Indonesian Political Science Review

Politik Indonesia 1 (2) (2016) 143-162

Politik Indonesia Indonesian Political Science Review http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI

PEMBIARAN PADA POTENSI KONFLIK DAN KONTESTASI SEMU PEMILUKADA KOTA BLITAR: ANALISIS INSTITUSIONALISME PILIHAN RASIONAL Moh. Fajar Shodiq Ramadlan 1

1*

, Tri Hendra Wahyudi

1

Universitas Brawijaya, Jawa Timur, Indonesia

Info Artikel Sejarah Artikel: Diterima 31 Maret 2016 Disetujui 15 Juni 2016 Dipublikasikan 15 Juli 2016 Keywords: Local Election, Conflict Managemen, PseudoContestation, Avoiding

Abstrak Pemilukada serentak merupakan langkah baru dalam demokratisasi di Indonesia. Melihat pengalaman penyelenggaraan Pemilukada di banyak daerah yang berpotensi menimbulkan konflik dan kerusuhan, manajemen konflik diperlukan guna mengantisipasi potensi konflik. Artikel ini menjelaskan manajemen konflik pemilukada di Kota Blitar menggunakan pendekatan kelembagaan pilihan rasional, dengan asumsi bahwa lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu mempunyai kemampuan dalam manajemen konflik. Kota Blitar dipilih karena mempunyai aspek yang parikular dimana terdapat dua kandidat, yakni petahana dan perseorangan, tetapi dengan kontestasi yang bersifat semu. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif eksploratif. Teknik penggalian data adalah dengan focus group discussion yang melibatkan lembagalembaga terkait pemilukada di Kota Blitar. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun institusi terkait pemilukada memahami potensi konflik, tetapi manajemen konflik yang dipilih adalah metode pembiaran.

OMMISSION ON CONFLICT POTENCY AND PSEUDO-CONTESTATION IN PEMILUKADA KOTA BLITAR (BLITAR REGIONAL ELECTION): THE ANALYSIS OF RATIONAL CHOICE INSTITUTIONALISM Abstract The simultaneous local election is the new step of democratization in Indonesia. Viewing an implementation about the local election in each district which have many of potential conflict and unrest, conflict managements required to anticipate a potential conflict. This paper will suggest to describe about conflict management of the local election in Blitar City using an rational choice institutionalism approach, assuming that institutions has a capacity to solve a problem of conflict management in the local election. Blitar city been selected because it has a particular aspect that the two candidates, namely by incumbent and independent, but the contestation is pseudo-contestation. This paper is the result of exploratory qualitative research. The techniques to explore data is use focus group discussion that involved an institutions related with Blitar local election. Belong this research, the institutions that related in the local elections understand a potential conflict, but the selected conflict management is avoiding method. *

© 2016 Universitas Negeri Semarang ISSN 2477 – 8060

Alamat korespondensi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Gedung Darsono Lantai 2, Jl. Veteran, Malang, 65145 Indonesia, Email: [email protected], cc: [email protected]

LATAR BELAKANG

(SNPK) Indonesia menunjukkan sejak tahun

Pemilukada langung serentak menjadi langkah

baru

dalam

demokratisasi

di

2005 hingga 2014, di seluruh wilayah Indonesia,

terjadi

2570

konflik

terkait

Indonesia. Setelah debat panjang di DPR

pemilihan dan jabatan, dalam berbagai bentuk

untuk

tetap

konflik dan tersebar di seluruh Indonesia. Dua

atau

tahun pertama penyelenggaraan Pemilukada

mengembalikan pemilihan kepala daerah ke

(2005-2007), setidaknya terdapat 98 dari 323

DPRD, yang salah satu pertimbangannya

daerah yang menyelenggarakan Pemilukada

adalah

dirundung

menentukan

diselenggarakan

pemilukada

besarnya

pemilukada,

apakah

biaya

Tak

kurang

dari

penyelenggaraan 21 Pemilukada berakhir

merupakan jalan tengah untuk tujuan jangka

bentrokan dan kerusuhan. (Kompas. 28 Juni

panjang untuk menciptakan pemilihan kepala

2013).

yang

lebih

pemilukada

persoalan.

serentak

daerah

maka

penyekenggaraan

efektif

dan

efisien.

Dalam kaitan itu, setidaknya ada 5

Keputusan untuk melaksanakan pemilukada

(lima)

serentak memang baru disahkan pada tahun

menjelang, saat penyelenggaraan, maupun

2015, dan gelombang pertama pemilukada

pengumuman hasil Pemilukada. Pertama,

serentak akan dimulai pada bulan Desember

konflik yang bersumber dari mobilisasi politik

2015 di 271 daerah yang masa jabatan kepala

atas nama etnik, agama, daerah, dan darah.

daerahnya berakhir pada 2015 dan semester I-

Kedua,

2016. Gelombang kedua pemilukada diadakan

kampanye negatif antar pasangan calon kepala

pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang

daerah. Ketiga, konflik yang bersumberdari

akhir masa jabatan semester II-2016 dan

premanisme politik dan pemaksaan kehendak.

2017. Gelombang ketiga pemilukada diadakan

Keempat,

pada Juni 2018 untuk AMJ 2018 dan 2019.

manipulasi dan kecurangan penghitungan

Adapun

suara hasil Pemilukada. Kelima, konflik yang

pemilukada

serentak

nasional

disepakati diadakan pada 2027. Pengalaman pemilukada

konflik

yang

yang

potensial,

bersumber

bersumber

baik

dari

dari

bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap

penyelenggaraan

Indonesia

konflik

konflik

(Haris, 2005). Kelima sumber konflik tersebut

pengalaman konflik dan kerusuhan. Sejak

juga menjadi potensi konflik penyelenggaraan

diselenggarakan pertama kali pada Juli 2005,

Pemilukada serentak di berbagai daerah.

tak

Dalam konteks tersebut, kebutuhan atas

dari

1.027

bukan

aturan main penyelenggaraan Pemilukada

tanpa

kurang

di

sumber

pemilukada

diselenggarakan di negeri ini. Tahun 2012,

kapasitas

mengelola

dilaksanakan 73 pemilukada (enam pemilihan

menjadi penting.

konflik

pemilukada

gubernur dan 67 pemilihan bupati/wali kota).

Kota Blitar merupakan salah satu

Data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan

daerah yang menyelenggarakan pemilukada


pada Desember 2015. Pemilukada di Kota

calon

Blitar, diikuti oleh dua pasangan kandidat,

mensyaratkan

yakni calon incumbent Samanhudi Anwar–

populer, didukung oleh akar rumput, dan

Santoso,

mempunyai

yang

diusung

koalisi

Partai

perseorangan.

Calon

perseorangan

yang

benar-benar

calon

kemampuan mumpuni.

dan

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),

keuangan

Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai

kontestasi yang terjadi adalah kontestasi semu

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai

(pseude-contestation)

Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan

yang

logistik

Gambaran

Karena

tersebut

itu,

menjadikan

Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat

kontestasi dalam pemilukada Kota Blitar

(Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), dan

relatif berintensitas rendah, atau tidak terjadi

Partai Demokrat. Calon petahana Samanhudi

kompetisi yang ketat. Banyak pihak, baik

Anwar

pemerintah,

adalah

Wali

Kota

Blitar,

yang

partai

politik,

penyelenggara

sebelumnya menggantikan Djarot Syaiful

pemilu bahkan masyarakat, berpersepsi bahwa

Hidayat yang kemudian menjabat sebagai

pemilukada Kota Blitar sudah dapat diprediksi

wakil gubernur DKI Jakarta. Sedangkan

siapa yang akan menjadi pemenang. Kondisi

wakilnya Santoso adalah mantan Sekretaris

ini juga menjadikan banyak stakeholder

Daerah Kota Blitar. Calon kedua adalah

menjelang dilaksanaknnya Pemilukada Kota

Muhsin-Dwi sebagai

Sumardiyanto,

kandidat

walikota

yang

maju

Blitar menilai bahwa Pemilukada Kota Blitar

dari

jalur

akan berlangsung minim konflik.

perseorangan.

