HASIL DAN PEMBAHASAN

25  

HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Ketersediaan Pangan Per Kapita di Indonesia Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata peluang individu untuk memperoleh bahan pangan. Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM), dapat diketahui perkembangan ketersediaan pangan per kapita per hari dalam bentuk energi dan protein. Ketersediaan energi per kapita selama tiga

dekade

terakhir

(1980-2010)

memperlihatkan

kecenderungan

yang

meningkat dan berfluktuatif. Pada periode tersebut, tingkat ketersediaan energi berkisar 98%-184% dan secara umum kuantitasnya sudah melebihi angka rekomendasi hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Tingkat ketersediaan energi pada tahun 1980 sebesar 2.489 kkal/kap/hari dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 4.039 kkal/kap/hari atau memenuhi 184% dari AKE. Selama tahun 1980-2010, capaian tertinggi ketersediaan energi per kapita terjadi pada tahun 2010. Menurut kategori Depkes (1996), tingkat ketersediaan energi pada tahun 2010 termasuk dalam kategori lebih (>120% AKE). Hal tersebut menggambarkan bahwa ketersediaan pangan Indonesia termasuk dalam kategori tahan pangan. Pada periode 1980-2010, rata-rata pertumbuhan energi sebesar 1,7% per tahun. Perkembangan ketersediaan energi per kapita di

(kkal/kap/hr)

4,000 3,500 3,000

2,489 2,542 2,502 2,565 2,516 2,519 2,660 2,580 2,712 2,640 2,781 2,790 2,968 2,899 2,879 3,133 3,234 2,939 3,021 3,120 2,974 2,991 2,962 3,082 3,005 2,912 2,989 3,358 3,382 3,509

4,039

Indonesia pada tahun 1980-2010 dapat dilihat pada Gambar 3.

AKE: 2200 kkal

2,500 AKE: 2550 kkal

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2,000

Tahun

Sumber : BPS RI, Publikasi NBM Ket. : - Tahun 2009 Angka Sementara, Tahun 2010 Angka Perkiraan Awal - Angka Kecukupan Energi (AKE) WNPG VI Tahun 1998 : 2.550 kkal/kap/hr - Angka Kecukupan Energi (AKE) WNPG VIII Tahun 2004 : 2.200 kkal/kap/hr

Gambar 3 Perkembangan ketersediaan energi per kapita di Indonesia tahun 1980-2010

 

26   Selain itu, dari sisi ketersediaan protein per kapita juga terjadi peningkatan selama tiga dekade terakhir. Perkembangan ketersediaan protein

80 70 60 50

49.4 49.3 48.0 53.0 52.8 52.7 58.2 55.3 60.0 56.8 61.8 63.4 67.9 66.0 66.8

(gram/kap/hr)

90

79.9 82.2 76.1 72.0 80.5 74.8 70.8 74.8 75.5 76.2 76.8 73.0 80.1 84.5 89.2 88.1

per kapita selama tahun 1980-2010 dapat dilihat pada Gambar 4.

AKP: 57 g AKP: 55 g

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

40

Tahun

Sumber : BPS RI, Publikasi NBM Ket. : - Tahun 2009 Angka Sementara, Tahun 2010 Angka Perkiraan Awal - Angka Kecukupan Protein (AKP) WNPG VI Tahun 1998 : 55 gram/kap/hr - Angka Kecukupan Protein (AKP) WNPG VIII Tahun 2004 : 57 gram/kap/hr

 

Gambar 4 Perkembangan ketersediaan protein per kapita di Indonesia tahun 1980-2010 Ketersediaan protein per kapita selama tiga dekade terakhir (1980-2010) memperlihatkan kecenderungan yang meningkat pula. Pada periode tersebut, tingkat ketersediaan protein berkisar 87%-156% dan secara umum kuantitasnya sudah melebihi angka rekomendasi hasil WNPG. Tingkat ketersediaan protein pada tahun 1980 sebesar 49,4 gram/kap/hari dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 88,1 gram/kap/hari atau memenuhi 155% dari AKP. Selama tahun 19802010, capaian tertinggi ketersediaan protein terjadi pada tahun 2009 (89,2 gram/kap/hari). Walaupun demikian, sumber ketersediaan protein tahun 2009 masih didominasi dari bahan nabati yaitu 73,15 gram/kap/hari, sedangkan kontribusi protein hewani hanya sebesar 16,04 gram/kap/hari. Rata-rata pertumbuhan protein selama tiga dekade terahir mencapai 2,2% per tahun. Dari segi komposisi, secara umum ketersediaan pangan masih dapat dikatakan belum seimbang. Hal ini antara lain dicirikan oleh sangat tingginya kontribusi pangan sumber karbohidrat, tidak hanya sebagai sumber energi tetapi juga sebagai sumber protein, serta rendahnya ketersediaan pangan sumber protein, vitamin dan mineral (kacang-kacangan, pangan hewani, sayuran dan buah-buahan) (Bappenas 2000). Pada tahun 2008, kelompok padi-padian menyumbang energi sebesar 62%, dan protein sebesar 63,6%. Kontribusi pangan hewani terhadap ketersediaan protein hanya 17,9%. Selain itu, kontribusi

27   pangan hewani (3,94%), kacang-kacangan (3,54%), sayur dan buah (4,03%) pada tahun 2008 masih belum memenuhi kontribusi ideal menurut pola pangan harapan (PPH). Perkembangan Akses Pangan di Indonesia Aksesibilitas pangan merupakan salah satu aspek pemenuhan hak atas pangan (FAO 2006b). Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

peningkatan

aksesibilitas masyarakat terhadap pangan umumnya bersifat kronis yang meliputi aspek fisik, ekonomi, dan sosial. Aspek fisik berupa infrastruktur jalan dan pasar, dan aspek ekonomi berupa daya beli yang masih rendah karena kemiskinan dan pengangguran, serta aspek sosial berupa tingkat pendidikan yang rendah (Bappenas 2010b). Tingkat Kemiskinan Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1980-2010 tampak berfluktuasi. Secara umum, tingkat kemiskinan mutlak di Indonesia sudah menurun drastis, terutama dalam dua dasawarsa sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1980 mencapai 42,3 juta jiwa (28,6%), yang menurun menjadi 35 juta jiwa (21,6%) pada tahun 1984, dan akhirnya menjadi 22,5 juta jiwa (11,34%) pada tahun 1996. Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1980-2010 dengan menggunakan garis kemiskinan nasional dapat

Jumlah Penduduk Miskin (Juta)

14.15

31.01 13.33

32.53

34.96

35.1 15.97

15.42

36.1 16.66

37.17

37.3 17.42

16.58

38.4 18.2

39.3

37.9 18.41

17.75

38.7

47.97 23.43

19.14

49.5 34.01 17.47

22.5 11.34

25.9 13.7

0

27.2

10

17.4

20

21.6

30

15.1

40

30

40.6 26.9

35

42.3

50

28.6

60

24.23

dilihat secara rinci pada Gambar 5.

Persentase Penduduk Miskin (%)

Sumber : BPS RI Ket. : - Tahun 1976 s.d. 1996a: menggunakan standar lama (sebelum tahun 1998) - Tahun 1996b s.d. 2010: berdasarkan standar 1998 yang disesuaikan dengan pola konsumsi tahun yang bersangkutan

Gambar 5 Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1980-2010

 

28   Krisis

ekonomi

pada

pertengahan

1997

telah

mengakibatkan

peningkatan jumlah penduduk miskin, baik dalam arti kemiskinan mutlak ataupun relatif meningkat menjadi 49,5 juta jiwa (24,23%) pada tahun 1998. Dari jumlah tersebut, 17,6 juta jiwa (21,92%) penduduk miskin tinggal di perkotaan dan 31,9 juta jiwa (25,72%) tinggal di pedesaan. Kondisi kemiskinan pada tahun 1998 ini mendekati kondisi tahun 1981 dan tahun 1984. Pada periode 1999-2005 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 12,87 juta, yaitu dari 47,97 juta jiwa pada tahun 1999 menjadi 35,1 juta jiwa pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43% pada tahun 1999 menjadi 15,97% pada tahun 2005. Menurut Soekirman (2000), penurunan tingkat kemiskinan yang dimulai pada tahun 1999 tidak terlepas dari salah satu kegiatan utama Jaring Pengaman Sosial (JPS) 1998/1999, yaitu subsidi beras melalui OPK (Operasi Pasar Khusus) yang dilakukan oleh Bulog. Kegiatan ini dinilai berhasil menolong pendapatan dan ketahanan pangan banyak keluarga miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan. OPK yang menjual beras dengan harga Rp 1.000,- per kg atau sekitar 30% harga pasar, pada tahun 1999 telah menjangkau 10,5 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia. Menurut perhitungan para pakar ekonomi perberasan, OPK telah mendorong turunnya angka kemiskinan pada tahun 1999. Apabila tidak ada OPK diperkirakan pendapatan masyarakat miskin akan turun sebesar 11%, dan pada masyarakat yang paling miskin turun 22%. Pada periode 2005-2006 terjadi pertambahan jumlah penduduk miskin secara drastis sebesar 4,2 juta jiwa, yaitu dari 35,1 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 39,30 juta jiwa pada tahun 2006. Akibatnya persentase penduduk miskin juga meningkat dari 15,97% menjadi 17,75%. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut meningkat yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,11%. Dengan demikian, penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan dan pada tahun 2010 menjadi 31,01 juta jiwa (13,33%) atau berkurang 8,29 juta jiwa dibandingkan tahun 2006. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 tersebut bahkan lebih kecil dari jumlah penduduk miskin sebelum krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Turunnya jumlah penduduk miskin ini juga diikuti dengan

29   turunnya jumlah pengangguran terbuka yang turun secara signifikan dari 11,24% pada bulan November tahun 2005 menjadi 7,41% pada tahun 2010. Data

Survei

Sosial

Ekonomi

Nasional

(Susenas)

tahun

2010,

menunjukkan kesenjangan tingkat kemiskinan antarprovinsi masih sangat tinggi dan perlu ditangani secara efektif. Dari 33 provinsi, 17 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional, sementara 16 provinsi masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Selain itu, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan (16,56%) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (9,87%) sehingga memerlukan peningkatan pembangunan perdesaan. Pada umumnya karakteristik penduduk miskin secara spesifik antara lain adalah: (a) sebagian besar tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian dominan berusaha sendiri di sektor pertanian (60%); (b) sebagian besar (60%) berpenghasilan rendah dan mengkonsumsi energi kurang dari 2.100 kkal/hari; (c) proporsi pengeluaran pangan (>60%) dan kecukupan gizi (energi <80%); dan (d) penduduk miskin dengan tingkat sumber daya manusia yang rendah umumnya tinggal di wilayah marginal, dukungan infrastruktur terbatas, dan tingkat adopsi teknologi rendah. Kemiskinan yang dihadapi oleh petani sendiri sebagian besar disebabkan karena kurangnya akses untuk mendapatkan barang, jasa, aset dan peluang untuk memperoleh peluang penting yang menjadi hak setiap orang (DKP 2011). Hal penting yang perlu dilakukan adalah upaya peningkatan pendapatan masyarakat,

terutama

petani

dan

masyarakat

perdesaan

yang

tingkat

kemiskinannnya tinggi sehingga daya beli dan kemampuan mereka untuk mengakses pangan semakin meningkat. Menurut BBKP (2003), kemampuan masyarakat miskin ini dalam mengakses pangan, khususnya mereka yang tergolong net konsumen pangan seperti petani-nelayan kecil, buruh, dan pekerja sektor informal di pedesaan maupun perkotaan, sangat menurun manakala terjadi penurunan pasokan yang berakibat pada kenaikan harga pangan. Jika kelompok masyarakat miskin tersebut hanya mampu mengkonsumsi kurang dari 70% dari norma kecukupan gizi, maka dalam waktu tertentu akan mengalami kerawanan pangan, yang akan diikuti dengan kerawanan gizi. Penduduk miskin memiliki resiko tinggi dan rentan terhadap kerawanan pangan (DKP 2006). Tingkat Pengangguran Berdasarkan

data

BPS

dari

hasil

Sakernas,

dapat

diketahui

perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Perkembangan

30   tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada tahun 1980 hingga 2010

12

(%)

8 4

1.76 2.70 3 2 2 2.10 2.64 2.55 2.82 2.76 2.51 2.59 2.74 2.76 4.46 3.52 4.06 4.68 5.46 6.36 6.08 8.10 9.06 9.67 9.86 10.26 11.24 10.45 10.28 9.75 9.11 8.46 8.39 8.14 7.87 7.41

dapat dilihat pada Gambar 6.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 (Agust) 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 (Agust) 1999 2000 (Agust) 2001 (Agust) 2002 2003 2004 (Agust) 2005 (Feb) 2005 (Nov) 2006 (Feb) 2006 (Agust) 2007 (Feb) 2007 (Agust) 2008 (Feb) 2008 (Agust) 2009 (Feb) 2009 (Agust) 2010

0

Tahun

 

Sumber: BPS RI, Sakernas berbagai tahun

Gambar 6 Perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tahun 1980-2010 Dari Gambar 6, dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan dan mulai cenderung menurun dari bulan November tahun 2005. Pengangguran terbuka dari tahun 1980 sampai tahun 2010 sudah mengalami pertumbuhan sebesar 321%, artinya selama periode ini pengangguran terbuka sudah bertambah sebanyak tiga kali lipat lebih. Penurunan tingkat pengangguran terbuka mulai tahun 2005 hingga tahun 2010 merupakan hasil upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2005-2010 cenderung meningkat. Menurut data BPS, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut sebesar 6,4%. Perekonomian pada 2005-2010 telah memberikan peningkatan

terhadap

jumlah

orang

yang

bekerja,

sehingga

angka

pengangguran telah berhasil diturunkan. Dalam hal ini, meski terjadi penurunan, pengangguran terbuka masih tergolong tinggi. Target RPJMN untuk menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 5,1% pada tahun 2009 tidak tercapai. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2009 berada pada level 7,87%. Tingginya tingkat pengangguran mendorong banyak masyarakat bekerja pada lapangan kerja yang kurang produktif. Hal ini pada gilirannya menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya dapat menyebabkan jumlah penduduk miskin dan rentan jatuh di bawah garis kemiskinan (near poor) semakin tinggi (Bappenas 2009a). Menurut Suntoro (2004), tingginya angka pengangguran berkorelasi langsung terhadap menurunnya tingkat pendapatan masyarakat yang

31   berarti daya beli terhadap pangan menurun dan akhirnya akses terhadap pangan pun semakin sulit diwujudkan. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja perlu dikembangkan agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatannya. Pengeluaran Per Kapita Tinjauan aspek ekonomi mengenai akses penduduk terhadap pangan dapat diukur pula dari pengeluaran per kapita sebulan. Pengeluaran per kapita sebulan penduduk dapat mencerminkan tingkat pendapatan per kapita penduduk tersebut setiap bulannya (DKP 2011). Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan adalah meningkatnya pendapatan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi pangan dan gizi yang lebih baik. Berikut gambar perkembangan pengeluaran per kapita sebulan atas dasar harga konstan di

395,338

373,775

351,949

234,753

207,140

213,247

80,440

78,661

62,059

61,179

67,834

45,766

31,672

37,684

30,030

26,912

7,702

6,799

150000

6,319

300000 5,336

(Rp/kap/bln)

450000

207,803

Indonesia pada tahun 1980-2010 berdasarkan data BPS dari hasil Susenas.

