Indonesian Political Science Review

Politik Indonesia 1 (2) (2016) 223-241

Politik Indonesia Indonesian Political Science Review http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI

PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DAN TANTANGAN DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA Suyatno1, 2* 1 2

Universitas Kanjuruhan, Malang, Indonesia Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Info Artikel

Abstrak

Sejarah Artikel: Diterima 12 Juni 2016 Disetujui 15 Juni 2016 Dipublikasikan 15 Juli 2016

Pilkada langsung pada akhirnya menggantikan pilkada tidak langsung didasari oleh semangat pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi memilih kepala daerah secara lebih demokratis. Selain partisipasi terdapat unsur penting lainnya yang bisa menggambarkan berlangsungnya proses demokrasi lokal, yaitu responsivitas. Dua unsur tersebut dapat menentukan proses pilkada secara lebih substanstif daripada sekedar prosedur demokrasi lokal. Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menganalisa data partisipasi dan responsivitas pilkada sebagai variabel penting dalam demokrasi lokal. Partisipasi masyarakat dalam pilkada memang tidak setinggi partisipasi dalam pemilu di masa Orde Baru. Namun begitu partisipasinya bersifat substantif karena disertai penilaian terhadap kadar responsivitas pemimpin lokal. Petahana yang sukses menjalankan responsivitas lokal akan mendapatkan sukses lanjutan dalam wujud kemenangan pilkada berikutnya. Sebaliknya, petahana yang gagal dalam pelaksanaan responsivitas akan memperoleh kekalahan. Kemenangan dan kekalahan petahana dalam pilkada dapat dinyatakan bahwa keterkaitan partisipasi dan responsivitas menjadi amat penting dalam proses demokrasi lokal secara menyeluruh.

Keywords: Pilkada, Participation, Responsiveness, Local Democracy.

THE ELECTION OF THE HEAD OF DISTRICT (PILKADA) AND THE CHALLENGE OF LOCAL DEMOCRACY IN INDONESIA Abstract Direct local leader elections (Pilkada) had replaced indirect local elections. It based on the spirit of people empowerment to participate choosing local leaders more democratic. Responsiveness is an important element besides participation which represent local democracy. These two variables will decide the local elections that can enhance the quality of local democracy. This paper uses qualitative methodology to analyze the data of participation and responsiveness of Pilkada as an important variables in local democracy. People participation in Pilkada is not as high as the participation in New Order elections. Their participation are more substantive because accompanied assessment of the level of responsiveness of a local leader. Incumbent successful running of local responsiveness will get continued success as the next local elections victory. In contrast, incumbent who failed in the implementation of responsiveness will obtain defeat. Victory and defeat incumbent in the election can be stated that the relevance of participation and responsiveness become very important in the local democratic process as a whole.

*

Alamat korespondensi: Jl. Sudancho Supriyadi No.48 Malang 65148 Indonesia. Jl. Airlangga 4-6, Surabaya 60286 Indonesia. Email: [email protected]

© 2016 Universitas Negeri Semarang ISSN 2477 – 8060

Suyatno/ Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia

PENDAHULUAN

Pada

perjalanannya

mekanisme

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di

pilkada mengalami perubahan dari pemilihan

Indonesia merupakan amanah langsung dari

tidak langsung menjadi pemilihan langsung.

gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang

Dinamika ini dilatar belakangi oleh berbagai

perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat

alasan seperti ‘perselingkuhan’ wakil rakyat

untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan

(DPRD) dengan calon Bupati/ Walikota/

pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah

Gubernur yang berimbas kepada korupsi

menjadi momentum demokrasi yang paling

politik dan akuntabilitas yang buram karena

penting dalam kehidupan berbangsa dan

persekongkolan

bernegara

wujud

transparansi tetapi justru menyemarakkan

pilkada

politik uang. Hal ini dimungkinkan karena

dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi

DPRD lah yang memilih kepala daerah.

hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan

Alasan tersebut menjadi puncak ketidak

pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme,

puasan terhadap pelaksanaan pilkada tidak

tetapi juga secara filosofis ingin menggapai

langsung. Dengan begitu terjadi perubahan

pelaksanaan

yang

dari UU No. 22/1999 digantikan dengan UU

mengembangkan

No. 32/2004 yang mengatur pilkada secara

Indonesia.

implementasi

Sebagai

demokrasi,

nilai-nilai

berkelanjutan, partisipasi

demokrasi

yaitu dan

responsivitas

serta

implementasi

masa

Orde

otoriterisme

meniadakan

Tulisan ini hendak membahas proses

Baru lebih

politik

langsung.

akuntabilitas secara menyeluruh. Pada

elit

praktis dominan

pilkada

sebagai

wujud

implementasi

demokrasi lokal yang sarat dengan gambaran

untuk memilih kepala daerah di wilayah

betapa

propinsi maupun kabupaten/kotamadya. Pola-

menjadi tolok ukur nyata demokrasi. Namun

pola

begitu

top

down

mendominasi

dan

politik

patrimonial Indonesia,

begitu

partisipasi seringkali

langsung sisi

masyarakat

tanggung

jawab

sehingga

pemimpin daerah yang terpilih kurang begitu

sangat wajar tuntutan reformasi yang paling

disoroti sehingga seolah-olah setelah pilkada,

esensial adalah mengganti praktek-praktek

proses

otoriterisme dengan mekanisme yang lebih

Padahal pesta demokrasi sejatinya tidak

demokratis, yaitu mekanisme pilkada. Hal ini

berhenti kepada titik pemilihan pemimpin saja

sesuai dengan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4)

tetapi

yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati,

bentuk komitmen nyata pemimpin daerah

dan Walikota masing-masing sebagai kepala

yang

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan

mensejahterakan rakyat yang kerap kali

kota dipilih secara demokratis.

diusung dalam janji kampanyenya. Inilah bentuk

224

demokrasi

lebih terpilih

sudah

subtstantif untuk

responsivitas

dianggap

usai.

mempertanyakan memenuhi

yang

hasrat

acapkali


menentukaan dinamika pilkada berikutnya,

peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah

yaitu petahana yang sukses menjalankan

(KPUD) di Kota Malang yang memiliki

program-programnya

peranan

kemenangan

dapat

dengan

telak

mendulang pada

pilkada

berikutnya.

penting

dalam

memperkuat

demokrasi lokal berkat peran krusialnya sebagai penyelenggara pilkada (Hijri, 2008).

Ada banyak tulisan tentang pilkada di Indonesia

dalam

ilmiah

ada yang membahas pilkada dan demokrasi

sebelumnya, tetapi yang khusus membahas

lokal dari sisi partisipasi dan responsivitas.

pilkada

belum

Oleh karena itu diharapkan tulisan ini mampu

banyak. Fitriyah (2011) lebih memfokuskan

mengisi kekosongan studi demokrasi lokal

diri kepada studi proses pilkada langsung

dan pilkada di Indonesia.

dengan

karya-karya

Dari rangkaian kajian literatur tersebut belum

demokrasi

lokal

yang diyakininya dapat memberikan ruang

Untuk lebih jauh membahas pilkada

kepada demokratisasi di Indonesia (Fitriyah,

dalam kaitannya dengan proses demokrasi

2011) Secara diametral pendapatnya berbeda

lokal, sebagai landasan pemahaman yang utuh

dengan

yang

maka penjelasan konseptualisasi menjadi asas

beragumen bahwa pilkada langsung justru

pembahasan pilkada dan demokrasi lokal.

tidak mendatangkan kesejahteraan rakyat

Penting

karena problem yang dihasilkan jauh dari

konsepsional karena diharapkan tulisan ini

unsur-unsur demokrasi. Pelaksanaan pilkada

dapat menganalisa pilkada dalam konteks

langsung juga dipertanyakan efektifitasnya

pelaksanaan demokrasi lokal secara lebih

oleh Iza Rumesten RS (2014), karena pada

argumentatif.

