HK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TESIS

Oleh

USAMMAH 037005027/HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Usammah : Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, 2008 USU e-Repository © 2008

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

USAMMAH 037005027/HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008


Judul Tesis Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : Usammah : 037005027 : Ilmu Hukum

DALAM

Menyetujui: Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA) Ketua

(Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S) Anggota

Ketua Program Studi

(Prof. Muhammad Daud, S.H) Anggota

Direktur

(Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H) (Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., M.Sc)

Tanggal Lulus : 24 Nopember 2008


Telah diuji pada Tanggal 24 Nopember 2008

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua : Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA Anggota : 1. Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS 2. Prof. Muhammad Daud, SH (Alm) 3. Prof. Chainur Arrasyid, SH 4. Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum


ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, sebaliknya eksistensi tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya, dengan demikian tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Demikian juga di dalam hukum pidana Islam, seseorang itu belum dapat dipertanggungjawabkan manakala tidak ada perbuatan yang dilanggar. Atas dasar pemikiran tersebut maka menjadi fokus penelitian ini yaitu; Bagaimanakah eksistensi Asas dalam hukum pidana ditinjau dari perspektif hukum Islam, Faktor apakah yang melandasi pertanggungjawaban pidana dan Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Nasional di lihat dari perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk mengetahui eksistensi asas, faktor yang melandasinya dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana Islam. Bentuk Penelitian ini normatif yang hanya menggunakan data sekunder, sifatnya deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal pada tempat dan saat tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asas dalam hukum pidana baik pidana positif maupun hukum pidana Islam sama-sama memiliki sifat mengikat terhadap tindakan atau perbuatan yang dikategorikan dalam pidana, meskipun dalam hukum pidana positif asas legalitas telah diperlonggar. Faktor yang sangat utama adanya pertanggungjawaban pidana adalah tergantung pada terjadinya pelanggaran yaitu perbuatan melawan hukum atau kemaksiatan, term ini digunakan sebagai istilah yang sama baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif. Di samping itu pertanggungjawaban dapat ditegakkan atas tiga dasar; (1) Adanya perbuatan yang dilarang, (2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri dan (3) Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar’i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan). Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perspektif Hukum Islam


ABSTRACT Criminal responsibility will not be required until someone performs a criminal act, but the existence of criminal act does not depend on whether or not there is someone who in reality does the criminal act. There are the number of actions which become criminal acts even though there is no body to be responsible for having done them, therefore, in criminal law, it is impossible to ask someone to be responsible if he/she never does a criminal act. That someone cannot be asked for his/her responsibility if he/she does not anything against the law is also stated in Islamic criminal law. Based on this principle, the purpose of this descriptive normative study is to analyze (1) the existence of principle in criminal law according to the perspective of Islamic law, (2) the factor that base the criminal responsibility, and (3) the national criminal responsibility according to the perspective of Islamic law. The data for this study were obtained from the secondary data showing the issues which occurred in a certain place and in a certain time. The result of this study shaws that the principle in criminal law, either in positive criminal law or in Islamic criminal law, has a binding nature for anything categorized as criminal act although in the positive criminal law the principle of legality has become loose. The main factor that causes the existence of criminal responsibility depends on the incident of offence such as breaking the law immoral acts and this term is also used in both the Islamic criminal law and the positive criminal law. In addition, this criminal responsibility can be maintained based on 3 (there) basis such as (1) performing illegal act, (2) on own will, and (3) realizing its consequences. In Islamic criminal law, criminal responsibility is a burden imposed on someone as the result of the illegal act(s) he/she did on his/her own will while he/she knew, understood and realized what the consequences would be. This burden not only resulted from performing the act which is prohibited by Islamic law (syar’i) either it is an act which is prohibited to do it or the one which is prohibited to leave it, but also because the doer deliberately did the illegal act not because he/she was made to do it by somebody else. Key words; Criminal Responsibility, Islamic Law Perspective


KATA PENGANTAR Pertama dan yang paling utama saya panjatkan puji dan syukur ke hadhirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga segala proses menjadi mudah dan tesis ini dapat saya selesaikan. Saya menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, baik yang bersifat bantuan materil maupun bantuan moril. Oleh karena itu, saya ingin mengucapan terimakasih yang terdalam kepada: 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K), atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister; 2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc, atas kesempatan bagi saya menjadi mahasiswa Program Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Ketua Program Studi ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH, atas segala pelayanan, pengarahan serta masukan yang diberikan kepada saya selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 4. Terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA, selaku Ketua Komisi


Pembimbing dan Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS serta Prof. Muhammad Daud, SH, (Alhm) selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan ide yang terbaik serta kritik dan saran yang konstruktif demi tercapainya hasil yang terbaik dalam penulisan tesis ini. 5. Prof. Chainur Arrasyid, SH dan Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum, selaku penguji tesis penulis. 6. Seluruh Dosen penulis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu serta motivasi dalam setiap perkuliahan. 7. Orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Hamid, Ibunda Zahirah yang telah mencurahkan semua kasih sayang kepada ananda serta tidak pernah henti memberikan dukungan baik itu materil maupun moril serta do’anya yang terus terucap demi kesuksesan ananda. 8. Isteri yang tercinta yang telah memberi dukungan sepenuhnya baik moril maupun materil serta anak-anak yang menjadi kebanggaan dan harapan penulis 9. Terimakasih pada bapak Drs. H. Hafifuddin, M.Ag dan juga teman-teman mitra kerja di Jurusan Syari’ah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe; Malahayati, Taufiq, Bastiar, Zamri, Abrar, Mahdi, Danial, Husnaini dan banyak lagi juga menjadi semangat/motivator dalam penyelesaian tesis ini. 10. Seluruh Staf Pegawai di Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara atas segala bantuannya serta kemudahan yang diberikan kepada penulis.


Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Semoga segala bantuan dan bimbingan yang penulis terima dibalas oleh Allah SWT dan penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis dan pihak-pihak yang memerlukan dan mengembangkannya. Medan, 24 Nopember 2008 Penulis

U S A M M AH


RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap

:

Usammah

Tempat/Tanggal Lahir

:

Lhokseumawe / 14 Maret 1969

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Agama

:

Islam

Status

:

Kawin

Pendidikan

:

- SD Negeri Uteun Bayi Lhokseumawe, 1982 -

MTsN Lhokseumawe, 1985

-

PGA Negeri Lhokseumawe, 1988

-

Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 1994

-

Program

Magister

Ilmu

Hukum

Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008


DAFTAR ISI Halaman …………………………………………………………………

i

ABSTRACT …………………………………………………………………

ii

KATA PENGANTAR ………………………………………………………

iii

………………….….……..………….…..…..….….…

vi

DAFTAR ISI ………..…………………………………………….……….

vii

DAFTAR TABEL .……….……….....……….………………………….…

x

DAFTAR GAMBAR ....….………………………………………………..

xi

ABSTRAK

RIWAYAT HIDUP

………………………………………….…..

1

A. Latar Belakang Masalah …………………….…..….….…….....

1

BAB I : PENDAHULUAN

B. Perumusan Masalah ….………………………………………

12

C. Tujuan Penelitian …………………………………………….

12

D. Manfaat Penelitian ….………………………………………..

12

E. Keaslian Penelitian ….………………………………………..

13

F. Metode Penelitian ….………………………………………….

13

1. Metode Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian ……...….

13

2. Data dan Sumber Data ……………………………..…….

14

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data …………………..…..

15

4. Analisis Data ……………………………………………...

16

G. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konsepsional ……...………… 16 a. Kerangka Teoritis …………………………………….......

16

b. Kerangka Konsepsional ………………………………….

21

BAB II : EKSISTENSI ASAS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM ….

33

A. Asas Hukum Pidana Nasional…………………………….

33

B. Asas Hukum Pidana Islam ………………………………

40


1. Asas legalitas ……………………………………………..

43

2. Asas tidak berlaku surut …………………………………

48

3. Asas praduga tak bersalah ………………………………..

52

4. Tidak sahnya hukuman karena keraguan ………………

53

C. Eksistensi Hukum Islam ……………………………………….

54

BAB III : FAKTOR-FAKTOR YANG MELANDASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

…………………….…….…..…..……...

61

A. Arti dan Dasar Pertanggungjawaban Pidana ..…….……….…….. 61 B. Objek Pertanggungjawaban Pidana …………………………….... 66 1. Manusia …………………………………………….………. 67 2. Badan Hukum ……………………………………………... 68 C. Faktor-Faktor Pertanggungjawaban pidana dan Tingkatannya ….. 71 1. Adakalanya sengaja (al-‘Amdu) .….….……….…...….…… 73 2. Adakalanya menyerupai sengaja (syibhul ‘amdi) ………….. 74 3. Adakalanya keliru (al Khata’) ……………………………… 75 4. Adakalanya menyerupai kekeliruan ………………………… 75

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM ISLAM …………………………..…….………………………

77

A. Kemampuan Bertanggungjawab ……..…….….….…………….. 77 B. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana ….….………………... 82 1. Adanya unsur melawan hukum …………………………….. 83 2. Adanya kesalahan ……………………………..…………..

85

C. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana ….…..…………………. 87 1. Disebabkan perbuatan mubah (asbab al ibahah) …………… 90 2. Disebabkan hapusnya hukuman (Asbab raf’i al uqubah) …… 99


KESIMPULAN DAN SARAN …………………………….

106

A. Kesimpulan …………………………………………………..

106

B. Saran-saran ………………………………………………….

109

BAB V :

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………..


110

DAFTAR TABEL

Nomor

Judul

Halaman

1

Alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana ……………..

104


DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman

1

Bangunan Islam dalam kehidupan ……………………………

17


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum (rechtstaat), sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (UUD 1945) yaitu Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (macht staat). 1 Dengan tujuan sebagaimana disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia, karena mempunyai pandangan hidup bernegara yaitu Pancasila dan Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. 2 Sebagai Negara Hukum yang bersumber dari Pancasila maka sudah barang tentu produk hukum yang 1

Lihat, penjelasan umum tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (pasca

Amandemen)

2

Oemar Senoadji, "Peradilan Bebas Negara Hukum" dalam Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini, ed. 2, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 93


dilahirkan merupakan suatu cita-cita atau nilai yang diserap dari norma-norma kehidupan masyarakat serta budayanya. Timbul pertanyaan, apakah penggunaan kata-kata rechtsstaat

tersebut,

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental ataukah sistem pemerintahan Anglosaxon. Walaupun Negara Indonesia menggunakan kata rechtsstaat di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, namun sistem hukum yang digunakan bukan kedua-duanya. Karena konsep negera hukum Pancasila sendiri mempunyai ciri-ciri antara lain 3 : 1. 2. 3. 4. 5.

Ada hubungan yang erat antara Agama dengan negara Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa Kebebasan beragama dalam arti positif Ateisme tidak dibenarkan dan Komunisme dilarang Azas kekeluargaan dan kerukunan. Selain ciri-ciri tersebut di atas, Oemar Seno Adji menyebutkan bahwa adanya

perlindungan tentang hak asasi manusia yang dijunjung tinggi, suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, adanya asas legalitas, substansial dan formal, juga diterima sebagai Negara hukum Pancasila baik secara sistem Common Law maupun Civil Law dan Social Legality. 4 Dengan melihat pada ciri-ciri negara hukum Indonesia, maka hukum yang digunakan tidak saja hukum tertulis akan tetapi hukum tak tertulis juga dapat 3

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum:Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini, Muhammad Tahir Azhary, ed. 2, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 97 4 Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan, Cet. I, (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 21


dijadikan sebagai hukum. Hukum yang menjadi rambu pengendali dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya. Di samping itu sudah menjadi asas umum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya dari peraturan lainnya. Hukum pidana yang kini berlaku di Indonesia yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat dengan KUHP, merupakan Kitab Undang-Undang peninggalan penjajahan Belanda yang dilandasi oleh falsafah yang berbeda dengan falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia. Walaupun demikian KUHP tersebut sudah dilakukan perubahan sejak tahun 1981 dan selesai pada awal tahun 1993 5 yang seterusnya sampai dengan tahun 2000 telah dihasilkan sebuah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Hukum pidana merupakan hukum tentang penjatuhan sanksi, ikhwal penegakan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut lebih tampak di sini dibandingkan dalam bidang-bidang hukum lainnya, hukum pidana karena itu pertama-tama adalah hukum (tentang) sanksi.

5

Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, diterjemah oleh: Tristam Pascal Moeliono, Marjanne Termorshuizen-Arts dan Widati Wulandari, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal. XXXVII


"Hukum pidana merupakan lingkaran terluar dari hukum" demikian pernah dikatakan oleh G.E. Mulder, Guru Besar Emeritus Hukum Pidana dari Universitas Nijmegen. 6 Bila dibandingkan dengan hukum Sipil yang menyoalkan tentang pentaatan kepada hukum dan persoalan ganti rugi. Hukum pidana tidak menawarkan tentang perlindungan menyeluruh atas kepentingan dan kebendaan hukum akan tetapi hukum pidana mengupayakan melawan sebagian kecil dari bentuk-bentuk pelanggaran hukum. Hukum pidana juga menjaga dan mempertahankan norma-norma materil secara 'fragmentaris'. 7 Di dalam KUHP diatur batas-batas berlakunya aturan pidana, dasar penghapus, pemberat dan peringan pidana, penyertaan melakukan tindak pidana, serta gabungan tindak pidana dan sebagainya. 8 Masalah pidana atau pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan, hal mana merupakan suatu yang wajar dalam perkembangan manusia, karena itu manusia selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa yang lalu. Pidana dan pemidanaan terkait erat dengan filosofi pemidanaan, sebagai filsafat sudah barang tentu akan selalu mengalami ketidakpuasan. Karena itu Guru besar hukum pidana di Universitas Leiden, Van der Hoeven menyatakan dengan nada kecewa bahwa ahli-ahli hukum

6

Jan Remmelink, Hukum Pidana…, Ibid., hal. 7 Jan Remmelink, Hukum Pidana…, Ibid.., hal. 8 8 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam:Penegakan Syari'at dalam wacana dan agenda, Cet.I, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 82 7


pidana tidak dapat menjelaskan tentang dasar-dasar dari hak memidana dan juga sebab apa kita memidana. 9 Sistem pidana dan pemidanaan yang dikembangkan dalam aliran klasik pada abad ke XVIII dengan paham indeterminisme, yaitu dengan menekankan pada perbuatannya, bukan pada pelakunya. Namun aliran ini ditentang oleh aliran modern yang lahir pada abad ke XIX yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara posistif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Dalam perkembangannya aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana, aliran ini dipengaruhi oleh aliran modern dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Akibat dari pengaruh aliran tersebut diperkenankannya adanya kesaksian ahli (expert testimony) untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana. 10 Dari itu muncullah ide individualisasi pidana dengan karakteristik antara lain: 11 1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan (asas personal); 2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; 'tiada pidana tanpa kesalahan') 3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibelitas bagi hakim dalam memilih sanksi 9

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 2 10 Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, M. Sholehuddin, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27 11 M. Sholehuddin, Ibid., hal. 27. lihat juga Barda Nawawi Arief dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 43


pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya Di dalam konsep hukum pidana Indonesia didasarkan kepada perbuatan dan pembuatannya, dua hal ini harus menjadi sokoguru dari hukum pidana yang kemudian menjadi azas pokok yaitu azas legalitas dan azas kesalahan yang ditetapkan dalam pasal tersendiri yaitu Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 28, maka tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana diberi keterangan yang lebih jelas, masing-masing dalam Pasal 12 dan Pasal 27. 12 Pada Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 menyatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuataanya. 13 Dasar adanya tindak pidana merupakan azas legalitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1). Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus), dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat pengecualian (eksepsional) apabila secara tegas oleh Undang-undang mengaturnya. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh Undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya 12

Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987), hal. 67 13 Djoko Prakoso, Ibid., hal. 75


dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya telah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. 14 Di samping hukum pidana dari civil law 15 dan dari common law 16 , semestinya para ahli hukum pidana juga menerima keberadaan hukum pidana Islam, sayangnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak digagas untuk penerapan hukum pidana Islam. Barangkali hukum pidana Islam dianggap sebuah hukum yang kejam. 17 Pada hal penerapan sanksi hukumannya tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat dan akurat. Hukum modern seperti KUHP di Indonesia, dalam penerapannya dikenal dengan beberapa asas, sementara dalam hukum pidana Islam juga telah dikenal asas yang sama sebagaimana dikenal dalam hukum modern. Seperti asas legalitas yaitu Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu), hukum pidana Islam juga mengenal hal seperti itu sebagaimana disebutkan dalam Al~Quràn 18 dan sebagainya.

14

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Edisi Kedua Edisi Revisi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 86 15 Dianut di Negara-negara Eropa Kontinental dan bekas jajahannya seperti India, Perancis, Jerman, Belanda, Mesir, Indonesia dan sebagainnya 16 Dianut di Negara-negara Anglosaxon (Inggris) dan bekas jajahannya seperti Ingris, Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kanada dan sebagainnya 17 Hukum Islam dianggap kejam hanya dilihat dari segi penerapan sanksi hukumannya saja seperti potong tangan bagi para pencuri, cambuk 80 kali bagi perampok dan pemabuk, cambuk 100 kali atau rajam sampai mati bagi penzina laki-laki ataupun perempuan, dan sebagainya. Namun tidak di lihat kenapa sanksi hukuman yang seperti itu diterapkan tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak yang ada pada ummatnya. 18 Q.S. Al Israa`: 15, artinya, "…dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul."


Terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat tentang baik atau tidak baik, cocok atau tidak cocok penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, manakala muncul persoalan tentang sanksi hukumannya yang dianggap sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan. Pada hal apabila diteliti dari sudut pandang Islam itu sendiri, maka akan terlihat jauh lebih baik dan bahkan hukum pidana Islam juga telah memenuhi prinsip-prinsip hukum pidana modern bahkan telah mendahuluinya. 19 Pertanggungjawaban pidana di dalam hukum Islam merupakan pembebanan kepada seseorang sebagai akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisi 20 ) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksudmaksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. 21 Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, 22 yaitu : 1. Adanya perbuatan yang dilarang 2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri 3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut. Kalau ketiga aspek tersebut dimiliki oleh seseorang dalam suatu perbuatan, maka akan terdapat pertanggungjawaban pidana namun apabila aspek tersebut tidak

19

Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam…, Op Cit, hal. 10 Kata omisi atau ommision berarti tidak melakukan perbuatan yang menjadi lawan dari kata komisi atau komission yang berarti melakukan perbuatan yang berakibat kepada adanya hukuman atau ancaman hukuman. Lihat juga E.Utrecht dalma Hukum Pidana I, yang menyebutkan bahwa delik omissionis adalah pelanggaran sesuatu yang diperintah dengan kata lain delicta ommisionis adalah tidak membuat sesuatu yang oleh undang-undang pidana diperintahkan sedangkan delik commissionis adalah pelanggaran sesuatu yang dilarang, dengan kata lain delicta commissionis adalah membuat seseuatu yang oleh undang-undang pidana dilarang. 21 Hanafi dalam Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam:Penegakan Syari'at dalam wacana dan agenda, Cet. II, (Jakarta: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hal. 166 22 Topo Santoso, Ibid., hal. 166, lihat juga Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hal. 154 20


terpenuhi maka kepada seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang dewasa, mempunyai akal pikiran yang sehat serta mempunyai kemauan sendiri. Apabila tidak, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana padanya, sehingga dia punya akal pikiran yang bisa memahami dan mengetahui serta mempunyai pilihan terhadap apa yang akan dilakukannya. Karenanya pertanggungjawaban pidana tidak bisa dimintakan kepada orang gila, anak-anak, orang dungu, dan orang yang sudah hilang kemauan serta orang yang dipaksa dan terpaksa. Dengan kata lain bahwa pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah ia mukallaf, yaitu yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana. Berdasarkan hal ini, syari'at Islam tidak mengenal tempat tanggungjawab pidana kecuali manusia hidup, mukallaf yang menikmati kebebasan memilih pada saat berbuat. Nash-nash syari'at menegaskan makna ini dengan jelas malalui sabda Rasulullah SAW, yang menyatakan : 23 "Pena diangkat dari tiga hal: dari anak-anak sampai dia mimpi, dari orang tidur sampai terjaga dan dari orang gila sampai ia waras" "Tidak dituntut dari ummatku kesalahan, kelupaan dan apa yang dipaksakan kepada mereka"

23

Said Hawwa, Al Islam, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, Arif Chasanul Muna dan Sulaiman Mapiase, Cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 694


dan Allah berfirman: 24 "....tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pila) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya….." Karena itu konsep pertanggungjawaban pidana dalam al Quràn adalah bahwa seseorang mukallaf telah melakukan perbuatan yang haram atau yang dilarang oleh agama. Syari'at Islam berpendapat bahwa pertanggungjawaban atas suatu tindakan kejahatan dipikul oleh si penjahat itu sendiri. Dengan demikian dibatalkan sistem pertanggungjawaban yang berlaku di zaman jahiliyah dalam masalah kejahatan pembunuhan, dimana suatu suku harus memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang anggota suku tersebut. 25 Dalam kaitan itu al-quràn menyatakannya dalam surat al-Baqarah; 178, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula, yang demikian itu suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih"

24

Al Quràn Surat al Baqarah: 173 Mahmud Syaltut, Islam Aqidah dan Syari'ah (Al-Islamu 'Aqidatun wa Syari'atun), diterjemahkan oleh Abdurrahman Zain, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), hal. 620 25


Di dalam Fiqh Jinayat, pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada tiga prinsip, 26 Pertama; Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, Kedua; Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri, artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, Ketiga; si pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan. Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, dengan kata lain sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat, karenanya besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat. Pada dasarnya pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dengan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam (syari'at Islam) tidak jauh beda,

hanya

saja

beberapa

bentuk

hukum

positif

yang

menegakkan

pertanggungjawaban pidana atas filsafat jabar (determinisme, fatalisme) 27 Berkaitan dengan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti tentang asas-asas dalam pertanggungjawaban pidana dan faktor-faktor serta pertanggungjawaban pidana di lihat dari perspektif hukum Islam, dengan harapan ditemukannya konsep yang tepat dalam perspektif hukum Islam.

26

A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Edisi Revisi, Cet. Ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 242 27 Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hal. 156


B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah : 1. Bagaimanakah eksistensi Asas dalam hukum pidana ditinjau dari perspektif hukum Islam ? 2. Faktor apakah yang melandasi pertanggungjawaban pidana ? 3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana nasional di lihat dari perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian Berpedoman pada uraian yang terdapat dalam perumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan asas dalam konsep pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam 2. Untuk

mengetahui

dan

menjelaskan

faktor-faktor

yang

melandasi

pertanggungjawaban pidana 3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana Nasional di lihat dari perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana positif maupun di bidang


hukum pidana Islam dalam kajian tentang pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat perundang-undangan khususnya hukum pidana Indonesia. Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada para kalangan praktisi hukum positif ataupun para pakar hukum Islam di dalam penerapannya di Indonesia. Di samping itu juga sebagai bahan penelitian lanjutan, yang diharapkan dapat memberi andil bagi perkembangan hukum pidana baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, bahwa belum ada tesis yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam, jadi penulisan tesis ini dapat dikatakan "asli dan jauh dari unsur plagiat" yang bertentangan dengan azas-azas keilmuan yang jujur, rasional, obyektif dan terbuka, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder, mengacu pada norma-norma hukum yang


terdapat di dalam perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal pada tempat dan pada saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan data (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier) untuk pemecahan masalah. Sedangkan bentuk penelitian adalah preskriptif, yaitu memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. 28

2. Data dan Sumber Data Oleh karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum 29 primer yang bersumber dari sumber primer, yaitu perundangundangan yang relevan dengan rumusan masalah. Selain bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder, yaitu bukubuku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnnya yang relevan dengan rumusan masalah. Diperlukan juga bahan hukum tertier, seperti Rancangan Undang-

28

Alvi Syahrin, Penelitian Hukum Normatif, Kuliah Kedua pada Program Magister Bidang Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan tanggal 2 Maret 2004 29 Lihat: Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet., 6, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13. Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: (1) Bahan hukum primer (primary law material) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim); (2) Bahan hukum sekunder (secondary law material) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik); (3) Bahan hukum tertier (tertiary law material) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia)


Undang, Undang-Undang, Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia bahkan Ensiklopedi baik hukum maupun umum

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka 30 yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum terutama tentang hukum Pidana serta tulisan-tulisan hukum lainnya termasuk media Internet untuk mengakses bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan. Sumber tertier, yaitu Rancangan Undangundang, Undang-Undang, Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia serta ensiklopedi. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan

(editing),

penandaan

(coding),

penyusunan

(reconstructing),

sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (systematizing). 31

30

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat: Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81 31 Editing yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah; penandaan (coding), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen), pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah. Catatan atau tanda akan ditempatkan dibagian bawah teks yang disebut catatan kaki (footnote) dengan nomor urut; penyusunan (reconstructing), -


4. Analisis Data Data yang berupa dari berbagai sumber baik bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, 32 kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

G. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konsepsional

a. Kerangka Teoritis Islam adalah agama para Rasul dan Nabi seluruhnya, dari sejak Nabi Adam.as sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemungkas risalah-risalah Allah SAW. 33 Islam merupakan agama penyempurnaan terhadap ajaran-ajaran agama yang dibawakan oleh Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dimana Islam memberikan tuntunan aqidah, syari'ah dan mu'amalat, kesemuanya itu tidak lain adalah untuk kemaslahatan ummat. Islam tidak saja berkisar antara ibadah-ibadah

yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan; dan sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub-pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan malasah (systematizing), Ibid, hal. 126 32 Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehngga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Konprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang bermutu dan sempurna. Ibid. hlm.127 33 Lihat Al Quràn dalam surat Al-Baqarah; 128, 132, Al-Maidah; 44, Ali Imran; 52, AlA'raf; 126, Yunus; 72, 84, Yusuf; 101, Al-Naml; 44, Al-Ahqaaf; 15, dan Asy-Syuura; 13


yang rutinitas tetapi Islam membawa dan mengajarkan kepada ummatnya seluruh persoalan yang dihadapi dalam kehidupan dunia. Dengan demikian Islam adalah aqidah, ibadah, manhaj kehidupan dan dukungan-dukungan penguatnya, seperti tergambar dalam tabel berikut ini. 34

Rukun-rukun

I s l a m

Ibada-ibadah berupa: shalat, zakat, puasa dan haji, dan aqidah yaitu dua syahadat, keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul dan hari kiamat.

Dukungandukungan

Jihad, amar makruf, nahi mungkar, hukum dan sanksi

Bangunan

Manhaj-manhaj kehidupan, berupa manhaj politik, manhaj ekonomi, manhaj militer, manhaj pendidikan, manhaj akhlak dan manhaj sosial

Gambar 1. Bangunan Islam dalam kehidupan

Islam memiliki pandangan yang unik tentang kejahatan dan hukuman diantara semua sistem yang ada di permukaan bumi ini. Islam memiliki komitmen teguh terhadap keadilan absolut yang sedapat mungkin untuk diwujudkan dalam kemaslahatan kehidupan masyarakatnya. Karena itu semua kejahatan yang dilarang

34

Said Hawwa, Al Islam, Op Cit., hal. 25


dalam Islam merupakan perbuatan yang melahirkan kekacauan dan merusak keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Bila dikaji lebih mendalam posisi hukum di Indonesia, khususnya hukum Islam ternyata masih belum dapat diterapkan secara sempurna, ini mengingat bukan saja karena penduduknya yang notabene pemeluk agama Islam akan tetapi karena negara Indonesia bukan negara Islam. Namun demikian kedudukan hukum Islam di bidang keperdataan di Indonesia mendapat tempat yang sangat bagus dalam hukum positif yang merupakan modifikasi norma-norma agama yang kemudian dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka lahirlah Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama. Lalu bagaimana dengan hukum Islam di bidang pidana, ternyata belum mendapat tempat yang bagus, buktinya hukum pidana Islam dianggap hukum yang mempunyai sifat yang sangat kejam dan tidak selaras dengan perkembangan zaman modern 35 . Pada hal hukum Islam secara spesifik lebih dari semua hukum manusia dan dapat dipertahankan disetiap zaman. 36 Hukum pidana positif merupakan hukum publik, dimana hukum pidana tersebut memberikan dan menetapkan sanksi pada perlanggaran norma lainnya. Norma hukum itu adalah norma hukum yang dianggap sangat penting bagi

35

ada dua kelompok besar yang berbeda memegang pendapat bahwa sistem hukum Islam tidak selaras dengan perkembangan zaman. Kelompok pertama, mereka yang tidak punya pengetahuan baik hukum Islam maupun hukum modern sementara kelompok yang kedua, mengenal hukum modern tetapi tidak tahu apa-apa tentang hukum Islam, lihat Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: penerapan syari'at Islam dalam konteks modernitas, hal. 16 36 Abdul Qadir 'Audah "Criminal Law of Islam" dalam Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: penerapan syari'at Islam dalam konteks modernitas, Op Cit., hal. 16


kelangsungan hidup masyarakat yang aman dan tertib. Oleh sebab itu hukum pidana pada umumnya memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatanperbuatan yang memenuhi syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Maka dengan

syarat

tersebut

melahirkan

suatu

perbuatan

pidana

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu maka KUHP Indonesia memuat dua hal pokok yaitu; Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, yaitu syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan Pengadilan menjatuhi hukuman kepada si pelanggar. Kedua, menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. 37 Aturan hukum pidana karena itu menjaga dan mempertahankan kepentingankepentingan. Memberikan sanksi untuk pencuri, karena menjaga kepentingan harta benda seseorang dari memiliki barang yang tidak sah, memberi sanksi terhadap penghinaan agar menjaga dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan sebagainya. Semua itu diatur dalam hukum pidana dengan mengedepankan asas bahwa tiada di pidana seseorang jika tidak ada aturannya, di samping itu asas dalam hukum pidana tidak berlaku surut terhadap perbuatan pidana yang belum ada aturannya. Asas ini yang terdapat dalam Al-Quràn, yang menekankan bahwa hukum baru berlaku kalau risalahnya telah sampai kepada ummat atau masyarakat yang bersangkutan. 37

Topo Santoso, Op Cit., hal. 23


Adapun yang menjadi teori, yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang tindak pidana yang berkaitan dengan kesalahan, karena kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat kaitannya. Karena adanya kesalahan menyebabkan terjadinya pertanggungjawaban, akan tetapi yang terlihat menunjukkan pada sebuah kenyataan di lapangan, yang mana terjadi perbedaan dalam praktek hukum yaitu tidak ada satu kesamaan dalam memahami satu bentuk kesalahan dan pertanggunjawaban. Salah satu pandangan yang dikemukakan oleh Schaffmeister menyebutkan bahwa penggunaan kesalahan sebagai dasar pemidanaan bukan suatu keharusan menurut perundang-undangan empiris akan tetapi asas normatif. 38

Pendapat yang hampir

sama juga dikemukakan oleh Curzon, yang menyatakan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan

seseorang

dan

karenannya

mengenakan

pidana

terhadapnya. 39 Schaffmeister menyatakan bahwa istilah kesalahan mempunyai arti yang berbeda jangkauan dan isinya, yaitu kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan di samping sifat melawan hukum, dan juga kesalahan dipakai untuk bagian khusus rumusan delik yaitu sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati. 40 Kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu ikhwal yang tidak dapat dihindari, kesalahan selalu mempunyai kaitannya dengan tindak pidana yang 38

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungajawaban Pidana tanpa Kesalahan, Cet. I, (Jakarta: Predana Media, 2006), hal. 2 39 Chairul Huda, Ibid. 40 D. Schaffmeister, N. Keijzer, dkk., editor J.E. Sahetapy, Hukum Pidana; Kumpulan bahan penataran Hukum Pidana dalam rangka kerjasama Hukum Indonesia - Belanda, cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 85


dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang tidak ingin terlibat dalam perbuatan terlarang, hanya saja memang patut dan diyakini bahwa orang dapat dipersalahkan karena tindakannya. Suatu perbuatan harus memiliki sifat layak dipidana, dengan kata lain mempunyai relevansi dari sudut pandang hukum pidana. Sifat kesalahan mempunyai tingkatan yang berkenaan dengan kesengajaan (dolus) dan kesalahan dikarenankan kelelaian (culpa). Dollus dapat di mengerti sebagai berbuat dengan kehendak dan maksud untuk memenuhi unsur-unsur delik sebagaimaan dirumuskan dalam kejahatan. Sedangkan culpa dalam perbuatan kurang mendapat perhitungan terhadap munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh sipelaku tindak pidana.

b. Kerangka Konsepsional Konsep jinayah atau dalam istilah Indonesia disebut pidana, membicarakan tentang masalah larangan, karena setiap perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan larangan selalu terangkum dalam konsep jinayah yang merupakan perbuatan tersebut dilarang oleh syara'. Lahirnya larangan karena perbuatan tersebut mengancam kehidupan sosial masyarakat atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kata jinayaat berasal dari bahasa Arab, ia merupakan bentuk jamak dari kata jinayah yang diambil dari kata janaaya yang berarti memetik. Adapun kata jinayah menurut syari’at Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari’at untuk


dilakukan. 41 Berkaitan dengan kejahatan, kata al-jinayat dalam bentuk jama’ jinâyah berakar dari kata Janaz-Zanba–Jinayatan, yang berarti melakukan kejahatan, hal ini disebut dalam bentuk jamak karena modusnya beragam, adakalanya menyangkut jiwa dan anggota tubuh, adaklalanya dengan sengaja dan tidak sengaja (tersalah). 42 Kata jinayat atau disebut dengan Fiqh Jinayah merupakan satu bagian dari bahasan fiqh (Fikih), kalau pemahaman fiqh itu adalah ketentuan yang berdasarkan wahyu Allah dan bersifat amaliah (operasional) yang mangatur tentang kehidupan manusia dalam sistem hubungannya dengan Allah dan manusia, maka fiqh jinayah secara khusus mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan akan diberikan sanksi hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan, karenanya tujuan dari ketentuan itu tidak lain diciptakan Allah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan ummat. Hal ini dipertegas oleh hadits Nabi SAW, yang mengatakan "tidak boleh terjadi kerusakan terhadap manusia dan tidak boleh manusia melakukan perusakan terhadap orang lain" 43 . Segala bentuk tindakan pengrusakan terhadap orang ataupun makhluk lainnya di larang oleh agama dan tindakan tersebut merupakan kejahatan atau disebut dengan jinayah atau istilah yang lebih tepat untuk itu disebut dengan jarimah. Fiqh jinayah

41

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 3, diterjemahkan oleh Nur Hasanuddin, Cet. I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 399 42 Abd. Rasyid Salim, Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulugul Maram (Hidayatul anam Bisyarhi Bulughul Maram min Adillati al Ahkam), penerj. Bahrun Abubakar Ihsan, Lc, Cet. 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal. 20 43 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, edisi pertama, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 253


sendiri berbicara tentang tindak kejahatan yang dilarang Allah pada manusia untuk melakukannya dan oleh karenanya ia berdosa kepada Allah dan akan mendapat sanksi hukuman di akhirat. Ali ‘Audah menyebutkan, Jinayat dalam pengertian istilah adalah perbuatan yang diharamkan secara syariat, apakah perbuatan itu terjadi terhadap jiwa manusia, hartanya atau selain keduanya. 44 Sedangkan dalam kebanyakan ahli fiqih memberikan pengertian secara mutlak terhadap perbuatan yang terjadi pada manusia saja, seperti pembunuhan, melukai dan memukul, namun sebagian fuqaha yang lainnya mengkhususkan penggunaan kata jinayat pada jarimah huduud dan qishash. 45 Dalam banyak kesempatan para fuqaha sering menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah, penggunaan kata jarimah ini dimaksudkan pada pembatasan perbuatan yang dilarang saja. Dengan mengenyampingkan perbedaan pemakaian kata-kata jinayah di kalangan fuqaha, dapat disimpulkan bahwa kata jinayah dalam istilah fiqih adalah sinonim (muradif) dengan kata jarimah. Di dalam hukum Islam, setiap tindakan jarimah disebut juga sebagai tindakan jinayah, baik itu hukuman yang dijatuhkan berupa kurungan, denda atau hukuman yang lebih berat. Di samping itu yang menjadi perhatian tentang jarimah ini dalam hukum Islam adalah sifat kepidanaan dari suatu tindak pidana, sementara dalam

44

Abdul Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy, Muqaranan bil-Qanunil Wadh’iy, Juz Awal, (Beirut: Muasasah Risalah, 1996), hal. 67 45 Abdul Qadir ‘Audah, Ibid.67


hukum positif yang menjadi perhatian adalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku tindak pidana. Ada beberapa bentuk pidana atau jinayah dengan istilah jarimah yang disebutkan dalam pidana Islam, di lihat dari segi mengerjakannya, yaitu : 46 1. Dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana, disebut dengan jarimah ijabiyah/delict commisionis. 2. Dengan cara tidak melakukan/melaksanakan hal yang diperintahkan, disebut dengan jarimah salabiyah/delict ommisonis. 3. Jarimah

ijabiyah

taqa'u

bithariq

al-salab/delict

commisionis

per

ommisionem commisa. Jenis jarimah yang ketiga ini adalah menahan seseorang tahanan dengan tidak memberi makan dan tidak memberi minum sehingga tawanan tersebut meninggal. Hal inilah sebagaimana dicontohkan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai tentang bentuk atau istilah yang tepat terhadap perbuatan itu disebut jinayat atau jarimah, dalam hal ini jarimah dibagi ke dalam tiga golongan : 1. Golongan jarimah hudud, yang terdiri dari perzinahan, menuduh orang lain berzina, meminum minuman khamar (memabukkan), merampok, merusak, membuat onar, murtad dan memberontak.