0

Tahun

 

Sumber: BPS RI, Susenas berbagai tahun (Diolah)

Gambar 7 Perkembangan pengeluaran per kapita sebulan atas dasar harga konstan di Indonesia tahun 1980-2010 Gambar 7 menunjukkan bahwa secara umum pengeluaran per kapita sebulan atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pengeluaran per kapita sebulan mengalami penurunan pada tahun 1997, 2000, dan 2006 dengan laju penurunan masing-masing sebesar 16%, 10%, dan 3%. Selama periode 1980-2010, pengeluaran per kapita sebulan dengan harga konstan meningkat dari Rp 5.336 pada tahun 1980 menjadi Rp 395.338 pada tahun 2010 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya mencapai 33%. Pengeluaran

per

kapita

sebulan

dapat

dijadikan

proksi

tingkat

pendapatan penduduk sebulan. Adanya peningkatan pengeluaran per kapita penduduk selama periode 1980-2010 dapat mencerminkan tingkat pendapatan penduduk yang meningkat selama periode tersebut. Secara nominal tingkat pengeluaran per kapita sebulan meningkat, tetapi dari perspektif kesejahteraan rakyat yang paling penting adalah kemampuan daya beli bukan nominal dari

32   pengeluaran. Hukum Engel menyatakan semakin miskin seseorang maka akan semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk makanan (BPS 2008). Penduduk yang memiliki tingkat pendapatan rendah cenderung untuk membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk pangan daripada penduduk yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Data

Susenas

menunjukkan

pada

tahun

1980

sebesar

69,3%

pengeluaran penduduk digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Persentasenya dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun, dan menjadi 51,43% pada tahun 2010. Pengeluaran pangan per kapita sempat meningkat dari 55,27% pada tahun 1996 menjadi 62,94% pada tahun 1999 kemudian menurun kembali menjadi 58.47% pada tahun 2002. Dari angka tersebut terlihat bahwa tekanan ekonomi yang terjadi saat krisis ekonomi tahun 1997 menyebabkan kesejahteraan penduduk menurun sehingga daya beli juga menurun dan akibatnya pangsa pengeluaran untuk pangan menjadi meningkat. Kemudian pangsa pengeluaran pangan menurun kembali setelah terjadi pemulihan ekonomi, namun nilainya masih relatif besar. Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita PDB per kapita merupakan suatu indikator kesejahteraan. Semakin tinggi PDB per kapita suatu negara mengindikasikan semakin meningkat kesejahteraan penduduknya. Namun menurut Sohardjo et al. (1986), PDB hendaknya tidak digunakan sebagai satu-satunya ukuran pembangunan suatu wilayah karena PDB tidak selalu menunjukkan kualitas hidup rakyat yang bertempat tinggal di wilaya tersebut. Nilai PDB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1980-2010

9 7 5

3.7 3.9 3.9 4.0 4.2 4.2 4.4 4.5 4.7 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4 6.8 7.3 7.5 6.4 6.4 6.8 6.9 7.1 7.4 7.7 8.0 8.3 8.7 9.1 9.4 9.9

11

3 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PDB Per Kapita (Juta Rp)

dapat dilihat pada Gambar 8.

Tahun

Sumber: IMF (2011), World Economic Outlook Database

Gambar 8 Perkembangan PDB per kapita atas dasar harga konstan di Indonesia tahun 1980-2010

 

33   Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa pada periode 1980-2010 secara umum PDB per kapita dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Meski PDB per kapita sempat mengalami penurunan secara drastis (14,4%) pada tahun 1998 setelah dilanda krisis ekonomi, PDB per kapita kembali pulih dan memperlihatkan kecenderungan yang meningkat mulai tahun 2000. Ratarata pertumbuhan PDB per kapita setiap tahunnya mencapai 3,4%. PDB per kapita dari tahun 1980 (3,7 juta rupiah) sampai tahun 2010 (9,9 juta rupiah) sudah mengalami pertumbuhan sebesar 163%, artinya selama periode ini PDB per kapita sudah bertambah sebanyak satu setengah kali lipat lebih. Indonesia telah berhasil meningkatkan statusnya menjadi negara dengan pendapatan menengah pada tahun 2007 (Bappenas 2007a). PDB per kapita Indonesia tahun 2007 mencapai 8,7 juta rupiah. Meski demikian, PDB per kapita yang tergolong cukup tinggi tersebut belum dinikmati oleh semua kalangan. Pembangunan

yang

belum

merata

menyebabkan

semakin

besarnya

kesenjangan antar penduduk serta jumlah orang miskin dengan mengacu pada garis kemiskinan nasional masih tergolong cukup tinggi. Perkembangan Konsumsi Pangan di Indonesia FAO (2006b), menetapkan konsumsi pangan sebagai salah satu elemen kecukupan pangan (food adequacy) dalam mewujudkan hak atas pangan bagi setiap

individu.

Hasil

Susenas

yang

dipublikasikan

BPS

menunjukkan

perkembangan konsumsi energi dan protein per kapita pada periode 1980-2010. Perkembangan konsumsi energi dan protein perkapita di Indonesia pada tahun 1980 sampai 2010 dapat dilihat pada Gambar 9 dan 10.

1,800

1926

1928

2038

2015

1927

2008

1986

1990

1986

2020

1849

1879

1859

1798

1,900

1802

2,000

1901

AKE: 2200 kkal

2,100

1794

(kkal/kap/hr)

2,200

AKE: 2000 kkal

1,700 1980 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tahun

Sumber : BPS RI, Susenas berbagai tahun Ket. : Angka Kecukupan Energi (AKE) WNPG VI Tahun 1998 : 2.200 kkal/kap/hari Angka Kecukupan Energi (AKE) WNPG VIII Tahun 2004: 2.000 kkal/kap/hari

Gambar 9 Perkembangan konsumsi energi per kapita di Indonesia tahun 19802010

 

34

45.5

45.4

44.1

43.3

42.4

55.0

54.4

57.5

57.7

56.6

54.7

55.4

54.4

45

53.7

55

42.7

(gram/kap/hr)

AKP: 48 g

48.7

54.5

 

AKP: 52 g

35 1980 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tahun

Sumber : BPS RI, Susenas berbagai tahun Ket : Angka Kecukupan Protein (AKP) WNPG VI Tahun 1998 : 48 gram/kap/hari Angka Kecukupan Protein (AKP) WNPG VIII Tahun 2004 : 52 gram/kap/hari

Gambar 10 Perkembangan konsumsi protein per kapita di Indonesia tahun 1980-2010 Perkembangan konsumsi energi dan protein per kapita di Indonesia pada periode 1980-2010 mengalami peningkatan dengan kecenderungan yang masih berfluktuatif. Pada periode tersebut, tingkat konsumsi energi berkisar 82%-102% dan protein 88%-105%. Secara umum, konsumsi energi per kapita selama periode 1980-2010 lebih rendah dibandingkan rekomendasi hasil WNPG meski ketersediaan energi per kapita sudah jauh melebihi kebutuhan. Lain halnya dengan konsumsi protein yang sudah melebihi angka rekomendasi mulai tahun 1996. Selama periode 1980-2010, rata-rata pertumbuhan konsumsi energi dan protein tergolong lambat, yaitu masing-masing 0,5% dan 1,8% per tahun. Tingkat konsumsi energi dan protein pada tahun 1980 sebesar 1.794 kkal/kap/hari dan 42,7 gram/kap/hari, kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 1.926 kkal/kap/hari dan 55,0 gram/kap/hari atau memenuhi 96% dari AKE dan 106% dari AKP. Menurut kategori Depkes 1996, tingkat konsumsi energi pada tahun 2010 termasuk dalam kategori normal (90-119% AKE). Hal tersebut menggambarkan bahwa konsumsi pangan Indonesia termasuk dalam kategori tahan pangan. Secara agregat, konsumsi energi dan protein pada tahun 1996 mencapai 2.020 kkal/kap/hari dan 54,5 gram/kap/hari. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah menurunkan konsumsi energi menjadi 1.849 kkal/kap/hari dan protein 48,7 gram/kap/hari pada tahun 1999. Namun demikian setelah krisis berakhir, konsumsi energi masyarakat berangsur pulih dengan kecenderungan yang masih berfluktuatif. Tingkat konsumsi protein pada masa

35   krisis mengalami perkembangan yang sama namun setelah masa krisis sudah membaik dan bahkan pada tahun 2005 sudah melebihi tingkat sebelum krisis. Menurut Susenas tahun 2002, secara agregat nasional, situasi konsumsi pangan penduduk tahun 2002 lebih baik dari tahun 1999, dan mendekati tingkat konsumsi sebelum krisis moneter tahun 1996. Hal ini mengindikasikan, bahwa berbagai usaha pemulihan ekonomi yang sudah dan sedang dijalankan telah membawa dampak positif terhadap perbaikan konsumsi pangan penduduk. Konsumsi energi pada tahun 2002 menurut Susenas 2002 sebesar 1.986 kkal/kap/hari, naik 7,4% dari konsumsi tahun 1999 sebesar 1.849 kkal/kap/hari. Konsumsi protein juga naik 11,8% dari 48,7 gram/kap/hari pada tahun 1999 menjadi 54,4 gram/kap/hari pada tahun 2002. Rata-rata konsumsi pangan per kapita per hari penduduk selama periode 2005-2010 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat sampai tahun 2008, kemudian terus menurun sampai tahun 2010. Pada tahun 2009, konsumsi energi adalah sebesar 1.928 kkal/kap/hari atau turun 111 kilokalori dan konsumsi protein

adalah

sebesar

54,4

gram/kap/hari

atau

berkurang

3,1

gram

dibandingkan tahun 2008. Konsumsi per kapita per hari untuk energi tersebut lebih rendah 72 kilokalori dari angka kecukupan yang dianjurkan, sedangkan untuk konsumsi protein telah melebihi angka kecukupan yang dianjurkan. Konsumsi protein per kapita per hari umumnya sudah tercukupi meski harus disadari bahwa sebagian besar sumber protein yang dikonsumsi berasal dari pangan nabati, khususnya padi-padian. Beras, khususnya tidak hanya penyumbang energi terbesar tetapi juga merupakan penyumbang protein yang terbesar. Data Susenas menunjukkan kelompok padi-padian menyumbang 40,6% (22,06 gram/kap/hari) terhadap konsumsi protein pada tahun 2009 dan menurun menjadi 39,6% pada tahun 2010 (21,76 gram/kap/hari). Secara nasional, kualitas (keragaman dan keseimbangan) konsumsi pangan penduduk yang ditunjukkan dengan nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami penurunan dari 82,8 pada tahun 2007, menjadi 81,9 pada tahun 2008, dan turun menjadi 75,7 pada tahun 2009. Penurunan kualitas konsumsi pangan yang sangat tajam pada tahun 2009, disebabkan menurunnya konsumsi seluruh jenis komoditas pangan dalam 9 kelompok bahan pangan, kecuali minyak sawit dan minyak lainnya dari kelompok minyak dan lemak serta konsumsi minuman (BKP 2010).

