HK

NASKAH PUBLIKASI SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KONSTRUKSI BANGUNAN MENURUT HUKUM PERIZINAN

TESIS

Oleh

HEMAT TARIGAN 067005091/HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Hemat Tarigan: Sistem Pengawasan Terhadap Konstruksi Bangunan Menurut Hukum Perizinan , 2008. USU e-Repository © 2008

NASKAH PUBLIKASI

Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KONSTRUKSI BANGUNAN MENURUT HUKUM PERIZINAN : Hemat Tarigan : 067005091 : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Muhammad Abduh, SH) Ketua

(Dr. Pendastaren Tarigan, SH. MS) Anggota

(Dr. Sunarmi, SH. M.Hum) Anggota


Telah diuji pada Tanggal 08 Agustus 2008

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua Anggota

: Prof. Muhammad Abduh, SH : 1. Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS 2. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum 3. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum 4. Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, M.Hum


ABSTRAK

Istilah bangunan memiliki pengertian yang sangat luas dan kompleks. Sehingga pada tanggal 7 Mei 1999 Pemerintah Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Pengertian bangunan dapat dilihat pada Pasal 1 angka 2 dari undang-undang tersebut. Sementara khusus pengertian bangunan gedung, pemerintah pada tanggal 16 Desember 2002 mengeluarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dimana pengertiannya dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1. Semenjak lahirnya kedua undang-undang ini, maka begitu dikeluarkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) atau Surat Izin Mendirikan Bangunan Gedung (SIMBG) oleh Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, maka khusus untuk Kotamadya Medan, ada 3 (tiga) unsur pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan bangunan gedung yaitu; 1. Pemerintah yang dalam hal ini Pemko Tkt II Medan oleh Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan khususnya Sub Dinas Pengawasan untuk bangunan yang pemiliknya swasta, sementara Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) mengawasi bangunan gedung yang pemiliknya pemerintah 2. Penyedia Jasa atau Ahli Bangunan (Contractor ; Annemer) 3. Masyarakat Jasa Konstruksi yang dalam hal ini oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Propinsi Sumatera Utara Dengan tiga unsur pengawas seperti ini seyogianya tidak lagi ditemukan kegagalan pekerjaan konstruksi maupun kegagalan bangunan. Tetapi kenyataannya masih ditemukan kasusnya seperti Hotel J.W. Marriot di Jalan Puteri Hijau dan rumah tinggal Jalan Berastagi No.8 Medan. Sehubungan dengan itu penelitian tesis ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan lebih jelas tentang; 1. Bagaimana sistem pengawasan konstruksi bangunan menurut hukum perizinan 2. Sanksi apa yang dapat diberikan terhadap adanya pelaksanaan konstruksi bangunan yang menyimpang dari hukum perizinan Dengan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan melalui tipe yuridis normatif, dimana bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diolah secara deduktif untuk mendapatkan hasil secara kualitatif maka penelitian tesis yang diberi judul; “Sistem Pengawasan Terhadap Konstruksi Bangunan Menurut Hukum Perizinan” ini, ditemukan hasilnya sebagai berikut: 1. Sistem pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan di Kotamadya Medan, masih lemah, rumit (ribet), dan tidak terlaksana dengan baik, karena tidak ada koordinasi antara ketiga unsur pengawasnya yang mengakibatkan banyak sekali terjadi kasus-kasus pelanggaran terhadap hukum perizinan dalam hal mendirikan bangunan.


2. Sanksi atau hukuman terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan yang menyimpang dari hukum perizinan, masih sangat ringan dibanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Dengan temuan hasil seperti ini disarankan; 1. Sistem pengawasan konstruksi bangunan di Kotamadya Medan pada masa akan datang supaya dilakukan terpadu dan terkoordinasi di bawah satu pintu mulai dari sejak pengurusan perizinannya, pemerintah melalui dinas-dinas tertentu jangan mengawasi sendiri bangunan milik pemerintah karena hal ini bisa bias dan hasilnya tidak obyektif. 2. Sanksi atau hukuman akibat pelanggaran konstruksi bangunan yang menyimpang dari hukm perizinan khususnya sanksi pidananya supaya segera diterapkan dan bila penting diperberat agar menjadi efek jera bagi para pelaku pelanggaran sehingga pada masa-masa yang akan datang kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dapat dihindarkan atau setidak-tidaknya dapat diminimalisir.

Kata kunci : Sistem Pengawasan, Konstruksi Bangunan, Hukum Perizinan


ABSTRACT

The term of construction has a very broad and complex understanding that the government of the Republic of Indonesia issued Law No.18/1999 on construction Service on May 7, 1999. The definition of construction can be seen in Article 1 (2) of the law. In addition, especially for the special definition of building construction, the government of the Republic of Indonesia issued Law No.28/2002 on Building Construction on December 16, 2002 and its definition can be seen in Article 1 (1). Since the issuance of these two laws, the Building and Town Planning Service issued the permit to construct a building (SIMB/SIMBG) and especially for the city of Medan, there are 3 (three) elements of supervisors in controlling the implementation of building construction as follows: 1. City Government of Medan represented by the Building and Town Planning Service especially its Sub-service of Control that control all the private-owned buildings while the Housing and Settlement Service controls all the building owned by the government. 2. Service provider or experts in building construction (Contractor/Developer) 3. Construction Service Society in this case represented by Sumatera Utara Regional Construction Service Development Institution (LPJKD) With these three elements of supervisors, the failure in construction work or building construction should exist. But the cases such as those of J.W.Marriot on Jalan Puteri Hijau and a residence at 8 Jalan Berastagi still exist. In relation to this fact, this study was conducted to more clearly examine: 1. How the building construction control system is applied according to licensing law. 2. What sanction can be given to the implementation of building construction deviating from the licensing law. The data for this normative juridical study with statute approach entitled “Sistem Pengawasan Terhadap Konstruksi Bangunan Menurut Hukum Perizinan (Building Construction Control System According To Licensing Law)” were based on the primary, secondary a tertiary legal materials which were then deductively processed to obtain a qualitative result as follows: 1. The control system of building construction implementation in Medan is still weak, complicated, poorly implemented and without coordination between the three elements of supervisors that many cases in building construction have been resulted from licensing law violation. 2. The sanction or punishment for the implementation of building construction violating the licensing law is still very irrelevant compared to the loss inflicted by the violation itself.


