Indonesian Political Science Review

Politik Indonesia 1 (1) (2016) 1-14

Politik Indonesia Indonesian Political Science Review http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI

DEMOKRASI MENUNDUKKAN ANARKI Andi Ali Said Akbar1 1

Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

Info Artikel Sejarah Artikel: Diterima 20 Oktober 2015 Disetujui 15 Desember 2015 Dipublikasikan 15 Januari 2016

Keywords:

Democracy, Anarkhi, Government Effectivity

Abstrak Kebebasan dan persaingan politik dalam demokrasi Indonesia rentan terhadap praktik politik antagonis.Terlihat dari maraknya tindak kekerasan sebagai metode perjuangan sejumlah Ormas baik beridentitas agama maupun politik. Pemicu bisa bersumber dari respon reaksioner atas ketidakmampuan menerima konsekuensi hidup berdemokrasi terutama dalam konteks penerapan etika tolerandanpluralis. Naiknya pamor kelompok minoritas di panggung politik, kebijakan yang tidak ramah kepada mayoritas dan toleransi kepada kelompok agama/kepercayaan lain adalah daftar isu yang rentan tindak kekerasan. Selainitu, Masalah juga bersumber dari ketidakefektifan Negara menegakkan hukum dan ketertiban. Dalam hal ini, rakyat menggunakan logika kekuasaannya sendiri untuk mensubtitusi kegagalan Negara. Sayangnya, Negara terkesan melakukan pembiaran pada berbagai penyakit demoralisasi masyarakat. Obat yang dinilai mujarab mengatur ormas adalah pemerintah menerbitkan UU Ormas. Namun Negara juga mengalami dilema yang tidak remeh. Penggiat masyarakat sipil mewaspadai Negara agar tidak terlalu dalam mengintervensi ruang public sipil. Oleh karena itu, Negara dan masyarakat harus menghormati konstitusi dan mentradisikan nilai demokrasi di internal Ormas. Kemudian etika itu dijadikan landasan menyikapi berbagai masalah social. Begitu pula Negara harus efektif menegakkan hukum dan ketertiban dalam hidupberdemokrasi. Dengan demikian, kehadiran UU Ormas dapat dipahami bersama sebatas efektifitas instrumental menciptakan perdamaian dalam Negara semata.

DEMOCRACY SUBDUES ANARCHY Abstract Freedom and political competition in the Indonesian democracy are vulnerable to the practices of antagonistic politics. It can be seen from the growing of violence acts as the struggle method of some mass organizations, whether those with the religious identity or those with the political identity. The triggering point can be from the reactionary response on the incapability of accepting the consequence of living for democracy prior to the context of implementing the tolerant and pluralist ethics.The rise of minority group reputation in the political arena, the policies that are not in favor of the majorityand the tolerance towards the other religious/belief groups are included in the list of issues which are vulnerable to the violence acts. In addition, the problem can also come from the ineffectiveness of the state in establishing the law and tranquility. In this case, the people use their own logic of power to substitute the failure of the state. Unfortunately, the state seems to ignore various diseases of social demoralization. The efficacious cure to organize social organizations is that the government shall release the mass organization law. However, the state undergoes the uneasy dilemma. The activists of civil society keep on guard against the state in order not to deeply intervene the civil public space. Therefore, the state and the society have to respect the constitution and make the democratic value as a tradition in the intern of mass organization. Then, the ethics is made as the basic for anticipating various social problems. Besides, the state has to be effective in establishing the law and tranquility in the living of democracy. So, the existence of the mass organization law can be understood together as long as the instrumental effectivity creates peace in the state. © 2016 Universitas Negeri Semarang 

Alamat korespondensi: Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No.708 Grendeng Purwokerto, Jawa Tengah 53122 Indonesia Email: [email protected] cc: [email protected]

ISSN 2477 – 8060

Andi Ali Said Akbar/ Demokrasi Menundukkan Anarki

kedaerahan. Rangkaian perisitiwa tindakan

Pendahuluan Pluralitas mengakar

di

terciderai

kekerasan

toleransi

Indonesia

demokrasi yang kembali

dan

didukung

yang

kekerasan dan penganiayaan kerap digunakan

oleh

oleh ormas-ormas ini dalam memperjuangkan

semakin terkonsolidasi oleh

akhir-akhir

maraknya ini.

aksi

Fenomena

ideologi

dan

kepentinganya.

Rekaman

peristiwa tindak kekerasan dan vandalism ormas

sudah

mulai

menguat,

Bambang

radikalisme sejatinya bisa kita sebut sebagai

Hendarso Danuri menjelaskan terdapat 107

pelajaran pahit awal reformasi 1998 dimana

kasus tindak kekerasan ormas yang dilakukan

masyarakat kita banyak mengalami kekerasan

sejak tahun 2007 hingga 2010. Tahun 2011

etnik dan komunal. Daftar konflik dan

terdapat 20 kasus tindak kekerasan ormas.

kekerasan membentang mulai dari Konflik

Memasuki tahun 2012, kasus kekerasan belum

Ambon, Poso, Papua, Pontianak, Sampit,

menunjukkan tanda akan berakhir.1 Masih

Situbondo dan lain-lain. Terjadi gesekan yang

terdapat beberapa kasus tindak kekerasan

penyebabnya dialamatkan kepada perbedaan

penting FPI salah satu ormas yang cukup

agama dan suku. Walaupun tidak sedikit

dikenal sebagai pelaku tindakan ini. terdapat

analisis mencoba membedah lebih dalam

pula ormas kepemudaan dan sayap partai yang

bahwa konflik kekerasan tersebut akibat

terlibat tindakan anarkhis.

ketinpangan ekonomi dan dominasi sosial

Sesungguhnya kehadiran partisipasi

politik yang selama ini mereka alami.

banyak ormas adalah keniscayaan demokrasi.

