Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
(LAKTP) TAHUN 207.4
IH-
H
Iltlil
II
PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU Jalan Mayjend. El Tari- Kefamenanu Telp: (0388) 31041 - 31042
I.AP ORAN AK
U
NTAB I LITAS
KINERJA'NSTANS' PEYIERINTAH
(LAKtP)
PEN aADIII.N NEQERI KEFAM ENANU
rAHUN ANaaARAN 207-4
KEFAMENANU 2OL5
KATA PENGANTAR Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa maka tersusunlah Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Kefamenanu tahun 2014, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
Laporan Alruntabilitas Kinerja [nstansi Pernerintah (LAKIP) merupakan
suatu
perwujudan transparansi dan afcuntaUilitas suatu instansi Pemerintah, pada LAKIP tahun 2014
ini jWa melaporkan perbandingan dan pencapaian kinerja selama tahun 2010 sampai dengan tahnn 2014.
Dengan dibuanrya LAKIP tahun 2Al4
ini
tentunya masih sangat banyak terdapat
kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami mengharapkan masukan, usula& saran dan
lffitik yang positifl demi lebih membangun kinerja Pengadilan Neged Kefamenanu di
masa
yang akan daang.
Pada alfiimya dengan telah disusunnya LAKIP Pengadilan Negeri Kefamenanu tahun 2014 kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Kefamenanu dan semua komponen Pengaditan Negeri Kefamenanu yang telah membantu tolaksimanya hingga
tersusunnya LAKIP Pengadilan Negeri Kefarnenanu tahun 2014, semoga dengan tcsusunnya
LAKIP tahun 2014 tni akan memacu kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tahun-tahun mendatang.
rykq'lssssa
\try \:+ooa'7
PEI{GADIIIfN IiI*GEBI IBFAIIENAIIU
-
Lapcran Akuntabilias Kineria Instansi Pemeriaah
EXEC TIT'E SUMJIIARY (IKHTI SAR EKSEKWIF,\
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan
Negeri Kefamenanu tahun 2014
adalah
suatu bentuk pertanggungiawaban dalam
memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam tahun 2A10,
talrun
2lll,tahun 2)l2,tahun
201 3 dan
tahun 2014.
LAKIP tahun 2014 intinya melaporkan PENCAPAIAN KINERIA tahun zCIll,tahun 20l2,t
h;2013
selarrra tahun 2010,
dan tahun 2014. Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam
sasaran ditunjang dengan Anggaran tahun 2010, tahun 2011,
tallrn 2A72, tahun
2013 dantahun 2014. dalam 2 (drn) DIPA yaitu:
L. DIPA
dengan kode 01 @adan Urusaan Administrasi) terdiri dari anggaran Belanja
Pegawai, Anggaran Belanja Barang dan Anggaran Belanja Modal:
a.
Pada tahun 2010 berjumlah Rp. 2.327.408.000,- (dua miliyar tiga ratus dua puluh tujuh empat ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian
-
:
Anggaran Belania Pegawai Rp. 1.324.266.000r- (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh efflm ribu rupiah).
-
Anggaran belanja Barang Rp 703.142.000,- (tujuh ratus tiga juta'seratus empat puluh dua ribu rupiah).
-
Anggaran Belanja Modal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
b. Pada tahun 2011 berjumlah Rp. 2.254.264.A00,- (dua miliyar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus en un puluh empat ribu rupiah) dengan perincian
-
:
Anggaran Belanja Pegawai Rp. 1,485.008.000,- (satu miliyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ribu rupiah).
-
Anggaran belanja Barang Rp 447.901.000r- (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus seribu rupiah).
PENGADILIN ilBGEII fSfAilGI{AItU
-
LaporanAkuntabilitas Kineria Instansi Pemerinah
-
Anggaran Belanja Modal Rp 321355.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus limapuluh lima ribu rupiah).
c.
Pada tahun 2012 berjumlah Rp. 2.381.384.000,- (dua
miliyar tiga ratus delapan puluh
satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian
-
:
Anggaran Belanja Pegawai Rp. 1.645.523.000,- (satu miliym enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
-
Anggaran belania Barang Rp 610.896.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluhenam ribu rupiatr).
-
Anggaran Belanja Modal
Rp
124.965.000r- (seratus dua puluh empat juta
sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
d. Pada tahua 2013 berjumlatr Rp. 4.058.828.000,- (empat miliyar lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian
-
delapan
:
Anggaran Belanja Pegawai Rp. 3309.534.000,- (tiga miliyar tiga ratus sembilan juta lima ratus tigapuluh empat ribu rupiah).
-
Anggaran belanja Barang Rp 649.294.000r- (enarn ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu nryiah).
e.