Sebagai

kenyataanya banyak melahirkan koruptor-

pembahasan

demokrasi

koruptor

kemukakan dibawah ini.

Retno

Saraswati

baru.

demokrasi Fatkhrohman

Studi

lokal

pilkada

juga

dengan

dibahas

untuk

mengemukakan

landasan

permulaan lokal

maka penulis

oleh

yang

menyoroti

langsung

sehingga

Memahami demokrasi lokal memang

memunculkan serangkaian korupsi yang pada

tak dapat memisahkan diri dari perbincangan

gilirannya

demokrasi

tentang kebijakan desentralisasi. Mengingat

(Fatkhurohman, 2010). Janpatar Simamora

kebijakan ini merupakan pintu awal bagi

(2011) lebih optimis melihat pilkada langsung

terciptanya demokrasi lokal. Bahkan sejumlah

sebagai proses pematangan demokrasi di

ilmuwan

tingkat daerah, kendati dalam pelaksanaannya

sesungguhnya dari desentralisasi tidak lain

banyak menimbulkan masalah (Simamora,

adalah menumbuhkan demokrasi lokal.134

kelemahan

(2010)

(2014)

pikada

memerosotkan

2011). Dalam kaitan dengan demokrasi lokal, Yana Syafriana Hijri (2008), membahas

DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA

meyakini

bahwa

tujuan

yang

134

Brian C. Smith, Decentralization: Territory Dimension of the State (London: MacMillan, 1985);

225


Putnam.135

Dalam konteks ini salah satu bentuk kebijakan

oleh

desentralisasi

bagi

desentralisasi menumbuhkan partisipasi dan

adalah

tradisi kewargaan di tingkat lokal. Partisipasi

kekuasaan,

demokratis warga telah melahirkan komitmen

kewenangan, tanggung jawab dan sumberdaya

warga yang luas maupun hubungan-hubungan

dari negara ke pemerintah lokal. Devolusi

horisontal:

juga sering disebut dengan desentralisasi

kerjasama, dan solidaritas yang membentuk

demokratis

decentralization),

apa yang disebut Putnam komunitas sipil

pengembangan

(civic community). Indikator-indikator civic

yang

kelangsungan devolusi,

yakni

sangat

demokrasi

yakni

sebagai

lokal

transfer

(democratic

penting

bentuk

Robert

hubungan sinergis antara pemerintah pusat

engagement

dengan

partisipasi

pemerintah

daerah

dan

antara

kepercayaan

--

Menurutnya

(trust),

solidaritas

massal

–

toleransi,

sosial

dapat

dan

berpengaruh

pemerintah daerah dengan warga masyarakat.

terhadap kinerja pembangunan sebagai contoh

Desentralisasi demokratis hendak mengelola

kinerja pembangunan ekonomi dan kualitas

kekuasaan

dan

kehidupan demokratis. Selama seperempat

mengimplementasikan kebijakan, perluasan

abad terakhir, desentralisasi politik di Itali

proses demokrasi pada level pemerintahan

telah secara luas mentransformasikan kultur

lokal, dan mengembangkan standar (ukuran)

politik

yang menjamin bahwa demokrasi berlangsung

demokratis.

secara berkelanjutan (Manor, 1997). Adapun

regional,

kebijakan desentralisasi yang lain adalah

sejumlah kekuasaan otonom yang signifikan

dekosentrasi,

dan

untuk

mengembangkan

yang

mengacu

pada

elite

dalam

suatu

Pembentukan yang

kontrol

arah

pemerintahan

kemudian

atas

yang

mendapatkan

sumber-sumber

daya,

penggeseran pembuatan keputusan (decision-

menghasilkan suatu tipe perpolitikan yang

making) dalam negara, dan delegasi tugas-

secara ideologis tidak terlalu terpolarisasi,

tugas tertentu sementara pemerintah pusat

lebih

masih

jawab

fleksibel dan suatu 'penerimaan mutual yang

keseluruhan. Sementara itu privatisasi adalah

lebih besar di antara hampir semua partai'.

merupakan bentuk desentralisasi yang paling

Secara

jauh jangkauannya (Freks dan Otto, 1996).

mengidentifikasi

menguasai

tanggung

Keyakinan bahwa desentralisasi akan

moderat,

toleran,

berangsur-angsur

pemerintahan

diri

lokal

dan

pragmatis,

lebih

warga

mulai

dengan

level

bahkan

lebih

menumbuhkan demokrasi lokal juga dianut

135

Dennis Rondinelli, "What is Decentralization?" Note prepared for the PREM Knowledge Management System, World Bank, Washington, DC, 1998; dan Larry Diamond, Developing Democracy (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999), bab 4.

226

Robert Putnam, Making Democracy Work: Civic Tradition in Moden Italy (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993). Ide Putnam tentang civic community ini sangat dipengaruhi oleh aliran republikanisme dan pemikiran Tocqueville tentang kehidupan asosiasional sebagai basis demokrasi di Amerika Serikat. Lihat Alexis de Tocqueville, Democracy in America, ed. J.P. Mayer (Garden City, NY: Anchor Books, 1969


menghargainya

ketimbang

pemerintahan

nasional. detail

kelompok kepentingan dalam masyarakat tentang keputusan-keputusan terpenting dan

Kajian demokrasi lokal secara lebih

tindakan-tindakan yang mereka hadapi dan

diberikan

tanggung

oleh

organisasi

non-

pemerintah global yatu International IDEA.

136

politik.

bersama-sama. Demokrasi

(3)

lokal

Pendidikan

akan

memberi

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang

fasilitas bagi proses pendidikan politik. Peran

penelitian

serta warga masyarakat memungkinkan setiap

dan

demokrasi,

advokasi

International

pemberadaayan banyak

individu memperoleh informasi mengenai

membantu memberikan analisa dan penjelasan

semua urusan dan masalah di masyarakat,

tentang

dengan

yang, jika tidak, hanya diketahui oleh pejabat

menekankan kepada konspesi penting sebagai

terpilih atau para profesional pemerintahan di

berikut:

kantor walikota. Penduduk yang terdidik dan

demokrasi

(1)

IDEA

lokal

yaitu

Kewarganegaraan

memiliki

informasi

masyarakat. Peran serta masyarakat lokal

demokrasi

-yang

sesungguhnya adalah fondasi utama dalam

keputusan oleh rakyat- semakin mungkin dan

gagasan modern mengenai kewarganegaraan,

efektif.

sebab lembaga-lembaga masyarakat yang ada

mengurangi jurang pemisah antara para elite

beserta

pengambilan

politik

terwujudnya

Pemerintah yang baik dan kesejahteraan

praktik demokrasi yang lebih langsung,

sosial. John Stuart Mill dan para pendukung

dimana suara individu dapat didengar dengan

paham demokrasi partisipatoris di tingkat

lebih mudah. (2) Musyawarah. Demokrasi

lokal berpendapat bahwa membuka keran bagi

bukanlah semata berarti pemilu. Di dalamnya

kebijakan dan kecerdasan masyarakat akan

terkandung

mendukung terciptanya pemerintahan yang

segala

keputusannya

proses

memungkinkan

unsur-unsur

penting

dan

seperti

Peran dan

dialog, debat, dan diskusi yang bermakna

baik

guna

kesejahteraan

yang

mencari solusi bagi segala masalah timbul

berarti

pengambilan

serta anggota

masyarakat

masyarakat.