46

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 130


2. Golongan jarimah qishash atau diyat, yang terdiri atas pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja dan pembunuhan tidak sengaja 3. Golongan jarimah ta'zir, yaitu larangan/perintah tentang sesuatu hal yang tidak dirumuskan secara pasti, termasuk sanksinya dan pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada pihak penguasa. Pada hakekatnya, di lihat dari karakter atau sifat dari pelanggaran dan perbuatan pada ketiga golongan di atas, maka hanya jarimah ta'zir yang dapat dianggap sesuai dengan delik-delik hukum pidana. Sementara itu jarimah hudud dan jarimah qishash/diyat lebih dogmatis dan menjadi hak Allah yang tidak mungkin diubah atau dikurangi oleh manusia. Hal ini sangat berbeda dengan delik hukum pidana yang sifatnya dapat diubah, dikurangi, dihapuskan dan diperbaharui sesuai dengan kepentingan hukum atau masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Suatu perbandingan bila di lihat dalam Kitab Undang-Undang Pidana Mesir, terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan kepada berat ringannya hukuman, yaitu; (1) Jinayah (kejahatan); suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman mati, hukuman kerja berat seumur hidup, hukuman kerja berat sementara dan hukuman penjara (Pasal 10), (2) Janhah (kejahatan ringan); suatu tindak pidana yang dijatuhi hukuman kurungan lebih dari satu minggu atau hukuman denda lebih dari 100 qirasy (Pasal 11), dan (3) Mukhalafa (pelanggaran); suatu


tindak pidana yang dijatuhi hukuman tidak lebih dari satu minggu atau hukuman denda ynag jumlahnya tidak lebih dari 100 qirasy (Pasal 12). 47 Islam menetapkan bentuk-bentuk hukuman untuk suatu tindakan kejahatan atau jinayah berdasarkan apa yang ditetapkan sendiri oleh Allah SWT dalam wahyuwahyu-Nya dan penjelasannya diberikan oleh Nabi dalam haditsnya. Al-Quràn telah memaparkan beberapa kejahatan tertentu yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan umumnya dan ketertiban khususnya dalam masyarakat. Al-Quràn juga mewajibkan dijatuhi hukuman terhadap kejahatan dalam upaya mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebut berupa kejatahan/pelanggaran terhadap jiwa, hal ini bisa berupa pembunuhan atau perusakan anggota tubuh, Kejahatan terhadap harta benda dalam bentuk pencurian, kejahatan terhadap kehormatan dalam bentuk penuduhan zina, kejahatan terhadap keturunan dalam bentuk perzinahan, akal dalam bentuk meminum minuman keras (khamar), kejahatan terhadap agama dalam bentuk kemurtadan (keluar dari agama Islam) dan terhadap perundang-undangan umum kemasyarakatan dalam bentuk menyamun dan membuat kerusakan di muka bumi ini. 48

47

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia, Jilid I, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hal. 88 48 Mahmud Syaltut, Islam Aqidah dan Syari'ah (Al-Islamu 'Aqidatun wa Syari'atun), Op Cit., hal. 610


Di dalam al-Quràn ditegaskan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana adalah: 49 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pembunuhan, (al-Baqarah; 178) Pencurian (sirqah), al-Maidah; 38-39) Penzinahan, (an-Nur; 3-5) Tuduhan penzinahan, (4-5) Perusuhan dan pengacau keamanan pemberontakan Kemurtadan Minum Khamar, (al-Maidah; 90-91) Keengganan melaksanakan hukum Allah, (al-Maidah; 44, 45 dan 47) Pelanggaran terhadap aturan Allah yang menyebabkan seseorang harus membayar kafarah ataupun fidiyah, (al-Maidah; 89, 95-96) Secara tradisional, bentuk-bentuk pidana Islam itu meliputi : 50

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pidana qishash atas jiwa Pidana qishash atas badan Pidana diyat (denda ganti rugi) Pidana Mati Pidana Penyaliban (salib) Pidana pelemparan batu sampai mati (rajam) Pidana potong kaki atau tangan Pidana pengusiran atau pembuangan Pidana cambuk atau dera dan sebagainya Selain bentuk-bentuk pidana yang tersebut di atas, baik bentuk yang

ditegaskan dalam al-quràn maupun secara tradisional, ada pidana yang dihukum dengan hukuman hadd. Para fuqaha menyebutnya dengan istilah kejahatan huduud, dimana hukuman dari kejahatan atau tindak pidana tersebut sudah merupakan

49 50

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op Cit., hal. 132 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ibid,. hal. 133


ketetapan/ditetapkan oleh Allah SWT. Syari'at Islam telah membatasi kejahatan ini dalam tujuh macam, yaitu 51 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Zina Menuduh (orang lain) berzina Meminum khamar Mencuri Merampok Menganiaya Murtad Pengertian hukum Islam diterjemahkan sebagai al~fiqh al Islamy atau dalam

kontek tertentu disebut al syar'iah al Islamy, dan yang penekanannya lebih besar adalah al fiqh al Islamy. 52 Hasbi Ash Shiddieqi, mendefinisikan hukum Islam itu adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Dalam kajian hukum Islam terdapat istilah yaitu; fiqh, syari'ah dan tasyri' Islam, ketiga istilah ini memiliki keterkaitan tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kata Fiqh secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengerahan potensi akal. 53 Karena norma-norma dasar yang terdapat dalam al-quràn dan hadits banyak yang bersifat global atau umum, perlu dilakukan perumusan secara mendetil terhadap pemahaman yang umum itu untuk direalisasikan dalam kehidupan

51 52

2000), hal. 7

53

Said Hawwa, Op Cit., hal. 658 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Nasrun Haroen, Ushul Fiqh–1, Cet., III, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 2


sehari-hari yaitu melalui ilmu Fiqh. Karena itu di dalam fiqh membutuhkan aktualita pemikiran untuk merespon perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Secara definitif Ibnu Subkiy dalam kitabnya Jam'u al-Jawami' menyatakan bahwa fiqh berarti; "ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili" 54 Secara leksikal kata Syari'ah berarti "jalan ke tempat pengairan" atau "jalan yang harus diikuti" atau "tempat lalu air di sungai" 55 di antara pakar hukum Islam memberikan definisi kepada syari'ah itu dengan "segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak". 56 Di samping istilah syari'ah diterjemahkan oleh Abdullah Yusuf Ali sebagai jalan yang betul yang lebih luas dari sekedar ibadah formal dan ayat-ayat hukum yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. 57 Namun demikian Pengertian syari'ah di sini mempunyai dua makna; pertama, makna yang umum yaitu keseluruhan tata kehidupan dalam Islam, termasuk pengetahuan tentang ketuhanan, dan yang kedua, dalam makna yang khusus yang berkonotasi fiqih yaitu ketetapan hukum yang dihasilkan dari pemahaman muslim yang memenuhi syarat tertentu tentang Al Quràn dan Sunnah dengan menggunakan metode tertentu.

54

Cit., hal 5

Ibnu Subkiy, Jam'u al-Jawami' dalam Amir Syarifuddin, Garis-garis besar Fiqh, Op.

55

Amir Syarifuddin, Ibid., hal. 2 Amir Syarifuddin, Ibid., hal. 3 57 Abdullah Yusuf Ali dalam Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Cet. 1, (Nanggaroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004), hal. 74 56


Antara Fiqh dan Syari'ah menunjukkan hubungan yang sangat erat, karena Fiqh adalah formula yang dipahami dari syari'ah dan syari'ah tidak dapat dijalankan dengan baik tanpa dipahami melalui fiqh. Hukum secara etimologi berarti man'u yaitu mencegah, hukum juga berarti qadha' yang memiliki arti putusan. Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat perundang-undangan yang mengatur tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Pidana (jinayah) adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang melanggar perintah atau larangan Allah yang dikhitbahkan kepada orang-orang mukallaf, dikarenakan ancaman hukuman, baik sanksi (hukuman) itu harus dilaksanakan sendiri maupun dilaksanakan oleh para penguasa ataupun Allah sendiri akan menghukumnya baik di dunia maupun di akhirat. 58 Istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha', perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. 59 Istilah jarimah oleh Imam al-Mawardi mendefinisikannya sebagai berikut 60 :

58 59 60

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op Cit, hal. 125 A. Djazuli, Op Cit, hal. 1 A. Djazuli, Ibid., hal. 11


"Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir" Dalam hukum Islam (syari'at Islam), pertanggungjawaban pidana diartikan pembebenan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. 61 Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas 3 (tiga) dasar yaitu: 62 a. Adanya perbuatan yang dilarang b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut Menurut Djazuli, dalam bukunya Fiqh Jinayah,

menyebutkan bahwa

pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada tiga prinsip, yaitu: 1. Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, 2. Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri, artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, 3. Si pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan. 63

61

Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Op Cit., hal. 154 Ahmad Hanafi, Ibid. 63 A. Djazuli, Op Cit., Hal. 242 62


Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, dengan kata lain sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat, karenanya besarnya hukuman masyarakat harus disesuaikan dengan seberapa besar kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat, di samping itu bahwa hukuman tersebut merupakan sesuatu yang diperlukan di tengah-tengah masyarakat sebagai alat untuk mengurangi berbagai macam kejahatan atau tindak pidana.


BAB II EKSISTENSI ASAS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Asas Hukum Pidana Nasional Dalam setiap Negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas perarturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, merupakan hukum pidana yang telah dikodifikasikan, yaitu sebagian besar aturannya telah disusun dalam suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum hukum pidana mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Kebutuhan akan kepentingan masyarakat tersebut satu sama lain tidak akan dapat terpenuhi secara merata dan satu sama lainnya tetap akan berbeda. Tentu saja dalam memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat akan bersikap dan berbuat menurut kebutuhan yang didapatkan. Untuk itu hukum akan memberikan rambu-rambu sebagai batasan tertentu sehingga sikap dan perbuatan masyarakat tersebut tidak semena-mena dan tidak sebebas-bebasnya, hal ini merupakan salah satu fungsi dari hukum itu sendiri.


Di samping itu secara khusus hukum pidana berfungsi, yaitu: 64 1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang dan memperkosa kepentingan hukum tersebut 2. Memberi dasar legitimasi bagi Negara 3. Mengatur dan membatasi kekuasaaan Negara Kepentingan hukum (rechtsbelang) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia, baik manusia sebagai pribadi, manusia sebagai kelompok masyarakat atau manusia sebagai anggota suatu Negara, yang wajib dijaga, dipelihara dan dipertahankan agar tidak dilanggar atau disewenang-wenangkan oleh sikap atau perilaku maupun perbuatan manusia lainnya. Memberikan dasar legitimasi bagi Negara dimaksudkan adalah berupa hak untuk menjalankan hukum dengan menjatuhkan pidana, hak untuk menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya adalah berupa kekuasaan Negara yang sangat besar, sehingga Negara dapat menjalankan fungsi dari hukum pidana itu sendiri yaitu mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dengan sebaikbaiknya. Akan tetapi sebaliknya perlindungan hukum itu tidak berakibat kepada terganggunya perlindungan hukum masyarakat lainnya, setidaknya mengurangi atau mengeliminir dari kesewenang-wenangan kekuasaan Negara dalam menjalankan fungsi hukum itu.

64

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 15


Hukum pidana dibentuk dan disusun dengan maksud dapat mempertahankan kepentingan hukum masyarakat dengan cara dilindungi dan dijaminnya kedamaian dan ketertiban. Hukum itu sendiri berisikan nilai-nilai dan asas-asas yang dapat dipahami dari aspirasi hukum yang optimal dan dapat dipahami sebagai ukuran untuk teori hukum dan praktek hukum. Asas hukum merupakan ungkapan-ungkapan hukum yang sangat umum, sebagian merupakan sebagai kesadaran hukum serta keyakinan kesusilaan kelompok manusia, 65 sebagian yang lain merupakan dasar pemikiran dibalik Undang-undang dan Yurisprudensi. Apabila ada peraturan perundangundangan yang tidak didukung oleh suatu asas hukum, maka peraturan itu kehilangan diri dari sifat hukum. 66 Dalam hukum pidana (positif) dikenal beberapa asas yang penting untuk diketahui, karena dengan adanya suatu asas dapat membuat suatu hubungan dan susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistimatis, kritis dan harmonis. Pada hakekatnya asas dari pada hukum pidana itu dapat digolongkan kepada 2 (dua) macam, yaitu; asas yang dirumuskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau perundang-undangan lainnya dan asas hukum yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum yang tidak tertulis dan di anut di dalam yurisprudensi. 67

65

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, terbitan kelima, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 14 66 Bambang Poernomo, Ibid. 67 Bambang Poernomo, Ibid


Berkaitan dengan kedua asas tersebut di atas, menjadi hal pokok dalam menjatuhi hukuman (pidana) pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Tercantumnya asas "Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat di pidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya" dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah asas yang disebut dengan asas legalitas, sering juga dipakai istilah bahasa Latin, yaitu Nullum delictum nulla poena sine praevia lege. 68 Ucapan ini berasal dari Paul Johann Anselm Von Feuerbach (1775 – 1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman, dialah yang merumuskannya dalam pepatah Latin, dalam bukunya "Lehrbuch des peinlichen Recht" pada tahun 1801. 69 Sering juga dipakai istilah Latin: ”Nullum crimen sine lege stricta" yang dapat disalin istilah tersebut dengan "tiada delik tanpa ketentuan yang tegas". 70 Hazewinkel–Suringa memakai kata-kata dalam bahasa Belanda "Geen delict, geen straf zonder een voorafgaande strafbepaling" sebagai rumusan pertama dan "Geen delict zoonder een precieze wettelijke bepaling" sebagai rumusan yang kedua. 71

68

Andi Hamzah, Azas-azas Hokum Pidana, edisi revisi, cet. kedua, (Jakarta: Renika Cipta, 1994), hal. 39 69 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet. Keempat, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 23 70 Andi Hamzah, Op Cit., hal 40 71 Andi Hamzah, Ibid.


Ada dua hal yang dapat dirumuskan dari asas tersebut: 72 1. Jika suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana. 2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu kekecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP. Menurut beberapa pengarang dalam ilmu hukum pidana, menyebutkan bahwa rumusan Nullun delictum berasal dari ajaran Montesquieu yang umumnya terkenal dengan ajaran Trias politika.

Kita tahu bahwa maksud ajaran trias politika itu

melindungi kemerdekaan pribadi individu terhadap tindakan sewenang-wenangan dari pihak pemerintah Negara. Di samping itu ajaran Montesquieulah yang malakukan pertentangan yang hebat terhadap peradilan Arbitrer, 73 tidak saja Montesquieu, John Locke juga memperjuangkannya sebagai suatu keinginan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi perorangan. Dari perjuangannya itu John Locke mendapatkan penghargaan Neersslag dalam Constitusi Amerika dan revolusi Perancis Bagi Indonesia kiranya semua peraturan dapat dirumuskan secara sederhana dan terang, sehingga dapat dirasakan dan dimengerti oleh rakyat dan berurat berakar di bumi Indonesia. Hal ini tidak lain dimaksudkan baahwa asas legalitas kiranya 72

Andi Hamzah, Ibid. E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cet. Kesebelas, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hal. 388. lihat juga Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Cet. Keempat, (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 166 73


dapat diperlonggar. Dengan tidak mengenyampingkan asas dalam hukum pidana Indonesia bahwa dalam Pasal 16 Ugolowny Kodex Uni Soviet 1922, menetapkan antara lain bahwa suatu perbuatan yang kendatipun tidak Tatbestandmassig (tidak tercantum dengan tegas dalam Undang-undang), juga diancam pidana pembuatnya, bila dipandang membahayakan keutuhan masyarakat (socially dangerous). 74 Di tinjau dari sisi lain bahwa rumusan Nullum delictum nulla poena sine praevia lege tersebut di atas agak lebih sempit karena menggunakan istilah perbuatan, sedangkan hukum pidana tidak saja menyangkut perbuatan aktif yang dalam istilah bahasa Indonesia dinamakan perbuatan tetapi juga perbuatan pasif (pengabaian), bahkan dalam hukum pidana ekonomi mengenal adanya peristiwa pidana yang ditimbulkan oleh pembuat yang sudah mati. 75 Perwujudan asas lagalitas hukum dalam lapangan hukum pidana oleh para ahli sering diwujudkan menjadi beberapa masalah yaitu dalam hubungannya antara The rule of law dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, The rule of law dengan proses kriminal, The rule of law dengan pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuatan luar masih banyak lagi permasalahan yang serupa, dan juga bahwa the rule of law kaitannya dengan asas lagalitas yaitu Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali tetap tegak dalam bentuknya di tengah-tengah perubahan dan pergolakan masyarakat, dengan pengaruh dan effeknya terhadap kehidupan hukum sebagai suatu palladium dari kepastian hukum dan persamaan dalam hukum. Roelan 74 75

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidna I, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 36 Zainal Abidin Farid, ibid., hal. 131


Saleh menyatakan bahwa asas itu merupakan dasar pokok tentang perbuatan pidana, karena tanpa adanya ketentuan hukum pidana lebih dahulu mengenai apa yang dilarang (dan apa yang diperintahkan untuk dilakukan) maka tidaklah diketahui adanya perbuatan pidana. 76 Perumusan asas legalitas dimaksudkan supaya dalam menentukan perbuatanperbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, akan tetapi juga macamnya pidana akan diancamkan. Dengan demikian, maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang akan dapat diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Nah dari itu dapat diketahui bahwa asas legalitas mengandung makna, diantaranya ; 77 1. Ketentuan dapat dipidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui Undangundang yang dibuat oleh Negara atau berdasarkan kekuatan Undang-undang dalam arti formal. 2. Bahwa pembentukan Undang-undang yang lebih rendah dapat membuat peraturan pidana selama mendapatkan legitimasi dari undang-undang dalam arti formal

76

Zainal Abidin Farid, ibid., hal. 42 Teguh Prasetyo dan Adul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Op Cit., hal. 26 77


tetapi tidak boleh menciptakan sanksi pidana selain yang ditentukan oleh undangundang dalam arti formal. 78 Asas ini mengandung makna asas perlindungan, yang secara histories merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa di zaman Ancien Regime serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan di dalam suatu Negara liberal pada waktu itu. Sekarang pun keterikatan negara-negara hukum modern terhadap asas ini mencerminkan keadaan bahwa tidak ada suatu kekuasaan Negara yang tanpa batas terhadap rakyatnya dan kekuasaan Negara pun tunduk pada aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan.

