GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Menimbang

: a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur antara lain mengenai jenis dan usaha-usaha Bank, maka ketentuan tentang pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 dengan segala perubahannya harus disesuaikan dengan Undang-undang tersebut; b. bahwa Bank Pembangunan Daerah, sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, serta sebagai pemegang Kas Daerah perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya sesuai dengan kondisi perekonomian Nasional serta ketentuan dan kebijaksanaan yang ada; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b konsideran Menimbang ini dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral; 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang Bank Umum; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; e. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, disingkat BPD Jawa Timur; f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank; g. Dreksi adalah Direksi Bank; h. Pegawai adalah pegawai Bank; i. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank; j. Kas Daerah adalah aparat/lembaga Keuangan Daerah yang melaksanakan pekerjaan mengenai penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat bernilai uang untuk kepentingan Daerah; BAB II KEDUDUKAN HUKUM Pasal 2 Bank yang telah ada dan didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank


2

Pembangunan Daerah Jawa Timur yang telah 5 (lima) kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1991 berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962, disesuaikan peraturan pendiriannya dengan Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 3 (1) Bank, ialah Badan Hukum yang berbentukperusahaan Daerah yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Bank diperlakukan semua aturan hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA Pasal 4 (1) Kantor Pusat Bank berkedudukan di Surabaya sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; (2) Bank dapat mempunyai Kantor Cabang, Cabang Pembantu. Perwakilan dan unit Usaha lainnya yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas. BAB IV AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 5 (1) Bank adalah Bank Umum yang melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian; (2) Bank sebagai Bank Umum berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah; (3) Bank didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. BAB V TUGAS DAN USAHA Pasal 6 (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, Bank menyelenggarakan usaha-usaha antara lain : a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit;


3

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah; 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5. Membantu mengembangkan BPR milik Pemerintah Daerah; 6. Obligasi; 7. Surat Dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 8. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. Menempatkan dana pada meminjam dana dan, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; m. Selain melakukan usaha-usaha tersebut pada huruf a sampai dengan huruf 1 ayat ini Bank dapat pula : 1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; 3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

4

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Disamping tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagai Bank milik Daerah mempunyai tugas antara lain : a. Sebagai pengerak, pendorong laju pembangunan di Daerah; b. Sebagai pemegang Kas Daerah dan/atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah; c. Sebagai sumber pendapatan Daerah. Pasal 7 Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini Bank dapat: a. Melakukan kerjasama dengan Bank-bank lain, Lembaga-lembaga Keuangan lain, dan Lembaga Non Keuangan atas persetujuan Dewan Pengawas; b. Melakukan kerjasama dengan Bank-bank asing atas persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB VI MODAL Pasal 8 (1) Modal Bank terdiri dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II; (2) Modal dasar Bank adalah sebesar Rp. 85 Milyard (Delapan puluh lima milyard Rupiah); (3) Perbandingan pemilikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah sebesar : a. 60 % Pemerintah Daerah Tingkat I; 60 % x Rp. 85 Milayard = Rp. 51 Milyard b. 40 % Pemerintah Daerah Tingkat II; 40 % x Rp. 85 Milyard = Rp. 34 Milyard. (4) Dari jumlah Modal Dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini, telah disetor sebesar Rp. 39,229 Milyard (tiga puluh sembilan milyard dua ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) yang merupakan penyertaan modal dari : a. Pemerintah Daerah Tingkat I sebesar Rp. 29,534 milyard (Dua puluh sembilan milyard lima ratus tiga puluh empat juta Rupiah); b. Pemerintah Daerah Tingkat II sebesar Rp. 9,695 milyard (Sembilan milyard enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah); (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan; (6) Perubahan Modal Dasar dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