Based on the result of this study, it is suggested that: 1. The control system of building construction implementation in Medan in the future should be integrated, done and coordinated under one door commencing from the licensing arrangement and the government, through its certain services, should not control the state-owned buildings by itself because it can be a bias and the result is not objective. 2. The sanction or punishment for the building construction violating the licensing law, especially its criminal sanction, must be immediately implemented and, if necessary, the sanction must be harder in order to make the violator learn from it that, in the future, the failure of construction work can be avoided or at least can be minimized.

Key words: Control System, Building Construction, Licensing Law


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena hanya dengan pertolongan dan petunjuk-Nya proses penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi dan Rasul Muhammad saw. Tesis yang berjudul: “SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KONSTRUKSI BANGUNAN MENURUT HUKUM PERIZINAN“, dikerjakan guna memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Administrasi Negara Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Penulis menyadari bahwa tesis ini bisa diselesaikan karena banyaknya bantuan dari berbagai pihak, baik yang sifatnya bantuan materil maupun bantuan moril. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada : 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp.A(K), atas kesempatan dan fasilitas Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS) yang diberikan sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan Program Magister. 2. Direktur Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Ibu Prof.Dr.Ir. T. Chairun Nisa B.MSc, atas diberikannya kesempatan penulis menjadi mahasiswa Program Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.


3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof.Dr.Bismar Nasution, SH.MH, atas segala pelayanan, pengarahan dan dorongan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Prof.Muhammad Abduh SH selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan dorongan sejak penulis mulai S1, sehingga tesis S2 ini dapat diselesaikan. 5. Bapak Dr.Pendastaren Tarigan, SH.MS, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan curahan waktu dan perhatian membimbing, mengarahkan dan mendorong serta memotivasi penulis agar kuliah serta menyelesaikan Studi Program S2 Ilmu Hukum USU Medan. 6. Ibu Dr.Sunarmi, SH. M.Hum, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang juga adalah Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah mencurahkan perhatian tanpa mengenal lelah untuk melayani, membimbing, mengarahkan serta memberikan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. 7. Bapak Dr. Budiman Ginting, SH. M.Hum dan Bapak Dr. Faisal Akbar Nasution, SH. M.Hum masing-masing selaku Komisi Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan demi penyempurnaan tesis ini pada saat Seminar Proposal (Kolokium) dan Seminar Hasil Penelitian.


8. Bapak dan Ibu para dosen yang telah rela menyumbangkan ilmu pengetahuannya sehingga menambah cakrawala berpikir penulis dalam rangka menghadapi hidup dan kehidupan. 9. Bapak Ir. Mamora Sirait selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan dan Bapak Drs.Nistoharjoyo selaku Kepala Sub Dinas Pengawasan pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kotamadya Medan yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan data yang dibutuhkan pada penelitian tesis ini. 10. Bapak Prof.Dr.Ing. Johannes Tarigan selaku Ketua Departemen Teknik Sipil USU dan pemegang kartu anggota HAKI dan Bapak Ir.Ramlan H.Simanjuntak, MT selaku Manajer LPJKD Provinsi Sumatera Utara yang masing-masing telah bersedia diwawancarai dan memberikan literatur yang diperlukan di dalam penelitian tesis ini. 11. Khusus buat Abanganda Ir.Armein A.Siregar staf pengajar Departemen Teknik Sipil USU Medan, yang sangat berjasa didalam segala pengurusan selama penulis mengikuti studi program Magister. 12. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum khususnya Konsentrasi Hukum Administrasi Negara Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 13. Semua Bapak dan Ibu Staf Administrasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara khususnya Program Magister Ilmu Hukum yang telah secara maksimum melayani penulis sejak mulai pendaftaran sampai dengan penyelesaian studi.


Secara khusus, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Alm. N.Tarigan dan Ibunda N.Br Sitepu serta Alm.M Sitepu dan Almh.S Br Sembiring sebagai Ayah dan Ibu Mertua yang telah melahirkan, membesarkan, disertai usaha dan doa mereka penulis bisa menjadi seperti sekarang ini. Dan akhirnya, ucapan terima kasih dan rasa cinta yang mendalam penulis sampaikan, kepada istriku tercinta Sarifah Any Sitepu, SPd dan anak-anakku Roy Persadanata Tarigan SE, Rary Erika Tarigan dan Romy Muhammadin Tarigan, yang penuh kesetiaan, kesabaran dan kasih sayang dan doadoanya menjadi semangat, motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk penyelesaian tesis dan studi ini. Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ditemukan. Untuk itu kepada Allah swt penulis minta ampun seraya berserah diri dan kepada segenap pembaca penulis memohon maaf seraya mengharapkan kritik dan saran demi perbaikannya kelak di kemudian hari.

Medan,

Juli 2008

Penulis

Hemat Tarigan


RIWAYAT HIDUP

Nama

: Hemat Tarigan, SH

Tempat / Tgl. Lahir : Kabanjahe, 21 Januari 1956 Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Alamat

: Jl.Bahagia Gg. Sada Arih No. 24 Kel. Titi Rante Padang Bulan Medan – 20156 Telp. (061) 8218322

Pekerjaan

: Staf Pengajar (Lektor Kepala Gol. IVA NIP 130806531) diawali PNS Gol IIA terhitung sejak tanggal 01 Maret 1976 pada Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik USU Medan

Pendidikan

: - SD Negeri Sinaman (Lulus Tahun 1969) - SMP RK Kabanjahe (Lulus Tahun 1972) - SMA Sunggal – Medan (Lulus Tahun 1975) - Fakultas Hukum USU Medan (Lulus Tahun 1987) - Suscadoswir Lemhannas – Jakarta Angkatan XXXIII (Lulus Tahun 1991) - Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Magister Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2008)


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK ......................................................................................................

i

ABSTRACT.....................................................................................................

iii

KATA PENGANTAR .....................................................................................

v

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................

ix

DAFTAR ISI ...................................................................................................

x

DAFTAR TABEL ...........................................................................................

xii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

xiii

DAFTAR SINGKATAN ................................................................................

xiv

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................