36   Menurut Suryana (2003), kebijakan pangan bila dikaitkan dengan konsumsi, tidak hanya menyangkut masalah penyediaannya tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan distribusinya. Sebagai contoh, baik penyediaan ataupun tingkat konsumsi pangan nasional pada tahun 1984 sudah mencapai tingkat kecukupan. Namun apabila ditelaah lebih lanjut, ternyata masih terdapat penduduk yang pola konsumsinya masih di bawah standar kecukupan. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh adanya keragaman potensi sumberdaya serta faktor-faktor sosial, ekonomis, dan demografis setempat. Kerawanan Pangan Penduduk dikatakan rawan konsumsi energi apabila rataan konsumsi energinya kurang dari jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk hidup aktif dan sehat (DKP 2009). Kerawanan pangan dan kelaparan sering terjadi pada petani skala kecil, nelayan, dan masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya alam yang miskin dan terdegradasi. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein (DKP 2006). Berdasarkan hasil pengolahan data Susenas tahun 1987 hingga 2010, dapat diketahui persentase penduduk defisit energi (<70% AKE) di Indonesia. Hasil pengolahan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia kondisi penduduk rawan pangan masih cukup tinggi. Perkembangan penduduk defisit energi (<70% AKE) di Indonesia pada tahun 1987 hingga 2010 dapat dilihat secara rinci pada Gambar 11. 23.47

25

18.86

(%)

20 15 10 5

14.49 11.2

10.84 3.27

10.59 5.9

13.42

12.84

9.81

8.05 2.01

5.65

0 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tahun

Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun (Diolah)

Gambar 11 Perkembangan persentase penduduk defisit energi (<70%AKE) di Indonesia tahun 1987-2010 Berdasarkan data pada Gambar 11 dapat diketahui perkembangan persentase penduduk defisit energi (<70% AKE) di Indonesia. Selama periode

 

37   1987-2010, perkembangan persentase penduduk defisit energi cenderung berfluktuatif. Pada tahun 1987 persentase penduduk yang termasuk sangat rawan konsumsi pangan mencapai 10,84% dan meningkat menjadi 12,84% pada tahun 2010. Bila dibandingkan dengan kondisi saat puncak krisis ekonomi tahun 1999 yang persentasenya adalah 23,47%, maka baik persentase maupun jumlah penduduk yang sangat rawan konsumsi pangan mengalami penurunan yang cukup tajam. Menurut DKP (2009), penurunan ini terjadi karena dua hal: 1) karena keberhasilan program dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan yang berimbas pada meningkatnya rata-rata konsumsi energi, dan 2) penurunan standar kecukupan energi (AKE) yang diamanatkan dalam WNPG. Masih cukup tingginya proporsi penduduk rawan konsumsi pangan menunjukkan bahwa pencapaian kondisi ketahanan pangan pada tingkat nasional atau wilayah masih belum secara langsung menjamin tercapainya tingkat ketahanan pangan di rumah tangga dan individu. Masalah-masalah distribusi dan mekanisme pasar yang berpengaruh terhadap harga dan daya beli rumah tangga serta masih tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pengetahuan tentang pangan dan gizi sangat berpengaruh kepada konsumsi dan kecukupan pangan dan gizi rumah tangga (DKP 2009). Perkembangan Keamanan Pangan di Indonesia Isu tentang keamanan pangan merupakan masalah penting karena diperkirakan lebih dari 90% masalah kesehatan manusia terkait dengan makanan. Berdasarkan data WHO tahun 2000 diketahui penyakit karena pangan (foodborne disease) merupakan penyebab 70% dari sekitar 1,5 milyar kejadian penyakit diare, dan setiap tahunnya menyebabkan 3 juta kematian anak berusia di bawah 5 tahun (Bappenas 2007b). Parameter utama yang paling mudah dilihat untuk menunjukkan tingkat keamanan pangan di suatu negara adalah jumlah kasus keracunan yang terjadi akibat pangan (Bappenas 2007b). Menurut Sparringa & Rahayu (2011), peristiwa keracunan pangan telah banyak diberitakan di media cetak maupun elekronika. Beberapa peristiwa penting mengenai keracunan pangan antara lain keracunan susu instan yang dialami 160 murid sekolah dasar di Medan (Media Indonesia 2004), keracunan pangan yang melanda 117 karyawan pabrik garmen di Sleman Yogyakarta (Media Indonesia 2003), dan keracunan pangan yang dialami 135 orang pada pesta pernikahan di Lumajang (Media Indonesia 2004). Namun,

38   tampaknya pemberitahuan tersebut masih dianggap berita biasa dan tenggelam oleh berita spektakuler seperti demam berdarah yang merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB) nasional. Keracunan pangan yang dilaporkan pada media cetak dan elektronika sebenarnya merupakan fenomena puncak gunung es. Kasus atau KLB Keracunan Pangan terungkap dan terlihat sebagai puncak gunung es yang umumnya adalah keracunan akut dari korban yang mendapat perawatan di unitunit pelayanan kesehatan dan rumah-rumah sakit. Sebagian besar korban sakit setelah mengkonsumsi pangan pada acara pesta, keluarga maupun karyawan pabrik. Sedangkan pada kasus-kasus individu yang sebenarnya juga KLB, misalnya mereka yang sakit setelah mengkonsumsi pangan dari restauran atau sumber makanan siap saji dengan gejalanya cepat (beberapa jam) atau lama (beberapa hari/ minggu) umumnya tidak dilaporkan (Sparringa & Rahayu 2011). Menurut data Kementerian Kesehatan RI, secara umum dalam periode tahun 1986-2000, jumlah penderita keracunan makanan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pada periode 1986-1992, jumlah penderita meningkat dari 321 orang (1986) menjadi 3.911 orang (1992). Jumlah penderita keracunan makanan sempat menurun pada tahun 1993 (424 orang). Pada periode 1994-1999, jumlah penderita keracunan makanan meningkat kembali hingga tahun 1997. Data jumlah penderita keracunan makanan tahun 1986-2000 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. Tabel 4 Perkembangan jumlah penderita kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan di Indonesia tahun 1986-2000 Tahun Jumlah Penderita 1986 321 1987 433 1988 1493 1989 1131 1990 2506 1991 2404 1992 3911 1993 424 1994 1715 1995 1795 1996 2308 1997 3919 1998 1078 1999 1181 2000 2762 Sumber: Kementerian Kesehatan RI

Jumlah Meninggal 12 5 102 20 11 2 4 15 15 37 31 6 7 0 13

CFR(%) 3,74 1,15 6,83 1,77 0,44 0,08 0,10 3,54 0,87 2,06 1,34 0,15 0,65 0,00 0,47

39   Secara umum dalam satu dekade terakhir (2001-2010), kejadian keracunan makanan meningkat sangat signifikan setiap tahunnya. Pada periode 2001-2010, jumlah kasus keracunan meningkat dari 26 kasus pada tahun 2001 menjadi 163 kasus pada tahun 2010. Peningkatan kasus tersebut diikuti juga dengan jumlah orang yang terkena sakit dari 1.183 orang pada tahun 2001 menjadi 5.510 orang pada tahun 2010. Demikian juga jumlah yang meninggal semakin meningkat dari 40 orang atau 0,46% pada tahun 2006 menjadi 79 orang atau 0,88% pada tahun 2008, dan menjadi 68 orang atau 1,23% pada tahun 2010. Namun demikian, diduga masih banyak KLB keracunan pangan yang belum dilaporkan di Indonesia. Perkembangan kejadian luar biasa keracunan pangan tahun 2001-2010 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5 Perkembangan kejadian luar biasa keracunan pangan yang terlaporkan tahun 2001-2010 Jumlah CFR*) IR**) KLB Terpapar Sakit Meninggal 2001 26 1965 1183 16 1,35 0.55 2002 43 6543 3635 10 0,28 1.67 2003 34 8651 1843 12 0,65 0.85 2004 164 22297 7366 51 0,69 3.40 2005 184 23864 8949 49 0,55 4.11 2006 159 21145 8733 40 0,46 4.01 2007 179 19120 7471 54 0,72 3.44 2008 197 25266 8943 79 0,88 4.09 2009 115 7815 3239 17 0,52 1,48 2010 163 10195 5510 68 1,23 2,32 Sumber: Badan POM RI, 2011 *) Case Fatality Rate (CFR): perbandingan antara jumlah yang meninggal dengan yang sakit dikalikan 100. **) Incident Rate (IR) adalah angka kejadian per 100.000 penduduk. Tahun

Ada beberapa penyebab keracunan makanan, yaitu akibat cemaran mikrobiologi dan cemaran kimia. Penyebab KLB keracunan pangan yang dilaporkan pada tahun 2010 diketahui sebesar 2,45% mikroba terkonfirmasi, 7,36% mikroba suspect, 13,5% kimia suspect, 42,94% tidak diketahui penyebabnya, dan sebanyak 33,74% tidak ada sampel. Penyebab keracunan pangan mikrobiologi yang sering terjadi antara lain Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella sp, dan E.coli patogen. Sementara penyebab keracunan pangan kimia antara lain nitrit, histamin, formalin, sianida, methanol, serta tetrodotoksin. Sumber pangan penyebab keracunan pangan untuk tahun 2009 adalah pangan rumah tangga (40,87%), pangan olahan

(24,35%), pangan jajanan

40   (19,13%), pangan jasa boga (15,65%), sedangkan pada tahun 2010 adalah masakan rumah tangga (43,56%), pangan jasa boga (19,63 %), pangan olahan (17,18%), pangan jajanan (13,5%), lain-lain (2,45%), serta tidak dilaporkan (3,68%). Lokasi atau tempat KLB keracunan pangan pada tahun 2010 masih didominasi di tempat tinggal (46,63%) dan sekolah dasar (17,18%). Kuantitas laporan KLB keracunan pangan di Indonesia masih tergolong rendah, dan umumnya tidak menyertakan penyebabnya sehingga besaran masalah KLB keracunan pangan tidak dapat diketahui secara pasti. Selain itu, dampak masalah kesehatan dan ekonomi biasanya cenderung terabaikan, ditambah lagi koordinasi antar lembaga yang masih lemah serta belum jelasnya mekanisme penyidikan dan penanggulangan KLB keracunan pangan ikut memperparah kondisi ini. Umumnya, penyebab tidak ditemukannya agen penyebab KLB keracunan pangan dapat dikarenakan oleh tidak adanya sampel, kesalahan penanganan sampel, atau keterbatasan akses ke laboratorium rujukan (Sparringa & Rahayu 2011). Untuk mengantisipasi hal tersebut, penanganan masalah mutu dan keamanan pangan memerlukan kepedulian dan antisipasi dari semua unsur pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu pemerintah, produsen, industri pengolahan pangan, pedagang, dan konsumen serta dukungan dari kalangan perguruan tinggi. Perlunya standar minimum kandungan zat-zat yang terdapat pada pangan/ makanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia. Badan Ketahanan Pangan propinsi/ kabupaten/ kota bersama Balai POM dan perguruan tinggi telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain: (1) penyuluhan kepada para produsen makanan jajanan; (2) operasionalisasi pengawasan bahan pangan/ makanan melalui pengkajian; dan (3) pengambilan sampel untuk dianalisis dengan uji laboratorium. Bahan pangan yang diuji di laboratorium meliputi: (a) bahan segar berupa sayur (wortel, kol, sawi, slada), buah-buahan (apel, mangga, pepaya, pisang), dan daging (ayam, sapi); (b) bahan pangan nutrisi dari nenas, jagung, dan kedelai; (c) bahan pangan olahan dari jajanan anak sekolah dan jajanan pasar serta makanan di warung. Pada prinsipnya mutu dan keamanan pangan merupakan tanggung jawab antara pemerintah, industri makanan (produsen), dan konsumen. Untuk itu, perlu koordinasi yang jelas dan efektif antara ketiga unsur tersebut guna memahami dan menerapkan mutu dan keamanan pangan (BBKP 2003).

41   Perkembangan Status Gizi Masyarakat di Indonesia Status Gizi Tolak ukur yang dapat mencerminkan status gizi masyarakat adalah status gizi pada anak balita yang diukur dengan berat badan dan tinggi badan menurut umur dan dibandingkan dengan standar baku rujukan WHO (2005). Selain itu, keadaan gizi masyarakat juga dapat diketahui dari keadaan berat badan lahir rendah (BBLR) dan besarnya masalah kekurangan gizi mikro pada kelompok rentan, yaitu gangguan akibat kurang yodium (GAKY), anemia gizi besi (AGB), dan kurang vitamin A (KVA). Akhir-akhir ini permasalahan gizi lebih (kegemukan dan obesitas) juga terus meningkat (Bappenas 2010b). a. Status Gizi Balita Status gizi pada anak balita sering digunakan untuk melihat status gizi masyarakat secara umum karena status gizi pada masa ini sangat menentukan kualitas hidup dan kesehatan untuk sepanjang hidupnya (Bappenas 2010b). Secara umum status gizi balita menurut indeks BB/U membaik pada periode 1986-2010. Pada tahun 1986 dan 1987, data status gizi balita yang dikeluarkan Susenas menggunakan standar baku Harvard. Menurut BPS (1986), status gizi balita dengan baku Harvard diklasifikasikan menjadi gizi buruk (di bawah 60% baku), gizi kurang (60 s.d. 69,9% baku), gizi sedang (70 s.d. 79,9% baku), dan gizi baik (80% baku ke atas). Prevalensi kekurangan gizi (<70% baku Harvard) menurun sekitar 2% dari 12,9% pada tahun 1986 menjadi 10,97% pada tahun 1987. Periode 1989-2010, data status gizi balita yang dikeluarkan Susenas mulai menggunakan standar baku WHO-NCHS. Standar baku WHO-NCHS mengklasifikasikan status gizi balita (BB/U) menjadi gizi buruk (Z-skor <-3 SD), gizi kurang (- 3 ≤ Z-skor <-2 SD), gizi baik (- 2 SD ≤ Z-skor ≤ 2 SD), dan gizi lebih (Z-skor > 2 SD). Selama periode tersebut, kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) menurun dari 37,47% menjadi 17,9%. Walaupun demikian, kasus gizi buruk cenderung berfluktuasi dan secara agregat tidak mengalami penurunan berarti. Pada periode 2000 hingga 2005, terjadi peningkatan prevalensi kekurangan gizi (BB/U) pada balita dan pada tahun 2005 menjadi 28,04%. Pada periode ini kenaikan terutama disebabkan oleh meningkatnya prevalensi gizi buruk terutama sejak tahun 2001 yang meningkat dari 6,3% menjadi 8,8% pada tahun 2005. Dengan angka ini, maka pada tahun 2005 diperkirakan terdapat 5,7