mendukung sosial.

berarti

Artinya,

(4)

tercapainya demokrasi

cenderung meningkatkan hubungan yang baik

Perundingan atau musyawarah juga bukan

antarwarga, membangun masyarakat yang

sekadar mendengar dan menampung keluhan

mandiri dan memiliki semangat sosial (Sisk,

warga. Demokrasi berdasar musyawarah pasti

et al., 2002).

memberi

dialog dan

dalam

menciptakan

masyarakat.

melibatkan

di

serta

akan

yang

menerima

bersifat

saling

Kebijakan desentralisasi dan otonomi

antarkelompok-

daerah di Indonesia yang diawali dengan

136

International IDEA adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional yang menumpukan perhatian kepada penelitian bidang ilmu kemasyarakatan dan pemberdayaan demokrasi. Situsnya dapat dapat dilayari di : http:// www.idea.int.

dikeluarkannya UU No. 32/1999 dan direvisi dengan UU baru yaitu UU No.32/2004 adalah wujud

keseriusan

pemerintah

untuk

227


mengembangkan demokrasi pada level lokal.

dalam

Usaha ini tidak lain adalah wujud pemenuhan

masyarakat.

amanah

reformasi

hubungan

negara

dan

ingin

Sebagaimana diyakini bersama bahwa

luas.

filsafat demokrasi yang paling mendasar, yang

Semangatnya lebih tertuju kepada ingin

dipopulerkan oleh Abraham Lincoln, tidak

melepaskan diri dari bayang-bayang warisan

lain adalah “dari rakyat”, “oleh rakyat” dan

otoriterisme yang membelenggu partisipasi

“untuk rakyat”. Karena masih bersifat nlai-

dan pengembangan demokrasi di level lokal.

nilai falsafah maka hal ini memerlukan alat

mengembangkan

Uraian bahwa

yang

konteks

demokrasi

diatas

teorisasi

jelas

demokrasi

lebih

menunjukkan

yang sukses meletakkan filsafat tersebut agar

lokal

bisa

masih

dijalankan

lebih

nyata.

Suyatno

tergolong berserakan. Maka di bawah ini

menggunakan sistem politik “Easton” untuk

penulis

sebuah

menampung filsafat agar bisa dijalankan

membantu

dalam sebuah sistem politik. Terdiri dari tiga

menjelaskan teorisasi demokrasi lokal yang

bagian yang mampu menampung nilai-nilai

mencukupi.

akan

pemahaman

merangkaikan yang

dapat sebuah

disertasinya,

filsafat, yaitu input, proses dan output.

mencoba

memberikan

Melalui sistem ini dimana “input”, yang

alternatif penjelas dalam sebuah model yang

menerjemahkan nilai filsafat “dari rakyat”,

menggabungkan filsafat demokrasi, sistem

akan menghasilkan apa yang dinamakan

Suyatno

politik

Dalam

(2011)

“Easton”

137

dan

faktor-faktor

dengan keterwakilan dan partisipasi. “Proses”

implementasi demokrasi yang lebih terperinci.

yang menerjemahkan filsafat “oleh rakyat”,

Model ini oleh Suyatno disebut sebagai Model

akan menghasilkan institusi yang disebut

Implementasi Demokrasi, yang diharapkan

dengan

bisa memperjelas pelaksanaan demokrasi

kebertanggungjawaban. Sedangkan bagian

kemitraan,

transparansi

dan

“output”, yang menerjemahkan filsafat “untuk

137

David Easton, “An Approach to the Analysis of Poitical Systems”, dalam World Politics IX, No. 3 (April 1957). Easton mengusulkan suatu metode untuk menganalisis berbagai jenis sistem politik, yaitu dengan mengkaji sistem-sistem politik yang berdasarkan ciri-ciri utama: (1) kesatuan-kesatuan yang membentuk sistem itu dan luasnya batas-batas pengaruh sistem itu, (2) “input” dan “output” dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat (output) dan proses pembuatan keputusan (input) di dalam sistem tersebut, (3) jenis dan tingkat perbedaan (diferensiasi) dalam sistem tersebut, dan (4) tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya. Dengan menganalisis berbagai bagian ini, Easton menawarkan sebuah metode untuk memahami dan membandingkan berbagai sistem politik. Lihat Mochtar Mas’oed dan Collin McAndrews, Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001).

228

rakyat”

akan

memunculkan

institusi

responsivitas (Suyatno, 2011). Untuk keperluan tulisan ini, penulis akan membatasi diri dengan menggunakan konsepsi partisipasi dan responsivitas dengan argumen bahwa pilkada memiliki pesan kuat untuk merefleksikan bentuk partisipasi warga dalam

memilih

pemimpinnya,

sehingga

menjadi wajar jika melihat proses pilkada begitu semarak dan gempita di berbagai daerah karena antusiasme pemilih begitu


besar. Sementara itu, kadar responsivitas

demikian,

menunjukkan betapa pentingnya fase setelah

penghubung antara negara dan masyarakat

pilkada bisa dapat dijadikan tolok ukur bagi

agar

berjalannya

melahirkan kesejahteraan manusia (human

demokrasi

lokal.

Beberapa

petahana sukses mendulang kemenangannya dalam

partisipasi

pengelolaan

adalah

jembatan

barang-barang

publik

well being) (Suyatno, 2011).

pilkada, sesungguhnya tidak lain

Dari

sudut

pandangan

negara,

ditentukan oleh salah satu faktor yaitu kadar

demokrasi mengajarkan bahawa partisipasi

responsivitas yang teruji dan terbukti selama

sangat

kepemimpinannya.

adalah

pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan

terbatasnya ruang yang tersedia dalam tulisan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

kali ini untuk menggunakan konsepsi lain,

Tiadanya partisipasi hanya akan menabur

seperti keterwakilan, kemitraan, transparansi

pemerintahan

dan kebertanggungjawaban, untuk membahas

Sementara itu dari sisi masyarakat, partisipasi

pilkada dan demokrasi lokal. Oleh karena itu

adalah kunci pemberdayaan (empowerment).

pembahasan partisipasi akan menjadi diskusi

Partisipasi memberikan ruang dan kapasitas

yang menarik jika dikaitkan dengan pilkada

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan

yang dijalankan selama ini.

hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan

Alasan

lain

diperlukan

inisiatif

untuk

yang

lokal,

otoriter

membangun

dan

mengaktifkan

korup.

peranan

DEMOKRASI LOKAL DAN PARTISIPASI masyarakat serta membangun masyarakat Filsafat demokrasi “dari rakyat” jika

yang mandiri.

diletakkan dalam sistem politik Easton maka masuk

dalam

hubungan

tersebut, partisipasi meletakkan masyarakat

implementasinya akan melahirkan konsep

kepada posisi yang sebenarnya. Pertama,

partisipasi

Partisipasi

masyarakat bukanlah sebagai budak (client)

adalah persoalan hubungan kekuasaaan, atau

melainkan sebagai warga (citizen). Jika budak

hubungan ekonomi-politik, yang dianjurkan

memperlihatkan kepatuhan secara total, tetapi

oleh demokrasi. Partisipasi rakyat berada

kalau konsep warga menganggap bahwa

dalam

setiap individu adalah pribadi yang utuh dan

konteks

“input”,

konteks

dan

dan

kategori

Dalam

keterwakilan.

hubungan

antara

negara

(pemerintah) dan rakyat (masyarakat). Negara

mempunyai

adalah pusat kekuasaan,

kedaulatan dan

Kedua, masyarakat bukan dalam kedudukan

serangkaian hukum yang mengatur peredaran

yang diperintah tetapi sebagai mitra (partner)

barang-barang publik di

pemerintah dalam mengurus pemerintahan

masyarakat. Di

hak

penuh

dan

dan

kelompok,

bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai

kebutuhan hidup, dan lain-lain. Dengan

hak warga masyarakat itu sendiri. Keempat,

politik,

kekuatan

Ketiga,

memiliki.

dalam masyarakat sendiri terdapat hak sipil hal

pembangunan.

untuk

partisipasi

229


masyarakat

bukan

sekadar

obyek

pasif

(responsiveness).