1

A. Latar Belakang ..............................................................................

1

B. Permasalahan ................................................................................

11

C. Tujuan Penelitian ...........................................................................

11

D. Manfaat Penelitian .........................................................................

12

E. Keaslian Penelitian.........................................................................

13

F. Kerangka Teori dan Konsepsi........................................................

13

G. Metode Penelitian ........................................................................

26

BAB II. SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KONSTRUKSI BANGUNAN MENURUT HUKUM PERIZINAN .........................

30

A. Konstruksi Bangunan Gedung ......................................................

30

1. Pengertian dan Syarat-Syarat Umum Mendirikan Bangunan ...............................................................................


30

2. Unsur Pelaksana Dalam Pekerjaan Bangunan Gedung ...........

37

3. Struktur dan Kegagalan Bangunan .........................................

42

B. Sistem Pengawasan Terhadap Konstruksi Bangunan Menurut Hukum Perizinan.............................................................

56

1. Pengertian Sistem Pengawasan dan Hukum Perizinan ...........

56

2. Jenis Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung yang Membutuhkan Pengawasan .....................................................

74

3. Unsur Pelaksana dan Sistem Pengawasan Bangunan Gedung .....................................................................................

78

BAB III. SANKSI TERHADAP PENYIMPANGAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN DARI HUKUM PERIZINAN .......

99

A. Pengertian Dan Teori – Teori Sanksi ...........................................

99

1. Pengertian dan Tujuan Hukum ...............................................

99

2. Pengertian dan Jenis – Jenis Sanksi ......................................... 105 3. Teori – Teori dan Tujuan Sanksi ............................................. 109 B. Sanksi Terhadap Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Yang Menyimpang Dari Hukum Perizinan .................................. 115 1. Sanksi Akibat Penyimpangan Dari Hukum Perizinan ........... 115 2. Sanksi Akibat Pelanggaran Undang – Undang Jasa Konstruksi dan Bangunan Gedung ........................................ 119 BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 130 A. Kesimpulan ................................................................................. 130 B. Saran ............................................................................................. 132 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 133


DAFTAR TABEL

Nomor

Judul

Halaman

1.

Daftar Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi ...............................

88

2.

Daftar Asosiasi Profesi dan Pakar ..............................................

89

3.

Data Bangunan Gedung 3 (Tiga) Tahun Terakhir Kotamadya Medan ..........................................................................................

97

Data Bangunan Gedung 3 (Tiga) Tahun Terakhir Yang Menyimpang Dari Hukum Perizinan Kotamadya Medan ...........

115

4.


DAFTAR GAMBAR

Nomor 1.

Judul

Halaman

Stufentheory Hans Kelsen Sesuai Pasal 7 Undang-Undang No. Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan .....................................................................................

17

Hubungan Kerja Pelaku Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan Gedung ........................................................................................

41

3.

Tingkatan Organisasi Pelaku dalam Proyek Konstruksi ..............

54

4.

Essensi Sistem Pengawasan ........................................................

64

5.

Skema Sistem Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung..........

93

6.

Skema Sumber Hukum Administratif Dalam Arti Formal (Norma Berjenjang; Gelede of Getrapt Normstelling) .................

94

Fungsi Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perizinan ................

114

2.

7.


DAFTAR SINGKATAN

A. V. (A.V. 1941)

AKI AABI AKJI AKLI AKMI AKSI APBD APBI APBN APSPI AKGEPI AKLANI AKSDAI AKTALI ASKONI AKAINDO AKSINDO APJALIN APPAKSI APNATEL ASKINDO ASPEKNAS APAKSINDO APKOMATEK APPATINDO ASPEKINDO ASKUMINDO ASPERTANAS BW DKI

: Algemene Voorwaarden voorde univoering bij aanneming van openbare werken in Indonesia : Syarat – syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor : 9 Tanggal 28 Mei 1941. : Asia Kontraktor Indonesia : Asosiasi Aspal Beton Indonesia : Asosiasi Kontraktor Jalan dan Jembatan Indonesia : Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia : Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia : Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah : Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia : Anggaran Pendapatan Belanja Negara : Asosiasi Perusahaan Survey dan Pemetaan Indonesia : Asosiasi Kontraktor Gedung dan Pemukiman Indonesia : Asosiasi Kontraktor Landscape Indonesia : Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia : Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia : Asosiasi Konsultan Nasional Indonesia : Asosiasi Kontraktor Air Indonesia : Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia : Asosiasi Perawatan Jalan dan Jembatan Indonesia : Asosiasi Perusajaan Pengelola Alat Berat / Alat Konstruksi Indonesia : Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi : Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia : Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional : Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia : Asosiasi Perusahaan Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia : Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia : Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia : Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia : Asosiasi Perusahaan Kontraktor Pertamanan Nasional : Burgelijke Wetboek : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Daerah Khusus Jakarta


GIS GAKINDO GAPENRI GAPENSI GAPEKNAS GABPEKNAS GAPKINDO GAPKAINDO GAPEKSINDO HIR HAKI HPJI HAMKI HATHI HATTI IAI IMB IALI IMBG INKINDO Jo/jo KD Kab KDB KDH KKB KLB KRP KSB KTB KUHPid KUHPerd LPJK LPJKD LPJKN MK MPR MPRS PO PP PT Pemko / PEMKO

: Geografi Information System : Gabungan Kontraktor Indonesia : Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia : Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia : Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia : Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional : Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia : Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia : Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia : Herziene Indlandsche REglement : Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia : Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia : Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia : Himpunan Ahli Teknik Hidrolika Indonesia : Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia : Ikatan Arsitek Indonesia : Izin Mendirikan Bangunan : Ikatan Ahli Listrik Indonesia : Izin Mendirikan Bangunan Gedung : Ikatan Nasional Konsultan Indonesia : Juncto : Kemampuan Dasar : Kabupaten : Koefisien Dasar Bangunan : Koefisien Daerah Hijau : Koefisien Ketinggian Bangunan : Koefisien Luas Bangunan : Keterangan Rencana Peruntukkan : Keterangan Situasi Bangunan : Koefisien Tapak Basemen : Kitab Undang Undang Hukum Pidana : Kitab Undang Undang Hukum Perdata : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional : Manajemen Konstruksi : Majelis Permusyawaratan Rakyat : Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara : Purcessing Order : Peraturan Pemerintah : Perseroan Terbatas : Pemerintahan Kota


