Politik Indonesia 1 (2) (2016) 163-180
Politik Indonesia Indonesian Political Science Review http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI
PILKADA SERENTAK MELALUI DPRD: SEBUAH GAGASAN MEWUJUDKAN PILKADA DEMOKRATIS PERSPEKTIF PANCASILA DAN UUD 1945 Mokhamad Abdul Aziz12* 1 2
Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Monash Institute, Semarang, Jawa tengah, Indonesia
Info Artikel Sejarah Artikel: Diterima 31 Maret 2016 Disetujui 15 Juni 2016 Dipublikasikan 15 Juli 2016 Keywords: Simultaneous Local Elections, Direct Democracy, Democracy of Pancasila
Abstrak Setelah berhasil menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2015 sebagai salah satu upaya penguatan demokrasi elektoral, Indonesia dihadapkan pada tantangan membangun subtansi demokrasi. Salah satu yang layak untuk dievaluasi adalah sistem Pilkada langsung oleh rakyat. Meskipun telah dilakukan secara serentak, Pilkada secara langsung masih terlalu boros, belum menghasilkan pemimpin ideal, bahkan banyak yang tersangkut kasus korupsi, dan yang paling penting tidak sejalan dengan demokrasi khas Indonesia. Pancasila mengamanatkan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan. Inilah yang disebut demokrasi modern. Pilkada melalui DPRD secara serentak adalah solusi untuk mewujudkan Pilkada demokratis khas Indonesia.
CONCURRENT PILKADA THROUGH DPRD: AN IDEA TO REALIZE DEMOCRATIC PILKADA IN PANCASILA AND UUD 1945 PERSPECTIVE Abstract Unison in the succeeding organized the elections after December 9, 2015 as part of efforts to strengthen electoral democracy, Indonesia faced with the challenges of building a democratic substance. One that deserves to be evaluated is a system of direct election by the people. Although it has been conducted simultaneously, direct election is still too extravagant, yet produces the ideal leader, even a lot of them were involved in corruption cases, and most important their actions are not in line with the Indonesian democracy typical. Pancasila mandates that Indonesia's democracy is a democracy that is led by the inner wisdom of deliberationsrepresentation. This is called modern democracy. Through Parliament elections simultaneously is the solution to realize the Indonesian democratic elections typical. *
© 2016 Universitas Negeri Semarang ISSN 2477 – 8060
Alamat korespondensi: Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Email:
[email protected]
Mokhamad Abdul Aziz/ Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada ...
PENDAHULUAN
mendapatkan kepala daerah yang berkualitas.
Indonesia
untuk
pertama
kalinya
Tidak ada yang menjamin bahwa Pilkada
berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala
yang efisien dengan teknis yang sedemikian
daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada)
rupa
secara serentak pada 9 Desember 2015.
penyelenggaraan pemerintah daerah selama
Hingga saat ini, isu Pilkada serentak masih
kepala
menjadi perbincangan menarik di sejumlah
daerah.
berimplikasi daerah
kepada
menjabag
kualitas
sebagai
kepala
media massa, termasuk di kalangan aktivis
Namun demikian, keberhasilan KPU
politik maupun intelektual pemerhati politik
menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9
di kampus. Pilkada serentak mengemuka sejak
Desember 2015 patut diapresiasi sebagai
ditetapkannya
Pemerintah
bagian dari penguatan demokrasi prosedural.
pengganti Undang-Undang (Perppu Pilkada)
Pilkada serentak harus terus ditingkatkan
menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun
kualitasnya sampai kepada cita-cita ideal
2015). Belum juga dilaksanakan, UU UU No.
demokrasi
1 Tahun 2015 kembali diubah dalam UU No.
penyelenggaraan pemerintah daerah, yang
8
sangat
Tahun
Peraturan
2015,
yang
sebagian
besar
lokal.
dipengaruhi
Sedangkan, oleh
kualitas
kualitas
dan
perubahannya bersifat teknis, dari mulai
kapabilitas seorang kepala daerah, tentu
penyingkatan jangka waktu tahapan pilkada,
menjadi persoalan lain yang harus juga
penghapusan mekanisme uji publik, hingga
diselesaikan. Sudah banyak tulisan yang
penjadwalan ulang Pilkada Serentak.
berisikan evaluasi terhadap kinerja kepala
Setelah Pilkada serentak 2015 di 269
daerah
terkait
dengan
berkaitan
dengan
daerah, pada tahapan selanjutnya adalah
Pilkada. Ditemukan banyak kepala daerah
Pilkada serentak gelombang kedua pada
yang bermasalah dengan hukum. Menteri
Februari 2017 di akan dilaksanakan di 99
Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
daerah, gelombang ketiga pada Juni 2018 di
menyampaikan,
171 daerah. Kemudian akan dilaksanakan
Kemendagri, terdapat 343 kepala daerah yang
masing-masing satu gelombang lagi sampai
berperkara dengan hukum, baik di kejaksaan,
menuju Pilkada serentak nasional 2027.
kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan
Sedemikian rupa dinamika legislasi untuk
Korupsi(KPK).
menyukseskan teknis pelaksanaan demokrasi
tersangkut masalah pengelolaan keuangan
di tingkat lokal ini menekankan pada efisiensi
daerah. Data ini, tentu saja, harus dijadikan
penyelenggaraan Pilkada serentak. Namun,
bahan evaluasi terhadap hasil Pilkada yang
patut menjadi catatan bahwa fokus teknis dan
dikatakan demokratis itu.
efisiensi melupakan
164
Pilkada tujuan
saat
ini
utama
berdasarkan
Sebagian
besar
data
karena
tidak
boleh
Salah satu penyebab utama kenapa
Pilkada
yaitu
sebagian besar kepala daerah bermasalah
Politik Indonesia 1 (2) (2016) 163-180
dengan hukum, terlebih berkaitan dengan
hampir
kasus
demokrasi. Namun, pujian dan label itu tidak
korupsi,
adalah
karena
faktor
semua
negara
“mengembalikan modal” yang dikeluarkan
lantas
pada saat Pilkada. Bukan jadi rahasia lagi, jika
Indonesia untuk menjadikan negara-bangsa
Pilkada langsung oleh rakyat sejak 2005, sarat
yang berdaulat, adil, dan makmur.
akan money politic. Menurut Mohammad
melupakan
memperjuangkan
cita-cita
awal
bangsa
Dalam bingkai dan perspektif itulah,
Nasih, seorang politisi sekaligus ilmuwan
makalah
politik
Pilkada
kembali demokrasi yang ideal, yang sesuai
banyak
dengan jadi diri bangsa Indonesia, dalam
Universitas
langsung
Indonesia,
selama
menghasilkan
ini
lebih
pemimpin
menyebabkan
oportunis
mayoritas
pragmatis.