Anggaran Belanja Modal Rp 1fi).000.000;,- (seratusjutarupiah).
Pada tahun 2014 berjumlah Rp. 2.713.314.000,- (dua
tiga ratus empatbelas ribu rupiah) dengan perincian
-
miliyar tujuh ratus tigabelas juta
:
Anggaran Belanja Pegawai Rp. 1.836.470.000r- (satu milyar delapan ratus tiga putuh enam juta empat ratus tujuh pultfi ribu rupiah).
-
Anggaran belanja Barang Rp 626.844.000r- (enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus errpat puluh empat ribu rupiah).
2.
Anggaran Belanja Modal Rp 250.000.000,- (duaratus limapuluhjutarupiah).
DIPA dengan kode 03 @irektorat Jenderal Badan Peradilan Umum) terdiri dari:
a.
Pada tahun 2011 Anggaran belaqia Barang sebesar Rp 220.180.000,- @ua ratus dua
puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). PEIIIG.AIIIIAII NEGBBI
fDfAilf,ltAltU -
LaooranAkuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah
b. Pada tahun 2012 Ang3aran belanja Barang sebesar Rp 191500.000,-
(Seratus
sembilanpuluh satu juta lima ratus ribu rupiah). c. Pada tahun 2013
Anggaran belanja Barang sebesar Rp 136.000.000,- (Seratus tiga
putuh enam juta rupiah). Pada tahun 2014
Anggaran belanja Barang sebesar Rp 125.720.000,- (Seratus dua
puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
Dalam tahun 2010 dilihat bahwa DIPA belum terbagi ke dalam dua DIPA dan anggaran DIPA tersebut tetapi diberikan kode yang berbeda yaitu 01 dan 03, aoggarao tersebut
dibedakan untuk Pelayanan Umum diberikan kode 01 yaitu Anggman untuk Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Belaqia Modal (Anggaran Badan Administrasi Umum) meliputi Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik sedangkan rmtuk kode 03 untuk Ketertiban Keamanan
yaitu Anggafim Belanja Barang @irektorat Jenderal Badan Peradilan Umum) meliputi Pembinaan Hukum, Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak
Hukum lainnya dan Program Penegakan Hukum dan IIAM. Secara keseluruhan bahwa pencapaian hasil kinerja Kepaniteraanlkesekretariatan Pengadilan Negeri Kefamenanu selama tahun 2010, 2011, 2A12, 2013 dan 2A14 Elahberusaha
memenuhi sasaran strategis yang pengukurannya dengao nnelihat sasaran, indikator sasaran,
target yang diinginkan, realisasi, pencapaian target. Salah safu tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan /Iksekretariatan Pengadilan Negeri Kefamenanu adalatr memberikan pelayanan
teknis dibidang administrasi perkara dao administrasi Peradilan lainnya" dan mmjalankan fungsi manajerial dan fungsi operatif pada Badan Peradilan yang diakui bahwa dari kecepatan dan ketepatan waktu pencapaian target masih belum dapat memenuhi karena ada beberapa
kendalq arltara lain terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi Kualitas maupun dari segi Kuantitas, sementara volume pekerjaan dan jenis pekerjaan semakin meningkat akan tetapi tetap berusaha mengacu pada ketentuan Standar Operasional Prosedur (S.O.P).
PENG.IUIIL]fN I{EGBBI
f,DffiffiilAHU -
LaporanAkuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah
DAFTAR ISI Halaman
I
KATA PENGANTAR HGCUTTVE OKHTISAR EKSEKUTTF).
.
11
DAFTAR ISI...
BAB.I
:
I
PENDAHULUAN.....
A.Latar Belakang..
I
B.Tugas dan Fungsi
1
C.
Sistematika Penyaj ian.
)
.
BAB.II : PERENCANIAJQ{
DAN PERIANJIAN KINERJA.
A.Rencana Strategis 20rc-2414...
B.Indikator Kinerja.
.
a J a
i.....
J 7
.
C.Rencana Kinerja Tahun 2014.
8
D.Penetapan Kinerja 201 4.
12
BAB.III : AKUNTABILITAS KINERIA
l8
A.Pengukuran Kinerja.
18
.
.
B.Analisis Akuiltabititas Kinerja. C.Alcuntabilitas Keuangan.
BAB.IV
22
..
36
....
39
: PENUTUP
A.Kesimpulan.........
39
B.Saran-saran
39
Lampiran.