5

BAB V II SAHAM-SAHAM Pasal 9 Modal Bank terbagi atas saham-saham dengan ketentuan sebagai berikut: a. Saham dikeluarkan atas nama pemiliknya, pada tiap-tiap surat sahan dicatat nama pemiliknya oleh Direksi dalam daftar yang disediakan Direksi; b. Untuk tiap-tiap saham diterbitkan sehelai surat saham disertai seperangkat tanda dividen berikut sehelai talon untuk menerima seperangkat tanda deviden; c. Surat-surat saham diberi nomor unit dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas, atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Pengawas atau apabila Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas berhalangan oleh seorang Direktur bersama-sama seorang anggota Dewan Pengawas; d. Terhadap setoran saham oleh Pemerintah Daerah yang belum mencapai nilai saham diberikan tanda setoran saham e. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada peraturan ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. Pasal 10 Ketentuan dan peraturan tentang Daftar Saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dengan peraturan sendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII DIREKSI Pasal 11 (1) Bank sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur; (2) Sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari anggota Direksi harus berpengalaman operasional dibidang Perbankan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun; (3) Direksi bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; (4) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya; (5) Anggota direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Bank; (6) Antar sesama anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, demikian pula antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas; (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan atau usaha lain yang diberi kredit oleh Bank; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

6

(8) Anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus) pada suatu Perusahaan lain. Pasal 12 Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang : a. memiliki keahlian dibidang perbankan; b. memiliki ahlak serta moral yang baik ; c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah; d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara; e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan : f. sehat jasmani dan rohani. Pasal 13 (1) Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul RUPS; (2) Masa jabatan anggota Direksi selama-lamnya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir; (3) Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan jika dalam keadaan sangat diperlukan dan dilaksanakan sangat selektif; (4) Direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal 60 tahun; (5) Pengecualian dari ayat (4) pasal ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (6) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri (7) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan anggota Direksi disampaikan lengkap kepada: a. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah; b. Gubernur Bank Indonesia Cq. Direktur bidang Perbankan sebagai tembusan dengan dilampirkan keterangan/identitas dari calon Direksi yang bersangkutan berupa :  Hasil/keputusan RUPS tentang pencalonan yang bersangkutan;  Surat keterangan Gubernur tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah ini;  Surat keterangan lulus butuh diri Instansi/lembaga dimana yang bersangkutan bekerja apabila calon tersebut berasal dari luar Pemerintah Daerah dan Bank;  Daftar Riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;  Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang dikeluarkan oleh atasan langsung pada instansi yang bersangkutan atau keterangan dari atasan/instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

7

kepemimpinan;  Pas photo 3x4 Cm;  Contoh tanda tangan dan paraf. (8) Gubernur setelah menerima persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri segera menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan. Pasal 14 (1) Sebelum anggota Direksi menjalankan tugas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatannya, terhadap, yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan; (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diberi tahukan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank Indonesia. Pasal 15 (1) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar usul Dewan pengawas. Pasal 16 (1) Direksi mewakili Bank didalam maupun diluar Pengadilan; (2) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut ayat (1), kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang Karyawan Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang, badan/lembaga lainnya. Pasal 17 Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pendapat dari Dewan pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 Direksi berdasarkan persetujuan Gubernur atas usul Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Membuka kantor-kantor Cabang, Cabang Pembantu, Perwakilan dan Unit usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan; b. Mengeluarkan surat-surat Obligasi;


8

c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Bank; d. Mengikat Bank sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga; e. Menggadaikan barang-barang milik Bank; f. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain seperti sewa guna usaha, modal lain sepeiti sewa guna usaha, modal ventura, asuransi serta lembaga kliring penyelesaiam dan penyempurnaan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang benvenang. Pasal 19 (1) Anggota Direksi berhenti karena : a. Masajabatannya berakhir; b. meninggal dunia. (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah karena: a. permintaan sendiri; b. Melakukan tindakan yang merugikan Bank atau perbuatan tercela lainnya; c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah atau Negara; d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar. (3) Gubernur Kepala Daerah memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan tersebut ayat (2) huruf b,c, dan d atas usul Dewan Pengawas; (4) Pemberhentian sementara tersebut ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Gubernur Kepala Daerah kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu; (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Anggota Direksi yang bersangkutan dapat membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara dan jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Dewan Pengawas; b. Di dalam sidang tersebut huruf a, Dewan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan seketika itu keputusannya disampaikan secara resmi kepada Gubernur Kepala Daerah; c. Selanbat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya sidang yang dimaksud dalam huruf a, Gubernur Kepala Daerah membeiitahukan keputusannya terhadap usul dimaksud huruf b secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu tersebut, pemberhentian sementara itu batal karena hukum. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

