HK

KEWENANGAN BPKP DAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

TESIS

Oleh :

JUNITA SITORUS 087005098/HK

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

Universitas Sumatera Utara

KEWENANGAN BPKP DAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI TESIS Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh :

JUNITA SITORUS 087005098/HK

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010


(HALAMAN PENGESAHAN) Judul Tesis

: KEWENANGAN BPKP DAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Nama Mahasiswa

: JUNITA SITORUS

Nomor Pokok

: 087005098

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Menyetujui : Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H.,M.Hum) Ketua

(Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum) Anggota

(Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum) Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Bismar Nasution,S.H., M.H

Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum


Telah lulus diuji pada Tanggal 03 September 2010

PANITIA PEGUJI TESIS : Ketua

: Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H.,MH

Anggota

: 1. Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum 2. Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum 4. Syafuddin S. Hasibuan, S.H.,MH., DFM


ABSTRAKSI Korupsi membebani masyarakat terutama masyarakat miskin dan menciptakan risiko ekonomi-makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum, dan di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat. Oleh karena itu lembaga yang tergabung Integrated Criminal Justice System, seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pemasyarakatan harus saling bekerjasama dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi. Kejaksaan dan BPKP melakukan sinergi dan mekanisme koordinasi dalam menentukan unsur kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari beberapa peraturan dan Nota Kesepahaman yang melegalisasi kerjasama antara Kejaksaan dan BPKP. Dalam hal penentuan kerugian keuangan negara terhadap kasus korupsi, Kejaksaan dapat meminta bantuan kepada BPKP untuk melakukan audit investigasi dan melakukan perhitungan terhadap indikasi korupsi yang merugian keuangan negara. Berdasarkan hasil audit investigasi dan diskusi dengan BPKP ini, Kejaksaan akan memutuskan apakah akan meneruskan atau menghentikan penyelidikan/ penyidikan. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Pertama, bagaimana kewenangan BPKP dan Kejaksaan dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi?. Kedua, bagaimana faktor-faktor penghambat dan solusi untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPKP dan Kejaksaan dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi?. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001, yang mengatur bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Kejaksaan sebagai pemegang wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan eksekutor terhadap kasus tindak pidana korupsi yang membangun kerjasama dengan BPKP. Faktor -faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPKP dan Kejaksaan dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi, secara umum adalah hambatan eksternal berupa belum adanya petunjuk pelaksanaan yang seragam dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Kejaksaan, proses penentuan unsur kerugian keuangan negara oleh BPKP akan memperpanjang mata rantai proses penanganan tindak pidana korupsi oleh kajaksaan serta lemahnya sistem pengawasan. Sedangkan untuk hambatan internal yang dialami Kejaksaan


dan BPKP secara umum adalah kurang profesionalnya sumber daya manusia dan adanya perbedaan persfektif terhadap hasil audit investigasi. Solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPKP dan Kejaksaan dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi secara internal adalah pemerintah perlu menciptakan suatu aturan hukum seragam dalam hal penentuan unsur kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Kejaksaan selaku Penyidik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar seluruh proses dalam hal penentuan unsur kerugian negara dapat lebih efisien dan adanya sistem pengawasan dalam seluruh prosesnya. Kata kunci : Kewenangan BPKP dan Kejaksaan, unsur kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi


ABSTRACT Corruption brings a burden on the society especially on the poor, creates a high risk of macro-economy, endangers financial stability, compromises security, law and public order, and above all, corruption humiliates state legitimating and credibility before its people. Therefore, the institutions associating in Integrated Criminal Justice System such as Corruption Elimination Commission, Indonesian Police, Attorney Institution and Correctional Institution must cooperate in the accelerating the corruption elimination. The Attorney Institution and the Central Finance Controlling Body makes a synergy and the mechanism of coordination in determining the elements of the state finance loss caused by corruption. This can be seen through several regulations and Memo of Understanding legalizing the cooperation between the Attorney Institution and the Central Finance Controlling Body. In determining the loss of state finance caused by corruption, the Attorney Institution can ask the Central Finance Controlling Body to help do the investigation audit and calculate the indication of corruption which has inflicted loss to state finance. Based on the result of investigation audit and discussion with the Central Finance Controlling Body, the Attorney Institution will decide whether they will keep or stop the investigation. This study employed the normative juridical method or normative legal study, a study referring to the legal norms and principles stated in the regulation of legislation and court decision The problems to be solved in this study were; first, what authority do the Central Finance Controlling Body and the Attorney Institution have in determining the elements of state finance loss caused by corruption?; second, what inhabiting factors and solution were used to overcome the inhibiting factors in the implementation of the duty and authority of the Central Finance Controlling Body and the Attorney Institution in determining the elements of state finance loss caused by corruption? The Central Finance Controlling Body is one of the state institutions performing their job based on the Presidential Decree No.103/2001 regulating that the Central Finance Controlling Body has an authority to implement government’s job in the sector of finance and development control in accordance with the existing the stipulation of regulation of legislation while the Attorney Institution is the holder of authority to investigate and execute the corruption cases cooperating with the Central Finance Controlling Body. The inhibiting factors in the implementation of the duty and authority of the Central Finance Controlling Body and the Attorney Institution in determining the elements of state finance loss caused by corruption, in general, are the external constraints in the form of the absence of the uniformed instruction in determining the elements of state finance loss implemented by either the Central Finance Controlling Body or the Attorney Institution. The process of determining the elements of state finance loss by the Central Finance Controlling Body will prolong the chains of the process of corruption control by the Attorney