Perda / PERDA Perpu / PERPU Perkim QA QC RT RW RTBL RTRW RDTRKP SIM SIP SPK SIMB SIUP SIMBG SIUPP TOR UU UUD UUJK

: Peraturan Daerah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang : Perumahan Pemukiman : Quality Assurance : Quality Control : Rukun Tetangga : Rukun Warga : Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan : Rencana Tata Ruang Wilayah : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan : Surat Izin Mengemudi : Surat Izin Penghunian : Surat Perintah Kerja : Surat Izin Mendirikan Bangunan : Surat Izin Usaha Perdagangan : Surat Izin Mendirikan Bangunan Gedung : Surat Izin Usaha Penerbitan Pers : Terms of Reference : Kerangka Acuan Kerja : Undang – Undang : Undang – Undang Dasar : Undang – Undang Jasa Konstruksi


SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KONSTRUKSI BANGUNAN MENURUT HUKUM PERIZINAN

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Istilah bangunan memiliki pengertian yang sangat luas dan sangat kompleks. Menurut hukum bangunan yang ada di Negara Belanda, dikenal dengan istilah “Bouwrecht”, diketahui bahwa bangunan itu bisa berbentuk antara lain : 1) Bangunan di bawah tanah yang dikenal dengan istilah sub-structure, 2) Bangunan di atas permukaan tanah yang dikenal dengan istilah upper-structure 3) Struktur bangunan rendah atau struktur bangunan bertingkat rendah 4) Struktur bangunan tinggi atau struktur bangunan bertingkat tinggi 5) Struktur bentang lebar (bentang panjang), atau 6) Struktur bentang pendek 7) dan sebagainya 1 Istilah bangunan memiliki pengertian yang sangat luas dan sangat kompleks, maka sehubungan dengan hal itu, pada tanggal 7 Mei 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Pengertian bangunan dapat dilihat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan : “Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / 1

Rudi Gunawan, Pengantar Ilmu Bangunan, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2007,

hlm. 61


atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya”.

2

Dari uraian ini pun dapat dilihat bahwa bangunan yang merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi tersebut, juga masih sangat luas sekali pengertiannya. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menghadapi dan menyikapi kemajuan teknologi, baik informasi maupun arsitektur dan rekayasa, maka pemerintah memandang perlu mengeluarkan sebuah Undang-Undang khusus tentang bangunan gedung, maka pada tanggal 16 Desember 2002 lahirlah Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lahirnya Undang-Undang tentang bangunan gedung ini, maka yang dimaksud dengan konstruksi bangunan dalam penelitian tesis ini adalah bangunan gedung yang sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyebutkan “Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melanjutkan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus”.

3

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, 2 3

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 1 angka 1


maka mulailah bergulir permasalahan dalam penelitian tesis ini yaitu dalam hal “Pengawasan atau Sistem Pengawasan”. Karena, sekalipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tidak menyinggung soal pengawasan tetapi di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang ini, dijelaskan mengenai bidang yang perlu mendapatkan pengawasan yaitu : “Pengawasan konstruksi, pengawasan pemanfaatan dan pengawasan pembongkaran bangunan gedung”. 4 Sementara, siapa yang menjadi pengawas bangunan, diatur pada Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatakan : ”Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan”. 5 Dengan demikian, pengawasan tentang pelaksanaan pembangunan konstruksi bangunan gedung sudah sedemikian baiknya, karena termasuk melibatkan ahli profesional yang diantaranya dikenal sebagai anggota HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia). Dengan sistem pengawasan seperti ini, seyogianya mendirikan bangunan gedung tidak lagi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan struktur bangunan yang tidak sesuai dengan bestek, kegagalan pekerjaan konstruksi maupun kegagalan bangunan. Tetapi di dalam kenyataan sehari-hari, terutama di kota besar 4 5

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, Pasal 1 angka 1 Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.


seperti di Medan dan Jakarta, pengawasan ini masih dianggap belum terlaksana dengan baik. Artinya masih banyak kasus-kasus bangunan gedung yang tidak sesuai dengan bestek dan IMB, sehingga dapat dikategorikan sebagai kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan. Contoh-contoh dari kegagalan itu untuk Kota Medan, antara lain : 1. Hotel J.W. Marriot di Jalan Putri Hijau 2. Royal Crown Condominium di Jalan Mangkubumi 3. Cambridge Condominium, di Jalan Zainal Arifin 6 Khusus untuk Hotel J.W. Marriot sudah berdiri/dibangun 27 lantai atau lebih kurang ketinggian 75 meter, disuruh potong oleh Walikota Medan karena yang diizinkan dalam IMB hanya sampai 12 tingkat (lantai). Tetapi pengembang Hotel J.W. Marriot Medan, PT. Kurnia Tetap Mulia bersikukuh untuk mempertahankan ketinggian bangunan hingga 27 lantai atau lebih dari 12 lantai yang diperbolehkan oleh Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan. Pengembang berpendapat bahwa hotel itu berada di luar kawasan keselamatan operasional penerbangan Bandara Polonia.

7

Dan pada saat tesis ini dikerjakan, proses penyelesaian perselisihan rumah tinggal di Jalan Berastagi No. 8 Medan belum dapat diselesaikan, kasusnya adalah bahwa pemilik rumah No. 8 tersebut melakukan renovasi, sesuai dengan IMB hanya diizinkan sampai 2 (dua) lantai (tingkat). Tetapi di dalam pelaksanaannya atau 6

www.pemkomedan.go.id. Diakses 27 Desember 2007 Hotel J.W. Marriot dan Masalah Bangunan Tinggi di Kota Medan, baca juga Koran Harian Analisa (Medan, 27 Nopember 2007, hlm. 28 7 Koran Harian Kompas, (Jakarta, 11 Oktober 2007), hlm. 24


kenyataan, dibangun menjadi 3 (tiga) lantai/tingkat. Sehingga hal ini mengakibatkan rumah sebelah kiranya No. 10 menjadi retak-retak atau rusak dan tidak layak untuk dihuni. Dari uraian masalah dan kasus-kasus di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem pengawasan konstruksi bangunan khususnya bangunan gedung masih lemah, rumit dan mungkin belum ada koordinasi dari pihak-pihak yang berkompeten sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk itulah penelitian ini dilakukan yaitu ingin mengetahui lebih jelas sistem pengawasan konstruksi bangunan gedung yang ingtegral seperti yang diinginkan oleh hukum perizinan. Di samping itu, ingin mengetahui sanksi apa yang dapat diberikan terhadap adanya pelaksanaan konstruksi bangunan yang menyimpang dari hukum perizinan. 2. Permasalahan Dari urian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana sistem pengawasan konstruksi bangunan menurut hukum perizinan 2) Sanksi apa yang dapat diberikan terhadap penyimpangan pelaksanaan konstruksi bangunan dari hukum perizinan 3. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :


1) Untuk mengetahui sistem pengawasan konstruksi bangunan menurut hukum perizinan 2) Untuk mengetahui sanksi apa yang dapat diberikan terhadap penyimpangan pelaksanaan konstruksi bangunan dari hukum perizinan 4. Manfaat Penelitian 1) Manfaat Teoritis a. Menambah wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya yang berkaitan dengan sistem pengawasan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan hukum perizinan dan peraturan perundangundangan b. Bagi para akademisi maupun para peneliti, dapat dijadikan sebagai bahan acuan ataupun bahan perbandingan maupun verifikasi agar kelak dalam melaksanakan penelitian lanjutan mengenai topik yang sama mendapatkan hasil yang lebih baik 2) Manfaat Praktis a. Sebagai masukan dan pedoman terhadap masyarakat jasa konstruksi dan aparat pemerintah yang terkait dan berkompeten dengan masalah pengawasan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan hukum perizinan dan peraturan perundang-undangan b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas terutama yang ingin mendirikan bangunan gedung agar terhindar dari korban dan mengorbankan orang lain, karena mendirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan


perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang diamanatkan oleh hukum perizinan dan peraturan perundang-undangan 5. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada Perpustakaan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, untuk menghindari persamaan maka penelitian tentang “Sistem Pengawasan Terhadap Konstruksi Bangunan Menurut Hukum Perizinan” ini, belum pernah dilakukan baik mengenai judul maupun dalam permasalahan yang sama. Sehingga dengan demikian, penelitian ini dikategorikan baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka, kejujuran, objektif, rasional serta dari sudut keilmuan – akademis. Sebaliknya bila dikemudian hari terbukti bahwa penelitian ini adalah merupakan hasil “plagiat”, maka peneliti bersedia menerima sanksi seperti yang diterakan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 6. Kerangka Teori dan Konsepsi 1) Kerangka Teori Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis serta untuk memback up permasalahan seperti yang telah diuraikan dalam penelitian ini adalah teori stufen theory Hans Kelsen, digabung dengan teori asas hukum (rechtsbeginselen ; law principles theory). Kedua teori ini berperan sebagai teori utama (grand theory), sekaligus sebagai teori aplikasinya (applied theory).


Dalam konteks Indonesia teori Stufen bau ini tampak mempengaruhi substansi Ketetapan MPR yaitu Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 jo. Ketetapan Ketetapan MPR No. II/MPR/2000 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah 8 Teori Hans Kelsen di atas digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini, dengan cara menggabungkannya dengan apa yang disebut dengan “Asas Hukum” atau “Rechtsbeginselen”. Untuk mencari tahu jawaban “bagaimana sistem pengawasan konstruksi bangunan dilakukan secara komprehensif integral”, antara yang diatur di dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi di satu sisi dan di sisi lain yaitu masih ada pengaturan pengawasannya yaitu oleh hukum perizinan yang di dalam hal ini diatur oleh Perda melalui IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan juga

8

Baca Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan


diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung, digunakan, antara lain : a. Lex posterior derogat legi priori atau Lex posterior derogat legi anterior, yaitu undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama b. Lex specialis derogat legi generali, undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum c. Lex

superior

legi

inferiori,

undang-undang

yang

lebih

tinggi

mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya. 2) Kerangka Konsepsi M. Solly Lubis, mengemukakan, “Kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka”

9

Maka dalam proses penelitian tesis yang berjudul : Sistem Pengawasan Terhadap Konstruksi Bangunan Menurut Hukum Perizinan ini, digunakan defenisi operasional sebagai berikut : a. Sistem Pengawasan b. Konstruksi Bangunan c. Hukum Perizinan Jadi, secara konsep bila sistem pengawasan konstruksi bangunan gedung di Kotamadya Medan dilaksanakan dengan baik atau sesuai dengan hukum perizinan,

9

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung, Mandar Maju, 1994), hlm. 8


maka kasus-kasus kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan terutama seperti rumah tinggal di Jalan Berastagi No. 8 dan Hotel J.W. Marriot Jalan Putri Hijau Medan tidak akan terjadi atau akan dapat diminimalisir. Kemudian, dengan mengetahui sistem pengawasan konstruksi bangunan gedung tersebut dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka praktis akan dapat mengetahui siapa atau badan yang mana yang bersalah dan sanksi apa yang dapat diberikan terhadap adanya pelaksanaan konstruksi bangunan tersebut yang menyimpang dari hukum perizinan. 7. Metode Penelitian Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut : 1. Tipe Penilaian Tipe penilaian ini adalah yuridis normatif, dengan pertimbangan melalui sifat deskriptif analisis terhadap peraturan Perundang-Undangan di perpustakaan dapat digambarkan, diinvetarisir dan dipecahkan masalah sistem pengawasan konstruksi bangunan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini. 2. Pendekatan Masalah Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). 3. Bahan Hukum a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Perda tentang IMB di Kota Medan yang diatur melalui Perda No. 9 Tahun 2002 dan Peraturan Perundangan yang terkait dengan judul penelitian ini. b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnaljurnal, pendapat para ahli serta simposium dan kasus-kasus yang terkait dengan penelitian. Pendapat para ahli yang dijadikan informasi (interview guide) dalam penelitian tesis ini, antara lain : 1) Ahli yang berkaitan dengan konstruksi bangunan yang telah bersertifikasi khususnya HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia) 2) Perangkat LPJKD (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah), khususnya Daerah Propinsi Sumatera Utara 3) Dinas Tata Kota & Dinas Tata Bangunan, khususnya Sub Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya Medan c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. 4. Pengumpulan Bahan Hukum Bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola


salju dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel itu diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahasa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mendapatkan sistem pengawasan konstruksi bangunan yang lebih efektif, sehingga dapat disusun secara terpadu utuh menyeluruh atau komprehensip integral dalam rangka pengawasan di masa-masa yang akan datang demi terhindarnya pelaksanaan konstruksi bangunan yang berubah dan tidak sesuai dengan bestek maupun terjadinya kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.