42   juta anak balita yang mengalami kekurangan gizi dan 1,8 juta diantaranya mengalami gizi buruk. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, yaitu sebuah survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada balita telah menurun secara signifikan menjadi 18,4%. Dengan demikian dalam kurun waktu dua tahun sejak 2005, kekurangan gizi menurun hampir 10% poin. Dengan angka ini, maka tujuan RPJMN sebesar 20% pada tahun 2009 dan target MDGs sebesar 18,7% pada tahun 2015 telah tercapai. Berdasarkan hasil Riskesdas 2010, besarnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang secara nasional masing-masing adalah 4,9% dan 13%. Terjadi penurunan prevalensi kekurangan gizi jika dibandingkan dengan tahun 2007. Akan tetapi, penurunan tersebut tergolong lambat dalam kurun waktu 3 tahun (0,4%). Hasil Susenas oleh BPS tahun 1989 menunjukkan bahwa prevalensi gizi buruk dan kurang di Indonesia masing-masing sebesar 6,3% dan 31,17%. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan dalam upaya perbaikan gizi selama tiga dekade terakhir. Walaupun angka ini menurun dibandingkan hasil Susenas tahun 1989, tetapi menunjukkan bahwa anak balita gizi buruk masih menjadi masalah kesehatan masyarakat utama. Jika di suatu daerah ditemukan gizi buruk > 1% maka termasuk dalam masalah berat (Depkes 2000). Perkembangan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang menurut indeks berat badan menurut umur (BB/U) di Indonesia selama tiga dekade terakhir (1986-

0

17.9 13 4.9

5.4 13

8.8 19.24

19.2 8.3

7.47 19.35 8.55 19.62

18.4

28.04

27.5

28.17

26.82

26.1

24.66

26.36

31.58

29.51

10.51 19 8.11 18.25

7.53 17.13 6.3 19.8

5

10.97

10

1.23 9.74

15

12.9

20

1.7 11.2

25

6.3

31.17

30

11.56 20.02

35

7.23

37.47

40

28.34

35.57

2010) secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 12.

1986 1987 1989 1992 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2010 Prevalensi Gizi Buruk (%) Prevalensi Gizi Kurang (%) Prevalensi Gizi Buruk + Kurang (%)

Sumber: BPS, Susenas 1986-2005, Riskesdas 2007 dan 2010 Ket. : Tahun 1986-1987, menggunakan standar Median Baku Harvard Tahun 1989-2010, menggunakan standar Baku WHO-NCHS

Gambar 12 Perkembangan prevalensi kekurangan gizi pada balita di Indonesia tahun 1986-2010

 

43   Dengan memperhatikan gambar di atas tampak adanya penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang sebesar 20% dalam kurun waktu 1989-2010. Ini berarti setiap tahun pemerintah hanya dapat menekan angka gizi buruk dan kurang rata-rata ± 1,6%. Menurut Riskesdas (2010), walaupun secara nasional terjadi penurunan prevalensi masalah gizi pada balita, tetapi masih terdapat kesenjangan antar provinsi. Dari 33 provinsi di Indonesia, masih terdapat 18 provinsi yang memiliki prevalensi gizi kurang dan buruk di atas angka prevalensi nasional. Namun demikian, semua provinsi di Indonesia masih memiliki prevalensi underweight (gizi kurang+buruk) di atas batas “non-public health problem” menurut WHO, yaitu 10%. Gizi buruk terjadi karena kekurangan gizi tingkat berat yang bila tidak ditangani dengan segera dapat mengakibatkan kematian. Untuk itu, surveilans gizi buruk perlu dilakukan dengan semakin baik sehingga upaya untuk menanggulangi anak balita dengan gizi buruk semakin dapat ditingkatkan (Bappenas 2010b). Menurut Bappenas (2005), suatu bangsa dikatakan semakin maju apabila tingkat pendidikan penduduknya semakin baik, derajat kesehatan tinggi, usia harapan hidup panjang, dan pertumbuhan fisiknya optimal. Di negara maju anakanak tumbuh lebih cepat daripada di negara berkembang karena asupan gizi yang lebih baik dapat menunjang tumbuh kembang anak. Terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan fisik dengan perkembangan mental anak usia dini. Anak berstatus gizi baik dan sehat akan merespon perubahan lingkungan lebih aktif yang selanjutnya dapat mempercepat perkembangan mental anak. Tampaknya upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia belum dikatakan optimal. Hal ini terlihat dari angka gizi buruk yang masih berfluktuatif. Walaupun terjadi penurunan kekurangan gizi (BB/U) secara signifikan, kekurangan gizi kronis (TB/U) masih terlihat cukup tinggi yaitu dilihat dari 35,6% balita mengalami stunting (Z-skor <-2 SD) berdasarkan Riskesdas 2010. Tinggi badan menurut umur yang rendah merupakan indikator malnutrisi kronis yang paling umum digunakan. Sebanyak 15 provinsi memiliki prevalensi stunting di atas angka prevalensi nasional. Bila dibandingkan dengan batas “non public health problem” menurut WHO untuk masalah stunting sebesar 20%, maka semua provinsi masih dalam kondisi bermasalah kesehatan masyarakat.

44   Dari beberapa survei, prevalensi anak balita stunting masih tergolong tinggi. Masih sekitar 26-40% anak balita di Indonesia diklasifikasikan pendek (Tabel 6). Tinggi badan rata-rata anak balita ini umumnya mendekati kondisi normal hanya sampai 5-6 bulan, setelah usia enam bulan rata-rata tinggi badan anak balita lebih rendah dari kondisi normal (Bappenas 2007b). Menurut Bappenas (2010b), anak yang memiliki status gizi kurang atau buruk (underweight) berdasarkan pengukuran BB/U dan pendek atau sangat pendek (stunting) berdasarkan pengukuran TB/U yang sangat rendah dibanding standar WHO mempunyai resiko kehilangan tingkat kecerdasan atau intelligence quotient (IQ) sebesar 10-15 poin. Tabel 6 Prevalensi pendek/stunting anak balita < 2SD dari beberapa jenis survei Survei IBT (Indonesia Bagian Timur), Tahun 1991 (4 Provinsi) Suvita (Survei Nasional Vit. A),Tahun 1992 (15 Provinsi) SKIA (Survei Kesehatan Ibu dan Anak), Tahun 1995 Nasional JPS (Jaring Pengaman Sosial), Tahun 1998/99 SKIA (Survei Kesehatan Ibu dan Anak), Tahun 2001 Nasional SKRT (Survei Kesehatan Rumah Tangga), Tahun 2004 Nasional Studi Masalah Gizi Mikro, Puslitbang Gizi Tahun 2006 (10 Provinsi) Riskesdas 2007 Riskesdas 2010

Prevalensi Stunting 44,5 41,4 45,9 43,8 34,3 25,8 36,2 36,8 35,6

Kajian gizi kurang lainnya adalah dari beberapa survei yang melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan (BB/TB). Berat badan menurut tinggi badan yang rendah merupakan indikator malnutrisi akut yang paling sensitif dan paling umum digunakan. Seperti terlihat pada Tabel 7 prevalensi gizi kurang menurut BB/TB (kurus/ wasting, Z-skore <-2 SD) berkisar antara 7-16%. Tabel 7 Prevalensi kurus/wasting anak balita < 2SD dari beberapa jenis survei Survei IBT (Indonesia Bagian Timur), Tahun 1991 (4 Provinsi) Suvita (Survei Nasional Vit. A),Tahun 1992 (15 Provinsi) SKIA (Survei Kesehatan Ibu dan Anak), Tahun 1995 Nasional SKRT (Survei Kesehatan Rumah Tangga), Tahun 1995 Nasional JPS (Jaring Pengaman Sosial), Tahun 1999 SKIA (Survei Kesehatan Ibu dan Anak), Tahun 2001 Nasional SKRT (Survei Kesehatan Rumah Tangga), Tahun 2004 Nasional Studi Masalah Gizi Mikro, Puslitbang Gizi Tahun 2006 (10 Provinsi) Riskesdas 2007 Riskesdas 2010

Prevalensi Wasting 9,7 8,6 13,4 11,6 13,7 15,6 10,3 7,1 13,6 13,3

45   Prevalensi kurus dan sangat kurus (wasting) berdasar BB/TB pada anak balita tidak turun bermakna selama 3 tahun terakhir. Menurut hasil Riskesdas (2010), sebanyak 13,3% anak balita masih ditemukan kurus dan sangat kurus. Terdapat 19 provinsi yang memiliki prevalensi kekurusan di atas angka prevalensi nasional. Menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) masalah kesehatan masyarakat sudah dianggap serius bila prevalensi BB/TB kurus antara 10,1%- 15,0%, dan dianggap kritis bila di atas 15,0%. Pada tahun 2010, secara nasional prevalensi BB/TB kurus pada balita masih 13,3%. Hal ini berarti bahwa masalah kekurusan di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Dari 33 provinsi, ada 5 provinsi yang masuk kategori “moderate” (prevalensi ≤10%), 19 provinsi termasuk kategori “serius” (prevalensi antara 10,1% sampai 15%), dan 9 provinsi termasuk dalam kategori kategori kritis (prevalensi >15%). b. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Berat Badan Lahir Rendah adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir. Berat Badan Lahir Rendah (kurang dari 2.500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu (1) BBLR karena prematur (usia kandungan kurang dari 37 minggu), dan (2) BBLR karena intra uterine growth retardation (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Di negara berkembang banyak BBLR dengan IUGR karena ibu berstatus gizi buruk, anemia, malaria, dan menderita penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat hamil (Kemenkes 2009). Secara umum, Indonesia masih belum mempunyai angka untuk BBLR yang

diperoleh

berdasarkan

survei

nasional.

Proporsi

BBLR

diketahui

berdasarkan estimasi yang sifatnya sangat kasar diperoleh dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Seperti yang terlihat pada Tabel 8, proporsi BBLR berkisar antara 7-16% selama periode 1986-1997. Menurut Atmarita dan Fallah (2004), kejadian BBLR ini erat kaitannya dengan gizi kurang sebelum dan selama kehamilan. Dampak dari tingginya angka BBLR ini akan berpengaruh pada tinggi rendahnya angka kematian bayi.

46   Tabel 8 Proporsi BBLR SDKI dan Riskesdas

Nasional

SDKI 1986-1991 7,3

SDKI 1989-1994 7,1

SDKI 1992-1997 7,7

6,8 7,3

6,6 8,4

2,3-16,7

3,6-15,6

Perkotaan Perdesaan Rentang Provinsi

SDKI 2002-2003 7,6

Riskesdas 2007 11,5

Riskesdas 2010 11,1

Riskesdas 2007, mendata berat badan bayi baru lahir dalam 12 bulan terakhir. Tidak semua bayi diketahui berat badan hasil penimbangan waktu baru lahir. Dari bayi yang diketahui berat badan hasil penimbangan waktu baru lahir, 11,5% lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram atau BBLR. Hasil Riskesdas 2010 menunjukkan proporsi BBLR mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2007, yaitu 11,1%. Persentase BBLR hasil SDKI 2002-2003 menunjukkan 7,6% bayi lahir dengan BBLR, dan Riskesdas 2007 seperti disebutkan di atas sebesar 11,5%. Adanya perbedaan metode survei maka tidak dapat langsung dinilai adanya peningkatan BBLR, hal ini perlu mendapat perhatian. c. Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) Masalah gizi lain yang juga menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah adanya gangguan pertumbuhan (khususnya pada anak usia sekolah) karena GAKY. Soekirman (2000), menyatakan bahwa pada anak usia sekolah dan dewasa GAKY dapat berakibat pembesaran kelenjar gondok, cacat mental, dan fisik. Berikut merupakan perkembangan prevalensi Gondok Total (TGR) di Indonesia tahun 1980-2003 (Gambar 13). 43

37.2 27.7

(%)

33 23 13

9.8

11.1

1996-1998

2003

3 1980-1982

1987-1990 Tahun

 

Sumber: Dit. Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas, Survey Pemetaan GAKY Nasional Tahun 1980, 1990, 1996/98, Survey GAKY Nasional Tahun 2003

Gambar 13 Perkembangan prevalensi gondok total (TGR) di Indonesia tahun 1980-2003 Hasil survei pemetaan GAKY nasional tahun 1980/1982, 1987/1990, dan 1996/1998 menunjukkan penurunan prevalensi GAKY dengan kriteria TGR (Total Goitre Rate) yang cukup berarti. Pada tahun 1980/82, prevalensi GAKY pada

