HK

ASPEK HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG LAHIR SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

TESIS

Oleh KUS WINARNO 087005024/HK

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

Universitas Sumatera Utara


TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh KUS WINARNO 087005024/HK

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010


Telah diuji pada Tanggal : 31 Agustus 2010

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

Anggota

: 1. Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.Hum 2. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum 3. Prof. Dr.Budiman Ginting, SH, MH 4. Dr. Agusmidah, SH, MH PERNYATAAN



TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan,

Agustus 2010 Penulis

Kus Winarno


ABSTRAK

Perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Selama ini pemerintah Indonesia mengatur perkawinan campuran antara WNI dan WNA berdasarkan UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI, namun kemudian sejak tanggal 1Agustus 2006 diperbaharui dengan UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Di dalam UU No. 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa anak hasil kawin campur dapat memiliki kewarganegaraan ganda namun terbatas. Dikatakan terbatas karena status kewarganegaraan ganda terbatas ini hanya diperuntukan bagi anak hasil perkawinan campur saja, dimana setelah mereka dewasa secara hukum Indonesia yaitu usia 18 tahun dan mendapat tenggang waktu 3 tahun sampai dengan usia 21 tahun, diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya. Maka akan timbul permasalahan dalam bidang keimigrasian yaitu dalam pengaturan dalam hal izin keimigrasian. Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif dan deskripsi analitis, yaitu berupa kajian terhadap asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin keimigrasian berikut peraturan pelaksanaannya dan Undang-undang Keimigrasian dan menggambarkan permasalahan mengenai pengaturan izin keimigrasian serta selanjutnya menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Keimigrasian yang berlaku saat ini baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Kehakiman maupun Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi belum mencantumkan anak eks kewarganegaraan ganda terbatas sebagai subyek pemegang Izin Tinggal Terbatas maupun Izin Tinggal Tetap. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengaturan Pemberian Izin Keimigrasian bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas yang telah dewasa dan memilih WNA dan menetap di Indonesia belum diatur dalam perundang-undangan yang ada saat ini. Untuk itu perlu dibuat suatu perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasan maupun Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian dengan mencantumkan anak-anak eks kewarganegaraan ganda terbatas sebagai salah satu subyek pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap. Kata Kunci : Pemberian Izin Keimigrasian bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas Kewarganegaraan Ganda Terbatas


ABSTRACT Mix marriage as regulated in Article 57 Law Number 1 of 1974 concerning marriage that is committed by a couple with different nationality. During the time, Indonesian government regulates mix marriage between Indonesia National and Foreign National pursuant to Law Number 62 of 1958 concerning The Nationality of The Republic of Indonesia. Then, on August, 1st of 2006 it is innovated with Law Number 12 of 2006 concerning The Nationality of the Republic of Indonesia. In Law Number 12 of 2006,is explained that children as the result of mix marriage can have double nationalities but limited. Limited means that the limited double nationalities status is only valid for children of mix marriage, after they are 18 years old and get grace period for 3 years up to 21 years old, they are obliged to chooce one of the owned nationality. But they still want to stay in Indonesia. Problem discussed as the object of research recounts to the regulation on immigration permit. Description of the object of research on this thesis is undertaken by using judicial-normative and analytical-descriptive approach methods, that is in the form of study of principles and law norm which available in the rule of legislation related to regulation on immigration permit, regulation on implementation and Law Number 9 of 1992 concerning immigration. It is also researched by describing the matters concerning regulation on immigration permit then analyzing them based on the valid rule of legislation. This time The valid immigration rule that is law, Governmental Regulation, Decree on The Minister Of Legal Affairs, Guide Execution on Director General of Immigration is not mentioned the children ex- limited double nationalities as the owner subject of Limited Stay Permit and Permanent stay permit. The result of this research is concluded that up to now there is not the regulation on immigration permit for ex- subject of limited double nationalities who choose to be Foreign National yet. Therefore Republic of Indonesia government requires to make a change of Law Number 9 of 1992 concerning Immigration, Governmental Regulation Law Number 32 of 1994 concerning Visa, Entry Permit and Immigration Permit, Decree on The Minister Of Legal Affairs Law Number M.02-IZ.01.10 of 1995 concerning Transit Visa, Visit Visa, Limited stay Visa, Entry Permit, Immigration Permit and also Guide Execution on Director-General Immigration Law Number F-309.Iz.01.10 of 1995 concerning Procedures, Lengthening of, Deduction, and Lose of Immigration Permit by mentioning children of ex-limited double nationalities as one of the owner subject of Limited Stay and Permanent Stay Permit. Keywords