B. Asas Hukum Pidana Islam Sejak 14 abad yang lalu, hukum pidana Islam telah menjadi pionir dalam menerapkan hukum yang berlandaskan kepada sumber yang valid dan akurat, yaitu Al–Quràn dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sumber asli dari ajaran Islam. Namun 14 abad kemudian rasanya hukum pidana Islam sudah mengalami perubahan yang cukup parah, sampai-sampai sumber hukum Islam yang aslipun dalam gambaran umum para ahli hukum sudah buram. Hal ini tidak lain karena anggapan bahwa sistem hukum yang berlaku sekitar abad 7 ini yang lahir di padang yang tandus sudah dianggap ketinggalan zaman dibandingkan dengan sistem 78

Undang-undang dalam arti formal dimaksudkan bahwa Undang-undang yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945


hukum modern saat ini. Seiring dengan anggapan ini bahwa masyarakat berubah maka hukumpun mengalami perubahan dalam memenuhi kehidupan, idepun berlanjut bahwa hukum lama telah ketinggalan zaman. Anggapan ini adalah salah besar karena telah membandingkan syari'at Islam dengan hukum modern, lalu mengklaim bahwa syari'at Islam tidak selaras lagi dengan kehidupan modern saat ini. Hukum Islam hadir di muka bumi ini sebagai hukum yang menyempurnakan hukum-hukum lain dan juga menjadi pedoman bagi hukum modern saat ini. Di lihat dari segi keberlakuan hukum Islam di Indonesia, mempunyai 2 alasan, yaitu; Pertama, berlakunya hukum Islam secara normatif, artinya bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila hukum Islam itu di langgar. Bagian hukum ini terutama hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Dipatuhi atau tidak dipatuhui hukum Islam itu dalam masyarakat sangatlah tergantung pada keyakinan dan kesadaran keimanan ummat Islam itu sendiri. Kedua, berlakunya hukum Islam secara yuridis formal yaitu bagian hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan mengatur hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya. Di Indonesia bagian hukum Islam yang dijadikan sebagai hukum positif, karena perundang-undangan menghendaki untuk itu. Lihat saja pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum Kewarisan berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang


Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo PP No. 5 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. 79 Hukum Islam sebagai salah satu bidang ilmu hukum, telah banyak dipelajari secara ilmiah, tidak saja oleh orang Islam itu sendiri akan tetapi oleh banyak orang yang bukan beragama Islam, sejak masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda sampai saat ini. Pada perkembangan selanjutnya muncul kecenderungan mempelajari ajaran Islam sebagai bahan kajian perbandingan dengan hukum lain. Hal ini muncul karena adanya kenyataan terhadap pengakuan dan ketinggian nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan dan kepentingan penganut agamanya saja akan tetapi mengatur hubungan dan kepentingan manusia yang bukan beragama Islam sekalipun, inilah yang disebut dengan Islam rahmatan lil 'alamin. Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1952, para peserta yang menghadiri "the week of Islamic Law" (pekan hukum Islam) yang terdiri dari para ahli perbandingan hukum menyatakan bahwa: "Asas-asas hukum Islam mempunyai nilai yang tinggi yang tidak dapat diperkaitkan lagi" di dalam keputusan lain dinyatakan bahwa: dalam berbagai Mazhab yang ada di lingkungan besar hukum Islam, terdapat kekayaan pemikiran hukum serta teknik yang mengagumkan yang memberi kemungkinan kepada hukum Islam dan untuk 79

Suparman Usman, Hukum Islam:Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. Kedua, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 5


berkembang memenuhi semua kebutuhan dan penyesuaian yang dituntut oleh kehidupan modern. 80 Sebagaimana tersebut pada sub Bab di atas, bahwa baik hukum pidana Belanda maupun hukum Pidana Indonesia, terdapat asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, meskipun sudah berumur ratusan tahun yaitu sejak tahun 1886 sampai saat sekarang, maka dalam hukum pidana Islam juga mengenal asas Legalitas yang berkenaan dengan unsur formal hukum Pidana Islam. Di dalam lapangan hukum pidana Islam juga terdapat beberapa asas yang sudah umum dipakai dalam hukum Islam.

1. Asas Legalitas Dalam hukum Islam juga mengenal asas legalitas, yang berkenaan dengan unsur formal hukum pidana Islam yang merupakan salah satu aturan pokok yang sangat penting. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) berbunyi: "Tidak ada tindakan pidana dan tidak ada sanksi hukuman atas sesuatu tindakan tanpa ada aturannya" 81 atau "tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-undang yang mengaturnya." 82

80

Maulana Muhammad Ali, Din Al Islam (Islamilogi) dalam Suparman Usman, Hukum Islam:Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Ibid., hal . 9 81 Teguh Prasetyo dan Adul Halim Barkatullah, Op Cit., hal. 27 82 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), HAL. 131


Asas ini didasarkan kepada al-Quràn surat al-Isra', ayat 15, artinya: "…….dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutuskan seorang Rasul." Pada surat al–Qashsash ayat 59, artinya: "Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka,……." 83 Kedua ayat tersebut di atas memberi gambaran bahwa Allah SWT tidak akan mengazab siapapun juga kecuali jika Allah SWT telah menurunkan atau mengutus seorang Rasul sebagai pembawa kebenaran dan kejelasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh ummat. Dari itu maka timbullah kaidah :

‫ﻻﺣـﻜﻢ ﻷﻓـﻌـﺎل اﻟﻌـﻘـﻼء ﻗـﺒﻞ ورود اﻟﻨـﺺ‬ “ٍSebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat” 84

Pengertian dari kaedah ini adalah bahwa perbuatan orang-

orang yang cakap (mukallaf) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, manakala belum adanya nash (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya. Pengertian kaedah tersebut identik dengan kaedah lain yang menurut mazhab Syafi'i adalah: 85

‫اﻷﺻ ـﻞ ﻓ ﻰ اﻷﺷ ـﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺪل اﻟﺪﻟﻴ ـﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ‬ 83

dan hal. 619

Departemen Agama RI., Al-Quràn dan Terjemahnya, (Jakarta: Atlas, 2000), hal. 426

84

Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Op Cit., hal. 58 Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa'idul Fiqhiyyah), Cet. II, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. 25 85


"Hukum yang pokok dari segala sesuatu itu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan". Dengan demikian semua perbuatan dan semua tindakan tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan yang asli, artinya bukan kebolehan yang dinyatakan oleh syara'. Jadi selama belum ada nash yang melarang maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan dan meninggalkannya perbuatan tersebut. Jelas bahwa Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui Rasul-Nya, maka dalam Islam tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan jelas dan tidak ada pidana tanpa peringatan. Dari kedua kaedah tersebut di atas, maka untuk menyatakan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan kejahatan atau jarimah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada mereka yang melakukannya diperlukan syarat bagi mukallah tersebut, yaitu: 86 1. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum taklifi 2. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

86

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, Cet. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 31


Sedangkan syarat untuk perbuatan yang diperintahkan ada 3 macam, yaitu: 87 1. Perbuatan itu mungkin dikerjakan. 2. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakan maupun meninggalkannya. 3. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna, hal ini berarti: a. Pelaku mengetahui hukum-hukum taklifi b. Pada ketentuan hukum itu sendiri ada faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Asas legalitas tersebut sudah terdapat dalam syari'at Islam sejak 14 abad yang lalu, separti yang dibawakan oleh al-Quràn. Dengan demikian syari'at Islam telah mendahului hukum-hukum positif. Asas legalitas diberlakukan dalam lapangan hukum pidana Islam, berdasarkan pada suatu perbuatan dan beratnya sanksi bagi perbuatan itu dengan beberapa kategori. Para sarjana hukum pidana Islam, mengklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : 1. Kejahatan-kejahatan hudud, sanksi bagi kejahatan ini diberikan dan ditetapkan oleh al-Quràn sebagai hak mutlak dari Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW 2. Kajahatan-kajahatan qishash, yaitu kejahatan terhadap jiwa dan badan

87

Ibid., hal. 31, lihat juga Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 59


3. Kejahatan-kejahatan ta'zir, yang hukumannya ditetapkan oleh hakim/ penguasa/pemerintah Prinsip asas legalitas diterapkan pada kejahatan-kejahatan hudud dan qishash merupakan prinsip yang telah ditetapkan dengan sangat tegas dan jelas yang hukumannya atau sanksinya dari perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh syara' dan prinsip ini juga diterapkan bagi kejahatan qishash dan diyat yang kemudian meletakkan dasar prosedur-prosedur khusus dan sanksi-sanksi yang sesuai. Maka dari itu ada beberapa perbuatan yang telah ditentukan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quràn; a. Perbuatan zina; surat al-Isra' ayat 32, surat an-Nuur ayat 2 dan 4 b. Perbuatan mencuri dan perampokan; surat al-Maidah ayat 38 dan 33 c. Perbuatan riddah (keluar dari Islam); surat al-Baqarah ayat 217 dan surat al-Imran ayat 85 d. Perbuatan pemberontakan; surat al-Hujarat ayat 9 e. Perbuatan pembunuhan; surat al-Baqarah ayat 178, 179 dan 194, al-Isra' ayat 33, surat al-Maidah ayat 45 dan surat an-Nahl ayat 126. Perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan hukumannya juga disebutkan dalam as-Sunnah, antara lain disebutkan bahwa bila seorang gadis/perjaka (muhsan) melakukan perzinaan maka hukumannya adalah jilid 100 kali serta diasingkan, sementara untuk pelaku yang janda/duda (ghairu muhsan) maka baginya 100 kali jilid


dan dirajam, 88 dan banyak hadits-hadits lainnya yang menyangkut tentang hukuman terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas. Untuk menerapkan asas legalitas ini dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga dan masyarakat malalui katagori kejahatan dan sanksinya.

2. Asas tidak berlaku surut Dalam hukum pidana Islam tidak dikenal dengan asas berlaku surut (the principal of non retro activity), hal ini adalah konsekwensi dari asas sebelumnya, sama halnya dengan apa yang ada dalam hukum pidana umum yang juga tidak mengenal asas retroaktif.

Asas ini berarti bahwa Undang-undang harus berlaku

hanya bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah diundangkannya ketentuan tersebut. kelanjutan yang logis dari kenyataan yang demikian bahwa nash-nash pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut (atsar raj'i) dan sesuatu perbuatan jarimah hanya dikenakan hukuman menurut aturan pidana yang berlaku pada waktu terjadinya jarimah. Para sarjana barat menyatakan bahwa asas ini ditetapkan pertama kalinya dalam Pasal 8 the French Decalaration of the Right of Man and the Citizen (1789), 88

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Jama'ah kecuali al-Bukhari dan An-Nasa'i, lihat As-Syaukani, Nail al-Authar, juz VII, (Saudi Arabia: Idarah al-Buhuts al-'Ilmiya, tt), hal. 249


pada hal kenyataannya asas ini sudah diletakkan dalam syari'at Islam lebih dari 1400 tahun yang lalu. 89 Syari'at Islam menentang beberapa praktek yang berlaku di antara bangsa Arab pra Islam, akan tetapi setiap larangan dari praktek itu mengandung suatu pernyataan bahwa tiada hukuman yang berlaku surut. 90 Semua ayat yang melarang perbuatan-perbuatan maksiat diturunkan sesudah agama Islam tersiar, akan tetapi tidak ada jarimah atau kejahatan yang terjadi sebelum turunnya ayat yang dijatuhi hukuman. Sebagai contoh sebelum Islam hadir di muka bumi ini, seorang anak diizinkan menikah dengan bekas isteri bapaknya. Islam melarang praktek yang demikian akan tetapi al-Quràn menyebutkan secara khusus bahwa perbuatan itu hanya dilakukan pada masa sebelum datangnya syari'at Islam. Dalam al-Quràn disebutkan tentang perkawinan yang demikian pada surat an-Nisaa' ayat 22, yang artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburukburuk jalan (yang ditempuh), dan pada ayat 23, yang artinya: "…… (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun dalam (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang." 91 Tidak hanya dalam hal perkawinan, dalam hal sanksi pidana terhadap perzinaan, pencurian, 89

Topo Santoso, Menggas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas, Op Cit., hal. 117 90 Topo Santoso, Ibid. 91 Departemen Agama RI., Op Cit., hal. 120


minum khamar dan kajahatan lainnya yang dilakukan sebelum diturunkan ketentuan tentang itu juga tidak dijatuhi hukuman. Sama dengan ketentuan di atas, Rasulullah SAW. tidak menghukum kejahatan karena darah atau perbuatan-perbuatan riba yang terjadi sebelum Islam, tetapi menerapkan larangan tersebut mulai dari turunnya wahyu. Pada pidato haji perpisahannya, Nabi s.a.w. menyatakan: 92 "Setiap kesalahan darah yang terjadi di masa jahiliyah harus dihapuskan dan aku mulai dengan tuntutan dari al Hirath Ibnu Abd Al Muthalib; riba yang dilakukan selama periode itu juga dihapuskan mulai dari riba pamanku, al Abbas ibnu Abd. Al Muthalib." Ternyata tidak saja dalam The Declaration of the Right of Man and Citizen (1789) asas tidak berlaku surut ini yang dimuat, akan tetapi oleh beberapa konstitusi dan Undang-undang dibeberapa negara telah menerapkannya. Jadi para ahli fiqh modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut merupakan suatu prinsip dasar (kaedah Ushuliyah) dari syari'at. 93 Meskipun dalam hukum pidana Islam dilarangnya berlaku surut, namun dalam keadaan tertentu dapat dikecualikan, artinya peraturan pidana tersebut dapat diberlakukan surut. Hal ini dapat di lihat dari 2 (dua) macam, yaitu : a. Pada jarimah yang sangat berbahaya dan mengancam ketertiban umum, seperti jarimah

qadzaf

(menuduh

orang

melakukan

92

zina)

dan

hirabah

Topo Santoso, Op Cit., hal. 118 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda, Op Cit., hal. 13 93


(pemberontak/perampokan). Kedua hal ini merupakan

perbuatan yang telah

terjadi dimasa lampau dan hukumannya atau pidananya tetap menjadi pidana sampai sekarang. Sebagaimana dapat di lihat dalam al-Quràn surat an-Nur ayat 4, yang artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu delapan puluh kali dera dan jangan kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik". 94 Dan untuk perbuatan hirabah, al-Quràn menyatakan dalam surat al-Maidah ayat 33, menyebutkan yang artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya…" 95 b. Pada jarimah yang menguntungkan tersangka. Apabila keluar suatu nash atau aturan pidana yang baru dan lebih ringan dari hukuman sebelumnya maka nash inilah yang diterapkan untuknya. Meskipun ketika mengerjakan perbuatannya nash yang berlaku berisi hukuman-hukuman yang lebih berat. Syarat yang diperlukan terhadap nash yang akan diberlakukan surut tersebut adalah bahwa keputusan hukuman yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan nash yang lama yang belum mendapatkan kekuatan yang tetap. Alasan pemakaian peraturan atau nash yang lebih meringankan bagi tersangka 94 95

Departemen Agama RI., Op Cit., hal. 543 Departemen Agama RI., Ibid., hal. 164


adalah bahwa tujuan hukuman tersebut memberantas jarimah (kejahatan) atau melindungi masyarakat dari keburukan-keburukannya. Menurut Osman Abdul Malek al-Saleh, seorang profesor hukum publik dari Universitas Kuwait dan Nagaty Sanad, menyatakan bahwa kebanyakan ahli hukum Islam berpendapat bahwa hanya ada satu pengecualian bagi berlakunya asas ini, yaitu jika yang baru memberikan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan hukum yang ada pada waktu perbuatan dilakukan; dalam kasus seperti ini hukuman yang lebih ringanlah yang diterapkan. 96 Para sarjana-sarjana hukum Inggris berpendapat bahwa berlaku surutnya hukum-hukum yang berat memang masuk akal, sehinga badan-badan perundang-undangan di Mesir dan Perancis menerima berlaku surutnya Undang-undang pidana untuk orang-orang yang biasa melakukan kejahatan.

3. Asas praduga tak bersalah Bukan saja hukum pidana positif yang telah mengenal dan menerapkannya asas praduga tak bersalah sebagai suatu konsep dalam penegakkan hukum, akan tetapi konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum pidana positif, karena Islam mengajarkan ummatnya untuk tidak menghukum seseorang tanpa didukung oleh bukti yang kuat. Menurut asas ini semua perbuatan itu di anggap boleh kecuali bila dinyatakan adanya pelarangan untuk itu. Selanjutnya 96

Topo Santoso, Menggas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernita, Op Cit., Hal. 119


setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, sebelum dibuktikan kesalahan/kejahatannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan. 97 Dalam hal ini ternyata Islam memberikan suatu gambaran terhadap pelaksanaan hukuman, bahwa lebih baik seorang hakim itu menghukum bebas dari pada salah dalam menetapkan hukuman bagi tersangka.