47   anak usia sekolah (6-11) tahun adalah 37,2% dan menurun menjadi 27,7% pada tahun 1987/1990, dan selanjutnya menjadi 9,8% pada tahun 1996/1998. Survei GAKY tahun 2003 menunjukkan prevalensi GAKY sedikit meningkat (11,1%), walaupun dilaporkan pada daerah endemik berat, prevalensi GAKY turun cukup berarti. Jumlah kabupaten yang tergolong endemik berat menurun, yaitu dari 22 kabupaten pada tahun 1996/1998 menjadi 14 kabupaten pada tahun 2003. Menurut WHO, GAKY dalam suatu populasi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat apabila TGR anak sekolah di atas 5%. Hal ini berarti GAKY masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Secara internasional, perhitungan proporsi penduduk yang menderita gondok sebagai indikator GAKY sudah tidak dianjurkan lagi karena secara statistik dianggap kurang sahih. Di samping itu, indikator tersebut baru timbul pada tingkat akhir sebagai akumulasi terjadinya kekurangan yodium untuk waktu lama

sehingga

dianggap

terlambat

jika

dipakai

sebagai

dasar

tindak

pencegahan. Indikator GAKY yang dianjurkan WHO adalah (i) kadar yodium dalam urine (EYU= Eksresi Yodium Urine), yaitu proporsi EYU di bawah 100 μg/L harus kurang dari 50% dan proporsi EYU di bawah 50 μg/L harus kurang dari 20% dan (ii) konsumsi garam beryodium oleh rumah tangga, yaitu 90% rumah tangga menggunakan garam mengandung cukup yodium. Kedua indikator tersebut sudah dapat dilihat pada tahap awal, saat tingkat kekurangan yodium masih ringan. Oleh karena itu, kedua indikator itu dapat digunakan sebagai dasar tindak pencegahan sebelum timbul gondok atau akibat lain yang lebih parah seperti kerdil dan cacat mental (Bappenas 2007b). Pada tahun 2003 median EYU anak sekolah di Indonesia adalah 22,9 μg/L, sedangkan data proporsi EYU sudah mencapai 16,7 persen dari proporsi 100 μg/L. Berdasarkan data Susenas, cakupan konsumsi garam beryodium secara nasional meningkat dari 68,5 persen di tahun 2002 menjadi 72,8 persen di tahun 2005. Hal ini menunjukkan masih besarnya potensi terjadinya GAKY pada masyarakat. Kekurangan yodium tingkat awal pada anak terbukti dapat menurunkan kecerdasan atau IQ. Anak yang kekurangan yodium memiliki IQ 1015 poin lebih rendah dari anak sehat (Bappenas 2007b). Menurut hasil Riskesdas 2007, persentase anak 6-12 tahun dengan EYU <100 µg/L (indikasi terjadinya TGR) sebesar 12,9%. Dari 30 kabupaten/ kota, tidak ada satupun dengan persentase kadar iodium urin <100 μg/L yang mencapai 50%. Nilai rata-rata nasional EYU adalah 224 μg/L, yang merupakan

48   kategori di atas yang dianjurkan. Cakupan konsumsi garam mengandung cukup yodium secara nasional 62,3%, yang terendah propinsi NTB 27,9% dan tertinggi propinsi Bangka Belitung 98,7%. Sebanyak 6 provinsi telah mencapai target Universal Salt Iodization 2010 (90%), yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo dan Papua Barat. Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) dapat diatasi dengan mudah melalui garam yang telah difortifikasi yodium sesuai standar. Masalah rendahnya konsumsi garam beryodium cukup (>30ppm) di rumah tangga, adalah hanya 62,3% (Riskesdas 2007), antara lain karena belum optimalnya penggerakan masyarakat, kurangnya kampanye konsumsi garam beryodium, dan dukungan regulasi yang belum memadai. Masalah lain adalah belum rutinnya pelaksanaan pemantauan garam beryodium di masyarakat (Bappenas 2010b). d. Anemia Gizi Besi (AGB) Masalah gizi juga dapat ditunjukkan oleh prevalensi anemia (Bappenas 2007). Anemia gizi adalah kekurangan kadar haemoglobin (Hb) dalam darah yang

disebabkan

karena

kekurangan

zat

gizi

yang

diperlukan

untuk

pembentukan Hb tersebut. Di Indonesia sebagian besar anemia ini disebabkan karena kekurangan zat besi (Fe) hingga disebut anemia kekurangan zat besi atau anemia gizi besi. Wanita hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan masalah gizi terutama anemia gizi besi (Kemenkes 2010a). 95

73.3

63.5

(%)

75

50.9

55

40.1 24.5

35 15 SKRT 1986

SKRT 1992

SKRT 1995 Tahun

SKRT 2001 Riskesdas 2007

Ket: Anemia Gizi Besi (WHO) untuk wanita dewasa hamil: Hb dalam darah <11 g/dl

Gambar 14 Perkembangan prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil di Indonesia tahun 1986-2007 Hasil

Survei

Kesehatan

Rumah

Tangga

(SKRT)

dan

Riskesdas

menunjukkan prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil mengalami penurunan yang signifikan dari 73,3% pada tahun 1986 (SKRT) menjadi 24,5% pada tahun 2007 (Riskesdas 2007). Namun demikian, keadaan ini mengindikasikan bahwa anemia

gizi

besi

masih

menjadi

masalah

kesehatan

masyarakat.

Penanggulangan masalah anemia gizi besi saat ini terfokus pada pemberian

49   tablet tambah darah (Fe) pada ibu hamil. Ibu hamil mendapat tablet tambah darah 90 tablet selama kehamilannya. Konsumsi zat besi sangat diperlukan oleh ibu hamil yang ditujukan untuk mencegah ibu dan janin dari anemia, dan faktor risiko lainnya. Diharapkan ibu hamil dapat mengonsumsi tablet Fe lebih dari 90 tablet selama kehamilan. Pada kenyataannya, hanya 18% persentase ibu minum tablet Fe berdasarkan jumlah hari minum (90 hari atau lebih). Dijumpai 38% ibu hamil di Sumatera Utara dan 3,6% di DI Yogyakarta yang tidak pernah minum tablet Fe (Riskesdas 2007). Menurut Kemenkes (2009), keadaan kekurangan besi pada ibu hamil dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan baik pada sel tubuh maupun sel otak pada janin. Pada ibu hamil dapat mengalami keguguran, lahir sebelum waktunya, bayi berat lahir rendah (BBLR), perdarahan sebelum serta waktu melahirkan, dan pada anemia berat dapat menimbulkan kematian ibu dan bayi. Pada anak dapat mengalami gangguan pertumbuhan, tidak dapat mencapai tinggi yang optimal dan anak menjadi kurang cerdas. Selain pada ibu hamil, anemia gizi besi juga terjadi pada anak balita. Telah lama dibuktikan bahwa kejadian anemia pada anak berhubungan dengan berkurangnya prestasi kognitif sehingga berakibat rendahnya pencapaian tingkat pendidikan pada anak sekolah (Soemantri et al. 1989 dalam Bappenas 2010b). Gambar 15 adalah perkembangan prevalensi anemia pada balita di Indonesia tahun 1992-2006. 60

55.5 47.8

(%)

50

40.5

40 26.3

30 20 1992

1995

2001

2006

Tahun

Sumber: SKRT 1992, 1995, 2001, dan Susilowati dkk (2006), Studi Masalah Gizi Mikro di Indonesia Tahun 2006 di 10 Provinsi Ket : Anemia Gizi Besi (WHO) untuk balita (6 bl-5 th): Hb dalam darah <11 g/dl

Gambar 15 Perkembangan prevalensi anemia pada balita di Indonesia tahun 1992-2006 Hasil SKRT, menunjukkan prevalensi anemia pada balita sebesar 55,5% pada tahun 1992 dan menurun menjadi 40,5% pada tahun 1995. Berdasarkan SKRT 2001, prevalensi anemia anak balita masih cukup tinggi (47,8%) dan meningkat dibandingkan tahun 1995. Semakin muda usia bayi, prevalensi

50   anemia cenderung semakin tinggi; pada bayi < 6 bulan (61,3%), bayi 6-11 bulan (64,8%), dan anak usia 12-23 bulan (58%). Selanjutnya prevalensi menurun untuk anak usia 2-5 tahun (Bappenas 2007b). Sementara itu hasil survei yang dilakukan di 10 propinsi menunjukkan bahwa pada tahun 2006 prevalensi AGB pada anak balita relatif lebih rendah, yaitu 26,3%. Prevalensi terendah ditemukan di Bali (19,8%) dan tertinggi di Maluku (36,3%). e. Kurang Vitamin A (KVA) Kurang vitamin A dikenal sebagai buta senja atau xerophthalmia (“mata kering”) yang dapat berlanjut kebutaan. Sejak tahun 1980-an, diketahui terjadi peningkatan angka kematian balita yang kurang vitamin A, bahkan sebelum terlihat tanda-tanda xerophthalmia. Kurang vitamin A dapat menyebabkan balita menjadi rentan terhadap penyakit infeksi (Rimbawan & Baliwati 2006). Survei Nasional Xerophthalmia 1978 menemukan prevalensi X1b (bitot spot) pada anak balita 1,3%, dan pada tahun 1992 turun menjadi 0,33%. Dengan keberhasilan ini maka kebutaan akibat KVA secara nasional sudah bukan masalah masyarakat lagi jika mengacu pada kriteria WHO (xerophthalmia <0,5%). Namun demikian, masih terdapat tiga provinsi dengan prevalensi di atas kriteria WHO. Provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan (2,9%), Maluku (0,8%), dan Sulawesi Tenggara (0,6%). Ditinjau dari indikator subklinis yaitu berdasarkan kadar vitamin A dalam darah (serum retinol < 20 μg/dl) masih terdapat 50,2% balita menderita KVA subklinis. Dengan indikator ini, KVA masih merupakan masalah kesehatan masyarakat karena lebih tinggi dari batas ambang menurut International Vitamin A Consultative Group (IVACG) sebesar 15%. Tabel 9 Perkembangan prevalensi xerophthalmia (X1B) tahun 1977-2006 Tahun

Prevalensi Xerophthalmia (XIB)

1977/78

1,30

1992

0,33

2006

0,13

Sumber Dit Bina Gizi Masyarakat, Ditjen Binkesmas, Depkes RI, Survei Xerophthalmia 1977/78 Dit Bina Gizi Masyarakat, Ditjen Binkesmas, Depkes RI, Survei Xerophtalmia Nasional Tahun 1992 di 15 Provinsi Susilowati dkk (2006), Studi Masalah Gizi Mikro di Indonesia Tahun 2006 di 10 Provinsi

Pada tahun 1992, Indonesia telah dinyatakan bebas dari xeropthalmia, namun masih dijumpai 50,2% balita mempunyai serum retinol <20 μg/dl, sebagai pertanda Kurang Vitamin A (KVA) Sub-Klinik. Berdasarkan hasil penelitian Puslitbang Gizi dan Makanan Kementerian Kesehatan RI di 10 provinsi di Indonesia, pada tahun 2006 prevalensi Xerophtalmia adalah 0,13% dan

51   prevalensi anak balita dengan serum retinol <20 μg/dl sekitar 14,6% yang berarti menunjukkan indikasi penurunan (Tabel 10). Oleh karena itu, masalah kurang Vitamin A (KVA) sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat lagi karena berada di bawah 15% (batasan IVACG). Namun demikian perlu dicatat bahwa berdasarkan hasil tersebut juga ditemukan bahwa konsumsi (intake) vitamin A dari makanan hanya sekitar 20% dari rekomendasi (AKG atau RDA). Tabel 10 Masalah gizi mikro di Indonesia berdasarkan studi masalah gizi mikro di 10 provinsi Masalah Gizi 1. KVA 2. Anemia Gizi Besi Balita 3. Zinc 4. Asupan Zat Gizi

Indikator 1. Xerophthalmia 2. Serum retinol<20 µg/dl Kadar Hb <11 gr/dl

Prevalensi 0,13% 14,6% 26,3% 32%

Vit A 20% dari RDA Zat Besi 40% dari RDA Zink 30% dari RDA Sumber: Studi Masalah Gizi Mikro di 10 Provinsi, P3GM 2006

Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan masalah KVA sangat dibantu oleh adanya program suplementasi bagi anak balita. Hasil Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa rata–rata nasional untuk suplementasi vitamin A mencapai 69,8% dengan cakupan tertinggi di Propinsi DIY (91,1%) dan terendah di Papua Barat (49,3%). Meski tidak seluruh anak balita tercakup program suplementasi, namun sekitar 7 dari 10 anak balita diperkirakan telah mendapat asupan vitamin A dosis tinggi setiap 6 bulan sekali. Menurut DKP (2009), dengan rendahnya intake (asupan) vitamin A dari pangan, ke depan program diversifikasi konsumsi pangan untuk mewujudkan gizi seimbang perlu diperkuat dengan meningkatkan konsumsi pangan sumber vitamin A dari pangan hewani, sayuran dan buah dan dari pangan-pangan yang difortifikasi dengan vitamin A. f. Gizi Lebih Selain gizi kurang, secara bersamaan Indonesia juga mulai menghadapi masalah gizi lebih dengan kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dengan kata lain saat ini Indonesia tengah menghadapi masalah gizi ganda. Gizi lebih (Z Skore > 2SD) pada balita menurut berat badan terhadap umur (BB/U) tahun 1989 yaitu 0,77% dan meningkat menjadi 5,8% pada tahun 2010 (Gambar 16).