Salah

seorang

kandidat

yang

Yang perlu dikritisi dalam konteks

diprediksi menjadi pemenang, Samanhudi,

pemilukada kota Blitar, sekaligus argumen

juga mengungkapkan bahwa Pemilukada kota

mengapa Kota Blitar dipilih sebagai obyek

Blitar akan berlangsung sangat kondusif.

penelitian

Bahkan nuansa permusuhan baik di tingkat

adalah,

(independent)

kandidat

perseorangan

sebenarnya

merupakan

pasangan

calon

“kandidat boneka” dari petahana (incumbent).

disebutnya

sama

Proses pendaftaran kandidat perseorangan

mengungkapkanbahwa setiap pagi ia sarapan

relatif sangat rapi, detail dan tanpa kendala

bersama

yang berarti, serta mencukupi persyaratan

menunjukkan bahwa Pemilukada Kota Blitar

untuk menjadi calon independen. Padahal,

merupakan kontestasi “semu”.

jika merujuk pada Undang-undang nomor

kontestasi semu inilah, menarik melihat model

8/2015 tentang Pemilihan Umum Kepala

manajemen konflik yang dipilih oleh berbagai

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, prasyarat

stakeholder di dalam pemilukada.

calon

independen

sangat

berat

dan

mempersulit aspek administratif pendaftaran

calon

Artikel bagaimana

maupun sekali lawan.

ini para

pendukung

tak

ada.

Fenomena

hendak

Ia ini

Dalam

menjelaskan

stakeholder

terkait

145

Moh. Fajar Shodiq Ramadlan, Tri Hendra Wahyudi/ Pembiaran pada Potensi Konflik dan Kontestasi ...

penyelenggaraan pemilukada di Kota Blitar

Hasil FGD ditranskrip, di-koding, ditabulasi

melihat

untuk kemudian dianalisis

potensi

konflik

yang

terjadi

menjelang pemilukada. Kedua, artikel ini hendak menjelaskan model yang digunakan

PENDEKATAN

INSTITUSIONALISME

dalam manajemen konflik dalam konteks

PILIHAN RASIONAL

kontestasi “semu” pada pemilukada di Kota

Akar ilmu politik adalah pada studi-

Blitar. Artikel ini memberi sumbangsih dalam

studi tentang lembaga, tentang kelembagaan

kajian

negara, birokrasi, kebijakan publik, yang

pengelolaan

konflik

pemilukada

terutama dalam pilihan-pilihan model yang

kesemuanya

digunakan oleh stakeholder di daerah dalam

kelembagaan. Tetapi pada periode pasca-

pelaksanaan Pemilukada melalui perspektik

Perang Dunia II, disiplin ilmu politik,

institusionalisme pilihan rasional.

terutama di Amerika Serikat, telah mengkritik studi

METODE

dilihat

tentang

dalam

kerangka

lembaga-lemabaga

tersebut

dengan berkembangnya dua pendekatan yang

Penelitian ini menggunakan teknik

lebih didasarkan pada asumsi individualistik:

Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi

behavioralisme dan pilihan rasional. Kedua

Kelompok Terarah dalam penggalian data.

pendekatan

Dalam teknik FGD, aktor atau kelompok yang

individu bertindak secara otonom sebagai

terkait, yang menjadi informan, di kumpulkan

individu, baik berdasarkan karakteristik sosio-

pada satu forum, untuk saling berinteraksi,

psikologis atau perhitungan rasional untung

berdiskusi,

atau

rugi oleh individu. Dalam kedua teori,

menguatkan tentang suatu persoalan atau

individu tidak dibatasi oleh baik lembaga

topik spesifik, dengan dipandu oleh fasilitator

formal maupun informal, tapi akan membuat

atau mediator (Somekh and Lewin, 2011: 2-

pilihan

15)

dipandang lebih determinan dalam proses-

dan

Teknik

saling

Faktor

individu

mempertemukan dan terjalin komunikasi intra

serta pada keputusan-keputusan politik (Peters

dan antar pihak terkait pemilukada Blitar,

1999, 25). Hal ini merupakan titik tolak dari

mulai penyelenggara pemilu, partai politik

perkembangan

hingga pemerintah. Melalui pertemuan pada

institutionalism”

satu forum, dapat diidentifikasi cara pandang

institusionalisme baru.

pemaknaan,

terhadap

penafsiran

karena

sendiri.

bahwa

proses berjalannya lembaga-lembaga negara,

berbeda

dipilih

mereka

mengasumsikan

dapat

yang

ini

membantah

ini

pemahaman,

suatu

pendekatan atau

“newpendekatan

Tahun 1980-an, perhatian terhadap

masalah,

lembaga formal dan non-formal pada sektor

berdasarkan latar belakang dan kepentingan.

publik dan bagaimana peran penting struktur, mulai

146

tumbuh

kembali.

Penjelasan


kelembagaan

digunakan

dalam

studi

Dalam

arikel

ini,

kami

menggunakan

kebijakan dan tata kelola pemerintahan, tetapi

pendekatan institusionalisme pilihan rasional

juga memperhatikan perilaku pada tingkat

dalam menjelaskan relasi kelembagaan dan

individu.

manajemen konflik dalam pemilukada.

Pendekatan

institusionalisme

baru

Institusionalisme

pilihan

rasional

mencerminkan banyak vitur dari versi lama

berawal dari studi tentang perilaku kongres di

dari

untuk

Amerika, dimana terdapat perbedaan yang

memahami politik, di samping, juga memberi

beragam dan tajam terhadap preferensi dan

kemajuan pada studi politik pada sejumlah

karekteristik legislator mengenai kebijakan.

teori dan analisis empiris. Sebagai contoh:

Tetapi meski terjadi perbedaan yang tajam,

“institusionalisme lama” sistem presidensial

kongres masih menunjukkan situasi yang

secara

cukup stabil. Fenomena ini memunculkan

pendekatan

signifikan

institusionalisme

berbeda

degan

sistem

parlementer berdasarkan struktur formal dan

pertanyaan

aturan. Pendekatan “institusionalisme baru”,

perbedaan yang tajam masih dapat berjalan

melihat lebih jauh dan mencoba untuk mecari

dengan stabil. Salah satu penjelasannya adalah

tahu apakah perbedaan-perbedaan tersebut

adanya transaksi atau tawar menawar di antara

benar-benar berbeda, dan jika demikian,

para

bagaimana mengatur kehidupan politik yang

kesepakatan

berbeda tersebut? Apakah perbedaan tersebut

Teradapat proses-proses politik berdasarkan

lantas juga menciptakan perbedaan dalam hal

pertimbangan

kinerja

menyelesaikan

pemerintah?