4. Tidak sahnya hukuman karena keraguan Asas ini terkait erat dengan asas praduga tak bersalah, yaitu batalnya hukuman karena keraguan ada didalamnya, hal ini dijelaskan oleh hadits Nabi SAW, yaitu: "Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum". 98 Menurut Abdul Qadir 'Audah, keraguan yang dimaksudkan adalah segala hal yang kelihatan dan terbukti adanya, namun pada kenyataannya adalah tidak terbukti atau segala hal yang sah menurut hukum yang mungkin secara konkret muncul, pada hal tidak ada ketentuan untuk itu dan tidak ada dalam kenyataan sendiri. Mazhab Syafi'i mengklasifikasikan keraguan ini dalam tiga katagori, yaitu: a. Keraguan berkaitan dengan tempat b. Keraguan yang disebabkan oleh pelakunya

97

Nagaty Sanad, The Theory of Crime and criminal responsibility in Islamic, dalam Topo Santoso, Op Cit., hal. 14 98 Topo Santoso, Op Cit., hal. 120


c. Keraguan formal (muncul karena tidak sepakatnya para fuqaha untuk suatu masalah). Bisa saja bahwa keraguan itu muncul oleh karena bukti-bukti yang dihadirkan tersangka sangatlah kurang, akan tetapi dapat juga terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman hadd dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri, maka akan muncul keraguan jika pengakuannya itu kemudian ditarik atau tidak diakui di dalam persidangan. Dalam kaitan ini imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa lemahnya atau tidak pentingnya sesuatu dapat pula memunculkan keraguan. Dalam kejahatan huduud, keraguan itu membawa kepada pembebasan terdakwa atau dari hukuman hadd bisa saja hakim harus menetapkan hukuman ta'zir.

C. Eksistensi Hukum Islam Sejarah telah menunjukkan bahwa Islam telah ada dan diterima oleh bangsa Indonesia sekitar abad ke 7 Hijriyah atau abad ke 13 Masehi, Islam hadir sekaligus dengan hukum Islamnya menjelma dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini telah diakumulasikan dengan lahirnya beberapa ahli agama Islam dan tokoh hukum Islam dari Samudra Pasai, yaitu Sultan Malikul Zahir, bahkan pada masa itu para ahli hukum Islam datang ke Samudra Pasai untuk memecahkan permasalah-permasalahan


hukum Islam. 99 Di samping itu kenyataan lain yang patut diperhatikan bahwa kolonial Belanda menjajah bangsa Indonesia telah menyaksikan bahwa Islam (hukum Islam) telah dipraktekkan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat yang kemudian menyatukannya dalam bentuk adat istiadat, begitupun dalam bentuk peperangan. Islam sejak kehadirannya di muka bumi ini telah memberi pengaruh yang cukup berarti bagi kehidupan manusia. Untuk Indonesia melalui ajaran hukum, Islam terus berkembang ke seluruh pelosok nusantara. ini membuktikan bahwa Islam dan perangkat hukumnya menjadi faktor yang dominan dan menjadi nafas bagi penduduk Indonesia. Keberhasilan ini tentunya sangat dipengaruhi oleh peran ulama, para penyebar agama Islam dan perangkat-perangkat hukum yang mendukung dalam penyebarannya. Hal ini ditunjukkan bahwa sampai abad 17 dan 18 di Indonesia sudah sangat kental dengan ajaran Islam dalam wacana Fiqh bermazhab Syafi'i. 100 Menurut Rumadi, ada dua hal yang mempengaruhi berkembangnya Islam di Indonesia dalam wacana mazhab Syafi'i, yaitu; Pertama, Proses Islamisasi di Indonesia sejak abad 12 dan 13 merupakan saat-saat dimana perkembangan hukum Islam berada dalam masa krisis dengan penutupan pintu ijtihad sebagai titik terendahnya, walaupun pada fase berikutnya banyak tokoh yang menggugat hal tersebut. Kedua, secara kebetulan para aktivis yang melancarkan proses islamisasi di Indonesia, sebagaimana disinyalir oleh para sejarawan adalah mereka yang 99

Muchsin, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, cet. Pertama, (Jakarta: BP Iblam,

2004), hal. 22

100

Kamaruzzaman Bustamam–Ahmad, Islam Historis; Dinamika Studi Islam di Indonesia, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hal. 124


bermazhab Syafi'i, walaupun pada fase berikutnya tidak semua ummat Islam di Indonesia bermazhabkan Syafi'i. 101 Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum yang berfalsafah Pancasila, Negara melindungi agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran Islam dan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pernyataan the founding father R.I. yaitu Muhammad Hatta, bahwa dalam pengaturan Negara hukum Republik Indonesia, syari'at Islam berdasarkan al-Quràn dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. dapat dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at sesuai dengan kondisi Indonesia. 102 Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber al-Quràn, as-Sunnah dan yang menjadi bagian agama Islam. Berbicara tentang hukum, maka akan terlintas dalam pikiran kita bahwa hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkahlaku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat maupun norma atau peraturan yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa dan ditegakkan sebagai suatu hukum yang dipatuhi oleh masyarakat. Bagi hukum Islam konsepsi dan kerangka serta sistemnya merupakan ketetapan dari Allah SWT. yang bukan saja

101

Kamaruzzaman Bustamam–Ahmad, Ibid. Ichtijanto SA, Prospek Peradilan Agama sebaga Peradilan Negara dalam Sistem Politik hukum di Indonesia dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Th. Prof. Dr. Buastanul Arifin, SH, Cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insan Press, 1996), hal. 178 102


mengatur hubungan manusia dengan Allah tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat bahkan manusia dengan benda dan alam sekitarnya. Hukum Islam diturunkan bukan untuk suatu golongan atau sebagian kaum ataupun sebagian Negara, melainkan untuk seluruh ummat manusia, baik orang Arab atau orang etnis lainnya, baik di barat, timur, selatan maupun utara, baik orang yang berbeda kecenderungannya, keinginannya, tradisinya, bahkan sejarahnya. Hukum Islam adalah hukum bagi keluarga, kabilah, masyarakat, Negara dan bangsa. Bagi ummat Islam khususnya di Indonesia, tidak ada pilihan lain selain menyatakan bahwa menjalankan hukum Islam merupakan bagian dari menjalani agama atau Din-nya secara kaffah. Dalam tradisi keilmuan ummat Islam, kata Din dipahami sebagai instisari petunjuk Yang Maha Kuasa kepada ummat manusia melalui para Rasul-Nya. Kalaupun saat ini banyak kalangan terutama ahli hukum menginginkan penegakan hukum Islam di Indonesia, dan sebagai salah satu contoh daerah yang sedang menerapkan hukum Islam (syari'at Islam) adalah

daerah

Aceh. 103 Karena syari'at Islam berfungsi melindungi kepentingan yang paling mendasar dari ummatnya, melalui penegakan syari'at Islam inilah hukum pidana Islam lahir menjadi kenyataan dan menunjukkan fungsinya.

103

Propinsi yang mulanya bernama Daerah Istimewa Aceh, kemudian berubah menjadi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dimasa pemerintahan Kabinet Gotong Royong.


Dalam segi hukum perdata syari'at (hukum) Islam telah terjalin secara luas dalam hukum positif dan dijalankan atau dipraktekkan di Indonesia, baik itu sebagai unsur yang dipengaruhi atau sebagai modifikasi norma agama. Hal ini dapat di lihat melalui Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama, Undangundang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-undang Otonomi Khusus untuk Nanggroe Aceh Darussalam yang memberikan keluasan untuk melaksanakan syari'at Islam di Aceh. Kelahiran keinginan untuk diberlakukannya hukum Islam di Indonesia, tidak lain karena ada suatu perbandingan hukum yang sangat jauh antara hukum (pidana) positif yang merupakan warisan kolonial Belanda dan ia adalah pemikiran manusia dengan hukum Islam yang bersumber dari al-Quràn dan Sunnah Nabi, yang diyakini memenuhi rasa keadilan dalam reformasi hukum saat ini. Aspek hukum pidana dalam ajaran Islam yang saat ini menjadi wacana untuk pemberlakukan hukum pidana merupakan hal yang sangat mutlak, hal diungkapkan oleh Dr. Abdul Gani Abdullah, SH, dalam tulisannya, menurut beliau ada tiga hal yang menjadi dasar untuk itu: 104 1. Filosofis, injeksi substansial segi-segi normatif ajaran Islam melahirkan sikap epistimologi yang memberi sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan hidup, cita moral dan cita hukum dalam kehidupan sosiokultural masyarakat Indonesia.

104

Abdul Gani Abdullah, Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional, dalam Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 241


2. Sosiologis, sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita dan kesadaran hukum dalam kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan. 3. Dasar Yuridis, pada satu segi perjalanan panjang sejarah hukum nasional sangat sarat dengan muatan religius yang pada akhirnya memberi ciri pada bangsa Indonesia. Pada segi lain tata hukum nasional yang masih dipertahankan oleh Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, yang memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan sudah saatnya tidak menjadi sebagai satu-satunya sumber rujukan dalam pembentukan hukum pidana nasional karena masih mengadopsi hukum kolonial tetapi mengambil dari cita dan kesadaran hukum masyarakat dimana habitat hukum tumbuh dan berkembang secara wajar. Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia tentu sangat berpengaruh dalam pola kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri, tidak terlepas dari agama yang menjadi anutannya. Melaksanakan syari'at agama yang berupa hukum– hukum yang dikandung didalamnya menjadi parameter dari ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya itu. Tentu pelaksanaan hukum Islam itu mempunyai kaitannya dengan adat kebiasaan yang berlaku, karena masyarakat Indonesia hidup dalam budaya yang dipengaruhi oleh agama. Dalam hal ini penyataan menarik yang dikemukakan oleh Taufiq Abdullah dan Sharon Siddique dalam bukunya Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, menyebutkan bahwa Islam di Asia Tenggara memiliki sejarah paling tidak, tujuh abad dan selama waktu itu Islam telah dipengaruhi oleh lingkaran Asia yang unik, dengan kata lain Islam telah menjadi


suatu tradisi tersendiri yang secara kultur tertanam dalam konteks sosial-ekonomi dan politik selama tujuh abad. 105 Perkembangan hukum Islam di Indonesia merupakan wujud dari aktualitas dinamika sosial masyarakat yang telah ada, semua elemen masyarakat mempunyai andil dalam menghidupkan nuansa hukum yang bersumber dari agama Islam. Perkembangan hukum Islam di Indonesia tentu telah mengalami pasang surutnya dengan berbagai tantangan dan harapan, meski demikian hukum Islam tetap eksis dan berkembang. Karenanya berbagai kemungkinan dari perkembangan tersebut harus menjadi tanggungjawab semua pihak dan elemen masyarakat Indonesia dalam menjadikan hukum Islam sebagai suatu perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Meskipun banyak pihak dan elemen masyarakat yang tidak sepakat dengan hukum Islam dijadikan sebagai suatu produk perundang-undangan.

105

Muchsin, Op Cit.,, hal. 26


BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MELANDASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Arti dan dasar pertanggungjawaban pidana Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "liability" dalam segi falsalah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa: I…use the simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction". 106 Pertanggungjawaban pidana diartikan oleh Pound, adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, 107 menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "toerekenbaarheid", "criminal responsibility", "criminal liability", Pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat

106

Roscoe Pound, "An Introduction to the Philosophy of Law" dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cet. II, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 65 107 Romli Atmasasmita, Ibid.


dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. 108 Dalam konsep KUHP tahun 1982/1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuataanya. 109 Diteruskannya celaan ini berdasarkan telah terjadi tindak pidana yang melahirkan akibat hukum dari perbuatan tersebut. Secara objektif bahwa perbuatan tersebut patut dicela berdasarkan undang-undang. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban hanya dibebankan pada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah mukallaf, jika seseorang belum mencapai umur pada mukallaf atau belum baligh maka hukum tidak membebankan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak membebankan hukum terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab disengaja seperti mabuk karena meminum minuman khamar atau minuman yang memabukkan lainnya. Pertanggungjawaban

pidana

dalam

syariat

Islam

diartikan

sebagai

pembebenan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud 108

S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. 4, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hal. 245 109 Djoko Prakoso, Op Cit., hal. 75


dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. 110 Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar’i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan). Dapat dianggap adanya pertanggungjawaban pidana, jika seseorang itu memenuhi tiga syarat, yaitu; (1) adanya perbuatan terlarang, (2) mempunyai keinginan dan kemauan, dan (3) mengetahui akibatnya. Namaun jika tidak terdapat ketiga hal tersebut dinyatakan tidak ada peertanggungjawaban baginya, pembebasan ini di dukung oleh dalil Hadits.

‫رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ وﻋﻦ اﻟﻤﺒﺘﻠﻰ ﺣﺘ ﻰ‬ .‫ﻳﺒﺮأ وﻋﻦ اﻟﺼﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺒﺮ‬ "Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa" Secara hukum, paksaan baru dianggap paksa manakala dipenuhi syarat-syarat terpaksa, yaitu; (1) Ancaman bersifat mulji yakni yang akan mengakibatkan bahaya

110

Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Op Cit., hal. 154; lihat juga dalam Ahmad Wardi Mislich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Jakarta: Sinar grafika, 2004), hal. 74; lihat juga Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernis, (Jakarta: Asy Syaamil Press & grafika, 2001), hal. 166


yang besar (ancaman yang menyangkut keselamatan nyawa dan anggota badan) sehingga dapat menghapus kerelaan, (2) Ancaman harus berupa perbuatan yang dilarang oleh syara', (3) Ancaman harus seketika (mesti hampir terjadi saat itu juga) yang dikhawatirkan akan dilakukan jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan perintah pemaksa, (4) Orang yang memaksa harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan ancamannya, (5) Orang yang menghadapinya harus berkeyakinan bahwa orang tersebut akan benar-benar melaksankan ancamannya. 111 Di samping itu yang paling penting adalah perbuatan yang dikerjakan diketahui pasti oleh orang yang melakukannya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu. Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan adalah salah satu perbuatan yang mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan tersebut, karnanya pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilakukan jika secara Undang-undang tidak menimbulkan atau tidak menampakan unsur-unsur tersebut sebagai faktor penentu. Di samping itu Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri, artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, yang lebih penting lagi bahwa si pelaku tersebut mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan. Karena larang-larangan tersebut berasal dari syara’ maka larangan-larangan tadi harus ditujukan paa orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal

111

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid II, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hal. 223


sehat saja yang dapat menerima panggilan (khithab) dan oleh sebab itu mampu memahami pembebanan (taklif) dari syara’. Masyarakat memandang bahwa perbuatan yang dilarang itu merupakan perbuatan yang dapat membahayakan sistem masyarakat itu sendiri, membahayakan aqidah, membahayakan harta dan kehormatan, kehidupan individu maupun sosial, juga menyangkut kemashlahatan individu dan tatanan masyarakat. Setiap perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam bukan hanya karena zatnya akan tetapi membendung akibat buruk dan demi melindungi masyarakat dari kerusakan serta memelihara tatanan mayarakat dari keruntuhan. Tujuan pengharaman suatu perbuatan adalah untuk kemashlahatan masyarakat, sedangkan tujuan penetapan hukuman adalah sebagai sarana untuk melindungi masyakat serta sistemnya. Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Perancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan atas satu jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.


Namun setelah revolusi Perancis pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme (mazhab taqlidi), kebebasan berkehendak dimaksudkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik. 112

B. Objek pertanggungjawaban pidana Pertanggungungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah terjadi suatu tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. 113 Dengan demikian pertanggungjawaban pidana itu akan terjadi manakala perbuatan atau tindak pidana telah dilakukan oleh seseorang yang menurut Undangundang bahwa perbuatan tersebut di larang, kepadanya layak dimintakan pertanggungjawaban. Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana mengandung makna pencelaan pembuat/orang (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya (objek hukum), secara objektif si pembuat/orang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian asas legalitas 112

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, ibid., hal. 64 Moeljatno, Asas-asas hukum pidana dalam Chairul Huda, Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Op Cit. hal. 19 113


menjadi tolok ukur dan secara subjektif si pembuat/orang mempunyai kepatutan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban berarti tolok ukurnya adalah kesalahan. 1. Manusia Menurut teori tradisional, orang merupakan subjek hukum yang mempunyai kewajiban hukum atau suatu hak. Jika suatu hak itu dipahami bukan semata sebagai hak reflek melainkan kewenangan hukum untuk mendesak dipenuhinya kewajiban hukum untuk berpartisipasi dalam penciptaan keputusan pengadilan yang membentuk sebuah norma individual yang memberikan sanksi sebagai rekasi dari tidak terpenuhinya suatu kewajiban. Jika seseorang individu merupakan subjek kewajiban hukum atau memiliki kewajiban hukum maka hanya berarti bahwa perilaku tertentu dari individu itu yang merupakan isi dari kewajiban yang ditetapkan secara hukum. Persyaratan terhadap pertanggungjawaban pidana yang ditentukan dalam hukum Islam adalah orang mukallaf, 114 yang memiliki pengetahuan dan pilihan. Hal ini sangat alamiyah karena memang pada manusia memiliki kedua hal tersebut sedangkan pada makhluk lain seperti binatang atau hewan atau yang sejenis dengan itu tidak memiliki kedua hal tersebut. Dengan pengetahuan menunjukkan bahwa

114

Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. (www://Google.co.id//wikipedia.org/wiki/ agama/Rabu, 9 Juli 2008, 20.15 WIB)


manusia bisa melakukan sesuatu perbuatan dengan mengetahui akan maksud dan tujuan dari perbuatan itu. Untuk dapat menjalankan kewajiban agama seseorang harus mempunyai pengetahuan, karena dengan pengetahuan dia akan mengarahkan manusia pada halhal yang baik meskipun tidak jarang bahwa dengan pengetahuan seseorang itu melakukan yang tidak baik. Pengetahuan akan menentukan pada perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilakukan pada anak-anak yang belum dewasa, orang gila, ataupun pada hewan dan orang yang telah mati. Dalam pandangan hukum positif dengan munculnya aliran/mazhab wad'i yang menggunakan falsafah jabar menetapkan bahwa seseorang melakukan tindak pidana tidak dengan kehendak sendiri akan tetapi adanya dorongan dari faktor-faktor yang bukan berada dalam kekuasaannya, seperti genetik, lingkungan dan budaya, maka pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam arti pelaku tidak dapat dikenai hukuman.

