HK

KEPASTIAN HUKUM DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/PID .SUS/2014 dan Putusan No. 14/PDT.PLW/2014/PN.STB)

TESIS

OLEH

MUHAMMAD HUSAIRI 137005087/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016

Universitas Sumatera Utara

KEPASTIAN HUKUM DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANANARKOTIKA (Studi Terhadap Putusan Mahkamh Agung No. 1258.K/PID .SUS/2014 dan Putusan No. 14/PDT.PLW/2014/PN.STB) TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

MUHAMMAD HUSAIRI 137005087/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016


HALAMAN PENGESAHAN (SEMINAR HASIL)

JUDUL TESIS

: KEPASTIAN HUKUM DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1258/PID.SUS/2014 dan Putusan No. 14/PDT.PLW/2014/PN.STB)

NAMA

: Muhammad Husairi

NIM

: 137005087

PROGRAMSTUDI

: ILMU HUKUM

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Sunarmi.,S.H., M. Hum) Ketua

(Dr. Mahmud Mulyadi.,S.H., M. Hum)

(Dr. Madiasa Ablisar.,S.H., M. Hum)

Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Prof. Dr. Suhaidi.,S.H., M.H)

Anggota

Dekan

(Prof. Dr. Budiman Ginting.,S.H., M. Hum)


Telah Diuji Pada Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

: Prof. Dr.Sunarmi., S.H., M. Hum

Anggota

: 1. Dr. Mahmud Mulyadi., S.H., M. Hum 2. Dr. Madiasa Ablisar., S.H., M.S 3. Dr. M. Hamdan.,S.H., M. Hum 4. Dr. M. Ekaputra.,S.H., M. Hum


ABSTRAK KEPASTIAN HUKUM DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/PID.SUS/2014 dan Putusan No. 14/PDT.PLW/2014/PN.STB MUHAMMAD HUSAIRI Untuk kewenangan kejaksaan di bidang pidana yang menyangkut tentang eksekutor adalah merupakan tindakan dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Barang bukti dalam tindak pidana sering diputuskan di pengadilan untuk dirampas, tetapi ada hal yang berbeda di dalam tindak pidana narkotika yaitu pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun perumusan malasah adalah Bagaimana peran Jaksa dalam eksekusi putusan pidana? Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang bukti yang berkaitan dengan pihak ketiga dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Stabat dan apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut? Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Stabat No. 14/Pdt.Plw/2014/PN.STB? Peran Jaksa dalam eksekusi putusan pidana, bila merujuk pada Pasal 101 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman

putusan

pengadilan

tingkat

pertama.

Menunjukkan

bahwasanya

ketidakpastian hukum dalam eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang


dilakukan Jaksa. Pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Stabat terkait barang bukti tindak pidana narkotika milik pihak ketiga dalam hal ini pertimbangan hakim masih kaku. Hakim tetap mengacu pada ayat (1) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja tanpa melihat ayat (2). Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika adalah dalam hal putusan pidana, dimana putusan perdata yang diajukan pihak ketiga dikabulkan oleh Hakim, sehingga Jaksa sebagai eksekutor mengalami kesulitan. Pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/Pid.Sus/2014 menunjukkan bahwasanya dalam hal ini Hakim masih terlalu kaku dalam putusannya tanpa mempertimbangkan keterangan dari pihak ketiga yang mengungkapkan bahwasanya barang bukti yaitu mobil yang digunakan oleh pelaku adalah mobil yang disewa (rental) dari pihak ketiga. Pada putusan perdata nomor 14/PDT.PLW/2014/PN.STB memutuskan memenangkan gugatan pihak ketiga. Seharusnya bila Majelis Hakim pada putusan pidana jeli dan cermat dalam pertimbangannya tentunya pihak ketiga tidak perlu melakukan gugatan secara perdata. Perlu kiranya Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung tentang eksekusi barang bukti, sehingga ekseskusi barang bukti tindak pidana narkotika mendapatkan kepastian hukum. Perlu kiranya Hakim di dalam persidangan melihat barang bukti dengan cermat dan teliti serta mempertimbangkan pihak ketiga yang dirugikan sehingga eksekusi barang bukti tidak menimbulkan permasalahan. Perlu kiranya Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung melakukan MOU terkait barang bukti dalam tindak pidana narkotika sehingga permasalahan eksekusi barang bukti di kemudian hari tidak menjadi masalah dan Mahkamah Agung juga mengeluarkan PERMA atau SEMA terkait hal tersebut. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Eksekusi Barang Bukti, Narkotika

.