(Peters

1999,

25).

bagaimana

legislator

institusi

dalam

terhadap

dengan

perumusan kebijakan

untung

atau

tersebut.

rugi

untuk

masalah-masalah

bersama

Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut, lebih

(Hall dan Taylor 1996, 9). Institusionalisme

jauh, juga merefleksikan bahwa pendekatan

pilihan

insitusionalisme baru juga melihat bagaimana

institusionalisasi dan relasi antar institusi

sebuah

lembaga-

sebagai mekanisme untuk menyelesaikan

lembaga tersebut direkayasa dan berintraksi

persoalan bersama melalui pertimbangan-

sedemikian rupa untuk mencapai tujuan

pertimbangan rasional dan untung rugi.

sistem,

struktur,

atau

tertentu.

rasional

melihat

proses

Dalam pandangan institusionalisme

Hall dan Taylor (1996, 9) membagi

pilihan rasional-seperti halnya teori pilihan

pendekatan institusionalisme baru ke dalam

rasional-manusia secara individual-yang juga

tiga kelompok teori, yaitu institusionalisme

merupakan representasi dar sebuah institusi-

historis

institutionalism),

dipandang sebagai individu rasional yang

institusionalisme pilihan rasional (rational

bertindak atas dorongan kepentingan rasional,

choice institutionalism) dan institusionalisme

didasari oleh perhitungan ekonomis, untung-

sosiologis

rugi, memaksimalkan keuntungan dan aksi-

(historical

(sociological

instituti¬onalism).

147


reaksi dari aktor lainnya. Asumsi mendasar

institusionalisme, termasuk analisis dalam

dari institusionalisme pilihan rasional adalah

perilaku koalisi, pengembangan lembaga-

bahwa individu adalah aktor sentral dalam

lemabga politik dan kajian tentang konflik

proses

orang-orang

(Hall dan Taylor 1996, 9). Dalam konteks

bertindak rasional untuk memaksimalkan

penelitian ini, pendekatan institusionalisme

utilitas pribadi. Salah satu mencapai tujuan

baru digunakan dalam melihat bagaimana

tersebut secara efektif adalah melalui tindakan

lembaga-lembaga berperan dan merespon

institusional,

juga

perubahan-perubahan yang menuntut peran

dibentuk oleh lembaga (Peters, 1991, 45).

mereka. Serta, bagaimana aktor-aktor dalam

Tindakan individu mempengaruhi lembaga,

lemabga, atau aktor-aktor yang merefleksikan

tetapi juga diatur oleh aturan-aturan dalam

lembaga, berfikir, dan berperan. Baik peran

lembaga. Karena itu, tindakan atau keputusan

yang diatur dan dibatasi oleh norma dan

lembaga, juga dapat merefleksikan tindakan

aturan, maupun peran yang lebih luas yang

individu.

tidak diatur dalam aturan-aturan formal.

politik,

dan

dan

bahwa

perilaku

Institusionalisme

mereka

pilihan

rasional

melihat keseimbangan institusional sebagai norma atau aturan – baik formal maupun informal

–

sebagai suatu situasi dimana dua pihak atau

Pendekatan ini melihat bahwa keadaan normal

lebih berusaha untuk mendapatkan sumber

politik adalah di mana aturan permainan yang

daya yang sama langka di sama waktu

stabil

memaksimalkan

(Wallensteen 2002, 16). Para sarjana sosial

keuntungan (biasanya keuntungan pribadi)

umumnya setuju bahwa lebih dari satu pihak

yang diberikan oleh

aturan-aturan tersebut.

agar sebagai prasyarat terjadinya konflik dan

Para aktor mempelajari aturan-aturan, strategi

faktor waktu dinilai penting. Penyebab utama

adaptasi dan dengan demikian melahirkan

adalah sumber daya yang langka. Sumber

keseimbangan

tidak

daya bukan sekedar soal sumber ekonomi di

semua aktor merasa senang atau diuntungkan

alam, tetapi juga berkaitan dengan orientasi

dengan struktur kelembagaan yang terbentuk,

ekonomi, keamanan manusia, lingkungan, isu-

tetapi yang menjadi tujuan adalah pada

isu sejarah, dll. Dalam konteks politik, jabatan

kondisi yang stabil. Setelah stabil, sangat sulit

atau posisi strategis dalam institusi politik,

untuk mengubah aturan karena tidak ada yang

juga dapat dilihat sebagai sumber daya yang

bisa memastikan hasil dari struktur yang

terbatas.

para

disepakati

Konflik secara umum didefinisikan

bersama.

dan

yang

KONFLIK PEMILUKADA

aktor

institusional.

Meski

terbentuk (Clarke and Foweraker, 2005; 572).

Simon Fisher (2000, 6) menyatakan

Ada beberapa fenomena yang menjadi

bahwa konflik merupakan keniscayaan, tak

perhatian para penganut pilihan rasional

terhindarkan dan kerap bersifat reatif. Konflik

148


dapat terjadi ketika tujuan masyarakat tidak

(keputusan

sejalan, berbagai pendapat dan konflik bisa

dipertentangkan dalam konflik politik berada

diselesaikan tanpa terjadi kekerasan. Dalam

pada tingkatan political (Urbaningrum 1999).

perspektif

hubungan

Masalah

yang

Fisher

Penjelasan di atas sejalan dengan

menjelaskan bahwa bahwa konflik disebabkan

konteks pemilukada serentak, yang secara

oleh terjadinya polarisasi sosial, serta kondisi

substansi adalah kompetisi dan konflik.

dimana tidak adanya saling rasa percaya

Terjadi

dalam masyarakat, yang akhirnya melahirkan

masyarakat dalam memperebutkan sumber

permusuhan diantara kelompok yang berbeda

daya yang terbatas, dan pada banyak kasus

dalam suatu masyarakat. selain itu, penyebab

melahirkan konflik vertikal dan horizontal.

konflik

Meski

dalam

masyarakat,

politik).

masyarakat

juga

dapat

polarisasi

kompetisi

di

antara

dan

kelompok

konflik

dalam

disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan dasar

pemilukada jika terkelola akan menjadi celah

manusia.

positif bagi perkembangan masyarakat, tetapi

Sejalan dengan Fisher, T.F. Hoult (dalam

Wiradi

2000)

menyebut

konflik

bukan proses yang mudah. Dibutuhkan kerjakerja

yang

signifikan

sosial

agar

dalam

mengelola

merupakan proses interaksi antara dua (atau

konflik

mengarah

pada

lebih) orang atau kelompok yang masing-

pengkondisian situasi positif dimasyarakat.

masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek

yang

sama,

yaitu

sumber

daya

MANAJEMEN KONFLIK PEMILUKADA

(dijelaskan tanah dan benda-benda lain yang

Dalam pandangan fungsional, konflik

berkaitan dengan tanah, seperti air dan

sebenarnya

perairan, tanaman, tambang, dan juga udara

konflik dapat dipahami sebagai rangkaian aksi

yang berada di atas tanah yang bersangkutan).

dan reaksi antara pelaku dan pihak luar dalam

Konflik yang terjadi dapat berupa konflik

konflik. Manajemen konflik mengacu pada

vertikal, yaitu antar pemerintah, masyarakat

pendekatan untuk mengarahkan pada bentuk

dan

pusat,

komunikasi dan tingkah laku dari pelaku

pemerintah kota dan desa, serta konflik

maupun pihak luar dalam konflik bagaimana

horizontal yaitu konflik antar masyarakat.

mereka mempengaruhi kepentingan mereka.

swasta,

Konflik

antar

pemerintah

pemilukada,

merupakan

dapat

dikelola.