Responsivitas

merujuk

penerima manfaat kebijakank pemerintah,

kepada cara mana sesuatu yang diberikan oleh

tetapi sebagai aktor atau subyek yang aktif

pengambil keputusan -baik umum ataupun

menentukan

kebijakan.

138

Ini

yang

perseorangan-- dalam merespons keperluan

menjelaskan kenapa pilkada diselenggarakan

dan

secara

kelompoknya,

merata

Kesadaran pentingnya

di

wilayah

demokratis partisipasi

Indonesia.

menempatkan

ke

seperti

dalam

kasus

tuntutan

kemiskinan

misalnya.139

dalam

Karena merupakan hasil implementasi

kedudukan yang sebenarnya dalam proses

“untuk rakyat”, maka responsiviti dapat

pemilihan pemimpin. Ada kuasa politik dari

dipahami secara lekat dengan hasil pelayanan

rakyat untuk ikut menentukan pilihan terbaik

publik atau masyarakat, melalui serangkaian

pemimpinnya dalam mekanisme pemilihan

kebijakan yang ditempuh. Dalam kaitan ini

umum.

responsivitas diartikan sebagai kemampuan Namun

begitu

masyarakat

menjalankannya

fase

lain

dari

birokrasi

untuk

mengenali

kebutuhan

demokrasi yang tak kalah pentingnya adalah

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas

Responsivitas (Responsiveness). Menjadi jelas

pelayanan, serta mengembangkan rancangan-

bahwa apakah demokrasi sudah dijalankan

rancangan

sebagaimana mestinya memenuhi kebutuhan

keperluan dan aspirasi masyarakat. Secara

rakyat guna mencapai keinginan membangun

singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas

kesejahteraan bersama, maka responsivitas

ini mengukur kualitas responsif birokrasi

menjadi argumen pamungkas dari proses

terhadap harapan, keinginan dan aspirasi,

pilkada secara menyeluruh. Untuk itu dibawah

serta tuntutan layanan pengguna (service

ini akan dijelaskan penjeasan repsonsivitas

user). Responisivitas sangat diperlukan dalam

untuk

pelayanan

melengkapi

pembahasan

tentang

Pilkada secara lebih lengkap.

merupakan

perkhidmatan

publik bukti

sesuai

karena

dengan

hal

kemampuan

tersebut organisasi

untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, DEMOKRASI

LOKAL

DAN

RESPONSIVITAS

menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta

Implementasi falsafah “untuk rakyat”

mengembangkan

rencana-rencana

pelayanan publik sesuai dengan keperluan

yang didalam sistem politik dapat diketahui

aspirasi

dalam bentuk output. Dalam demokrasi,

memiliki responsivitas yang rendah dengan

output ini yang menginstitusikan apa yang dikenal

dengan

sebutan

responsivitas

138

Sutoro Eko, Voice, Akses, dan Kawalan Masyarakat, makalah dalam www.ireyogya.org/sutoro/voice_dan_ akses_masyarakat.pdf. (2 Februari 2006)

230

masyarakat.

Organisasi

yang

139

Siri Gloppen, Lise Rakner and Arne Tostensen, Responsiveness to the Concerns of the Poor and Accountability to the Commitment to Poverty Reduction, dalam http://www.undp.org/oslocentre/ PAR_Bergen_2002/concerns-poor-issues-paper.pdf. (20 Januari 2015).


sendirinya memiliki kinerja yang buruk juga

publik dengan sasaran kesejahteraan rakyat

(Dwiyanto, dkk, 2011).

sebagai tujuan akhir. Bentuk responsivitas

Kebijakan

yang

responsif

adalah

sangat menentukan kualitas demokrasi lokal

sebagai

respons

karena menggambarkan dinamika kesuksesan

dasar

pemimpin terpilih dan masyarakt memilih

masyarakat. Memberantas kemiskinan dan

dalam komunikasi dan aksi politik yang

buta

kebijakan

yang

dibuat

terhadap

aspirasi

atau

huruf,

menjamin

kebutuhan

meningkatkan

taraf

hidup,

menguntungkan. Ini yang menjelaskan ketika

kesehatan,

menyediakan

masyarakat puas hati dengan kepemimpinan

pendidikan yang terjangkau, memberikan

lokal

pinjaman usaha kecil dan sebagainya, adalah

kebutuhan masyarakat, maka menjadi amat

contoh

dengan

wajar jika pada pilakda berikutnya akan

sebutan kebijakan yang berpihak kepada

dipilih kembali dengan suara yang amat

masyarakat miskin (pro poor policy). Juga

meyakinkan, mutlak. Kasus terpilihnya Azwar

kebijakan

respons

Anas di Banyuwangi dan Tri Rismaharini di

terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas

Surabaya untuk kedua kalinya sebagai kepala

ekonomi

lapangan

daerah menjadi salah satu kisah sukses

pekerjaan yang lebih luas (pro jobs) dan

pemimpin yang responsif dengan pilkada

mendorong laju perekonomian lebih cepat

yang partisipatif.

kebijakan

yang

yang

diambil

dengan

dikenal

kerana

memberikan

yang

dianggap

responsif

terhadap

(pro growth) agar peringkat kesejahteraan masyarakat semakin tercapai. Ini adalah

PILKADA,

selaras dengan implementasi falsafah “untuk

RESPONSIVITAS

rakyat”

bukan

untuk

sekumpulan

elit

Pilkada

PARTISIPASI langsung

pada

DAN akhirnya

penguasa, dimana masyarakat tetap miskin

menggantikan pilkada tidak langsung didasari

tetapi para penguasanya kaya raya (pro elit).

oleh semangat pemberdayaan masyarakat

Capaian ini tentunya bergantung kepada

dalam berpartisipasi memilih kepala daerah

kapasitas

dari

secara lebih demokratis. Namun harus diakui

falsafah “dari rakyat” dan “oleh rakyat”

pemilihan langsung sesungguhnya merupakan

melalui pengolahan kepada sistem politik dari

tindak

implementasi “input” menuju “proses” yang

demokrasi secara normatif yakni jaminan atas

kepada

kualitas

bekerjanya prinsip kebebasan individu dan

“output” yang dilahirkan dalam bentuk

persamaan, khususnya dalam hak politik

responsivitas (Suyatno, 2011).