2. Badan Hukum Esensi dari apa yang dinamakan badan hukum yang dipersamakan oleh ilmu hukum tradisional dengan orang secara fisik, digambarkan secara jelas dalam analisis terhadap kasus-kasus tertentu dari badan hukum. Ia biasanya didefinisikan sebagai komunitas individu yang terhadap mereka tatanan hukum menetapkan kewajiban dan memberikan hak untuk tidak dianggap sebagai kewajiban dan hak individu-individu yang membentuk


badan usaha sebagai anggotanya. Karena kewajiban dan hak dalam beberapa hal berkaitan dengan kepentingan individu dan tetap bukan merupakan kewajiban dan hak mereka, maka keduanya diinterpretasikan sebagai kewajiban dan hak badan usaha, dengan demikian badan usaha itu dianggap sebagai person. 115 Pada abad pertengahan sebelum revolusi Perancis, hukum telah menentukan bahwa manusia, hewan, orang yang telah mati bahkan benda matipun dapat dimintai pertanggungjawaban jika menimbulkan sesuatu yang membahayakan orang lain atau bagi masyarakat. Timbul pertanyaan, 'apakah suatu badan hukum publik dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi'. Suatu pertanyaan yang harus kita temukan jawaban dengan bijak, yang mana hukum Islam awal-awal kelahirannya telah mengenal badanbadan hukum yang memiliki hak-hak milik dan dapat mengadakan tindakan tertentu, namun badan hukum tersebut dalam Islam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena badan hukum tidak memiliki pengetahuan dan pilihan. Kalaupun kemudian ada orang-orang yang melakukan tindakan terlarang dengan mengatas-namakan badan hukum atau koorporasi maka badan

hukum

atau

koorporasi

tersebut

tidak

dapat

dimintai

pertanggungjawaban, hanya kepada orang tersebut atau pengurus dari badan hukum itu yang dapat dibebani pertanggungjawaban 115

Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-dasar ilmu hukum normatif (Pure Theory of Law), penerjemah, Raisul Muttaqien, Cet. II, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2007), hal. 196


Akan tetapi pada tahun 1950 ditemukan bahwa sejumlah 'gemeenten' dianggap

telah

melakukan

pelanggaran

terhadap

Undang-undang

Pembangunan kembali (wederopbouwwet) yaitu membangun tanpa memiliki izin membangun dan dapat dikenai sanksi pidana denda. 116 Disinggung di dalam sejarah perundang-undangan (Memorie van Toelichting/MvT) bahwa di dalam kasus tersebut jika dilakukan penuntutan maka dianggap tidak menguntungkan dan dapat dilakukan pembatalan dengan melakukan koreksi administratif sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. 117 Dapat dilakukan pengecualian bahwa jika muncul situasi yang berbeda dimana suatu oraganisasi atau badan hukum secara administratif melibatkan diri dalam hal tersebut. Namun demikian harus menjadi perhitungan kita terhadap koorporasi yang berkemungkinan dapat melakukan perbuatan yang dinyatakan

terlarang

oleh

Undang-undang,

dengan

demikian

dapat

diandaikan bahwa perilaku koorporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional.

C. Faktor-faktor pertanggungjawaban pidana dan tingkatannya

116 117

Jan Remmelink, Hukum Pidana; komentar atas pasal-pasal …….., Op Cit, hal. 105 Jan Remmelink, Hukum Pidana; komentar atas pasal-pasal ……., Ibid., hal. 105


Hukum

Islam

mengharuskan

adanya

perbuatan

maksiat

atau

perbuatan melawan hukum menjadikannya sebagai suatu sebab adanya pertanggungjawaban pidana. Karena sebab (faktor) dijadikan oleh syar'i sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab. Ketiadaan sebab tidak

mengharuskan

perbuatan

maksiat

mengharuskan maksiat/melawan

adanya atau

adanya hukum

musabab.

perbuatan

Dengan

melawan

pertanggungjawaban. adalah

demikian hukum

dalam

Keberadaan

meninggalkan

keberadaan

perintah

syar'i

melakukan agama

atau

mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam agama. Perbuatan yang dilarang mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan, tanpa unsurunsur ini tidak terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada karena

pertanggungjawaban

pidana

mensyaratkan

dilakukannya

suatu

perbuatan yang terlarang secara Undang-undang. 118 Apabila

dalam

suatu

perbuatan

terdapat

adanya

faktor

pertanggungjawaban yaitu melakukan kemaksiatan atau melawan hukum, dimana keberadaanya itu memiliki pengetahuan dan pilihan sebagai syarat maka kepada si pelaku dapat dijatuhi sanksi dan perbuatannya dianggap sah sebagai

perbuatan

pelanggaran

secara

hukum

Islam.

Jadi

adanya

pertanggungjawaban pidana tergantung pada adanya pelanggaran, juga

118

Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Op. Cit., hal. 166


sebaliknya tidak adanya perbuatan melawan hukum maka tidak adanya pertanggungjawaban. Dalam istilah hukum Islam term kemaksiatan (perbuatan melawan hukum) dapat disamakan dengan term tersalah dan pelanggaran yang ada dalam istilah hukum konvensional, istilah perbuatan melawan hukum dalam hukum konvensional memiliki makna yang sementik dalam penunjukan makna yaitu menyalahi perintah syar'i. 119 Jika perbuatan melawan hukum atau kemaksiatan itu merupakan prinsip

bagi

pertanggungjawaban

pidana,

sementara

perbuatan

yang

melawan hukum itu mempunyai tingkatan sebagai perlawanannya terhadap hukum, maka pertanggungjawaban pidana juga mempunyai tingkatan, secara syar'i hal demikian didasari oleh niat si pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menurut hukum Islam tidak saja di lihat hasil dari perbuatannya akan tetapi juga di lihat dari sisi niat si pelaku. Keterkaitan perbuatan

melawan

hukum

dengan

niat

menunjukkan

pada

adanya

pengetahuan dan pilihan, karenanya pertanggungjawaban pidana itu tidak terlepas dari tingkatan-tingkatnnya.

119

Ali Yafie, Umar Shihab, Ahmad Sukarja dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Op

Cit. hal.m 75


1. Adakalanya disengaja (al-'Amdu) Arti umum disangaja adalah si pelaku berniat melakukan suatu perbuatan yang dilarang tersebut. 120 Islam menetapkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, maka itu berdasarkan apa yang diniatkannya, dalam arti yang umum adalah sengaja terjadi, manakala pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang maka hukum Islam menetapkan

pertanggungjawaban

pidana

yang

berat,

sedangkan

pertanggungjawaban pidana yang ringan diberlakukan terhadap perbuatan yang tersalah. Alasannya diperberat terhadap pelaku karena dengan sengaja melakukan tindak pidana atau perbuatan terlarang baik dengan perbuatan maupun

dengan

niatnya,

sehingga

tindak

pidananya

bersifat

utuh

(mutakamilah), sedangkan alasan diperingan karena tindak pidana yang dilakukannya tidak terlintas dalam niatnya meskipun perbuatan tersebut telah dilakukannya. Al-Quràn membedakan antara pelaku yang berniat sengaja dengan pelaku yang khilaf atau tidak sengaja, dan hukumannya bagi pelaku

yang

benar-benar

tidak

sengaja

atau

khilaf,

hukum

Islam

mengampuninya. Dalam

tindakan

pembunuhan,

sengaja

berarti

pelaku

sengaja

melakukan perbuatan berupa membunuh dan pelaku menghendaki akibatnya berupa kematian korban. Tentu satu pertanggungjawaban pidana pada 120

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk., Ibid, hal. 77


tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat yang di bawahnya. 121 Menurut jumhur fuqaha ada pembunuhan sengaja yang memiliki arti khusus yaitu si pelaku berniat melakukan pembunuhan dan mencapai hasilnya. 2. Adakalanya menyerupai sengaja (syibhul ‘amdi) Pengertian menyerupai sengaja adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum akan tetapi akibat perbuatan tersebut tidak dikehendaki. Suatu perbuatan dinamakan menyerupai sengaja karena perbuatan itu menyerupai sengaja dari segi maksud perbuatan dan tidak menyerupai disengaja dari segi ketiadaan maksud perbuatan tersebut. 122 Hukum Islam tidak mengenal mirip sengaja karena menyerupai sengaja hanya terdapat pada jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Dalam tindak pidana pembunuhan, ukuran menyerupai sengaja itu dikaitkan dengan alat yang digunakan dalam tindakan tersebut. Jika yang digunakan tersebut merupakan alat biasa untuk membunuh maka perbuatan tersebut termasuk pada menyerupai sengaja. 123 Pengertian

tindak

pidana

yang

mirip

sengaja

dalam

kasus

pembunuhan dimaksudkan bahwa melakukan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan

nyawa

orang

lain

dan

121

pelakunya

hanya

bermaksud

Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy, Muqaranan bil-Qanunil Wadh’iy, Op Cit., hal. 405 122 Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk., Op Cit, hal. 78 123 Ahamd Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Op Cit., hal. 77


menyerang saja tanpa ada niat untuk membunuh, namun perbuatan yang dilakukan tersebut ternyata mengakibatkan kepada kematian orang lain. Suatu perbuatan dikatakan mirip disengaja, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukannya hanya sekedar menimbulkan serangan dengan tidak bermaksud menghilangkan nyawa. Sengaja dari segi maksud dan tidak menyerupai sengaja dari ketiadaan maksud perbuatan tersebut. Jika di lihat dari volume kejadian yang mirip disengaja sangat sedikit ketimbang yang memang sengaja dilakukan perbuatan tersebut. 3. Adakalanya Keliru (al Khata’) Dimaksudkan dengan keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terjadi atas kelelaiannya atau kurang hati-hati oleh si pelaku. Kekeliruan dalam hal ini ada dua macam; pertama, kekeliruan dalam perbuatan. Perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana yang memang menunjukkan kepada sengaja melakukan akan tetapi perbuatan tersebut tidak tepat kepada sasaran yang dituju dari niat pebuatan. kedua, kekeliruan dalam dugaan, 4. Adakalanya menyerupai kekeliruan Keadaan perbuatan menyerupai kekeliruan dalam hal tindak pidana ada dua bentuk, yaitu :


1). Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang di larang, tetapi hal tersebut terjadi di luar pengengetahuannya dan sebagai bukti kelelaiannya. 2). Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang di larang karena kelelaianya tetapi tanpa dikehendakinya. Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaannya lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku tidak sama sekali mempunyai maksud untuk perbuatan yang terlarang itu melainkan terjadi perbuatan tersebut semata-mata akibat kelelaiannya dan keteledorannya.


BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

D. Kemampuan Bertanggungjawab Seperti yang telah disebutkan dalam Bab pertama bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari'at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya. Dalam syari'at (hukum) Islam, pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal : 1. Adanya perbuatan yang dilarang 2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri 3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu. Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), namun sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur baliqh atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baliqh. Hal ini didasarkan pada dalil al-Quràn surat an-Nur, ayat 59, yaitu;


‫ وإذا ﺑﻠﻎ اﻻﻃﻔ ﺎل ﻣ ﻨﻜﻢ اﻟﺤﻠ ﻢ ﻓﻠﻴ ﺴﺘﺄذﻧﻮا آﻤﺎاﺳ ﺘﺄذن اﻟ ﺬﻳﻦ ﻣ ﻦ‬... ... ‫ﻗﺒﻠﻬﻢ‬ Artinya; “…dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklan mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin…” Hukum Islam tidak juga menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan

orang

yang

hilang

kesadarannya.

Atas

dasar

ini

seseorang

hanya

mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap apa yang telah dilakukanya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana orang lain. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan. Dapatkah suatu badan hukum mempertanggungjawabkan diri secara pidana dalam Islam? Ahmad Hanafi menjawabnya secara negatif dengan alasan tiadanya unsur pengetahuan perbuatan dan pilihan dari badan-badan hukum itu. Namun orangorang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi perbuatan yang terlarang. 124 Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah dikarenakan perbuatan

124

Topo Santoso, Menggagas hukum Pidana Islam…, Op Cit., hal. 166


maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang disuruh/diwajibkan oleh syara’ dan mengerjakan yang dilarang oleh syara’. Pembebasan pertanggungjawaban itu merupakan ketetapan agama yang telah digariskan dalam al-Quràn dan Hadits Nabi. Satu riwayat menyebutkan bahwa ketika Ali bin Abi Thalib berkata kepada Umar bin Khathab; "tahukah sengkau terhadap siapa kebaikan dan kejahatan itu tidak dicatat dan mereka tidak bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya, yaitu orang yang gila sampai dia waras, anak-anak sampai dia baliqh (puber) dan orang tidur sampai dia bangun. 125 Kemampuan bertanggungjawab di sini menunjukkan pada mampu atau tidak secara psikis bukan secara fisik. Syari'at Islam menolak sintetik atau pengujian untuk menentukan masalah abnormalitas dan kriminalitas. Menurut teori ini tak ada tindakan yang dapat disebut kriminal bila pada saat tindakan itu dilaksanakan pelaku mengalami kekacauan mental atau adanya dorongan yang benar-benar tidak terkendali sehingga menyebabkan hilangnya keseluruhan mental ataupun emosi. 126 Hukum Islam memberikan alternatif bagi seorang mukallaf dalam melaksanakan hukuman, berbeda dengan hukum positif terutama di masa-masa sebelum revolusi Perancis, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai

125

286

A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah), Op Cit., hal.

126

Shetna, Jehangir M.J., Mental Abnormality and Crime is Contstribution to Synthetic Jurisprudence, dalam A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah), Ibid, hal. 286


pengertian tersendiri. Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. Apakah orang itu mempunyai kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum dewasa bahkan hewan ataupun benda yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (criminal conduct) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kajahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang. Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari perbuatan aktif (delik komisi) maupun perbuatan pasif (delik omisi). Di dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana telah memunculkan masalah mengenai asas kesalahan (culpabilitas) yang secara tegas tidak tercantum. Namun hanya disebutkan dalam Memorie van Teolichting (MvT) sebagai penjelasan WvS. 127 Asas culpabilitas merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang berarti seorang dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak pidana artinya memenuhi rumusan asas legalitas dan secara subyektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi asas culpabilitas). Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak 127

Sudarto, Hukum Pidana I dalam Ahmad Bahiej, Sejarah dan Problematika hukum Pidana Materiel di Indonesia, Sosio-Religia, Vol. 4, No. 4, Agustus 2005


pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti “rightfully sentenced” tetapi juga “rightfully accused” 128 Menurut salah seorang guru besar pada Universitas Amsterdam, yaitu Van Hamel, mengemukakan pendapatnya bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yaitu; (1) memahami arah dan tujuan factual dari tindakan itu sendiri, (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang dan (3) adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut. Satu

hal

yang

menarik

dalam

kaitannya

dengan

kemampuan

bertanggungjawab, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, justru diatur sebaliknya yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti yang terdapat dalam KUHP Indonesia Pasal 44, yang masih memakai rumusan Pasal 37 WvS kirakira diterjemahkan demikian bunyinya; “tidak boleh dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya disebabkan oleh kekurang-sempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal” 129 sistem yang dianut oleh Pasal 44 tersebut adalah sistem campuran yang bersifat biologispsychiatris dan yang psikologis. Sistem pertama menyebutkan beberapa keadaan

128

Alf Ross, on Guil, Responsibility and Punishment dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Op Cit., hal. 64 129

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Op. Cit., hal. 260


patologis yang menyebabkan ketidakmampuan bertanggungjawab, sedangkan sistem psikologis juga menyebutkan patologis akan tetapi ukurannya hanya terletak pada hubungan antar kejahatan dan keadaan sadar terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang berbentuk kejahatan. Dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus untuk pembuat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya

“karena

jiwanya

cacat

dalam

pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit,” yang dimaksudkan adalah gangguan sejak lahir dan timbul semasa remaja dan gangguan yang datang kemudian paa seseorang yang normal. 130 Masalah ada tidaknya pertanggungajwaban pidana diputuskan oleh Hakim, menurut

Pompe

ini

pengertian

yuridis

bukan

medis.

Menurutnya

dapat

dipertanggungjawabkan (toerekenbaarheid) itu berkaitan dengan kesalahan (schuld), orang dapat menyatakan dapat dipertanggungajawabkan itu sendiri merupakan kesalahan (schuld). 131

E. Unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengertahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiyah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut.

hal. 69

130

D. Schaffmeister, N. Keijzer, dkk., editor J.E. Sahetapy, Hukum Pidana,…, Op. Cit,

131

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Op. Cit., 146


Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara’ sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab. Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain; 1.

Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama disini adalah melawan hukum. Dimaksudkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' setelah diketahui bahwa syar'i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak


pidana, baik tindak pidana ringan atau tindak pidana berat, yang disengaja atau tidak disengaja. Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan dalam memahaminya antara melawan hukum dan maksud melawan hukum. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku itu sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Adapun maksud melawan hukum adalah kecenderungan niat si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal itu dilarang atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum. 132 Apabila pada suatu perbuatan terdapat faktor pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan kemaksiatan (melawan hukum) dengan adanya dua unsur mengetahui dan memiliki, maka pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat berfungsi sebagai preventif, sehingga terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin menyadari akan konsekwensi tindak pidana dari perbuatan yang dilakukannya dengan penuh resiko ancaman hukumannya.

132

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia, Op Cit, hal. 81


2. Adanya kesalahan Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Ada

suatu

perbedaan

dalam

memahami

kesalahan

sebagai

faktor

pertanggungjawaban. Perbedaan ini berkaitan dengan pengertian antara tindak pidana dengan kesalahan itu sendiri, dimana menurut beberapa ahli hukum bahwa pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam Undang-Undang hanya saja tindak pidana merupakan kreasi teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Hal ini akan membawa beberapa konsekwensi dalam memahami tindak pidana. Karena menurut para ahli hukum kesalahan harus dipisahkan dari pengertian tindak pidana dan kesalahan itu sendiri adalah faktor penentu dari pertanggungjawaban. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Pemahaman ini penting bukan saja secara akademis tetapi juga sebagai suatu kesadaran dalam membangun masyarakat yang sadar akan hukum. Sebuah adegium sebagaimana yang telah penulis sebutkan di bagian pertama, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, adegium inilah yang kemudian menjadi isyarat


bahwa tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksudkan di sini adalah kesalahan yang objektif artinya dapat dicela kepada pelakunya. Jonkers memberikan pengertian tentang kesalahan dalam keterangannya tentang schuldbegrip yang membagikan kepada tiga bagian; 133 a. Kesalahan selain kesengajaan atau kealpaan (opzeto of schuld) b. Kesalahan meliputi juga sifat melawan hukum (de wederrechtelijk heid) c. Kesalahan dengan kemampuan bertanggungjawab (de toerekenbaaheid). Kesalahan bukan hanya menentukan dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku akan tetapi dapat dipidananya si pelaku. Karena kesalahan merupakan asas fundamental

dalam

hukum

pidana,

Kesalahan

yang

menentukan

dapat

dipertanggungjawabkannya si pelaku adalah hal mana cara melihat bagaimana melakukanya, sedangkan kesalahan yang menentukan dapat dipidananya si pelaku dengan memberikan sanksi hal demikian adalah cara melihat bagaimana dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Pertanggungjawaban

berdasarkan

kesalahan

biasanya

dibedakan

dari

pertanggungjawaban mutlak. Bila tatanan hukum menetapkan dilakukannya suatu tindakan atau tidak dilakukannya suatu tindakan yang dapat menimbulkan kejadian yang tidak dikehendaki atau tidak dapat terantisipasi sebagai syarat pemberian suatu sanksi maka dapat dibedakan antara kasus yang kejadiannya itu disengajakan atau dapat diantisipasi oleh individu yang perilakunya dipertimbangkan dan kasus dimana 133

Teguh Prasetyo dan Adul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Op Cit., hal. 56


kejadiannya berlangsung tanpa disengaja atau tanpa diantisipasi atau dapat disebut kecelakaan

atau

ketidaksengajaan.