Pilpres
dan
masyarakat
langsung
juga
ini
ditulis,
untuk
menemukan
konteks kedaerahan (baca: lokal). Bagaimana sejatinya
Pancasila
menghendaki
dan
demokrasi
UUD di
1945
Indonesia,
menghasilkan politisi yang mengandalkan
terutama demokrasi lokal yang sampai saat ini
pencitraan. Menurut Nasih, masyarakat masih
masih menjadi perdebatan dan memunculkan
belum siap dengan sistem pemilihan langsung,
banyak problem.
karena
berbagai
faktor,
di
antaranya
pendidikan dan ekonomi.
PEMBAHASAN
Pilkada langsung memang menjadi
Hakikat Demokrasi
dilema sampai saat ini. Di satu sisi, Pilkada
Istilah demokrasi yang khas sejarah
langsung menunjukkan “demokrasi yang lebih
masyarakat Barat hingga kini masih diyakini
demkratis” dan menjadikan kepala daerah
sebagai konsep medern yang cocok bagi
memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih
masyarakat modern. Hampir-hampir bagi
langsung oleh rakyatnya. Akan tetapi, di sisi
negara di dunia yang ingin dianggap atau
lain harus diakui bahwa hasil dari pilkada
berusaha mengidentifikasi dirinya sebagai
langsung tidak lebih baik dari sebelumnya. Ini
negara modern tidak ada yang menolak
menjadikan bangsa Indonesia harus berpikir
konsep demokrasi. Yang terjadi justru bagi
kebelakang, menyelemi apa maksud dan cita-
negara-negara
cita
dalam
sentralistik berusaha mengidentifikasi dirinya
1945
sebagai negara demokrasi (Fatwa, 2003).
sebagai dasar negara dan konstitusi Indonesia.
Karena itu, demokrasi seolah menjadi harga
Saat
oleh
mati untuk dijadikan sebagai sistem dan
penyataan bahwa Indonesia merupakan negara
bentuk di dalam sebuah negara. Namun, tentu
demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kondisi
saja tidak dapat dihilangkan kemungkinan
demikian memang menjadi nilai lebih bagi
demokrasi justru berdampak buruk kepada
founding
mengonstruk ini,
fathers Pancasila
kita
Indonesia dan
UUD
“dininabobokkan”
yang
otoriter
maupun
Indonesia dalam pergaulan internasional yang
165
Mokhamad Abdul Aziz/ Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada ...
negara
yang
“menganut”
dan
menjalankannya.
persamaan
dalam
mendapatkan
memberikan
pemahaman
suara,
yang
jernih,
Secara etimologis, demokrasi berasal
melaksanakan pengawasan akhir terhadap
dari kata Yunani demos berarti rakyat, dan
agenda, dan pencakupan orang dewasa (Dahl,
kratos/kratein
2001).
Demokrasi
berarti
berarti
kekuasaan/berkuasa.
rakyat
berkuasa
atau
Lyman
government by the people (Budiarjo, 2008).
mengemukakan
Bagi Jimly Asshiddiqie, demokrasi pertama-
demokrasi mesti memenuhi beberapa unsur:
tama merupakan gagasan yang mengandaikan
a. Warga
bahwa kekuasaaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih
Sargent
(1981)
suatu
negara
bahwa negara
terlibat
b. Adanya persamaan sampai tingkat tertentu di antara warga negara. c. Adanya
dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu
jaminan
kebebasan
d. Adanya sistem perwakilan.
karena
e. Supremasi hukum.
rakyatlah
yang
sebenarnya
menentukan dan memberi arah serta yang
f.
sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan
(Asshiddiqie,
2006).
Dalam
ditemukan
pada
frase
“kedaulatan
tertinggi berada di tangan rakyat”. Bertalian
dengan
negara,
g. Pendidikan.
Moh.
Amirmachmud, mengemukakan bahwa negara adalah
negara
Sedangkan
Robert
A.
Dahl,
sebagaimana dikutip oleh Arend Lijphart, mengemukakan bahwa secara umum, ada
Mahfud MD, dengan mengutip pendapat demokrasi
Adanya aturan sistem perwakilan mayoritas.
bahasa UUD NRI 1945, subtansi demokrasi bisa
dan
kemerdekaan bagi warga Negara.
pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan itu
dalam
pembuatan keputusan publik.
partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk
Tower
delapan jaminan kelembagaan dalam sebuah negara demokrasi, yaitu: a. Kebebasan untuk membentuk dan
yang
bergabung dalam organisasi.
diselenggarakan berdasarkan kehendak dan
b. Kebebasan untuk berpendapat
kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut
c. Hak untuk memilih.
organisasi ia berarti suatu pengorganisasian
d. Hak untuk dipilih dalam jabatan-
negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan
jabatan publik. e. Hak dari pemimpin politik untuk
berada di tangan rakyat (Mahfud, MD, 2003).
bersaing
Bagi Robert A. Dahl, ada beberapa kriteria
dukungan dan suara.
berlangsungnya proses demokrasi dalam suatu negara,
166
yaitu
partisipasi
yang
efektif,
f.
dalam
Tersedianya informasi alternatif.
mendapatkan sumber-sumber
Politik Indonesia 1 (2) (2016) 163-180
g. Pemilihan yang bebas dan jujur.
dan
h. Tersedianya lembaga-lembaga untuk
pernyataan bahwa demokrasi adalah sistem
menjadikan
kebijakan-kebijakan
kekurangan,
sehingga
muncullah
terbaik di antara yang tidak baik. Bagi
pemerintah tergantung pada suara dan
penentang
lain-lain
dijelaskan bagaimana pernyataan dan sikap
pendapat
yang
disukai
seseorang (Lijphart, 1991).
mereka.
demokrasi, Memang
tentu
tidak
perdebatan
perlu
mengenai
demokrasi ini, terletak konflik yang sangat Para
pakar
mendikotomikan
demokrasi
tajam dalam sejarah teori demokrasi; apakah
menjadi dua; (1) bentuknya yang prosedural;
demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan
dan (2) dalam formula substansi. Demokrasi
rakyat (suatu bentuk politik di mana warga
prosedural lebih mengutamakan pada bentuk
negara terlibat aktif dalam pemerintahan dan
dan prosedur yang disepakati secara hukum
pengaturan sendiri atau suatu bantuan bagi
dan politis, sedangkan jenis yang lain lebih
pembuatan keputusan (suatu cara pemberian
berpegang
kekuasaan
pada
substansi,
pada
isi.
kepada
pemerintah
melalui
Demokrasi prosedural mencukupkan diri pada
pemberian suara secara periodik). Dari konflik
perolehan suara terbanyak, asal prosedurnya
tersebut, David Held menjelaskan bahwa ada
ditaati. Inilah mekanisme voting dalam skala
tiga jenis atau model pokok demokrasi (Held,
besar,
2004). Pertama, demokrasi langsung atau
tentang
rakyat
yang
memilih
pemimpinnya. Bahwa dikatakan demokratis
demokrasi
adalah siapa saja yang dapat memperoleh
pengambilan keputusan mengenai masalah-
voting
Bahwa
masalah publik di mana warga negara terlibat
demokrasi itu hampir sama derajatnya dengan
secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi
negara itu sendiri. Kalau ada kredo “NKRI
“asli” yang terdapat di Atena Kuno. Oleh
harga mati”, maka demokrasi itu—meminjam
karena itu, Mohammad Nasih menyebut
istilah kitab suci—sebagai “laa roiba fiih”.
demokrasi langsung sebagai demokrasi paling
Tidak ada keraguan di dalamnya. Kebenaran
kuno dalam sejarah dunia.
terbanyak
dari
rakyat.
demokrasi dipandang sebagai kebenaran yang mutlak dan tidak terbantahkan.
