tidak bisa dilihat dari ketunggalan

kemurnian adat istiadat Minang yang tergeser

perspektif yang akhirnya mengeliminir faktor

oleh

nasional.

lain yang mempengaruhi secara gradual dan

Untuk mengambil titik tekan dan memperjelas

memberikan efek yang besar pada masa depan

penarikan pembahasan mengenai dualisme

kelembagaan nagari.

corak-corak

kondisi

lain

pemerintahan

kelembagaan yang diakibatkan oleh penetrasi

Berkenaan

dengan

transformasi

negara itu, pembahasan ini berfokus pada tiga

kelembagaan secara khusus dalam kasus di

permasalahan

Minang, atau lebih spesifik dipandang dari

230

yang

terjadi

di

Nagari


segi hukum bagaimana nagari menjadi desa

adalah cerminan yang menjelaskan mengapa

pada 1983 melalui UU Nomor 5 tahun 1979

transformasi kelembagaan dan hukum yang

dan menjadi nagari lagi pada 2000 melalui

terbentuk atau diberlakukan sebagai proses

UU Nomor 22 tahun 1999, telah banyak

politik penetrasi negara terhadap kelembagaan

dibahas

adat.

dari

berbagai

perspektif.

Yang

menarik dari banyak kajian tersebut adalah

Penelitian ini mengambil titik point di

hasil penelitian Franz dan Keebet von Benda-

mana nagari sebagai bentuk instituti politik

Beckmann (2012; 2006; 2013; lihat juga Vel

yang khas karena ia terbangun melalui proses

& Bedner, 2015; Isra, 2014; Tegnan, 2015)

politik yang panjang dan kontestasi dengan

yang melihat proses perubahaan tersebut dari

Negara dan kolonialisme sebagai struktur

kacamata hukum karena hasil penelitian

yang lebih besar. Dalam proses transformasi

tersebut

ini, ada beberapa kasus transformasi yang bisa

memberikan

pandangan

secara

gamblang bagaimana pluralitas hukum—adat,

dipetakan.

Proses

transformasi,

sisa hukum eks-kolonialisme, undang-undang

meminjam pemikiran Migdal (2001), dilihat

negara, dan hukum Islam—adalah bentuk dari

sebagai perjalanan sebuah institutusi politik

kristalisasi dan bentrok antar kepentingan.

yang

merupakan

dengan

konsekuensi

dari

Sebagai sebuah entitas politik, nagari

kepentingan kelembagaan baik di dalam

harus dilihat sebagai institusi politik yang

nagari sendiri atau dari pemerintah pusat,

mengandung dualisme kelembagaan selama

pertemuan

bertransformasi; selain ditinjau dari peraturan

formasi sosial lain yang selalu ada dalam

dan

proses

undang-undang

di

dalamnya

yang

kepentingan

‘kemenjadian’

Negara

dengan

(becoming),

dan

cenderung plural (Hadler, 2010; von Benda-

perubahan atau penambahan aturan-aturan

Beckmann & von Benda-Beckmann, 2006,

yang merupakan konsekuensi politik dari

2013),

pergulatan

transformasi

tersebut

melahirkan

kepentingan.Untuk itu, secara

pembagian tugas yang ambigu antara negara

praktis, penelitian ini lebih melihat proses

dan nagari seperti dalam penentuan waris dan

politik dan transformasi kelembagaan sebagai

kepemilikan

fenomena politik yang tidak final.

sumber

daya.

Transformasi

kelembagaan dan dualism yang merembet setelahnya

adalah

melahirkan dualismedilihat sebagai bentuk

melampaui skup hukum, karena hukum pun

dari penetrasi Negara ke daerah, dalam hal ini

baik adat maupun hukum positif negara

nagari

muncul

dimaksud

proses

politik

kelembagaan

yang

dari

proses

Transformasi

order.

Lebih

di

tingkat di

sini

lokal. bisa

Dualism yang terlihat

dalam

sederhananya, transformasi dari desa ke

pembacaan yang integral bagaimana penetrasi

nagari yang terjadi setelah Orde Baru

Negara ke daerah ditanggapi oleh masyarakat

tumbang, dan dikuatkan dengan desentralisasi,

adat nagari dalam wujud lembaga politik yang

231


ambigu dalam pembagian tugas baik secara

Sebagai unit analisis studi kasus,

administrative, legal formal, atau perilaku

kelembagaan nagari bukanlah entitas tunggal

politiknya.Poin ini harus menempatkan nagari

yang berdiri sendiri. Pandangan ini bermaksud

sebagai

untuk menghindari keterbatasan analisis dan

institusi

politik

yang

selalu

berkembang dengan sekian banyak tekanan

penglihatan

dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, satu

signifikan dalam transformasi nagari. Untuk

temuan atau perspektif tertentu tidak bisa

memfokuskan bagaimana transformasi itu

dihindari begitu saja sebagai salah satu pintu

terjadi, tulisan ini hendak membatasi proses

masuk

kompleksitas

transformasi pada jalur perubahan nagari yang

kelembagaan nagari; analisis tentang nagari

berubah menjadi desa sebagai efek dari

dari satu sudut pandang harus menyertakan

sentralisme dan bagaimana ia menjadi nagari

analisis

adalah

lagi ketika desentralisasi mulai memberikan

bagaimana proses politik terbentuk dan

banyak porsi pada daerah untuk mengatur

dipengaruhi oleh kepemilikan orang terhadap

kewenangannya sendiri.

untuk

antar

melihat

kasus,

contohnya

terhadap

faktor-faktor

yang

sumber daya dan cara-cara lembaga adat menyerahkan

permasalahan-permasalahan

Temuan dan Diskusi

lokal ke pengadilan daerah karena tidak bisa

Transformasi Nagari dan Politik Penetrasi

diselesaikan dengan hukum adat.