(Pratikno, 2005). Maswadi Rauf (2005)

pencapaian

gilirannya

yang

diawali

menentukan

lanjut

realisasi

prinsip-prinsip

Pilkada banyak melahirkan pemimpin

menyebutkan ada empat alasan mengapa

baru yang memiliki serangkaian janji program

pilkada langsung perlu digelar menggantikan

yang nantinya dijalankan dalam kebijakan

pilkada

tidak

langsung. Pertama, untuk

231


membangun daerah; kedua menumbuhkan

Namun

begitu

Pengawas

akuntabilitas

Republik Indonesia dalam pernyataan persnya

pemerintah;

dan

dan

keempat

transparansi adalah

proses

legitimasi rakyat yang kuat. Ada

beberapa

Umum

Badan

kepemimpinan lokal; ketiga, meningkatkan publik

Pemilihan

temuan

(Bawaslu)

memberikan keterangan yang mengejutkan tentang partisipasi pemilih dalam pilkada.

implikasi

yang

Bawaslu

menyatakan

bahwa

meskipun

menguntungkan pemilih dan pemimpin yang

pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah

dipilih karena partisipasi langsung dalam

sudah semakin demokratis, yakni ditandai

pemilihan

dengan

berikut:

karena pertama,

menyiratkan kepala

tiga

semakin

transparannya

proses

punya

(predictable process) dan hasilnya tidak bisa

legitimasi kuat untuk memerintah. Kedua,

diprediksi (unpredictable result) tetapi dari

pilkada langsung lebih menjamin stabilitas

pelaksanaan pemilu ke pemilu, partisipasi

pemerintahan daerah, karena masa kerja

masyarakat cenderung menurun. Bisa jadi ini

kepala daerah pasti yang tidak bisa dijatuhkan

merupakan

oleh DPRD. Ketiga, probabilitas aspirasi

terhadap

publik yang terserap lebih tinggi karena

memberikan perubahan yang signifikan bagi

keterpilihannya

kesehjateraan mereka.140

ditentukan

daerah

hal

suara

pemilih

(Fitriyah, 2011). Dengan begitu pilkada langsung

pemilu,

apatisme yang

masyarakat

dinilai

tidak

Ketika masyarakat terlibat langsung

menggambarkan

dalam menentukan pilihan politiknya untuk

pelaksanaan partisipasi yang kuat. Tidak saja

pemimpin di daerahnya, maka wajar jika

pemerintah lokal yang dibentuk menjadi kuat

mucul bentuk respon terhadap program-

karena legitimasi politik yang didapat melalui

program secara langsung. Tindakan yang

pemilihan langsung, sehingga tidak lagi begitu

dilakukan oleh pemilih tidak lain berwujud

mudah digoyang oleh DPRD, tetapi juga

‘stick and carrot’ dalam pilkada berikutnya.

pemerintah lokal memiliki modal politik yang

Jikalau pemimpin lokal yang terpilih mampu

kuat untuk membangun daerahnya. Dari sisi

memberikan responsivitas sebagaimana yang

masyarakat, langsung

memang

bentuk

partisipasinya mendorong

dalam

pilkada

diharapkan masyarakat, maka respon positif

adanya

ruang

(carrot) akan diberikan dalam bentuk suara

pemberdayaan politik secara signifikan. Tidak

dalam

saja masyarakat ikut menentukan pemimpin

dianggap tidak responsif dengan kebutuhan

lokal melalui suara pemilih tetapi juga terlibat

masyarakat, maka “hukuman” (stick) akan

dalam

proses

persetujuannya

partisipasi terhadap

politik

melalui

program-program

calon pemimpin yang disetujuinya dalam bentuk keputusan pilihan suaranya.

232

pilkada.

Namun

sebaliknya

jika

140

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pilkada Semakin Demokratis Tapi Partisipasi Cenderung Menurun, Selasa, 10 November 2015, dalam http://bawaslu.go.id/id/berita/pilkadasemakin-demokratis-tapi-partisipasi-cenderungmenurun. Di unduh pada 1 Mei 2016.


diberikan dalam wujud tidak memilih atau

bisa berlangsung secara sempurna dengan

apatis (golput) dalam pilkada.

menyertakan variabel responsivitas pemimpin

Kemenangan dianggap

mampu

petahana

menjalankan

yang kebijakan

lokal.

Pengalaman

pilkada

menunjukkan

betapa tingginya angka partisipasi di masa

publik dengan baik, menjadi pertanda bahwa

Orde

Baru

berbanding

dengan

masa

partisipasi masyarakat diberikan secara penuh

reformasi, tetapi sesungguhnya menunjukkan

dalam pilkada. Perhimpunan untuk Pemilu

adanya partisipasi semu, karena partisipasinya

dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan dari

didorong oleh mobilisasi pemerintah.

538 calon kepala dan calon wakil kepala

Hal ini seiring dengan pernyataan

daerah yang maju dalam pilkada serentak

bahwa mobilisasi masyarakat secara top-down

2015 ini, 278 orang atau lebih dari separuh di

bukanlah bentuk partisipasi yang sejati.

antara mereka merupakan mantan gubernur,

Soebagio menyatakan bahwa beberapa studi

bupati dan wali kota ataupun wakilnya. Dalam

secara eksplisit tidak menganggap tindakan

hitung cepat yang dilakukan Lembaga Survey

yang

Indonesia

(LSI)

sejumlah

dan

atau

yang

sejumlah

lembaga,

dimanipulasikan sebagai partisipasi politik,

petahana

tampak

yaitu lebih menekankan sifat sukarela dari

pasangan

mendapatkan

dimobilisasikan

perolehan

suara

terbanyak,

partisipasi

dengan

argumentasi

bahwa

bahkan di beberapa daerah mereka menang

menjadi anggota organisasi atau menghadiri

telak. Antara lain pasangan calon wali kota

rapat-rapat umum atas perintah pemerintah

dan

Tri

tidak termasuk partisipasi politik (Soebagio,

Rismaharini – Wisnu Sakti Surya. Lalu, di

2008). Di masa Orde Baru partisipasi politik

Banyuwangi,

Bupati

yang dimobilisasikan merupakan kontribusi

Abdullah Azwar Anas – Yusuf Widyatmoko

hasil mobilisasi politik yang dilakukan oleh

memperoleh

jaringan aparat birokrasi pemerintahan Orde

wakil

wali

kota

pasangan suara

Surabaya, mantan

sampai

88,78%,

berdasarkan survei LSI.141

Baru, bersinergi dengan dukungan pengaruh

Ini semakin memperkuat argumen

para

tokoh-tokoh

masyarakat

karismatik

bahwa tingginya angka partisipasi belumlah

sebagai panutan yang telah dikooptasi oleh

menjamin

birokrasi pemerintahan sebagai wasit, namun

bahwa

mengimplementasikan

pilkada prinsip

sukses demokrasi.

Substansinya tidak lain adalah sejauh mana rangkaian

proses

pilkada

ikut bermain politik sebagai orang Golkar. Dengan begitu perilaku golput dalam

yang

hemat penulis juga merupakan partisipasi

direpresentasikan dalam bentuk partisipasi

politik karena merefleksikan sikap bukan

141

BBC Indonesia, Pilkada serentak, sejumlah calon petahana unggul, dalam http://www.bbc.com/ indonesia/berita_indonesia/2015/12/151210_indonesi a_pilkada_petahana. Di unduh pada 1 Mei 2016.

sebagai budak (client) melainkan sebagai warga (citizen) dan menganggap partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai

233


hak warga masyarakat itu sendiri, baik

intensitas sosialisasi Pemilu secara terprogram

berpartisipasi

dan meluas (Soebagio, 2008).

untuk

memilih

dan

berpartisipasi untuk tidak memilih. Justru dengan

meningkatnya

jumlah

Dari uraian diatas nampak jelas

golput

betapa unsur responsivitas menjadi salah satu

menandakan keberanian masyarakat bersuara

unsur terpenting kelangsungan partisipasi

(voice) untuk merespon tindakan pemimpin

masyarakat untuk melanjutkan pilihannya

yang dipilih dalam pilkada sebelumnya. Ini

terhadap petahana. Jika peningkatan jumlah

adalah manifestasi demokrasi juga.