105
Kedua, demokrasi
Karena itu, bagi sebagian besar
partisipasi,
pemerintahan
demokrasi
perwakilan, yang
suatu
sistem
liberal suatu
mencakup
atau sistem
“pejabat-
ilmuwan politik dunia, demokrasi dikatakan
pejabat” terpilih yang melaksanakan tugas
sebagai sistem terbaik dan sempurna. Meski
mewakili kepentingan atau pandangan dari
demikian,
bahwa
para warga negara dalam daerah yang
demokrasi tetap memiliki celah kelemahan
terbatas, sambil tetap menjunjung tinggi
aturan hukum. Robert A. Dahl dalam buku
105
ada
yang
menyatakan
Fathoni, “Kabut Asap Panitia Pesta Demokrasi”, makalah diakses dari https://www.academia.edu/ 7803279/Pemilu_Serentak_dan_Permasalahannya , h. 5
Democracy and Its Critics menjelaskan
167
Mokhamad Abdul Aziz/ Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada ...
bahwa
demokrasi
perwakilan
adalah
menyatakan bahwa demokrasi adalah cara
demokrasi yang dibuat menjadi praktis untuk
mengubah perjuangan kelas dari perkelahian
jangka waktu lama dan mencakup wilayah
fisik menjadi perjuangan atas intelejensi
yang amat luas. Pada 1820, James Mill
dalam mana suatu kelas tertentu akan menang,
menyatakan,
sebagai
hanya bila ia secara intelektual dan moral
penemuan besar di masa-masa modern di
memang sejajar dengan lawannya. Demokrasi
mana penyelesaian segala kesukaran, yang
adalah cara satu-satunya untuk merealisir
bersifat pemikiran maupun praktis, mungkin
bentuk yang lebih tinggi dari kehidupan,
akan ditemukan (Dahl, 1992).
bentu yang oleh sosialisme diakui sebagai hak
system
perwakilan
Ketiga, demokrasi yang didasarkan
dari orang-orang yang beradab (Noer, 2003).
atas model satu partai (meskipun sementara
Demokrasi sebagai harga mati dalam
orang mungkin meragukan apakah hal ini
pola perekrutan pemimpin negara memang
merupakan suatu bentuk demokrasi juga).
tidak dapat dihindari. Negara yang dipandang
Dalam perjalanan bangsa Indonesia, ketiga
tidak demokratis akan dicibir sebagai negara
model demokrasi ini menjadi “dialektika
yang tidak beradab. Dalam konteks Indonesia,
negara” di kalangan ilmuwan dan politisi
“suksesi kepemimpinan” untuk mendapatkan
untuk diterapkan dalam konteks negara-
hak setiap individu relatif berhasil, meskipun
bangsa yang kaya akan sumber daya ini.
pada
1998
harus
diwarnai
dengan
pertumpahan darah antara para demonstran Demokratisasi di Indonesia
dengan TNI-Polri. Peristiwa reformasi 1998
Beranjak dari beberapa uraian tentang
tersebut adalah upaya meluruskan demokrasi
hakekat dan kriteria negara demokrasi di atas,
yang selama masa Orde Baru hanya berupa
tampak bahwa penyelenggaraan pemilihan
nama dan prosedur formalitas. Akhirnya,
umum untuk memilih para wakil rakyat yang
demokrasi dikatakan lahir kembali pasca
duduk di parlemen maupun memilih pejabat
peristiwa
tertentu
menyatakan bahwa Indonesia, sejak awal
yang
duduk
di
lingkungan
itu.
Para
pendiriannya
berlangsungnya
dalam
memang dikehendaki sebagai sebuah negara
umum
demokrasi. Hal itu tercermin dari pemaknaan
sejatinya merupakan salah satu sarana untuk
terhadap sila ke 4 Pancasila, rumusan alinea
mewujudkan
dalam
keempat Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 1
kehidupan kenegaraan. Dengan pemilihan
ayat (2) UUD 1945. Karena itu, demokrasi
yang bersifat umum dan berkesamaan, Deliar
menjadi sistem yang final bagi Indonesia
Noer,
untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara
kehidupan
saat
bernegara.
Pemilihan
kedaulatan
menjelaskan
rakyat
pemikiran
Karl
Kautsky mengenai sosialisme demokrasi,
168
the
demokrasi
pemerintahan merupakan salah satu syarat demokratisasi
oleh
“pemuja”
founding
yang berdaulat, adil, dan makmur.
fathers,
Politik Indonesia 1 (2) (2016) 163-180
Diakui atau tidak, perkembangan
menjadi
sorotan
dunia
ketika
berhasil
demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan
menggelar pemilu presiden secara langsung
1945 menunjukkan dinamika yang pasang
pada 2004. Susilo Bambang Yudhoyono
surut. Berbagai model demokrasi dalam
terpilih sebagai presiden dan Jusuf Kalla
kehidupan bernegara telah diterapkan sebagai
sebagai wakil presiden ketika itu. Menurut
bagian
dari
errors
dalam
Fathoni, mungkin inilah yang dinamakan
demokrasi
yang
sebagai demokrasi prosedural. Demokrasi
sesuai dengan sifat, karakter, ciri, dan
dipandang cukup dalam hal prosesinya saja.
perkembangan masyarakat Indonesia. Mulai
Apabila legal prosedurnya, maka cukuplah
dari
(1945-1959,
demokrasi itu. Demokrasi semacam itu adalah
(1959-1966),
demokrasi yang pragmatis, dalam artian
Demokrasi Pancasila ala Orde Baru (1966-
demokrasi adalah perolehan suara terbanyak
1988), sampai Demokrasi Pancasila dalam
(demokrasi
fase Transisi (1988-sekarang), yang masing-
dimaknai
masing memiliki kekhasan tersendiri (Fatwa,
dijalankan
2003). Kekhasan itu akan senantiasa berubah
dalam
menyesuaikan perkembangan zaman, yang
dapat dijalankan dengan demokrasi model
dalam konteks tertentu juga akan mengubah
seperti itu.106
membumikan
try
nilai-nilai
Demokrasi
Demokrasi
and
Parlementer
Terpimpin
voting).