Institution and the weakness of control system. In general, the internal constraints faced by the Attorney Institution or the Central Finance Controlling Body are the human resources available are not adequately professional and the existence of different perspective toward the result of investigation audit. The solution to overcome the inhibiting factors in the implementation of the duty and authority of the Attorney Institution or the Central Finance Controlling Body in internally determining the elements of state finance loss caused by corruption are that the government needs to create a uniformed legal regulation in determining the elements of state finance loss done by the Central Finance Controlling Body or the Attorney Institution as the investigator, to increase the capacity of human resources that all of the process in determining the elements of state finance loss can be more efficient, and to apply a good control system in the whole process. ______________________________ Key words: Authority, Central Finance Controlling Body, Attorney Institution, State Finance Loss, Corruption


KATA PENGANTAR Syalooomm......, Segala sembah sujud, Puji Syukur, dan terimaksih penulis ucapkan kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus atas segala cinta kasih, pertolongan, kemurahan, dan penyertaanNya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dalam bentuk Tesis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Adapun judul dari tesis penulis mengenai “Kewenangan BPKP dan Kejaksaan dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi”. Penyelesaian tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, saran maupun petunjuk yang diberikan kepada penulis oleh pembimbing maupun penguji baik pada saat pengajuan sampai penyusunan tesis ini. Pada kesempatan ini dengan rasa hormat dan bahagia penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan semua pihak yang telah menjadi bagian penting selama penulis menjalankan perkuliahan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, yaitu : 1. Prof. Dr. Dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc(CTM)., Sp.A (K)., selaku rektor Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.


2. Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan atas kesempatan yang telah diberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. 3. Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan sekaligus sebagai Ketua Komisi Pembimbing tesis penulis yang telah memberikan motivasi mulai sejak awal perkuliahan sampai pada akhirnya meja hijau selalu memberikan arahan, bimbingan yang sangat membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. 4. Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dan sekaligus sebagai Penguji dalam tesis ini yang telah memberikan segala masukan dan arahan yang membangun dalam kesempurnaan tesis ini. 5. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum., selaku Anggota Komisi Pembimbing I tesis ini dengan penuh perhatian memberikan bantuan yang sangat besar dengan segala masukan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini dan kesabarannya dalam membimbing penulis mulai dari titik awal penulisan tesis sampai dengan selesainya penulisan tesis ini tepat pada waktunya.


6. Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum., selaku Anggota Komisi Pembimbing

tesis

ini

yang

telah

memberikan

koreksi

untuk

ksesempurnaan dan mengarahkan penulis sampai selesainya tesis ini. 7. Bapak Syafuddin S. Hasibuan, S.H.,MH., DFM selaku Penguji dalam tesis ini yang telah memberikan masukan dan pendapatnya yang membangun dalam kesempurnaaan tesis ini. 8. Secara Khusus penulis juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Orang Tua Penulis yang terkasih dan tercinta, Ayahanda Toga Sitorus dan Ibunda Herta Simanjuntak atas segala daya dan upaya yang telah membimbing, memotivikasi dan segala pengorbanan dan doa yang tulus kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 9. Kepada saudara-saudaraku terkasih, kakak Herlina Sitorus, S.E., abang Alm. Sahat Pandapotan Sitorus, adik-adik ku Merico Sitorus dan Teresya Nova Sitorus, yang telah memberikan dukungan moril dan doanya kepada penulis. 10. Kepada abangku tercinta Hendra Lion Hutasoit, S.H yang akan menjadi pendamping hidupku, yang telah memberikan dorongan, dukungan moril serta doanya kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister. Semoga doa dan harapan kita menjadi kenyataan. Shmily.