4t-66
PENGATIIIIN NIGEII f,DFAIIINANU
-
Laporan Akuntabilias Kineria Inst nsi Pemerintah
BAB
I
PEI\DAHTILUAI\
A. Latar Belakang Undang - undang Dasar Negma Republik Indonesia
tatln
1945 dalam pen$elasannya
mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukuno (Re7hts staat) dan tidak berdasarkan
atas kekuasaan belaka (Machts staot) sehingga Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi sebagai dasar hukum yang tidak bersifat absolutisme dalam
arti kekuasaan yang tidak
terbatas.
Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar
tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia secara organisatoris, administratif, dan financial yang sebelumnya berada dibawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor: 21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamatr Agung. Hal ini berarti beban tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung semakin bertambah.
B. Tugas dan X'u n g s i Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Badan Peadilan Umrmr tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar
lainnya sebagai lembaga Yudikatif mempunyai tugas dan flrngsi menerima" memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perdata yang diajukan, sedangkan dalam bidang adminisrasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteran Pengadilan
PBI{GADIIJIil ilEGBBI KEBAHDI{AI[U
-
Lanoraa A}untabilitas Kineria lnstansi Pemerintah
dibawah pirrpinan Panitera/Sekretaris mempunyai tugas pelayanan
di
bidang teknis
administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya dengan fungsi mer{alankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.
C. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 yang terdiri dari penjelasan seluruh kegiatan yang terealisasi dari khun 2010,tahun
z0ll,tahun 2412,
tahun 2013 dan tahun 2}L4,'kanisajikan dalam bentuk dan sistematika yang sederhana akan tetapi mengacu pada outline yang telah ditenhrkan.
PBNG.IU)ruIil NEGEBI
fEfAilEltllilU -
Laporan Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah
BAB
tr
PERENCANAAIT DAI{ PEI{ETAPAII KII\TERJA
A. RENCANA
STRATEGIS.
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kefamenanu Tahun 2010-2AU merupakan
komitnen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-talrapan yang terencana
dan
terprogram secara sistematis melalui penataaq penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan
perundang
untuk
efektivitas dan
efisiensi.
Selanjutrya untuk memberikan arah dan sasaftm yang jelas serta sebagai pedoman dan
totok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kerja Mahkamah Agung Mahkamah Agung
RI
2010
*
R[,
sebagaimana yang ditetapkan dalam Cetak Biru
2035, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan progrzun dan kegiatan Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam mencapai
visi
dan
misi serta tujuan organisasi untuk kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun visi dari PengadilanNegeri Kefamenanu, adalah:
..MEWTIJT]DKA}T BADAN PERADILAIY INDOI\IESIA YAI{G
IaUIVC"
Untuk me,lrcapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Kefamenanu menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakon, yaitu
:
I.
MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN
2.
MEMBERIKAN PELAYANANI HUKI.]M.
3.
MENINGKATKAN KWALITAS KEPEMIMPINA}.I
PDilGADIIJfil ilBGEm
fXfilmNANU -
IaporanAkunabilias Kineria Instansi Pemerintah
4. BADAN PERADILAN YA}IG MEWUJUDKA}.i KREDIBILITAS
DAN
TRANSPARANSI LEMBAGA PERADILAN Dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kefamenanu
mengemukakan Tujuan, Sasaran, Program-program
dan
kegiatan-kegtararl
pokok
yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 20rc -2014, dapat dilihat sebagai berikut:
TUJUAII DAI\[ SASARAN
TUJUA}I
/
Tujuan utama Pengadilan Negeri Kefamenanu tidak lepas dari tujuan Mahkamah Agung yang
ruma Pengadilan Negeri Kefamenanu seb4gai Pengadilan Tingkat Pertama harus mendukung tujuan Mahkamah Agung sebagai lembaga yaug merupakan jenjang paling atas dari Peradilan.
Dimana tujuannya adalah Pengadilan Negeri Kefamenanu Menjadi Badan peradilan Yang Agung yang tentunya berhrjuan agar parapencari keadilan rnendapatkan porsi yang tepat dalam mencari keadilan Dan tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Kefamenanu adalah berikut:
l. Meningkatkan
dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan
pelayanan masyarakat pencari keadilan.
2.
Meningkatkan akuntabilitas dan fiansparansi peradilan.
SASARAN Tujuan diatas tidak saja berjalan tanpa adanya perencanafll dan program tapi harus mempunyai sasaran yang
jelas sehingga perwujudan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan teratur dan
terarah maka dengan
ini
Pengadilan Negeri Kefamenanu mempunyai sasaftrl dalam
mewujudkan tujuan tersebut diatas, yaitu:
1.
Tercapainya penyelesaian administuasi perkara tepat waktu.
2.
Tercapainya penyelesaian administrasi umum tepat waktu
PEIiIGAIIIIIil NGGEBI fBfAtBilAItlU - LaporanAkuntabilitas
Kineria Insansi Pemerinah