52  

8 5.8

(%)

6

4.58 3.21

4 2

0.77

3.15

3.25

2.70

3.48 2.30

4.30

2.24

1.26

0 1989 1992 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2007 2010 Tahun

Sumber: BPS RI, Susenas 1986-2005, Riskesdas 2007 dan 2010, menggunakan standar Baku WHO-NCHS

Gambar 16 Perkembangan prevalensi gizi lebih (BB/U) pada balita di Indonesia tahun 1989-2010 Berdasarkan indeks BB/TB juga dapat dilihat prevalensi kegemukan di kalangan balita. Pada tahun 2010, prevalensi kegemukan secara nasional di Indonesia adalah 14%. Terjadi peningkatan prevalensi kegemukan yaitu dari 12,2% tahun 2007 menjadi 14% tahun 2010. Dua belas provinsi memiliki masalah kegemukan di atas angka nasional (Riskesdas 2010). Selain pada balita, masalah gizi lebih juga dihadapi penduduk umur 18 tahun ke atas yang diukur menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT). Hasil Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa sebesar 21,7% penduduk (18 tahun ke atas) mengalami obesitas umum (berat badan lebih+obese, IMT ≥25). Kondisi ini akan menjadi beban ganda dalam pembangunan gizi masyarakat di masa mendatang. Kesehatan Lingkungan Salah satu faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar (Bappenas 2009b). a. Akses Air Minum Layak Akses rumah tangga terhadap air bersih pada tahun 1980an dapat dilihat dari hasil SKRT 1980, SUPAS 1985, dan SKRT 1986, yaitu masing-masing 35,7%, 36%, dan 30%. Kriteria akses terhadap air bersih yang digunakan pada SKRT 1980, SUPAS 1985, dan SKRT 1986 adalah bila air yang diperoleh bersumber dari ledeng, pompa air, mata air, dan air hujan (Kemenkes 1988). Mulai tahun 1993, data akses terhadap sumber air minum dapat dilihat dari hasil Susenas. Untuk menilai akses terhadap sumber air minum, Susenas menggunakan kriteria sumber air minum layak yang digunakan pemerintah dalam laporan Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2010. Kriteria

53   akses terhadap sumber air minum terlindung yang digunakan MDGs adalah bila jenis sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/ atau terlindung dari kontaminasi lainnya, meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan

47.7

46.5

48.3

47.8

47.6

48.8

47.7

48.7 37.5

42.2

42.0

42.7

41.3

38.0

37.7 30

40

36

35.7

(%)

50

37.7

60

48.3

mata air terlindung, serta air hujan (Bappenas 2010a).

30 20

Tahun

Sumber: SKRT 1980, SUPAS 1985, SKRT 1986, dan BPS, Susenas 1993-2009

Gambar 17 Perkembangan proporsi rumah tangga yang memiliki akses sumber air minum layak di Indonesia tahun 1980-2009 Akses rumah tangga ke sumber air minum yang layak terus meningkat. Data Susenas menunjukkan, akses air minum layak meningkat dari 37,7% pada tahun 1993 menjadi 47,7% pada tahun 2009 (Gambar 17). Masih relatif rendahnya akses air minum yang layak mencerminkan bahwa laju penyediaan infrastruktur air minum, terutama di perkotaan, belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk; di samping banyak sarana dan prasarana air minum tidak terpelihara dan pengelolaannya tidak berkelanjutan (Bappenas 2010a). b. Akses Sanitasi Layak Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak pada tahun 1980an dapat dilihat dari hasil SKRT 1980 dan SKRT 1986, yaitu masing-masing 33,6% dan 37,9%. Kriteria sanitasi layak yang digunakan pada SKRT 1980 dan SKRT 1986 adalah penduduk yang memakai jamban (Kemenkes 1988). Pada tahun 1992, data akses sanitasi layak didapatkan dari hasil Susenas. Kriteria sanitasi layak pada tahun 1992 adalah bila rumah tangga menggunakan septik tank dan lubang pembuangan tinja. Mulai tahun 1993, untuk menilai akses terhadap sumber air minum, Susenas menggunakan kriteria sanitasi

layak

yang

digunakan

pemerintah

dalam

laporan

Millennium

Development Goals (MDGs) tahun 2010. Kriteria akses terhadap sanitasi layak yang digunakan MDGs adalah bila penggunaan fasilitas tempat buang air besar

54   (BAB) milik sendiri atau bersama, jenis kloset yang digunakan jenis ‘latrine’ dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik atau sarana

35.00

38.1

35.6

35.6

34.3

32.7

32.6

28.9

27.5

25.2

21.9

30.9

27.5

30

24.8

(%)

40

33.6

50

37.9

51.20

48.60

60

44.2

pembuangan air limbah atau SPAL.

20 10

Tahun Sumber: SKRT 1980, SKRT 1986, dan BPS, Susenas 1992-2009

Gambar 18 Perkembangan proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Indonesia tahun 1980-2009 Akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi yang layak terus meningkat. Data Susenas menunjukkan peningkatan akses sanitasi layak dari 24,8% pada tahun 1993 menjadi 51,2% pada tahun 2009 (Gambar 18). Menurut Bappenas (2010a), laju pertumbuhan penduduk menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sanitasi layak. Dengan memperhatikan kecenderungan capaian akses sanitasi layak selama ini, Indonesia harus memberikan perhatian khusus, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi, guna mencapai target MDGs pada tahun 2015 (62,4%). Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target air minum dan sanitasi yang layak terus dilakukan melalui investasi penyediaan air minum dan sanitasi, terutama untuk melayani jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat. Untuk daerah perdesaan, penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat agar memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur dan pembangunan sarana. Di samping itu, perlu dilakukan upaya untuk memperjelas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem air minum dan sanitasi yang layak (Bappenas 2010a).

55   Hubungan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita dan Anggaran Kementerian Pertanian di Indonesia Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (1 tahun). PDB per kapita diperoleh apabila PDB per kapita dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu negara tertentu. PDB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB per kapita atas dasar harga konstan tahun 19802010. PDB atas dasar harga konstan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu negara menghasilkan output pada suatu periode waktu yang telah dihilangkan pengaruh perubahan harganya. Nilai PDB yang besar menunjukkan output yang dihasilkan besar, begitu juga sebaliknya (BPS 2007b). Untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan energi per kapita dengan PDB per kapita di Indonesia selama tiga dekade terakhir (1980-2010) dapat dilihat pada

Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)

Gambar 19. 3,900 3,600

Rata-Rata Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)

y = 1,7.10-4x + 1819 R² = 0,826

3,300

Linear (Rata-Rata Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr))

3,000 2,700 2,400 3,500,000

6,500,000

9,500,000

PDB Per Kapita (Rp)

Gambar 19 Hubungan antara ketersediaan energi per kapita dengan PDB per kapita di Indonesia (1980-2010) Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang positif dan nyata (r=0,909, p<0,01) antara PDB per kapita dengan ketersediaan energi per kapita. Ketersediaan energi per kapita semakin tinggi seiring dengan meningkatnya PDB per kapita, begitu pula sebaliknya. Persamaan garis yang diperoleh adalah y = 1,7.10-4x + 1819 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan positif antara PDB per kapita dengan ketersediaan energi per kapita (ditandai dengan nilai slope yang positif). Artinya, semakin tinggi PDB per kapita maka ketersediaan energi per kapita akan semakin tinggi. PDB per kapita berpengaruh 82,6 persen (R2=0,826) terhadap ketersediaan energi per kapita.

56   Sementara itu, untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan protein per kapita dengan PDB per kapita dapat dilihat pada Gambar 20.

Ketersediaan Protein (gram/kap/hr)

87

Rata-Rata Ketersediaan Protein (gram/kap/hr)

80 73 66 y = 6.10-6x + 27,43 R² = 0,892

59 52

Linear (Rata-Rata Ketersediaan Protein (gram/kap/hr))

45 3,500,000

5,500,000

7,500,000

9,500,000

PDB Per Kapita (Rp)

Gambar 20 Hubungan antara ketersediaan protein per kapita dengan PDB per kapita di Indonesia (1980-2010) Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang positif dan nyata (r=0,945, p<0,01) antara PDB per kapita dengan ketersediaan protein per kapita. Ketersediaan protein per kapita semakin tinggi seiring dengan meningkatnya PDB per kapita, begitu pula sebaliknya. Persamaan garis yang diperoleh adalah y = 6.10-6x + 27,43 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan positif antara PDB per kapita dengan ketersediaan protein per kapita (ditandai dengan nilai slope yang positif). Artinya, semakin tinggi PDB per kapita maka ketersediaan protein per kapita akan semakin tinggi. PDB per kapita berpengaruh 89,2 persen (R2=0,892) terhadap ketersediaan protein per kapita. Ketersediaan pangan pada umumnya merupakan hasil (output) dari sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, holtikultura, perkebunan, dan perikanan. Berdasarkan laporan evaluasi RPJMN 2004-2009, sektor pertanian mempunyai kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi tersebut terindikasi dari kontribusi pembentukan PDB, penerimaan devisa melalui ekspor, penyediaan bahan baku industri dan penyerapan tenaga kerja (Bappenas 2009a). Pada tahun 2009, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 15,8 persen terhadap PDB nasional (World Bank 2010). PDB yang tinggi menunjukkan output yang tinggi dalam menghasilkan barang dan jasa di suatu negara. Output yang besar merupakan indikasi tingginya produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Peningkatan produksi barang dan jasa dalam berbagai sektor, khususnya sektor pertanian akan mendorong pula peningkatan ketersediaan pangan suatu negara.

57   Anggaran Kementerian Pertanian Menurut Bappenas (2008b), ketersediaan pangan harus didukung pula oleh peningkatan investasi di bidang pertanian pangan yang memadai terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana pembangunan tanaman pangan. Perkembangan persentase anggaran Kementerian Pertanian terhadap total

5.7 5.5 5.2 5.2 4.7 4.8 4.0 4.7 4.8 5.9 5.8 5.9 5.8 5.9 5.4 3.0 4.9 5.2 5.2 4.4 4.2 4.3 3.1 4.2 3.1 3.4 2.9 2.5 2.4

7 6 5 4 3 2 1 0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010

%

RAPBN tahun 1980-2010 dapat dilihat pada Gambar 21.

Tahun Sumber: Bappenas, RAPBN berbagai tahun

Gambar 21 Perkembangan persentase anggaran kementerian terhadap total RAPBN di Indonesia tahun 1980-2010

pertanian

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan persentase anggaran Kementerian Pertanian terhadap total RAPBN di Indonesia tampak berfluktuatif dan memperlihatkan kecenderungan yang menurun selama periode tahun 1980-2010. Berikut disajikan hubungan antara persentase anggaran Kementerian Pertanian terhadap total RAPBN dengan ketersediaan energi per kapita di Indonesia (Gambar 22).

Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)

4,500 Rata-Rata Ketersediaan Energi (Kal/kap/hr)

4,000 y = -212,5x + 3907 R² = 0,458

3,500 3,000

Linear (Rata-Rata Ketersediaan Energi (Kal/kap/hr))

2,500 2,000 2

3 4 5 % Anggaran Kementerian Pertanian terhadap Total RAPBN

6

Gambar 22 Hubungan antara ketersediaan energi per kapita dengan persentase anggaran kementerian pertanian terhadap total RAPBN di Indonesia tahun 1980-2010

58   Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan nyata (r=-0,673, p<0,01) antara persentase anggaran Kementerian Pertanian dengan ketersediaan energi per kapita. Ketersediaan energi per kapita semakin tinggi seiring dengan menurunnya persentase anggaran Kementerian Pertanian terhadap total RAPBN, begitu pula sebaliknya. Persamaan garis yang diperoleh adalah y = -212,5x + 3907 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan negatif antara persentase anggaran Kementerian Pertanian dengan ketersediaan energi per kapita (ditandai dengan nilai slope yang negatif). Artinya, semakin tinggi persentase anggaran Kementerian Pertanian maka ketersediaan energi per kapita akan semakin rendah. Persentase anggaran Kementerian Pertanian berpengaruh 45,8 persen (R2=0,458) terhadap ketersediaan energi per kapita. Sementara itu, untuk mengetahui hubungan antara persentase anggaran Kementerian Pertanian terhadap total RAPBN dengan ketersediaan protein per kapita dapat dilihat pada Gambar 23. Ketersediaan Protein (Gram/kap/hr)

100 y = -7,174x + 101,1 R² = 0,420

90

Rata-Rata Ketersediaan Protein (gram/kap/hr)

80 70 60

Linear (Rata-Rata Ketersediaan Protein (gram/kap/hr))

50 40 2

3 4 5 % Anggaran Kementerian Pertanian terhadap Total RAPBN

6

Gambar 23 Hubungan antara ketersediaan protein per kapita dengan persentase anggaran kementerian pertanian terhadap total RAPBN di Indonesia tahun 1980-2010 Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan nyata (r=-0,646, p<0,01) antara persentase anggaran Kementerian Pertanian dengan ketersediaan protein per kapita. Ketersediaan protein per kapita semakin tinggi seiring dengan menurunnya persentase anggaran Kementerian Pertanian terhadap total RAPBN, begitu pula sebaliknya. Persamaan garis yang diperoleh adalah y = -7,174x + 101,1 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan negatif antara persentase anggaran Kementerian Pertanian dengan ketersediaan protein per kapita (ditandai dengan nilai slope yang negatif). Artinya, semakin tinggi persentase anggaran Kementerian Pertanian maka ketersediaan protein per kapita akan semakin rendah. Persentase anggaran Kementerian Pertanian berpengaruh 42 persen (R2=0,42) terhadap ketersediaan protein per kapita.

59   Pertanian dalam arti luas mencakup tanaman bahan makanan, hortikultura, peternakan dan hasil-hasilnya, tanaman perkebunan, perikanan, serta kehutanan. Anggaran Kementerian Pertanian mencakup pembiayaan program terkait tanaman bahan makanan, holtikultura, dan tanaman perkebunan. Sektor pertanian berperan besar dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak atas pangan. Salah satu komponen yang diperlukan dalam menjalankan pembangunan pertanian adalah pembiayaan.

Investasi

pemerintah

dalam

pembiayaan

pembangunan

diterjemahkan sebagai pengalokasian anggaran. Permasalahan pada sektor pertanian seperti rendahnya produktivitas dan mutu, serta terbatasnya akses terhadap sumberdaya produktif, termasuk permodalan dan layanan usaha, memerlukan pembiayaan yang memadai. Secara nominal terjadi peningkatan anggaran Kementerian Pertanian selama periode 198-2010, yaitu dari 122,4 milyar pada tahun 1980 menjadi 8038 milyar pada tahun 2010. Akan tetapi, secara persentase terhadap total RAPBN cenderung memperlihatkan penurunan. Hal ini disebabkan terjadinya perluasan sektor atau bidang pembiayaan dari tahun ke tahun sehingga distribusi alokasi anggaran

semakin

luas.