Negara

Transformasi kelembagaan muncul

Bagian ini akan menjelaskan tiga hal

dari ekspektasi kolonialisme dan negara

dalam menggambarkan proses transformasi

sentralistik Orde Baru yang melihat perbaikan

kelembagaan

kondisi sosial dan politikdi nagari secara top-

mendefiniskan terlebih dahulu bahwa nagari

down.

memperlihatkan

adalah institusi politik. Dalam hal ini, tinjauan

kelembagaan nagari, atau bahkan Negara

atas sejarah nagari secara sekilas akan

sendiri, sebagai entitas politik yang ada di

menjadi bukti bagaimana nagari membawahi

dalam

banyak

Pergulatan

masyarakat

Pendekatan didiskusikan

ini

(state-in-society).

state-in-society dalam

pembicaraan

nagari.

kepentingan

Pertama,

orang-orang

peneliti

yang

marak

termasuk di dalamnya. Terkait kasus terkini,

tentang

saya mendapatkan data dari wawancara

Negara dunia ketiga seperti Indonesia dan

terhadap

para

pelaku

memperlihatkan bagaimana sebenarnya motif

transformasi kelembagaan.

internal

proses

Negara, bahkan Negara yang lemah sekalipun,

Kedua, transfromasi nagari menjadi

memperkuat dominasinya di masyarakat yang

desa, lalu menjadi nagari lagi, adalah titik

mempunyai keragaman etnis, bahasa, dan

point dimana peneliti menjelaskan lebih detail

adat(Migdal, 2004, pp. 42-43).

sesuai kasus yang berlangsung selama proses transformasi

232

kelembagaan

berlangsung.


Tinjauan terhadap perilaku politik nasional

dengan batas-batas alam dan mempunyai

dan lokal nagari harus dimasukkan ke dalam

pemerintahan dipimpin oleh adat serta ditaati

analisis dan diskusi ini mengingat betapa

penduduknya. Namun, cerita tentang ikatan

peran keduanyalah yang menjadi titik sentral

genealogis maupun predikat republik mini

dalam proses transformasi ini.

pada nagari sudah lama memudar karena

Ketiga,

peneliti

mendiskusikan

terjadi proses nagari masuk negara dan negara

dampak dari proses transformasi kelembagaan

masuk nagari, mulai dari periode kolonial

itu, yaitu dualisme kelembagaan sebagai

Belanda sampai Indonesia modern. Pada masa

bentuk ambigu apakah nagari adalah desa atau

kolonial realitasnya sebagian besar nagari

nagari pada dirinya sendiri sebagaimana

dimasukkan kedalam sistem birokrasi dan

dahulu

ekonomi politik kolonial, pemerintah kolonial

nagari

dibangun

untuk

mengidentifikasi diri. Dualisme kelembagaan

berulangkali

ini menjadi sangat penting dalam diskusi ini

mengubah

mengingat

diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan

struktur

kelembagaan

akan

menentukan banyak hal dalam kebijakan-

mencampuri organisasi

dan

bahkan

politik

nagari

kolonial (Zuhro, 2009).

kebijakan yang berhubungan antara nagari, Negara, dan posisi masyarakat di dalam ruang

Masa Kolonialisme dan Kemerdekaan

kontestasi itu.

Hal yang paling besar dalam konteks mengapa

Nagari dan Sejarah Politik Penetrasi Negara

sistem

atau

struktur

adat

di

Indonesia pada umumnya (Sumatra Barat

Kelembagaan yang kami maksud di

khususnya) sering dan mudah sekali dimasuki

sini adalah kelembagaan sebagai tata kelola

oleh sistem pemerintahan kolonial adalah

(governance) yang mengemuka berwujud

karena tidaknya pakem atau hukum adat yang

menjadi bentuk-bentuk institusi pemerintahan.

secara resmi dibuat dan diperkenalkan oleh

Dari definisi ini, kami pikir cukup untuk

masyarakat atau para pemimpin adatnya

menganalisis nagari tidak hanya dari sisi

(Kahn, 1980). Terminologi hukum adat di

administrative dan birokrasinya saja, tapi

Indonesia

lebih luas pada pola yang dihasilkan dari tata

penelitian dari Van Vollenhen mencari dan

kelola tersebut ke dalam perilaku politik

mampu

masyarakat.

federasi

dengan adat (Biezeveld, 2010) yang kemudian

suku,

menjadi sub-tema sendiri dalam bidang kajian

sebagai kesatuan masyarakat yang terbentuk

hukum adat yang banyak digunakan sebagai

berdasarkan ikatan kekeluargaan menurut

standardisasi

keturunan

ibu

masyarakat adat, khusunya di Indonesia. Atas

(matrilineal), nagari memiliki wilayah sendiri

dasar alasan inilah yang pada akhirnya

genealogis

Nagari yang

yang

merupakan

dihuni

ditarik

beberapa

dari

garis

baru

dikenali

menyambungkan

pembahan

setelah

antara

hukum

adanya

hukum

didalam

233


membuat pemerintah kolonial Belanda bisa

pada tahun 1848-1908 melalui perjanjian

masuk

antara pemerintah lokal dengan kolonial yang

dengan

mudah

dalam

sistem

pemerintahan lokal di Minangkabau. Sejarah

sebagai

tahun 1833 (Biezeveld, 2010). Pada awalnya,

tatanan

perjanjian tersebut memang menyebutkan

pememerintahan lokal di tanah Minangkabau

bahwa Belanda tidak akan ikut campur tangan

sudah dimulaisejak pertengahan abad ke-14

terhadap pemerintahan nagari. Namun, pada

(de Jong, 1980) atau pada saat Kerajaan

kenyataannya, Belanda dengan politiknya

Pagaruyung berdiri di wilayah Sumatera Barat

yang terkenal yaitu ‘politik etis’ yang

(Tegnan, 2015). Seiring berjalannya waktu,

diterapkan

pada sekitar akhir abad ke-16 atau awal abad

mengusik sistem pemerintahan nagari dengan

ke-17,

mulai

memilih satu orang penghulu sebagai kepala

menerapkan sistem adat untuk mengatur

kampung atau penguhulu kepala (Biezeveld,

masyarakat, pemerintahan lokal, dan sumber

2010). Padahal, sebelumnya para penghulu di

daya alamnya (Tegnan, 2015). Sementara

tiap-tiap nagari memiliki wewenang untuk

istilah Minangkabau ditemukan pertama kali

mengurus

oleh Maharjo Dirajo atau salah satu dari tiga

bersama-sama. Sistem ini pada akhirnya

putra

Zulkarnain.