Berlanjut ke rangkaian aksi terorisme yang

Indonesia yang memiliki tingkat pembilahan

berpusat di daerah wisata Bali, bekas daerah

social yang sanggat tinggi tentu menjadi

konflik, dan Ibukota Jakarta. Bahkan beberapa

sumber tumbuh suburnya berbagai kelompok

aksi perampokan besar memiliki hubungan

perjuangan. Pembilahan social meliputi etnis,

dengan aksi lanjutan dari organisasi teroris.

ideology, agama, status, profesi, pendidikan

Menjelang

dan

pemilu

demokratis

keempat

kedaerahan.

Entitas

yang

telah

mewabah lagi modus kekerasan baru bertajuk

membuktikan dirinya tidak sekedar ikatan

perbedaan ideologi, vandalisme, kelompok

simbolik saja. Embrio perjuangan ideology

anarkhis. Muncul berbagai tindakan kekerasan

yang turut membentuk Negara diantaranya

ormas,

kelompok Islam, nasionalis dan sosialis.

premanis,

konflik

suksesi

dan

maraknya vandalisme warga berupa tawuran

Kemudian

kedaerahan

telah

turut

pula

sekolah, antar desa, ormas agama dan

berkontribusi dalam memerdekakan Negara

kelompok, kenakalan remaja dan sebagainnya.

Indonesia.Dengan jumlah yang begitu banyak

Diantara yang signifikan mencuri perhatian publik adalah tindak anarkhis yang dilakukan ormas berbasis agama, politik dan

2

1Apritia Dwi Montik, Masruchin Ruba’I, Prija Djatmika, Pertangunggjawaban Pidana Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Melakukan Tindakan Kekerasan. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2013. Hal. 1.


maka pasti menjadi kekuatan civil society

pengajuan RUU Ormas kembali muncul pada

yang kuat mengontrol Negara. kekuatan civil

Prolegnas 2010-2014.3

society yang kuat ketika memiliki taraf

Suasana

batin

para

pemerhati

pemikiran dan keorganisasian yang memadai.

demokrasi Indonesia segera berubah sejak

Munculnya

anomaly

agenda pembahasan RUU Ormas yang baru

partisipasi ormas yang kian berjarak dengan

ini di DPR. Bayang-bayang lahirnya kembali

idealitas masyarakat sipil mendorong tuntutan

praktek represi Negara terhadap masyarakat

agar Negara lebih efektif mengantur ruang

mulai muncul. RUU Ormas dapat ditunganggi

gerak ormas. Sejak tingkat kekerasan ormas

oleh pemerintah dan politisi untuk membatasi

meningkat maka sejak kurun waktu itu pula

ruang gerak Ormas terutama yang selama ini

wacana

sering mengkritik isu sensitive seperti isu

berbagai

memperkuat

bentuk

posisi

Negara

mengontrol Ormas kian mengemuka.

korupsi,

kemandekan

kinerja,

oligarkhi

Cermin keanekaragaman dapat dilihat

politik, tindakan asusila dan sebagainya.

dari jumlah Ormas yang sudah lebih dari 103

Penolakan terhadap RUU itu disuarakan

ribu di Indonesia yang terdaftar, baik di

sejumlah

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

serikat buruh, serta ormas besar seperti

Hukum dan HAM maupun Kementerian

Muhammadiyah. Penolakan juga berasal dari

Sosial. Belum lagi yang tidak terdaftar, di

PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) dan KWI

provinsi,

dijumlahkan

(Konferensi Wali Gereja Indonesia). Sejumlah

mungkin sampai 200 ribu. Menurut Mendagri

LSM membentuk koalisi masyarakat sipil

dengan

juga

di

daerah,

jumlah

kalau

200 ribu

ormas,

mana

lembaga

swadaya

menyampaikan

masyarakat,

penolakan.

Anggota

mungkin Negara tidak membuat UU yang

koalisi itu diantaranya Human Right Working

mengaturnya.2

Group (HRWG), Imparsial, Yappika, dan

gagasan

Pemerintah

Rancangan

melahirkan

Undang-undang

Elsam.4

Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas)

Kedua pendulum antara tuntutan agar

pengganti Undang-undang Ormas melalui

Negara bersikap tegas kepada Ormas radikal

RUU Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun

berhimpitan

1985 tentang Ormas.RUU ini telah masuk

menjauhkan diri dari intervensi kemerdekaan

dalam Prolegnas sejak tahun 2005-2009. RUU

sipil. Berbagai polemic dan perdebatan telah

itu belum sempat dibahas di DPR, namun

dijalani. Akhirnya Undang-undang Organisasi

dengan

Kemasyarakatan

keharusan

Negara

disahkan dalam sidang

paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2 Wawancara khusus Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi:"Banyak yang Belum Paham UU Ormas" UU ini jauh lebih lunak dibandingkan dengan UU nomor 8?. Senin, 8 Juli 2013, 00:09 Suryanta Bakti Susila, Nila Chrisna Yulika VIVAnews. Diakses: Senin, 14 Oktober 2013 | 18:33 WIB.

3 5 Pemicu Kontroversi RUU Ormas.TEMPO.CO , Jakarta - Rabu, 03 Juli 2013 | 03:32 WIB diakses SENIN,14 OKTOBER 2013 | 18:21 WIB 4 Ibid.