Manajemen

Manajemen konflik tidak hanya dipahami

konflik politik, dan konflik politik dapat

sebagai

digolongkan dalam konflik sosial, terjadi di

menganalisa agar konflik dapat dikontrol

antara anggota masyarakat sebagai akibat dari

tetapi juga dipahami sebagai gagasan, teori

adanya hubungan sosial yang cukup intensif.

dan metode untuk memahami konflik dan

Konflik politik berkaitan dengan penguasa

praktik kolektif untuk mengurangi potensi

politik

atau

keputusan

yang

upaya

mengenali

konflik

dan

dibuatnya

149


kekerasan dan meningkatkan harmonisasi

saling berkomunikasi secara terbuka,

dalam proses politik.

untuk mengatasi perbedaan secara

Selama ini, kritik yang berkembang

konstruktif

dan

berupaya

dalam manajemen konflik di banyak kasus

merumuskan solusi yang dapat saling

konflik sosial di Indonesia, model manajemen

diterima. Model ini mengharapkan

konflik cenderung dilakukan dengan cara

win-win

parsial dan dengan cara dibentuk sedemikian

pihak

rupa (ad hoc). Akibatnya kurang menyentuh

mengalami kerugian minimal.

jantung dan akar penyelesaian konflik jangka

solution, merasa

kepedulian

konflik dimulai dengan penghentian konflik

sendiri

melalui

terhadap

keamanan

(peace

koersif

oleh

keeping)

pihak

kemudian

semua

diuntungkan

atau

2. Obliging style: strategi ini terjadi jika

panjang. Di banyak kasus, penyelesaian cara-cara

dimana

tinggi.

terhadap

rendah

kepentingan

dan

kepentingan Gaya

ini

kepedulian orang

bersifat

menekankan

lain non-

dilanjutkan dengan penetapan serangkain

konfrontatif,

aturan termasuk sanksi bagi semua pihak agar

menjaga hubungan dengan orang lain

tidak mengulangi konflik (Suprapto 2013).

daripada

mengejar

untuk

hasil

untuk

Salah satu model manajemen konflik

kepentingan diri sendiri. Strategi ini

adalah dual concern model atau model

akan efektif dalam kondisi pihak yang

kepedulian ganda. Model ini merupakan salah

memiliki kepedulian adalah pihak

satu

yang kuat dan dominan.

model

manajemen

konflik

paling

sederhana, yang dikembangkan oleh Blake

3. Dominating

style:

strategi

ini

dan Mouton (1964) dan dikembangkan oleh

merupakan yang paling konfrontatif,

sarjana lain, salah satunya adalah Thomas

yang

(1976) dan Pruitt & Rubin (1986). Model ini

kepentingan

bertolak dari pertanyaan apakah seseorang

kepentingan orang lain. Manajemen

atau kelompok memiliki kepedulian terhadap

konflik menggunakan strategi ini

pihak lain dan apakah pemilihan strategi

ditandai dengan upaya atau taktik

menyelesaikan masalah akan efektif dalam

intimidatif,

situasi atau persoalan tertentu. Terdapat lima

untuk mengalahkan lawan.

lebih diri

mementingkan sendiri

ejekan,

dan

daripada

berfokus

strategi manajemen dan resolusi konflik

4. Avoiding style: strategi ini berarti

menurut model kepedulian ganda (Cai and

upaya menghindari atau membiarkan

Fink, 2002), yakni:

masalah. Strategi ini merupakan gaya

1. Integrating style: strategi manajemen

non-konfrontatif. Untuk jangka waktu

konflik ini ditandai dengan kesediaan

tertentu atau persoalan tertentu, cara

pihak-pihak yang berkonflik untuk

ini efektif, tetapi dapat menjadi

150


persoalan besar jika berakumulasi

EKSPLORASI PERSEPSI

menjadi persoalan yang lebihh besar

STAKEHOLDER TENTANG POTENSI

dalam waktu jangka panjang.

KONFLIK

5. Compromising

ini

Bagian ini akan mengulas bagaimana

yang

pemahaman, persepsi dan interpretasi masing-

berkonflik berupaya untuk mengejar

masing stakeholder atau actor/institusi yang

hasil yang dapat diterima bersama

peneliti libatkan dalam FGD tentang potensi

untuk mencapai hasul yang optimal.

konflik,

upaya

Cara ini efektif pada situasi yang

persepsi

mereka

tidak

yang

menjelang Pemilukada Kota Blitar. Melalui

terbatas, atau besarnya biaya jika

pemetaan persepsi soal potensi konflik, serta

konflik berlarut.

berkaitan dengan hambatan-hambatan yang

mencerminkan

ada

style:

gaya

pihak-pihak

tekanan,

waktu

mengelola tentang

konflik, kondisi

dan

politik

dirasakan oleh aktor atau institusi terkait Dalam artikel ini, upaya keempat, yakni avoiding style, yang akan diulas karena

Pemilukada kota Blitar. Secara

sederhana,

pemetaan

menjadi pilihan mengelola konflik oleh aktor

perspektif para stakeholder terkait potensi dan

dan institusi terkait Pemilukada Kota Blitar.

upaya mengelola konflik pemilukada di Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perspektif Stakeholder tentang Manajemen dan Potensi Konflik Pemilukada di Kota Blitar Aktor/ Perspektif tentang Hambatan dalam Upaya yang Dapat Dilakukan Institusi Potensi Konflik Manajemen Konflik dalam Mengelola Konflik KPUD Terdapat Potensi Dalam undang-undang Pengelolaan konflik dapat konflik di tiap tahapan dan PKPU, diinisiasi oleh pemerintah dan kewenangan KPU partai politik atau DPRD. Bukan Kab/Kota terbatas oleh penyelenggara pemilukada urusan administratif, (KPUD/Panwaslu). sehingga KPUD tidak punya ruang dalam pencegahan/manageme n konflik. Panwaslu Terdapat Potensi Aturan tentang 1. Mengoptimalkan konflik di tiap tahapan wewenang dan tugas improvisasi divisi Panwaslu dinilai masih pencegahan dan hubungan belum komperehensif. antar lembaga yang ada Banyak kebutuhan pada Panwaslu untuk bertindak tidak 2. Revitaisasi peran mempunyai payung Penegakan Hukum hokum Terpadu (Gakkumdu) dalam pencegahan konflik. 3. Terjalinnya kerjasama antar lembaga pemerintah, apparat keamanan, partai politik dan Panwaslu (desk-Pemilukada)

151


Pemerintah (Bakesbangpo l-linmas)

Potensi konflik rendah. Pemilukada akan berlangsung aman dan kondusif.

Partai Politik pendukung incumbent

1.

Partai Politik (di luar koalisi pendukung incumbent)

LSM

Potensi konflik di akar rumput rendah, karena tidak ada polarisasi tegas antara pendukung calon walikota. 2. Ada potensi penundaan Pemilukada dengan cara ‘menggugurkan’ pasangan calon walikota dari jalur perseorangan/inde penden. Terdapat banyak potensi konflik 1. Banyaknya pelanggaran dalam pemilu yang diselesaikan dengan cara pembiaran 2. Kontestasi yang terbatas, yang didominasi oleh sebagian kecil elit dan partai politik 3. Politik yang makin transaksional di akar rumput (dalam pemilihan maupun saat pengumpulan dukungan calon perseorangan) Terdapat banyak konflik, dalam pertimbangan kondisi politik nasional yang dianggap pragmatis dan transaksional.

Tidak ada hambatan dalam manajemen konflik menjelang Pemilukada Kota Blitar 2015 Tidak ada hambatan dalam manajemen konflik menjelang Pemilukada Kota Blitar 2015

Tetap dibentuk ruang komunikasi antara stakeholder terkait pemilu atau Pemilukada

1.