Persentase

anggaran

Kementerian

Pertanian

seharusnya dapat berkorelasi positif terhadap ketersediaan energi dan protein. Hasil uji korelasi menggunakan Pearson dalam penelitian ini menunjukkan hubungan sebaliknya. Hubungan Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita dengan Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita di Indonesia Tingkat Kemiskinan Konsep kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS 2008). Ketidakcukupan konsumsi kalori dan protein erat kaitannya dengan kemiskinan. Bagian terbesar dari penduduk yang mengalami defisit kalori dan protein adalah penduduk miskin. Walaupun dari tahun ke tahun penduduk miskin secara persentase dilaporkan menurun, namun secara absolut jumlahnya masih cukup besar (Suryana 2003). Sementara itu, untuk mengetahui hubungan antara

60   konsumsi energi per kapita dengan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Gambar 24.

Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)

2,050 2,000 y = -12,16x + 2145 R² = 0,422

1,950

Rata-Rata Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)

1,900 1,850

Linear (Rata-Rata Konsumsi Energi (kkal/kap/hr))

1,800 1,750 12

17

22

27

Persentase Penduduk Miskin (%)

Gambar 24 Hubungan antara konsumsi energi per kapita dengan persentase penduduk miskin di Indonesia (1980-2010) Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan nyata (r=-0,65, p<0,01) antara persentase penduduk miskin dengan konsumsi energi per kapita. Semakin tinggi persentase penduduk miskin maka konsumsi energi per kapita akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Persamaan garis yang diperoleh adalah y = -12,16x + 2145 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan negatif antara persentase penduduk miskin dengan konsumsi energi per kapita (ditandai dengan nilai slope yang negatif). Artinya semakin tinggi persentase penduduk miskin maka konsumsi energi per kapita akan semakin rendah. Persentase penduduk miskin berpengaruh 42,2 persen (R2=0,422) terhadap konsumsi energi per kapita. Konsep garis kemiskinan yang didasarkan atas tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pangan (energi), maka rumahtangga yang tergolong miskin tidak akan mempunyai daya beli untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Pada saat tingkat pendapatan mendekati suatu titik dimana rumahtangga tidak mampu membeli kebutuhan panganmaka ketahanan pangan dan status gizi dari kelompok rawan mulai terancam (Soekirman 2000). Sementara itu, untuk mengetahui hubungan antara konsumsi protein per kapita dengan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Gambar 25.

61  

Konsumsi Protein (gram/kap/hr)

60 Rata-Rata Konsumsi Protein (gram/kap/hr)

56 y = -0,765x + 64,88 R² = 0,349

52 48

Linear (Rata-Rata Konsumsi Protein (gram/kap/hr))

44 40 12

17 22 27 Persentase Penduduk Miskin (%)

32

Gambar 25 Hubungan antara konsumsi protein per kapita dengan persentase penduduk miskin di Indonesia (1980-2010) Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan nyata (r=-0,591, p<0,01) antara persentase penduduk miskin dengan konsumsi protein per kapita. Semakin tinggi persentase penduduk miskin maka konsumsi protein per kapita akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Persamaan garis yang diperoleh adalah y = -0,765x + 64,88 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan negatif antara persentase penduduk miskin dengan konsumsi protein per kapita (ditandai dengan nilai slope yang negatif). Artinya, semakin tinggi persentase penduduk miskin maka konsumsi protein per kapita akan semakin rendah. Persentase penduduk miskin berpengaruh 34,9 persen (R2=0,349) terhadap konsumsi protein per kapita. Berdasarkan Susenas tahun 2010, konsumsi energi dan protein per kapita penduduk sebesar 1926 kkal dan 55,0 gram. Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator untuk konsumsi energi 96 persen dan protein 106 persen. Angka ini relatif mencukupi, akan tetapi ketidakseimbangan di wilayah masih terjadi, karena masih terdapat penduduk yang mengkonsumsi <70 persen dari kecukupan yang dianjurkan. Ini mengindikasikan bahwa isu ketahanan pangan masih perlu terus diwaspadai (Bappenas 2005). Laporan Pencapaian MDGs tahun 2010, juga menegaskan bahwa upaya peningkatan dan perbaikan konsumsi terutama bagi masyarakat miskin masih sangat mendesak untuk dilakukan. Istilah hunger paradox sering digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena telah mantapnya ketahanan pangan nasional, yang dicerminkan oleh ketersediaan energi dan protein di atas angka kebutuhan gizi, namun kelaparan atau kekurangan gizi masih terjadi di mana-mana. Sebenarnya mereka yang

62   mengalami rawan pangan bukan hanya golongan miskin, tetapi juga mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Disertasi doktor Yayuk F. Baliwati (2001) menganalisis ketahanan pangan rumahtangga petani. Ditemukan bahwa 44 persen petani sampel termasuk kategori miskin, tetapi ternyata yang mengalami rawan pangan lebih dari 80 persen (Bappenas 2005). Menurut Bappenas (2005), tampaknya rumah tangga miskin pasti akan mengalami ketidaktahanan pangan, tetapi mereka yang rawan pangan belum tentu hanya dari golongan miskin. Batas kemiskinan di Indonesia mungkin ditetapkan dengan cut-off point terlalu rendah sehingga rumah tangga miskin sebenarnya sudah masuk kategori sangat sangat miskin dan mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sebernarnya sudah sangat miskin. Pengeluaran Per Kapita Pengeluaran per kapita sebulan penduduk dapat mencerminkan tingkat pendapatan per kapita penduduk tersebut setiap bulannya. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan adalah meningkatnya pendapatan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi pangan dan gizi yang lebih baik. Penduduk yang memiliki tingkat pendapatan rendah cenderung membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk pangan daripada penduduk yang memiliki tingkat pendapatan

yang

tinggi.

Dengan

demikian,

penduduk

dengan

tingkat

pendapatan atau pengeluaran per kapita yang rendah dapat dikategorikan sebagai penduduk yang rentan terhadap perubahan pendapatan atau kenaikan harga pangan (DKP 2011). Hubungan antara pengeluaran per kapita sebulan atas dasar harga konstan dengan konsumsi energi

per kapita di Indonesia

selama tiga dekade terakhir (1980-2010) dapat dilihat pada Gambar 26. 2,100 Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)

2,050

Rata-Rata Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)

2,000 1,950 1,900

Linear (Rata-Rata Konsumsi Energi (kkal/kap/hr))

y = 3,2.10-4x + 1879 R² = 0,292

1,850 1,800 1,750 -

100,000

200,000

300,000

400,000

Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp)

Gambar 26 Hubungan antara konsumsi energi per kapita dengan pengeluaran per kapita sebulan berdasarkan harga konstan di Indonesia (19802010)

63   Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang positif dan nyata (r=0,541, p<0,05) antara pengeluaran per kapita sebulan dengan konsumsi energi per kapita. Konsumsi energi per kapita semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pengeluaran per kapita sebulan, begitu pula sebaliknya. Persamaan garis yang diperoleh adalah y = 3,2.10-4x + 1879 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan positif antara pengeluaran per kapita sebulan dengan konsumsi energi per kapita (ditandai dengan nilai slope yang positif). Artinya, semakin tinggi pengeluaran per kapita sebulan maka konsumsi energi per kapita akan semakin tinggi. Pengeluaran per kapita sebulan berpengaruh 29,2 persen (R2=0,292) terhadap konsumsi energi per kapita. Sementara itu, untuk mengetahui hubungan antara konsumsi protein per kapita dengan pengeluaran per kapita sebulan berdasarkan harga konstan dapat dilihat pada Gambar 27.

Konsumsi Protein (gram/kap/hr)

60 Rata-Rata Konsumsi Protein (gram/kap/hr)

56 52

y = 3.10-05x + 46,72 R² = 0,551

48

Linear (Rata-Rata Konsumsi Protein (gram/kap/hr))

44 40 -

100,000

200,000

300,000

400,000

Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp)

Gambar 27 Hubungan antara konsumsi protein per kapita dengan pengeluaran per kapita sebulan berdasarkan harga konstan di Indonesia (19802010) Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang positif dan nyata (r=0,742, p<0,01) antara pengeluaran per kapita sebulan dengan konsumsi protein per kapita. Konsumsi protein per kapita semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pengeluaran per kapita sebulan, begitu pula sebaliknya. Persamaan garis yang diperoleh adalah y = 3.10-05x + 46,72 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan positif antara antara pengeluaran per kapita sebulan dengan konsumsi protein per kapita (ditandai dengan nilai slope yang positif). Artinya, semakin tinggi pengeluaran per kapita sebulan maka konsumsi protein per kapita akan semakin tinggi. Koefisien determinasi (R2) yang ditunjukkan pada hubungan di atas bernilai 0,551, artinya pengeluaran per kapita

64   berpengaruh 55,1% terhadap konsumsi protein per kapita. Pengeluaran per kapita dapat mencerminkan tingkat pendapatan per kapita penduduk. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka diharapkan daya beli pangan akan meningkat dan berdampak pada meningkatnya konsumsi pangan yang lebih baik. Hubungan Konsumsi Energi Per Kapita dan Persentase Defisit Energi (<70%AKE) dengan Ketersediaan Energi Per Kapita di Indonesia Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang positif dan nyata (r=0,577, p<0,01) antara ketersediaan energi per kapita dengan konsumsi energi per kapita. Konsumsi energi per kapita semakin tinggi seiring dengan meningkatnya ketersediaan energi per kapita, begitu pula sebaliknya. Persamaan garis yang diperoleh adalah y = 0,117x + 1567 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan positif antara ketersediaan energi per kapita dengan konsumsi energi per kapita (ditandai dengan nilai slope yang positif). Artinya, semakin tinggi ketersediaan energi per kapita maka konsumsi energi per kapita akan semakin tinggi. Ketersediaan energi per kapita berpengaruh 33,2 persen (R2=0,332) terhadap konsumsi energi per kapita. Ketersediaan pangan di suatu daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi penduduk (Suhardjo 1989). Menurut DKP (2009), jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi mencerminkan aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan.

Konsumsi Energi (Kal/kap/hr)

2,050 2,000

Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)

1,950 1,900 y = 0,117x + 1567 R² = 0,332

1,850

Linear (Konsumsi Energi (kkal/kap/hr))

1,800 1,750 2,400

2,900

3,400

3,900

4,400

Ketersediaan Energi (Kal/kap/hr)

Gambar 28 Hubungan antara konsumsi energi per kapita dengan ketersediaan energi per kapita di Indonesia (1980-2010) Sementara itu, hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang positif dan tidak nyata (r=0,093, p>0,05) antara ketersediaan energi per kapita dengan persentase penduduk defisit energi (<70%AKE). Artinya tidak ada hubungan yang nyata antara ketersediaan energi per kapita dengan persentase penduduk defisit energi (<70%AKE). Tingginya ketersediaan energi seharusnya

65   dapat menurunkan persentase penduduk defisit energi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmampuan mengakses pangan. Menurut Bappenas (2007), tingginya proporsi rumah tangga rawan pangan menunjukkan bahwa ketahanan pangan pada tingkat nasional atau wilayah tidak selalu berarti bahwa ketahanan pangan pangan di rumah tangga dan individu juga terpenuhi. Masalah-masalah distribusi dan mekanisme pasar yang berpengaruh terhadap harga, daya beli rumah tangga yang berkaitan dengan kemiskinan dan pendapatan rumah tangga, dan tingkat pengetahuan tentang pangan dan gizi sangat berpengaruh kepada konsumsi dan kecukupan pangan dan gizi rumah tangga. Hubungan Persentase Defisit Energi (<70%AKE) dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan (DKP 2006). Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan yang positif dan nyata (r=0,614, p<0,05) antara persentase penduduk miskin dengan persentase penduduk defisit energi (<70%AKE). Persentase penduduk defisit energi (<70%AKE) semakin tinggi seiring dengan meningkatnya persentase penduduk miskin, segitu pula sebaliknya. Persamaan garis yang diperoleh adalah y = 1,430x - 13,01 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan positif antara persentase penduduk miskin dengan persentase penduduk defisit energi (<70%AKE) (ditandai dengan nilai slope yang positif). Artinya, semakin tinggi persentase penduduk miskin maka persentase penduduk defisit energi (<70%AKE) akan semakin tinggi. Persentase penduduk miskin berpengaruh 37,7 persen (R2=0,377) terhadap persentase penduduk defisit energi. Menurut Tjahjadi (2004), dampak yang ditimbulkan karena kemiskinan, akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan masyarakat karena keluarga miskin ini tidak mampu menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup, aman dan bergizi, sehingga sangat rentan terhadap rawan pangan dan rawan gizi. Untuk mengetahui hubungan antara persentase penduduk defisit energi (<70% AKE) dengan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Gambar 29.