3


pada 2 Juli 2013. Pengesahannya lewat

Teori kekerasan mengkaji bagaimana latar

mekanisme

belakang

voting

mendukung

di

mana

pengesahan

6

UU

fraksi Ormas,

munculnya

metode

tindakan

kekerasan Ormas dalam memperjuangkan

sedangkan 3 fraksi lainnya menolak. Enam

ideology

dan

kepentingannya.

fraksi pendukung adalah Demokrat, Golkar,

demokrasi

konsasional

PDIP, PPP, PKB, dan PKS. Sementara yang

bagaimana seharusnya Negara menempatkan

menolak adalah PAN, Hanura, dan Gerindra. 5

diri sebagai pemegang otoritas yang mengatur

Negara adalah rumah besar seluruh

lalulintas partisipasi politik rakyat sesuai

anak bangsa sehingga tidak boleh ada

dengan

kelompok yang bertindak seolah Negara

Pemaparan teori sebagai berikut:

dalam

Negara.Perjuangan

kepentingan

civil

society

ideology hadir

dan untuk

mengawasi kinerja Negara melalui cara-cara yang konstitusional. Akan tetapi pemerintah Negara masih dianggap sebagai intitusi yang tidak terpercaya mengelola demokrasi, masih memungkinkan mempolitisasi kewenanganya untuk menghambat saluran politik masyarakat sipil

maka

terdapat

dilema

mendasar

bagaimana Negara harus menempatkan diri dalam konsterlasi ini.

kerangka

untuk

pluralistic.

Teori Kekerasan Dalam memenangkan kompetisi dalam demokrasi, elit maupun massa di Indonesia sering

menampilkan

strategi

dasar

contending

konflik.

dalam

Salahsatu

berkonflik

bertanding)

yaitu

adalah mencoba

menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain. Perilaku yang menyertainya adalah sikap contentious (suka bertengkar).6Pertengkaran

kekerasan

berlarut

rentan

sendiri

mengilustrasikan

sifat

aturan sosial, pelanggaran aturan, dan reaksi

Latar belakang diatas memberikan pemahaman kepada kita tentang adanya ketegangan antara keinginan untuk merdeka berpolitik sekaligus jaminan bebas dari tindak baik dari

mengkaji

menimbulkan tindak kekerasan. Pengertian

Kajian Literatur

kekerasan

demokrasi

Teori

actor

Negara

dan

nonnegara (Ormas). Kerangka Teori Adapun teori yang digunakan untuk

sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan seringkali bertentangan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan prilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang

(offensive)

(defensive),

yang

atau

disertai

kekuatan kepada orang lain.

bertahan penggunaan

7

mengkaji rumusan masalah diatas adalah teori kekerasan dan teori demokrasi konsasional. 5 Ibid. Wawancara khusus Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

4

6 Dean G. Pruitt, Jefrey Z. Rubin; Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2004. Hal. 4. 7 Thomas Santoso. Teori-Teori Kekerasan dalam Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler. Kekerasan.


Dalam pendapat lain diperkenalkan juga

dan aturan negara.menurut Dom Helder

Istilah “kekerasan kultural” dan kekerasan

Camara, kekerasan struktural ini merupakan

struktural. Kekerasan kultural adalah aspek-

mata rantai dari meluas dan mendalamnya

aspek budaya, ranah simbolik eksistensi kita-

efek

ditunjukkan oleh agama dan ideologi, bahasa

insittusional yang tidak terselesaikan hingga

dan seni, ilmu pengetahuan yang bersifat

membentuk spiral kekerasan. Sebagai contoh:

empirik dan ilmu pengetahuan yang bersifat

ketidakadilan ekonomi antar komunitas akan

formal (logika, matematika)- yang dapat

banyak memicu kekerasan personal melalui

digunakan

atau

pembunuhan, perampokan, pencurian hingga

melegitimasi kekerasan langsung ataupun

mampu memicu terjadinya konflik komunal

structural.8 Implikasi kekerasan yang bersifat

antar kelompok etnik atau antar kelompok

langsung adalah kekerasan yang bekerja

sosial. Ketika konflik itu semakin meluas

dalam bentuk fisik, memberi efek jera melalui

maka negara mengintervensi dalam bentuk

metode kekerasan badan berupa siksaan,

represi fisik dan regulasi.10

untuk

penganiayaan,

menjustifikasi

pembunuhan.9

kekerasan

di

level

personal

dan

Kekerasan

Satu faktor lagi yang mendasari

langsung ini bisa dilakukan dalam bentuk

penilaian ini adalah ketidakmampuan insitusi

personal yaitu dari satu individu ke individu

sipil (civil inadequacy) untuk mengelola

lainnya, bentuk institusional yaitu dari satu

negara ditandai dengan merebaknya berbagai

komunitas, etnik, kelompok, kelas sosial

krisis nasional seperti runtuhnya legitimasi

kepada komunitas, etnik, kelompok, kelas

pemerintah,

sosial lainnya hingga kekerasan langsung

untuk memerintah, munculnya masalah sosial-

yang dilakukan

ekonomi yang akut, serta munculnya empat

aparatur

negara

kepada

individu maupun komunitas. Sementara kekerasan struktural adalah

ketidakmampuan

pemerintah

tipe konflik-konflik internal (kerusuhan sosial, konflik komunal, separatisme, dan terorisme

bentuk kekerasan yang tidak bersifat langsung

domestik).11

tetapi memberi efek penderitaan, penekanan,

Teori

ini

akan

digunakan

untuk

pembatasan, pengucilan kepada personal atau

menganalisis anatomi ide kekerasan muncul

kelompok sosial tertentu. Kekerasan pada

dikalangan pengiat Ormas. Nilai-nilai ideal

level ini telah menampilkan bentuk yang

yang diperjuangkan dengan cara kekerasan

paling terorganisir untuk kepentingan politik

justru mendeligitimasi visi ideal tersebut.

karena didukung oleh legitimasi keb/ijakan

Apkah cara keekrasan ini timbul karean sebab mengakar dari basis pemikiran dan tradisi

Jakarta, PT. Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra. 2002. hal. 10-11. 8 Johan Galtung. Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, Surabaya, Pustaka Eureka. 2003. hal. 429 9 Dom Helder Camara, Spiral Kekerasan, Yogyakarta, Resist Book, 2005. hal. ix-x.