gotput dari

masa Orde Baru (rata-rata

Secara empirik peningkatan angka

dibawah 10 persen) ke masa reformasi (rata-

Golput tersebut terjadi antara lain oleh realitas

rata antara 30-40 persen) menjadi pertanda

sebagai berikut: (1). Pemilu dan Pilkada

melemahnya partisipasi aktif pemilih untuk

langsung

belum

mampu

menghasilkan

menentukan pilihannya, dalam konteks ini

bagi

peningkatan

bisa dikatakan justru ada keberanian pemilih

kesejahteraan masyarakat; (2). Menurunnya

untuk tidak memilih karena alasan tertentu.

kinerja partai politik yang tidak memiliki

Dengan kata lain merupakan respon terhadap

platform politik yang realistis dan kader

responsivitas pemimpin lokal.

perubahan

berarti

politik yang berkualitas serta komitmen

Fenomena lain selain golput yang

politik yang berpihak kepada kepentingan

menunjukkan adanya penurunan partisipasi

publik,

aktif dan dengan sendirinya menunjukkan

melainkan

lebih

mengutamakan

kepentingan kelompok atau golongannya; (3). Merosotnya

integritas

moral

aktor-aktor

keberanian untuk berpartisipasi pasif (golput) dari masyarakat, yaitu kemenangan petahana dalam pilkada 2015 yang mencapai lebih dari

politik (elit politik) yang berperilaku koruptif

50% pilkada di seluruh Indonesia. Dari

dan lebih mengejar kekuasaan/kedudukan

pilkada yang diselenggarakan di 269 daerah,

daripada memperjuangkan aspirasi publik; (4)

ternyata lebih banyak calon petahana yang

Tidak

memenangkan pilkada daripada yang kalah,

terealisasikannya

janji-janji

yang

dikampanyekan oleh elit politik kepada publik yang

mendukungnnya;

(5).

Kejenuhan

pemilih karena sering adanya Pemilu/Pilkada

dengan perbandingan 57,9 persen dan 42,1 persen.

Petahana

mempertahankan

atau

yang

berhasil

meraih

kembali

posisinya sebagai kepala daerah lebih banyak

yang dipandang sebagai kegiatan seremonial

terjadi di wilayah kota daripada kabupaten. Di

berdemokrasi yang lebih menguntungkan bagi

kota, walikota yang berhasil mempertahankan

para elit politik; (6). Kurang netralnya

posisinya mencapai 47,1 persen, sementara di

penyelenggara Pemilu/Pilkada yang masih

kabupaten hanya 28,1 persen bupati yang

berpotensi melakukan keberpihakan kepada kontestan tertentu, di samping juga kurangnya

kembali daerah.

meraih Data

posisi ini

sebagai

seolah

kepala

menguatkan

142

234

142

Kompas, “Petahana Tetap Kuat di Pilkada 2015”, dalam http://nasional.kompas.com/read/2016/01/07


argumentasi

memiliki

Banyak faktor yang menyebabkan

daripada

kemenangan petahana. Peneliti LSI, Ardian

pesaingnya. Pada pilkada sebelumnya dari

Sopa mengatakan, setidaknya ada lima faktor

data yang dihimpun, selama kurun waktu

yang

tahun

memenangi

peluang

bahwa

menang

2011

petahana

lebih

saja,

dari

besar

sekitar

211-an

membuat

calon

pilkada

petahana

serentak

mampu

tahun

ini.

pelaksanaan pilkada di berbagai daerah di

Pertama adalah karena masyarakat merasa

Indonesia,

59,05%

puas atas kinerja kepemimpinannya selama

dimenangkan kembali oleh calon incumbent

menjabat. Kedua, pasangan petahana sudah

(petahana), sementara 87 daerah lainnya atau

lebih dikenal oleh masyarakat. Para pasangan

sekitar 40,05 % calon incumbent mengalami

incumbent biasanya sudah lebih populer, itu

kekalahan.

juga bisa menjadi faktor kemenangannya.

124

Tabel

daerah

dibawah

atau

ini

menjelaskan

kemenangan yang diraih petahan dengan suara yang cukup telak. Tabel 1.0 10 Besar Petahana Menang Pilkada 2015 No.

Daerah

Nama Pasangan Petahana

Persentase Kemenangan

Samanhudi Anwar-Santoso

92,04

Rita Widyasari-Edi Damansyah

89,40

A Azwar Anas-Yusuf W

88,96

Herman H.N-Muhammad Yusuf Kohar

86,66

1.

Kota Blitar

2.

Kutai Kartanegara

3.

Banyuwangi

4.

Bandar Lampung

5.

Surabaya

Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana

86,22

6.

Denpasar

I.B.R. Dharmawijaya-I.G.N. Jaya Negara

82,19

7.

Tanah Bumbu

Mardani H Maming-Sudian Noor

81,50

8.

Mojokerto

Mustafa Kamal Pasa-Pungkasiadi

78,65

9.

Bolmong Selatan

Herson Mayulu-Iskandar Kamaru

77,35

10.

Medan

Dzulmi Edin-Akhyar Nasution

71,68

Sumber: Data KPU, dalam JPNN, Ibu Risma dibawah mbak Rita, http://www.jpnn.com/read/2015/12/13/3443 71/Ibu-Risma-di-Bawah-Mbak-Rita-/page3. Diunduh pada 5 Mei 2016

/02205431/Petahana.Tetap.Kuat.di.Pilkada.2015. Di unduh pada 5 Mei 2016.

235


Ketiga, pasangan petahana dianggap

terhadap hasil auditnya yang berarti bahwa

telah menguasai dan mampu menjangkau

Pemkot

semua segmen pemilih. Keempat, pasangan

keuangannya secara wajar, baik, transparan

petahana

mampu

menggerakkan

tokoh

informal maupun formal. Kelima, pasangan petahana dianggap lebih siap secara finansial.

Surabaya

mampu

mengelola

dan akuntabel. Selain itu Walikota Surabaya tersebut

mengeluarkan

Selama menjabat, biaya hidup petahana

penggunanaan

ditanggung oleh negara, maka wajar jika

pengelolaan APBD Kota Surabaya. Sistem e-

mamapu mengumpulkan dari hasil selama

budgeting

menjabat kepala daerah untuk menghadapi

keberhasilannya

pilkada tahun ini.143 Kisah

sukses

kepemimpinan

Tri

Rismaharini sebagai walikota Surabaya dan Azwar Anas sebagai bupati Banyuwangi menjadi contoh betapa masyarakat di kedua daerah

tersebut

memberikan

kesempatan

kepada petahana untuk memimpin daerahnya kedua kali. Risma mampu merebut suara 86,22 persen dari pemilihnya, sedangkan Azwar Anas sukses mendulang 87,88 persen. Kedua petahana ini sebelumnya memang tergolong sangat populer di media masa karena kebijakan publiknya yang dianggap inovatif dan menyentuh masyarakat langsung. Risma

dikenal

dengan

kebijakan

publik yang membawa Surabaya sukses meraih Piala Adipura selama 4 tahun berturutturut. Audit BPK pada tahun 2013 juga memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

terhadap

Laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan oleh auditor

143

Dedy Priatmojo, Lima Faktor Calon Petahana Unggul di Pilkada Serentak, dalam http://politik.news.viva. co.id/news/read/709835-lima-faktor-calon-petahanaunggul-di-pilkada-serentak. Diunduh pada 5 Mei 2016.

236

sistem

kebijakan

Pemkot

e-budgeting

Surabaya

sehingga

dalam

ini

diakui

diadopsi

oleh

daerah-daerah lain di Indonesia. Kemampuan Risma membangun citranya di media massa juga menjadi salah satu penentu karena popularitas akan memudahkan pemilih untuk memilihnya kembali. Salah satu kebijakannya yang sensasional adalah penutupan lokalisasi Dolly, sebagai area pelacuran terbesar di Asia Tenggara, menambah popularitasnya semakin tinggi. Sementara itu, Azwar Anas selama menjadi bupati di wilayah paling timur di propinsi

Jawa

Timur

itu

mampu

mempopulerkan daerahnya melalui programprogram

inovatifnya.