Adanya aturan yang membelenggu kontestasi yang terbuka Adanya celah dalam aturan yang menjadikan banyak aktor berani untuk melakukan pelanggaran dalam pemilu

Mendorong pemerintah dalam menginisasi kegiatan yang meminimalisir konflik

Melihat banyak kelemahan baik pada institusi penyelengara, pemerintah dan keamanan dalam mengelola konflik

Mendorong stakeholder terkait untuk menciptakan kondisi politik yang kondusif, minim konflik, termasuk di antaranya soal politik transaksional, seperti politik uang

2.

Mendorong pemerintah dalam menginisasi kegiatan yang meminimalisir konflik

Diolah dar hasil FGD bersama stakeholder terkait Pemilukada Kota Blitar 2015.

152


Penyelenggara pemilu, yakni KPUD dan

Panwaslu

Kota

Blitar

dalam

hal

ruang

gerak

dirasakan

oleh

menyadari

Panwaslu dengan dikeluarkanya Peraturan

sepenuhnya dan bahkan khawatir, jika terjadi

Bawaslu No 7 Tahun 2015 yang menambah

persoalan terkait penyelenggaraan pemilu,

dan mengatur adanya divisi pencegahan dan

maka yang menjadi sasaran utama kesalahan

hubungan antar lembaga pada organisasi

adalah penyelenggara pemilu. Dalam konteks

Panwaslu.104

pra-pemilu, baik KPUD dan Panwaslu masih menyadari

bahwa

Pemilukada

tiap

mempunyai

tahapan potensi

dalam konflik.

Persepsi soal potensi konflik pilada oleh pemerintah Kota Blitar, justru berbeda dengan

persepsi

penyelenggara

pemilu.

Bahkan persoalan pada satu tahapan, akan

Persepsi bahwa penyelenggaraan Pemilukada

turut

selanjutnya.

di Kota Blitar akan berlangsung aman dan

Potensi konflik pada aspek yang mendasar,

tanpa konflik, lebih banyak diungkapan oleh

misalnya, persoalan Daftar Pemilih Tetap

pemerintah Kota Blitar (dalam hal ini, yang

(DPT), dapat menjadi alat mendelegitimasi

saat

proses penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya

Bakesbangpollinmas). Persepi tersebut, selain

pada pelaksanaan pemungutan suara, tetapi

karena kontestasi dalam pemilukada Kota

juga pada penetapan pemenang Pemilukada.

Blitar tidak terlalu kompetitif, pemerintah

mengganggu

tahapan

itu

terlibat

dalam

FGD

adalah

Potensi konflik yang menurut KPUD

mengklaim Kota Blitar selama ini, baik secara

dan Panwaslu penting untuk dicermati adalah

sosial dan kultur, dirasa aman dan minim

pada penerimaan hasil pemilu. Tetapi dalam

konflik dalam penyelenggaraan pemilu apa

konteks pemilukada Kota Blitar, hasil pemilu

pun.

bukan

menjadi

masalah

Semua

Persepsi terhadap potensi konflik

stakeholder menyadari kandidat mana yang

yang lebih beragam justru disampaikan oleh

akan menjadi pemenang – seperti yang sudah

partai politik. Meski sebagian partai politik

dijelaskan

juga

pada

utama.

bagian

pendahuluan

sebelumnya.

menyadari

kandidat

mana

yang

mempunyai peluang menang paling besar –

Meski menyadari terdapat potensi di

bahkan sebagian di antara parpol di Kota

tiap tahapan pemilu, KPUD dan Panwaslu

Blitar

merasa bahwa ruang gerak mereka juga

Pemilukada Kota Blitar sudah dapat diketahui

terbatas karena mereka juga merupakan

sebelum pelaksanaan Pemilukada dimulai –

lembaga birokratis yang harus patuh terhadap

tetapi mereka menyadari bahwa terdapat

prosedur dan aturan. Hal ini yang menjadi hambatan mengambil

KPUD

dan

langkah

Panwaslu lebih

luas

dalam untuk

mengelola konflik. Salah satu perkembangan

mengungkapkan

bahwa

pemenang

104

Meski demikian, bagaimana pelaksanaan peran pada divisi pencegahan dan hubungan antar lemabaga pada Pemilukada Kota Blitar Desember 2015 lalu, belum dipahami dan diterapkan secara teknis dan spesifik, mengingat aturan bawaslu No. 7 Tahun 2015 merupakan aturan baru.

153


beberapa hal yang dapat menjadi potensi

pemerintahan

atau

konflik Pemilukada di Kota Blitar. Pandangan

penyelenggara

pemilu.

tersebut, tidak lepas karena partai politik

kecenderungan ini dianggap “lumrah” oleh

merupakan institusi yang di dalamnya berisi

partai

aktor-aktor yang terlibat langsung dengan

kelompok yang berkuasa berupaya untuk

politik di Kota Blitar dalam jangka waktu

menguasai seluruh instrument kekuasaan,

yang relatif lebih panjang, dibandingkan

termasuk pada aspek pemilu.

politik,

birokrasi, Meski

karena

serta

demikian,

kecenderungan

dengan aktor yang ada di KPUD, Panwaslu,

Persoalan yang sebenarnya menjadi

bakesbangpol dan kepolisian. Karena itu,

sorotan utama, terutama oleh partai politik di

sebagian pandangan mereka di satu sisi

Kota Blitar yang tidak sepenuhnya terlibat

merefleksikan kesadaran, pehamanan dan

dalam kontestasi Pemilukada Desember 2015,

pengalaman pemilu di masa lalu di Kota

adalah

Blitar, serta kemugkinan-kemungkinan yang

membuka peluang partisipasi dan kompetisi

terjadi pada pemilu mendatang.

yang lebih luas. Adanya aturan yang dirasa

soal

struktur

aturan

yang

tidak

Partai politik menilai, di beberapa

membelenggu oleh partai kecil di daerah,

momen pemilu di Kota Blitar, terdapat

karena kader dari partai mereka dipaksa

persoalan

penyelenggaraan

berkoalisi dengan kader dari partai lain. Selain

Pemilukada, tetapi partai politik melihat

itu, dalam konteks pemilukada Kota Blitar,

persoalan

dengan

struktur aturan yang mensyaratkan syarat

Persoalan

minimal, menjadi refleksi pandangan kritis

pembiaran tersebut terjadi karena model

partai politik terkait kondisi pemilukada di

politik yang lebih mengarah pada politik

Kota Blitar yang didominasi oleh partai dan

transaksional.

kandidat tertentu.

dalam tersebut

mekanisme

ditangani

“pembiaran”.

Beberapa

persoalan

tidak

dilakukan melalui jalur hukum, atau, beberapa pelanggaran

memang

sudah

dikalkulasi

implikasi hukum pada pelanggaran tersebut.

PEMBIARAN PADA POTENSI KONFLIK: SEBUAH PILIHAN RASIONAL

Fenomena ini, yang menurut partai politik

Konflik adalah hal yang inheren di

menjadi salah satu sebab pelanggaran dalam

dalam pemilukada, mengingat pemilukada

pemilu dilakukan melalui model pembiaran.

adalah

Partai penegakan

politik aturan

juga

mengeluhkan

dan

netralitas

ajang

kontestasi

politik

yang

melibatkan banyak anasir kepentingan di masyarakat.