10

Ibid. Jaleswari Pramodhawardani dan Andi Widjajanto. Bisnis Serdadu Ekonomi Bayangan, Jakarta, The Indonesian Institute, 2007. hal. 3. 11

5


Ormas tersebut ataukah kekerasan itu muncul

kultur

sebagai reaksi kekecewaan berlarut kepada

mendorong gagasan dan sikap politik sebagai

Negara

berikut:

yang

tidak

kunjung

efektif

menegakkan keteraturan ditengah masyarakat.

antieksklusifitas

politik

lain,

dan

terhadap

lingkungan sosial;

Demokrasi Konsasional titik

dengan

1. Pemahaman tentang trust terhadap aktoraktor

Sebagai

politik

bahwa

2. Kemauan untuk berkompromi, yang

demokrasi hanya dapat disemaikan ketika

muncul dari kepercayaan intrinsik dalam

terdapat

kebutuhan

“lahan”

dikembangkan.

tekannya

yang

kondusif

untuk

Katakanlah

semisal

Macpherson, dikatakan bahwa demokrasi seringkali

yang

3. Peradaban mengenai wacana politik dan

kekecewaan ;

penghargaan terhadap cara pandang yang

Dorothi Pickles, menegaskan bahwa tidak ada demokrasi yang sempurna; Tamsjo, berani

kompromi

diinginkan;

12

menimbulkan

dan

lain. 4. Dapat

ditambahkan

di

sini

bahwa

mengatkan bahwa bisa terjadi konflik di

pemahaman tentang akomodasi adalah

antara demokrasi di suatu tempat dengan

menyatakan; sikap kritis dan luwes

tempat yang lain di dalam masyarkat yang

terhadap

sama. Ungkapan seperti ini patut difahami

dikotomi dengan sikap terikat dan patuh

untuk

terhadap tradisi; sikap terbuka terhadap

mencegah

keterjebakan

dalam

mengaktualkan demokrasi. Selanjutnya

yang

mempunyai

perubahan, yang mempunyai dikotomi Yates,

dengan sikap sinis terhadap perubahan.

mengajukan tujuh karakter khas demokrasi;

Ini berarti sikap akomodasi mempunyai

[I] toleransi terhadap orang lain; [ii] perasaan

dikotomi dengan sikap penilaian yang

fair play; [iii] optimisme terhadap hakikat

absolut.

manusia; [iv] persamaan kesempatan; [v]

terdapat

orang yang terdidik; [vi] jaminan hidup dan

menyesuaikan antar diri antar pihak yang

[vii] kebebasan dan milik13. Dalam pandangan

saling bertegangan, untuk mengatasi

budaya

ketegangan-ketegangan tersebut, tanpa

politik

W.

tradisi,

Ross

sejumlah

sikap

untuk

Dengan

akomodasi,

upaya-upaya

menghargai lokalitas yang diwujudkan dalam

menghancurkan

bentuk insititusionalisasi desentralisasi partai

Widjaja 1982: 129-130).14

politik.

Dalam

pengelolaan

upaya

otoritas

itu

politik

pihak

lain

maka untuk

(Albert

keteraturan antar

aktor

Senada dengan Dahl, Diamond,Linz

didalam partai berkembang dalam berbagai

dan Lipset merumuskan demokrasi sebagai: suatu sistem pemerintahan yang memenuhi

12

C.B.Macpherson, Peluang dan Demokrasi, CSIS. Jakarta. 1998, Hal. 6 13 Ibid. W. Ross Yates, Hal 6

6

Hambatan 14

Ibid.


salahsatu syarat pokok yaitu : kompetisi yang

menggunakan mobokrasi (mobilisasi massa)

sungguh-sungguh

diantara

sebagai instrument untuk meraih kepentingan-

individu-individu dan kelompok-kelompok

kepentinganya. Karenanya demokrasi yang

organisasi (terutama partai politik) untuk

dikendalikan oleh politik mobokrasi parpol ini

memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan

mudah tergelincir kedalam konflik dan pada

yang mempunyai kekuasaan efektif, pada

puncaknya

jangka

pertikaian.16 Lihat saja ketika terjadi sengketa

waktu

dan

yang

meluas

reguler

dan

tidak

melibatkan penggunaan daya paksa.15

menghasilkan

kerusuhan

dan

hasil Pilkada. Suksesi selalu berakhir dengan

Teori ini akan digunakan untuk

bentrokan antar pendukung. Oleh karena itu,

menganalisis kapasitas negara yang dinilai

meluasnya

bagian dari penyebab terjadinya kekerasan

masyarakat baik dalam konteks menuntut

ditubuh ormas ataukah bagian dari pengendali

maupun mengawasi pemerintah memaksa elit

tindak kekerasan melalui penerapan UU.

politik

Ormas. Penilaian negara sebagai penyebab

ditingkat akar rumput. Mengeliatnya ormas-

dikarenakan asumsi kelalaian kinerja atau

ormas yang memiliki ikatan cultural dengan

pembiaran. Pemberlakuan UU. Ormas hendak

kepentingan pemerintah menuai penilaian

dikaji tingkat kesesuaiannya dengan semangat

yang membingungkan. Sebagai representasi

demokrasi

masyarakat untuk perjuangan di level elit atau

konsosasional

yang

spektrum

partisipasi

menghadirkan

mengedepankan pluralisme dan konsensus

kelompok

yang

antar pihak dalam kehidupan bernegara.