Kini

banyuwangi

menjadi tujuan pariwisata terpopuler selain Batu Malang dan Gunung Bromo di Jawa Timur. Semua itu berkat kegigihan Azwar membangun

dunia

pariwisata

daerahnya.

Klimaksnya ketika kabupaten yang berjuluk “The Sunrise of Java” ini, berhasil meraih penghargaan Perserikatan Nations

dari

Badan

Bangsa-Bangsa World

Pariwisata (The

United Tourism

Organization/UNWTO) dalam ajang "12th UNWTO Awards Forum" di Madrid, Spanyol. Kabupaten Banyuwangi menyabet UNWTO


Awards for Excellence and Innovation in

Indonesia

Tourism untuk kategori ”Inovasi Kebijakan

(Fitra) Riau Usman menyebutkan, status

Publik dan Tata Kelola” dengan mengalahkan

tersangka korupsi yang disandang Herlyan

nominator lainnya dari Kolombia, Kenya, dan

Saleh sangat mempengaruhi merosotnya suara

Puerto Rico.Tentu ini menambah kekuatan

bupati

petahana di Banyuwangi untuk meyakinkan

ketidakpercayaan masyarakat juga tampak

pemilihnya untuk memberikan eluang kedua

dari 5 tahun masa kepemimpinan Herlyan

kali memimpin daerahnya.

Saleh tidak memberikan dampak signifikan

Kebijakan publik yang dilakukan

untuk

Transparansi

inkumben

terhadap

itu.

pembangunan

Selain

itu

infrastruktur

ekonomi.

ukuran yang menentukan kemenangannya

daerah terkaya di Riau yang memiliki APBD

dalam

konsep

mencapai Rp 5 triliun. Namun program

responsivitas menyatakan bahwa kebijakan

pembangunan infrastruktur dan ekonomi tidak

yang responsif adalah kebijakan yang dibuat

menyentuh

sebagai

atau

Belum lagi petani karet yang sudah lima tahun

poor

lamanya terpuruk lantaran harga murah.

sukses

Masih banyak desa yang tidak dialiri listrik di

mendulang kemenangan pilkada, seperti yang

Rupat, begitu pula akses jalan yang tidak

diraih Risma dan Azwar, adalah tidak lain

beraspal di desa-desa.144

respons

kebutuhan policy),

Sebagaimana

terhadap

dasar maka

aspirasi

masyarakat petahana

(pro

yang

karena nilai responsivitas sebagai wujud amalan

filsafat

“untuk

rakyat”

memang

Bengkalis

dan

petahana selama menjabat, menjadi salah satu pilkada.

Padahal

Anggaran

kalangan

Jauh

masyarakat

sebelum

diselenggarakan,

merupakan

Heru

2015

Kundhimiarso

dirasakan masyarakat langsung. Amat lumrah

menjelaskan

jika petahana yang demikian mampu meraih

menyebabkan petahana mengalami kekalahan

kemenangan

adalah sebagai berikut: Pertama, Tingkat

Sebaliknya,

mutlak jika

dalam

responsivitas

pilkada. jauh

bahwa

pilkada

bawah.

hal-hal

yang

dari

popularitas calon petahana ternyata tidak

harapan masyarakat, maka “hukuman” (stick)

berbanding lurus dengan tingkat ke disukai-

akan diberikan dalam bentuk kekalahan yang

nya dan keterpilihannya (elektabilitasnya) di

telak sekalipun.

mata

rakyat.

Hal

ini

bisa

diakibatkan

Kisah Bupati petahana Bengkalis,

melekatnya persepsi negatif dalam diri sang

Herlyan Saleh kalah telak dalam pemilihan

petahana, baik dari sisi moralitas, karakter

kepala daerah serentak 2015 Bengkalis adalah

pribadi, maupun gaya kepemimpinannya.

salah satunya. Herlyan yang berpasangan

Tingkat

dengan Riza Pahlevi justru menduduki posisi

paling buncit dari dua pasangan calon bupati lainnya.

Menuut

Koordinator

Forum

144

ketidaksukaan

rakyat

terhadap

Tempo, “Ini Penyebab Kekalahan Bupati Petahana Bengkalis Riau”, dalam https://m.tempo.co/read/news /2015/12/18/058728852/ini-penyebab-kekalahanbupati-petahana-bengkalis-riau. Diunduh [ada 5 Mei 2016.

237


karakter personal dan gaya kepemimpinan

oleh sang kandidat. Masyarakat kini lebih

seorang petahana akan membentuk politik

melihat berdasarkan pada visi, misi, dan

persepsi yang sedemikian kuat di mata publik,

program kerja konkret yang ditawarkan calon.

seperti kesan arogan, sok pintar, sok kuasa,

Lebih tertarik dengan sosok figur calon yang

pemarah, berjarak dengan rakyat dll.

mencerminkan kesederhanaan, dekat dengan

Kedua, Kekalahan petahana tersebut

rakyat, jujur, ramah, dan low profile. Pilkada

bisa dibaca sebagai bentuk protes langsung

DKI Jakarta contoh paling dekat dan paling

rakyat atas kepemimpinan sang petahana atau

tepat dengan sosok Jokowi nya. 145

pejabat politik di daerah tersebut. Petahana

Maka menjadi hal yang lumrah jika

dianggap mengingkari janji-janji kampanye

petahana gagal dalam pilkada tidak lain

pada saat pertama maju mencalonkan diri.

dikarenakan faktor-faktor tersebut. Tingkat

Petahana

mewujudkan

melek

menjalankan

reformasi ini memang meningkat pesat. Tidak

kepemimpinannya. Sehingga rakyat yang

saja apatisme dalam bentuk golput disuarakan

tidak puas melampiaskan ketidakpuasannya

dalam pilkada tetapi juga “hukuman” untuk

tersebut

petahana

dinilai

kesejahteraan,

gagal

gagal

dengan

cara

dalam

menghukum

sang

petahana dengan tidak memilihnya kembali. Ketiga,

Masyarakat

memiliki

politik

yang

masyarakat

tidak

sejak

responsif

masa

terhadap

kesejahteraan masyarakat menjadi taruhan yang penting.

keinginan kuat untuk melakukan perubahan dan mereka melakukan gerakan penolakan

KESIMPULAN

terhadap status quo yang dibangun petahana,

Proses pilkada di Indonesia sejak

hal ini terjadi karena masyarakat telah melihat

reformasi

menandakan

era

baru,

ketika

kepemimpinan petahana yang tidak mampu

masyarakat menjadi aktor penting dalam

dan tidak berhasil melakukan perubahan

proses pemilihan. Berbeda dengan masa Orde

dalam masa kepemimpinannya. Semangat

Baru dimana mayoritas masyarakat mengikuti

perubahan yang diinginkan masyarakat, akan

pemilihan umum di level nasional, karena di

membangun persepsi politik yang seolah-olah

level daerah semua kepala daerah ditunjuk

vis a vis antara pro status quo dengan pro

oleh Soeharto, adalah berdasarkan mobilitas

perubahan.

pusat, sehingga amat wajar jika tingkat

Keempat, Kondisi masyarakat saat ini

partisipasinya rata-rata diatas 85 persen.

yang mulai otonom dan rasional dalam

Namun begitu partisipasinya dianggap semu,

menentukan pilihannya, masyarakat tidak lagi tergantung

pada

bendera

parpol

yang

mengusung calon, masyarakat tak mau lagi terbuai dengan money politik yang diberikan

238

145

Puskapik, “Musim Bergugurannya Calon Incumbent (Petahana) dalam Pilkada, bagaimana dengan Pemalang ?” dalam http://www.puskapik.com/musimbergugurannya-calon-petahana-incumbent-dalampilkada-bagaimana-dengan-pemalang/. Diunduh pada 5 Mei 2016.


karena tidak disertai dengan keterwakilan,

Decentralization,

transparansi dan akuntabilitas, apatah lagi

http://www.rti.org/pubs/Democr_Dec

responsivitas

en.PDF. Muat turun10 Januari 2008

yang

memadai.