Dengan

demikian,

alih-alih

penyelenggara pemilu. Partai politik melihat

menghindari konflik, yang terpenting adalah

terdapat kecenderungan pada kandidat dan

bagaimana

partai

dalam

penyelenggara Pemilukada agar memiliki

mengintervensi

kapasitas mumpuni ketika berhadapan dengan

politik

pemerintahan

154

yang untuk

dominan

menyiapkan

segenap


konflik, baik yang latent maupun ketika sudah

penyelenggara

bertransformasi faktual.

inisiator

pemecah

masalah

yang

Dalam

pemilukada,

penyelenggara

enggan

potensi

timbul

menjadi

masalah

dalam

dan

tahapan

dalam

menghadapi

mengapa

keterlibatan

Hal diatas juga diakui oleh Ketua

Kepolisian dan Pemerintah Daerah mutlak

Panwaslu Kota Blitar, diantaranya dalam

diperlukan. Mengingat, pertama, KPUD dan

kasus daftar pemilih perseorangan (DPS).

Panwaslu adalah dua badan ad hoc yang masa

Salah satu kasus adalah terkait beberapa

jabatannya

sehingga

pemilih purnawirawan TNI dan Polisi. Secara

keterlibatan dan pengalaman mereka dalam

normatif, semestinya Panwaslu menjadi pihak

situasi konfliktual pemilukada sebelumnya

yang mendorong para purnawirawan ini

relatif

penyelenggara

dipastikan namanya ada dalam DPS, melalui

pemilukada tidak dilengkapi dengan tupoksi

mekanisme rekomendasi. Tetapi panwaslu

yang berkaitan dengan deteksi potensi konflik,

lebih

pun ihwal otoritas pengelolaan konflik tidak

menurutnya proses perbaikan DPS masih

diatur dalam UU nomor 15/2011 tentang

cukup panjang dan masih banyak cara

Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan

kalaupun hingga finalisasi DPS nama-nama

demikian

purnawirawan tersebut belum masuk.

konflik,

diuji

sensitivitas

pemilu

itulah

sangat

minimal.

berbatas,

Kedua,

sensitivitas

serta

keterampilan

pemilukada.

memilih

wait

and

see,

karena

menggali informasi mencegah konflik, tidak

Institusi-institusi terkait pemilukada –

dimiliki penyelenggara Pemilu. Hal inilah

baik kontestastan dan penyelenggara – sudah

yang mengharuskan penyelenggara pemilu –

menerka,

dalam hal pengelolaan konflik - tidak bisa

bagaimana dan sejauh apa pelanggaran,

lepas dari peran kepolisian dan pemerintah

kecurangan atau cacat dalam prosedur tidak

daerah.

bertentangan dengan aspek hukum. Terdapat

berhitung

dan

memprediksi

Sebagian partai politik kecil di Kota

kesamaan cara berpikir antara penyelenggara

Blitar (yang oposisi dengan partai dominan)

pemilukada dengan partai dominan yang

melihat penyelenggara pemilu dan pemerintah

berpeluang besar memenangkan pemilukada,

daerah lebih nampak sebagai bagian dari aktor

yakni potensi konflik yang ada sebaiknya

yang melakukan pembiaran terhadap potensi

diabaikan saja, karena lambat laun akan

konflik daripada pihak yang semestinya

selesai dengan sendirinya. Namun demikian,

menjadi mediator. Parpol-parpol kecil (selain

di balik pengabaian konflik oleh partai

parpol

dominan,

adanya

pendukung

petahana)

indikasi

menengarai

ketidaknetralan

tersembunyi

sebenarnya yakni

ada

memudahkan

skenario agenda

penyelenggara pemilu, bukan soal adanya

proses pemilu dan pemenangan kandidat

dugaan

tertentu.

transaksional,

melainkan

155


Alasannya, semakin sedikit potensi

Strategi pembiaran konflik seperti

konflik yang masuk ke ranah penanganan

yang terjadi dalam pemilukada Kota Blitar,

KPUD/Panwaslu (misalnya; kasus DPT dan

sebenarnya bukan langkah dalam managemen

sengketa pencalonan walikota) maka potensi

konflik yang ideal. Bahwa kemudian model

gugatan yang masuk ke PTUN, sengketa

pembiaran ini menjadikan potensi konflik

proses di Bawaslu ataupun sengketa hasil di

reda dengan sendirinya, bukanlah sebuah

MK akan bisa diminimalisir. Jika sengketa

langkah

maju.

semacam

masalah,

pembiaran

itu

muncul,

penyelenggara

Alih-alih ini

menyelesaikan sejatinya

akan

Pemilukada (KPUD/Panwaslu) harus bekerja

menimbulkan masalah besar jika kekuatan

lebih ekstra; melakukan investigasi, membuat

politik antara penantang dengan petahana

klarifikasi, menyusun laporan dan keterangan

relatif setara. Dinamika konfliktual yang

tertulis, dan tindakan lain sebagai konsekuensi

berujung situasi ‘damai’ ini lebih disebabkan

hukum posisi mereka sebagai pihak teradu

oleh faktor lain di luar kendali penyelenggara

atau pihak terkait. Di sinilah titik temu

Pemilu, Pemerintah Daerah dan kepolisian.

simbiosis antara penyelenggara pemilukada

Diantaranya, (1) paragmatisme para aktor

dengan partai dominan dimungkinkan, sama-

politik di luar kubu petahana, sehingga

sama diuntungkan jika proses pemilukada

mendiamkan kecurangan-kecurangan politik

berjalan lancar. Kesamaan cara berpikir

adalah

demikian

lahirnya

rendahnya soliditas di antara partai politik di

konsensus dari para pihak yang punya

luar koalisi – yang dibangun PDIP Kota

berbagai kepentingan. Konsensus tersebut

Blitar,

bisa saja terwujud dengan atau tanpa proses

incumbent tidak mendapatkan perlawanan

yang transaksional.

yang berarti, (3) lemahnya posisi NGO

yang

memungkinkan

hal

yang

sehingga

dianggap

manuver

lumrah,

(2)

pencalonan

Di samping itu, dengan berlindung di

pemantau pemilu, sehingga laporan-laporan

balik kekosongan norma hukum, Panwaslu

perihal kecurangan pencalonan kepala daerah

bisa berada di zona nyaman tanpa harus

hanya menjadi dokumen internal lembaga,

mengambil

tidak berujung gugatan ke Panwaslu/KPUD.

tanggungjawab

pencegahan/

penyelesaian konflik. Posisi ini bagi mereka

Dari perspektif peserta pemilukada,

menjadi alasan, bahwa kesan ketidaknetralan

pembiaran

penyelenggara pemilu dalam kasus-kasus

penyelenggara pemilukada akan mendorong

yang

karena

aktor politik yang dominan memiliki skenario

penyelenggara pemilu berpihak, melainkan

sendiri dalam penyelesaian potensi konflik.

ketiadaan

konflik

Sehingga dinamika kepemiluan akan terpisah

membuat pilihan membiarkan konflik itu

menjadi dua aspek, yakni: pertama, aspek

menjadi pilihan yang benar dan taat asas.

normatif Pemilukada, yakni penyelenggaraan

156

berpotensi otoritas

konflik

bukan

menyelesaikan

konflik

yang

dilakukan

oleh


teknis tahapan Pemilukada mulai dari (1)

Skema

pemutakhiran DPT, (2) pendaftaran dan

kecenderungan

penetapan calon kepala daerah, (3) masa

managemen konflik yang dipilih oleh institusi

kampanye dan masa tenang, (4) distribusi

terkait

logistik,

dan

masing-masing insititusi akan diuntungkan

rekapitulasi hasil pemungutan, serta (6)

jika ujung konfliknya adalah jalan damai,

penetapan calon terpilih.

maka tiap istitusi cenderung memilih untuk

setiap

(5)

pemungutan

suara

tersebut pilihan

pemilukada

sikap

kota

dan

Blitar.