terdominasi elit.

politik

“pesaing”

telah

politik

terkooptasi

dan

Bagi Fukuyama, aksi-aksi terorisme, Pembahasan: Demokrasi dan Kekerasan

penyebaran penyakit, bertahannya tingkat

Masih lekat diingatan kita bahwa

kemiskinan, serta merebaknya perang sipil

pelaku dominan meningkatnya aksi anarkhis

bukanlah hal ikhwal yang berdiri sendiri.

ormas dilakoni oleh ormas Islam. Selebihnya

Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan gejala

ormas

politik dimana

yang berbasis

etnis,

kedaerahan,

Negara

institusi

masyarakat

gagal

jaringan politik, ataupun jaringan personal.

terpenting

Pembenaran

praktek

menjalankan perannya, menurutnya gejala

kekerasan ini tidak hanya melanda ormas

semacam ituloah yang menajadi ancaman

Islam tetapi melanda semua kelompok politik

terbesar bagi umat manusia pada awal abad

yang bertarung kekuasaan di era demokrasi.

ke-21.17Sebagaimana telah kita maklumi pula

mendasar

bahwa

dalam

sebagai

Partai politik sebagai penggerak politik ditingkat nasional dan lokal sering kali

15 Larry Diamond “Developing Democracy Toward Consolidation” IRE Yogyakarta. 2003.

16 Riswandha Imawan, I Ketut Putra Erawan Dkk”Parpol, Pemilu dan Parlemen” PLOD UGM dan JIP Fisipol UGM 2006. hal. 19. 17 Francis Fukuyama dalam Rizal Mallarangeng, Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia

7


bahwa

sejumlah

kasus

kekerasan

juga

manapun, telah mendorong mereka untuk

dilakukan Ormas berbasis Islam. Kelompok

berpendapat bahwa Islam secara inheren

Barat adalah entitas yang paling rentan apriori

tidaklah sesuai dengan demokrasi. Bahkan,

terhadap eksistensi agama dalam menata

oleh sementara pihak Islam telah dipandang

hukum dan ketertiban didalam sebuah Negara.

sebagai “Ancaman besar terhadap kegiatan-

Dominasi aksi anarkhis agama ini kembali

kegiatan Liberal.”18

mengukuhkan phobia public terhadap Islam (Islamophobia).

Agama

semacam

ini

terbentuk

sebagai

karena adanya pandangan yang monolitis

pedang bermata dua. Sebagai sumber inspirasi

terhadap Islam. Terlebih lagi, pikiran seperti

perjuangan dan perdamaian social ataukah

ini hanya merujuk pada kegiatan sementara

sebagai

aktivis muslim militan dan radikal, khususnya

sumber

tampil

Pendapat

kemunduran

kehidupan

social. Kekerasan ormas Islam begitu cepat

yang

menular menjadi sikap apriori public pada

Sebagaimana dilihat oleh John L Esposito,

seluruh umat Islam di Indonesia. Walau

”Kegiatan-kegiatan yang berbau kekerasan

berkali-kali ditampik bahwa gejala tersebut

selalu dialamatkan ke Islam, yang dilakukan

tidak merepresentasikan Islam di Indonesia.

oleh sementara pihak atau gerakan politik

Namun demikian fakta tersebut kembali

tertentu”. Dengan demikian, istilah seperti

memicu berbagai pihak mempertanyakan

militan atau radikal Islam “Dipakai secara

bagaimana

kelompok

sembarangan, mencakup seluruh pemimpin,

beragama kembali marak di alam demokrasi

negara dan organisasi.”19 Pemimpin nasional

Indonesia.

kita,

sikap

intoleransi

Terdapat penilaian yang akhir-akhir ini populer

berkembang

Ormas

Islam

di

Timur

terbesar

tengah.

NU

dan

Muhammadiyyah begitu keras mengkritik

tentang hubungan Islam dan

cara pandang seperti ini. pemikiran, organisasi

demokrasi, terutama yang dikemukakan oleh

dan metode perjuangan sangat berseberangan

Samuel P. Huntington dan Francis Fukuyama,

dengan kelompok minoritas agama yang

memberikan penjelasan lain tentang sikap

menempuh jalan kekerasan tersebut.

banyak pihak untuk tidak memasukkan Islam dalam

analisis

mereka

Basis legitimasi metode kekerasan

tentang

bisa terbentuk dari dua sebab pertama,

demokratisasi.Penekanan

analisis

atas

karakteristik nilai, pemikiran dan tradisi yang

kehidupan

terutama

yang

terbangun dalam tradisi kelompok tersebut.

berkembang di sebagian besar dunia Arab

Gejala ini berangkat dari berbagai sebab yakni

politik

Islam

daripada atas “Persyaratan-persyaratan sosial sebuah sistem demokrasi” bagi masyarakat

Abad 21. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005 Hal. xl.

8

18Samuel P. Huntington dalam Bachtiar Efendi, ISLAM DAN DEMOKRASI : MENCARI SEBUAH SINTESA YANG MEMUNGKINKAN, pada M. Nasser Tamara & Elza Feldi (ed), AGAMA DAN DIALOG ANTAR PERADABAN, Paramadina : Jakarta Selatan, 1996, hal. 90. 19ibid


Pengkajian teologis yang kurang memadai

Nampaknya

pertikaian

dalam

kemudian sikap tertutup terhadap peluang

tingkatan ideologis yang mempertentangkan

berdialog dengan kelompok pergerakan Islam

Islam dengan pemikiran lain khususnya

moderat.

ini

demokrasi lebih dikenal sebagai politik aliran.

berpadu dengan respon rekasioner atas fakta

Dalam konstelasi internal Islam, penggiat

keterpurukan umat Islam yang dilanda konflik

politik aliran kerap pula disebut sebagai Islam

dan kemunduran didalam nengeri maupun

Fundamentalis,

berbagai kawasan di dunia.