66

Persentasi Penduduk Defisit Energi (<70% AKE)

 

25 20 15

y = 1,430x - 13,01 R² = 0,377

10

Presentase Penduduk Defisit Energi (<70% AKE) Linear (Presentase Penduduk Defisit Energi (<70% AKE))

5 0 13

16

19

22

25

Persentase Penduduk Miskin (%)

Gambar 29 Hubungan antara persentasi penduduk defisit energi (<70% AKE) dengan persentase penduduk miskin di Indonesia (1987-2010) Berdasarkan laporan tahunan UNDP (United Nations Development Programme) Indonesia tahun 2007, Indonesia telah berhasil meningkatkan statusnya menjadi negara dengan pendapatan menengah. PDB per kapita Indonesia tahun 2007 mencapai 8,7 juta rupiah (IMF 2011). Mengacu pada ukuran kemiskinan US$ 1 per hari per orang (target MDGs), maka Indonesia telah mencapai sasaran tersebut. Namun tantangan ke depan adalah masih banyaknya jumlah orang miskin dengan mengacu pada garis kemiskinan nasional dan lebih jauh lagi dengan menggunakan ukuran US$ 2 per hari per orang. Hal ini menggambarkan penduduk yang hidup dekat dengan garis kemiskinan nasional atau sangat dekat dengan penduduk yang rentan (vurnerable) jumlahnya masih sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang tergolong rentan karena apabila terjadi goncangan ekonomi mereka dapat dengan mudah jatuh ke kelompok miskin dengan pendapatan di bawah US$ 1 per hari (Bappenas 2007a). Menurut Bappenas (2007a), upaya perbaikan status gizi masyarakat, terutama masyarakat miskin, menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan. Masalah kurang gizi disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan pengetahuan, status kesehatan, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan masalah gizi dengan fokus pada kelompok miskin harus dilakukan secara sinergis meliputi berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan, dan ekonomi. Berdasarkan Laporan Evaluasi RPJMN 2004-2009, faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia antara lain 1) belum meratanya program pembangunan, khususnya di pedesaan, luar Pulau Jawa, daerah terpencil, dan daerah perbatasan. Padahal,

67   sekitar 63 persen penduduk miskin Indonesia hidup di daerah perdesaan; 2) kemiskinan sangat terkait dengan keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar; 3) masih besarnya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin baik karena guncangan ekonomi maupun kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan sosial; 4) bencana alam dan sosial menciptakan penduduk

miskin

baru,

sehingga

tingkat

kemiskinan

juga

mengalami

peningkatan; 5) kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga-harga kebutuhan pokok yang berdampak pada daya beli masyarakat miskin (Bappenas 2009a). Perkembangan Kebijakan dan Program di Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Pencapaiannya Permasalahan kependudukan di Indonesia, selain laju pertumbuhan yang masih tergolong tinggi dengan jumlah penduduk yang sangat besar, adalah penyebarannya yang tidak merata. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan kompetisi pemanfaatan lahan untuk lahan usaha, permukiman penduduk, dan pembangunan prasarana dan sarana publik. Kompetisi pemanfaatan lahan yang tidak terkendali akan dapat mengakibatkan degradasi lingkungan khususnya terhadap kualitas lahan pertanian. Apabila hal ini tidak segera ditangani maka akan dapat mengancam kebutuhan pangan umat manusia (Suryana 2004). Hal lain yang perlu diwaspadai dari pertumbuhan jumlah penduduk adalah semakin meningkatnya permintaan pangan baik dalam jumlah, mutu, dan keragaman. Peningkatan permintaan bahan pangan yang bermutu dan beragam sangat terkait dengan semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Namun perlu diingat bahwa apabila penurunan kualitas lahan akibat tekanan jumlah penduduk yang

semakin

meningkat

tidak

diantisipasi

sesegera

mungkin

maka

dikhawatirkan kemampuan produksi bahan pangan domestik tidak akan dapat mengikuti peningkatan kebutuhannya. Apabila hal ini terjadi maka pada waktu yang akan datang, kebutuhan pangan Indonesia akan semakin tergantung pada impor, yang berarti ketahanan pangan nasional menjadi semakin rentan karena akan semakin tergantung pada kebijakan negara lain (Suraya 2004). Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional serta merupakan fokus utama dalam pembangunan pertanian.

68   Menurut Suryana (2004), kebijakan umum pemantapan ketahanan pangan diarahkan untuk mengatasi tantangan dan masalah yang menghambat proses dan kinerja sub-sistem ketahanan pangan, serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk memenuhi kecukupan pangan bagi setiap penduduk. Kecukupan pangan tersebut dihasilkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, output dari pembangunan ketahanan pangan ini adalah: terpenuhinya hak asasi manusia atas pangan, berkembang SDM Indonesia yang berkualitas, dan terciptanya kondisi kondusif bagi pembangunan ekonomi, dan ketahanan nasional. Sejak periode Repelita III (1979-1983) hingga RPJMN 2004-2009, terlihat adanya perkembangan arah kebijakan dan program di bidang ketahanan pangan dan perbaikan gizi dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pada periode tersebut, pembangunan di bidang pertanian, kesehatan, dan gizi sering kali menjadi prioritas pembangunan dan agenda penting setiap pemerintahan di Indonesia. Pertanian dalam arti luas, kesehatan, dan gizi pada dasarnya merupakan beberapa sektor yang strategis dan menjadi sentral dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia. Kebijakan pangan dan perbaikan gizi selalu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Pada periode Repelita III hingga VI, bidang pangan dan perbaikan gizi menjadi salah satu prioritas pembangunan. Berbagai kebijakan dan program yang mendukung ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Indonesia sejak Repelita III sampai RPJMN 2004-2009 secara lebih rinci disajikan pada Tabel 11 sampai Tabel 13.

72   Hasil analisis isi terhadap kebijakan ketahanan pangan dan gizi selama selama periode Repelita III hingga RPJMN 2004-2009 di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan dengan pola tertentu pada setiap masa pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan dan gizi nasional. Arah kebijakan dan program disesuaikan dengan masalah dan tantangan pada setiap periode pemerintahan dan mempertimbangkan sumberdaya yang ada. Kebijakan pembangunan pangan pada periode Repelita III hingga IV terlihat lebih berorientasi pada sub sistem ketersediaan pangan. Kebijakan dan program lebih banyak diarahkan kepada peningkatan penyediaan dan produksi pangan untuk mencapai swasembada pangan. Perbaikan gizi dalam Repelita III dan IV diarahkan untuk mengatasi masalah gizi utama yaitu Kurang Kalori Protein (KKP), kurang vitamin A, gondok endemik dan anemia gizi besi yang dilaksanakan secara bertahap, diserasikan dengan upaya pengadaan pangan yang bergizi secara merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Akan tetapi, target spesifik dalam penurunan prevalensi KKP balita baru ditetapkan pemerintah pada Repelita IV. Pada periode Repelita V hingga Repelita VI, kebijakan terkait ketahanan pangan dan perbaikan gizi mulai mengarah pada sub sistem distribusi. Stabilisasi harga pangan merupakan kebijakan penting pada Repelita V. Pada Repelita VI terlihat bahwa pengembangan kelembagaan pangan dan keamanan pangan mulai diperhatikan. Akan tetapi, arah kebijakan juga tetap diarahkan untuk memantapkan swasembada pangan yang telah dicapai dalam Repelita IV. Pada bidang perbaikan gizi, kebijakan masih diarahkan untuk melanjutkan usaha peningkatan keadaan gizi rakyat dengan langkah-langkah untuk mengurangi KKP, kekurangan vitamin A, gondok endemik dan anemia gizi besi. Perkembangan

kebijakan

ketahanan

pangan

dan

perbaikan

gizi

selanjutnya dilihat dari dokumen Propenas 1999-2004 dan RPJMN 2004-2009. Pada awal masa reformasi, terjadi perubahan besar di berbagai bidang yang membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, kebijakan Propenas lebih mengarah pada percepatan pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Pada periode Propenas, pengembangan pertanian dan pangan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pertanian. Untuk itu, program-program pengembangan pertanian dan pangan diarahkan

73   untuk

meningkatkan

produktivitas

pertanian

dan

masyarakat

pertanian

khususnya petani kecil, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan nilai tambah pertanian dan pangan bagi masyarakat. Pada periode RPJMN 2004-2009, revitalisasi pertanian dipromosikan guna mencapai swasembada beras maupun non beras seperti jagung dan palawija.

Revitalisasi

pertanian

menjadi

komitmen

dalam

peningkatan

pendapatan pertanian untuk PDB dan pembangunan agribisnis yang mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini terlihat dari kebijakan ketahanan pangan yang banyak diarahkan untuk mempertahankan tingkat produksi beras dalam negeri, meningkatkan ketersediaan pangan hewani, diversifikasi pangan. Selain itu, pembangunan bidang kesehatan semakin diperluas untuk menunjang perbaikan gizi masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas kesehatan dasar dan pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin. Bebagai kebijakan ketahanan pangan dan perbaikan gizi yang telah ditetapkan pemerintah sejak periode Repelita III hingga RPJMN 2004-2009 mempengaruhi

perkembangan

pemenuhan

hak

atas

pangan

dan

gizi.

Perkembangan pencapaian pemenuhan hak atas pangan dan gizi di Indonesia dapat diihat lebih rinci pada Tabel 14. Pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) III (1979-1983), ketersediaan energi per kapita hanya memenuhi anjuran WNPG pada tahun 1983, sedangkan ketersediaan protein pada periode tersebut masih di bawah anjuran. Demikian pula dengan konsumsi energi dan protein per kapita yang juga masih di bawah angka anjuran. Selama periode Repelita III, harga pangan strategis terkendali, khususnya beras. Perbedaan harga gabah dan beras rata-rata antara musim panen dan musim peceklik selama Repelita III menunjukkan keadaan yang stabil dan terkendali. Keamanan pangan belum menjadi perhatian pada Repelita III sehingga tidak terdapat target capaian dalam aspek keamanan pangan. Prevalensi KKP pada balita masih cukup besar meskipun jumlahnya semakin menurun. Pada tahun 1983 sebesar 29,1% balita mengalami KKP. Selama periode 1984-1988 (Repelita IV), ketersediaan energi dan protein per kapita mulai memenuhi anjuran pada tahun 1986. Akan tetapi, konsumsi energi dan protein per kapita masih di bawah angka anjuran. Pada periode tersebut, harga pangan strategis terkendali, khususnya beras. Perbedaan harga gabah dan beras rata-rata antara musim panen dan musim peceklik selama Repelita

74   IV menunjukkan keadaan yang stabil dan terkendali, kecuali pada tahun 1987/1988 disebabkan musim kering yang panjang sehingga cadangan beras menurun. Aspek keamanan pangan belum menjadi perhatian pada Repelita IV. Prevalensi KKP balita pada tahun 1987 mencapai 11,1% dan telah mencapai target Repelita IV, yaitu 22%. Pada Repelita V (1989-1993), ketersediaan energi dan protein per kapita sudah melebihi angka rekomendasi. Akan tetapi, konsumsi energi dan protein per kapita masih di bawah angka anjuran. Selama periode Repelita V, harga pangan strategis terkendali, khususnya beras. Perbedaan harga gabah dan beras rata-rata antara musim panen dan musim peceklik selama Repelita V menunjukkan keadaan yang stabil dan terkendali. Aspek keamanan pangan masih belum menjadi perhatian pada Repelita V. Selain itu, prevalensi KKP total pada balita masih tergolong tinggi (40%) pada tahun 1992. Pada Repelita VI (1994-1998), capaian ketersediaan energi dan protein per kapita sudah melebihi angka rekomendasi. Meski demikian, konsumsi energi per kapita masih lebih rendah dari anjuran. Lain halnya dengan konsumsi protein per kapita yang sudah melebihi rekomendasi. Selama periode 1994-1998, angka kemiskinan meningkat tajam karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998. Aspek keamanan pangan pada periode tersebut belum terjamin. Hal ini diindikasikan dengan ditemukannya jumlah penderita keracunan makanan yang masih tergolong tinggi pada tahun 1998 (1078 orang). Prevalensi KEP pada balita pada tahun 1998 mencapai 20,7% dan telah mencapai target Repelita VI, yaitu 30%. Salah satu program dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 1999-2004 adalah program peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat. Ketersediaan energi dan protein per kapita secara kuantitas sudah melebihi rekomendasi. Pada periode 1999-2004, konsumsi energi per kapita secara kuantitas masih lebih rendah dari anjuran, meskipun ketersediaan energi per kapita sudah jauh melebihi kebutuhan. Lain halnya dengan konsumsi protein per kapita yang sudah memenuhi angka rekomendasi. Dari segi kualitas, konsumsi pangan masih belum dikatakan seimbang. Skor PPH konsumsi pangan sebesar

76,9

pada

tahun

2004.

Selama

periode

1999-2004,

upaya

penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan cukup berhasil. Angka kemiskinan mengalami penurunan setelah dilanda krisis ekonomi pada tahun 1998. Akan tetapi, upaya menurunkan angka pengangguran tidak menunjukkan hal demikian.

75   Penganguran terbuka mengalami peningkatan pada periode tersebut. KLB keracunan makanan masih banyak ditemukan dan menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2004, sebanyak 164 kasus KLB keracunan makanan terlaporkan. Prevalensi gizi kurang pada balita tidak mencapai target Propenas 1999-2004. Pada tahun 2004, prevalensi gizi kurang sebesar 27,5%, sedangkan sasaran Propenas yaitu 20%. Selain prevalensi gizi kurang, prevalensi GAKY dan AGB juga tidak mencapai target pada akhir tahun 2004. Pada RPJMN tahun 2004-2009, dituangkan beberapa indikator target capaian pemantapan ketahanan pangan. Kondisi ketersediaan energi dan protein secara kuantitas sudah melebihi angka rekomendasi. Meski demikian, konsumsi energi masih cenderung berfluktuatif. Secara kualitas, konsumsi pangan belum sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Skor PPH konsumsi pangan pada tahun 2009 masih sebesar 75,7. Pada akhir tahun 2009, tingkat kemiskinan dan pengangguran belum mencapai target sasaran dan masih tergolong tinggi. Keamanan pangan belum terjamin dengan masih ditemukannya KLB keracunan makanan yang terlaporkan. Pada tahun 2007, prevalensi gizi kurang pada balita sudah mencapai target RPJMN 2004-2009.