Karena

tidak

tahapan

terhadap yang institusi atau aktor lain. Relasi

tercakup

dalam

yang

tidak

tindakan

arah

Kedua, adalah penyelesaian konflik di pemilukada,

mengambil

menggambarkan

konfrontatif

kerangka

normatif

pemilukada,

sehingga

Contoh yang merefleksikan pilihan

masing-masing pihak mencari jalan keluar

pada sikap pembiaran misalnya, adalah pada

sendiri-sendiri.

kasus

penyelenggaraan

politik

dominan

Pada akhirnya kelompok yang

pencalonan

kandidat.

Berdasarkan

akan

penuturan beberapa pihak dalam wawancara,

menginisiasi skenario pengelolaan potensi

pengumpulan dukungan (berupa Kartu Tanda

konflik,

Penduduk/KTP) dari penduduk Kota Blitar

untuk

(parpol)

utilitarian sangat kental dalam kasus ini.

mendukung

lancarnya

pemenangan dalam pemilukada. Jika

digambarkan

dalam

bagi sebuah

pencalonan

muncul

dari

pasangan

kekhawatiran bagi

perseorangan, dan

kandidat

langkah

bagan, yang menunjukkan bagaimana relasi

antisipatif

petahana

antara masing-masing aktor dengan potensi

(Samanhudi) seandainya gagal mendapatkan

konflik yang ada dalam Pemilukada Kota

rekomendasi dan diusung oleh PDI-P.

Blitar, akan tampak pola seperti di bawah ini:

Gambar. 1 Pilihan Institusi dalam Managemen Konflik Pemilukada Kota Blitar

157


Hal ini tak lepas dari cerita di lapangan,

tandatangan yang terindikasi palsu). Demikian

bahwa penilaian DPP PDI-P yang menilai

halnya dengan Panwaslu, yang mempunyai

prestasi

Samanhudi

tugas dan kewenangan melakukan verifikasi

(2009-2014) tidak sebaik rezim sebelumnya

faktual keabsahan dukungan, yang – jika

(Djarot

terbukti tidak sah – bisa berdampak pada

pemerintahan Syaiful

rezim

Hidayat

2004-2009).

Kekhawatiran ini pada akhirnya tidak terbukti

perbaikan

dengan

rekomendasi

Namun rupanya, baik LSM pemantau Pemilu,

pencalonan (kembali) Samanhudi oleh DPP

Parpol oposisi maupun Panwaslu Kota Blitar

PDI-P.

memilih

keluarnya

surat

Langkah

pengumpulan

KTP

sebelumnya, menjadi skenario cadangan yang digunakan pasangan

untuk calon

mengantisipasi Walikota,

yang

untuk

membiarkan

pencalonan.

pencalonan

satu dapat

Kota Blitar hingga tahun 2017.

EWUH-PAKEWUH DAN PEMBIARAN Tindakan pembiaran pada potensi konfllik oleh institusi terkait Pemilukada Kota

Langkah pengumpulan KTP tersebut digunakan

pembatalan

pasangan independen berjalan mulus.

menyebabkan penundaan jadwal pemilukada

akhirnya

atau

untuk

Blitar menurut penulis bukan semata sikap

membuat

konsensus kolektif yang tiba-tiba muncul.

“calon/kandidat boneka’ sebagai penantang

Sikap tersebut berbasis pada pertimbangan

petahana dalam pemilukada Kota Blitar 2015.

untung rugi jika Pemilukada berjalan lancer,

Calon boneka ini didaftarkan ke KPUD

tanpa

dengan menggunakan dukungan KTP yang

ekuilibrium pada kontestasi. Bagan di atas

telah dikumpulkan sebelumnya oleh petahana.

mencoba menjelaskan hal tersebut secara

Dengan strategi ini, meskipun parpol lain

umum dimana, masing-masing institusi sadar,

tidak mengajukan calon walikota, pemilukada

jika

Kota Blitar tetap bisa digelar pada 9

pemilukada berlangsung, dapat memunculkan

Desember 2015 karena telah memenuhi

konsekuensi politik, sosial dan psikologis

kaidah hukum dengan menyertakan dua

yang menimpa mereka, baik secara individual

pasangan calon walikota.

maupun kelembagaan, misalnya disintegrasi

Jika partai lain di Kota Blitar –

sengketa

terjadi

dan

konflik

menemukan

(sengketa)

titik

selama

atau polarisasi dalam masyarakat, selama

terutama partai oposisi – bersikap kritis, ada

proses

kemungkinan

ketika kontestasi politik tersebut telah usai.

keabsahan

partai

calon

oposisi

menggugat

independen/perseorangan

pemilukada Bagan

di

berlangsung atas

linear

maupun dengan

yang diduga kuat sebagai calon ‘boneka’ dari

pendekatan institusionalisme pilihan rasional,

pasangan petahana. Misalnya,

yang

daftar

dukungan

kelengkapan

158

yang

administratif,

keungkinan

janggal materai,

melihat

sosok

manusia

sebagai

(tanpa

representasi institusi maupun kelompok sosial

atau

tertentu. Sehingga setiap tindakan mereka


harus dipandang sebagai tindakan rasional

berbeda dan konfrontatif dengan pihak lain

sebagai pemenuhan dorongan kepentingan

yang berbeda kepentingan dan pilihan politik.

dan

Sikap

memaksimalkan

institusi/kelompok

sosial

keuntungan yang

menaungi

ini

mendorong

sekelompok

orang

seseorang

memilih

diam

atau dan

mereka. Selain perihal ekonomi, keuntungan

membiarkan penyimpangan yang dilakukan

yang

ini

pihak lain, sepanjang masih dalam batas

menyangkut pula minimalisasi reaksi negative

toleransi, karena konfrontasi adalah pilihan

dari actor lain di luar institusi/kelompok

terakhir yang sebisa mungkin dihindari.

dimaksud

dalam

pengertian

individu bersangkutan.

Norma di atas, dalam pengamatan

Dalam kasus pemilukada Kota Bllitar,

penulis, beberapa kali dalam dialog intensif

prosedur pencalonan walikota dari jalur

yang terjadi selama proses FGD Pemilukada

perseorangan memiliki masalah tersendiri.

Kota Blitar. Meski setiap actor atau institusi

Tetapi, membiarkan persoalan di dalam

mampu

prosedur tersebut adalah pilihan rasional yang

potensi persoalan dari masing-masing tahapan

pada akhirnya dipilih – dan diterima – semua

Pemilukada – baik karena tindakan secara

pihak demi terhindar dari disintegrasi sosial.

sadar atau tidak sadar, misal karena kinerja

Stabilitas soasial dinilai lebih mahal jika

pihak lain yang tidak optimal, tetapi sikap

dibandingkan

yang dipilih adalah pembiaran. Sebagian

dengan

pengungkapan

mengidentifikasi

kelemahan

dan

penyimpangan selama proses pengumpulan

parpol oposisi yang hadir dalam

dukungan pasangan calon walikota dari jalur

menyebut terdapat upaya ‘main mata’ antara

perseorangan, yang berpotensi menimbulkan

petahana dengan pasangan calon walikota

konflik.