9

(6) Jika sidang tersebut pada ayat (5) tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ayat (4), pemberhentian sementara itu batal karena hukum; (7) Jika perberhentian oleh Gubernur Kepala Daerah dimaksud ayat (5) huruf c tidak dapat diterima oleh anggota Direksi yang bersangkutan, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Menteri Dalam Negeri secara tertulis/disertai alasan-alasan terhadap Keputusan itu dalam waktu 2 (dua) minggu setelah Keputusan pemberhentian diterimanya; (8) Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat banding tersebut ayat (7) pasal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan terhadap banding yang diajukan, pemberhentian anggota Direksi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti; (9) Apabila perbuatan tersebut pada ayat (2) huruf b dan c merupakan tindak pidana, maka pemberhentian itu adalah perberhentian tidak dengan normal; BAB IX DEWAN PENGAWAS Pasal 20 (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan, umum Bank dan menjalankan pengawasan, pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaannya oleh Direksi; (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah. Pasal 21 (1) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; (2) Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia; (3) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang berhubungan dengan atau mengganggu kepentingan Bank. Pasal 22 Anggota Dewan Pengawas harus Warga Negara Indonesia yang : a. memiliki keahlian serta dipandang mempunyai akhlak dan moral yang baik; b. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela; c. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah mengenai pembinaan, pengendalian dan Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

10

pengawasan Bank; d. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara; e. bertempat tinggal ditempat kedudukan Bank; Pasal 23 (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dan salah seorang ditunjuk sebagai Ketua; (2) Anggota Dewan Pengawas dicalonkan dan dipilih oleh RUPS; (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Gubernur dari calon terpilih termaksud pada ayat (2) untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali; (4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri; (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Dewan Pengawas disampaikan secara lengkap kepada : a. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah b. Gubernur Bank Indonesia Cq. Direktur Bidang Perbankan sebagai tembusan. Dengan dilampirkan keterangan/identitas dari calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan berupa:  Hasil/keputusan RUPS tentang pencalonan yang bersangkutan;  Surat keterangan Gubernur tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah ini;  Surat keterangan lulus butuh dari Instansi/lembaga dimana yang bersangkutan bekerja apabila calon tersebut berasal dari luar Pemerintah Daerah dan Bank  Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kepala;  Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang dikeluarkan oleh atasan langsung pada instansi yang bersangkutan atau keterangan dari atasan/instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab  Pas Photo 3x4 Cm;  Contoh tanda tangan dan paraf. (6) Gubernur setelah menerima persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri segera menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan. Pasal 24 (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan disemua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas Bank.


11

(2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan : a. Secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya; (3) Dengan pengawas dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Bank. Pasal 25 Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26 (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena; a. masa jabatannya berakhir; b. meninggal dunia. (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah karena: a. permintaan sendiri; b. melakukan tindakan yang merugikan Bank atau perbuatan tercela lainnya; c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar. (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf b, c dan d ayat (2) pasal ini dilakukan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul RUPS; (4) Khusus dalam hal diduga terdapat tindakan tersebut dalam ayat (2) huruf b, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur Kepala Daerah dengan usul RUPS; (5) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut; (6) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut ayat (4) dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Anggota Dewan Pengawas diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Pemegang Saham dalam waktu 1 (satu) bulan sejak angota Dewan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara dan jika anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan; b. Dalam sidang itu, Pemegang Saham memutuskan apakah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara dibatalkan Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

12

dan segera menyampaikan Keputusannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah; c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Dewan (7) Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya dan dalam hal menyampaikan Surat Keputusan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum. (8) Jika sidang tersebut pada ayat (6) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan menurut ketentuan ayat (4), maka usul pemberhentian dimaksud ayat (3) dan Surat Keputusan pemberhentian sementara oleh Gubemur yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum; (9) Jika Surat Keputusan Gubernur ayat (6) huruf c tidak dapat disetujui oleh anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) mingu setelah pemberitahuan tentang Keputusan tersebut diterima; (10)Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak ditenmanya surat banding yang dimaksud ayat (8) Pasal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil Keputusannya terhadap banding yang diajukan, maka pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Pasal 27 (1) Sebelum Dewan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur; (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia. Pasal 28 Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi diatur oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Bank. BAB X KEPEGAWAIAN Pasal 29 (1) Peraturan Gaji pegawai Bank diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Bank;


