HK

PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI PROPINSI ACEH

TESIS

Oleh SYARIFAH NAYLA 087005037/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

Universitas Sumatera Utara

PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI PROPINSI ACEH

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

SYARIFAH NAYLA 087005037/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011


HALAMAN PENGESAHAN Judul Tesis

: PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI PROPINSI ACEH Nama Mahasiswa : Syarifah Nayla Nomor Pokok : 087005037 Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui : Komisi Pembimbing

(Prof. Chainur Arrasjid, SH) Ketua

(Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH,DFM) Anggota

(Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum) Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)

(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)

Tanggal lulus : 24 Februari 2011


ABSTRAK Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (POLDA NAD) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas dan kewenangan dalam penegakkan syariat Islam. peranan Polri dalam penegakan syariat Islam mempunyai ciri tersendiri yang membutuhkan kajian yang mendalam karena adanya sistem hukum Islam yang berdampingan dengan sistem hukum nasional secara umum yang berlaku. Keberlakuan syariat Islam yang baru dilaksanakan di Provinsi Aceh, perangkat peraturan prundang undangan (Qanun) yang masih dalam tahap awal pembangunan konstrksi hukum berdasarkan syariat Islam di Provinsi Aceh dan secara keseluruhan Struktur hukum yang harus secara bertahap di bangun berkaitan dengan penerapan syariat Islam, menyebabkan kajian terhadap peranan Polri dalam penegakan syariat Islam di NAD sangat penting untuk dijadikan pembahasan dalam tesis ini. Untuk itu penulis memilih judul dalam penelitian tesisnya adalah Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Mendukung Penegakkan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut : (1) Bagaimana keterkaitan pengaturan hukum syariat Islam di Provinsi Aceh dengan Hukum Pidana Nasional; (2) Bagaimanakah kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan Hukum Pidana Islam di Provinsi Aceh. Penelitian mengenai Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakkan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darusalam merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum pada bidang penegakkan syariat Islam di NAD yang dapat memberikan ketegasan kewenangan penegakan syariat Islam yang dilakukan oleh Polri Berdasarkan hasil penelitian menunjukan keterkaitan pengaturan hukum syariat Islam di Provinsi Aceh dengan hukum pidana Nasional adalah hukum syariat Islam di Provinsi Aceh merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Dalam pemberlakuan hukum pidana di Provinsi Aceh terdapat dua jenis hukum pidana yang diterapkan yakni hukum pidana Indonesia secara umum di satu sisi, dan hukum pidana Islam yang diatur lewat qanun-qanun sebagai implikasi dari kesempatan penerapan syari`at Islam di Provinsi Aceh. Pemberlakuan hukum pidana Islam yang ada di Provinsi Aceh itu menganut asas personalitas keislaman, artinya, qanun-qanun syari`at hanya berlaku bagi umat Islam saja. Kewenangan Kepolisian Republik meliputi Melakukan penyelidikan untuk penegakan syariat Islam sepanjang mengenai jinayah, Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Kepolisian Republik Indonesia, Penegakan, Syariat Islam, Provinsi Aceh


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang, yang telah memberikan taufiq, rahmat, hidayah dan petunjuk serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga tersusunlah tesis ini yang berjudul Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam di Propinsi Aceh. Penulisan tesis ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-2 dan memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan seluruh pihak secara langsung maupun tidak langsung yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaiannya, dengan memberikan dukungan dan sumbangsih sepenuhnya. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini dengan segala hormat dan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada: 1. Prof. Dr. Syahril Pasaribu, DTMH&H, M.Sc. (CTM), Sp.A(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


3. Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Prof. Chainur Arrasjid, SH., Syafruddin S. Hasibuan, SH., MH., DFM., dan Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum., selaku pembimbing yang tanpa pamrih telah banyak membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi serta nasihatnya yang terus-menerus kepada penulis secara materil dan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 5. Prof. Dr. Suwarto, SH., MH., dan Dr. Utary Maharani Barus, SH., M.Hum., selaku penguji yang telah banyak memberi masukan dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. 6. Andar Perdana Widiastono, SH., MH., Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selaku atasan penulis yang telah memberikan waktu luang, kesempatan dan motivasi kepada penulis untuk dapat merampungkan tesis ini. 7. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Sayed Muchtar, BcTT dan ibunda Syarifah Zubaidah yang telah mencurahkan kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat mempersembahkan tesis ini ke pangkuan mereka sebagai bingkisan kecil dari jerih payah mereka mengantarkan penulis sampai pada tingkat ini. 8. Saudara-saudara kandungku terkasih, kakanda Syarifah Tifany SH,.Mkn., abangda Sayed Reza, SE., adinda Syarifah Tiqris dan adinda Syarifah Nargis,