Dalam

institusionalisme

lain, dan indikasi upaya transaksional oleh

pilihan

rasional,

dan

kelompok

petahana ketika pengumpulan dukungan calon

melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks

perseorangan, yang diikuti pembiaran oleh

yang dibatasi secara kolektif, pembatasan-

KPUD dan Panwaslu. Pada akhirnya, pilihan

pembatasan tersebut terdiri dari institusi-

sikap mendiamkan, membiarkan dan ewuh

institusi, yaitu pola norma dan pola peran

pakewuh yang justru dipilih oleh parpol

yang telah berkembang dalam kehidupan

oposisi. Tujuannya adalah terciptanya titik

sosial

ekuilibrium dalam kehidupan sosial yang

dan

analisis aktor

perilaku

dari

mereka

yang

memengang peran itu. Dalam konteks pola norma yang

FGD

lebih besar, yakni situasi yang harmonis dan minim konflik.

membatasi institusi terkait pemilukada Kota Blitar adalah nilai dan norma ewuh pakewuh.

KESIMPULAN

Ewuh pakewuh dapat dipahami sebagai sikap

Dari beberapa uraian di atas, terdapat

tidak enak hati jika harus mengambil sikap

beberapa poin yang menjadi kesimpulan,

159


pertama, kontestasi politik dalam Pemilukada

manajemen

di Kota Blitar tahun 2015 bukan tanpa

membutuhkan desain kelembagaan yang di

persoalan. Ada beberapa potensi konflik di

antaranya berisi standar operasional dan

tiap tahapan Pemilukada, baik pada persiapan

interaksi

(terkait Daftar Pemilih Tetap, pendaftaran

kebutuhan terhadap manajemen konflik dalam

kanddiat,

logistik),

pemilu/Pemilukada, dibutuhkan karena aktor-

penyelenggaraan dan pasca pemilu. Hal

aktor pada institusi penyelenggara pemilu

tersebut dirasakan oleh penyelenggara pemilu

(pemerintahan dan keamanan) dapat berganti-

karena

ganti.

penyiapan

institusi

tanggungjawab Pemilukada

yang

dalam

Kota

mempunyai

penyelenggaraaan

Blitar.

dalam

kelembagaan.

pemilu,

Disamping

itu,

Ketiga, model manajemen konflik

situasi

pada Pemilukada di Kota Blitar lebih tepat

Pemilukada di Kota Blitar yang didominasi

disebut sebagai ‘model pembiaran’ oleh

oleh sebagian kecil elit dan partai politik

penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah

pemenang

dan

Pemilu

Tetapi,

konflik

2014,

memunculkan

pihak

kepolisian.

Pembiaran

ini

persepsi bahwa Pemilukada di Kota Blitar

berlindung di bawah dalih; di satu sisi,

minim

terdapat

Pemerintah Daerah dan Kepolisian tidak

“konsensus” bersama di antara aktor politik.

memiliki kewenangan intervensi atas proses

Selain

pemenang

Pemilukada, sementara di sisi lain KPUD dan

Pemilukada sudah dapat diketahui bahkan

Panwaslu merasa tidak mendapatkan amanat

sebelum pemungutan suara dilakukan. Pada

dari Undang-undang untuk mengemban peran

akhirnya, meski terdapat pemungutan suara,

sebagai mediator/inisiator pengelola konflik.

tetapi kontestasi yang terjadi adalah kontestasi

Model pembiaran ini semakin meneguhkan

semu.

kesimpulan bahwa telah ada ‘konsensus’

konflik itu,

karena

persepsi

sudah bahwa

Kedua, persepsi soal konflik disadari

antara

actor-aktor

politik

yang

sedang

oleh banyak stakeholder terkait Pemilukada di

berkuasa. Sehingga yang terjadi adalah, partai

Kota Blitar, terutama oleh penyelenggara

politik dan elit berkuasa menjadi actor

pemilu dan partai politik. Tetapi persepsi yang

dominan pengendali konflik, dengan tujuan

terkonstruksi di antara para aktor adalah

memuluskan

bahwa potensi konflik dalam Pemilukada

mereka dalam Pemilukada Kota Blitar.

Kota

Blitar

2015

sangat

kecil.

strategi

pemenangan

calon

Untuk

kebutuhan jangka panjang, hal ini menjadikan

DAFTAR PUSTAKA

kota Blitar tidak mempunyai mekanisme

Antaranews.com. 2015. Petahana Samanhudi-

manajemen konflik yang baik, belum ada

Santoso Menangi Pilkada Kota Blitar.

early

konflik

Diakses di http://www.antaranews.

Pemilukada. Padahal, kebutuhan terhadap

com/berita/535443/petahana-samanhu

160

warning

system

tentang


di-santoso-menangi-Pemilukada-kotablitar pada 27 Desember 2015.

Konflik Pilkada, Kompas tanggal 10

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Blake,

R.

and

Utama . J.

1964.

The

Managerial Grid 3: The Key to Leadership Exellence. Houston, TX: Gulf Publishing Co.

Peters, B. Guy. 1999. Institutional Theory in Sciene:

The

‘New

Institutionalism’. London and New York: Pinter. Pruit, G.Dean dan Rubin Z. Jeffrey. 2004. Teori Konflik Sosial. Yogyakarta:

Cai, Deborah A. and Edward L. Fink, 2002. ”Conflict Style Differences Between and

Collectivists”

Communication Monographs, Vol. 69, No. 1, March 2002, pp 67–87 Copyright

Me 2005i. Political

Mouton,

Individualists

Haris, Syamsuddin, 2005, Mengelola Potensi

2002,

Pustaka Pelajar Somekh,

Bridget

and

Chaty

Lewin

(Ed.), Theory and Methods in Social Research. London: Sage. Suprapto.

2013.

“Revitalisasi

Nilai-Nilai

National

Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi

Communication Association. Diakses

Konflik”. Jurnal Walisongo. Vol 21,

di

No 1

www.galileoco.com/literature/Cai

Fink2002.pdf

pada

17

Desember

2015.

Tempo.co. 2015. Pemilukada Sepi, Dua Calon Wali Kota Blitar Menolak

Clarke, Barry Paul and John Foweraker. 2005.

Kampanye. Diakses di http://nasional.

Encyclopedia of Democratic Though.

tempo.co/read/news/2015/09/02/0586

London and New York: Routledge.

97350/Pemilukada-sepi-dua-calon-wa

Fisher, Simon., et.al, 2000. Mengelola Konflik Ketrampilan

dan

Strategi

Untuk

Bertindak, terj. S.N. Karikasari dkk., Jakarta:

The

British

Council

Responding to Conflict. 1996. “Political Science and the Three New Institutionalisms”, paper di

pada 1 November 2015 Thomas, K. W. 1976.” Conflict and conflict management”. dalam M. D. Dunnette (Ed.), Handbook in industrial and

Hall, Peter A. dan Rosemary C. R. Taylor.

dipresentasikan

li-kota-di-blitar-menolak-kampanye

the

organizational psychology. Chicago: Rand McNally. Urbaningrum, Anas. 1999. Ranjau-ranjau

MPIFG

Reformasi; Potret Konflik Politik

Advisory Board Meeting’s Public

Pasca Kejatuhan Soeharto, Jakarta:

Lecture, 9 Mei 1996.

PT Raja Grafindo Persada. Wallensteen,

Peter.

2002. Understanding

Conflict Resolution War, Peace and

161


The Global System. London: Sage Publishing Wiradi

G.

2000.

Reforma

Agraria:

Perjalanan yang Belum Berakhir. Yogyakarta: Insist Press.

162

Indonesian Political Science Review

Recommend Documents