ABSTRACT LEGAL CERTAINTY IN THE EXECUTION OF CRIME EVIDENCE OF NARCOTICS (Study Against the Supreme Court Decision No. 1258.K / PID.SUS / 2014 and Decision No. 14 / PDT.PLW / 2014 / PN. STB) MUHAMMAD HUSAIRI For the authority of the prosecutor in the criminal field concerning the executor is an act of prosecution as an executor of carrying out the determination of judges and judicial decisions has permanent legal force. Evidence in criminal activities are often decided in court for the deprived, but there is something different in narcotic crime, namely Article 101 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. The method used in this research is normative. The formulation of the problem is how the prosecutor‟s role in the execution of criminal decisions? How is the execution of the evidence relating to the third party in narcotic cases in the District Court of Stabat and what barriers exist to the execution? How consideration of the judge of the Supreme Court Decision No. 1258.K / Pid.Sus / 2014 and Decision of the Civil District Court Stabat No. 14 / Pdt. Plw / 2014 / PN. STB. The role of prosecutors in the execution of criminal decisions, when referring to Article 101 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, namely (1) Narcotics, Narcotics Precursor, and tools or goods used in the crime of Narcotics and Narcotics Precursor or concerning Narcotics and Precursors narcotics and results expressed seized for the state. (2) In terms of the tools or items seized as referred to in paragraph (1) is the property of third parties acting in good faith, the owner may appeal against the confiscation to the respective court within 14 (fourteen) days after the announcement of the court decision level first. Shows that legal uncertainty in the execution of narcotic crime evidence by the Attorney. Consideration of the judge in the District Court Stabat related narcotic crime evidence of a third party in this case the consideration of the judge is still stiff. Judges still refers to in paragraph (1) of Article 101 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics without seeing paragraph (2). Obstacles encountered in the execution of narcotic crime


evidence is in the case of criminal decisions, in which the civil verdict filed a third party is granted by the judge, so the Attorney as executor experiencing difficulties. Consideration of the judge‟s ruling in Supreme Court Decision No. 1258.K / Pid.Sus / 2014 shows that in this case the judge is too rigid in its decision without considering information from third parties that the evidence revealed that the car used by the offender is a hired car (rental) from third parties. In a civil ruling No. 14 / PDT.PLW / 2014 / PN.STB decided won third party claim. Supposedly when the judges on criminal decisions observant and careful in its consideration of third party certainly does not need to be a civil lawsuit. It would need to Attorney General of the Republic of Indonesia issued Decree Attorney General on the execution of the evidence, so that the execution evidence narcotic crime obtain legal certainty. It would need to judge in court viewed the evidence carefully and thoroughly and consider the injured third party so that the execution of the evidence does not cause problems. It would need to Attorney General and the Supreme Court did MOU related to evidence in the criminal act of narcotics so that the problem of execution as evidence at a leter date is not an issue and the Supreme Court also issued SEMA and PERMA or related to it. Keywords: Rule of Law, Execution of Evidence, Narcotics.


KATA PENGANTAR Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “KEPASTIAN HUKUM DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/PID.SUS/2014 dan Putusan No. 14/PDT.PLW/2014/PN.STB) ."

Tesis

ini

diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum. Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada komisi pembimbing: Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum, selaku Ketua dan Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH.,M.Hum selaku Anggota dan Bapak Dr. Madiasa Ablisar, SH,M.S selaku anggota. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada : 1. Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Dr. M. Hamdan, SH, MH, selaku penguji. 4. Bapak Dr. Ekaputra, SH, M.Hum selaku penguji. 5. Seluruh dosen dan Pegawai maupun staf Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.