digunakan Belanda untuk mempermudah

sebagai

mereka dalam mempraktekan sistem tanam

struktur

panjang

organisasi

terkecil

masyarakat

dari

Selanjutnya,

nagari

lebih dengan sebutan Plakat Panjang pada

dari

Minangkabau

Raja

Iskandar

istilah

nagari

diseluruh

penjuru

pemerintahan

secara

paksa.

terkecil (desa) dan dikepalai oleh panghulu

sistem tersebut, maka semua komunikasi

diciptakan oleh dua pahlawan lokal mereka,

nagari akan hanya tertuju pada satu orang atau

yaitu Datuak Katumangguangan dan Datuak

perwakilan

Parapatih (Kahn, 1980). Dalam konteks

memudahkan Belanda dalam mengontrol

perkembangannya,

pemerintahan lokal di Sumatra Barat.

luhur

yang

saja.

setelah

lokalnya

representasi kerajaan diwilayah kekuasaan

nilai-nilai

Dampak

Nusantara

Ini

diberlakukannya

yang

kemudian

dianut oleh penduduk Minangkabau memang

Upaya pelemahan di Minangkabau

berjalan statis karena berbagai pengaruh dan

oleh Belanda juga makin besar, hal tersebur

tekanan, terutama

ditandai

pada

zaman

kolonial

dengan

diberlakukannya

Nagari

dimana para penjajah melakukan penetrasi

Ordinantie pada tahun 1915 sebagai cara

yang signifikan terhadap peraturan adat dan

untuk mempromosikan otonomi kampung

struktur sosial kemasyarakatan Minangkabau.

yang lebih besar dalam kerangka politik etis

Perubahan struktur dan tata kelola pemerintahan

di

badan tersebut, maka yang terjadi adalah

Minangkabau terjadi pada saat pemerintah

semakin tidak demokratisnya pemerintahan

kolonial memberlakukan sistem tanam paksa

nagari karena Dewan nagari (nagari-raad)

234

secara

signifikan

(Biezeveld, 2010). Dengan adanya pembuatan


dibentuk sebagai pelaksana pemerintahan

maka terjadi penyeragaman hukum dan

dalam

dengan

aturan. Ini juga terjadi di seluruh wilayah

pemerintah kolonial. Adapun representasi dari

kabupaten Tanah Datar (tempat penelitian ini

badan tersebut hanya berisikan penghulu inti

dilakukan) yang merupakan salah satu daerah

atau para penghulu yang berasar dari puak

tertua dari kemunculan adat Minangkabau.

atau suku pendiri nagari saja. Artinya, ini

Berdasarkan hukum adat, selain Tanah Datar,

makin mempersempit partisipasi masyarakat

Agam dan Limapuluah Kuto juga merupakan

nagari dalam hal pengambilan keputusan,

tiga daratan utama dari tanah Minangkabau

apalagi untuk suku atau puak yang lahir

(Kahn, 1980).

pengambilan

keputusan

dengan keturunan bekas budak dan keturunan

Setelah era kolonial berakhir pada

pendatang, seperti yang terkenal dengan

tahun 1945, pemerintahan Negara Indonesia

ungkapanBenda-Beckmanyaitu kemenakan di

yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan

bawah lutut (anak keturunan bekas budak)

Mohammad Hatta pada waktu itu mulai

dan kemenakan di bawah pusek (untuk

menerapkan sistem pemerintahan baru di

keturunan pendatang) (Biezeveld, 2010).

seluruh Indonesia, termasuk Sumatra Barat.

Awal kemerdekaan muncul resistensi

Dengan menggunakan slogan NKRI (Negara

terhadap keberadaan pemerintahan nagari,

Kesatuan

anggapan negara bahwa nagari merupakan

pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden

produk kolonial (Zuhro, 2009). Sinisme

Soekarno

negara terhadap pemerintahan nagari pada

pemerintahan yang harus dipatuhi dan ditaati

saat itu bukan tanpa alasan, ini disebabkan

oleh seluruh daerah di Indonesia demi

karena produk hukum yang digunakan oleh

tercapainya

pemerintah nagari adalah produk hukum

kesatuan

buatan

dengan

kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam

seperti

melancarkan

zaman

pembentukan

kolonial

berikut

kelembagaan

Republik

mulai

Indonesia),

membuat

konsepsi yang

tatanan

baru

mengenai

Negara

dengan

cita-cita

sesuai

ide

sistem

persatuan

dengan

pengadilan, aturan tata kelola tanah, dan lain

penyeragaman sistem pemerintah di seluruh

sebagainya. Sebagai sistem pemerintahan

wilayah

terkecil namun memiliki kekuatan sumber

Minangkabau),

daya alam yang luar biasa, penguasaan

mengeluarkan

terhadap nagari menjadi sangat penting untuk

daerah Sumatra Barat pada tahun 1949

pemerintahan

tentang

kolonial

guna

melalukan

Indonesia

sistem

(khususnya

Presiden Makloemat

di

Soekarno khusus

pemerintahan

untuk

daerah

di

ekploitasi terhadap sumber daya alamnya.

wilayah nagari. Dengan adanya Makloemat

Dengan diberlakukannya sistem hukum adat

tahun 1949 tersebut, lahirlah badan baru yang

tersebut, maka sistem pemerintahan nagari

disebut dengan Dewan Perwakilan Nagari

satu dengan lainnya yang dahulunya berbeda,

(DPN) dan Dewan Harian Nagari (DHN) yang

235


keduanya dipimpin oleh seorang Wali Nagari

beberapa badan baru, yaitu Kepala Nagari,

(Tegnan, 2015).