13

(2) Ketentuan Kepegawaian Bank diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri oleh Direksi. BAB XI PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA Pasal 30 (1) Bank mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua yang merupakan kekayaan Bank yang dipisahkan, bagi: a. a. Direksi; b. Pegawai Bank. (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dimaksud ayat (1) pasal ini bersumber dari: a. luran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan pegawai Bank; b. luran Bank (pemberi kerja); c. Bagian dari laba (donasi); d. Usaha-usaha lain .yang sah; (3) Bank wajib mengusahakan dana tersebut pada ayat (1) pasal ini agar mencapai jumlah harga tunai kewajiban yang hams dipenuhi terhadap pegawai Bank dan wajib menjaga supaya jumlah harga itu tidak berkurang; (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB XII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) Pasal 31 (1) RUPS sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, setelah Tahun Buku dan selambat-lambatnya pada bulan Juni; (2) RUPS dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuknya; (3) Keputusan RUPS di dggarican atas musyawarah untuk mufakat; (4) Jika kata mufakat dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak; (5) Tata tertib RUPS ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah melalui pembahasan RUPS BAB XIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 32 (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku Direksi menyampaikan kepada Dewan Pengawas Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan Bank untuk disahkan;


14

(2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan Bank tersebut berlaku; (3) Tiap perubahan atas Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan Bank yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas; (4) Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan Bank yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Gubernur, Direksi Bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dimulainya tahun buku. BAB XIV TAHUN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 33 (1) Tahun Buku adalah Tahun Takwin. (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir Tahun Buku,Direksi menyampaikan laporan Tahunan yang terutama terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba serta penjelasannya yang telah diaudit Akuntan Publik; (3) Laporan tahunan tersebut pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Dewan Pengawas guna diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah; (4) Laporan tahunan tersebut ayat (1) pasal ini sebelum disampikan kepada Gubernur Kepala Daerah, harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; (5) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba tersebut harus ditandatangani oleh anggota Direksi; (6) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas (aquit de charge); (7) Direksi membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha Bank yang telah disahkan RUPS untuk disampaikan kepada Gubernur, Bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri; (8) Direksi diwajibkan mengumumkan perhitungan tahunan yang disahkan itu dalam Berita Daerah yang bersangkutan dan dalam satu surat kabar/ harian yang terbit dalam Daerah usaha Bank;

(9) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan perhitungan Tahunan Bank diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB XV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 34 Laba bersih setelah dipotong Pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut: a. Deviden untuk pemegang saham ......... 45 % b. Dana Pembangunan Daerah ................ 15 % c. Cadangan Umum................................ 15 % Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

15

d. Cadangan Tujuan ............................... 10 % e. Dana kesejahteraan ............................ 7,5 % BAB XVI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 35 (1) Direktur Utama dan para Direktur dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi serta semua pegawai Bank yang karena tindakantindakan hukum, peraturan atau ketentuan-ketentuan Dewan Pengawas atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwajibkan mengganti kerugian tersebut; (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri/ daerah bukan Bendaharawan berlaku sepenuhnya bagi anggota Direksi dan Pegawai Bank. BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 36 (1) Pembinaan dan Pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia; (2) Pembinaan dan penggawasan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan; (3) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap Bank dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Bank sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah. BAB XVIII PEMBUBARAN Pasal 37 (1) Pembubaran Bank ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dan Menteri Dalam Negeri; (2) Untuk pelaksanaan pembubaran Gubemur Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran Bank; (3) Dalam hal Bank dibubaikan, semua hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Bank dan sisa lebih menjadi milik pemegang saham; (4) Pertanggung jawaban pembubaran Bank oleh Panitia Pembubaran disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Panitia Pembubaran. Pasal 38 Dalam hal terjadi pembubaran Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, penyelesaian kekaryaan Direksi dan Pegawai Bank ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