Kerakyatan
yang
sebagai
kepemimpinan
yang
dengan
hikmat
kebijaksanaan
permusyawaratan-perwakilan
tidak
masyarakat Indonesia secara umum. Namun
Padahal, subtansi demokrasi yang
demikian, subtansi demokrasi haruslah sesuai
diamanatkan oleh Pancasila adalah demokrasi
dengan cita-cita founding fathers negara-
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
bangsa Indonesia yang tercermin dalam
dalam permusyawaratan-perwakilan. Dapat
Pancasila sila ke-empat dan UUD NRI 1945.
dipahami
Demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai
sejatinya
pemilik kedaulatan tertinggi sering mengalami
Demokrasi
dilema ketika diterapkan dalam negara dengan
kerakyatan. Rakyat kemudian mewakilkan
jumlah penduduk besar. Melihat kenyataan
kewenangannya kepada para wakil rakyat.
penerapan demokrasi di Indonesia pasca
Dalam konteks pergaulan negara modern,
reformasi 1998, ada banyak perkembangan
demokrasi perwakilan ini menjadi syarat
dan
prosedural
demokrasi
modern.
maupun subtansial. Presiden yang awalnya
Indonesia
dipuji
dipilih oleh MPR, pada Pemilu 2004 akhirnya
demokratis, tentu saja yang dimaksud dalam
dipilih langsung oleh rakyat. Pilkada yang
hal ini adalah demokrasi prosedural, bukan
awalnya dilakukan di DPRD, pada 2005
perubahan,
dipilih
langsung
baik
oleh
secara
rakyat.
Indonesia
bahwa adalah
demokrasi demokrasi
Pancasila
perwakilan.
dibangun
Jikalau sebagai
Indonesia
selama negara
atas
ini yang
106
Fathoni, “Kabut Asap Panitia Pesta Demokrasi”, makalah diakses dari https://www.academia.edu /7803279/Pemilu_Serentak_dan_Permasalahannya, h. 5.
169
Mokhamad Abdul Aziz/ Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada ...
demokrasi substantif yang mementingkan
adalah demokrasi Indonesia yang
cita-cita dan tujuan.
membawa corak kepribadian bangsa
Dalam sebenarnya
konteks Robert
A.
demokratisasi,
Indonesia
sendiri.
Dahl
“identik”
artinya
sudah
Tidak sama
perlu dengan
menyadarkan pegiat demokrasi bahwa sistem
demokrasi yang dijalankan oleh
yang dianggap terbaik ini memiliki dilema
bangsa-bangsa lain.
fundamental yang harus diselesaikan dalam masing-masing
dengan
Yudi Latif dalam bukunya, Negara
kekhasan dan kultur penduduknya. Apalagi
Paripurna, menjelaskan bahwa sila keempat
berkaitan
Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh
di
negara, negara
sesuai yang
kaya
akan
pluralisme. Dari enam dilema yang dijelaskan
hikmat
oleh Robert A. Dahl, satu di antaranya adalah
permusyawaratan perwakilan” mengandung
sentralisasi versus desentralisasi (Dahl, 1985).
beberapa ciri dari alam pemikiran demokrasi
Isu ini jika ditarik dalam konteks Pilkada di
di Indonesia. Sedangkan dalam pembukaan
Indonesia, akan menimbulkan dialektika kritis
UUD 1945, disebutkan bahwa kedaulatan itu
yang seharusnya bersumber dari falsafah
berdasar
dasar demokrasi Indonesia, yang tidak lain
“permusyawaratan”.
adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Dan
demokrasi itu hendaknya mengandung ciri:
justru inilah yang membedakan demokrasi
(1) kerakyatan (daulat rakyat), dan (1)
Indonesia dengan demokrasi yang diterapkan
permusyawaratan
oleh
kaitannya ini, Soekarno meyakini bahwa
bangsa-bangsa
lain,
sebagaimana
Soekarno mengatakan:107
“kerakyatan” Dengan
dan
kata
(kekeluargaan).
lain,
Dalam
Oleh karena itu, bagi kita bangsa
Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan.
Indonesia,
Mohammad
demokrasi
atau
Hatta
menambahkan
bahwa
kedaulatan rakyat mempunyai corak
kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia
nasional, satu corak kepribadian
bukanlah kerakyatan yang mencari suara
kita, satu corak dus tidak perlu sama
terbanyak
dengan
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
corak
demokrasi
yang
saja,
tetapi
kerakyatan
permusyawarat
lain sebagai alat teknis. Artinya,
demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal
demokrasi kita adalah demokrasi
dan juga bukan demokrasi totaliter, karena
Indonesia,
berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila
demokrasi
yang
Soekarno dalam Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 476
perwakilan.
Karena
yang
dipergunakan oleh bangsa-bangsa
170
atas
dalam
syarat yang mutlak untuk kuatnya negara
disebutkan sebagai sila keempat itu 107
kebijaksanaan
itu,
Pancasila lainnya (Latif, 2011). Jelas bahwa demokrasi yang digagas oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah
Politik Indonesia 1 (2) (2016) 163-180
demokrasi
perwakilan.
Sebagaimana
prasyarat
bagi
munculnya
demokrasi
di
taksonomi demokrasi oleh David Held di atas,
tingkat nasional (Smith, 1998). Pendapat ini
demokrasi perwakilan yang juga disebut
berangkat dari asumsi bahwa bahwa ketika
demokrasi modern inilah yang dicita-citakan
terdapat perbaikan kualitas demokrasi di
oleh
negara-bangsa
daerah, secara otomatis bisa dikatakan akan
Indonesia. Namun, apa yang membedakan
ada perbaikan kualitas demokrasi di tingkat
demokrasi perwakilan yang digagas Soekarno,
nasional.
Hatta,
demokrasi lokal kacau, maka bisa dipastikan,
founding
Yamin,
fathers
dan
tokoh-tokoh
lainnya
Bisa
dikatakan, nasional
kualitas
dengan Demokrasi Barat? As’ad Said Ali
kualitas
berpendapat bahwa Soekarno tidak setuju
mengalami hal sama, begitu pula sebaliknya.
dengan Demokrasi Barat, karena demokrasi
demokrasi
jika
juga
akan
Larry Diamond, sebagaimana dikutip
ini, misalnya, didominasi kapitalis pemilik
oleh
modal, tirani mayoritas, dan sebagainya.
mengemukakan
Demokrasi model ini tidak akan mampu
pemerintah daerah, termasuk DPRD, memiliki
mewujudkan kekokohan bangsa. Oleh sebab
peran penting untuk mempercepat vitalitas
itu, Soekarno mencari alternative bagaimana
demokrasi. Pertama, pemerintah daerah dapat
demokrasi
membantu mengembangkan nilai-nilai dan
yang
dijalankan
bisa
Prof.
Dr.