Badan Musyawarah Nagari (BMN), dan

Sejak terbentuknya lembaga-lembaga

Badan Musyawarah Gabungan (BMG) yang

tersebut, maka terjadi perubahan yang cukup

berisikan seluruh anggota nagari di tiap-tiap

besar

pemilihan

daerah (Tegnan, 2015). Di satu sisi, upaya

pemimpinnya. Bila dulu untuk memilih

yang dilakukan oleh pemerintah local ini

pemimpin

keputusan

adalah untuk mengembalikan nuansa etnis

didasarkan pada musyawarah mufakat, sejak

dari sisem pemengelolaan pemerintah local

saat itu dilakukan atas dasar suara terbanyak

yang berbasis adat. Namun di sisi lain,

(Zuhro, 2009). Selain itu, landasan hukum

dampak

dari

di

kelembagaan ini juga membuat masyarakat

pemerintahan nagari adalah hukum negara

bingung karena harus mentaati aturan-aturan

yang tertulis. Awal Kemerdekaan ada 542

yang di buat oleh pemerintah daerah Sumatra

nagari yang memilih Wali Nagari dan DPN

Barat. Ini juga sejalan dengan apa yang

baru, dalam proses pemilihan ditemukan

dijelaskan

oleh

banyak

penelitian

ini

terkait

pergantian

maupun

setiap

dan

membuat

penetapan

kelemahan

keputusan

sehingga

muncul

adanya

pergantian

salah yang

satu

struktur

narasumber

merupakan

tokoh

ketidakpercayaan warga terhadap pejabat-

intelektual adat di Tanah Datar. Ridwan (salah

pejabat terpilih. Kelemahan lain, banyak

satu tokoh intelektual kabupaten Tanah Datar)

nagari yang dianggap tidak layak karena

mengatakan

bahwa

memiliki wilayah yang kecil dengan potensi

pergeseran

dan

SDA dan SDM yang minim. Atas dasar

pemerintahan nagari yang dilakukan baik oleh

disfungsi

akhirnya

kolonial maupun pemerintah Indonesia pada

dihidupkan

masa awal kemerdekaan secara tidak langsung

akhir 1950-an, namun revitalisasi nagari yang

memberikan efek negatif terhadap masyarakat

tergesa-gesa

adat nagari yang ada di Sumatra Barat.

kenagarian

pemerintahan

merasakan

nagari

tersebut kembali

membuat keberadaan

masyarakat nagari.

tidak

Program

Dari

terjadinya pergantian

beberapa

proses struktur

contoh perjanjian,

pemulihan nagari bahkan nyaris menjadi

peraturan dan Undang-Undang yang telah

ajang konflik antar kelompok masyarakat,

dilekuarkan baik oleh pemerintah kolonial

khususnya dalam proses pembentukan Dewan

maupun oleh pemerintah awal kemerdekaan

Perwakilan Nagari (DPN).

tersebut, maka disini terlihat jelas bahwa

Setelah beberapa tahun menerapkan

adanya penetrasi yang dilakukan oleh Negara

sistem dan struktur melalui DPN dan DHN,

atau

pemerintah local Sumatra Barat kemudian

masyarakat adat di Sumatra Barat yang sudah

mengeluarkan sebuah Peraturan Provinsi pada

ada sejak pertengahan abad ke-14. Jika

tahun 1963 untuk mengganti dan membentuk

meminjam

236

pemerintah

terhadap

pendekatan

kehidupan

state-in-society


(Migdal, State in Society, 2004), maka disini

masyarakat adat terpecah menjadi beberapa

akan terlihat jelas bahwa adanya upaya dari

desa.

pemerintah atau Negara untuk menggantikan

pembentukannya di Sumatera Barat, jauh

peran dan peraturan adat yang sudah sejak

lebih besar dari jumlah nagari yang awalnya

lama ada di Minangkabau dengan peraturan

sebanyak 300-an kenagarian (Zuhro, 2009).

dan

baik

Secara kultural, perubahan dari pemerintahan

Sumatra

Barat,

nagari ke pemerintahan desa di Sumatera

Indonesia

awal

kontrol

pemerintahan Pemerintah

dari

pemerintahan,

provinsi Republik

Barat

Terdapat

543

menimbulkan

desa

pada

beberapa

saat

implikasi.

kemerdekaan, maupun pemerintah kolonial.

Pertama, kepemimpinan formal terendah telah

Gerakan

oleh

bergeser dari kepemimpinan kolektif tali tigo

Negara ini juga didasarkan pada adanya hak

sapilin dan tungku tigo sajarangan kepada

dalam pengelolaan sumber daya alam yang

kepala desa yang sebenarnya tidak cukup

ada

legitimed dihadapan warga. Kedua, desanisasi

di

penetrasi

wilayah

yang

dilakukan

Sumatra

Barat

yang

merupakan hak ulayat masyarakat nagari yang

telah

sudah ada sejak nenek moyang mereka dan

identitas anak nagari dan melunturkan ikatan

diturunkan dari silsilah atau garis keturunan

genealogi.

ibu (maternal).

merusak adat

dan

menghilangkan

Penerapan sistem pemerintahan desa diberlakukan dalam masyarakat Minangkabau

Nagari Masa Orde Baru Sentralistik

membuat keberadaan pemegang adat dan

rezim

Baru

penghulu dalam mengkontrol adat menjadi

mengubah sistem dan bentuk pemerintahan

berkurang karena diambil alih oleh Negara.

lokal level paling bawah di Nagari, penetrasi

Muncul organisasi yang dibentuk oleh rezim

Negara masa itu diperkuat melalui UU No.

Orde Baru untuk mengkontrol adat yaitu

5/1979 yang mengubah pemerintahan Nagari

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau

menjadi

(LKAAM) bertujuan untuk melestarikan adat,

pemerintahan

Orde

Desa.