Pada

kasus

yang

pertama

adalah

pertanggungjawaban yang berdasarkan kepada kesalahan sedangkan pada kasus yang kedua jika dimaksukan kejadian tidak dikehendaki, maka tidak mustahil untuk dapat membedakan apakah maksud dari si pelaku bersifat jahat secara subjektif dengan tujuan menimbulkan luka atau kerugian atau sebaliknya bersifat baik. Petanggungjawaban berdasarkan kesalahan biasanya mencakup persoalan kelalaian. Kelalaian terjadi biasanya adalah karena tidak terjadi pencegahan suatu perbuatan yang menurut hukum itu dilarang, kendatipun kelalaian itu tidak dikehendaki atau tidak disengaja oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

F. Hapusnya pertanggungjawaban pidana Asas dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah tiada hukuman tanpa adanya kesalahan atau perbuatan terlarang. Jika suatu perbuatan tidak terlarang untuk dikerjakan maka tidak ada pertanggungjawaban secara mutlak karena perbuatan tersebut bukan perbuatan terlarang secara syari'at atau Undang-undang. Adanya pertanggungjawaban pidana sebenarnya dikarenakan telah dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, jika suatu perbuatan itu dilakukan namun pelakunya tidak mempunyai pengetahuan dan pilihan, maka pertanggungjawaban itu ada, namun si pelaku akan terhapus dari penjatuhan hukuman. Dasar penghapusnya pidana atau yang disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana termuat dalam buku I KUHP, di samping itu ada


juga alasan penghapus tindak pidana di luar KUHP atau yang ada dalam masyarakat, misalnya suatu perbuatan oleh suatu masyarakat tidak dianggap tindak pidana karena mempunyai alasan-alasan tersendiri yang secara hukum materil juga tidak dianggap terlarang. Juga karena alasan pendidikan seorang orang tua menuntun anaknya untuk mengajarkan suatu kebaikan, bisa saja orang tua tidak punyai kesalahan sama sekali karena keliru dalam fakta. Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, walaupun orang tersebut tidak menghendaki terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana dapat saja terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang itu tidak dapat berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahannya itu terhapus, artinya pada diri si pelaku terdapat alasan penghapus kesalahan. Sekalipun kepada pelaku dapat dicela tapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat diteruskan. 134

Berbeda halnya apabila kesalahan dipahami dalam pengertian

psikologi si pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal yang dipandang telah menghilangkan kesalahan tetapi mengingat kesalahan selalu dipandang sebagai kondisi psikologis si pelaku ketika melakukan tindak pidana maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan yang menghilangkan kesengajaan atau kealpaan. 134

Chairul Huda, Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Op Cit., hal. 119


Dalam masalah pengahapus pidana terdapat dua alasan/dasar penghapusan pidana yaitu dasar pembenar (permissibility) dan dasar pemaaf (legal excuse).135 Suatu perbuatan pidana didalamnya terdapat alasan pembenar sebagai penghapus pidana maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga menjadi legal atau secara agama terdapat kebolehan melakukannya sehingga pelaku tidak dikenai hukuman. Adanya alasan pembenar berujung pada "pembenaran" atas tindakan yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada "pemaafan" pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Yang termasuk dalam alasan pembenar diantaranya bela paksa, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan. Seseorang yang kerena membela badan/jiwa, kesusilaan atau membela harta miliknya dari sifat melawan hukum orang lain maka kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika perbuatan melawan hukum terjadi padanya. Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman 135

Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidna Islam, Op Cit., hal. 169


karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaedah agama disebut asbab al ibahah dan asbab raf'i al uqubah. Asbab al-ibahah atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. 136

1. Disebabkan perbuatan Mubah (asbab al ibahah) Pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu merupakan perlarangan secara umum bagi semua orang. Meski demikian hukum Islam melihat adanya pengecualian atas dasar pembolehan bagi sebagian orang yang memiliki karakter-karakter khusus disebabkan oleh keadaan dan tuntutan dari masyarakat tertentu. 137 Contohnya adalah pembunuhan. Perbuatan ini diharamkan dalam Islam bagi setiap orang. Hukuman bagi pembunuh adalah qisas yaitu berupa hukuman mati dan Islam memberikan hak bagi si wali korban, sebagaimana disebutkan dalam Quràn, S.17;33

‫ وﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻓﻘﺪﺟﻌﻠﻨﺎﻟﻮﻟﻴـﻪ ﺳﻠﻄﻨـﺎ ﻓﻼﻳﺴﺮف ﻓﻰ اﻟﻘﺘـﻞ‬... ...

136

Cit., hal. 85

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Op

137

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia, Op Cit, hal. 135


"… dan barang siapa dibunuh secara dhalim maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaaan kepada walinya, tetapi janganlah wali itu melampaui batas dalam pembunuhan …." Contoh lain dalam hal melukai, perbuatan melukai adalah tidak dibenarkan dalam Islam, akan tetapi melukai dengan maksud melakukan operasi merupakan perbuatan yang dibolehkan karena suatu kebolehan yang dikehendaki oleh keadaan. Juga dalam memukul, perbuatan tersebut adalah dilarang dalam Islam, akan tetapi memukul dengan maksud memberikan pendidikan/pelajaran adalah sesuatu yang dapat dibolehkan sejauh pemukulan itu tidak bermaksud melukai. Di samping itu hukum Islam memperkenankan para pendidik tersebut memukul anak didiknya dalam rangka memberi pendidikan dan mengajari mereka sebagai bentuk perwujudan atas kewajiban yang dibebankan kepada para pendidik. Perwujudan dari kewajiban itu merupakan menjalankan kemaslahatan individu dan masyarakat serta mewujudkan tujuan dari syar'i itu sendiri. Jika suatu perbuatan yang dilarang namun dibolehkan secara logika hanya untuk mewujudkan suatu kemaslahatan tertentu, akan tetapi sutau perbuatan yang dilarang namun dikerjakan di luar maksud dari kemaslahatan itu maka tetap dianggap suatu tindak pidana. Melaksanakan kewajiban mempunyai sifat yang mutlak harus dilakukan akan tetapi melaksanakan hak tidak secara mutlak harus dilakukan. Antara kewajiban dan hak mempunyai perbedaan tabiat satu sama lain mempunyai hal penting. Tidak melaksanakan/menggunakan hak tidak berdosa dan tidak di hukum sedangkan orang yang dibebani kewajiban akan berdosa dan dapat di hukum ketika


tidak melaksanakannya, hal ini disepakati oleh para fukaha. Hak mempunyai keterikatan dengan syarat keselamatan, artinya orang yang menggunakan haknya senantiasa mempunyai tanggungjawab terhadap keselamatan objek dari hak tersebut karena yang menggunakan hak tersebut mempunyai pilihan antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. sedangkan kewajiban tidak terikat dengan keselamatan karena orang yang melaksanakan kewajiban tidak mempunyai tanggungjawab terhadap objek dari sebuah kewajiban itu. Ahmad Wardhi Muslich mengutib Abdul Qadir 'Audah, mengemukakan bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu: 138 1. Pembelaan yang sah Dalam hukum Islam dikenal pembelaan atas dua macam; a. Pembelaan khusus Pembelaan khusus dimaksudkan adalah seseorang itu mempunyai kewajiban dalam mempertahankan/melindungi dirinya, haknya dan harta bendanya dengan caracara yang dibenarkan dari perampasan orang lain. Apabila seseorang melakukan suatu pembelaan atas suatu serangan maka harus ada keseimbangan antara kepentingan yang melindungi dengan kepentingan yang menyerang, maksudnya adalah seseorang tidak dibolehkan melanjutkan penyerangan manakala serangan lawan sudah dihentikan. Pembelaan khusus baik yang bersifat wajib atau

138

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Op

Cit., hal. 85


mempertahankan haknya dimaksudkan bukan sebagai serangan hukuman terhadap penyerang. Menurut Islam seseorang berhak mempertahankan jiwa, harta, kehormatan dirinya dan orang lain dari serangan orang lain dengan kekuatan yang lazim dari setiap pelanggarn dan penyerangan yang tidak sah, jadi jika seseorang diserang orang lain untuk dibunuh, dan tidak ada jalan lain untuk membela diri kecuali membunuh pula maka ia tidak dapat dipidana, dalam hal ini ada syarat yang terjadi yaitu adanya keseimbangan dan tidak ada jalan lain. Hal ini akan menghapuskan atau menghilangkan sifat tindak pidana karena alasan pembelaan diri dengan dasar pembenar dari pertanggungjawaban pidana. b. Pembelaan bersifat umum Diistilahkan pembelaan bersifat umum dalam Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu membela atas kepentingan orang banyak/kepentingan umum. Para fukaha menyepakati bahwa membela kepentingan umum dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pembelaan bersifat umum ini bertujuan agar di dalam masyarakat akan tumbuh sifat-sifat keutamaan dan dapat berdiri di atas kebijakan individu sehingga penyelewengan dan jarimah akan berkurang. Ma'ruf adalah semua perkataan atau perbuatan yang perlu diucapkan atau dilakukan sesuai dengan nash, dasar umum (aturan pokok) dan jiwa hukum Islam, sedangkan mungkar adalah setiap maksiat yang diharamkan oleh hukum Islam baik dikerjakan oleh orang mukallaf (orang yang dibebani hukum) atau


non mukallaf. 139 Setiap muslim wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kesanggupannya meskipun ada orang lain yang lebih mampu dari dirinya untuk melakukannya. 2. Pendidikan dan pengajaran Dimaksudkan mendidik dalam hal ini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang, pendidikan dimulai dengan cara yang paling ringan. Dalam Islam pendidikan yang paling baik dimulai dari lingkungan keluarga. Berdasarkan pendapat yang kuat dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, menyatakan bahwa seorang suami yang memukul isterinya karena melakukan maksiat, baik dilakukan dengan cara berulang-ulang atau tidak, baik sudah diperingatkan atau belum maka suami tidak dapat dijatuhi hukuman karena suami menggunakan haknya dalam batas-batas yang ditetapkan. Juga seorang ayah memukul anaknya untuk memberi pelajaran dengan batas-batas tertentu. 3. Pengobatan Pengobatan sangat terkait dengan bidang kedokteran. Kedokteran menjadi suatu kewajiban yang umum dalam agama, artinya mempelajari ilmu kedokteran adalah fardhu kifiyah akan berubah hukumnya menjadi fardhu 'ain jika tidak ada orang yang mau mempelajari ilmu kedokteran tersebut. Mempelajari ilmu kedokteran dianggap suatu kewajiban karena kebutuhan masyarakat untuk berobat. Jika tujuan

139

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia, Op Cit, hal. 156-157


mempelajari ilmu kedokteran untuk mengobati masyarakat yang membutuhkan pengobatan maka hukumnya wajib. Karena hukumnya wajib maka seorang dokter tidak bisa menghindari dari kewajiban mengobati orang yang membutuhkannya. Pengobatan dianggap fardhu kifayah jika dalam suatu daerah atau tempat lebih banyak terdapat dokternya namun jika tidak ada dokternya menjadi fardhu 'ain. Akibat logis atas wajibnya pengobatan adalah dokter tidak bertanggungjawab atas pekerjaan dalam lapangan pengobatan karena ada kaedah yang menetapkan bahwa kewajiban tidak terikat dengan keselamatan, karena cara menunaikan kewajiban tersebut diserahkan kepada pilihan dan ijtihad ilmiah dari dokter itu sendiri. 140 Menurut Imam Abu Hanifah, pertanggungjawaban tersebut hapus karena dua sebab, yaitu; (1) Kebutuhan masyarakat, pengobatan merupakan kebutuhan dan diperlukan oleh masyarakat karenanya melaksanakan tugas kedokteran mengharuskan adanya jaminan kebebasan dalam profesinya sehingga tidak ada kekhawatiran dalam menjalankan tugasnya dan (2) Adanya izin/persetujuan dari pasien dan pihak keluarga. 141 Pembebasan dari pertanggungjawaban tersebut tentu saja didasarkan atas adanya niat yang baik dari seorang dokter dan usaha-usaha sungguh-sungguh untuk kebaikan dan kesembuhan seorang pasien.

140

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia, Ibid., hal. 183 141 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Op Cit., hal. 109


4. Permainan olahraga Islam menjunjung tinggi dan membolehkan untuk menguatkan badan, menyegarkan pikiran dan membangkitkan keberanian serta sifat kepahlawanannya melalui kegiatan olahraga. Hukum Islam juga menganjurkan permainan kekesatriaan, karena dengan itu dapat menyegarkan tubuh serta pikiran. Hukum Islam membolehkan segala jenis permainan kekesatriaan yang mencari keunggulan kekuatan dan keahlian serta bermanfaat bagi masyarakat. Dikalangan fuqaha kegiatan olahraga yang dikenal dengan istilah al'ab al furusiah. Hukum Islam memilki keistimewaan karena memberi pernyataan yang jelas tentang perintah dan anjuran bermain kesatriaan. 142 Permainan olahraga atau kekesatriaan terkadang menimbulkan cedera atau luka-luka, baik yang menimpa pemain maupun orang lain, jika dalam permainan olahraga tersebut terjadi kecelekaan yang berakibat luka-luka maka hukum Islam akan berlaku umum. Kalau luka tersebut terjadi akibat menggunakan kekerasan dengan kesengajaan, akan tetapi permaianan olahraga atau kekesatriaan yang sifatnya menggunakan kekuatan badan dalam menghadapi lawan seperti gulat, tinju dan sejenisnya maka tidak dikenai hukuman asal tidak melampaui batas-batas tertentu yang telah ditetapkan.

142

Quràn, S:8;60, artinya Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dari pasukan berkuda……."


Hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam kegiatan permaian olahraga atau kekesatriaan menurut sebagian sarjana hukum positif karena dalam permainan tersebut tidak mempunyai niat yang melawan hukum, sebagian yang lain berpendapat bahwa adanya suatu keizinan korban (pihak lawan bermain) serta Negara menganggap bahawa permaian olahraga adalah permainan yang sah secara undangundang. 5. Hapusnya jaminan keselamatan Dimaksudkan dengan hapusnya jaminan keselamatan adalah boleh diambil tindakan terhadap jiwa atau anggota badan seseorang untuk dilukai atau dibunuh bahkan terhadap hartanya sekalipun, dalam istilah agama hapusnya jaminan keselamatan disebut dengan ismah. 143 Jaminan keselamatan dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu (1) karena iman atau Islamnya seseorang dan (2) karena perjanjian baik sementara atau selamanya. Seseorang yang telah beriman atau telah memeluk agama Islam kemudian keluar dari keimanannya atau murtad, maka dalam hukum Islam halal darahnya artinya seseorang itu hilang jaminan keselamatannya, juga dengan orang yang kafir kemudian mematuhi aturan dalam wilayah Islam maka akan ada perjanjian jaminan keselamatan selama mereka mematuhi dan mentaati ketentuan yang ada dalam wilayah Islam. 143

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia, Ibid., hal. 191, lihat juga Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, hal. 112


Islam telah menjamin keselamatan jiwa dan hartanya orang-orang non muslim manakalah jika mereka mematuhi dan taat kepada aturan yang ada dalam Islam, sebagaimana dalil al-Quràn, S:9;6.

‫وإن أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ اﺳﺘﺠﺎرك ﻓﺄﺟﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻤﻊ آﻠﻢ اﷲ ﺛﻢ‬ ...‫أﺑﻠﻐﻪ ﻣﺄﻣﻨﻪ‬ "Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya…." Satu-satunya sebab adanya ihdar (kebolehan melakukan tindakan terhadap jiwa atau anggota badan) dikarenakan hilangnya ismah (jaminan keselamatan dan terpeliharaan jiwa dan harta). Ismah akan hilang karena hilangnya sebab-sebab. Suatu kaedah umum yang ada dalam hukum Islam, bahwa darah dan harta itu terpelihara, dasarnya adalah iman (Islam) dan jaminan keamanan. Ismah akan hilang pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana ihdar (pidana yang menghalalkan darah pelakunya). Sebagaimana ismah akan hilang karena murtad, habisnya jaminan keamanan, melanggar perjanjian dan sebagainya. Tindak pidana yang termasuk dalam kaedah ihdar wajib memiliki syarat yaitu; harus mempunyai hukuman yang tertentu ukurannya dan hukuman tersebut dapat merusak jiwa dan anggota badan. Ketika kedua syarat tersebut tidak dapat terpenuhi dalam suatu tindak pidana maka tidak dianggap tindak pidana, contohnya seorang ayah mencuri harta anaknya, peristiwa ini hanya dihukum dengan diyat.


6. Menggunakan wewenang dan kewajiban bagi pihak yang berwajib. Dalam hukum Islam ada suatu kewajiban yang harus dipikul dan dilaksanakan oleh penguasa atau pemimpin untuk mewujudkan suatu kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya. Orang-orang yang melaksanakan kewajiban tersebut merupakan orang-orang yang memeng bertugas sebagai pelayanan publik/masyarakat pada umumnya. Islam meletakkan dasar terhadap tanggungjawab bagi pemimpin atau penguasa. Kaedah hukum Islam menetapkan bahwa petugas pemerintah tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila menunaikan tugasnya/kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya. Apabila terjadi pelanggaran dalam menunaikan kewajibannya tersebut maka bertanggungjawab secara pidana jika dia tahu bahwa itu adalah bukan hanya atau itu adalah pelanggaran. Salah satu penerapan kaedah ini adalah dalam melaksanakan hukuman hudud. Semua ulama sepakat bahwa melaksanakan hukuman hudud adalah wajib, jika terjadi kerusakan dalam melaksanakan hukuman tersebut pelakananya tidak dapat dimintai pertanggungjwaban pidana.