6. Orang tua Tercinta Ayahanda (alm) H. Agusdin dan Ibunda Hj. Zainab yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, melimpahkan kasih sayang dan cinta serta mendoakan penulis sehingga menjadi manusia yang berguna. 7. Istri tercinta dr. Nurhafiza. Akhirul kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, Agustus 2015

MUHAMMAD HUSAIRI 137005087


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Tempat/Tanggal Lahir Alamat Status Agama

: MUHAMMAD HUSAIRI : Payageli, 05 Januari 1983 : Jl. Sei Mencirim No. 21 Dusun III Desa Payageli Kec. Sunggal Kab. Deliserdang : Menikah : Islam

Data Keluarga Nama Ayah Nama Ibu Nama Istri Nama Anak

: : : :

Alm. Agusdin Hj. Zainab dr. Nurhafiza Muhammad Zikri Al Hamizan

Pendidikan SD Negeri No. 104182 Payageli Dari Tahun 1989 – 1995 SMP Swasta Teladan Medan Dari Tahun 1995 - 1998 SMU Swasta Raksana Medan Dari Tahun 1998 – 2001 Kuliah Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dari Tahun 2001 – 2006 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Dari Tahun 2013 – 2015


DAFTAR ISI

ABSTRACT.....................................................................................................

i

ABSTRAK.......................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR....................................................................................

iii

DAFTAR ISI...................................................................................................

iv

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………….…..

1

A. Latar Belakang…………………………………………………...............

1

B. Perumusan Masalah……………………………………………................

7

C. Tujuan Penelitian………………………………………………................

7

D. Manfaat Penelitian………………………………………………..............

7

E. Keaslian Penelitian……………………………………………..................

8

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep…………………...……...............

8

1. Kerangka Teori……………………………………………….............

8

2. Konsepsi……………………………………………………................

17

G. Metode Penelitian………………………………………………...............

21

1. Sifat dan Pendekatan Penelitian........................……………...............

21

2. Sumber Data Penelitian……………………….……………...............

21

3. Pengumpul Data………………….........……………………..............

22

4. Analisis Data………………………………………………….............

23

BAB II KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA................................................

24

A. Barang Bukti dalam Proses Peradilan Pidana.............................................

24

1.

Pengertian dan Fungsi Barang Bukti dalam Pros Peradilan Pidana……………………………………………................................

24

2. Hubungan Barang Bukti dengan Alat Bukti………………..................

26

3. Putusan yang Berkenaan dengan Barang Bukti……………............

29


4. Pihak yang Bertanggungjawab Atas Barang Bukti dalam Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa…………..…….....................................

32

B. Peran Jaksa Dalam Mengeksekusi Putusan Pidana......................................

35

1. Pengertian Kejaksaan…………………………………………..................

35

2. Tugas Pokok Kejaksaan…………………………………….............

36

3. Kedudukan Kejaksaan………………………………………............

39

4. Fungsi Kejaksaaan………………………………………….............. ...

40

5. Jaksa Sebagai Eksekutor…………………………………….............

46

6. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan………………...................

48

7. Terhadap Terdakwa yang Dikenakan Pidana………………............

48

8. Terhadap Barang Bukti……………………………………...............

49

BAB III PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG BERKAITAN DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENGADILAN

TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI

NEGERI STABAT SERTA HAMBATAN YANG

DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI 54

TERSEBUT.................................................................................................... A. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti di Pegadilan Negeri Stabat.........................................................................................

54

1. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Stabat…………..................

54

2. Proses Penjatuhan Putusan Oleh Hakim……………………..................

59

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika..................................................

68

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1258.K/Pid.Sus/2014 dan

PUTUSAN NO.

14/Pdt.Plw/PB.STB......................................................................................... A. Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/Pid.Sus/2014........................... 1. Putusan No. 21/Pid.Sus/201 4/PN.Stb………………………............

70

70 70

a. Posisi Kasus………………………………….…………...............

70

b. Analisis Putusan…………………………………………..............

. 106

2. Putusan Nomor 315/PID/2014/PT-MDN……………………............

119


3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1258.K/Pid.Sus/2014…................. B. Putusan No. 14/PDT.PLW/2014/PN STB.............................................

120 120

1. Kronologis Perkara………………………………………….............

120

2. Keterangan Saksi…………………………………………….............

128

3. Pertimbangan Hakim……………………………………..….............

131

4. Analisis Putusan……………………………………………..............

138

C. Analisis Kasus…………………………………………………...............

147

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN...........................................................

152

A. Kesimpulan...................................................................................................

152

B. Saran.......................................................................................................... ..

154

DAFTAR PUSTAKA


HK

Recommend Documents