16

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 Semua ketentuan yang berlaku dilingkungan Bank pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Guberaur Kepala Daerah. (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berikut segala perubahannya terakhir Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1991 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Surabaya, 28 Desember 1992 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR Ketua, ttd ttd TRIMARJONO, SH SOELARSO

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Desember 1993 Nomor 584.35-335 MENTERI DALAM NEGERI ttd RUDINI


17

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Mei 1993 Nomor 3 Tahun 1993, Seri D. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd Drs. SOEDJITO Pembina Utama Madya NIP 010 016 467 Sesuai dengan aslinya. A.n. SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd SOEPRAPTO,SH Pembina Tingkat I NIP 010 040 507


18

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

I. PENJELASAN Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 atas kuasa Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan peristiwa penting dalam rangkaian upaya pembangunan sektor keuangan pada umumnya dan sektor perbankan yang dimulai Tahun 1983 dengan pemberian kebebasan kepada Bank untuk menetapkan suku bunga, dilanjutkan dengan Paket Kebijaksanaan Pemerintah di bidang keuangan/perbankan (Pakto 1988, Pakmar 1989, Pakjan 1990 dan Pakfeb 1991) pada dasarnya disatu pihak telah memungkinkan sektor perbankan menjadi lebih terbuka, yaitu dengan kemudahan-kemudahan untuk membuka dan memperluas usaha dibidang Perbankan, dilain pihak juga menekankan perlunya Perbankan Indonesia menata diri kearah yang lebih tertib dan lebih sehat serta penyelenggarakan kegiatannya secara berhati-hati. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka setiap badan usaha yang bergerak dibidang perbankan termasuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur harus menyesuaikan bentuk hukum dan peraturan pendiriannya dengan Undang-undang tersebut. Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 telah ditetapkan tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan memilih bentuk hukum Perusahaan Daerah melalui perubahan Peraturan pendiriannya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai : Cukup jelas dengan pasal 4 Pasal 5 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan "Demokrasi Ekonomi" adalah Demokrasi Ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Ayat (2) dan (3)

: Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)

: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Ayat (2) huruf a

: Cukup jelas

Ayat (2) huruf b

: Bank sebagai Pemegang Kas Daerah ditunjuk dengan S.K Kepala Daerah, yang melaksanakan pekerjaan mengenai penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat bernialai juga untuk kepentingan Daerah.


1

Ayat 2 huruf c

: Cukup jelas

Pasal 7 sampai : Cukup jelas dengan 10 Pasal 11 ayat (1) : Dalam menetapkan jumlah Direksi perlu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Bank dengan memperhatikan antar lain velume usaha, jumlah kantor, jumlah pegawai serta kemampuan Bank dalam pembiayan. Ayat (2) sampai : Cukup jelas dengan 6 Pasal 12

: Cukup jelas

Pasal; 13 ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2)

: Batasan masa jabatan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas dan memberikan kesegaran serta kegairahan kerja dan memberikan kemungkinan bagi pembinaan kaderisasi.

Ayat (3) sampai : Cukup jelas dengan (8) Pasal 14 sampai : Cukup jelas dengan pasal 18 Pasal 19

: Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum Bank dan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perandang-undangan yang berlaku, dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank; b. pengawasan sehari-hari atas pengurusan Bank; c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Bank; d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank; e. Menilai dan meneliti Laporan Neraca dan Laba/Rugi yang disampaikan Direksi untuk disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah; f. Memberikan pertimbangan dan saran, balk yang diminta atau tidak diminta kepada Gubernur Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan Bank; g. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan Bank; h. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kegiatan tersebut diatas.

Pasal 20 sampai : Cukup Jelas dengan 33 Pasal 34

: a. Dana Pembangunan Daerah sebesar 15 % diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dibagi secara proposional berdasarkan penyertaan saham masing-masing Pemerintah Daerah.


2

b. Dana kesejahteraan (7,5 %) bagian keuntungan setelah dikurangi pajak penghasilan untuk keperluan kesejahteraan Pasal 35

: Cukup Jelas

Pasal 36

: Mengingat Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat, yang disimpan pada Bank atas dasar kepercayaan, maka Bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Sejalan dengan itu Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap Bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Pasal 37 sampai : Cukup Jelas dengan pasal 41


3

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

Recommend Documents