Kacung
beberapa
Marijan,
alasan
berdemokrasi
di
jika
mencerminkan “kebersamaan” dan “keadilan
keterampilan
sosial”, dua istilah yang perlu digarisbawahi
warganya. Kedua, pemerintah daerah dapat
karena menjadi kata-kata kunci dari gagasan
meningkatkan
demokrasi yang hendak dicari (Ali, 2009).
pertanggungjawaban
akuntabilitas kepada
kalangan dan berbagai
kepentingan yang ada di daerah. Ketiga, Demokrasi di Daerah Pilkada merupakan salah satu wujud
pemerintah daerah dapat menyediakan saluran dan akses tambahan terhadap kelompok-
demokrasi yang ada di daerah. Upaya mencari
kelompok
yang
secara
pemimpin daerah terbaik, sehingga bisa
termarginalisasi. Ketika hal ini dipenuhi,
mewujudkan cita-cita daerah ini dilakukan
terdapat
dalam rangka membentuk masyarakat yang
keterwakilan demokrasi yang lebih baik.
demokratis (free societies). Oleh sebab itu,
Keempat, pemerintah daerah bisa memberikan
demokrasi di daerah perlu mendapatkan
kesempatan kepada partai-partai atau fraksi-
perhatian yang memadai. Menurut Brian C.
fraksi untuk melakukan oposisi di dalam
Smith, harus disadari bahwa munculnya
kekuasaan politik (Marijan, 2011). Alasan-
perhatian terhadap transisi demokrasi di
alasan
daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa
pentingnya penguatan demokratisasi yang ada
kecenderungan
tersebut
adanya
menunjukkan
historis tingkat
betapa
adanya demokrasi di daerah merupakan
171
Mokhamad Abdul Aziz/ Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada ...
di
daerah,
guna
mendorong
kualitas
demokrasi nasional yang bertabat. Untuk
bentuk pertanggungjawaban kepada wakil rakyat
mempercepat
proses
yang
kepentingan
mewakili
rakyat.
kepentingan-
Namun,
upaya
ini
transformasi menuju demokrasi di daerah, ada
ternyata tidak berjalan mulus, sebagaimana
beberapa hal yang harus dilakukan, di
yang dibayangkan. Kepala daerah yang dipilih
antaranya
oleh DPRD dan bertanggungjawab kepada
adalah
perwakilan,
memperkuat
meningkatkan
sistem
kemampuan
DPRD
sebagai
perwakilan
rakyat
tidak
pemerintah daerah, dan diperlukan adanya
mempercepat proses demokratisasidi daerah.
budaya politik serta civil society yang
Sampai pada akhirnya, muncullah kebijakan
mendukung. Sedangkan untuk membangun
penyelenggaraan Pilkada secara langsung.
sistem pemerintahan yang demokratis di
Upaya kelembagaan baru ini diharapkan
daerah dibutuhkan sistem perwakilan yang
mampu mempercepat demokratisasi di daerah,
terbangun oleh sistem pemilu di daerah juga.
di samping karena realitas empiris tentang
Pemerintah
adanya perilaku negatif oleh sebagian anggota
daerah,
misalnya,
harus
bertanggung jawab terhadap lembaga yang
DPRD pada 1999-2004.
dipilih melalui pemilu. Misalnya saja, kepala
Persoalan yang kini harus dijawab
daerah yang harus mempertanggungjawabkan
adalah bagaimana proses demokratisasi di
pemerintahan
kepada
daerah pasca Pilkada secara langsung, apakah
DPRD, suatu lembaga perwakilan yang dipilih
lebih baik atau sebaliknya. Secara ideal
melalui pemilu. Proses kelembagaan ini
Pilkada
sebenarnya telah terlihat pada penguatan
diciptakan dalam sistem demokrasi langsung
DPRD
di Indonesia seharusnya dapat memberikan
yang
periode
dipimpinnya
1999-2004.
Sebelumnya,
langsung
yang
implikai
kebijakan-kebijakan eksekutif dan pemerintah
terwujudnya
pusat. Padahal, DPRD yang merupakan
pemerintahan yang kompeten dan kapabel,
bagian dari lembaga legislatif tentu memiliki
sehingga
peran dan fungsi yang berbeda dengan
formalitas pergantian kepemimpinan secara
pemerintah sebagai badan eksekutif di daerah.
simbolik semata sehingga berubah makna
Adanya pertanggungjawaban seperti itu tidak
menjadi sebuah proses demokrasi semu
hanya akan menjadikan pemerintahan di
(pseudo democracy). Apa jadinya jika sebuah
daerah lebih akuntabel dan transparan, tetapi
negara
juga demi membangun system perwakilan
demokrasi prosedural yang seoalah-olah baik
yang lebih baik. Ketika DPRD dipilih secara
dan maju, tetapi secara subtansi cacat, dan
demokratis,
bahkan tidak menunjukkan perbaikan sama
kepala
daerah kepada DPRD bisa dimaknai sebagai
172
kehidupan
tidak
atau
atas
proses
DPRD lebih berfungsi sebagai penopang
pertanggungjawaban
positif
sebagai
hanya
daerah
harapan dan
pengelolaan
menjadi
hanya
akan
ruang
menikmati
sekali. Tentu saja hal ini perlu dievaluasi.
Politik Indonesia 1 (2) (2016) 163-180
Menurut M. Nur Alamsyah dalam penelitiannya,
telah
terjadi
fenomena
untuk membuat kepalsuan menjadi seolaholah
asli.
Masyarakat
akan
mengalami
Electocracy dalam Pilkada Langsung di
kesulitan besar untuk mengidentifikasi apakah
Indonesia. Hal merujuk pada kenyataan yang
figur yang muncul adalah asli atau palsu.
diperoleh bahwa banyak pemimpin daerah
Inilah kerumitan yang selama ini diabaikan
yang terpilih hanya karena hasrat berkuasa
oleh para teoritikus juga pelaku politik. Perlu
dan luasnya jaringan popularitas bukan karena
dicatat bahwa di negara yang sebesar polis-
kompetensi dampaknya terlihat pada sistem
polis di Yunani, yang penduduknya hanya
manajemen
bobrok
sekitar 60.000-an pun, banyak filsuf yang
sehingga paradigma yang hendak dicapai
menolak demokrasi. Di antara alasan yang
yang seharusnya menuju kepada praktik good
mereka ajukan adalah demokrasi hanya akan
governance
menjadikan para badut sebagai pemimpin
pemerintahan
bergeser
yang
menjadi
bad
governance. Tidak lahirnya civil society yang
politik.108
diharapkan dapat menjadi instrumen kuat
Jika dibiarkan, tentu hal ini tampak
terhadap hegemoni atas berbagai kepentingan
paradoks dengan tujuan demokrasi itu sendiri,
hidup masyarakat oleh pemerintah melalui
apalagi terhadap demokrasi lokal. Sebab, di
berbagai
era
bersama
antek-antek dengan
mekanisme
rent
para
yang
dibagunnya
kapitalis
seeking,
sebagai
menjadikan
otonomi
menghendaki gubernur,
daerah, agar
rakyat
calon
bupati/wakil
di
daerah
gubernur/wakil bupati,
dan
keterpurukan nilai demokrasi kembali pada
walikota/wakil walikota, merupakan sosok
posisi sebatas prosedur semata (Alamsyah,
pribadi yang memiliki kemampuan ideal
2012).
dalam banyak hal (Ali, 2003). Dengan Rendahnya kualitas pemimpin daerah
perkataan lain, pemimpin daerah menjadi
ataupun nasional di alam demokrasi tentu
tumpuan utama pembangunan di daerah agar
menjadi persoalan yang tidak boleh dibiarkan.
bisa mencapai masyarakay adil dan makmur.