SISTEM PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN MENURUT HUKUM PERIZINAN

KONSTRUKSI

1. Konstruksi Bangunan Gedung 1) Pengertian dan Syarat-syarat Umum Mendirikan Bangunan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di


dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

10

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur tentang persyaratan mendirikan bangunan gedung, yaitu : a.

Persyaratan Administratif

b.

Persyaratan Teknis

c.

Syarat-syarat Lingkungan Bangunan 11

2) Unsur Pelaksana dalam Pekerjaan Bangunan Gedung Dalam proyek bangunan pada umumnya hanya ada 2 (dua) unsur (pihak) yang terlibat di dalam pelaksanaannya, yaitu : a.

Pengguna Jasa Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan

b.

Penyedia Jasa Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa ini terdiri dari : 1) Perencana konstruksi 2) Pelaksana konstruksi 3) Pengawas konstruksi 12

3) Struktur dan Kegagalan Bangunan a) Struktur Bangunan 10 11 12

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, Loc.Cit Ibid Ibid


Struktur bangunan terdiri dari : 1) Bangunan Gedung / di bawah Tanah (sub structure) 2) Banguann Gedung / di atas Tanah (upper structure) 3) Bangunan Gedung Struktur Bentang 4) Bangunan Gedung Berdasarkan Kelas 13 b) Kegagalan Bangunan Kegagalan bangunan adalah merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Penyebab terjadinya kegagalan bangunan, bisa pada perencanaan, pelaksanaan maupun pengawas bangunan. 14

2. Sistem Pengawasan Terhadap Konstruksi Bangunan Menurut Hukum Perizinan 1. Pengertian Sistem Pengawasan dan Hukum Perizinan a. Sistem Pengawasan Berkaitan dengan pengertian sistem pengawasan Anthony and Dearden mengemukakan, “Sistem pengawasan adalah suatu sistem yang bertujuan mencapai dan memelihara suatu rencana dan kondisi”.

15

13

Asiyanto, Metode Konstruksi Untuk Berbagai Jenis Bangunan, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2005), hlm. 12-18 14 Baca Pasal 34 PP No. 29 Tahun 2000, Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 15 Anthony and Dearden, Op.cit, hlm. 10


b. Hukum Perizinan Dalam penelitian tesis ini yang dimaksud dengan hukum perizinan itu tidak lain adalah izin yang berkaitan dengan mendirikan bangunan di Kota Medan, sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2002 dan izin bangunan gedung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 2. Jenis Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung yang Membutuhkan Pengawasan Adapun jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang membutuhkan pengawasan adalah sebagai berikut : a. Pengawasan Konstruksi b. Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung c. Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung 16 Dari 3 (tiga) jenis pengawasan gedung yang diuraikan di atas, maka sebagaimana telah ditegaskan sejak dari pembahasan di awal bahwa yang dibicarakan dalam penelitian tesis ini adalah hanya pengawasan pelaksanaan di bidang konstruksi saja. 3. Unsur Pelaksana dan Sistem Pengawasan Bahan Bangunan a. Unsur pelaksana pengawasan gedung, terdiri dari : 1) Pengawasan oleh instansi pemerintah 2) Ahli bangunan / penyedia jasa (contractor; annemer)

16

Baca Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002


3) Masyarakat Jasa Konstruksi dalam hal ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKD) Provinsi Sumatera Utara Medan Pengawas pada point b) dan c), harus memiliki atau terdaftar sebagai Asosiasi Perusahaan maupun Asosiasi Profesi dan Pakar b. Sistem Pengawasan Sistem pengawasan konstruksi bangunan gedung ditemukan pada kenyataannya di lapangan rumit dan tidak ada koordinasi antara unsur Pemerintah sebagai yang mengeluarkan IMB/IMBG, (Contractor ; Annemer) sebagai Penyedia Jasa maupun pengawasan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi, karena masing-masing unsur mempunyai fungsi yang berbeda di dalam pengawasan tersebut. Sistem pengawasan yang dikatakan lemah, ribet dan tidak ada koordinasi ini dapat didukung melalui data bangunan 3 (tiga) tahun terakhir ini di Kotamadya Medan (2005, 2006 dan 2007). Dari data itu dapat dilihat kelemahan dari sistem pengawasan tersebut, antara lain: 1) Tidak diketahuinya oleh Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kotamadya Medan c/q sub Dinas Pengawasan tentang jumlah bangunan gedung seluruhnya yang wajib mempunyai SIMB di dalam pendiriannya di Kotamadya Medan, kecuali yang membangun tanpa SIMB yaitu sejumlah 2320 buah gedung selama 3 (tiga) tahun terakhir (2005, 2006 dan 2007).


2) Tidak diketahuinya berapa jumlah gedung baik yang mempunyai SIMB maupun yang tidak memiliki SIMB khusus pemiliknya dari pemerintah.

SANKSI TERHADAP PENYIMPANGAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN DARI HUKUM PERIZINAN

1. Pengertian dan Teori-teori Sanksi a. Pengertian dan Tujuan Hukum 1) Pengertian Hukum Hukum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Law oleh L.J. van Apeldoorn adalah suatu hal yang tidak mungkin dibuat defenisinya, karena hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.

17

Apa yang dikemukakan oleh van Apeldoorn ini disetujui atau sependapat dengan E. Utrecht. Namun, oleh Utrecht dikatakan untuk pegangan bagi orang yang belajar hukum, maka hukum itu harus dibuatkan pengertian atau rumusannya. E. Utrecht mengatakan “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan – yang mengatur tentang tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau pengguna jasa masyarakat itu sendiri”. 18

17

L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1986), cet. 23, hlm. 1 18 E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1983), cet. X, hlm. 3