: Regulation on immigration permit for subject of limited double nationalities Limited double nationalities


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan berkat karunia Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penyelesaian penulisan tesis ini berkat dorongan, pengarahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak kepada penulis. Penulis menyadari masih kurang dari kesempurnaan baik dari isi maupun penyajiannya, hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan yang dimiliki . Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Sahril Pasaribu, DTH&H, MSc(CTM), Sp.A(K), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2. Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Ibu Prof. Dr. Ir.T. Chairun Nisa, B.M.Sc, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magíster pada pendidikan di Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Runtung, Sitepu SH.MH, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister pada pendidikan di Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 4. Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dan selaku ketua pembimbing, Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. MH, atas kesempatan dan telah meluangkan waktu untuk membimbing penulisan tesis ini. 5. Tim Pembimbing Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH, dan Ibu Prof. Dr. Sunarmi SH. MH, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing pada penulisan tesis ini.


6. Tim Penguji Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH,. MH dan Dr. Agusmidah, SH,. MH. Yang telah menguji demi kesempurnaan tesis ini. 7. Seluruh Dosen Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama menempuh pendidikan. 8. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Drs.Bambang Soepadiyono, SH. MH. yang telah memberikan izin bagi penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di Universitas Sumatera Utara. 9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, Bapak Jumanter Lubis, SH. MH, atas dukungan dan izin yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan tesis ini. 10. Ayah dan Ibu serta Istriku tercinta Sri Wanty atas semua dukungannya dalam menyelesaikan tesis ini. 11. Rekan-rekan Angkatan Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah berbagi suka dan duka selama mengikuti pendidikan pascasarjana di Universitas Sumatera Utara. Harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat baik kepentingan pengembangan Ilmu Hukum secara umum maupun kepentingan pengembangan Hukum Keimigrasian.

Medan, Agustus 2010

Kus Winarno


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ........................................................................................................... ABSTACT............................................................................................................ KATA PENGANTAR ........................................................................................ DAFTAR ISI .......................................................................................................

i ii iii v

BAB I

1 1 5 6 7 7 7 7 8 9 10 11

PENDAHULUAN .............................................................................. A. Latar Belakang ........................................................................ B. Perumusan Masalah ................................................................. C. Tujuan Penelitian ..................................................................... D. Manfaat Penelitian ................................................................... E. Keaslian Penelitian .................................................................. F. Kerangka Teori dan Konsepsi .................................................. 1. Kerangka Teori .................................................................. 2. Konsepsi ............................................................................ G. Metode Penelitian ................................................................... 1. Teknik Pengumpulan Data ................................................. 2. Analisis Data .....................................................................

BAB II IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KEWARGANEGARAAN DALAM BIDANG KEIMIGRASIAN DI INDONESIA ...................................................................................... A. Keimigrasian ........................................................................... 1. Definisi Imigrasi ................................................................ 2. Peraturan Perundang-undangan Keimigrasian Indonesia .... B. Yurisdiksi ................................................................................ C. Kewarganegaraan .................................................................... 1. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan ............... 2. Prinsip-Prinsip Penentuan Kewarganegaraan ..................... 3. Apatridie dan Bipatridie ..................................................... D. Implikasi Keimigrasian Dalam Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Terbatas ....................................................................... E. Implimentasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ............ BAB III STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG LAHIR SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ....................................... A. Perkawinan Campuran Dalam Hukum Indonesia ..................... B. Status Kewarganeraaan Anak yang Lahir Sebelum dan Sesudah

12 12 12 13 15 17 17 18 18 21 22

24 24


Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ...............

25

BAB IV KEBIJAKAN YANG DIAMBIL OLEH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DALAM MENANGANI PERBEDAAN PENGATURAN STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG LAHIR SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ................

31

A. Pengaturan Keimigrasian Bagi Subyek Kewarganeraan Ganda Terbatas................................................................................... B. Pemberian Izin Keimigrasian Bagi Anak Eks-Kewarganegaraan Ganda Terbatas........................................................................ 1. Pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS) .......................... 2. Pemberian Izin Tinggal Tetap (ITAP) .............................. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... A. Kesimpulan ............................................................................. B. Saran ....................................................................................... DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... LAMPIRAN

31 34 36 36 38 38 39 40


HK

Recommend Documents