Puritan.

Ketidakmatangan

berfikir

Kedua, mereka hadir sebagai penganti

Islam

Suasana

Indonesia

di

Konservatif,

yang

era

pernah

pemilu

Islam

melanda

1955

dan

“ketidakhadiran” Negara menegakkan aturan

menghasilkan

public. Publik mencurigai Negara masih

terkonsolidasi

terjangkiti penyakit buruknya mentalitas kerja

kekinian mengarah pada bentuk yang lebih

aparatur Negara atau kesengajaan melakukan

lunak yakni penilaian bahwa demokrasi

pembiaran. Disatu sisi kegagalan Ormas

dianggap gagal melindungi nilai kehidupan

membangun partisipasi sipil yang beradab

yang

mendorong

kelompok

kian

mengerus

kepercayaan

dianut

demokrasi pada

masa

kelompok Islam.

yang itu.

tidak Masalah

mayoritas

Demokrasi

yakni lebih

public, menganggu ketentraman dan menuntut

mencerminkan akomodasi terhadap prilaku

agar Negara lebih tegas menertibkan Ormas.

hidup liberal dan penampilan pemerintah yang

Berangkat dari kekecewaan atas lemahnya

tidak peduli pada kohesi social, budaya local

penegakan moral social dalam kehidupan

dan kemajuan pembangunan.

sehari-hari

seperti

penertiban

lokalisasi,

Akumulasi

kekecewaan

kepada

peredaran minuman keras, penutupan tempat

pemerintah mengalir ke pemaknaan yang

hiburan, pelarangan warung makan dibulan

lebih mendalam bahwa gejala itu sebagai

Ramadhan, tempat perjudian dan sebagainnya.

kemunduran besar bagi mayoritas Islam.

Penegakan

telah

Segala dampak negative setelah diterapkannya

mengalami transformasi dari fungsi insittusi

demokrasi merupakan derita massal bagi

agama

kelompok

moralitas

menjadi

Transformasi

fungsi

pelaku

sosioreligius

institusi

mayoritas

muslim

Indonesia.

aturan

Suasana batin ini terekspresi pada keseriusan

dikenal sejak agama mengakui keberadaan

mempopulerkan wacana aksi radikal hingga

Negara modern. Manakala mandat moral

memanfaatkan kebebasan berpendapat untuk

agama tidak dijalankan dengan baik oleh

menyebarluaskan wacana pergantian system

Negara

mencoba

pemerintahan menuju system Islam. Ide ini

mengambilalih peran itu sebagai bentuk kritik

dinilai memberi jawaban mutlak mengatasi

pada Negara sekaligus menegakkan marwah

kelemahan demokrasi. ide-ide

agama di tengah masyarakat.

tentang bagaimana memahami demokrasi

maka

penegakan

Negara.

masyarakat

generative

9


secara lebih dalam termasuk berbagai kiat-kiat

ditularkan ke orang lain hingga menjadi

memperkuat konsoplidasi demokrasi semakin

kebencian

dipinggirkan

jalan

semakin tidak terkendali maka tiap pihak

kompromistis. Jalan itu hanya bagi kelompok

memanfaatkan otoritas organisasi atau negara

Islam yang sangat dipengaruhi oleh logika

untuk melakukan kekerasan resmi maka

Negara.

terbentuklah spiral kekerasan.21 Spektrum

ataupun

Nahdhatul

dianggap

(NU)

dan

ketika

konflik

dan

kekerasan dalam tata kelola negara dinilai

Muhammadiyyah adalah contoh Ormas Islam

sebagai pemicu kekecewaan publik. Publik

terbesar di Indonesia yang gerakannya lebih

mencoba merubah jalan pemerintahan dengan

moderat

cara mereka sendiri-sendiri. Diagnosa bahwa

dan

Ulama

komunal

akomodatif

terhadap

kepentinganpenegakan fungsi moral Negara.

negara

Baginya, fungsi moral agama telah mengalami

kemudian

transformasi menjadi fungsi moral Negara

kekerasan baru di luar negara.

sehingga jalan terbaik adalah mendorong

Dilema Memperkuat Negara

Negara mengefektifkan instrumen penegakan hukumnya.Jeff

pemicu

kekerasan

melahirkan

Pelabelan

yang

bentuk-bentuk

politik

negara

lemah,

sendiri

pernah

mencerminkan

pemikiran

bahwa

memposisikan diri dalam mengelola tuntutan

kelompok anarkhis ini dilabeli “kelompok

dan dukungan atas satu isu. Tidak mampu

aksi”.20 Kehadiran mereka memiliki makna

menegakkan hukum dan ketertiban serta

positif karena umumnya kelompok ini lahir

wibawa pemerintah dimata publik.Dengan

dari kelompok minoritas dalam berbagai hal.

kompleksitas masyarakat yang tinggi baik dari

Keberadaan mereka sebagai usaha merebut

segi

kekuasaan yang selama ini didominasi elit.

ekonomi dan aliran pemikira maka keretakan

Elit masih bisa memelihara dominasinya

kohesi sosial dapat terjadi dalam iklim politik

dalam transisi demokrasi sehingga secra

yang

ideologispun demokrasi dinilai system yang

persaingan.

tidak relevan memperbaiki keadaan.

demokrasi kemudian mendesain sistem politik

mencoba

Heynes

sebagai

membangun

Hal ini senada dengan teoritisasi yang

pembilahan

demokratis

Terkadang

tidak

membudayakan

terkenal

kehidupan

postulatnya

”Kekerasan

sosial

lebih terbuka,

dikembangkan oleh Dom Helder Camara yang dengan

ketidakefektifan

budaya,

liberal

agama,

dan

penuh

membangun

secepat nilai

negara

atau

demokrasi

masyarakat

nilai

serumit dalam

sehari-hari.

hanya akan menghasilkan kekerasan baru”.