Karena bagaimanapun, sistem demokrasi yang
Oleh sebab itu, demokrasi harus menghasilkan
dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik
pemimpin yang diharapkan tersebut.
saat ini harus berbanding lurus dengan kualitas pemimpin yang terbaik pula. Dalam konteks ini, Mohammad Nasih memberi catatan terhadap proses penerapan demokrasi
Pemilihan Kepada Daerah Secara Serentak
di Indonesia yang hubungannya dengan media
yang Demokratis Menurut Pancasila dan
massa.
UUD NKRI 1945
Menurutnya,
jika
demokrasi
diterapkan dalam negara yang besar, yang muncul adalah calon-calon yang memoles diri
108
Mohammad Nasih, “Demokrasi dan Defisit Pemimpin Autentik”, (Koran Sindo, 3 Oktober 2015), h. 6
173
Mokhamad Abdul Aziz/ Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada ...
Indonesia telah memulai tonggak baru
Pilkada serentak sejatinya membuka peluang
pembangunan demokrasi, yaitu pemilihan
untuk meningkatkan kualitas demokrasi di
kepala
dilakukan secara
Indonesia. Pilkada akan menjadi penentu
serentak. Ketua Komisi Pemilihan Umum
nasib rakyat selama lima tahun ke depan,
(KPU) Husni Kamil Manik mengatakan,
sehingga yang diharapkan rakyat dalam
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8
Pilkada adalah lahirnya pemimpin terbaik
Tahun 2015, Pilkada serentak dilakukan
yang akan membawa kemajuan peradaban
bertahap. Yakni tahap pertama pada 9
daerah.
Desember 2015, tahap kedua Februari 2017,
dilaksanakan secara demokratis, jujur, dan
tahap ketiga pada Juni 2018, tahap keempat
adil.
daerah
(Pilkada)
Karena
itu,
Pilkada
haruslah
tahun 2020, tahap kelima tahun 2022, dan
Sejak tahun 2005, pemilihan kepala
tahap kelima tahun 2023. Jika semua tahapan
daerah dilakukan secara langsung. Praktik ini
itu berjalan tanpa hambatan dan sesuai
didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun
rencana, Pilkada serentak secara nasional baru
2004 dengan berlandaskan pada ketentuan
109
bisa dilaksanakan pada tahun 2027.
Ini
Pasal
18
ayat
(4)
UUD
1945
yang
merupakan terobosan penting yang dilakukan
menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan
pemerintah dalam mengupayakan Pilkada
Walikota
sebagai momentum untuk memilih kepala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan
daerah secara terorganisir dan terstruktur
kota
dengan
Ini
dicermati, sesunggunnya ketentuan Pasal 18
merupakan langkah politik pemerintah yang
ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak menegaskan
patut mendapatkan apresiasi. Karena inilah
keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan
untuk
Walikota
mempertimbangkan
pertama
kalinya
efisiensi.
dalam
sejarah
masing-masing
dipilih
secara
harus
sebagai
demokratis.
dipilih
kepala Apabila
melalui
suatu
Indonesia, model pemilihan kepala daerah
pemilihan yang dilaksanakan secara langsung.
secara serentak diberlakukan secara masif dan
Akan tetapi, menurut Rozali Abdullah, oleh
bersamaan.
karena
Daerah
merupakan
bagian
tak
Namun demikian, meski secara teknis
terpisahkan dari Negara Republik Indonesia,
Pilkada serentak menjadi penanda majunya
maka dalam melakukan pemilihan kepala
demokrasi elektoral di Indonesia, dari segi
daerah dan wakil kepala daerah seharusnya
substansi, kualitas demokrasi masih perlu
sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil
dipertanyakan. Sebagai praktik baru dalam
presiden, yaitu melalui pemilihan langsung
demokrasi lokal di Indonesia, pelaksanaan
(Abdullah, 2005).
109
Husni Kamil Manik, “Ketua KPU: Pilkada Serentak, Sejarah Sekaligus Tantangan”, Lihat: http://news. liputan6.com/read/2244960/ketua-kpu-pilkada-serentaksejarah-sekaligus-tantangan (Diakses 22 Maret 2015).
174
Setelah proses percepatan demokrasi secara beruntun tersebut berjalan lebih lima dari 10 tahun terhitung dari 1 Juni 2005,
Politik Indonesia 1 (2) (2016) 163-180
ternyata masih juga menyisakan banyak
mereka yang memiliki capital ekonomi dan
persoalan, bahkan agenda pemilihan kepala
politik yang kuat.
daerah secara langsung pun juga berkontribusi
Para pengusaha yang dekat dengan
menambah beban politik, social, bahkan
partai politik atau para incumbent yang kaya
beban finansial republik ini. Pemilihan kepala
adalah
daerah secara langsung terlalu boros, dan
peluang masuk dalam bursa pencalonan dalam
tidak seimbang dengan cost politik yang telah
pemilihan
dikorbankannya.
tak
kemampuan financial dan kekuatan kapital
terhindarkan dalam pemilihan kepala daerah
ekonomi ini, maka yang dapat masuk dalam
secara langsung adalah muncul kapitalisasi
bursa kepemimpinan daerah bukanlah figur-
dalam tahapan pemilihan kepala daerah.
figur
Dengan munculnya kapitalisasi ini maka
kapabilitas yang baik, akan tetapi hanya
pemilihan kepala daerah secara langsung jauh
mereka yang termasuk dalam kelompok orang
lebih mahal dibandingkan dengan model
kaya atau memiliki kemampuan finansial
pemilihan kepala daerah lewat perwakilan
yang kuat. Lalu bagiamana dengan cita-cita
DPRD (Amirudin dan Bisri, 2006).
rakyat
Kenyataan
yang
yang
yang
paling
kepala
besar daerah.
berkompeten
nantinya?
mendapatkan Atas
yang
Apakah
dasar
memiliki
mereka
akan
Dalam pelaksanaan pemilihan kepala
menyerahkan kekuasaan kepada yang bukan
daerah secara langsung selama ini, nuansa
ahlinya. Tentu saja ini menjadi persoalan yang
yang
serius yang harus diselesaikan.