Perubahan

Nagari ke bentuk desa bukan hanya sekedar

tradisi

perubahan nama, melainkan merubah sistem,

mengklaim dirinya sebagai wakil masyarakat

orientasi dan filosofi Nagari (Yusril, 2000).

Minangkabau,

Unsur Orde Lama dibersihkan dan corak

cenderung ‘berakar ke atas’ karena selalu

Nagari

dengan

dipimpin oleh Partai Golkar sebagai penguasa

kepentingan-kepentingan rezim Orde Baru,

masa itu(Zuhro, 2009). Lembaga-lembaga

akibatnya banyak kelembagaan adat Nagari

adat lain yang dibentuk oleh rezim Orde Baru

yang

adalah

kemudian

dihapuskan

kelembagaan

diselaraskan

dan

Negara

diganti

untuk

dengan

memperkuat

dominasi rezim, Nagari sebagai kesatuan

dan

budaya

Minangkabau

dalam

organisasi

praktik

perempuan

serta

LKAAM

(Bundo

Kanduang), Cendekiawan (Cadiak Pandai), pegawai

negeri,

pemuda,

wartawan,

237


organisasi perantau dan preman (von Benda,

nilai adat, mensejajarkan adat dan ada pula

2013). Bundo Kanduang misalnya, bukan

yang menyanjungnya secara konseptual tapi

sekedar bertujuan untuk mengkontrol kaum

melecehkan secara operasional.

perempuan dalam adat tetapi juga punya tujuan

politis,

yakni

untuk

mendorong

legitimasi rezim berkuasa. Bundo Kanduang seolah

dibuat

keseluruhan

menjadi

perempuan

representasi

Transformasi

Politik

dan

Kelembagaan:

Nagari Pariangan di Masa Reformasi Gambar 1. Transformasi Politik Nagari

Minangkabau,

ketuanya adalah pengurus dan anggota DPRD Fraksi Golkar (Yusril, 2000). Melemahnya peranan tokoh adat asli Minangkabau untuk mengkontrol masyarakat adat akibat desanisasi pada masa Orde Baru, dibuktikan dengan terpinggirkan nya peranan Ninik mamak sebagai keterwakilan adat oleh Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) yang merupakan berkuasa

organisasi masa

bentukan

itu,

dengan

demikian

demokrasi adat yang seharusnya diperankan oleh

Ninik

mamak

menjadi

kehilangan

peranannya (Yasril, 2007). Kontrol adat yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat adat asli Minangkabau, diambil alih oleh Negara. Orde Baru mencoba menselaraskan seluruh lembaga-lembaga adat agar sesuai dengan kepentingan rezim, penetrasi yang dilakukan oleh Orde Baru dengan kebijakan UU No. 5/1979 tersebut telah membuat nilai adat Minangkabau

bergeser

dan

kehilangan

legitimasi dalam masyarakat, nilai adat yang asli mulai berubah penetrasi Orde Baru membuat filosofi egalitarianisme yang selama ini

dianggap

sebagai

dasar

Proses

rezim

kebudayaan

Minangkabau tidak terimplementasikan secara utuh (Zuhro, 2009), ada yang melecehkan

transformasi

kelembagaan

menjadi sangat mungkin sering terjadi di negara dunia ketiga yang pluralitas dan multikulturalitasnya sangat tinggi. Antara negara dan daerah harus selalu melakukan sinkronisasi untuk mendapatkan posisi yang legitimate

sebagai

kelembagaan

politik.

Setelah runtuhnya rezim sentralistik Orde Baru, terdapat dua model struktur yang telah berlaku yaitu berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9/2000 Juncto UU No.22/1999 dan struktur yang berdasarkan Perda

No.

2/2007

Juncto

No.32/2004.

Keduanya lahir karena spirit budaya dan menonjolkan identitas

identitas

keminangkabauan,

keminangkabauan

itu

secara

substantif menegakkan identitas adat dengan memperkuat peranan Ninik mamak yang sudah hancur dan mengembangkan identitas falsafah adat basandi syarak dan syarak

238


basandi kitabullah (Yasril, 2007). Namun dua

oleh kelembagaan dinas masih terus terjadi.

semangat yang substantif itu tidak juga

Akibatnya

tercermin dalam struktur yang dilahirkan,

kehilangan kemurnian adat-istiadat Minang

peranan Ninik mamak masih termarjinalkan

yang tergeser oleh corak-corak pemerintahan

seperti periode Orde Baru begitu juga falsafah

nasional. Selain itu, ninik mamak sebagai

adat yang didengungkan.

keterwakilan

Studi ini mengambil lokasi di Nagari

Nagari

Pariangan

suku

di

hari

Nagari

ini

Pariangan

dewasa ini berkecenderungan dikendalikan

Pariangan Kabupaten Tanah Datar, menurut

dan

tambo

Minangkabau

dinas.Sehingga,

asal

orang

Pariangan sekarang hanya dipahami sebagai

Minangkabau dan tempat lahirnya adat-

proses ‘perayaan’ bukan lagi adat sebagai

istiadat Minang (Biezeveld, 2010). Nagari

kontrol sosial-etika masyarakat Minangkabau

Pariangan sebagai Nagari tertua saat ini

akibat

menghadapi kondisi dilematis, pengakuan

kewenangan lembaga adat. Bahkan dalam

kembali

pemerintahan

beberapa keadaan, Nagari Pariangan menjadi

terendah ternyata tidak berdampak apa-apa

kendaraan politik elit lokal untuk mencapai

terhadap

kepentingan politik dan ekonomi berskala

sejarah

Pariangan

tradisional

adalah

Nagari

Nagari

sebagai

kelembagaan

adat

di

Nagari

Pariangan. Setelah mengalami perubahan,

dilemahkan

oleh

fungsi

penetrasi

kelembagaan

adat

Negara

di

dan

Nagari

disfungsi

Nasional

Nagari Pariangan harus mencari bentuknya

Keputusan

dalam memastikan aturan dan menyelesaikan

menghilangkan

persoalan-persoalan

lokal yang berkaitan

yang dibentuk pada rezim Orde Baru,

dengan kesejahteraan umum masyarakat adat.