2. Disebabkan hapusnya hukuman (Asbab raf'i al uqubah) Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yatiu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman maka ia dibebaskan dari


hukuman. Di dalam hukum Islam ada 4 macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman. 144

a. Karena paksaan Paksaan dalam istilah hukum pidana disebut dengan Overmacht yang selama berabad-abad telah menarik perhatian para yuris maupun filosuf. Salah seorang filosuf Jerman, Imanuel Kant, menyatakan bahwa ada alasan seseorang tidak dapat dipidana karena mempunyai daya paksa terhadap perbuatan yang terjadi, dia menekannya bahwa tiadanya efek pidana sebagai dasar peniadaan pidana. Dalam pandangan hukum alam perbuatan yang dilakukan dalam keadaan overmacht dianggap keadaan darurat tidak mengenal larangan (Necessitas non habet legem), dikatakan Fichte bahwa perbuatan overmacht dikecualikan dari tertib hukum. 145 Sejarah perundang-undangan menyatakan bahwa overmacht merupakan alasan atau sebab eksternal yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan menggambarkannya bahwa setiap daya, dorongan, paksaan yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapinya.

144

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia, Ibid., hal. 220, lihat juga Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, hal. 116 145

Jam Rammelink, Hukum Pidana, Op Cit., hal. 225


Paksaan merupakan sebuah perbuatan yang diperbuat karena pengaruh orang lain untuk melakukannya suatu perbuatan karena hilangnya kerelaan dan merusak pilihannya. Para fukaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan material yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa yang membuatnya melakukan perbuatan yang dipaksa kepadanya. Karenanya paksaan itu harus bersifat material dan didahului oleh perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa. b. Mabuk Mabuk dalam Islam sangat dilarang baik mabuk karena minuman atau karena makanan yang sifat pekerjaannya di sengaja. Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok jarimah, yaitu meminum minuman keras. Secara umum yang dimaksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, khamar atau yang sejenis dengan itu. Semua para fukaha sependapat bahwa mabuk bisa menghilangkan akal sehatnya dan akan selalu menggigau dalam setiap pembicaraannya. Menurut pendapat yang kuat (rajih) dari ulama mazhab yang empat, bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk manakala mabuknya itu dipaksakan oleh orang lain, mabuk karena tidak mengetahui terhadap minuman yang diminum atau makanan yang dimakan, maka ketika melakukan perbuatan atau tindak dalam keadaan mabuk dihukum sama dengan orang gila. c. Gila


Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada seseorang yang mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh seseorang maka tidak dapat dimintai petanggungjawaban. Kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bawaan sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan dari luar. Manusia ketika mencapai kedewasaan sudah dapat dengan matang menggunakan kekuatan berpikirnya, akan tetapi karena adanya suatu gangguan atau karena serangan penyakit baik itu sebagaian atau seluruh alam berpikirnya hilang bisa kapan dan dimana saja tanpa ada waktu tertentu. Hilangnya kemampuan berpikir (akal sehat) dalam kehidupan sehari-hari dapat dinamakan dengan gila. Abdul Qadir 'Audah memberikan suatu definisi gila, sebagai berikut; 146

‫اﻟﺠﻨﻮن ﺑـﺄﻧﻪ زوال اﻟﻌﻘـﻞ أو اﺧﺘﻼﻟﻪ أو ﺿﻌﻔﻪ‬ Artinya: 'Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah' Hilangnya kekuatan berpikir secara sempurna terkadang terus menerus maka itu dinamakan dengan gila terus menerus, namun hilangnya kekuatan beripikir secara sempurna tetapi tidak secara terus menerus, artinya hilangnya kekuatan beripikir hanya beberapa saat (gila kambuhan/berselang). Dari segi hukum jika terjadi tindak pidana, keadaan si pelaku dalam keadaan gila maka tidak ada hukuman baginya (dibebaskan dari hukuman). Gila bukan berarti memberi kebolehan tetapi dengan 146

Abdul Qadir 'Audah dalam Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, hal. 127


keadaan gila menghapuskan hukumannya dari si pelaku. Baik hukum nasional (hukum positif) maupun hukum Islam tidak ada perbedaan dalam masalah tindak pidana orang gila. Secara pidana perbuatan orang gila tidak dapat dihukum namun secara perdata perbuatan orang gila dipertanggungjawabkan oleh keluarga selama hak-hak tersebut berada di bawah perwalian keluarga, maka

akan ada

pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti rugi. d. Di bawah umur Konsep pertanggungjawaban anak kecil (anak di bawah umur) merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum Islam. Di samping itu hukum Rumawi yang merupakan hukum positif pertama di dunia membuat pemisahan pertanggungjawaban anak-anak di bawah umur dengan orang dewasa dalam batasan usia tujuh tahun. Hukum ini menjadikan anak berusia di atas tujuh tahun memiliki tanggungjawab pidana, dalam keadaan seperti si anak yang belum mencapai umur dewasa menurut hukum Islam telah mendapatkan tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi tanggungjawab pidana. Dalam hukum Islam tanggungjawab pidana terdiri dari dua unsur, yaitu mempunyai kekuatan berpikir dan mempunyai pilihan. Menurut para fukaha, dasar dalam menentukan usia dewasa adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya; "Diangkat pembebenan hukum dari tiga jenis orang; anak-anak sampai ia baliq, orang tidur sampai ia bangun dan orang gila sampai ia sembuh/sadar."


Dari makna hadits di atas "diangkat pembebanan" menunjukkan bahwa ada syarat atau sebab sehingga adanya tuntutan syara'. Anak-anak sampai ia baliq menunjukkan bahwa syarat/sebab yang harus ada adalah bermimpi basah, ini merupakan hukum asal yang telah ditetapkan dalam Islam. Apabila seseorang anak belum juga mengalami mimpi basah pada usia mencapai baliq, hal mana dianggap telah terjadi seuatu kerusakan/kelainan pada orang tersebut, karena itu wajib dianggap orang tersebut telah baliq yang mewajibkan padanya pembebanan hukum. Alasan pendangan ini memberikan batasan usia delapan belas atau sembilan belas tahun. Di

dalam

hukum

pidana

Indonesia

(KUHP)

ketentuan

mengenai

tanggungjawab pidana anak di bawah umur disebutkan pada Pasal 45, menyebutkan bahwa jika seorang anak masih berusia kurang dari enam belas tahun melakukan perbuatan tindak pidana, maka Hakim dapat menentukan pilihan putusannya yaitu; a) Anak tersebut oleh mengembalikan pada orang tua atau walinya tanpa ada penjatuhan hukuman. b) Anak tersebut diserahkan/dititipkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pendidikan, juga tanpa ada hukuman baginya c) Anak tersebut dijatuhi hukuman, hukuman tersebut merupakan hukuman pokok maksimal yang dikurangi sepertiganya. Berikut ini tabel tentang dasar/alasan pengahapusan pertanggungjawaban pidana; 147 Tabel 1. Alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana 147

Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Op. Cit., hal. 173


No

Hal-hal yang menghapuskan pidana

Jenis dasar penghapus

Keterangan

1

2

3

4

1

Beladiri

Pembenar

Menurut Islam seseorang berhak mempertahankan jiwa, harta kehormatan dirinya dan orang lain. Jadi jika seseorang diserang orang lain untuk di bunuh dan tidak ada jalan lain untuk membela diri kecuali membunuh pula, maka ia tidak dipidana. Untuk itu ada syarat keseimbangan dan memang tidak ada jalan lain.

Lanjutan tabel tentang alasan penghapusan pidana 1

2

3

2

Penggunaan hak

Pembenar

3 4

Menjalankan Pembenar wewenang/kewajiban Dalam Olah raga Pembenar

5

Kanak-kanak

Pemaaf

6

Orang gila

Pemaaf

7

Mabuk

Pemaaf

8

Bela paksa dan Pemaaf keadaan darurat

4

Seorang ayah dalam mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam dapat memukul anaknya tanpa melampaui batas atau melukai jika cara persuasif dan baik-baik tidak diindahkan. Jika seseorang bertindak sesuai dengan kewenangannya maka ia dapat dibenarkan Jika dalam suatu olah raga ada orang yang sakit atau luka-luka dan hal itu timbul bukan karena melebihi batas yang telah ditentukan, maka pelakunya tidak dapat dipidana, lain halnya jika terdapat unsur kesengajaan atau kelelaian Seorang anak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai ia dewasa. Namun Hakim berhak menegur atas kesalahannya. Seorang yang gila tidak pernah dapat bertanggungjawab karena gila itu menghilangkan akalnya dank arena itu pula kemampuannya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sudah hilang Jika seseorang mabuk hingga kesadarannya hilang karena mabuk yang bukan disengaja, maka perbuatan pidana yang dilakukan itu dapat dimaafkan. Seandainya suatu kejahatan dilakkan dalam keadaan dipaksa, tak akan ada tuntutan hukuman jika terbukti benar.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Permasalahan pokok yang dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah eksistensi asas-asas dalam hukum pidana ditinjau dari perspektif hukum Islam?, (2) Faktor-faktor apakah yang melandasi pertanggungjawaban pidana? dan (3) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Nasional di lihat dari perspektif hukum Islam?. Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan terhadap tiga permasalahan pokok di atas adalah sebagai berikut: 1. Tentang eksistensi asas-asas dalam hukum pidana ditinjau dari perspektif hukum Islam sebagai berikut;


a. Aturan pokok pertama dalam hukum Islam adalah Tiada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada nash (ketentuan), maksudnya setiap perbuatan mukallaf tidak dapat dikatakan terlarang sebelum adanya nash yang melarangnya dan pelaku mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya hingga ada nash yang melarangnya, yang kedua adalah dasar segala sesuatu adalah dibolehkan/mubah, maksudnya semua perbuatan atau sikap tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan yang asli bukan kebolehan yang dinyatakan oleh syara’ dan yang ketiga adalah menurut syara’ tidak ada pembebanan suatu hukum kecuali terhadap seorang mukallaf yang berkemampuan untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan melaksanakan hukum tersebut. b. Keberadaan asas dalam suatu hukum memberikan satu batasan dan dasar legitimasi bagi hakim, negara atau penegak hukum lainnya untuk menjalankan hukum dalam memberikan suatu keputusan atau menjatuhkan pidana terhadap orang-orang yang perbuatannya dianggap terlarang. 2. Faktor-faktor yang melandasi pertanggungjawaban pidana; a. Dalam hukum Islam pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan, perbuatan mana telah dilarang atau diharamkan oleh agama dan perundang-undangan ketika ia memiliki kebebasan berkehendak serta mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.


b. Hukum Islam mensyaratkan pada pelaku pertanggungjawaban pidana itu harus memiliki dua hal yaitu; pengetahuan dan pilihan, keadaan yang demikian mengharuskan bahwa objek dari pertanggungjawaban itu haruslah manusia (orang) karena sangat alamiah bila manusia sebagai makhluk yang memiliki kedua hal tersebut. Sedangkan hewan (binatang) atau benda lainnya mustahil untuk dapat dijadikan sebagai objek dari pertanggungjawaban pidana. Di dalam hukum positif bahwa badan hukum dapat dijadikan sebagai objek

dari

pertanggungjawaban

pidana

dengan

disandarkan

pada

penanggungjawab. c. Faktor yang terpenting dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan

perbuatan

yang

diperintahkan,

meskipun

demikian

pertanggungjawaban tersebut tetap memiliki syarat yaitu mengetahui dan memiliki pilihan sebagai keberadaan dari sebab dan musababnya. 3. Pertanggungjawaban pidana nasional di lihat dari perspektif hukum Islam; a. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. b. Melawan hukum dikarenakan kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana, ada tidaknya kesalahan merupakan penting bagi


penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut di pidana. c. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar, yaitu (1) Perbuatan haram yang dilakukan pelaku, (2) si pelaku memilki pilihan (tidak dalam keadaan terpaksa) dan (3) si pelaku memiliki pengetahuan. d. Pertanggungjawaban pidana dalam fiqih jinayah didasarkan pada tiga prinsip; (1) Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, (2) Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri, artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan dan (3) Si pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dikerjakan itu.

B. Saran-saran Sehubungan dengan hasil-hasil pembahasan yang dikemukakan di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan ialah: 1. Demi terlaksananya asas-asas dalam hukum pidana maka diperlukan satu pemahaman yang mendalam bagi penegak hukum dalam menjalankan suatu konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan dapat tidaknya dipidana seseorang yang melanggar. 2. Pemerintah harus serius dalam mewujudkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan dapat dengan segera memberlakukanya untuk menjadi rujukan


dalam setiap penegakan hukum dengan penekanan pada bentuk dan jenis pidana yang merupakan esensi dari penentuan pertanggungjawaban pidana. 3. Hukum pidana Islam adalah satu-satunya hukum yang memberikan kemaslahatan dan jawaban terhadap permasalahan hukum pidana nasional, oleh karenanya Pemerintah harus mengupayakan dapat diberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU Al-Quràn dan Terjemahannya, Departemen Agama RI., A. Djazuli, Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Edisi Revisi, Cet. Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syari’ah), Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da’ur, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan, Cet. pertama, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004 Abdul Gani Abdullah, Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional, dalam Pidana Islam di Indonesia ; peluang, prospek dan tantangan, Cet. pertama, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001 Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004 Abdul Mujib, Kaedah-kaedah Ilmu Fiqh (al-Qawa’idul Fiqhiyyah), Cet. II, Jakarta: Kalam Mulia, 2001


Abd. Rasyid Salim, Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulugul Maram (Hidayatul anam Bisyarhi Bulughul Maram min Adillati al Ahkam), penerj. Bahrun Abubakar Ihsan, Lc, Cet. 1, Bandung: Nuansa Aulia, 2007 Abdul Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jina’iy al Islamy, Muqaranan bil-Qanunil Wadh’iy, Juz Awal, Beirut: Muasasah Risalah, 1996. Abu Mazaya al-Hafiz dan Abu Izzat al-Sahafi, Fiqh Jenayah Islam, Cet. pertama, Kuala Lumpur: al-Hidayah Publisher, 2004 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2004 Ali Yafie, Umar Syihab, Ahmad Sukarja, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008. Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, edisi pertama, Jakarta: Prenada Media, 2003 Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Thn Prof. Dr., Bustanul Arifin, SH,Cet. pertama, Jakarta: Gema Insan Press, 1996 Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Reneka Cipta, 1991 Asnawi Abdullah, (Implementasi Hukum Ta’zir di Kota Lhokseumawe), Tesis, Program Studi Pengkajian Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2008. As-Syaukani, Nail al Authar juz VII, Saudi Arabia: Idarah al-Buhuts al-‘Ilmiya, tt Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Edisi Kedua Edisi Revisi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002


Chairul Huda, Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2006 Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987 E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Surabaya: pustaka Tintas Mas, 1999 E. Utrecht dan Mohd. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cet. Kesebelas, Jakarta: Sinar Harapan, 1989 Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam menurut Ajaran Ahlussunnah, Jakarta: Bulan Bintang, 1971 Hudhari Bik, Tarekh al-Tasyri’ (Sejarah Pembinaan Hukum Islam), diterjemahkan oleh Mohammad Zuhri, Darul Ikhya, 1980 Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, diterjemah oleh: Tristam Pascal Moeliono, Marjanne Termorshuizen-Arts dan Widati Wulandari, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 Jimly As-Shiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia; study tentang bentukbentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan relevansinya bagi usaha pembaharuan KUHP Nasional, Bandung: Angkasa, 1996 Kamaruzzaman Bustamam – Ahmad, Islam Historis; Dinamika Studi Islam di Indonesia, Cet. pertama, Yogyakarta: Galang Press, 2002 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh–1, Cet., III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003 Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Cet. I, Yogyakarta: elSAQ Press, 2007 Mahmud Syaltut, Islam Aqidah dan Syari'ah (Al-Islamu 'Aqidatun wa Syari'atun), diterjemahkan oleh Abdurrahman Zain, Cet. Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 1986


_________ , Islam sebagai Aqidah dan Syari’ah, buku ketiga, alih bahasa Bustami A. Gani dan Djohar Bahry, Jakarta: Bulan Bintang, 1980 Masturi Irham, Metodologi Ijtihad Umar Bin Khaththab, Jakarta: Khalifa, 2005 Muchsin, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, Cet. Pertama, Jakarta: BP Iblam, 2004 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Drafindo Persada, 2005 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini, ed. 2, Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2003 Rusjdi Ali Muhammad, Revitalitas Syari’at Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implimentasi menuju pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Cet. pertama, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, , Cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2000 Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan, Cet. I, Jakarta: Erlangga, 1985 _________ , Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, cet. keempat, Jakarta: Erlangga, 1984 S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. 4, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996 Sayyed Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 3, diterjemahkan oleh Nur Hasanuddin, cet. I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. Said Hawwa, Al Islam, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, Arif Chasanul Muna, Sulaiman Mapiase, Cet. Pertama, Jakarta: Gema Insani, 2004 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cet. ketiga, (Malang: UMM Press, 2005) Sumiadi, “Pidana dan Pemidanaan dalam Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (studi tentang hudud, kisas dan ta’zir)”, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2003


Suparman Usman, Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. Kedua, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet., 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003 Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Cet. 1, Nanggaroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet., 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003: Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam wacana dan agenda, Cet.I, Jakarta: Gema Insani, 2003 _________, Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam dalam konteks Modernitas, Cet. kedua, Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001 Yusuf al-Qardhawi, Membumikan Syari’at Islam, Keluwesan aturan Ilahi untuk Manusia, diterjemahkan oleh Ade Nurdin dan Riswan, Cet. I, Bandung: Arasy Mizan Pustaka, 2003 _________ , Anatomy Masyarakat Islam, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utamo, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2000 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

B. UNDANG-UNDANG Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (pasca Amandemen) Indonesia, GBHN, ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 dilengkapi UUD 1945 dan perubahannya, piagam Jakarta


C. INTERNET http:www.google.co.id/Position Paper Advokasi RUU KUHP seri 33 tentang Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Elsam, 2008 www://Google.co.id//wikipedia.org/wiki/ agama/Rabu, 9 Juli 2008, 20.15 WIB


HK

Recommend Documents