Kemungkinan munculnya berbagai respon pro

Kekerasan dalam bentuk personal dapat

dan kontra demokrasi masih tinggi. Oleh karena itu, pada proses konsolidasi demokrasi

20 Jeff Haynes, Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggirkan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2000 hal. 7-8.

10

21 Helder Camara, Spiral Kekerasan, Yogyakarta, Resist Book, 2005.hal. ix


senantiasa

dihantui

masalah

yang

pula

oleh

berbagai

ketertiban Negara. Oleh karena itu, Negara

membatasi,

juga harus belajar mengkoreksi diri dan

memperlambat bahkan mendorong transisi ini

memahami posisinya sebagai bagian dari

menyimpang menuju arah kembali bayang-

gejala radikalisme ormas itu sendiri.

bayang otoritarian.

Membangun Keteraturan

mampu

Diagnose awal menyatakan kegagalan

Guna

mendudukkan

anatomi

Negara membangun efektifitas keteraturan

persoalan kekerasan Ormas maka tulisan ini

membuat ormas agama maupun ormas politik

mencoba menawarkan kesimpulan bahwa

mengalami kekecewaan. Sifat banditis akibat

gejala ini lahir dari sebuah sebab kontekstual

Negara

bukanlah oleh sebab yang mengakar. Sebab

yang

terkesan

acuh

terhadap

kebutuhan mereka. Banditisme juga bisa

yang

muncul

dikarenakan

membangun

Negara

kepada

dominasi

ormas.

monolitik

Ormas

muncul

dari

kegagalan

ketertiban

public

Negara kemudian

yang

memancing timbulnya klaim kearah sebab-

menggunkaan symbol-simbol Negara lebih

sebab yang mengakar, benturan ideologis

banyak

bertindak

hingga teologis.

tangan

politisi

sebagai dan

perpanjangan

birokrat

untuk

Plato

yang

mulai

menerangkan

mempengaruhi masyarakat. Ormas ini tidak

gagasan ini dalam hubunganya dengan sebuah

memahami Negara dalam konteks bottom up.

kota

Karena itu tidak akan mampu mengakomodir

beruntunglah sebuah kota yang memiliki

kepentingan public. Justru sebaliknya, public

pembuat undang-undang (legislator) yang

mengalami

piawai,

pembilahan

kepentingan

dan

(Polis).

yang

Ia

menjelaskan

berpengetahuan

bahwa

dan

ketergantungan ruang gerak dari pemerintah.

berpendidikan tinggi, sehubungan dengan

Kasus konflik antar Ormas nasional dan

segenap hal yang terkait dengan kemakmuran

daerah ataupun ormas sayap partai umumnya

dan

bukan dalam konteks perjuangan isu publik.

beruntunglah para pembuat undang-undang

Konflik mereka sebatas perebutan lahan

yang didengan dan ditaati oleh rakyatnya dan

politik, jabatan, proyek dan sebagainya.

rakyat juga taat dan siap menerima tradisi-

hal-hal

lainnya,serta

selanjutnya

dari

tradisi yang terwujud dalam rezim-rezim22.

implelemtasi

Konsolidasi paling berguna jika dimaknai

kebijakan. Masih dalam kategori masalah

sebagai proses pencapaian legitimasi yang

kontekstual.

berlarut

luas dan kuat sehingga semua aktor politik

memdorong kekecewaan yang akut. Ekspresi

yang signifikan, pada tingkat elit maupun

kritik kemudian berubah menjadi tindakan

massa, percaya bahwa rezim demokrasi

Artinya kontigensi

masalah

kecil

berawal

dilevel

Pembiaran

yang

main hakim sendiri, membuat aturan sendiri dan

memilih

mendeligitimasi

instrument

22 Lihat Yamani, Filsafat Politik Islam antara Al Farabi dan Khomeini, Mizan : Bandung, 2002, hal. 81.

11


adalah benar dan tepat bagi masyarakat

menjauhkan Negara dari proses pembatasan

mereka, lebih baik dari alternatif realistis lain

kemerdekaan politik Ormas.

yang dibayangkan.23 Para pemain politik harus

menghormati

demokrasi

(hukum-

Kesimpulan

hukum, prosedur, dan institusi-institusi yang

Secara

kultural,

penting

pula

ditetapkanya) sebagai the only game in town,

melakukan perubahan strategi pengakaran

satu-satunya kerangka kerja yang layak untuk

budaya demokrasi di tubuh Ormas. Selama ini

mengatur

hanya dikenal strategi pembangunan semangat

masyarakat

dan

memajukan

kepentingan mereka sendiri.24 Teringat

argumen

demokrasi dan pluralism melalui dialog dan Samuel

P.