dampaknya terjadi dualisme kelembagaan

Ketika

politik

nagari yakni, Wali Nagari sebagai pemimpin

merangsek dan menguat, dan sisi lain Negara

administrasi dan KAN sebagai pemimpin dan

semakin mendapatkan legitimasinya sebagai

keterwakilan adat Minangkabau.

kelembagaan politik yang ada di atas Nagari, pengakuan

kelembagaan-kelembagaan

Campur tangan pemerintah ke dalam urusan Nagari terus berlanjut melalui Perda

Nagari sebagai konsekuensi dari penerimaan

No. 9/2000 dan selanjutnya direvisi dengan

adat

Perda No. 2/2007 justru memarginalkan

lokalitas

terhadap

tidak

keberadaan

dan

Negara

saja,

ke

Nagari

ekonomi

prosedural

kembali

kembali sebagai institusi politik yang kuat

kepentingan

hanya

peraturan

yang diemban

oleh

semangat desentralisasi tidak memberikan

fungsi

posisi yang legitimated secara politik terhadap

realitanya, Perda ini lebih banyak memberi

Nagari Pariangan.

penekanan

Pengaturan

bahkan

pelemahan

terhadap kelembagaan adat yang dilakukan

adat

dalam

pada

pemerintahan

masyarakat.

Dalam

penyelenggaraan

terendah

tidak

fungsi

mengatur

penyelenggaraan nagari secara hakikat, yaitu

239


melaksanakan nagari dari aspek sosio-budaya

cadiak pandai nagari pariangan kabupaten

dan geneologi. Dampak yang dirasakan justru

tanah datar, terungkap secara tidak langsung

kepada masyarakat, terutama ikatan sosial

bahwa mereka menghendaki pemerintahan

yang terjalin diantara masyarakat menjadi

kembali ke kelompok genealogis untuk

lemah, bahkan masyarakat sedikit sekali

memfungsikan kembali ninik mamak dan

memiliki

untuk

berpartisipasi

menghidupkan kembali adat basandi syarak,

dan

pemerintahan

syarak basandi kitabullah. Terdapat banyak

berdasarkan kesadaran. Padahal, bernagari

lembaga baru yang dibentuk, namun dengan

juga mencakup adanya keterlibatan secara

tugas dan fungsi yang tidak jelas. Sebagian

sadar anak kamanakan dan urang kampuang

besar

yang terlibat dalam penyelenggaraan nagari

sendirinya seperti lembaga Majelis Ulama

(Tamrin, 2015). Pendesaan nagari membuka

Nagari (MUNA), lembaga yang masih tetap

kran yang selama kolonialisme dan Orde

dipertahankan namun tidak berfungsi dengan

Lama tertutup dari campur tangan orang luar

baik

dan terbatas hanya bagi ninik mamak, alim

Masyarakat Nagari (LPMN), Parik Paga

ulama, dan cerdik pandai. Bagi masyarakat

Nagari (PPN) (Yasril, 2007). Adapun lembaga

nagari

transformasi

yang tugas dan fungsinya tumpang tindih

penyelenggaraan nagari sangat bergantung

adalah Bundo Kanduang dan PKK, kedua

pada aturan yang dibuat oleh pemerintah

lembaga ini diisi oleh orang-orang yang sama.

pusat. Diskersi dalam penyelenggaraan nagari

Karena banyaknya lembaga baru di nagari

tidak boleh keluar dari Undang-Undang yang

menimbulkan tumpang tindih peran diantara

sudah ditetapkan, karenanya desain kehidupan

lembaga-lembaga

bernagari

Kolopaking, & Pandjaitan, 2009).

dalam

kesadaran

proses

politik

era

di

reformasi,

Sumatera

Barat

sangat

bergantung sejauh mana ruang yang diatur oleh

pemerintah

pusat

sejalan

lembaga

tersebut

yaitu

hilang

Lembaga

dengan

Pemberdayaan

tersebut

(Astuti,

Dualisme kelembagaan dalam nagari

dengan

serta banyaknya lembaga-lembaga baru yang

keinginan masyarakat nagari (lihat juga

muncul pasca orde baru di nagari saat ini pada

Yasril, 2007).

dasarnya adalah pengulangan peristiwa pada

Pada saat desa dihapuskan dan nagari dihidupkan,

semestinya

lembaga

masa

desa.

menimbulkan

Transformasi dilema

yang

tersebut berpotensi

pemerintahannya juga ikut berubah, namun

memunculkan konflik di tengah masyarakat,

dalam kenyataannya tidak demikian. Lembaga

di

adat dan pemerintahan terpisah, ini bukanlah

mengintervensi nagari karena nagari harus

pemerintahan nagari yang pada dasarnya

menjalankan fungsi administrasinya, di sisi

merupakan kesatuan teritorial genealogis.

lain intervensi itu justru menjadi hambatan

Dari wawancara yang dilakukan kepada kaum

bagi

240

satu

sisi

pemerintah

harus

muncul/berkembangnya

tetap

institusi


tradisional yang mendesak untuk dibatalkan

lain intervensi itu justru menjadi hambatan

(von Benda-Beckmann F. , 1979). Dengann

bagi

demikian, proses pendesaan nagari adalah

tradisional yang mendesak untuk dibatalkan

politik Negara di daerah untuk mempermudah

(von Benda-Beckmann F. , 1979).