Di

masa

dalam

reformasi partisipasi aktif masyarakat dalam

David Easton (1957), “An Approach to the

pilkada disertai dengan pemantauan sepanjang

Analysis of Poitical Systems”, dalam

periode pemimpin daerah ketika menjabat,

World Politics IX, No. 3.

sehingga amatlah wajar unsur responsivitas menjadi

variabel

penting

dalam

proses

berdemokrasi secara menyeluruh. memang harus disertai dengan responsivitas tinggi.

diberikan

Kepercayaan

pemilih

dalam

Rondinelli

(1998),

"What

is

Decentralization?" Note prepared for the PREM Knowledge Management

Partisipasi yang aktif secara ideal yang

Dennis

politik

yang

pilkada

agar

System, World Bank, Washington, DC. Fatkhurohman (2010), “Pilkada dan Masa Depan

Penguatan

Demokrasi

di

penyelenggara negara menjalankan kebijakan-

Daerah”. Jurnal Konstitusi, Vol. III,

kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan

No. 2.

masyarakat, dewasa ini semakin mengemuka.

Fitriyah (2011), “Meninjau Ulang Sistem

Kemenangan dan kekalahan petahana dalam

Pilkada Langsung: Masukan Untuk

pilkada dapat dinyatakan bahwa keterkaitan

Pilkada

partisipasi dan responsivitas menjadi amat

POLITIKA Vol 2, No 1 Politika,

penting dalam proses demokrasi lokal secara

Jurnal Ilmu Politik, hal. 40-47.

menyeluruh.

Langsung

Berkualitas”,

Georg Freks dan Jan Michel Otto (1996), Decentralizationand Development: A

DAFTAR PUSTAKA

Review

Agus Dwiyanto, dkk. (2006), Reformasi

Administrative Literature, Research

Birokrasi

Publik

di

of

Development

Indonesia,

Report, Leiden: Van Vollenhoven

Yogykarta: Gadjah Mada University

Institute for Law and Administration

Press, 2006.

in NonWestern Countries.

Alexis de Tocqueville (1969), Democracy in

Iza Rumesten RS (2014), “Korelasi Perilaku

America, ed. J.P. Mayer, Garden City,

Korupsi

NY: Anchor Books.

Pilkada Langsung, Jurnal Dinamika

Brian C. Smith (1985), Decentralization: Territory Dimension of the State, London: MacMillan, 1985. Camille Burnet, Henry Minis, dan Jerry VanSant,

Kepala

Daerah

dengan

Hukum Vol 14, No 2. Janpatar

Simamora

Pemilukada

(2011),

“Eksistensi

Dalam

Rangka

Mewujudkan Pemerintahan Daerah

Democratic

239


yang Demokratis”, Jurnal Mimbar

akses_masyarakat.pdf.

Hukum Vol. 23 No. 1.

2006)

Larry

Diamond

(1999),

Developing

Suyatno

(2011),

(2

Dinamika

Demokrasi

Democracy, Baltimore and London:

Tempatan

The Johns Hopkins University Press.

Demokrasi

Tempatan

Yogyakarta

dan

Manor, J. (1997), “The Political Economy of Democratic

Decentralization”,

Washington: World Bank.

di

di

Kota

Kabupaten

Timothy D Sisk, dkk. (2002), Demokrasi di Tingkat

Yogyakarta: Gadjah Mada University

International

Press.

Penglibatan,

Langsung”,

Kajian

Jembrana, Bali, Tesis PhD Universiti

(2001), Perbandingan Sistem Politik,

”Demokrasi

Indonesia:

Sains Malaysa, Penang: USM.

Mochtar Mas’oed dan Collin McAndrews

Pratikno,

Pebruari

dalam

Pilkada

Lokal:

Buku IDEA

Panduan mengenai

Keterwakilan,

Pengelolaan

Konflik

dan

Makalah,

Sarasehan

Menyongsong

Pilkada

Langsung,

Yana Syafriana Hijri (2008), “KPUD, Pilkada

IRCOS-FNSt,

Hotel

Saphir,

Langsung dan Demokrasi Lokal”,

Yogyakarta, 25-26 Januari 2005.

Kepemerintahan, Jakarta: AMPERO.

Jurnal Ilmiah Bestari, Edisi No. 37..

Retno Saraswati (2014), Reorientasi Hukum Pemilukada

Langsung

Menyejahterakan

Rakyat,

yang dalam

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Journal of Dinamika Hukum Vol 14

Indonesia,

“Pilkada

No 2.

Demokratis

Tapi

Robert Putnam (1993), Making Democracy

Semakin Partisipasi

Cenderung Menurun”, Selasa, 10

Work: Civic Tradition in Moden Italy,

November

Princeton, New Jersey: Princeton

http://bawaslu.go.id/id/berita/pilkada-

University Press.

semakin-demokratis-tapi-partisipasi-

Soebagio (2008), “Implikasi Golongan Putih Dalam

Perspektif

Pembangunan

Demokrasi Di Indonesia”. Jurnal

2015,

dalam

cenderung-menurun. Diunduh pada 1 Mei 2016. BBC Indonesia, “Pilkada serentak, sejumlah

Makara, Sosial Humaniora, Volume

calon

12, No. 2.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_

Sutoro Eko, Voice, Akses, dan Kawalan Masyarakat,

makalah

dalam

www.ireyogya.org/sutoro/voice_dan_

240

Internet

petahana

unggul”,

dalam

indonesia/2015/12/151210_indonesia _pilkada_petahana. Diunduh pada 1 Mei 2016.


Dedy

Priatmojo,

“Lima

Faktor

Petahana

Unggul

di

Calon Pilkada

Serentak”,

dalam

http://politik.news.viva.co.id/news/rea d/709835-lima-faktor-calonpetahana-unggul-di-pilkada-serentak. Diunduh pada 5 Mei 2016. Kompas, “Petahana Tetap Kuat di Pilkada 2015”, dalam http://nasional.kompas .com/read/2016/01/07/02205431/Peta hana.Tetap.Kuat.di.Pilkada.2015. Di unduh pada 5 Mei 2016. Puskapik, “Musim

Bergugurannya

Calon

Incumbent (Petahana) dalam Pilkada, bagaimana dalam

dengan

Pemalang

?”

http://www.puskapik.com/

musim-bergugurannya-calonpetahana-incumbent-dalam-pilkadabagaimana-dengan-pemalang/. Diunduh pada 5 Mei 2016. Siri

Gloppen,

Lise

Rakner

and

Arne

Tostensen, Responsiveness to the Concerns

of

the

Poor

and

Accountability to the Commitment to Poverty

Reduction,

dalam

http://www.undp.org/oslocentre/PAR _Bergen_2002/concerns-poor-issuespaper.pdf. (20 Januari 2015). Tempo, “Ini Penyebab Kekalahan Bupati Petahana Bengkalis Riau”, dalam https://m.tempo.co/read/news/2015/12 /18/058728852/ini-penyebabkekalahan-bupati-petahanabengkalis-riau. Diunduh pada 5 Mei 2016.

241

Indonesian Political Science Review

Recommend Documents