kerjasama antar ormas dan kelompok berbeda

Huntington dalam kajian transisi politik

agama

menyatakan jikalau sebuah Negara transisi

Negara. Belum banyak dikembangkan strategi

demokrasi belum mampu menunjukkan hasil

dialog internal umat beragama seperti dialog

kerja yang menggembirakan dalam dua tahun

antar sesame Ormas Islam sendiri. Padahal

pertama

cenderung

kita ketahui antara NU, Muhammadiyyah,

membangun romantisme iklim kehidupan

ICMI, JIL, FPI, Budayawan, Universitas dan

masa lalu atau rejim lampau.25 Ketidakhirauan

lain sebagainnya

Negara menanggapi kekecewaan public bisa

pemikiran, tradisi dan strategi gerakan yang

menjalar menjadi sikap anti Negara. Karena

jauh berbeda satu sama lain. Pembelajaran

itu, upaya mendasar yang harus dipahami oleh

dari perbedaan sejarah, pemikiran dan tradisi

Negara adalah jangan mudah membangun

ini masih jarang didialogkan di internal umat

definisi

Islam sendiri. Tradisi dialog dan kerjasama

maka

rakyat

bermusuhan

akan

dengan

kelompok

kemudian

ormas

dengan

memiliki akar sejarah,

kekerasan sebelum memahami logika dibalik

antar

tumbuhnya sikap demikian kepada Negara.

menumbuhkan promosi nilai-nilai etika politik

Jika Negara selalu hadir mengelola tegaknya

yang mencerminkan sikap ideal berdemokrasi.

aturan dan etika social maka rakyat tidak akan

Resep yang sama juga harus tumbuh

mencari jalan penyelesaian sendiri-sendiri.

dikalangan Ormas nasional, kepemudaan dan

Efektifitas Negara menegakkan aturan publik

kedaerahan. Ormas seperti Pemuda Pancasila

pada akhirnya menjadikan UU Ormas sebatas

(PP),

efektifitas

sebagainnya.

intrumen

semata

demi

mengantisipasi kondisi darurat kemudian

sesame

antara

KNPI,

ormas

seagama

akan

Laskar

Merah

Putih

dan

Sesama

Ormas

hendaknya

mengembangkan diskursus dan kerjasama gerakan yang mencerminkan etika politik dan

23 Larry Diamond, Developing Democracy toward Consolidation, Yogyakarta. IRE. 2003. hal. 84. 24 Ibid. 25 Samuel P. Huntington. “Gelombang Demokratisasi Ketiga” Pustaka Utama Grafitti. Jakarta. 1997. Hal. 118.

12

kepentingan bersama sehingga terbangun ikatan

emosional,

kedewasaan

berpolitik.

persaudaraan Nantinya

dan ketika


terdapat isu ataupun momen yang membuat

Bayangan, Jakarta, The Indonesian

mereka bersingungan maka tidak akan mudah

Institute, 2007.

terarah pada konflik yang menajam dan

Jeff Haynes, Demokrasi dan Masyarakat Sipil

anarkhis. Pada akhirnya baik Ormas dan

di Dunia Ketiga: Gerakan Politik

Negara memiliki tanggung jawab yang sama

Baru Kaum Terpinggirkan. Yayasan

pentingnya dalam mengembangkan kultur dan

Obor Indonesia. Jakarta. 2000.

etika masyrakat sipil di sebuah Negara

Larry Diamond “Developing Democracy

demokrasi.

Toward

IRE

Consolidation”

Yogyakarta. 2003. Lexy J. Moleong.

Daftar Pustaka Apritia Dwi Montik, Masruchin Ruba’I, Prija Djatmika, Pidana

Kualitatif.

Pertangunggjawaban Organisasi

Metodologi Penelitian Remaja

Rosdakarya.

Bandung. 2007.

Masyarakat

Riswandha Imawan, I Ketut Putra Erawan

(Ormas) yang Melakukan Tindakan

Dkk”Parpol, Pemilu dan Parlemen”

Kekerasan. Jurnal Hukum Universitas

PLOD UGM dan JIP Fisipol UGM

Brawijaya Malang. 2013.

2006.

C.B.Macpherson, Peluang dan Hambatan

Samuel P. Huntington dalam Bachtiar Efendi,

Demokrasi, CSIS. Jakarta. 1998.

Islam

Dom Helder Camara, Spiral Kekerasan,

dan

Demokrasi:

Sebuah Sintesa yang Memungkinkan,

Yogyakarta, Resist Book, 2005.

pada M. Nasser Tamara & Elza Feldi

Dean G. Pruitt, Jefrey Z. Rubin; Teori Konflik

(ed),

Agama

Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peradaban,

2004.

Selatan, 1996.

Francis Fukuyama dalam Rizal Mallarangeng, Memperkuat

Negara:

Samuel

21. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005. Galtung. Perdamaian Pembangunan

Dialog

Paramadina:

Huntington.

Antar Jakarta

“Gelombang

Ketiga”

Pustaka

Utama Grafitti. Jakarta. 1997. Thomas

Santoso.

Teori-Teori

Kekerasan

dalam Jack D. Douglas & Frances Studi

Perdamaian:

Chaput Waksler. Kekerasan. Jakarta,

Konflik

PT. Ghalia Indonesia dan Universitas

dan dan

Peradaban,

Surabaya, Pustaka Eureka. 2003. Jaleswari

P.

dan

Demokratisasi

Tata

Pemerintahan dan Tata Dunia Abad

Johan

Mencari

Pramodhawardani

dan

Kristen Petra. 2002. Yamani, Fisafat Politik Islam Antara Al

Andi

Widjajanto. Bisnis Serdadu Ekonomi

Farabi

dan

Khomeini,

Mizan:

Bandung, 2002.

13


Website:

diakses Senin, 14 Oktober 2013 |

Wawancara khusus Menteri Dalam Negeri

18:21 WIB

14

Gamawan Fauzi:"Banyak yang Belum

5 Pemicu Kontroversi RUU Ormas. Tempo.co

Paham UU Ormas" Senin, 8 Juli

, Jakarta - Rabu, 03 Juli 2013 | 03:32

2013, 00:09 Suryanta Bakti Susila,

WIB diakses Senin,14 Oktober 2013 |

Nila Chrisna Yulika VIVAnews.com

18:21 WIB

Indonesian Political Science Review

Recommend Documents