muncul/berkembangnya

institusi

control terhadap sumber daya dan actor lokal

Pada akhirnya, apa yang terjadi di

yang memiliki peranan dalam mengatur

Nagari Pariangan adalah ruang kontestasi

kebijakan nagari. Gesekan di tingkat lokal di

yang sesungguhnya antara negara dengan

Minangkabau lebih terlihat seperti respon

nagari. Kontestasi ini memunculkan aktor-

terhadap kondisi politik di tingkatan nasional,

aktor

semisal bagaimana masyarakat di nagari

kelembagaan

Pariangan tampak sangat antusias dengan

kepentingan kuat baik dalam mempertahankan

rencana diberlakukannya kembali adat nagari

adat maupun memperbarui bentuk nagari

yang bagi sebagian banyak mereka juga

melalui pendekatan yang mirip dilakukan oleh

berarti kembalinya originalitas hukum adat

negara, yaitu pembentukan nagari sebagai

dan maksimalisasi usaha penegakan syariat.

institusi

Antusiasme

dari

pluralitas hukum. Menariknya, proses yang

romantisisme belaka, tapi juga kepentingan

merupakan efek langsung dari desentralisasi

ekonomi politik yang mereka anggap sangat

ini ternyata tidak menyisakan apa-apa kecuali

mungkin apabila fungsi kelembagaan nagari

dualisme

dipulihkan dan keputusan-keputusan lokal

kelembagaan ini nyatanya bukan bentuk

bisa dikendalikan lagi oleh ninik mamak, alim

perpaduan antara hukum negara dengan

ulama dan cerdik pandai.

hukum nagari itu sendiri, tapi lebih terlihat

ini

muncul

bukan

baru

dalam yang

politik

yang

berbagai

bentuk

sama-sama

punya

didasarkan

kelembagaan.

pada

Dualisme

seperti kebingungan menempatkan posisi adat Dualisme Kelembagaan

dan posisi hukum negara.

Dualisme kelembagaan dalam nagari

Dari kebingungan status itu, sebagai

serta banyaknya lembaga-lembaga baru yang

efek langsung dari dualisme kelembagaan,

muncul pasca Orde Baru di nagari saat ini

Nagari Pariangan tampak seperti kesulitan

pada dasarnya adalah pengulangan peristiwa

mengelola kebijakan adatnya sendiri dan

pada masa ketika nagari masih berstatus

posisi ninik mamak, cerdik pandai, dan alim

sebagai

ulama

desa.

menimbulkan

Transformasi dilema

yang

tersebut berpotensi

hanya

Proses

di

contohnya,

sisi

pemerintah

harus

tetap

seperti

penghias

penghargaan negara terhadap adat nagari saja.

memunculkan konflik di tengah masyarakat, satu

terlihat

penyelesaian

sengketa

cenderung

diserahkan

tanah, ke

mengintervensi nagari karena nagari harus

pengadilan negeri jika tidak bisa diselesaikan

menjalankan fungsi administrasinya, di sisi

di

tingkat

nagari.

Syarat

keterwakilan

241


perempuan dalam sebuah desa, sebagaimana

Kesimpulan

yang disebutkan dalam UU Desa, tidak bisa dipenuhi

dalam

Nagari

dalam statusnya sebagai kelembagaan politik

Pariangan

matrilinial

dalam soal

adat karena posisinya tidak menjelaskan

pembagian warisan. Status pemimpin adat

ketegasan di bawah struktur pemerintahan

menjadi tidak terlegitimasi dengan baik

pusat. Kontrol negara dan kolonialisme,

sebagai pemimpin karena adanya pemimpin

dalam

dinas

nagari, memainkan peranan penting dalam

desa

nagari

yang

karena

Nagari Pariangan cenderung kabur

hanya

lebih

dekat

dengan

sejarah

transformasi

pemerintahan pusat. Kepala desa dinas ini

legitimasi

berfungsi sebagaimana kepala desa di daerah

masyarakat adat dan mandat pemerintah, baik

lainnya sesuai aturan yang tertera dalam UU

pemerintah kolonial pada masa penjajahan

Desa.

atau pun Republik Indonesia setelah merdeka.

Namun

dalam

praktiknya,

kekuasaan

dipercayakan

kepemimpinan kepala desa dinas bertabrakan

Pasca

secara politik dengan pemimpin adat.

Pariangan sebagai institusi politik justruk

Dualisme

kelembagaan

nagari

di

desentralisasi,

yang

kelembagaan

kehilangan

legitimasi

keberadaan

politisnya

Nagari

untuk

Pariangan tampak seperti hasil perebutan

digerakkan oleh masyarakat sendiri. Bahkan

pengaruh yang tak sehat antara negara dengan

dalam beberapa keadaan, Nagari Pariangan

adat. Dalam praktiknya, mempertahankan adat

menjadi kendaraan politik elit lokal untuk

untuk

mencapai kepentingan politik dan ekonomi

menjalankan

pemerintahan

nagari

dalam bingkai keinginan negara tidaklah

berskala nasional.

efektif sebagaimana dibayangkan oleh orang-

Setelah mengalami perubahan berupa

orang di pusat. Desentralisasi yang diterima

bentuk kelembagaan desa, Nagari Pariangan

nagari tidak sepenuhnya ada karena pada

harus mencari bentuknya kembali sebagai

kenyataannya nagari tetap didikte langkahnya

institusi politik yang kuat dalam memastikan

bahkan

melalui

aturan dan menyelesaikan persoalan-persoalan

keberadaan undang-undang yang berkaitan

lokal yang berkaitan dengan kesejahteraan

dengannya seperti undang-undang desa. UU

umum masyarakat adat. Ketika kepentingan

Desa dan undang-undang yang mengatur

ekonomi politik merangsek dan menguat, dan

bagaimana

dipertahankan

di sisi lain Negara semakin mendapatkan

muncul sebagai upaya bagaimana negara tetap

legitimasinya sebagai kelembagaan politik

melakukan

terhadap

yang ada di atas nagari, Nagari Pariangan

keberlangsungan adat. Fenomena-fenomena

terkategorikan sebagai kelembagaan adat dan

ini

kebutuhan

justru melemahkan kelembagaan nagari itu

bersifat

sendiri sebagai struktur yang independen

direduksi

lokalitas

gerak

mencerminkan

nagari

fungsinya

terhadap

tetap

penetratif

bagaimana negara

tidak

keseluruhan agar dualitas tidak terjadi.