yang telah

memberi dukungan, doa dan tenaga dalam membantu

menyelesaikan tesis ini. 9. Keluarga di Palembang, Bapak H. Adam idris, SE., ibu Hj. Dra. Rusmala dewi, M.Hum., M. Reza Kurniawan, SH., dan Amalia Hasanah yang telah membantu doa dan memberi dukungan. 10. M. Taufik Akbar, SH, yang setiap saat memberikan semangat dan motivasi, masukan yang bermanfaat, dukungan moril serta doa, semoga tesis ini dapat memicu semangat beliau untuk juga dapat menyelesaikan Strata-2 nya. 11. Civitas Akademika Universitas sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam proses belajar-mengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah swt membalasnya, Amin. Dan demi kesempurnaan penulisan tesis ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Medan,

Februari 2011

Penulis,

Syarifah Nayla


RIWAYAT HIDUP Nama

: Syarifah Nayla

Tempat/Tgl. Lahir

: Binjai/10 Agustus 1983

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Status

: Belum Kawin

Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil

Pendidikan

: -

Sekolah Dasar (SD) Negeri No 5, Aceh Pidie (Lulus Tahun 1996).

-

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri No 1, Aceh Pidie (Lulus Tahun 1999).

-

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri No 1, Aceh Pidie (Lulus Tahun 2002).

-

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan (Lulus Tahun 2007).

-

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan (Lulus Tahun 2011).


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ...... ........................................................................................

i

ABSTRACT ............................................................................................

ii

KATA PENGANTAR............................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP ................................................................................

vi

DAFTAR ISI...........................................................................................

vii

DAFTAR ISTILAH................................................................................

ix

BAB I : PENDAHULUAN ...............................................................

1

A. Latar Belakang................................................................

1

B. Perumusan Masalah........................................................

11

C. Tujuan Penelitian............................................................

12

D. Manfaat Penelitian..........................................................

12

E. Keaslian Penelitian .........................................................

13

F. Kerangka Teori dan Konsepsi ........................................

13

1. Kerangka Teori.........................................................

13

2. Landasan Konsepsional ............................................

21

G. Metode Penelitian...........................................................

25

1. Spesifikasi Penelitian................................................

25


2. Metode Pendekatan ..................................................

27

3. Lokasi .......................................................................

27

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data........

28

5. Analisis Data ............................................................

29

BAB II : KETERKAITAN PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM DI PROVINSI ACEH DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL .........................................................................

31

A. Kedudukan Syariat Islam di Provinsi Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional.............................................................

31

B. Hukum Pidana Islam di Provinsi Aceh ..........................

41

C. Kebijakan Hukum Pidana di Provinsi Aceh ...................

49

BAB III : KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM DI PROVINSI ACEH ..............................................................

60

A. Tugas dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Kekuasaan Negara.............................................................................

60

B. Penegakkan Hukum Pidana Islam di Provinsi Aceh ......

73

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Peranan Polda Aceh Dalam Penegakan Syariat Islam.................................................

88

D. Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakkan Syariat Islam di Provinsi Aceh .............................................................

100

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN...........................................

112

A. Kesimpulan.....................................................................

112

B. Saran ...............................................................................

113

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................

115


DAFTAR ISTILAH

1. Pemerintahan Aceh : Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing‐masing. 2. Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam : Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 3. Wilayatul Hisbah : Lembaga pembantu tugas Kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS. 4. Mahkamah Syariat Aceh dan Mahkamah Syariat Kabupaten/Kota : pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. 5. Mahkamah : Mahkamah Syariat , Mahkamah Syariat Aceh dan Mahkamah Agung. 6. Jarimah : perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun jinayat diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir. 7. Uqubat : hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.


8. Muhtasib : anggota polisi Wilayatul Hisbah yang diangkat dan diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi‐fungsi polisi Wilayatul Hisbah. 9. Khamar : minuman keras yang mengandung zat memabukkan. 10. Maisir : setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, unsur untung‐ untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, pihak yang menang akan mendapat keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. 11. Khalwat : perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan muhrim dan tanpa ikatan perkawinan dengan maksud bersunyi‐sunyi. 12. Ikhtilath : perbuatan bermesraan antara laki‐laki dan perempuan yang bukan suami isteri atau mahram baik pada tempat tertutup atau terbuka. 13. Zina : persetubuhan antara seorang laki‐laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan kerelaan kedua belah pihak. 14. Reusam : petunjuk‐petunjuk adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.


HK

Recommend Documents