paling
sengketa
menonjol
pemilihan
adalah
kepala
maraknya
daerah
yang
Tidak hanya soal figur yang masuk
diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sidang
lebih
sengketa
telah
Mahkamah Konstitusi (MK) juga mencatat,
ditangani
sejak Pilkada dilakukan secara langsung,
itu
juga
sangat banyak jumlahnya sengketa Pilkada
maraknya kepala daerah yang terpilih dalam
yang diajukan MK. Untuk Pilkada serentak
pemilihan kepala daerah secara langsung
yang dilaksanakan 9 Desember 2015 lalu, dari
banyak yang terjerat kasus korupsi dan
264 daerah yang menyelenggarakan Pilkada,
penyelewengan wewenang lainnya. Kabar
sebanyak 144 permohonan sengketa Pilkada
tentang kepala daerah yang tersandung kasus
masuk di MK.110 Ini mengindikasikan terdapat
korupsi
mengalir.
banyak kecurangan dan ketidakjujuran dalam
Pemilihan kepala daerah secara langsung
Pilkada langsung. Anthony Giddens dalam
dalam era liberalisasi politik dengan kekuatan
buku “The Third Way and Its Critiques”
partai politik yang dominan, memungkinkan
menyatakan
sekali yang bias bertempur di sana adalah
pemilihan
mendominasi Mahkamah
tak
kepala
daerah
perkara
yang
Konstitusi.
Selain
pernah
berhenti
banyak
yang
bahwa
tidak
sebagian
berkualitas,
besar
dari
110
Lihat: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index .php?page=web.Berita&id=12629#.Vvy1YOJ9600 (Diakses 22 Maret 2016).
175
Mokhamad Abdul Aziz/ Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada ...
masyarakat
demokratik
baru
hanya
diterjemahkan
secara
tunggal
sebagai
mengalami perubahan secara superfisial—
pemilihan secara langsung. Pemilihan secara
mereka tetap disetir oleh oligarkiyang egois.
tidak langsung atau perwakilan pun dapat
Ada
secaraformal
diartikan sebagai pemilihan yang demokratis,
menjadi demokratik, tetapi seringkali sangat
sepanjang proses pemilihan yang dilakukan
korup
berlangsung
demokratis. Sebab, DPRD sebagai wakil
dimanipulasi (Giddens, 2003). Indonesia saat
rakyat telah dipilih langsung oleh rakyat, yang
ini mungkin masuk dalam kategori itu. Lantas,
artinya sudah mendapatkan mandat dari
demokrasi
rakyat untuk mewakili masingnya untuk
banyak dan
negara
yang
pemilihan
langsung
yang
apakah
akan
tetap
dipertahankan?
menjalankan tugas tersebut. Menurut Jimly
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai
Asshiddiqie
perkataan
dasar konstitusional pelaksanaan pemilihan
demokratis”
bersifat
kepala daerah, sesungguhnya lahir bersamaan
mencakup pengertian pemilihan kepala daerah
dengan Pasal 18A dan Pasal 18B, yaitu pada
langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD
perubahan kedua UUD 1945 dan dimasukkan
seperti
dalam Bab tentang Pemerintahan Daerah.
dipraktekkan di daerah-daerah berdasarkan
Selanjutnya
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Pasal
22E
lahir
melalui
perubahan ketiga UUD 1945 tetapi tidak
yang
pada
“dipilih luwes,
umumnya
secara sehingga
sekarang
(Asshiddiqie, 2002).
memasukkan Pasal 18 ayat (4) melainkan
Dalam Undang-undang Nomor 32
hanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang
Tahun 2004, pemilihan kepala daerah tidak
mengatur mengenai DPRD. Hal ini, menurut
lagi dipilih melalui sistem perwakilan oleh
Leo Agustina, setidaknya dapat diartikan
DPRD, akan tetapi dipilih secara langsung
bahwa Konstitusi tidak hendak memasukkan
oleh rakyat. Ini berarti pemilihan kepala
pemilihan kepala daerah dalam pengertian
daerah secara langsung memberi peluang bagi
pemilihan
dimaksud
rakyat untuk ikut terlibat secara aktif dalam
dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan
proses pengambilan keputusan yang sangat
“pemilihan
strategis
dalam
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
pemerintahan
daerah
adil setiap lima tahun sekali” (Agustino,
kepala daerah secara langsung. Undang-
2009).
undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur
umum umum
sebagaimana
dilaksanakan
secara
Meskipun pemilihan secara langsung
tentang
pemilihan
penyelenggaraan melalui
kepala
pemilihan
daerah
secara
dipandang memiliki makna positif dari aspek
langsung itu menggunakan rujukan atau
legitimasi dan kompetensi, frase “dipilih
konsideran Pasal 1, Pasal 18, Pasal 18A, dan
secara demokratis” sebagaimana dimaksud
Pasal 18B UUD 1945. Frase “kedaulatan di
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat
tangan rakyat” dan dipilih secara demokratis”
176
Politik Indonesia 1 (2) (2016) 163-180
agaknya menjadi sandaran pembuat Undang-
mengembalikan
undang Nomor 32 Tahun 2004 merumuskan
dilakuka secara serentak se-Indonesia adalah
diterapkannya pemilihan kepala daerah secara
jalan terbaik yang sesuai dengan amanah
langsung
Pancasila dan UUD 1945.
untuk
menggantikan
pemilihan
Pilkada
ke
DPRD
dan
kepala daerah melalui sistem perwakilan melalui DPRD sebagaimana diatur dalam
KESIMPULAN
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Akan
Setelah berhasil menyelenggarakan
tetapi, kata “dipilih secara demokratis” ini
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
menurut Susilo dapat ditafsirkan pemilihan
daerah (Pilkada) secara serentak pada 9
langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui
Desember 2015 sebagai salah satu upaya
perwakilan oleh DPRD (Susilo, 2005).
penguatan demokrasi elektoral, Indonesia
Tentu tidak hilang dalam ingatan
dihadapkan
pada
tantangan
membangun
bangsa Indonesia, bahwa salah satu yang
subtansi demokrasi yang akan mengantarkan
menyebabkan perubahan peraturan bahwa
cita-cita negara-bangsa ini ke depan. Pilkada
pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih oleh
serentak menjadi terobosan penting yang
DPRD, tetapi dipilih langsung oleh rakyat
dilakukan pemerintah dalam mengupayakan
adalah
Pilkada sebagai momentum untuk memilih
maraknya
kongkalikong
di
politik DPRD
uang
saat
dan
pemilihan.
kepala
daerah
secara
dan
Namun demikian, setelah diubah dan berjalan
terstruktur
lebih dari 10 tahun, politik uang dan
efisiensi. Ini merupakan langkah politik
ketidakjujuran justru semakin menjadi-jadi
pemerintah yang patut mendapatkan apresiasi.
dengan jumlah yang lebih besar dan luas. Lalu
Namun, evaluasi perihal jalannya demokrasi
tidakkah
di Indonesia wajib dilakukan.
seharusnya
mengembalikan dengan
bangsa
peraturan
memperbaiki
Indonesia
yang
Salah
satu
mempertimbangkan
yang
layak
untuk
atau
dievaluasi sistem adalah Pilkada langsung.