11. Kepada Bapak Mukharom, S.H., selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Stabat Di Pangkalan Berandan yang yang telah diberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan; dan kepada para jaksa Bintang, S.H., Candra Kirana, S.H., M. Akbar Sirait, S.H, Nova Suryanita Br Sebayang dan seluruh staff di Cabang Kejaksaan Negeri Stabat Di Pangkalan Berandan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 12. Kepada Bapak Sudjono selaku Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Utara, dan kepada Bapak Ahmad Balatif S.E serta seluruh staff di BPKP Perwakilan Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 13. Kepada Sahabat-sahabat Terbaikku Claudya Eterina Purba, S.H, Melda Simamora, S.H., dan teman-teman seperjuangan Siti Lisa Tarigan, Ade Suryameliya (trio kwek..kwek..), dan seluruh rekan-rekan angkatan XII Kelas Hukum Ekonomi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. 14. Kepada Bapak, Ibu Dosen, Staf dan Pegawai pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang telam memberikan bantuan dalam proses perkuliahan sampai


dengan penulis menanamkan kuliahnya di Pasca Sarjana fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon saran dan masukan kepada kalangankalangan peneliti selanjutnya agar penelitian ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat dan kasih karuniaNya kepada kita semua. Amin.

Medan,

September 2010 Penulis

Junita Sitorus


DAFTAR RIWAYAT HIDUP I. Identitas Pribadi Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir Agama Status Alamat

: Junita Sitorus : Tanjung Balai / 08 Juni 1986 : Kristen Protestan : Belum Menikah : Komplek Taman Setia Budi Indah Blok RR No. 107 Medan

II. Keluarga NamaAyah Nama Ibu

: Toga Sitorus : Herta Simanjuntak

III. Pendidikan SD

: Tahun 1992 – 1998 SD Swasta Rom Katolik 1 – Tanjung Balai

SMP

: Tahun 1998 – 2001 SLTP Swasta Tri Tunggal – Tanjung Balai

SMA

: Tahun 2001 – 2004 SMA Swasta Kristen Kalam Kudus – Medan

Perguruan Tinggi/S1

: Tahun 2004 – 2008 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Perguruan Tinggi/S2

: Tahun 2008 – 2010 Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK....................................................................................................

i

ABSTRACT..................................................................................................

iii

KATA PENGANTAR..................................................................................

v

RIWAYAT HIDUP......................................................................................

x

DAFTAR ISI................................................................................................

xi

BAB I : PENDAHULUAN.........................................................................

1

A. Latar Belakang..........................................................................

1

B. Permasalahan............................................................................

18

C. Tujuan Penelitian......................................................................

19

D. Manfaat Penelitian....................................................................

19

E. Keaslian Penelitian...................................................................

21

F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsi..................................

22

1. Kerangka Teori..................................................................

22

2. Landasan Konsepsi............................................................

37

G. Metode Penelitian.....................................................................

56

BAB II : KEWENANGAN BPKP DAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.........

61

A. Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Dalam Tindak Pidana Korupsi...............................................

61

1. Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.............................................................................

68

2. Perhitungan Kerugian Keuangan dalam Tindak Pidana Korupsi.................................................................

80


B. Tugas, Fungsi dan Wewenang BPKP dan Kejaksaan dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi...........................................

85

1. Tugas, Fungsi dan Wewenang BPKP dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi ...................................

87

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kejaksaan dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi ...................................

107

C. Mekanisme Koordinasi antara BPKP dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.............................

122

BAB III : FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI UNTUK MENGATASI FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BPKP DAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.........................

131

A. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPKP dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara terhadapTindak Pidana Korupsi ...........

131

B. Solusi untuk Mengatasi Hambatan bagi BPKP dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak


Pidana Korupsi......................................................................

136

C. Faktor Penghambat bagi Kejaksaan dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi......................................................................

138

D. Solusi untuk Mengatasi Hambatan bagi Kejaksaan dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi.........................................

151

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.............................................

157

A. Kesimpulan............................................................................

157

B. Saran......................................................................................

159

DAFTAR PUSTAKA..............................................................................

160


HK

Recommend Documents