242

dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.


Pengakuan negara terhadap keberadaan nagari

Daftar Pustaka

sebagai konsekuensi dari penerimaan adat dan

Astuti, N. B., & Kolopaking, L. M. (2009).

lokalitas

yang

diemban

oleh

semangat

Dilema Dalam Transformasi Desa

desentralisasi tidak memberikan posisi yang

Ke

legitimated secara politik terhadap Nagari

Kenagarian IV Koto Palembayan,

Pariangan.

Provinsi Sumatera Barat. Sodality:

Desentralisasi

telah

menyediakan

kesempatan selebar mungkin pada pemerintah provinsi

dan

Kasus

di

Jurnal Sosiologi Pedesaan, 3 (2). Benda-Beckmann,

F.,

&

von

Benda-

Beckmann, K. (2012). Identity in

melakukan pengaturan terhadap kebijakan

dispute: law, religion, and identity in

mereka sendiri berdasarkan pada adat dan

Minangkabau.

nilai-nilai lokal, tetapi penetrasi pemerintah

13(4),

pusat

(2010).

memegang

lokal

Studi

untuk

masih

pemerintah

Nagari:

peranan

besar,

Asian

Ethnicity,

341-358.Biezeveld, Ragam Peran

R.

Adat

di

sedangkan di satu sisi masyarakat adat yang

Sumatra Barat. In J. S. Davidson, D.

bersangkutan kurang memberikan perhatian

Henley, & S. Moniaga, Adat Dalam

pada efek-efek buruk yang muncul setelahnya.

Politik Indonesia (pp. 221-244).

Masyarakat adat lokal merasa bahwa banyak

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

kepentingan mereka tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah

dan,

dengan

De Jong, P.D.J., 2012. Minangkabau and

demikian,

Negri

Sembilan:

socio-political

desentralisasi tidak memberikan dampak apa-

structure in Indonesia. Springer

apa dalam kelangsungannya. Meski demikian,

Science & Business Media.

di sisi yang lain, Negara menekan masyarakat

Hadler, J., 2010. Sengketa Tiada Putus:

dengan kepentingan ekonomi dan politik

Matriarkat, Reformisme Agama, dan

berskala

Kolonialisme

besar

yang

membahayakan

lingkungan hidup mereka sendiri. Efek buruk dari dualism kelembagaan ini terjadi ketika

di

Minangkabau.

Freedom Press. Isra,

S.

(2014).

Political

and

Legal

masyarakat dan organisasi adat yang mereka

Transformations of an Indonesian

gerakkan berhadapan secara langsung dalam

Polity:

kontestasi kekuasaan di mana pluralitas

Colonization to Decentralization.

hukum dan fungsi politik mengaburkan batasan-batasan

tugas,

kewajiban,

kepentingan antara nagari dan Negara

dan

The

Nagari

from

Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). (2010). Adat dalam Politik Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Kahn, J. S. (1980). Minangkabau social formations. Indonesian peasants and

243


the

world-economy.

Cambridge

One is Changing All: dynamics in

University Press..

the adat-Islam-state triangle. The

Migdal, J. S. (2001). State in society:

Journal of Legal Pluralism and

Studying how states and societies

Unofficial Law, 38(53-54), 239-270.

transform

and

another.

constitute

Cambridge

one

University

Press.

von

Benda-Beckmann,

F.,

&

Benda-

Beckmann, K. V. (2013). Political and legal transformations of an

Tamrin, A. &. (2015). Prospek Nagari Adat

Indonesian polity: the Nagari from

Dalam Rezim UU Desa Di Sumatera

colonisation

Barat

Cambridge studies in law and

Terhadap

Pembangunan

Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN. Jurnal

Ilmu

Politik

FISIP

Universitas Andalas, 4.

to

decentralisation.

society Show all parts in this series. von Benda-Beckmann, K. V., & von BendaBeckmann, F. (1978). Residence in

Tegnan, H. (2015). Legal pluralism and land

Minangkabau

Nagari.

Indonesia

administration in West Sumatra: the

Circle. School of Oriental and

implementation of the regulations of

African Studies, 6 (15), 6-17.

both local and nagari governments

Yasril, Y. (2007). Model Pemerintahan Nagari

on communal land tenure. The

Yang Partisipatif dalam Masyarakat

Journal of Legal Pluralism and

Minangkabau. DEMOKRASI, 214.

Unofficial Law, 47(2), 312-323.

Yusril, Y. (2000). Pemerintahan Nagari di Era

Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation

and

village

Orde

Baru:

Pemerintah

Persepsi dan

Aparatur Masyarakat

governance in Indonesia: the return

Terhadap Pemerintahan Nagari dan

to the nagari and the 2014 Village

Otoritas Tradisional Minangkabau

Law. The Journal of Legal Pluralism

Dalam Kaitannya Dengan Prospek

and Unofficial Law, 47(3), 493-507.

Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

von Benda-Beckmann, F. (2013). Property in

Program Pasca Sarjana Universitas

social continuity: Continuity and change

in

the

maintenance

of

Zed, M., Utama, E., & Chaniago, H. (1998).

property relationships through time

Sumatera Barat di Panggung Sejarah

in Minangkabau, West Sumatra

1945-1995. Jakarta: Pustaka Sinar

(Vol. 86). Springer Science &

Harapan.

Business Media. von

Benda-Beckmannn,

Zuhro, R. S. (2009). Demokrasi Lokal: F.,

&

Benda-

Beckmannn, K. V. (2006). Changing

244

Brawijaya Malang, 2.

Perubahan

dan

Kesinambungan

(Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di


Jawa

Timur,

Sulawesi

Sumatera

Selatan

dan

Barat, Bali).

Yogyakarta: Ombak.

245

Indonesian Political Science Review

Recommend Documents