2) Tujuan Hukum Mengenai tujuan hukum, juga terdapat pandangan yang berbeda antara para ahli dan sarjana hukum, hal ini juga merupakan konsekwensi bahwa hukum merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan masalah masyarakat manusia itu sedemikian kompleksnya. Setelah melihat beberapa pendapat para ahli tentang tujuan hukum, maka tujuan hukum yang ideal dan sempurna (perfect) adalah mengacu kepada pendapat Gustav Radbruch : “Die idée des Rechts stell sich dar als ein spannungsverhaltnis von drei Grundwerten : Gerechtstigkeit, Zweckmassigkeit, Rechtssicherheit” (dikutip oleh Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia) yang artinya hukum itu sekaligus atau serentak memenuhi 3 (tiga) syarat pokok, yaitu : 1) Peraturan hukum itu memberi kepastian (rechtszekerheid, rechtsmassigkeeit, law certainty) 2) Peraturan hukum itu memberi manfaat (rechtsssicherhaid, rechtssieherheit, utility) 3) Peraturan itu memberi keadilan (rechsgerechtegheid, rechtsgerechtstigkeit, justice) 19 b. Pengertian dan Jenis-Jenis Sanksi Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Sanksi dalam arti luas dapat bersifat menyenangkan atau positif, yang berupa penghargaan (ganjaran) seperti respek (rasa hormat), simpati, Menurut Apeldoorn, defenisi “hukum” yang sebenarnya tepat adalah tidak ada, setidak-tidaknya belum menghasilkan suatu pandangan yang tepat/baku. Atau dengan kata lain, defenisi hukum itu banyak rumusnya, antara satu dengan yang lainnya berbeda tetapi semuanya bisa betul. Banyak rumusan hukum itu disebabkan karena amat luasnya lapangan hukum itu sendiri 19 Ibid, hlm. 14


pemberian penghargaan seperti Satya Lencana, Bintang dan sebagainya dan yang bersifat tidak menyenangkan atau negatif berupa hukuman seperti sikap antipati, celaan atau pidana. Yang dimaksud dengan sanksi lazimnya adalah yang bersifat negatif, dengan ancaman hukuman hendaknya dicegah oleh masyarakat penyimpangan atau pelanggaran kaidah sosial. Sedangkan penghargaan digunakan untuk mendorong atau merangsang agar setiap orang mentaati atau mematuhi kaidah. Pada hakekatnya, sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. 20 Sementara jenis-jenis sanksi dapat dibedakan sanksi dalam hukum pidana, perdata, hukum adat maupun dalam sanksi hukum administrasi negara. Tetapi secara umum dikenal ada 2 (dua) jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

c. Teori-teori dan Tujuan Sanksi Oleh van Apeldoorn adapun teori-teori sanksi dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu : a. Teori Mutlak (Absolute Theory) b. Teori Relatif (Relative Theory) c. Teori Persatuan (Vereenigings Theory)

21

Mengenai tujuan dari penjatuhan sanksi (hukuman) dapat dijelaskan antara lain, sebagai berikut : a. Untuk menakuti b. Untuk memperbaiki c. Untuk melindungi 22

20

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003), hlm.9 21 L.J. van Apeldoorn, Op.Cit, hlm. 343 22 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung : CV. Armico, 1985), hlm. 154


2. Sanksi Terhadap Pelaksanaan Konstruksi Bangunan yang Menyimpang dari Hukum Perizinan 1. Sanksi Akibat Penyimpangan dari Hukum Perizinan Yang dimaksud dengan sanksi akibat penyimpangan dari hukum perizinan di sini adalah mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu : a. Bangunan gedung dikerjakan menyimpang dan SIMB/SIMBG b. Bangunan gedung / didirikan tanpa SIMB/SIMBG Sanksi terhadap kedua pelanggaran tersebut adalah : 1) Surat penyetopan pekerjaan di Lapangan (Surat STOP) 2) Surat perintah untuk membongkar sendiri bangunan (Surat Bongkar Bangunan) dalam tenggang waktu 2 x 24 jam 3) Surat pengosongan lokasi (Kosongkan Lokasi) 4) Pembongkaran bangunan dilakukan oleh Dinas/instansi terkait (gabungan)

2. Sanksi Akibat Pelanggaran Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Bangunan Gedung Adapun sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Bangunan Gedung adalah : a. Pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak bagi perencana pekerjaan konstruksi


b. Pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak bagi pelaksanaan pekerjaan konstruksi c. Pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak bagi pengawas pekerjaan konstruksi

KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Dari hasil pembahasan yang didukung oleh temuan di lapangan, penelitian tesis yang berjudul ; “Sistem Pengawasan Terhadap Konstruksi Bangunan Menurut Hukum Perizinan”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; a. Sistem pengawasan terhadap konstruksi bangunan menurut hukum perizinan untuk Kotamadya Medan, belum terlaksana dan terkoordinasi secara baik antara satu instansi pengawas dengan instansi/pihak pengawas lainnya. Karena, begitu dikeluarkannya SIMB/SIMBG maka dalam proses pelaksanaan pembangunan bangunan gedung akan diawasi oleh 3 (tiga) instansi atau pihak pengawas yang saling bekerja sama atau berkoordinasi, terdiri dari Pemko Medan yaitu Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, khususnya Sub Dinas Pengawasan, Penyedia Jasa (Contractor ; Annemer), dan Masyarakat Jasa Konstruksi (LPJKD). Sub Dinas Pengawasan hanya mengawasi bangunan gedung milik swasta, sementara milik pemerintah diawasi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), demikian juga LPJKD hanya mengawasi bangunan gedung milik


pemerintah, sedangkan bangunan gedung milik swasta belum menjadi objek pengawasannya. Salah satu konsekwensi dari lemah dan tidak terkoordinasinya sistem pengawasan ini ialah banyaknya ditemukan kasus-kasus pelanggaran terhadap hukum perizinan mendirikan bangunan di Kotamadya Medan 3 (tiga) tahun terakhir (2005, 2006, dan 2007) yaitu sebanyak 342 kasus menyimpang dari SIMB/SIMBG dan sebanyak 2320 kasus bangunan gedung yang didirikan tanpa SIMB/SIMBG. b. Sanksi yang dapat diberikan terhadap penyimpangan pelaksanaan konstruksi bangunan dari hukum perizinan, yaitu; 1) Bangunan gedung yang dikerjakan menyimpang atau tidak memiliki SIMB/SIMBG, diberikan sanksi kepada Pemilik (Owner) bangunan berupa: a) Penyetopan Pekerjaan Lapangan (surat stop) b) Bongkar Sendiri Bangunan (surat bongkar bangunan) c) Pengosongan Lokasi (surat kosongkan lokasi) d) Pembongkaran Bangunan oleh Dinas/Instansi terkait (gabungan) 2) Sanksi akibat pelanggaran undang-undang jasa konstruksi dan undang-undang bangunan gedung yang dapat menimbulkan kegagalan pekerjaan konstruksi dan kegagalan bangunan dapat berupa sanksi Administratif maupun sanksi Pidana, yaitu; a) Perencana Pekerjaan Konstruksi; Pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak. b) Pelaksana Pekerjaan Konstruksi


Pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak. c) Pengawas Pekerjaan Konstruksi Pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

2. Saran Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka disarankan sebagai berikut: a. Sistem pengawasan konstruksi bangunan di masa akan datang supaya terpadu dan komprehensip integral di bawah satu koordinasi, satu atap ataupun satu pintu agar mulai dari proses pengurusan SIMB/SIMBG maupun pengawasan di dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sesuai menurut hukum perizinan kemudian bangunan gedung milik pemerintah jangan dalam hal pelaksanaannya diawasi oleh pemerintah itu sendiri, karena bisa bias, seperti kasus dalam tesis ini bangunan-bangunan milik pemerintah diawasi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), sehingga dengan demikian kegagalan

pekerjaan

konstruksi

maupun

kegagalan

bangunan

dapat

dihindarkan atau setidak-tidaknya dapat diminimalisir.

b. Sanksi terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan, supaya apa yang telah diatur di dalam peraturan-perundangan supaya diterapkan dan bila penting sanksi pidananya diperberat agar ada efek jera didalam penegakan hukum bila terjadi pelanggaran hukum terhadap konstruksi bangunan tersebut, mengingat kasus-kasus penyimpangan yang mengakibatkan kegagalan


pekerjaan konstruksi maupun kegagalan bangunan itu korbannya bukan hanya berbentuk materi tapi dapat mengancam keselamatan jiwa raga baik masyarakat umum maupun si pemilik bangunan gedung itu sendiri.


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Abdul Hay Marhainis, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982. Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosilogis), Jakarta : Penerbit PT.Toko Gunung Agung Tbk, 2002. Amirin Tatang M, Pokok – Pokok Teori Sistem, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996. Anthony and Dearden, Management Control Systems, (Fourth Edition), dialihbahasakan oleh Nurlela Ketaren dan Kamar Ginting (Fisipol USU Medan). Apeldoorn L.J van, Pengantar Ilmu Hukum, PT.Pradnya Paramita, 1986, cet. 23. Asiyanto, Metode Konstruksi Untuk Berbagai Jenis Bangunan, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005. Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1996. Gurnawan Rudy, Pengantar Ilmu Bangunan, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2007. Hadjon Philipus M, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2005. Hamidi Jazim, Revolusi Hukum Indonesia, Jakarta : Penerbit Konstitusi Press, 2006. Ibrahim Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Penerbit Bayu Media Publishing, Cet. Ke-2, 2006. Kartasapoetra dan E. Roekasih, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit Armico, 1982.


Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta : Penerbit PT. Gramedia, 1997. Lubis M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung : Mandar Maju, 1994. Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2003. Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2006 Mustafa Bacshan, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung : Alumni, 1985. Rangkuti Siti Sundari, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Surabaya : Airlangga University Press, 1996. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung : CV. Armico, 1985. Siagian SP, Filsafat Administrasi, Jakarta : Gunung Agung, 1990. Situmorang Victor M dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Dalam Pengawasan Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta : Rineka Cipta, 1994. Soekarno K, Dasar – Dasar Management, Jakarta : Penerbit Miswar, 1968. Soeprapto Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pemberlakuannya, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1998. Spelt N.M dan JBJM. Ten Berge,disunting oleh Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya : 1993. Sujanto, Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993. Suprapto. J, Metode Penelitian Hukum Statistik, Jakarta : Rineka Cipta, 2003. Sutrisno, Bentuk – Bentuk Struktur Bangunan Dalam Arsitektur Modern, Jakarta : PT. Gramedia, 1983. Syahrin Alvi, Pengaturan Hukum Dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Berkelanjutan, Medan : Pustaka Bangsa, 2003.


Tanggoro Dwi, dan Sukardi Kuntjoro, Utilitas Bangunan Dasar Arsitektur, Jakarta : Depok FT UI, 2000. Tanggoro Dwi, Sukardi Kuntjoro dan A. Sadeli Somaatmadja, Ilmu Bangunan Struktur Bangunan Tinggi Dan Bentang Lebar, Jakarta : UI – Press, 2005. Utrecht. E / Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1983. cet.X B. Makalah / Diktat / Jurnal Basah Sjahchran, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya : 1995. Lubis M. Solly, Diktat Teori Hukum, Program Magister Ilmu Hukum USU Medan, 2006. Manan Bagir, Ketentuan – Ketentuan Mengenai Peraturan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta : 1995. Pribadi Krishna, Ima Fatima dan Dewi Yustiarini, Identifikasi Rantai Pasok Dalam Industri Konstruksi Untuk Pengembangunan Sistem Penjamin Mutu, Jurnal, Teknik Sipil ITB, Bandung: Vol.14 No.4 Desember 2007. Soejardjono Siti Tanadjoel Tarki, Kumpulan Hasil Terjemahan Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah, Jakarta: 1994. C. Peraturan-Perundangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


2004

tentang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perda No. 4 Tahun 2002 Kota Medan tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Dinas – Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan. Perda No. 9 Tahun 2002 Kota Medan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan LPJK No. 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan, Peraturan Bangunan Nasional, Jakarta: 1974. SK Dewan Lembaga PJKN NO.75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 tentang Pedoman Sertifikasi Dan Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional. SK Dewan Lembaga PJKN No.200/KPTS/LPJK/D/XI/2003 tentang Pedoman Sertifikasi Dan Registrasi Badan Usaha Jasa Konsultasi Perencanaan Dan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Nasional.


D. Kamus Gunawan Adi, Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Surabaya : Penerbit Kartika, 2000. Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang : Lintas Media, 2006. Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 2005. Sitanggang Cormentyna, Dkk, Kamus Pelajar, Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas, 2004. E. Website www.pemkomedan.go.id, 27 Desember 2007. www.google.com/bapekin/buletin&jurnal, 14 Januari 2008. www.google.com/pengawasan/IAI_Banten, 01 April 2008.


HK

Recommend Documents