menunggu dampak yang lebih besar dari
Setelah proses percepatan demokrasi secara
proses demokrasi prosedural itu? Pancasila
beruntun tersebut berjalan lebih lima dari 10
mengamanatkan bahwa demokrasi Indonesia
tahun terhitung dari 1 Juni 2005, ternyata
adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah
masih juga menyisakan banyak persoalan,
kebijaksanaan
bahkan agenda pemilihan kepala daerah
dalam
sistemnya
dahulu
dengan
terorganisir
permusyawaratan-
perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi yang
secara
sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia
menambah beban politik, social, bahkan
adalah
demokrasi
beban finansial republik ini. Pemilihan kepala
modern yang banyak dianut oleh negara-
daerah secara langsung terlalu boros, dan
negara maju di dunia. Dalam konteks Pilkada,
tidak seimbang dengan cost politik yang telah
demokrasi
perwakilan,
langsung
pun
juga
berkontribusi
177
Mokhamad Abdul Aziz/ Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada ...
dikorbankannya.
tak
dunia. Membiarkan demkorasi langsung, yang
terhindarkan dalam pemilihan kepala daerah
merupakan demokrasi paling kuno dalam
secara langsung adalah muncul kapitalisasi
sejarah, berjalan di Indonesia saat ini sama
dalam tahapan pemilihan kepala daerah.
halnya membiarkan demokrasi tidak akan
Dengan munculnya kapitalisasi ini maka
berdampak baik bagi bangsa Indonesia.
pemilihan kepala daerah secara langsung jauh
Mengembalikan
lebih mahal dibandingkan dengan model
dilakuka secara serentak se-Indonesia adalah
pemilihan kepala daerah lewat perwakilan
jalan terbaik yang sesuai dengan amanah
DPRD. Semakin marak praktik politik uang
Pancasila dan UUD 1945. Wallahu a’lam bi
saat Pilkada dan maraknya kepala daerah hasil
al-shawaab.
Pilkada
Kenyataan
langsung
terjerat
yang
kasus
Pilkada
ke
DPRD
dan
korupsi
menjadi alarm bagi demokrasi Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Meskipun pemilihan secara langsung
A.M.
Fatwa,
Otonomi
Daerah
dipandang memiliki makna positif dari aspek
Demokrastisasi
legitimasi dan kompetensi, prase “dipilih
Yarsif Watampone, 2003).
secara demokratis” sebagaimana dimaksud
Amirudin
dan
A.
Bangsa,
Zaini
dan
(Jakarta:
Bisri,
Pilkada
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat
Langsung: Problem dan Prospek,
diterjemahkan
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
secara
tunggal
sebagai
pemilihan secara langsung. Pemilihan secara
Anthony Giddens, Jalan Ketiga dan Kritik-
tidak langsung atau perwakilan pun dapat
Kritiknya, Terjemahan: Imam Khoiri,
diartikan sebagai pemilihan yang demokratis,
(Yogyakarta: IRCiSod, 2003).
sepanjang proses pemilihan yang dilakukan
Arend Lijphart, Democracies, Patterns of
demokratis. Sebab, DPRD sebagai wakil
Majoritarian
and
rakyat telah dipilih langsung oleh rakyat, yang
Government
in
artinya sudah mendapatkan mandat dari
Countries, (London: Yale University
rakyat untuk mewakili masingnya untuk
Press, 1991).
menjalankan tugas tersebut. Pancasila
Consensus Twenty-One
As’ad Said Ali, Negara Pancasila: Jalan
mengamanatkan
bahwa
Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta:
demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
Pustaka LP3ES Indonesia, 2009). Brian
C.
Smith,
Decentralization:
permusyawaratan-perwakilan. Dengan kata
Territorial
lain, demokrasi yang sesuai dengan jati diri
(London: Geoge Allen & Unwin,
bangsa
1998).
perwakilan
Indonesia atau
adalah
demokrasi
demokrasi liberal
yang
banyak dianut oleh negara-negara maju di
178
Dimension
of
The State,
David Held, Demokrasi dan Tatanan Global: Dari
Negara
Moderd
hingga
Politik Indonesia 1 (2) (2016) 163-180
Pemerintahan
Kosmopolitan,
Robert
A.
Dahl,
Demokrasi
dan
Para
Terjemah: Damanhuri, (Yogyakarta:
Pengkritiknya, (terj. Democracy and
Pustaka Pelajar, 2004).
Its Critics), (Jakarta: Yayasan Obor
Deliar Noer, Islam dan Plotik, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003).
Indonesia, 1992). Robert A. Dahl, Dilema Demokrasi Pluralis:
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar
Demokrasi,
(Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Antara
Konstitusi
dan
Kontrol,
(Jakarta: CV. Rajawali, 1985). Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi, (Jakarta:
Republik
Indonesia, 2006).
Otonomi
Yayasan Obor Indonesia, 2001). Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas
Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD
dengan Pemilihan Kepala Daerah
1945 Setelah Perubahan Keempat,
Secara Langsung, (Jakarta: Rajawali
(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata
Pers, 2005).
Negara UI, 2002)
Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas,
Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia:
Rasionalitas,
dan
Aktualitas
Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde
Pancasila, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Baru,
Utama, 2011).
(Jakarta:
Kencana
Media
Prenada Group, 2011). Leo Agustina, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
Makalah/Jurnal M. Nur Alamsyah, “Fenomena Electocracy
2009). Lyman
Tower
dalam Sargent,
Contemporary
Pilkada
Langsung
Indonesia”, (JURNAL ACADEMICA
Political Ideologies, (Illinois: The
Fisip
Dorsey Press, 1981).
PEBRUARI 2012).
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta:
Gramedia
Fathoni,
Pustaka
Untad
“Kabut
VOL.04
Asap
No.
Panitia
01 Pesta
Demokrasi”, makalah diakses dari
Utama,2008).
https://www.academia.edu/7803279/P
Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi
emilu_Serentak_dan_Permasalahanny
di Indonesia – Studi tentang Interaksi Politik
di
dan
Ketatanegaraan,
Kehidupan (Jakarta:
Rineka
Cipta, 2000). Novel Ali, Pilkada di Era Otonomi: Berlayar
a Susilo,
“Menyongsong Demokratis”,
Pilkada (Artikel,
yang Jurnal
Legislasi Indonesia, Vol.2 No. 2 – Juni 2005)
Sambil Menambal Lubang di Kapal, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2003).
Media Massa dan Internet
179
Mokhamad Abdul Aziz/ Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada ...
Mohammad Nasih, “Demokrasi dan Defisit Pemimpin Autentik”, (Koran Sindo, 3 Oktober 2015). www.news.liputan6.com (Diakses 22 Maret 2015). www.mahkamahkonstitusi.go.id (Diakses 22 Maret 2016)
180
www.nasional.kompas.com
(Diakses
22
(Diakses
22
Maret 2016). www.teropongsenayan.com, Maret
2016).Anwar,
Pemikiran
dan
Aksi
M.
Syafii,
Islam
di
Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1995.
